metropolis Kamis 21 Januari 2010
Pontianak Post
24 ADVOKAT
Raskin Batal Dipotong
Hukum Batas Negara POLEMIK hukum yang kerap dialami warga di daerah perbatasan haruslah mendapat perhatian serius. Apalagi jika melibatkan antarwarga negara yang berjiran. Hal inilah yang akan diusung Ikatan Advokat Indonesia Kalimantan Barat dalam rapat kerja nasional lembaga itu di Bali, pekan ini. Ketua Ikadin Kalbar Hadi Suratman mengungkapkan, banyak persoalan hukum Hadi Suratman yang menimpa warga di perbatasan. Namun tidak banyak mendapat pendampingan, bahkan tidak ada penyelesaian yang proporsional dari penegak hukum. “Ini harus diperhatikan. Mereka juga warga negara yang harus mendapat perlindungan hukum,” katanya di Pontianak, kemarin. Ikadin Kalbar mengutus 58 anggotanya untuk menghadiri rakernas tersebut. Hadi berharap, advokat yang telah diberi mandat bisa menghadiri agar bisa memberikan citra terbaik bagi daerah ini. “Penting sekali mereka hadir. Agar bisa menyuarakan persoalan-persoalan hukum yang belum tersentuh di Kalimantan Barat,” katanya. Menurut Hadi, Ikadin harus mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar melahirkan produk-produk hukum yang benarbenar berguna bagi masyarakat. Sebab, tambah dia, banyak produk hukum yang menciderai rasa keadilan. Bukan itu saja, persoalan hukum sekarang ini tengah menjadi sorotan publik. Elit sudah menggabungkan ranah politik dengan hukum. “Hendaknya hukum tidak hanya sebagai panglima. Ia juga harus memberikan rasa adil bagi masyarakat. Elit harusnya tidak membawa persoalan hukum ke ranah politik,” katanya. (mnk)
MUTASI PEGAWAI
Tour of Duty MUTASI pegawai merupakan hal yang lumrah dan bisa bertujuan positif bagi karier dan dan gairah kerja yang bersangkutan. Asalkan, didasari kompetensi yang tepat dan keahlian dan bukan didasarkan unsur subjektifitas seperti suka dan tidak suka. “Kalau di militer, itu disebut tour of duty. Mutasi itu untuk penyegaran asal alasannya tepat. Sesuai keahlian dan kompetensi,” kata Buang Ketua Komisi D DPRD Kalbar Buang Prahtowibowo, menanggapi polemik mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Barat yang disertai dengan isu SARA serta dugaan adanya unsur subjektifitas. Lulusan Akademi Militer 1968 seangkatan Wiranto dan Agum Gumelar dan pernah bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama 11 tahun ini mengatakan, pihaknya belum mau mencampuri polemik di Disdik Kalbar terkait pemutasian 55 pegawai itu. Menurutnya, bila komunikasi antarpimpinan dan bawahan berjalan, maka permasalahan itu bisa terselesaikan dan tidak melebar. “Pimpinan yang baik, dia terbuka kepada bawahannya. Harus terbuka memberikan penjelasan. Jika ada yang turun pangkat atau non job, pasti ada kesalaha yang dilakukan. Jika pegawai bertanya, pimpinan wajib menjelaskannya,” katanya. Para pegawai yang keberatan dengan pemindahan tugas itu, kata dia, juga bisa mengomunikasikannya 6 dengan Badan Kepegawaian Daerah Kalbar. Bahkan jika tidak sesuai dengan prosedur kepegawaian, bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ke Halaman 23 kolom 5
MUJADI/PONTIANAK POST
PASAR KEMUNING: Kondisi Pasar Kemuning saat ini. Pemerintah Kota Pontianak berencana melakukan renovasi total. Rencana itu ditolak DPRD dan pedagang.
Harga Naik, Bulog Operasi Pasar PONTIANAK - Dalam waktu dekat Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Barat akan melaksanakan operasi pasar. Saat ini, Bulog sedang mempersiapkan administrasi pelaksanaan operasi tersebut. “Kalau pekan ini administrasinya selesai, kita akan langsung laksanakan. Kita jual beras ke pasar bersama
M Hasyim
satgas dan tim,” ungkap Kepala Bulog Kalbar, M Hasyim, Selasa (19/1). Langkah ini diambil menyusul terjadinya lonjakan harga beras di pasar. Berdasarkan catatan Bulog, harga beras mencapai Rp6.200-Rp6.300 per kilogram. Sedangkan dalam operasi pasar nanti, harga yang akan ditawarkan kepada masyarakat
yaitu senilai Rp5.700-Rp5.800 per kilogram. Seperti yang telah diberitakan, para pedagang beras mengeluhkan kenaikan harga beras. Berdasarkan pantauan di pasar-pasar tradisional, dalam sebulan terakhir, harga beras mengalami kenaikan Rp500 sampai dengan Rp1.000 per kilogram. Pada tingkat pengecer, kenaikan bahkan mencapai Rp1.400 per kilogram karena ditambah dengan ongkos kirim dan lain sebagainya. Ke Halaman 23 kolom 5
Tak Wajib Sampaikan RKA PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Syakirman mengatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebetulnya penyerahan rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah kepada DPRD bukanlah suatu kewajiban bagi eksekutif. Soalnya, draft RAPBD yang diajukan sudah melalui mekanisme panjang mulai dari musrenbang di kabupaten/kota. Bahkan, berdasarkan pengalaman pembahasan anggaran di Pemprov Kalbar, selama ini DPRD memang
belum pernah meminta RKA tiap SKPD. “Baru sekarang begitu. Kalau yang lama, dewan hanya meminta RKA instansi tertentu saja yang dianggap meragukan. Misalnya kalau ada pos tertentu yang anggarannya terlalu besar, dewan nanya mengapa begitu dan lalu minta RKA, tetapi tidak semua SKPD,” jelasnya. Dengan KUA, PPAS dan draft RAPBD yang telah disampaikan eksekutif, mestinya sudah cukup untuk pembahasan. Penyisiran program dapat dilakukan oleh legislatif dalam rapat
gabungan. “Di situlah perlunya rapat gabungan. Di situ dewan bisa lihat, program apa yang kiranya meragukan,” katanya. Meskipun tidak wajib, tambah Syakirman, eksekutif tidak berkeberatan menyerahkan RKA tiap SKPD kepada dewan. Bahkan RKA itu pun sudah disampaikan. “Silakan saja kalau mereka mau lihat satu-satu. Gubernur juga tidak keberatan,” ujar dia. Hanya saja, hal itu tentu memiliki konsekuensi penetapan RAPBD akan terlambat dari Ke Halaman 23 kolom 5
PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat yang juga Ketua Tim Raskin Daerah, Syakirman mengatakan pemerintah tidak jadi memotong jatah beras miskin sebesar 2 kg per bulan per rumah tangga sasaran sebagaimana direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, tiap RTS tetap akan mendapatkan jatah sebanyak 15 kg per bulan. Keputusan tersebut diketahui dari rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat di Bandung belum lama ini. Dalam kesempatan itu, kata Syakirman, banyak pemerintah daerah yang meminta supaya pemerintah pusat tetap menyalurkan raskin sebesar 15 kg per bulan per RTS. Sebab, hal yang diinginkan selama ini sebetulnya adalah pengurangan jumlah warga miskin, bukan pengurangan jatah untuk tiap rumah tangga. Dari diskusi tersebut, aspirasi dari daerah mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat. “Informasinya masih lisan. Rencananya jatah yang 2 kg nanti akan dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam APBN-P,” katanya, Selasa (19/1) malam di Pendopo Gubernur. Salah satu hal yang mengakibatkan belum adanya keputusan resmi secara tertulis adalah karena sejauh ini APBN-P memang belum dibahas. Namun meskipun belum berupa informasi tertulis, tim raskin daerah mengambil kebijakan untuk tetap menyalurkan raskin sebesar 15 kg per rumah tangga. Syakirman merasa yakin bahwa pemerintah pusat akan memegang komitmen tersebut. Mengingat pagu raskin sebelumnya sudah ditetapkan dan hanya cukup untuk memenuhi jatah 13 kg per bulan per RTS maka untuk sementara pagu raskin yang ada di Kalbar akan disalurkan untuk 10 bulan. Selebihnya menunggu APBN-P. Seperti yang diberitakan sebelumnya, sempat ada wacana agar kekurangan 2 kg raskin per RTS dipenuhi melalui subsidi pemerintah daerah. Namun wacana itu menemui jalan buntu. Persoalannya, kata Syakirman, dana yang diperlukan untuk menyubsidi keperluan tersebut sangat besar. “Setelah kita hitung-hitung, perlu Rp40 miliar lebih,” katanya. Di sisi lain, APBD Provinsi 2010 juga sudah telanjur dirancang dan APBD kabupaten/kota sebagian besar sudah ditetapkan.Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Barat, M Hasyim, membenarkan keterangan tersebut. “Rencananya tetap 15 kg sebulan,” ungkap Hasyim. Dalam waktu dekat, beras miskin tersebut segera akan disalurkan ke masyarakat sesuai dengan pagu yang ada. Untuk tahun 2010, pagu raskin untuk Kalbar mencapai 54.081.300 kg. Sementara, jumlah penerima sebanyak 346.675 RTS.(rnl)
Sensus Penduduk, BPS Turunkan 700 Ribu Petugas Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik mengatakan 700 ribu petugas akan diturunkan untuk melakukan Sensus Penduduk 2010 di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat.
SP 2010 ini menurutnya adalah sensus keenam yang dilaksanakan sesudah kemerdekaan. SP 2010 dinilai berbeda dibandingkan dengan sensus sebelumnya karena tampil lebih lengkap dan canggih. “Ada 64 juta rumah tangga dan 232 juta penduduk yang akan menjadi sasaran,” katanya saat ramah tamah dengan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Selasa (19/1) di pendopo gubernur. Beragam data akan disajikan dari sensus ini antara lain data dasar kependudukan (jumlah, karakteristik, migrasi dan pekerjaan penduduk). Kemudian, ada pula data dasar
IST
PASAR: Pasar tradisional sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan geliat ekonomi rakyat.
mengenai perumahan yang meliputi status rumah, kondisi dan fasilitas rumah penduduk. Data parameter demografi (angka kelahiran, kematian), data dasar evaluasi pencapaian millennium development goals (MDG’s/pendidikan dasar penduduk, kesetaraan gender, angka kematian balita, angka kematian ibu, status kepemilikan rumah dan lain-lain) serta data untuk program pendidikan, kesehatan, lansia serta orang cacat juga akan ditampilkan. “Tahun 2010 ini kita ingin mengevaluasi capaian MDG’s di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebelum dilaporkan ke PBB. Targetnya, pencapaian MDG’s ini yaitu tahun 2015. Jadi, jika dari hasil evaluasi itu ternyata ada yang capaiannya masih di bawah standar, kita masih ada waktu lima tahun untuk memperbaiki,” jelasnya. SP 2010 dinilai sangat ambisius dalam mendukung penajaman program di berbagai bidang Ke Halaman 23 kolom 5