Pontianak Post

Pontianak Post

PINYUH

Minggu 14 Desember 2008

23

Elemen Masyarakat Musti Pro Aktif

FIGURA

Tabah Digoyang Warganya ERA reformasi yang terjadi membuat masing-masing daerah ingin tampil beda. Halnya dengan masyarakat, juga coba membuat suatu pemikiran yang kadangkala bertentangan dengan UU itu sendiri. Kendati diakui, kasus seorang Kades digoyang warganya dengan dalih mosi tak percaya bukan sekali dua kali terjadi.

Martono Namun bagi sosok Martono, Kades Sungai Bakau Besar Laut (SBBL), perbuatan seperti itu sudah beberapa kali dilakukan oleh warganya. Kendatipun jumlahnya kecil. “Saya tetap tabah, diobok-obok warga yang ingin menjatuhkan,” katanya kepada koran ini.

Menyangkut masalah pengangkatan dan pemberhentian seorang Kepala Desa sudah ditentukan dengan Perda. Jika perbuatan yang dilaporkan tidak memiliki indikasi ke arah sana, jelas upaya warga untuk menggulingkan kades tidak akan membuahkan hasil. Terlebih jika keinginan itu muncul, dilatarbelakangi intres pribadi, jela tidak akan mendapat dukungan warga yang lain.

Beberapa warga yang dikonfirmasikan seputar aksi demo menyampaikan aspirasi yang disampaikan Agus Suhardi salah seorang Ketua RT bersama rekan-rekannya di Kantor Camat Sungai Pinyuh tidak kuat landasan hukumnya.

Karena keinginan untuk menjatuhkan Kades itu tidak didasarkan pada hal-hal yang bersifat pelanggaran hukum maupun perbuatan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Namun cenderung karena ketidaksenangan terhadap kades itu sendiri. ”Martono sudah berbuat banyak untuk masyarakat sejak dia dipilih warga menjadi kades SBBL. Makanya, upaya Agus dan kawan-kawan untuk menjatuhkan sama sekali tidak direspon oleh BPD dan LKMD yang ada,” nilai beberapa warga yang dikonfirmasikan koran ini. (ham)

DOMPET ICHA

DOMPET Peduli Icha Kartika, (4 tahun), pasien penderita tumor mata membuka rekening sumbangan maupun bantuan dari para dermawan, pengusaha dan pihak-pihak yang berkemampuan serta lapisan masyarakat Kalbar umumnya, untuk biaya pengobatan.

Bagi para dermawan yang mau menyalurkan bantuan silakan melalui Bank BRI Unit Pinyuh pada nomor rekening 3620-01-001166-53-3 a/n Hamdan Pontianak Post Biro Pinyuh atau langsung ke Biro Pontinak Post. (ham) 13 Desember 2008 - Tania Celsin Ptk Rp 25.000,- Gunawan Hartanto sekeluarga Rp 100.000,- NN Ptk Rp 20.000,Jumlah Rp 24.850.000,31 Desember 2008, dompet peduli Icha ditutup.

Siapa menyusul?

MEMPAWAH- Pro dan kontra seputar kasasi kasus Yayasan Bestari (YB) Gate, hingga kini masih mengambang, tanpa ada kepastian. Sementara di lapangan, beberapa komponen anak bangsa sudah mulai mengumandangkan keinginan tahunan mereka, atas hasil turun kasasi dimaksud.

HAMDAN ABUBAKAR/PONTIANAK POST Namun demikian, hingga kini ANTISIPASI TIPIKOR: Penasehat KPK Suryo Hadi Julianto dan anggota mempresentasekan tugas dan fungsi KPK kepada anggota DPRD Kabupaten Pontianak. Workshop bertujuan meningkatkan peran Dewan dalam antisipasi baik pihak yudikatif yakni PN dini terjadinya tindak pidana korupsi.

Mempawah maupun pihak penuntut umum Kejaksaan Negeri Mempawah, yang dikonfirmasikan sama sekali belum mengantongi keputusna kasasi tersebut.

Dari hasil konfirmasi salah Diakui Samiun H Ilyas, Bupati satu elemen kepada MA memmaupun dalam penyusunan tercepat di Kalbar,” nilai H Abubakar didam- sebenarnya punya power untuk benarkan kalau dua putusan pingi Susanto SE pengurus FPKEL. memperbesar APBD, halnya de-ngan kasasi MA seputar YB Gate Dilain pihak memang masalah itu dewan. Jika keduanya bisa bertemu di memang sudah ada. Satu perkaMEMPAWAH- Keinginan kalangan legislatif untuk ngeluruk ke Senayan, jika tidak dipreasure dengan menyam- Depkeu, tentunya semua persoalan ra HM dan AF No 1838 K/ guna lobi tambahan APBD 2009 paikan beragam argumentasi. Sulit daerah dapat mereka sampaikan. PID/2005 MA tertanggal 29 disambut baik beberapa komponen di untuk mendapat tambahan. Kenda- “Kita memang sangat mendukung ter- Januari 2005 menurut keteranKabupaten Pontianak. Bahkan, bila tipun FPKEL melihat, masalah DAU jadinya pemekaran. Tapi, jika sampai gan Kajari sebelumnya dan perlu anggota dewan yang ke Senayan memang sudah baku dan tak mungkin membuat kabupaten induk menjadi registari perkara kedua No 2078 bawa tenda sekalian. Jika tak diberi ada tambahan. Tapi untuk DAK, dana miskin. Jelas itu tidak sejalan dengan K/PID/2005 MA atas nama MA pasang tenda, nginap saja di sana. dekonsentrasi dan Add hock masih sema-ngat reformasi dan pemekaran cs tertanggal 14 Agustus 2006.

Menyangkut kasus yang semForum Pemantau Kinerja Eksekutif bisa diperjuangkan. Terlebih lagi dua itu sendiri,” sebut pengurus LSM PB. pat menghebohkan itu, koran Sebab, persoalan DAU memang lembaga secara terpisah sama-sama Legislatif (FPKEL) Kabupaten Pontia nak melihat keinginan itu sesuatu hal memperjuangkan ke arah itu. “Kalau diakui dialami juga oleh kabupaten ini coba mengkonfirmaskna yang baik dan musti mendapat duku- Bupati dan DPRD yang memper- pemekaran di provinsi lain. Tapi, kepada Kajari Mempawah ngan semua pihak. Karena memang, juangkan dan ternyata tidak juga ber- yang membuat kabupaten induk Warman Widianta SH pada yang mereka perjuangkan juga untuk hasil. Komponen mana lagi yang bisa DAU kecil hanya terjadi di Kabu- saat melihat penyembelihan kepentingan daerah dan masyarakat melakukan lobi-lobi,” tanya FPKEL. paten Pontianak. “Itu yang menjadi hewan qurban ((8/12) lalu meKomponen lain yang juga mem- persoalan, mengapa pusat menetapterkait erat dengan minimnya pembangunan jika tetap berharap de- berikan apresiasi atas rencana Bu- klan DAU mengambil limit terkecil,” ngan APBD yang sudah dibahas. pati dan Dewan ke Jakarta adalah coba tanya Pengurus LSM PB lagi.

Karenanya kepada masyarakat Kabu“Mustinya pusat juga memperha- LSM Putra Bangsa yang memantikan, Kabupaten Pontianak yang dang, kondisi daerah ke depan paten Pontianak, diimbau untuk samaSANGGAU–Drs Supardi, dua kali mendapatkan predikat memang sangat tergantung dari sama mendoakan, agar perjuangan dua Ketua Komisi B DPRD Sangtanpa pengecualian dari hasil audit lobi-lobi dua lembaga yang di- lembaga di Kabupaten Pontianak itu BPK dalam penggunaan APBD ibaratkan dua sisi mata uang itu. membuahkanhasilyangsignifikan.(ham) gau menyinggung soal permasalahan perdagangan yang menjadi sorotan juga komisi ini.

Dalam ulasannya, geografis wilayah Kabupaten Sanggau SINTANG-Meski belum ada daerah lainya mengalami hal yang mempercayai penelepon yang tidak adalah daerah yang berbatasan laporan secara resmi ke Polres sama. “Pada saat baru menjabat dikenal, jika ragu cepat melakukan langsung dengan Sarawak MaSintang terkait adanya korban pe- sebagai Kapolres Sintang pernah konfirmasi kepada nama yang dicatut laysia Timur. Kedekatan yang nipuan yang telah mencatut nama nama saya dicatut meminta sejumlah dan melaporkan ke kami,” imbaunya. begitu jelas, menjadikan KaSesuai dengan moto Polri, sebut bupaten Sanggau menjadi salah Kepala Dinas Sosial dan Pember- uang kepada pihak-pihak tertentu,” dayaan Masyarakat Drs Djoko M cerita Kapolres Sintang AKBP Drs Kapolres yakni mengayomi, me- satu daerah peredaran jual beli Saparto dan korban salah seorang H Budi Yuwono saat ditemui Kapuas lindungi dan melayani masyarakat. produk-produk negara tetangga. kepala desa (Kades) polisi bakal Post (Pontianak Post Group) di ru- Apapun bentuk gangguan Kamtib- Banyak barang atau produk menyelidiki. Pasalnya, pencatutan ang kerja Sabtu (13/12). Beruntung, mas muncul ditengah kehidupan dari Malaysia yang diperjualmembawa-bawa nama pejabat baik ujar Budi, orang dimintai uang masyarakat, lanjut dia, kami selalu belikan di wilayah Sanggau. ”Masalah pengawasan terdi lingkungan pemerintah daerah cepat menanyakan atau konfirmasi siap membantu termasuk adanya maupun di institusi Polri sering kali langsung pada kami. “Kita minta pencatutan nama pejabat dan korban hadap produk illegal dan baterjadi. Tidak hanya di Sintang saja pada masyarakat agar tidak mudah dari penipuan penelepon gelap. (far) rang-barang kadaluarsa harus

Komponen Masyarakat Support Dewan ke Senayan Bila Perlu Pasang Tenda

-

Butuh Bantuan Dana

Soal Kasasi Kasus YB Gate

nyebutkan, untuk pembuktian, turun tidaknya putusan kasasi MA itu, mustinya komponen masyarakat lebih pro aktif.

Namun dia maupun KPN Mempawah mengaku memang belum mengantongi putusan tersebut.

Diakui Warman, putusan itu musti sebenarnya memberikan kepastian hukum kepada terdakwa kasus YB Gate. Kemudian, akan memberikan rasa puas dan tidak puas kepada masyarakat yang semula mengusung kasus itu. “Kalau terbukti bersalah seperti putusan MA, ya musti dipertanggungjawabkan. Sebaliknya pula jika dinyatakan tidak terbukti musti direhabilitasi nama terdakwa,” kata dia.

Menyangkut kasus korupsi memang ditegaskan Kajari, pihaknya tidak akan bermain mata. Buktinya, sejak dia dipercaya pimpinan menjadi Kajari Mempawah, kasus-kasus korupsi maupun penyimpangan proyek yang merugikan negara kembali ditindaklanjuti. “Ada dua kasus penyimpangan fisik proyek dan dua kasus ADD siap dilimpahkan ke PN,” akunya.

Kajari menghendaki, kasuskasus tunggakan pejabat sebelumnya sudah harus tuntas dan tutup buku pada akhir tahun 2008. Karena Kejari Mempawah akan mengagendakan kasus korupsi tahun 2009 sebagai tahun awal dia menjabat. (ham)

Perketat Pengawasan Barang

Polisi Selidiki Catut Nama Kadis Sosial

ditingkatkan supaya tidak merugikan masyarakat. Barangbarang dagang yang tidak layak pakai akan beresiko merusak kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat,” tegasnya.

Disamping itu menurut Supardi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sanggau harus memiliki data-data yang valid soal produk apa saja dari Malaysia yang boleh diperjualbelikan dan yang tidak. Data itu dikatakannya sangat penting untuk mengontrol di lapangan.

Sehingga jika ada barang yang sudah lewat masa berlaku dan produk illegal yang berbahaya dapat terdeteksi. (an)

Pasal 26 Ayat 2 Bertentangan Pasal 27 Ayat 2 UU No 10 DPRD Kabupaten Pontianak Harusnya 30 Kursi MEMPAWAH-Mulyadi Jaya, salah satu caleg PKS menegaskan, dalam UU RI No 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPR, DPRD dimana ada salah satu pasal dan ayatnya musti direvisi kembali. Karena kedua pasal dan ayat tersebut jelas memberikan kerugian bagi calon legislatif 2009-2014 mendatang khusus Kabupaten Pontianak.

Dia mengingatkan, KPU sebagai lembaga independent yang dipercaya negara sebagai penyelenggara pemilihan umum juga musti memberi kejelasan, berapa jumlah kursi bagi kabupaten induk yang sudah dimekarkan.

Disebutkan, dalam pasal 26 ayat (2) huruf (a), kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa memperoleh alokasi 20 kursi.

Huruf (b) disebutkan jumlah 100.000 - 200.000 jiwa memperoleh 25 kursi.

Huruf (c) jumlah penduduk 200.000 - 300.000 memperoleh 30 kursi.

Huruf (d) jumlah penduduk 300.000 400.000 memperoleh 35 kursi. Huruf (e) jumlah penduduk 400.000 - 500.000 memperoleh 40 kursi. Huruf (f) jumlah penduduk 500.000 - 1.000.000 memperoleh 45 kursi dan huruf (g) 1.000.000 ke atas dengan 50 kursi.

Dalam pasal 27 ayat (2) disebutkan

Mulyadi Jaya

jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/ kota ditetapkan sama dengan pemilihan sebelumnya. Dalam pasal 28

ayat (2) dinyatakan, alokasi kursi akibat hi-langnya daerah pemilihan (dapil) sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk.

Dalam pasal 29 ayat (3) dinyatakan, dalam hal terjadinya pembentukan kabupaten/kota baru setelah pemilu dilakukan pemetaan dapil di kabupaten induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

“Melihat penjelasan pasal demi pasal jelas ada kekeliruan dan satu sama lain sepertinya bertentangan dengan bunyi pasal-pasal yang ada dalam UU RI No 10 tahun 2008 itu,” katanya melihat ada sisi kelemahan dari UU tersebut. Karenanya dia berharap ada

komponen bangsa di Kabupaten Pontianak diajaknya sama-sama memiliki kepedulian untuk ke Mahkamah Konstitusi, guna melakukan uji public.

“Jumlah kursi DPRD Kabupaten Pontianak hasil pemilu 2009 nanti, mustinya hanya 30 kursi. Bukan 45 kursi seperti yang digembar gemborkan selama ini,” tukas Mulyadi. KPU mustinya lebih pro aktif melihat, menganalisa, mempelajari dan mempredeksi kemungkinan kebenaran dari terjadinya kelemahan di UU tersebut. Bukan justru memastikan kalau jumlah anggota DPRD hasil pemilu 2009 berjumlah 45 orang.

Berhubung, waktu Pemilu legislatif 2009 masih punya tenggang waktu yang ratusan hari, mustinya

pemimpin parpol diminta musti pro aktif. Masalah, jika sudah terpilih dan dilantik, tiba-tiba UU tersebut oleh daerah atau provinsi lain yang melakukan uji public kepada MK dan mencabut pasal-pasal yang bertentang dan mengembalikan Kabupaten Pontianak dengan 30 kursi, kan ada pihak yang merasa dirugikan. “Siapa yang nantinya bertanggung jawab, jika hal seperti itu benar-benar terjadi,” tantang dia.

Disebutkan Mulyadi Jaya, sepertinya kasus itu hanya terjadi di Kabupaten Pontianak. Karenanya, dengan kondisi bagaimanapun dia bertekad untuk ke MK lakukan uji public. Sebab pasal 27 ayat (2) itu bertentangan dengan pasal 26 ayat (2) UU RI, No 20 tahun 2008,” tegasnya. (ham)