8
Pontianak Post
Banyak Dana BOS Salah Sasaran
sosok
Kembali Pimpin PGIW
+
PENDETA Daniel Alpius kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Kalimantan Barat, Jumat (13/4). “Saya kembali dipercaya memimpin PGIW Kalbar untuk lima tahun ke depan, 2012-2017. Ini periode kedua kepengurusan saya,” ujarnya, kemarin. Ia terpilih dalam Si d a ng Wi l aya h PGIW Kalbar di Graha Mazmur 21 Pontianak yang diiDaniel Alpius kuti 23 denominasi gereja di Kalbar. Tiap denominasi mengirimkan lima peserta, ditambah anggota MPL dan MPH PGIW, serta 14 PGIW kabupaten/ kota. Menurutnya, sidang wilayah merupakan agenda rutin lima tahunan PGIW. Sidang yang memilih kembali Daniel merupakan sidang wilayah ke-3 PGIW Kalbar yang pernah digelar. (*/r)
haji
Ongkos Naik Rp3 juta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bahrul Hayat menegaskan pembahasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun ini relatif sangat ketat. Pasalnya ada beberapa item terkait ongkos haji itu yang perlu penyesuaian harga. Dia menyebutkan tak bisa dipungkiri ongkos haji tahun ini naik. Taksirannya memang masih bervariasi. Tetapi paling tidak kenaikan kisaran Rp3 juta per jamaah. “Memang ada item biaya haji yang butuh penyesuaian. Kita masih terus mencari solusi terbaiknya dari gejolak ekonomi ini,” ujar Bahrul Hayat usai mendampingi kunjungan Ketua Yayasan PASIAD (Pacifik Countries Social and Economic Solidarity Association) Indonesia, Ahmed Tahsin, di ruang kerja Menteri Agama, Jakarta, Jumat (13/4). Menurutnya kenaikan ongkos haji ini tak bisa lagi dihindari. Ada dua item yang sangat memengaruhi kenaikan biaya haji. Pertama kenaikan bahan bakar minyak dunia dan kedua biaya pemondokan yang terus naik. (rko)
Sabtu 14 April 2012
Mayoritas untuk Gaji Guru Honorer
SOFYANSAYAH/RADAR BOGOR/JPNN
JARINGAN BESAR: Korban trafficking saat berada di ruang pemeriksaan di Polres Bogor Kota, Jabar, Jumat (13/4).
Tergiur Kerja, Terjebak Trafficking BOGOR – Malang nian nasib 15 perempuan ini. Mereka menjadi korban sindikat perdagangan manusia atau trafficking sampai akhirnya berhasil dibebaskan tim gabungan Polres Bogor Kota di lokalisasi Kampung Baru, Palembang, Sumsel, Rabu dini hari (11/4). Belasan perempuan yang rata-rata masih anak baru gede (ABG) itu dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks komersial) di kafe di Palembang. Polisi meringkus sembilan orang yang diduga sebagai otak sindikat tersebut. Mereka ditangkap di beberapa tempat terpisah di Palembang, Jakarta, dan Bogor. Di antara pelaku adalah suami istri pemilik kafe. Yakni, Roy Richard alias Popo, 38, dan Yulianti alias Yuli, 26. Radar Bogor (Jawa Pos Group) melaporkan, salah seorang korban, Nia, 23, diketahui hamil lima bulan. ”Enggak tahu siapa bapak anak saya ini. Tamu kan banyak,” ungkap perempuan asal Cimahpar, Bogor,
tersebut. Kapolres Bogor Kota AKBP Hilman mengatakan, kasus itu diungkap setelah tim gabungan Polres Bogor Kota melakukan penyelidikan selama dua pekan terakhir. Pengungkapan bermula dari laporan salah satu orang tua korban yang menyebut anaknya hilang berbulan-bulan. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa anak tersebut bekerja di sebuah kafe di Palembang. ”Berdasar informasi tersebut, kami bergerak ke Palembang,” ujarnya. Dalam pengembangan pengusutan, total 15 perempuan asal Bogor menjadi korban sindikat itu. Mereka ditempatkan di wisma yang dikawal ketat penjaga. Selain meringkus pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti seperti kamera CCTV untuk memantau pergerakan para korban agar tidak kabur. Tuti, salah seorang korban, mengaku sudah empat bulan bekerja di kafe tersebut. Dia dipaksa melayani
+
tamu setiap malam. ”Terpaksa saya harus melayani tamu karena harus membayar utang-utang ke Yuli. Selama ini keperluan pakaian dan lainnya disiapkan dia dan itu menjadi utang yang harus dibayar,” ucapnya. Hal serupa dialami Sarah Melati. Perempuan 17 tahun asal Cibinong itu sudah dua tahun bertahan di Palembang dan dipaksa menjadi PSK. ”Awalnya saya cuma ngamen, terus ditawarin kerja di kafe,” ungkapnya. Seluruh pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. ”Kami masih melakukan pengembangan. Ada dugaan, ini merupakan jaringan besar dan mengarah hingga bisnis prostitusi mancanegara,” kata Kapolres. (yus/ jpnn/c10/ca)
JAKARTA – Pengucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Jika tidak, yang terjadi adalah penyalahgunaan anggaran. Data yang didapat Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan bahwa banyak dana BOS yang tersedot untuk gaji guru honorer. Irjen Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, kelemahan atau ’’penyakit’’ dalam penggunaan dana BOS di tingkat sekolah belum hilang. Yaitu, pelanggaran alokasi penggunaan dana BOS untuk gaji guru. Pemerintah menoleransi penggunanaan dana BOS untuk gaji guru honorer maksimal 20 persen saja. ’’Tapi, ternyata masih banyak sekolah yang menggunakan dana BOS lebih dari 20 persen untuk gaji guru,’’ katanya. Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menegaskan, sekolahsekolah yang menggunakan lebih dari 20 persen dana BOS untuk gaji guru melanggar ketentuan Kemendikbud. Kebijakan itu merugikan pos anggaran lain. Sebab, pos anggaran lain terpaksa terpangkas karena dana BOS untuk gaji guru honorer membengkak. Pos anggaran yang terpangkas untuk gaji guru honorer, antara lain, biaya perawatan
sekolah dan pengadaan bahan ajar. ’’Kemendikbud tidak boleh tinggal diam. Harus mempertegas atau membuat aturan baru,’’ tandasnya. Haryono mengakui bahwa pengucuran dana BOS tahun ini sudah jauh lebih baik. Terutama jika ditinjau dari tempo pengucuran. ’’Tapi, tetap harus dipelototi penggunaannya di sekolah-sekolah penerima,’’ ujarnya. Selain urusan alokasi dana BOS yang timpang, sekolahsekolah masih belum kompak menjalankan transparansi penggunaan dana. Instruksi Mendikbud dengan tegas menyatakan bahwa sekolah wajib mencantumkan laporan penggunaan dana BOS. ’’Setelah kita ke lapangan, masih banyak sekolah yang belum melakukannya,’’ kata dia. Alasannya beragam. Salah satunya, pimpinan sekolah belum siap untuk menunjukkan laporan penggunaan dana BOS kepada masyarakat secara luas melalui papan pengumuman. Menurut Haryono, cara itu justru baik untuk sekolah yang bersangkutan. Dia tidak memungkiri bahwa ada dugaan kuat bahwa penggunaan dana BOS rawan dikorupsi. Sebab, pengeluaran dana BOS hanya diketahui oleh segelintir pimpinan sekolah. Unit cost dana BOS periode 2012 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Untuk tingkat SD, misalnya, ditetapkan Rp580 ribu per siswa per tahun. Unit cost dana BOS untuk tingkat SMP adalah Rp710 ribu per siswa per tahun. (wan/c1/ca)
+
+
cmyk
C
m
y
k