cmyk
pontianak bisnis
Pontianak Post Sabtu 20 April 2013
Lokomotif kemajuan ekonomi kalbar
3
ASUS FONEPAD: Model menampilkan Fonepad, tablet terbaru dari perusahaan raksasa komputer asal Taiwan, ASUS. Tablet ini memiliki prosesor Intel Atom dan OS Android 4.1 dan layar LCD 7-inci. Tablet PC baru dengan fungsi telepon 3G ini mulai dijual pada tanggal 25 April.
AFP PHOTO / YOSHIKAZU TSUNO
Jerat Ratusan Aparat Pajak Nakal Berkat Sistem Whistle Blowing JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak menebar peringatan bagi aparat pajak dan wajib pajak, terutama pelaku usaha. Ini terkait mulai efektifnya whistle blowing system yang berhasil menjerat pelaku pelanggaran pajak. Kepala Subdit Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (Kitsda) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nany Nur Aini menyatakan, sepanjang 2011 - 2012, pihaknya sudah menerima ratusan aduan dugaan pelanggaran pajak. ’’Ini imbas penerapan whistle blowing system,’’ ujarnya, kemarin
c
cmyk
m
y
k
(19/4). Menurut Nany, penerapan whistle blowing system membuat seluruh aparat pajak maupun masyarakat bisa berpartisipasi untuk melaporkan indikasi penyelewengan pajak. Sejak itu, angka aduan pun meningkat. ’’Periode 2011 - 2012, ada 205 kasus laporan pelanggaran pajak,’’ katanya. Dari kasus-kasus tersebut, lanjut dia, 151 di antaranya sudah diproses dan diselesaikan. Hasilnya, banyak aparat pajak yang terbukti melakukan pelanggaran ringan hingga berat dan dijatuhi sanksi. ’’Sanksinya mulai dari teguran hingga pemecatan,’’ ucapnya. Bagaimana 94 kasus lainnya? Nany menyebut, kasuskasus hasil laporan aparat pajak dan masyarakat itu
masih sedang dalam proses investigasi. Menurut dia, investigasi dugaan pelanggaran pajak memang tidak mudah. Sebab, harus mendapatkan bukti-bukti kuat untuk menjerat pelaku. ’’Jadi, kadang butuh waktu lama,’’ ujarnya. Tahun ini pun aduan dugaan pelanggaran pajak juga terus mengalir. Nany mengatakan, periode Januari - Februari 2013 saja, Ditjen Pajak sudah menerima 55 aduan terkait dugaan pelanggaran di kantor pajak pusat maupun daerah. ’’Karena itu, kami akan berupaya mempercepat penyelesaian kasus agar tidak menumpuk,’’ katanya. Sementara itu, untuk memberi efek jera, Ditjen Pajak juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat pajak
yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran. Kasus terbaru adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai pajak Pargono Riyadi (PR). Kasus ini pun sudah diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “PR sedang dalam proses pemecatan,” ucapnya. Sebelumnya, Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, reformasi perpajakan di Indonesia harus didukung oleh dua pihak, yakni aparat pajak dan wajib pajak, baik perorangan maupun pelaku usaha. “Kasusnya bisa saja pemerasan, tapi bisa juga penyuapan. Jadi, wajib pajak juga harus taat, jangan ingin bayar pajak murah lalu menyuap petugas pajak. Mari kita sama-sama berbenah,” tegasnya. (owi/dos)