Pontianak Post

Pontianak Post

Selasa 14 Juni 2011

ANEKA PONTIANAK

Verifikasi Sertifikasi Guru ...

Sambungan dari halaman 9

memperbaiki dan mengembalikannya lagi kepada kami,” ujar Wakil Ketua Rayon 120 Sertifikasi Guru Kalbar, Aswandi di ruang kerjanya, Senin (13/6) siang.

Aswandi yang juga sebagai anggota konsorsium sertifikasi guru ini mengimbau kepada guru untuk segera mengecek kembali ke dinas kabupaten dan kota masingmasing. Dikarenakan banyak data yang belum lengkap atau kesalahan administrasi lainnya. Beberapa hal yang diverifikasi tim sertifikasi adalah kelengkapan SK dari awal hingga akhir, ijazah berlegalisir, formulir A1, serta persayaratan lainnya. ”Sebagian besar guru yang melegalisir ijazahnya adalah Dinas Pendidikan. Padahal ada lembaga untuk melegalisirnya,” ungkap Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Tanjungpura ini.

Menurut Aswandi, permasalahan verifikasi ini tak hanya terjadi di Kalbar, melainkan di seluruh Indonesia.

Diharapkan seluruh dinas kabupaten dan kota yang ada di Kalbar juga proaktif. Jika mendapat berkas pengembalian dari tim verifikasi Rayon 120 Sertifikasi Guru

Kalbar, diharapkan memberitahukannya kepada guru yang akan menjalani sertifikasi. ” Ja n g a n s a m p a i g u r u menunggu jadwal untuk pelatihan, tetapi ternyata karena verifikasinya bermasalah dan tidak dipanggil-panggil.

Kasihan gurunya,” kata Aswandi.

Pada 2011, ada dua cara sertifikasi, yakni dengan portofolio dan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Di Kalbar, untuk portofolio kuotanya hanya 1 persen atau 64 orang dari total kuota yang ada yakni sebanyak 6.604 orang. Dari kuota portofolio yang diberikan hanya 36 orang mengikuti proses sertifikasi pada tahun ini. Seluruh peserta dari portofolio diwajibkan membawa laptop.

Aswandi menjelaskan PLPG guru akan dilaksanakan sebanyak 9 gelombang di mulai Juni hingga Oktober mendatang.

Setiap gelombang terdiri atas 22 kelas. Satu kelas berisi 36 orang. ”Gelombang pertama pembukaannya 19 Juni 2011.

Makanya kami berharap secepatnya guru yang verifikasinya bermasalah secepatnya memperbaikinya. Tolong cek di kabupaten dan kota masingmasing, apakah berkasnya kami kembalikan atau tidak,” ujar Aswandi. (uni)

Akui Politisasi Kasus KP Sambungan dari halaman 9

Di antaranya adalah; Pemprov Kalbar, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Pontianak, DPRD Kota Pontaianak dan Provinsi Kalbar, Badan Pertanahan Nasional, Pemkot Pontianak,Yayasan Bhakti Suci, MABT, Ikadin, Pontianak Post, Ombudsman RI, Mahkamah Agung, Ketua Partai Demokrat Kalbar, dan lain-lain.

Masalah menjadi semakin lebar setelah dua pengacara Tek Khue, Theresia Pessy dan Christoff H. Purba ditolak dalam sidang Pansus DPRD Pontianak. Mereka kemudian menggugat empat pimpinan Pansus, dengan total ganti rugi hingga Rp2 miliar.

“Masalah ini yang membuat kami jengkel sebenarnya.

APKP jelas akan membela anggota DPRD yang digugat itu. Mereka membela kami, tidak mungkin kami berdiam diri. Mau tidak mau, kami

harus bergerak membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kami juga sudah siap untuk berdemo,” kata Shanti.

Sementara itu, tokoh-tokoh masyarakat juga sudah mulai ‘turun gunung’ untuk memediasi masalah tersebut. Mereka membentuk tim kecil yang terdiri dari lima orang tokoh yang dianggap bisa dipercayai kedua belah pihak. Ketuanya adalah Hasan Matan (Tan Che San), beranggotakan Harso Utomo Suwito (Ketua MABT), dan tokoh-tokoh lainnya.

“Sejak dibentuknya tim kecil Pak Che San ada hubungi saya. Dan saya menyambut baik. Terima kasih kepada semua orang yang menaruh perhatian terhadap kasus Khatulistiwa Plaza. Kita ikuti biar semua tahu akar permasalahannya. Sudah sepuluh tahun masalah ini, dan kami menjadi benar-benar mengerti hukum di negeri ini.,” kata Shanti. (ars)

Tolak Sapi Asing Sambungan dari halaman 9

Setiap sepekan sekali, datang sapi dari Madura. Kemudian dilakukan penggemukan di Kalbar selama delapan bulan. Ada juga sapi yang langsung siap potong.

Perharinya, kebutuhan daging sapi di Kecamatan Pontianak Utara atau Pasar Puring mencapai 10 sampai 15 ekor perhari. Di Kota Pontianak kebutuhannya mencapai 50 ekor perhari, dan di Kalbar sebanyak 150 ekor perhari. ”Kami juga menjamin tidak ada kenaikan harga berkaitan persoalan sapi antara Indonesia dan Australia,” kata Fauzi.

Anggota DPRD Kota Pontianak ini mengatakan kisaran harga sapi super saat ini sebesar Rp70 ribu perkilogram, sedangkan daging sop sebesar Rp68 ribu perkilogram.

Kisaran tersebut masih harga pasar.

Kenaikan harga diperkira-

kan terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Penyebabnya adalah kebutuhan daging ketika itu meningkat dua sampai tiga kali lipat. Untuk kenaikan harga berkisar Rp3 ribu sampai Rp10 ribu. ”Tetapi untuk harga ini selalu ada koordinasi dengan pemerintah, terutama instansi terkait. Saat ini stok lebaran dan puasa aman,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan Kota Pontianak, Aswin Jafar mengatakan dikhawatirkan terjadi kenaikan harga daging sapi berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan. ”Tetapi saya sudah mengonfirmasi stok hingga lebaran cukup.

Biasanya kebutuhan sapi di Kota Pontianak saat lebaran bisa mencapai 300 ekor. Untuk kenaikan harga daging sapi juga akan diantisipasi dan dikoordinasikan dengan assosiasi,” katanya. (uni)

Pasar Cempaka Bocor Sambungan dari halaman 9

pemilik pangkas rambut yang berada disebelah kiri kios Firdaus. Sudah dua hari pangkas rambut itu tutup karena air terus merembes ke dalam kios. Pun dengan pedagang sepatu di belakang kios Firdaus. Lebih memilih tutup dari pada repot menata dan memindahkan barang jika hujan turun.

Lia, pemilik kios lainnya di Blok B mengaku khawatir dengan kondisi Pasar Cempaka.

Walau kiosnya tidak bocor tapi jika dibiarkan bukan tidak mungkin bernasib sama dengan Firdaus atau pedagan lain.

“Sementara ini memang tidak bocor, tapi saya yakin kalau dibiarkan pasti merembet juga ke tempat saya,” keluhnya.

Setidaknya ada tiga titik kebocoran di Pasar Cempaka dan satu lokasi tergenang air jika terjadi hujan angin.

PD Pasar dan dinas terkait telah meninjaunya. Pedagang menunggu perbaikan dan berharap secepatnya dilakukan.

Pantauan Pontianak Post, kemarin, kondisi terparah di Blok B. Pedagang menggelar kardus untuk menyerap air yang ada di lantai. Di atap, air terus menetes dan merembes ke dinding. Padahal hujan turun sehari sebelumnya.

“Pengelola sudah tahu, dinas juga sudah melihat kondisi ini,” tambah Firdaus.

Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi mengaku mendapat laporan kondisi Pasar Cempaka. Namun laporan yang masuk kepadanya hanya sebatas ada lokasi di pasar itu tergenang air jika ada hujan angin. “Memang ada laporan kalau Pasar Cempaka tergenang air karena kena tempias hujan,” ungkapnya.

Menanggapi beberapa titik mengalami kebocoran, Paryadi berjanji bakal turun mengeceknya. Dia belum memastikan langkah yang akan diambil. “Barang inikan masih baru, saya akan cek ke lapangan. Sejauh mana kondisinya harus diketahui dulu.

Jika parah akan diperbaiki,” tegasnya. (hen)

15

Hanya Empat Guru SMK Punya Sertifikat Keahlian PONTIANAK - Pemerhati pendidikan Aswandi menyatakan hanya dua persen empat dari 200 guru sekolah menengah kejuruan di Kalbar yang memiliki sertifikat profesi keahlian. Padahal akreditasi dan kualitas sekolah kejuruan juga ditentukan oleh para guru. ”Sertifikat kejuruan beda dengan guru bersertifikasi.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari Dinas Pendidikan Kalbar, yang punya sertifikat kejuruan atau keahlian hanya 4

orang. Kalau yang bersertifikasi banyak,” ungkap Aswandi di ruang kerjanya, Senin (13/6) siang.

Menurut Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura ini, seharusnya guru di sekolah kejuruan memiliki serifikat keahlian. Tetapi saat ini di Kalbar belum ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat profesi atau keahlian untuk guru SMK. ”Yang ada hanya untuk sertifikasi guru saja,” katanya.Aswandi menilai, lulusan SMK

yang ada kurang terampil. Jangankan bersaing, ada lowongan pekerjaan saja mereka tidak bisa diterima karena tidak memenuhi syarat. Contohnya pada tahun tertentu, Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan ada lowongan untuk pelajar SMK sebanyak 2,5 juta orang. Pada tahun tersebut, lulusan SMK di Indonesia mencapai 900 ribu orang, dan yang mencari pekerjaan 800 ribu orang. ”Tetapi ternyata yang 800 ribu itu juga tidak bekerja,” ujarnya. (uni)

Wali Kota Ingatkan Investor Flamboyan Sambungan dari halaman 9

dilayangkan kira-kira 50 pemilik ruko dalam beberapa tahap ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tahap pertama dilakukan 18 pemilik ruko ketika masa waktu hak guna bangunan akan berakhir.

Saat itu Wali Kota Pontianak masih dijabat Buchary A Rahman. Gugatan tingkat pertama dimenangkan 18 pemilik ruko, dan wali kota melakukan banding. Akhirnya sampai kasasi dan putusannya turun pada Januari

2011. Gugatan dimenangkan 18 pemilik ruko, sedangkan sisanya masih dalam proses hukum di PTUN Jakarta.

Kendati ada putusan PTUN, pemimpin nomor satu di Kota Pontianakiniberpendapatkeputusan itu tidak bersifat mengikat dan memaksa. Pemerintah yang berhak mengatur. ”Nanti akan kami tawarkan kepada mereka,” kata Sutarmidji.

Ruko rencananya dibangun tiga lantai. Satu ruko senilai Rp1,5 miliar, tetapi pemkot akan menawarkan harga Rp900 juta

sampai Rp1 miliar. Sutarmidji menyatakan kompensasi satu ruko sebesar Rp500 juta. “Jika 60 ruko, berarti ada Rp30 miliar. Ini untuk yang membangun pada bagian belakang. Sebab ruko di depan juga tergantung pada pedagang yang di belakang,” ujar Sutarmidji.

Ia menambahkan setelah penataan tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan. ”Akan saya larang. Sebab pedagang itu datang dari manamana dan seenaknya jual di jalan,” katanya. (uni)

Bus Biodiesel Untan Taklukan Malaya ...

Sambungan dari halaman 9

akan menjadi penting sama halnya dengan pentingnya bahan bakar minyak bumi maupun bahan bakar fosil’’.

Pidato adalah prediksinya bahwa biodiesel peran penting dalam kebutuhan bahan bakar dunia. Biodiesel, sebelum perang dunia II di Afrika Selatan sempat digunakan sebagai bahan bakar kenderaan berat.

Hak tersebut tidak bertahan lama. Pasalnya, saat itu industri minyak bumi sangat marak, dan harganya jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar nabati.

Kebangkitan produksi biodiesel baru terjadi pada tahun 1980-an di Austria dengan adanya perkebunan besar yang menghasilkan bahan bakunya.

Pada tahun 1990-an, Prancis meluncurkan produksi bahan bakar biodiesel lokalnya yang lebih dikenal dengan sebutan diester. Tak hanya Prancis,

Amerika Serikat sejak 1978 hingga 1996 juga terus melakukan eksperimen menggunakan alga sebagai bahan dasar biodiesel.

Tak hanya di dunia, para peneliti Indonesia pun berusaha mengembangkan energi ini. Salah satunya adalah Prof Dr Thamrin Usman DEA dari Fakultas MIPA Untan yang menemukan bahan dasar yang lebih murah untuk menghasilkan biodiesel. Tahun 2009 ia menerima paten atas penemuan abu tandan sawit ke biodiesel.

Beranjak dari hal tersebut, para dosen dan mahasiswa Fakultas MIPA Untan kemudian merancang ekpedisi menggunakan bus berbahan bakar biodiesel. Bulan Mei tahun lalu, mereka berhasil menjelajahi Kalbar, Serawak dan Brunei. Tidak cukup puas, tanggal 22 Mei bulan lalu, MIPA kembali menggelar ekpedisi. Join dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), kali ini dengan rute yang ditempuh Untan lebih luas.

Bayangkan, jarak 18 kilometer yang menempuh empat negara; Singapura, Malaysia, Thailand, dan Laos berhasil mereka taklukan.

Setelah dilepas keberangkatannya, tim delegasi yang diketuai oleh mahasiswi Jurusan Kimia Risya Sasri kemudian bergabung dengan tim ekspedisi Universiti Teknologi Malaysia yang diketuai oleh Mohd. Zaini Hadi Ramli di bandara Changi, Singapura.

Selanjutnya delegasi biodiesel expedition 2011 ini, bertolak menuju Universiti Teknologi Malaysia, di Skudai, Johor Bahru, Malaysia. Perjalanan menuju UTM ditempuh dengan menggunakan MRT dan Bus umum di Singapura. Kendatinya perjalanan dapat langsung ditempuh menggunakan Bus ekspedisi, namun terkait izin masuk pelajar asing di Singapura, maka perjalanan dialihkan dengan menggunakan kendaraan umum. (bersambung)

untuk sementara rekrutmen dan pengiriman TKI informal belum boleh dilakukan karena masih menunggu petunjuk yang lebih jelas dari pusat dan menunggu penyiapan kompetensi serta pendirian fasilitas latihan bagi calon TKI. Sebab, ada ketentuan baru bahwa TKI untuk sektor informal atau pembantu rumah tangga harus memiliki standar kompetensi yang tinggi.

Calon TKI minimal harus sudah mengikuti latihan kerja selama 200 jam. “Jadi, walaupun kerannya sudah dibuka, tetapi sampai sekarang belum boleh mengirim,” jelas Yusuf.

Seperti diberitakan, pemerintah telah mematok gaji minimal untuk TKI yang bakal bekerja di Malaysia. Nilainya, tak boleh kurang dari 600 ringgit atau Rp 1,7 juta per bulan (kurs RM 1=

Rp 2.833). TKI maupun pengirimnya, PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta) diimbau untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Selain syarat gaji minimal, syarat yang wajib dipenuhi adalah TKI harus memiliki 200 jam pelatihan kerja. Sejumlah persyaratan tersebut masuk dalam MoU penempatan TKI di Malaysia yang diteken di Bandung, 30 Mei 2011. MoU yang dibahas selama dua tahun itu diperlukan untuk melindungi TKI. Setelah penandatanganan MoU tersebut, penempatan TKI domestik ke Malaysia segera dilanjutkan kembali. Selama ini, memang ada moratorium pengiriman TKI ke Malaysia karena berbagai permasalahan, misalnya soal gaji, libur dan jaminan perlindungan.(rnl)

Standar Gaji Minimal Dipenuhi Sambungan dari halaman 16

kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

Gaji minimal tersebut adalah khusus untuk TKI sektor informal atau pembantu rumah tangga. “600 ringgit itu paling sedikit. Di bawah itu tidak boleh,” ujarnya.

Selama ini, kata Yusuf, gaji pembantu rumah tangga di Malaysia hanya 200 ringgit - 300 ringgit sebulan. Mengingat gaji yang minim tersebut, pemerintah kemudian melakukan penghentian pengiriman TKI informal ke Malaysia sejak 2007.

“Tidak boleh mengirim lagi sejak 2007. Kalau yang masih ada, itu berarti ilegal,” tambahnya.

Sekarang, “keran” pengiriman TKI informal kembali dibuka. Namun, berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat,

Parkiran Hotel Aston Dikeluhkan Sambungan dari halaman 16

Midji memberi waktu Kadis Perhubungan menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak mampu, jabatannya sebagai kadis terancam. “Saya beri dia waktu. Kalau tidak mampu be-

rarti tidak bisa jadi pemimpin,” ujarnya kesal.

Sekali lagi Midji menegaskan, pengelola Hotel Aston tidak bisa disalahkan. Parkir yang memenuhi depan ruko di Jalan Hijas belum tentu tamu hotel. Walau sudah me-

rencanakan sikap, Midji mengaku, belum menerima laporan atau keluhan resmi dari warga.

“Persoalannya tamu ruko diminta parkir. Itu yang diprotes masyarakat. Mereka mengambil itu karena mereka diberi izin,” katanya.(hen)

Nasrep Siap Digeber Sambungan dari halaman 16

dikukuhkan pada September.

“Karena agustus masih dalam suasana Ramadan, tetapi untuk sosialisasi kita terus lakukan bersama-sama dengan jajaran kepengurusan DPD dan DPC,” ungkapnya.

Sementara itu, Ryfal Akbar, sekretaris DPD Partai Nasrep Kalbar mengungkapkan untuk SK kepengurusan PAC, sebagian besar telah diserahkan.

“Kita harus kerja cepat, tidak boleh mengabaikan usulan dari

kepengurusanDPC-DPC,karena sebagai pengurus di DPD, kami ini adalah pelayan, artinya harus siap memberikan pelayanan sesuai dengan porsinya masingmasing,” ungkapnya.

Bendahara DPD Partai Nasrep Kalbar Thomas Bun menambahkan sejak memperoleh mandate dari DPP, seluruh aktivitas yang dilakukan, mereka lakukan bersama-sama. “Dengan rasa kebersamaan tersebut semua persoalan telah dapat diselesaikan dengan baik, rasa kekeluargaan terus kita pupuk, ini karena ketu-

anya telah mampu menciptakan suasana seperti itu. Mereka sebagai ketua, sahabat, dan bahkan sebagai saudara, sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan dengan baik,” kata dia.

Irin, wakil ketua DPD Nasrep Kalbar mengungkapkan bahwa partai ini telah mengakomodir kaum perempuan dan para pemuda. “Dengan modal kebersamaan itulah, semua unsur telah bergabung di partai baru ini. Target Partai Nasrep untuk pelaksanaan Pemilu 2014 tentunya ada,” pinta dia. (ote)

Landak,” ungkap Amir.

Salah satu faktor penyebab kemacetan juga pada kendaraan yang bermuatan besar, seperti truk dan sejenisnya.

Ini dikuatkan dari kasus yang sudah terjadi, dimana truk bermuatan lebih rusak di tengah jembatan tol. Tak ayal, arus lalulintas pun macet sekitar dua jam lamanya, membuat warga semakin resah dan gerah

atas kejadian tersebut.“Kalau melalui kapal penyeberangan, nunggunya juga lama. Karena kapal hanya ada satu unit yang beroperasi. Makanya saya lebih memilih lewat jembatan Tol Landak, itu pun jika terjadi kemacetan terpaksa kami harus menunggu lama,” ujar salah satu pengendara yang mau melintas di Jembatan Tol Landak, belum lama ini. (*)

Kemacetan Pontura, Minta Perbanyak Kapal...

Sambungan dari halaman 16

akan bisa menarik minat masyarakat untuk menyeberang dengan kapal tersebut.

“Sehingga warga tidak lagi hanya mengandalkan Jembatan Tol jika ingin pergi ke daerah Pontianak Kota dan sekitarnya. Dan ini akan mengatasi kemacetan ruas jalan yang menuju ke Jembatan Tol