Pontianak Post
ketapang
Kamis 17 Juni 2010
33
KPPS Tanjung Baik Budi Dipecat
pemilukada
Keputusan MK 21 Juni PERSELISIHAN hasil Pemilu Kabupaten Ketapang di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 26/PHPU.D-VIII/2010 tinggal menunggu putusan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut baru akan diketahui pada tanggal 21 Juni 2010. “Surat dari MK sudah diterima KPU Ketapang,,” kata F.Alkap Pasti, anggota KPU Ketapang kepada Pontianak Post. Dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sejak 7 Juni 2010, pihak KPU tetap optimis bahwa keputusan KPU untuk pemilukada dua putaran tidak akan berubah. Jadwal pemilukada putaran kedua yang diagendakan pada 5 Juli 2010, pihak KPU Alkaf Pasti memang sudah mengantisipasi seandainya terjadi opsi-opsi yang mempengaruhi keputusan KPU. Jika dibacakan keputusan 21 Juni 2010, dan dilakukan putaran kedua, maka diyakini proses pencetakan sampai distribusi logistik tak berpegaruh. F.Alkap Pasti yang juga ketua pokja pencalon kepala daerah mengakui, dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka mempengaruhi waktu persiapan KPU untuk membenahi logistik dan lainnya. “Dengan alat bukti, dan keterangan saksi di persidangan kita yakin, keputusan KPU tidak akan berubah,” ujarnya. Walaupun demikian, pihaknya tetap mengimbau masyarakat menunggu rekomendasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pihak KPU Ketapang sudah melakukan persiapan Pemilukada putaran kedua. Jika Pemilukada putaran kedua direalisasikan sesuai keputusan pleno KPU pada 26 Mei 2010, maka dipastikan tak ada kampanye terbuka bagi pasangan calon kepala daerah. Cukup hanya sebatas pertemuan dialogis. Untuk pemilukada putaran kedua pihak KPU akan menitikberatkan pada pengisian berita acara pada tingkatan petugas pemilu. Terkait dengan perolehan suara calon, dari 20 kecamatan yang direkap sebanyak 19 kecamatan berlangsung baik. Apalagi pleno tingkat kecamatan maupun kabupaten disaksikan masyarakat umum. “Selain itu, hasil rekap juga diberikan ke masing-masing saksi dan pengawas Pemilu,” ujar F.Alkap Pasti. (ndi)
Foto: Andi/Pontianak Post
DIAMANKAN: Pekerja Timah hitam atau Puyak digiring ke Kejaksaan Negeri Ketapang untuk diproses hukum. Kasus hukum pelaku yang dijadikan terdakwa divonis bebas oleh Pengadilan Negeri.
Terdakwa 82,5 Ton Puyak Divonis Bebas KETAPANG—Pengadilan Negeri Ketapang akhirnya menjatuhkan vonis bebas murni terhadap dua terdakwa Hoaudori Hadi dan Faisal Rizal yang tersangkut kasus illegal maning (IM) 82,5 ton timah hitam atau puyak (sebutan penduduk setempat,red) tangkapan Mabes Polri tahun lalu. Sehingga barang bukti berupa 82,5 ton puyak diserahkan kembali ke dua terdakwa. Atas keputusan PN Ketapang ini Kejaksaan Negeri Ketapang langsung melakukan kasasi. “Kita sudah menerima petikan amar putusan dari PN Ketapang Kamis (10/6) lalu, atas putusan itu kejaksaan melakukan kasasi,” ungkap Jaksa penuntut Umum yang juga Kasi Pidum Kajari, Abdul Farid kepada wartawan di temui di Pengadilan Negeri Ketapang, Rabu (16/6) kemarin. Sebelum dilimpahkan ke Kejari Ketapang. Dua tersangka IM ini ditahan tim Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Kompol Witarsa Aji S.IK. Keduanya ditahan dikarenakan memiliki puyak hitam yang bukan berasal dari Kuasa Pertambangan. Dimana keduanya menyimpan 82,5 ton timah hitan di Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) Ketapang 12Agustus 2009 lalu. Kurang lebih 82,5 ton timah dan pasir hitam yang
berasal dari gudang CV. Ligat Akses milik saudara Faisal Rizal Jalan Tanjungpura Desa Pesaguan Kanan yang diberi police line. Penyidikan dan BAP langsung ditangani Bareskrim Mabes Polri, setelah BAP selesai. Mabes Polri kemudian menyerahkan berkas kedua tersangka ini ke Kejaksaan Agung. Kemudian dalam prosesnya Kejaksaan Agung melimpahkan ke Kejati Kalbar kemudian ditangani Kejari Ketapang. Setelah dilimpahkan barulah Kejari Ketapang membuat dakwaan terhadap kedua terdakwa tersebut. Dengan masing-masing nomor perkara 255/ pid.B/2009/PN.KTP untuk Haoudori Hadi dan 254/pid.B/2009/PN.KTP untuk Faisal Rizal. Kejari melalui JPUnya melakukan pentuntutan terhadap terdakwa sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarapasal161.Dengantuntutanhukuman 6 tahun denda 100 juta subsider 6 bulan. Namun setelah melalui 19 kali persidangan maka tuntutan JPU mental sehingga dua terdawa bebas murni. Dalam salah satu isi petikan amar putusan tersebut menyatakan dua terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pidana. Bahkan 10 saksi yang
dihadirkan JPU tidak kuat menyatakan kedua terdakwa bersalah. Padahal, menurut Farid, JPU yakin keduanya telah melakukan tindakan menyalahi hukum. “Terdakwa sudah mengaku kok bahwa mereka mengambil puyak tersebut di luar kuasa pertambangan orang lain, itukah sudah menyalahi aturan yang ada,” timpalnya. Atas putusan PN tersebut selaku JPU Abdul Farid menghargai putusan hakim, namun secara pribadi ia kecewa. “Kita yakin kedua terdakwa bersalah, namun hakim berkata lain kita hargai itu, tapi secara pribadi saya kecewa,” ungkapnya. Sementara itu dalam petikan putusan dari Pengadilan Negeri Ketapang. Hoaudari Hadi merupakan fakta hukum diatas tidak hanya mementahkan dakwaan JPU Kejari Ketapang, namun juga sepertinya membuat jerih payah Polri memberantas IM di tanah Kayong sia-sia. Padahal operasi penangkapan skala nasional ini mendatangkan Tim yang terdiri dari Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim dan Dit Intel Polda Kalbar, satuan Brimob Polda Kalbar, serta anggota Polres Ketapang. Setidaknya menurunkan kurang lebih 370 personil. (har)
K E TA PA N G — S e t e l a h “mempensiunkan” seluruh personil PPK Kecamatan Matan Hilir Utara. KPU Ketapang kembali mengganti personil KPPS Desa Tanjung Baik Budi dikarenakan tidak netral. Bahkan KPU Ketapang juga tidak lagi menerima “Jasa” JPPR sebagai lembaga pemantau. “Untuk KPPS Tanjung Baik Budi proses pemberhentiannya sama dengan pemberhentian Ketua PPK MHU, Ali Aspar,” ujar Ketua KPU Ketapang, Juardhani, SE, ketika ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini. Bahkan KPU Ketapang pada putaran kedua Pilkada Ketapang tak lagi memakai JPPR sebagai lembaga pemantau. “Seharusnya sebagai lembaga pemantau dia bersifat netral. Tapi malah menjadi saksi waktu persidangan MK,” tambah Juardhani lagi Dikatakannya KPU Ketapang akan meminta usulan dari kepala desa setempat dengan persetujuan BPD terkait pergantian KPPS Tanjung Baik Budi. KPU Ketapang juga mengakui sesuai dengan prosedur. Pasalnya penyelenggara pemilu telah menandatangani untuk tidak terlibat partai politik. Tapi pada kenyataannya KPPS Desa Tanjung Baik Budi malah menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) “Kita harapkan KPPS itu tidak lagi diusulkan oleh Kades
sebagai penyelenggara pemilukada di putaran kedua nanti,” harapnya. Demikian pula dengan JPPR, Juardhani tegas-tegas mengatakan akan meninjau kembali akreditasi yang telah diberikan KPU Ketapang kepada JPPR. Selain itu JPPR juga tak akan diikutkan lagi oleh KPU sebagai lembaga pemantau pemilukada putaran kedua 5 Juli mendatang. Karena KPU Ketapang menganggap JPPR dinilai tak netral. “JPPR tidak akan kita pakai lagi. Tapi kalau mereka mau tetap melakukan pemantauan, yang jelas bukan dari KPU Kabupaten Ketapang,” katanya. Dengan tidak dipakainya lagi JPPR, otomatis hanya satu lembaga yang mendapat akreditasi KPU Kabupaten Ketapang, LP2KM. Meski demikian, menurutnya ada atau tidaknya lembaga pemantau di Pemilukada tak jadi soal. Tak hanya itu, KPU Ketapang juga menyoroti soal keberadaan penghitungan cepat (quick count,red) pada putaran kedua nantinya. Menurut Juardhani, quick count pada dasarnya tidak masalah. Hanya saja ia berharap hasil dari quick count itu tidak dipublikasikan. Dikarenakan khwatir akan membuat opini di masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersabar menunggu hasil penghitungan dari KPU Kabupaten Ketapang. (har)
Turnamen Bhayangkara Cup
Kapolres Vs Anggota Satlantas MaU paSanG di KETAPANG
• IKLAN • KOMBIS • LANGGANAN KORAN Hub. : Biro Pontianak Post Ketapang Telp. 0534
- 35514
KETAPANG—Turnamen Bhayangkara Cup dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-64 pada 1 Juli 2010 hampir memasuki final Minggu (20/6) mendatang yang dipusatkan di lapangan tenis indoor Pelti Ketapang. Namun dalam ajang yang sama klub Bhayangkara sudah mentasbihkan diri tim terbaik di nomor beregu. “Di nomor beregu klub Bhayangkara berhasil keluar sebagai juara pertama disusul klub Eka Setia rangking kedua kemudian tim RSUD Agoesdjam di posisi ketiga,” ungkap Seketaris Pelti Ketapang
Nuraidin kepada Pontianak Siapa yang berhasil menggondol juara akan ditentukan MinPost kemarin. ggu mendatang. Dengan hasil Sementara itu di ini, pertandingan kategori ganda gemhanya menyisabira, pasangan Boy kan nomor ganda Hasan dan Mariadi gembira dan ganda sudah terlebih dulu campuran. Untuk memastikan ke figanda campuran, nal. Lawan tanding Roni Paslah yang keduanya akan diberpasangan dententukan pada Jumat gan Ny Mega su(18/5) mendatang, dah memastikan dimana satu tiket diri maju ke bafinal akan diperebutbak final nantinya. Nuraidin kan oleh pasangan Keduanya akan berhadapan tim pasangan kuat Kapolres Ketapang AKBP lainya yakni Heru dan Ny Irfan. Badya Wijaya dan Jiwandy
Kang melawan pasangan Candra (anggota Satlantas) dan Septian. Siapapun diantara keduanya menang akan bertarung memperebutkan gelar pasangan ganda gembira terbaik tahun ini. “Dua laga bergengsi ini akan ditentukan Minggu mendatang, siapa yang berhasil meraih skor tinggi maka pasangan tersebutlah keluar sebagai juara,” jelas Nuraidin. Selain pertandingan terbuka bagi masyarakat umum. Polres Ketapang juga menggelar pertandingan olahraga bagi kalangan personil Polres. Seperti bola volly, bulu tangkis, tenis
meja, catur, gaplek, futsal, sepakbola, dan pertandingan yang memotivasi untuk sehat. Selesai perhelatan Turnamen Bhayangkara Cup, Nuraidin menambahkan Pelti Ketapang dalam waktu dekat juga akan melakukan rapat kerja, terkait soal pembahasan akan dilaksankannya pertandingan antar klub se-Kabupaten Ketapang. “Insya Allah kalau tidak ada halangan Pelti Ketapang akan menggelar pertandingan antar klub se-Kabupaten Ketapang Juli mendatang,” katanya. (har)