sambas
20
Pontianak Post Selasa 18 Desember 2012
GOW Prihatin dengan Kasus Kanker Serviks Sambas Pesisir Menuju Daerah Otonomi Baru SAMBAS – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sambas begitu memberikan perhatian terhadap perkembangan kanker serviks. Inilah yang menurut Januarti, salah satu panitia Hari Ibu ke-84 Kabupaten Sambas dan kepala bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, menjadi alasan buat GOW menggelar Seminar Ilmiah Deteksi Dini dan Pencegahan Kanker Mulut Rahim di Aula Kantor Bupati Sambas, Sabtu (15/12). Seminar dibuka secara resmi Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi, dengan dihadiri Wakil Bupati Sambas, Kepala Badan PP dan KB, serta Ketua IDI Kabupaten Sambas. “Kegiatan seminar diikuti anggota GOW se-Kabupaten Sambas dan beberapa undangan lainnya. Kita berharap seminar ini, anggota GOW memiliki pengetahuan tentang kanker mulut rahim dan mampu memberikan pemahaman yang benar nantinya untuk disampaikan ke masyarakat,” pinta dia. Dr Evi Bachtiar dalam laporannya mengemukakan bahwa kanker merupakan penyebab kematian sepuluh besar dunia. Pada tahun 1992, dia mengungkapkan bagaimana kanker menjadi penyebab kematian nomor sepuluh atau 4 persen, kemudian tahun 1995 nomor sembilan atau lima persen, dan di tahun 2001 meningkat drastis di angka penyebab kematian nomor lima atau enam persen. “Kenaikan tersebut disebabkan keterlambatan diagnosis, sehingga pasien datang dalam kondisi yang lanjut dan dalam kondisi yang sangat lemah. Di Indonesia, kanker mulut rahin dan payudara masih merupakan kanker tersering yang menyebabkan kematian pada wanita.
HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST
SEMINAR ILMIAH: Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi saat menyampaikan sambutan dalam seminar ilmiah terkait kanker rahim yang digelar GOW Sambas, Sabtu (15/12) lalu di Aula Kantor Bupati Sambas.
Sedangkan di negara maju, angka kanker serviks mulai menurun,” jelas dia. Untuk Kabupaten Sambas, Evi mengungkapkan khusus di RSUD Sambas, didapatkan angka kejadian kanker serviks kurang dari 3 persen. Hanya saja, dia menambahkan, angka tersebut didapat dari semua kunjungan pasien ginekologi, sedangkan angka nyata atau riilnya masih menjadi tanda tanya. “Karena rasa takut dan minimnya pengetahuan terhadap kanker, masyarakat enggan melakukan pemeriksaan, sehingga kanker terdiagnosa pada stadium lanjut. Keterlambatan diagnosa ini mengakibatkan meningkatnya biaya perawatan dan biaya pengobatan, serta menurunkan harapan
hidup penderita,” terang dia. Bupati Sambas dalam sambutannya mengatakan bahwa kebijakan nasional pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemda, ditegaskan dia, telah berupaya membuat kebijakan kesehatan yang sinergis dan sinkron dengan kebijakan nasional tersebut, dengan memperhatikan masalah kesehatan lokal dan kearifan lokal. ”Saya mengucapkan terima kasih kepada GOW dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sambas, yang memiliki kesadaran dan inisiatif untuk peduli terhadap bahaya penyakit kanker mulut rahim,” ujar mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini. Memang diakuinya, kanker ini tidak populer di Kabupaten Sambas, dikarenakan pengetahuan terbatas dan kemampuan mengenali gejala penyakit kanker mulut rahim di masyarakat. Pengetahuan tentang kanker ini, dikatakan dia, sangat perlu, terutama bagi kaum perempuan, seperti ibu-ibu, remaja putri, calon pengantin, pasangan muda, pasangan tua, ataupun pasangan usia subur. (har/*)
SAMBAS – Kabupaten Sambas Pesisir layak menjadi daerah otonom baru (DOB). Itulah hasil kajian akademis pemekaran calon kabupaten tersebut, yang disampaikan ketua Tim Kajian Daerah IPDN, Prof Tjahja Supriatna, di hadapan seluruh perwakilan masyarakat lima kecamatan, Pemangkat, Salatiga, Semparuk, Selakau, serta Selakau Timur, bersama seluruh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) di Aula Kantor Bupati Sambas, Senin (17/12). “Dari sebelas faktor yang menjadi syarat teknis sesuai PP Nomor 78 Tahun 2007, maka pembobotan nilai Kabupaten Sambas Pesisir berjumlah 426. Maka sesuai nilai indikator, sebagaimana kategori sesuai PP 78 Tahun 2007, maka KSP mampu alias layak untuk direkomendasikan menjadi daerah otomom baru,” ungkap Tjahja Supriatna kepada sejumlah media, usai pemaparan hasil kajian akademis Kabupaten Sambas Pesisir. Sementara, dia menambahkan, untuk Kabupaten Sambas, berdasarkan nilai bobot yang ada, jumlahnya mencapai 471, yakni sangat layak atau sangat mampu untuk dimekarkan. Adapun sebelas indikator yang menjadi penghitungan sangat mampu suatu daerah, dijelaskan dia, di antaranya seperti kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas wilayah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan rakyat, hingga rentang kendali pemerintahan. “Adapun faktor penentu layaknya KSP seperti kependudukan dengan nilai 90, kemampuan ekonomi nilai 65, potensi daerah nilainya 67, dan keuangan 60, sehingga dikategorikan memenuhi
HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST
BERFOTO BERSAMA: Tim Kajian Daerah untuk Kabupaten Sambas Pesisir dari IPDN, berfoto bersama dengan pengurus PPKSP, anggota DPRD, Pemkab Sambas, serta para camat, kades, dan unsur elemen masyarakat yang ikut memperjuangan terbentuknya calon kabupaten ini.
syarat menjadi DOB. Termasuk lokasi ibukota KSP memenuhi syarat teknis, baik lahan untuk saran dan prasaran, tata ruang wilayah, daya dukung hinterland dan sebagainya” jelasnya. Oleh sebab itu, mereka menyatakan bahwa Sambas Pesisir dengan kategori sangat mampu dan layak, disarankan mereka agar segera menyiapkan persyaratan administratif, untuk diusulkan Bupati Kabupaten Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas. “Persyaratan administratif pembentukan KSP inilah nantinya yang diusulkan adanya rekomendasi persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten sambas, rekomendasi persetujuan Gubernur dan DPRD Provinsi Kalbar, untuk diteruskan ke Mendagri,” jelasnya. Sementara itu, ketua Umum (Ketum) Panitia Pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir (PPKSP), Herwani, dan seketarisnya, Jalil Muhammad, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Sambas yang aktif menyukseskan perjuangan warga calon DOB Kabupaten Sambas Pesisir ini. Mereka sangat menyambut baik penilaian Tim Kajian Daerah IPDN yang telah memberikan penilaian objektif terhadap calon DOB kabupaten baru tersebut selama ini. “Kami sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Pemkab Sambas dan tim kajian
daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang mensukseskan kajian daerah selama ini,” ungkap Herwani didampangi Sekum PPKSP. Ditambahkan Jalil Muhammad, untuk tahun 2012, PPKSP meminta agar Pemkab menganggarkan alokasi bagi kelanjutan hasil kajian akademik ini, baik permasalahan pengelolaan ketatakelolaan pemerintah, daerah, dan grand master Kabupaten Sambas Pesisir nantinya hingga rampung. “Ini baru tahap awal dan masih panjang. Kita butuh dukungan semua pihak, termasuk Pemkab Sambas,” ungkapnya. Sebelumnya, asisten I Setda Pemkab Sambas, Sayuti, yang mewakili Bupati berharap agar proses pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir nantinya sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, sebagaimana amanat undang-undang bahwa sebuah pemekaran tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa Pemkab sangat mendukung dan tetap akan berusaha optimal dalam membantu proses pembentuk calon kabupaten baru ini, sesuai aturan berlaku. “Kami dan kita berharap, apa yang dilakukan saat ini merupakan hal penting yakni mengakomodir aspirasi masyarakat di lima kecamatan, yang masuk wilayah calon masyarakat Kabupaten Sambas Pesisir,” katanya. (har)