metropolis
16
Pontianak Post
PENDAPATAN
Pemutihan Pajak
Demokrat Dukung Pansus Aset
kan. Tidak mungkin Panwaslu harus terbengkalai karena masalah teknis, meski itu adalah penting. Misal perekrutan Panwascam tidak mungkin ditunda. Semua dipastikan mesti berjalan sesuai masa tahapannya,” kata dia seraya menyebut pendaftaran anggota Panwascam dibuka pada 6 hingga 11 Juli. Dia menambahkan pengawasan terhadap proses pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panwas Kabupaten Sintang juga sudah berjalan. Antara lain dengan mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun turun ke kecamatan yang dapat dijangkau. Kendati demikian Syamsudin masih enggan berkomentar banyak
PONTIANAK - Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Barat mendukung rencana pembentukan Panitia Khusus tentang Aset. Hal ini menyusul laporan hasil pemeriksaan BPK tentang laporan keuangan pemprov 2011 yang meraih opini wajar dengan pengecualian. Namun, pembentukan Pansus Aset tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan skala prioritas mengingat DPRD sedang dihadapkan pada berbagai agenda yang lebih mendesak. Mengingat padatnya agenda tersebut, Demokrat justru lebih mendorong agar masalah aset dibahas secara optimal di komisi. Agenda yang mendesak itu yakni tindak lanjut LHP BPK, pembahasan APBD Perubahan 2012 dan APBD murni 2013. “Sebaiknya LHP dulu, kemudian pembahasan anggaran perubahan dan lalu pembahasan anggaran murni,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Ary Pudyanti, kemarin. Dengan demikian, diperkirakan pembentukan Pansus Aset kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun 2013 nanti. Sebelumnya, Fraksi Demokrat sempat tidak menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Usul Pansus Aset. Hal itu disengaja karena fraksi ini ingin menunggu LHP BPK terlebih dahulu. Jika dalam LHP BPK, pemprov meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), maka itu berarti secara ilmu akuntansi pemerintahan, sudah tidak ada lagi persoalan tentang aset di pemprov sehingga Pansus tidak diperlukan. Sementara, karena opini yang diraih pemprov adalah WDP, berarti ada beberapa persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Dalam Tata Tertib DPRD Bab XIII pasal 126 ayat 7, sambung Ary, telah diatur tentang upaya tindak lanjut atas LHP BPK, yaitu dengan pembentukan alat kelengkapan DPRD berupa panja (panitia kerja). Untuk tindak lanjut LHP BPK ini, berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 padal 20, DPRD diberi waktu 60 hari untuk memberi tanggapan. Sementara untuk action penyelesaian, waktu yang diberikan adalah 90 hari. Adapun item temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti misalnya terkait tata kelola aset. Secara fisik, aset tersebut ada, tetapi belum didukung oleh kelengkapan administrasi. Kemudian, tindak lanjut tentang penyusunan action plan pembukuan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan dan kesalahan penganggaran satuan kerja perangkat daerah. Di sisi lain, tambah Ary, ternyata Komisi A juga telah menemukan berbagai masalah
Ke Halaman 15 kolom 5
Ke Halaman 15 kolom 5
RENCANA Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggratiskan bea balik nama kendaraan bernomor polisi luar provinsi mendapat apresiasi dari dunia usaha. “Seharusnya bukan hanya kendaraan luar provinsi saja yang digratiskan. Jika untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, lakukan juga pemutihan terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor yang telah tiga tahun tidak membayar,” kata Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Syafruddin Nasution Syafruddin Nasution di Pontianak, kemarin. Ia menambahkan, daripada penunggak kendaraan yang mungkin ribuan jumlahnya sama sekali tidak membayar. Hal ini, menurut dia, perlu mendapat perhatian juga. Sehingga pendapatan daerah bisa bertambah jika kemudian ribuan kendaraan itu aktif kembali. Pihaknya meminta Dispenda memberikan kemudahan-kemudahan pada wajib pajak. “Jangan membuat birokrasi yang berbelit untuk membayar Ke Halaman 15 kolom 5 ARISTONO/PONTIANAKPOST
KOPERASI
Soko Guru Ekonomi DEWAN Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat berencana menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-65. Hal ini sengaja dilaksanakan untuk meningkatkan semangat pelaku gerakan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa. Ketua Panitia Hari Koperasi ke-65 Dekopinwil Kalbar, Surachman, kepada sejumlah wartawan di Graha Dekopinwil Kalbar, Senin (9/7), didampingi sejumlah pengurus Dekopinwil, memaparkan sejumlah agenda kegiatan yang bakal dihelat untuk menyemarakkan peringatan Hari Koperasi. “Kita sudah siapkan sejumlah mata acara untuk memperingati Hari Koperasi yang jatuh tanggal 12 Juli ini. Mulai dari bakti sosial, seminar, hingga pelatihan-pelatihan,” ujar Surachman. Sesuai tema Hari Koperasi ke-65 tahun ini, mereka berusaha membangkitkan semangat para pelaku gerakan koperasi di Kalbar. Mereka berharap rangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut dapat menjaga sekaligus meningkatkan gairah. “Seperti kita ketahui, koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa, membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya Ke Halaman 15 kolom 5
Rabu 11 Juli 2012
EFESIEN: Ketimbang bolak-balik membawa ban-ban mobil tersebut, bapak dalam ini lebih memilih membawanya sekaligus. Caranya ini mengundang perhatian para pengguna jalan lain di Jalan Patimura, Pontianak.
Belum Miliki Tenaga Sekretariat SINTANG - Panitia Pengawas Pemilukada Kalbar Sintang masih menunggu bantuan tenaga administrasi pendukung yang pernah diusulkan ke pemerintah kabupaten. Kini pelaksanaan bidang kesekretariatan masih dirangkap anggota Panwaslu, selain harus mengerjakan tugas beban pokok. “Belum ada pegawai di sekretariat. Kita sudah pernah mengajukan tenaga pegawai kepada Pemerintah Kabupaten Sintang. Mudahan-mudahan dalam waktu dekat usulan kita dapat segera terealisasi. Mengingat
masa tahapan pencoblosan terus berjalan dan kini lagi tes perekrutan calon anggota Panwas kecamatan,” kata ketua Panwaslu Sintang Syaiful Noor, (10/7). Menurut dia, kerja Panwaslu tetap diupayakan berjalan maksimal. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan. Kendala masalah kesekretariatan tidak menjadi alasan untuk menunda tugas. Meski sekretariat sendiri baru saja didapatkan, dengan menempati gedung eks Puskesmas Tanjungpuri Sintang. “Tugas pokok tetap kita laksana-
c
M
y
K