Pontianak bisnis Pontianak Post
l
Senin 16 Januari 2012
3
Lokomotif Kemajuan Ekonomi Kalbar
Apersi Target Bangun 5.000 Rumah Didukung Anggota Solid, Tempati Sekretariat Baru PONTIANAK—Sektor perumahan dan pemukiman di Kalimantan Barat bakalberkembangpesatditahun2012. Pasalnya, Apersi(AsosiasiPerumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Kalimantan Barat telah menargetkan membangun sekira 5.000 unit rumah siap dan sehat huni di wilayah ini. “Jika tidak ada hambatan, tahun ini target lima ribu unit rumah tersebut dapatdirealisasikandiseluruhwilayah Kalbar,” kata Junaidi Abdillah, Ketua Apersi Kalbar kepada Pontianak Post, disela-sela acara peresmian Kantor Sekretariat Apersi yang baru di Jalan P. Nata Kusuma no. 63 Pontianak kemarin (13/01) siang. Dipaparkan, untuk mewujudkan hal ini sebagai organisasi tentu didukung anggota yang eksis di pengem-
bangan perumahan dan pemukiman. Sekarang ini 48 perusahaan telah bergabung dengan kepengurusan yang baru periode 2011-2014. Mereka tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Kalbar. Potensi ini sangat berharga bagi Apersi. Mereka memainkan perannya di dalam pembangunan di daerah ini. Kepengurusan yang solid dan kebersamaan memajukan organisasi serta memiliki semangat tinggi memperjuangkan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menjadi harapan kedepan. “Apersi Kalbar selama ini juga telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta maupun kalangan bisnis lainnya. Untuk mewujudkan program tersebut, Apersi menaruh harapan akan peran dan dukungan berbagai pihak. Mengingat pembangunan perumahan sangat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya,” papar Junaidi yang juga magister manajemen itu.
Apersi, lanjut Junaidi, berharap dari pemerintah terkait penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan perijinan. Sedangkan untuk bank pelaksana, dimintai agar mempermudah proses pengajuan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) kepada MBR. “Kemudahan proses pengajuan KPR kepada MBR sangat perlu diberikan oleh bank pelaksana. Mengingat semakin kompleksnya persoalan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang dihadapi MBR. Kita juga berharap pemberhentian penyaluran kreditkhususFLPP(FasilitasLikuiditas Pembangunan Perumahan) tidak berlangsunglamamengingatprogram FLPP dengan suku bunga subsidi sangat dibutuhkan oleh MBR,” harap Junaidi. Nyarong, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Pusat Apersi mengharapkan, Apersi Kalbar agar lebih solid dan benar-benar terus membangun perumahan dan pemukiman untuk masyarakat. Karena itu, pengusaha terusmembangun,sedangkanpemer-
intah dan kalangan perbankan wajib mendukung. “Pemda, permudahkan perizinan yang diurus oleh anggota kita. Begitu pula bank pelaksana, seperti BTN agar terus menjadi mitra dalam mewujudkan traksaksi jual beli,” katanya. Lantas bagaimana persoalan perumahan sekarang ini? menurut Junaidi, Masalah perumahan, terutama di kawasan perkotaan merupakan salah satu persoalan yang sangat serius dewasa ini. Persoalan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada penyediaan unitunit rumah siap huni yang dibutuhkan masyarakat, melainkan banyak aspek ikut terakumulasi. “Sebagai bagian dari proses pembangunan, pembangunan perumahan dan pemukiman berperan penting sebagai salah satu sektor penggerakperekonomian.Karenanya, tidak heran jika dalam skala nasional, pembangunan perumahan, terutama rumah sederhana sehat huni merupakan program yang dicanangkan oleh
KHAIRUL RAHMAN/PONTIANAK POST
SYUKURAN : Nyarong (baju biru bergaris), Ketua DPP Apersi memberikan
tumpengan kepada Junaidi Abdillah (baju putih berkacamata) Ketua DPD Apersi Kalbar saat syukuran sekretariat Apersi yang baru, di P. Nata Kusuma Pontianak, kemarin (13/01).
Kementerian Perumahan Rakyat,” katanya. Kalbar merupakan daerah berkembang sangat pesat, dengan pertumbuhan sektor perumahan yang cu-
kup tinggi. “Apersi Kalbar akan selalu konsisten untuk ikut berperan dalam kegiatan pembangunan tersebut, khususnya di sektor perumahan dan pemukiman,” tekadnya. (krl)
Perbatasan Dapat Jatah Rp1,53 T Bangun Infrastruktur di Kalimantan dan NTT JAKARTA-Pemerintah memberikan perhatian besar kepada daerah terpencil yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain agar ikut merasakan pembangunan nasional. Pada 2012, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan dana Rp1,53 triliun untuk membangun infrastruktur wilayah perbatasan. Menteri PU Djoko Kirmanto mengungkapkan tahun ini pihaknya akan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. “Misalnya untuk pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan atau di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste,” ujarnya akhir pekan lalu. Djoko mengatakan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat yang selama ini banyak terisolasi. Dengan demikian, mereka akan merasakan pembangunan di negerinya sendiri. “Kami buka keterisolasian itu agar mereka hidup lebih baik dan sejahtera sehingga tidak tertarik dengan negara tetangga,” ungkapnya. Solusi pertama yang bisa langsung dirasakan masyarakat di perbatasan adalah memberikan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah juga akan memberikan perhatian lebih untuk membangun fasilitas penting lain sehinggamasyarakatperbatasan tidak menganggap negara tetangga lebih baik. “Kami akan sejahterakan mereka dari segi fisik (infrastruktur). Itu yang utama,” kata dia.
Anggaran Perbatasan untuk jalan Rp903 miliar
Atambua-Motoain di NTT Simpang Tiga Apas-SimanggarisSerudong di Kaltim Tanjung Harapan-Aruk-Batas Serawak di Kalbar
Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi (Puskom) Sekretariat Jenderal Kementerian PU Waskito Pandu mengatakan anggaran wilayah perbatasan akan dialokasikan untuk beberapa infrastruktur penting. “Misalnya untuk jalan Rp 903 miliar, bidang sumber daya air dan jaringan irigasi Rp 415 miliar, serta di bidang cipta karya Rp 213 miliar,” terangnya. Anggaran jalan Rp 903 miliar antara lain digunakan untuk pembangunan jalan di AtambuaMotoain di NTT. Selain itu, jalan Simpang Tiga Apas-SimanggarisSerudong di Kalimantan Timur, serta jalan Tanjung HarapanAruk-Batas Serawak di Kalimantan Barat. “Pembangunan jalan itu sangat penting untuk menghidupkan sendi-sendi perekonomian,” tambahnya. Khusus untuk kawasan perbatasan di Kalimantan, Waskito mengatakan perkiraan anggaran yang dibutuhkan Rp 7,85 triliun dengan panjang jalan 1.521 kilometer dan saat ini telah tersambung 400 kilometer. Pembangunan sisanya akan terus dilakukan hingga selesai. “Kita berharap pergerakanmasyarakatakanlebih lancar dengan adanya jalan itu,” jelasnya. Di bagian lain, Djoko menilai hadirnya UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PTPKU) yang disahkan Desember 2011 lalu akan bisa menunjang pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. (wir/oki)
ade.r