Pontianak Post

Pontianak Post

aneka pontianak

Sabtu 12 Mei 2012

PENASARAN: Banyak pengunjung Museum Kalbar yang penasaran dengan benda di atas. Ini merupakan replika batu tulis yang ada di Kampung Pahit, Nanga Mahap, Sekadau, yang dibuat sekitar Abad IX. Tulisan beraksara Pallawa berbahasa Sansekerta tersebut, intinya berisikan tentang ajaran agama Budha.

MUJADI/PONTIANAK POST

Parit Tertutup Sampah Sambungan dari halaman 9

Dia berharap, lokasi pembuangan sampah yang terletak di samping Kantor Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas IIA Pontianak itu harus segera dibenahi. Selain dapat menimbulkan penyakit terhadap penduduk setempat, para pengguna jalan yang melintas terganggu. Karena, tumpukan sampah tersebut juga berceceran di badan jalan.

Dihubungi secara terpisah,

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Utin Sri Lena Candramidi menuturkan, sejumlah tempat pembuangan sampah terus dilakukan pemantauan.

Begitu juga dengan jam operasional petugas untuk mengangkut sampah telah rutin dilakukan secara berkala.

Disinggung sampah yang meluber ke jalan dan parit, Utin menerangkan, banyak masyarakat kurang sadar dalam membuang sampah itu sendiri. Seperti melanggar jad-

wal, sehingga kapasitas tempat pembuangan sampah tidak mampu menopang semua beban sampah. Kendati demikian, dirinya berjanji untuk melakukan renovasi terhadap lokasi pembuangan sampah tersebut. Kemudian, sampah yang berserakan di parit akan segera dibersihkan.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat akan mengganti tempat pembuangan sampah itu dengan kontainer. Sehingga kondisinya tidak seperti yang sekarang ini. “Beberapa

tempat pembuangan sampah yang masih terbuka akan segera kita ganti dengan kontainer,” katanya.

Utin berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, agar membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Warga Pontianak harus membuang sampah dari pukul 18.00 hingga pukul 06.00, di luar itu tidak bisa. Petugas akan mengangkut sampah pada tempat pembuangan sampah pada pukul 05.00 dinihari,” pungkasnya. (rmn)

Midji Kecewa Ketua Dewan Kota Sambungan dari halaman 9

“Saya sesalkan sikap ketua dewan, yang minta audiensi itu pedagang ruko mengapa los dan kios diundang juga,” ungkapnya.

Mestinya ketua dewan hanya mengundang pedagang ruko karena mereka yang meminta bertemu wakil rakyat. Untuk pedagang los dan kios, tegas Sutarmidji, Pemkot sudah menjadwalkan untuk bertemu untuk menyosialisasikan pembangunan Pasar Flamboyang tersebut.

“Wajar saja pedagang los dan kios mengaku tidak tahu tentang pembangunan pasar karena memang Pemkot belum menggelar pertemuan,” katanya.

Pemkot telah menyiapkan pertemuan dengan pedagang los dan kios. Rencananya antara 20 hingga 30 Mei, Sutarmidji akan bertemu pedangan tersebut. “Kalau ketua dewan mau mengundang, undang saja pedagang ruko,” tuturnya.

Mengenai aksi mogok yang dilakukan pedagang kemarin, Sutarmidji tidak begitu peduli.

Mogoknya pedagang ruko di Pasar Flamboyan tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Kota Pontianak.

Masih ada tempat lain menjual komiditi yang sama. “Mau mogok terserah, masih banyak yang jualan di Pontianak ini.

Itu hak dia, biar saja,” ujarnya.

Secara hukum pun pedagang ruko tersebut tidak boleh lagi

menempati tempat usahanya.

Sutarmidji menyebutkan, hak guna bangunan terhadap ruko itu sudah berakhir sejak 2008.

“Memang mereka harusnya tidak boleh berjualan lagi karena HGB-nya sudah berakhir,” ucapnya.

Jika berdasarkan hukum, Pemkot hanya wajib memperpanjang 18 ruko. Sisanya dapat diganti dengan orang lain karena di peradilan perdata pun Pemkot dimenangkan.

“Pemkot sudah berbaik hati memprioritaskan mereka itu mendapatkan kembali HGB rukonya. Kalau kita mau, jual saja ruko itu kepada orang lain.

Harusnya mereka ini bersyukur diperhatikan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Eka Kurniawan akan

dan mendengarkan keluh kesah mereka. “Hanya ini yang bisa kami lakukan. Kami maunya aksi damai saja. Mau demo juga sulit, kita sudah tua-tua,” kata Pheng Khiang.

Lanjut dia, aksi tersebut hanya dilakukan satu hari saja.

Informasi yang dihimpun Pontianak Post menyebutkan, 60 ruko yang berada di bilangan Pasar Flamboyan tidak semuanya menjalankan aksi tersebut. Sekitar 10 persen ruko masih buka. Menanggapi pemilik ruko lain yang seperti tak kompak itu, Pheng Khiang menjawab enteng.

“Itu kan hak mereka. Bukan urusan kita. Biarin saja, yang penting kita sudah kasih tahu dari kemarin-kemarin,” tandas dia.

Salah satu ruko yang tidak tutup adalah Toko Obat Sehat.

“Memang kami sudah tahu kalau ada aksi tutup toko.

Tapi bukannya tidak kompak, saya buka (toko) karena ada saudara dari jauh yang da-

tang. Tak enak juga kita mau tutup,” ujar Aan, pemilik toko yang menjual obat tradisional tersebut.

Lain lagi dengan Asia, pemilik gudang distribusi sayur-mayur. Dia memilih tetap buka karena takut merugi. “Saya lain. Barang yang kita jual sayur-sayuran yang cepat busuk. Padahal sudah order lama. Kalau busuk, terus rugi, siapa yang mau ganti,” kata Asia seraya mengatakan dia punya keluarga dan lima karyawan yang harus dihidupi.

Selain menjalankan aksi tutup toko, para pemilik ruko juga bertandang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Tujuannya untuk menyalurkan aspirasi mereka. Sebelumnya Wali Kota Pontianak memberikan ultimatum bahwa mereka harus membongkar sendiri ruko mereka hingga 31 Mei, jika tidak pemkot yang akan melakukannya.

Sekitar pukul 13.30, pedagang tersebut mendatangi DPRD Kota Pontianak. Meski

ada pedagang pasar bagian belakang, sebagian besar yang datang ke gedung dewan adalah pemilik rumah toko. Para pedagang itu diterima di ruang sidang lantai dua, ditemui tiga pimpinan dewan, Hartono Azaz, Eka Kurniawan dan Herri Mustamin. Anggota DPRD lainnya juga ada di ruangan yang sama, hanya saja duduk di samping dan bagian belakang.

Seperti yang sudah, pedagang masih belum siap membongkar ruko seperti tenggat waktu yang ditetapkan Pemkot Pontianak, 1-31 Mei. Karenanya pedagang meminta tunda pembangunan Pasar Flamboyan serta menuntut Pemkot menyediakan lokasi jualan sementara jika pasar itu jadi dibangun.

“Seperti yang disampaikan pedagang melalui media massa selama ini, ada beberapa hal yang membuat mereka meminta pembangunan Pasar Flamboyan ditunda,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota

Pontianak Eka Kurniawan.

Harga Rp900 juta juga masih belum disanggupi pengelola ruko. Mereka keberatan karena dari uang tersebut untuk membantu pembangunan pasar bagian belakang. Pedagang, kata Eka, meminta dewan memfasilitasi pertemuan dengan Pemkot Pontianak.

Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak David Maryansyah menyarankan Pemkot tidak membangun dulu Pasar Flamboyan sebelum semua pihak menemukan solusi. “Kata wali kota persoalan sudah selesai, ternyata pedagang masih belum bersedia pasar itu dibangun dengan berbagai alasan mereka. Sebaiknya jangan dulu dibangun,” tegasnya.

Dia berharap Pemkot bersama pedagang menemukan solusi agar keduanya nyaman, tidak ada yang dirugikan.

David bertamsil membangun pasar tidak seperti kantor camat. “Kalau kantor camat di hutan pun didatangi orang,” tuturnya. (hen/ars)

akan menjadi masalah. Pada tahun ini selain melakukan advokasi dan sosialisasi trafficking, lanjut Sri, instansinya juga memberikan stimulan pemberdayaan terhadap perempuan perbatasan. Beberapa fokus program pemberdayaan berupa peningkatan kualitas hidup mereka. ”Fokus lainnya adalah perlindungan hidup perempuan,” katanya.

Stimulan yang diberikan BM2AMKB bukan berupa modal, melainkan keterampilan. Sri menuturkan instansin-

ya tidak boleh memberikan modal karena ada instansi lain yang lebih berwenang, misalnya instansi yang bergerak di bidang koperasi, usaha kecil menengah, maupun bidang sosial. ”Dalam memberikan keterampilan ini kami juga bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan Tim Penggerak PKK. Kami juga ada memberikan sedikit bantuan seperti pengocok kue atau pembakar kue. Untuk yang lebih teknis, ada instansi terkait,” jelasnya. (uni)

Tak Tersosialisasi Sambungan dari halaman 9

seharusnya pro aktif turun dan menjangkau ke sana,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana, Sri Jumiadatin di Kantor Gubernur Kalbar.

Perbatasan menjadi pintu perlintasan antar negara, sehingga persoalan perempuan perbatasan perlu diselesaikan pemerintah. Menurut Sri, instansinya berupaya memberikan advokasi dan pemahaman kepada perempuan

dan kepala desa. ”Bukan hanya perempuan, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat dan pemerintahan desa agar semua pihak tahu tentang bahaya trafficking. Ini harus dibentengi.

Kami rutin turun dan punya rekan maupun mitra kerja di setiap daerah perbatasan,” kata Sri. Ia menjelaskan perempuan perbatasan dapat menjadi potensi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Tetapi, jika tidak ditangani terpadu

Gelar Doa Bersama, jadi Jurnalis Penuh Risiko Sambungan dari halaman 9

Majalah Angkasa. Mereka menjadi korban diantara puluhan penumpang Pesawat SSJ 100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor.

Meski tidak mengenal sosok Ismi Sunarto, Aditiya Sukardi, Dody Aviantara, dan Yusuf, tapi sebagai sesama wartawan,

rasa duka tentunya menyelimuti. Karena mereka tengah menjalankan tugas. Sudah selayaknya melakukan sesuatu sebagai bentuk kepedulian.

“Kita akan menggelar doa bersama, untuk mendoakan mereka. Semoga mereka selamat di kecelakaan tersebut. Kalaupun tidak, kita mendoakan semoga almarhum diterima

PONTIANAK - Tingginya angka kriminalitas di wilayah hukum Kalimantan Barat membuat aparat penegak hukum semakin giat melakukan operasi rutin. Seperti di Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Kota dan sekitarnya, pelaku kriminal melakukan tindak pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Ironisnya, mereka melakukan hal tersebut hanya untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang.

Kapolsek Pontianak Kota Kompol Areis Aminulla mengatakan, rata-rata pelaku yang b erhasil dir ingkus melakukan tindakan itu karena terpengaruh narkotika dan minuman keras. Tanpa rasa bersalah, para tersangka juga tak segan melukai calon korbannya dengan senjata tajam.

“Rata-rata pelaku curas dan jambret adalah pemakai narkoba. Akibatnya, mereka berani melakukan perbuatan tersebut. Mereka pun nekat menggunakan senjata tajam dalam menjalankan

aksinya,” katanya.

D e m i m e na ngka l a ksi para pelaku tindak kriminal tersebut, jajaran kepolisian terus disinergikan demi meminimalisir jaringan tersangka. Begitu juga halnya pada peredaran narkotika.

Aparat penegak hukum ter-

Rata-rata pelaku curas dan jambret adalah pemakai narkoba. Akibatnya, mereka berani melakukan perbuatan tersebut. Mereka pun nekat menggunakan senjata tajam dalam menjalankan aksinya

us berkoordinasi dengan masyarakat dalam menyalurkan informasi tindak kejahatan.

Menurut Kapolsek Pontianak Utara, Kompol Saiful Alam, demi menangkal semua aksi para pelaku tindak kriminal ini perlu strategi tertentu. Itu ditujukan untuk menyelesaikan banyak kasus sampai ke akar permasalahannya.

Maraknya tindakan kriminal di wilayah Polsek Pontianak Utara, dilakukan oleh usia produktif. Umur mereka dari 17 tahun hingga 35 tahun. “Dengan adanya penanganan yang sinergi, kita akan berupaya untuk meminimalisir kejahatan yang ada. Kita juga akan menjalin kemitraan dengan masyarakat,” paparnya.

Menurutnya, para pelaku kejahatan tidak pandang bulu dalam beraksi. Pelaku Oleh karena itu, dia berharap kepada masyarakat agar bisa lebih waspada. Terutama, dari tindakan kriminalitas yang bisa terjadi dimana dan kapan saja.

“Kepada kaum wanita, jangan pergi sendirian jika pada malam hari. Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, karena dapat memancing pelaku kriminal itu sendiri. Karena, mereka tidak memandang usia, latar belakang, jika sudah terdesak kebutuhan dalam mengonsumsi narkoba,” pungkasnya. (rmn)

TKW Rentan jadi Korban Kekerasan Kondisinya lemas, yang mengharuskan korban dirawat intensif di Rumah Sakit Khusus Provinsi Jalan Alianyang, Pontianak Kota.

“Kondisi Sera kini sudah lebih baik. Tetapi masih belum bisa dimintai keterangan untuk mengetahui keberadaan pihak keluarganya,” kata Direktur YNDN, Devi Tiomana, Jumat (11/5).

Pengajar Psikologi STAIN Pontianak, Fitri Kusumawati, mengatakan, TKI korban kekerasan harus mendapat perawatan intensif melalui pendekatan psikiater. Sebab tidak mudah menghilangkan trauma berat yang menimpa seseorang.

“Upaya pemulihan kondisi

korban bisa dilakukan secara perlahan.Antara lain dengan proses konseling dan memberikan kegiatan positif kepada korban. Untuk menyibukkan dirinya agar tidak teringat kembali perilaku buruk yang pernah menjadi pengalaman masa lalu,” kata Fitri.

Dia menambahkan, kekerasan baik berat atau ringan sekalipun tetap memiliki dampak secara psikologis bagi korbannya. Dimana dampak psikologis yang dialami TKW korban kekerasan akan beragam. Maka upaya pemulihan dampak psikologis TKW korban kekerasan mesti menjadi perhatian utama. Guna mengatasi keadaan korban agar miliki kehidupan normal seperti semula. “Intinya pasien harus dibuat tenang,” katanya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar menyatakan sejak 2011, terdapat dua kasus TKW korban kekerasan di luar negeri yang ditangani. Dalam kasus tersebut pelaku kekerasan adalah pembawa calon TKW itu sendiri. Dimana, pelaku membawa korban dengan mengiming-imingi pekerjaan di Malaysia.

“Kita meminta masyarakat lebih selektif ketika mendapat tawaran kerja di luar negeri.

Jangan sampai tertipu hingga menjadi korban trafficking.

Bekali diri dengan surat resmi dan pastikan melalui agen penyalur resmi, serta mendapat kejelasan mengenai jenis pekerjaan, lokasi tempat bekerja dan gaji yang akan diterima,” kata Mukson. (stm)

Tertibkan Orang Sakit Jiwa

Pemilik Tutup Ruko Sambungan dari halaman 9

Curas dan Jambret Akibat Narkoba

Sambungan dari halaman 9

akan memasilitasi pedagang bertemu dengan Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Namun sebelumnya pedagang mesti menunjuk perwakilan agar tidak terlalu banyak yang berdialog dengan wali kota. “Jika perwakilan pedagang sudah ditunjuk akan kami fasilitasi pedagang bertemu dengan wali kota,” ungkapnya.

Eka menegaskan, dewan dalam hal ini berposisi di tengah-tengah. Aspirasi pedagang tetap akan disampaikan kepada Pemkot Pontianak sebagai pemangku kebijakan.

“Walau ada juga pedagang nonruko yang menyampaikan aspirasi, tetapi yang kami prioritaskan untuk bertemu dengan Pemkot adalah pemilik ruko,” katanya. (hen)

15

disisi Allah,” katanya.

Ia berharap, pihak keluarga untuk sabar dengan musibah yang dialami. Tentunya pemerintah harus bertanggungjawab terhadap kecelakaan tersebut. Harus memerhatikan keamanan penerbangan, agar tidak terulang kembali kecelakaan serupa.

Agus, jurnalis TVRI Kalbar,

berpandangan sama, bahwa apa yang doa bersama yang dilakukan sejumlah jurnalis sudah sewajarnya. Karena sebagai bentuk solidaritas untuk mendoakan para korban pesawat yang diantaranya terdapat wartawan agar dilindungi oleh Tuhan. “Kita masih berharap, korban masih bisa diselamatkan,” harapnya. (*)

Sambungan dari halaman 16

berkeliaran di jalan akan tetap dijaring. Kendati demikian, tidak diberikan sanksi. Namun, akan dibina dan diserahkan ke dinas sosial.

Jika perlu, diberi kan terapi dalam penyembuhannya.

“Sat Pol PP hanya berwenang menangkap mereka.

Setelah itu, akan kita serahkan ke dinas terkait. Seperti dinas sosial maupun rumah

sakit khusus. Itu ditujukan agar mereka tidak terlantar dan mengganggu ketertiban umum lagi,” ujar Kus Pancadiarto di ruang kerjanya, kemarin (11/5).

Menur utnya, s eb elum mereka terjaring, terlebih dulu akan diinformasikan kepada keluarga yang bersangkutan. Agar kelak, sanak keluarganya tahu bahwa orang sakit jiwa itu telah dibina dan diinapkan ke

rumah sakit khusus.

“Hal serupa pernah kita lakukan sebelumnya. Kita telusuri siapa keluarganya, kemudian menginformasikan bahwa yang bersangkutan telah kita tangkap untuk dilakukan pembinaan ke dinas sosial. Dan ternyata, keluarga mereka setuju agar orang sakit jiwa itu dikarantina untuk mendapat pengobatan di rumah sakit,” pungkasnya. (rmn)

pendapatan daerah dari kawasan itu juga dapat dimaksimalkan. “Kalau perda tentu akan lebih baik kawasan itu.

Jika pengelolaannya optimal bukan tidak mungkin dapat menambah PAD Kota Pontianak,” tuturnya.

Tidak hanya terhadap Tugu Khatulistiwa, beberapa objek wisata yang ada di Kota Pontianak juga dapat dimanfaatkan oleh Pemkot khususnya dinas pariwisata. Jika saja semua objek wisata maksimal dikelola, Kota Pontianak akan mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan kembali untuk pembangunan dunia

pariwisata. “Karena terus terang saya kecewa dengan Dinas Pariwisata Kota Pontianak yang selama ini jalan di tempat sementara banyak yang dapat dijadikan uang,” tegas Mardiana.

Mardiana bersama dewan lainnya baru saja pulan dari Bali. Dia melihat Kota Pontianak tidak kalah dengan Pulau Dewata itu yang memberdayakan hasil karya masyarakat sekitar. “Kerajinan masyarakat kita tidak kalah dengan Bali. Hanya saja mereka di sana lebih pintar mengemas dan memasarkannya,” ujarnya.(hen)

Perdakan Tugu Sambungan dari halaman 16

masuk ke kawasan tugu dikenakan biaya. Untuk tahap awal penerapan biaya masuk tersebut jangan terlalu besar nilainya, terpenting membiasakan masyarakat dan wisatawan. “Harusnya masuk ke tugu dikenakan biaya, minimal seribu atua dua ribu rupiah,” katanya.

DPRD Kota Pontianak memang mewacanakan pembuatan peraturan daerah tugu, termasuk ongkos masuk kawasan itu. Mardiana menilai, dengan adanya perda tugu akan lebih diperhatikan,

Pajak Ekspor CPO Sambungan dari halaman 16

perkebunan juga belum termasuk. SDA yang dibagihasilkan hanya berasal dari kehutanan, pertambangan dan perikanan.

Namun, kata Ilham, sebetulnya sektor perkebunan sudah memberikan kontribusi untuk DBH yaitu melalui jenis-jenis pajak seperti PBB, BPHTB, PPh dan lain-lain.

“Pajak-pajak itulah yang kemudian dibagi-bagi ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus dan lain-lain. Jadi, sebaiknya yang dikejar jangan dana bagi hasil, tetapi pajak ekspor,” jelasnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus DPRD Kalbar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 2011 menyarankan agar pemprov memperjuangkan DBH dari sektor perkebunan.

Ketua Pansus, Fatahillah Abrar mengatakan, pemprov perlu mengambil inisiatif sekaligus mengkoordinasikan langkah

bersama dengan daerah lain serta DPR-RI dan DPD-RI agar sektor perkebunan menjadi salah satu komponen SDA yang dibagihasilkan.

Selain itu, DPRD juga memandang perlu perjuangan agar porsi DBH SDA untuk pemprov dapat lebih ditingkatkan melalui revisi UndangUndang No 33 Tahun 2004.

Bahkan, DPRD menyarankan agar dilakukan upaya hukum berupa judicial review terhadap undang-undang tersebut.(ron)

Zeet.

Seperti diketahui, saat ini tahapan Pilgub Kalbar telah dimulai. Usai merampungkan pendaftaran bakal pasangan calon dari jalur independen, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang sibuk melakukan pe-

mutakhiran data pemilih.

Data pemilih dimutakhirkan oleh KPU kabupaten/ kota yang dibantu oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama satu bulan mulai 24 April hingga 23 Mei 2012.(ron)

Bersikap Netral Sambungan dari halaman 16

organisasi lain yang sebelumnya sudah menyatakan dukungan untuk kandidat tertentu. Menurutnya, NU tidak dapat disamakan dengan organisasi lain. “Kita kan berbeda,” demikian M