metropolis
16
Pontianak Post
Selasa 18 Desember 2012
Guru Awal Antikorupsi
TERJUN BEBAS: Mobil milik Normah terjun bebas di parit Jalan Perdana. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
TERAS METRO
Canangkan Desa Sehat MENTERI Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini bersama 15 istri menteri kabinet (SIKIB) akan mencanangkan desa sehat dan sejahtera di Perbatasan Entikong, Kamis (20/12). Helmy Faisal mengatakan daerah-daerah perbatasan di Kalbar masih tergolong tertinggal. Karena itu daerah perbatasan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. “Mulai dari kabupaten Sambas hingga Kapuas Hulu, sepanjang perbatasan itu masih banyak yang perlu dibenahi,” ujarnya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi angka kemiskinan di daerah terluar, terdepan, dan paska konflik. “Memang sangat dibutuhkan program percepatan pembangunan bagi daerah tertinggal sesuai karakteristik masing-masing daerah,” ujarnya. Salah satu persoalan yang sangat mendesak untuk ditangani adalah masalah kesehatan dan pendidikan. Staf khusus kementerian PDT Daniel Johan mengatakan kelompok masyarakat di Ke Halaman 15 kolom 5
MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST
Ingatkan Kebocoran Anggaran DPRD Setujui APBD 2013 PONTIANAK-Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyetujui RAPBD tahun 2013 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Meskipun demikian, beberapa fraksi juga menyorot jam pos Anggaran Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah. Mereka sebisa mungkin meminta Pemprov Kalbar berhati-hati dan sebisa mungkin menekan kebocoran anggaran. Fraksi PPP Kalbar misalnya melalui juru bicaranya H. Miftah dalam pandanganm akhirnya menyoroti Belanja Daerah dari laporan Badan Anggaran tergambar belanja daerah direncanakan Rp3,33 triliun dengan rincian belanja tidak langsung Rp1,7 triliun
dan belanja langsung Rp1,6 triliun. “Dari komponen belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai relatif besar. Tingginya belanja tidak langsung hendaknya diimbangi peningkatan pelayanan ke masyarakat,” katanya. Sementara porsi belanja langsung berupa belanja barang dan jasa dan belanja modal diharapkan pelaksanaannya memperhatikan kualitas, kepatutan dan kelayakan proyek-proyek pembangunan di daerah ini. Apalagi proyek menyangkut kepentingan rakyat Kalbar seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan pelayanan dasar lain. “Kami meminta serapan proyek di tahun 2013 dapat berjalan tepat waktu, jangan seperti tahun lalu dan jelang
c
M
y
K
tutup tahun barulah proyeknya dikerjakan,” ucapnya. Fraksi PPP Kalbar juga meminta perubahan struktur SKPD baru segera dilakukan. Ini supaya adanya penyegaran pejabat yang akan melaksanakan program di tahun 2013. Pejabat yang kinerjanya kurang baik pada tahun 2012 lebih baik diganti saja. “Atas hal ini, kami Fraksi PPP meminta Gubernur Kalbar dalam mengganti pejabat memperhatikan kondisi kemajemukan masyarakat Kalimantan Barat dengan tetap mengedepankan aspek profesionalisme,” ungkap dia. Di samping itu, Rancangan APBD Provinsi Kalbar tahun 2013 yang direncanakan mencapai Rp3,24 triliun terdiri pos pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Ke Halaman 15 kolom 5
PONTIANAK - Kasatgas Sosialisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Guntur Kusmeiyano mengungkapkan pembangunan zona integritas bidang pendidikan harus dimulai dari tenaga pendidik. ”Pendidiknya harus berintegritas dulu, mulai dari lingkungan sekolah hingga pakta integritas sistemnya seperti apa,” ujar Guntur di SMKN 3 Pontianak, kemarin. Guntur menjelaskan membangun generasi antikorupsi dapat dilakukan melalui pendekatan perilaku, sistem, dan kultur. Khusus bidang pendidikan, diupayakan dengan membangun kultur. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 dan rencana
strategis KPK yang diwujudkan dalam program kerja dengam membangun zona integritas anti korupsi di sekolah. ”Ini kerja yang panjang. Di Pontianak ada tiga program, yakni tata kelola pemerintahan yakni layanan publik, dunia pendidikan, dan membangun komunitas antikorupsi,” ungkapnya. Menurut Guntur, pada tahun ini ada tujuh kota yang ditetapkan sebagai zona integritas, yakni Pontianak, Palembang, Semarang, Surabaya, Kendari, Balikpapan, dan Manado. Pembangunan zona integritas pendidikan itu dilihat dari kearifan lokal. ”Kami juga mempunya modulnya. Tak hanya slogan, Ke Halaman 15 kolom 5
Prioritaskan Pembangunan Bagi Rakyat Pedalaman PONTIANAK - Pemerintah kita malu. Sebab itu fakta yang pusat diminta mempriori- terjadi. Karena itu, pemerintah taskan pembanguharus mengarahnan pada daerahkan pembangudaerah yang masih nan pada daerahmasuk kategor i daerah tersebut. tertinggal. Hal ini Pemerintah berd i l a ku k a n a g a r t a ng gu ng jawab masyarakatyangbemengentaskan rada di pedalaman ketertinggalan itu, dan perbatasan bisa “ kata Praktisi Humenikmati sarana kum Andel di Ponprasarana yang watianak, kemarin. jib disediakan oleh Ia menambahpemerintah. kan, jelas terlihat “Apa yang disketimpanganpemAndel ampaikan Menteri bangunan daerahPembangunan Daerah Terting- daerah pedalaman dengan gal terkait 10 kabupaten di Kal- perkotaan. Masyarakat pedalabar masih masuk kategori tert- man, masih banyak yang Ke Halaman 15 kolom 5 inggal itu tak harus membuat