metropolis
28
Pontianak Post
parlementer
Kelanjutan Interpelasi ANGGOTA legislatif Kalimantan Barat Syarif Abdullah Alkadrie kemarin di Pontianak mempertanyakan kelanjutan rekomendasi hak interpelasi. “Rekomendasi panitia khusus penyelidikan terhadap kebijakan Gubernur Kalbar atas pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II hampir sebulan diserahkan ke pimpinan,” katanya. Ia mengatakan sejak 19 Mei 2009, hasil rekomendasi apakah Sy. Abdullah Alkadrie ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi ke departemen dalam negeri tidak jelas. Menurutnya, ketidakjelasan kelanjutan interpelasi memperlihatkan legislatif tidak serius menyelidiki perihal kebijakan gubernur yang salah dari segi peraturan perundangundangan. “Saya menginginkan pimpinan mengekspos apa yang telah dilakukan pascarekomendasi diserahkan. Sekarang masyarakat bertanyatanya, legislatif sebagai lembaga kontrol tidak transparan dengan kegiatan yang dilaksanakan,” ungkap Abdullah. Politikus daerah pemilihan Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya ini menyebutkan tertuang dalam hasil laporan meminta pimpinan menyampaikan rekomendasi pansus kepada Gubernur Kalbar, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Badan Kepegawai Negara dan Pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Abdullah mengemukakan pimpinan diharapkan menyampaikan mungkin ada surat balasan dari Depdagri, Men PAN atau BAKN setelah rekomendasi pansus dikirim.
■ Ke Halaman 27 kolom 5
peristiwa
BEARING/PONTIANAKPOST
TERBAKAR: Sedang melintasi Jalan Veteran tiba-tiba asap dari kap mesin mobil, kemarin. Kejadian ini mengundang perhatian warga hingga pemadam datang membantu.
Korsleting, Mobil Terbakar SATU unit mobil terbakar di Jalan Veteran, tepatnya di depan Gang Trunojoyo, Pontianak, Senin (15/6) sekitar pukul 09.00. Tidak ada korban jiwa, namun kejadian itu membuat Jalan Veteran menuju arah Jalan Ahmad Yani macet. Mengetahui mobilnya terbakar, Lukman (33) langsung menepikan Jeep Limited Cherokee berwarna biru metalik itu. Dia lantas meminta pertolongan warga. Beberapa orang yang kebetulan melihat kejadian tersebut mencoba memadamkan api menggunakan alat seadanya. Sekitar 30 menit bagian depan mobil dengan nomor polisi KB 111 AS itu mengeluarkan asap, setelah pemadam kebakaran tiba di lokasi, baru
■ Ke Halaman 27 kolom 5
Selasa 16 Juni 2009
Desak Bentuk Badan Pengelola Sarana Penunjang PPLB Belum Rampung
PONTIANAK – Pemerintah didesak segera membentuk Badan Pengelola Perbatasan pada tingkat nasional. Padahal Undang Undang tentang Wilayah Negara sudah disahkan pada November 2008. “Salah satu pasalnya sudah mengamanatkan agar segera dibentuk badan itu, tapi hingga enam bulan setelah undang undang itu disahkan, belum
juga terbentuk. Padahal Kalbar sangat membutuhkan badan tersebut,” kata Nyoman Sudana, mantan Kepala Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan di Pontianak, kemarin. Pasal 14 dan 15 UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara disebutkan kalau perbatasan antarnegara akan dikelola oleh satu badan. “Jika dihitung dari tanggal diundangkannya UU ini
yakni pada 14 November 2008, seharusnya pada 14 Mei 2009, Badan Pengelola Perbatasan telah dibentuk. Namun hingga sekarang pembentukan badan itu masih kabur,” katanya. Ia menambahkan, “Kalau pusat tidak serius membangun wilayah perbatasan. Bukan tidak mustahil, masalah yang lebih serius dari Ambalat akan terjadi. ■ Ke Halaman 27 kolom 5
Berantas Tambang Emas Ilegal
SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST
PRODUK LOKAL: Penjaga stan tengah memperkenalkan helm buatan Indonesia pada pengunjung pameran multiproduk di Ayani Mega Mall. Produk lokal mampu menyaingi produk impor dari segi kualitas.
Delapan Daerah Terima Surat Suara PONTIANAK – Delapan kabupaten/kota di Kalimantan Barat dilaporkan telah menerima logistik pemilu berupa surat suara. Sementara Kota Pontianak telah dilaporkan telah menerima tinta. Ketua KPU Kalbar AR Muzammil membenarkan perihal delapan kabupaten/kota yang menerima surat suara tersebut. “Hingga pukul tiga sore hari ini (kemarin), sudah delapan kabupaten/kota yang melaporkan telah menerima,” katanya kepada Pontianak Post, kemarin. Adapun delapan kabupaten yang sudah menerima itu terdiri dari Kayong Utara, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, Kota Singkawang, Kabupaten
Pontianak, dan Kubu Raya. “Untuk Kota Pontianak baru menerima tinta,” katanya. Ia menambahkan, logistik pemilihan presiden untuk Kalimantan Barat mulai didistribusikan pada 11 Juni 2009. Sementara enam kabupaten/kota lainnya akan tiba dalam waktu dekat. “Kita targetkan sudah sampai di kabupaten/kota secepatnya, sehingga segera didistribusikan ke penyelenggara pemilu presiden paling bawah,” katanya. Anggota KPU Kubu Raya Kasiono juga membenarkan telah menerima sekitar 80 kotak surat suara yang isinya diperkirakan mencapai 160 ribu lembar. ■ Ke Halaman 27 kolom 5
AR Muzammil
PONTIANAK - Pertambangan emas tanpa izin di Kalimantan Barat sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Hal ini dikemukakan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Kalbar Ilham Sanusi kemarin di Pontianak. “Usaha PETI di Kalbar sudah lama terjadi. Bahkan ada ‘pasang-surut’ usaha yang dilakukan para pengusaha di bidang ini,” katanya. Ia menyebutkan pasang surut diartikan bahwa kegiatan pertambangan ilegal Ilham Sanusi ditangkap kemudian muncul lagi setelah tidak ada penertiban. Menurutnya, banyak pengusaha ditangkap dan peralatan disita tetapi lebih dari yang ditangkap masih menjalankan bisnis ilegal tersebut. “PETI dilakukan berbagai kelompok mulai pelaku kelas kecil hingga besar. Mungkin yang ditangkap dan disita peralatannya oleh petugas keamanan hanya milik kelompok kecil saja,” ujar Ilham. Ia mengatakan pemberantasan PETI hingga kini masih belum terpadu. Dikatakannya, setiap instansi hanya mem-
■ Ke Halaman 27 kolom 5
Melihat Pongo Pygmaeus di Kawasan Penyangga Gunung Palong
Masuk Panti Rehabilitasi, Orangutan Tidak Kembali Puluhan orangutan (Pongo Pygmaeus) asal Ketapang dan Kayong Utara dievakuasi ke Nyarumenteng, Kalimantan Tengah untuk menjalani rehabilitasi. Tujuannya agar mereka siap ke habitat aslinya setelah disita atau diserahkan masyarakat yang memeliharanya ke Konservasi Sumber Daya Alam. Namun, hingga kini tidak seekor pun pongo yang kembali ke rumah asalnya. Hendy Erwindi Ketapang
HENDI/PONTIANAKPOST
PERKEBUNAN: Investasi perkebunan juga turut mempersempit habitat orangutan.
DATA yang dilansir KSDA Ketapang sejak 2004, pihaknya telah mengirim 61 ekor orangutan sub species Pongo Pygmaeus Wurmbi ke orangutan Care Centre and Quarantine (OCCQ) Nyarumenteng, Kalteng. Tapi, hingga sekarang tidak ada yang kembali. “Hingga sekarang belum ada kembali. Kami juga tidak tahu kondisinya sekarang,” Ungkap Seksi Konservasi Wilayah I KSDA Ketapang, Sri Ernawati. Dikatakan Sri, selama ini KSDA mendapatkan orangutan dari masyarakat yang memeliharanya. Meski melanggar peraturan, belum ada pemelihara pongo yang diproses secara hukum, penyitaan bersifat pendekatan. Pemelihara hanya diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan yang sama.
■ Ke Halaman 27 kolom 5