ANEKA
Pontianak Post Rabu, 10 Desember 2008
TNI Berhasil Amankan Lanud Supadio dari Teroris
Segera Sampaikan Audit Sambungan dari Halaman 21
Menurutnya kinerja BPKP yang profesional sangat dibutuhkan untuk mempercepat komitmen pemberantasan korupsi. ”Jangan sampai ada kesan di
masyarakat bahwa BPKP sangat lamban dan kurang komitmen untuk pemberantasan korupsi,” ujarnya. Ditambahkan Burhan, sebaiknya Kejari Pontianak segera melimpahkan perkara korupsi
tersebut kepada pengadilan dan BPKP akan memberikan kesaksian pada persidangan sebagai saksi ahli. Karena Kejaksaan dalam melakukan tuntutan sangat dipengaruhi waktu. Untuk diketahui, Dosen
Fakultas Teknik Untan, HH, disangkakan melakukan korupsi dana pembangun dan SPP mahasiswa Fakultas Teknik Untan. Modusnya, ia memasukkan uang mahasiswa langsung ke nomor rekening pribadinya. (zan)
ada instansi yang tidak bisa menghargai pekerjaan orang,” tegasnya. Barang yang disediakan di kantin kejujuran kali ini sama dengan apa yang dijual di SMA. Kejati Kalbar menyediakan nasi putih, ayam, telur, tempe, tahu dan air mineral, dengan harga bervariasi. Di setiap instansi barang yang dijual senilai Rp 150 ribu. Kejati juga menyediakan uang kembalian Rp 50 ribu. Pembeli dipersilakan mengambil, membayar dan mengembalikan uang sendiri. Jika jujur, nominal akhir akan berjumlah Rp 200 ribu. Tingkat kejujuran akan dihitung secara prosentase jumlah yang laku dan sisa akhir uang.
Namun, Kejati Kalbar enggan membeberkan berapa prosentrase tingkat kejujuran di tiga instansi tersebut. Kejati beralasan ada indikasi uji kejujuran tersebut sudah tidak murni lagi. Karena ada uang hasil penjualan lebih dari seharusnya, yaitu Rp 200 ribu. Lebih lanjut, Kajati mengungkapkan, pemberantasan korupsi sebaiknya dilakukan pada tahap awal, dengan dimulai dari masing-masing pribadi. Dibukanya kantin jujur hanya sebagai usaha agar setiap orang dapat berlaku jujur. “Jika sudah jujur, maka orang tersebut tidak akan melakukan korupsi,” ucap Salamoen.(hen)
Kajati: Lebih Bobrok dari SMA Sambungan dari Halaman 21
M Salamoen Muslim. Namun, Kajati berang ketika KPKPN tiba-tiba tidak mengizinkan kantin kejujuran dibuka di kantor tersebut. Karena segala hal telah dipersiapkan, Kejati Kalbar memindahkan kantin kejujuran ke Bappeda Provinsi Kalbar. Kepada wartawan Salamoen, mengatakan, dirinya sangat menyesalkan tidak dizinkannya kantin kejujuran dibuka di KPKPN dengan alasan ada acara kantor itu. Padahal, sebelumnya hal tersebut sudah dikoordinasilkan. “Bahkan kita sudah kirimkan surat resmi, mereka
bersedia. Tapi mengapa sekarang tiba-tiba menolaknya,” ujarnya. Pihaknya, lanjut Kajati, hanya meminta KPKPN menyediakan selasar dan meja. Sedangkan semua makanan dan perlengkapan kantin kejujuran yang lainnya sudah disiapkan oleh Kejati Kalbar. Dia juga menilai, instansi tersebut kurang gantle man. Karena tidak dapat bekerjasama untuk mencegah korupsi. Dibandingkan dengan SMA instansi pemerintah, di katakan Salamoen, lebih bobrok. Instansi, dinilainya, lebih banyak menganut prinsip asal bapak suka (ABS).“Contohnya
Dua Pasang Pelajar Ditangkap Satu Kamar Sambungan dari Halaman 21
Memulainya dengan upacara singkat di halaman Polsek Selatan, razia dimulai pukul 10.00. Tempat kost di Jalan Suprapto, WR Supratman, serta tempat kost dan salon di Jalan Setia Budi didatangi polisi. Satu persatu kamar kost digedor, penghuninya diminta menunjukan kartu identitas. Pun demikian dengan salon, jika tidak
memiliki kartu identitas penghuni kost dan pekerja salon digiring ke Mapolsek. Di rumah kost Jalan WR Supratman, polisi mendapati dua pasangan pelajar salah satu SMA Swasta di Pontianak . Mereka tertangkap tengah berada dalam satu kamar. Keempat orang tersebut langsung digiring ke mobil polisi. Dalam operasi tersebut, polisi menjaring 20 orang tanpa identi-
tas dan diduga bekerja di bawah umur. Diantara yang terjaring terdapat empat orang pria, selebihnya perempuan. Kapolsek Pontianak Selatan AKP I Gede Bowo Imantio melalui Kanit Patroli IPDA Purwanto menuturkan, operasi yang dilakukan merupakan bagian dari operasi bunga. Sasaran utamanya adalah pekerja di bawah umur. “Di samping itu, polisi juga melakukan penertiban tempat kost. Peng-
huni kost harus memiliki identitas yang jelas,” katanya. Sementara ini, lanjutnya, mereka yang terjaring operasi akan dilakukan pendataan. Jika terbukti melakukan tindak pidana, maka polisi akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi keempat orang pelajar, kata dia, akan diberi perlakuan khusus. Orang tua dan kepala sekolahnya akan dipanggil. (hen)
Delapan Anggota DPRD Bakal Diganti Sambungan dari Halaman 21
“Sudah kami sampaikan. Sekarang masih menunggu hasil verifikasi dari KPU,” katanya di Pontianak, Selasa (9/12). Ada delapan anggota dewan yang diusulkan untuk diganti antarwaktu. Mereka terdiri atas tiga dari PDI Perjuangan, dua dari Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing satu orang. Sementara satu dari Partai Damai Sejahtera masih dalam proses. “Semua sudah diproses. Hanya satu yang belum. PDS belum melengkapi surat mmenyurat terkait usulan pergantian antarwaktu tersebut,” kata Zulfadhli. Adapun delapan anggota DPRD Kalbar yang diusulkan itu terdiri atas Mokhamad Sahidol-
lah dari PPP yang diganti oleh Sugiarto Husin. Sahidollah berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Ketapang. Kemudian Erfani Islami dari Partai Bintang Reformasi yang diganti oleh Mokhdar Abdul Khalik. Erfani berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Pontianak. Tiga kader PDI Perjuangan juga bakal diganti antarwaktu. Mereka adalah Yulhelmi, Hamdani Adeni, dan Tamrin. Ketiganya pindah menjadi kader Partai Demokrasi Pembaruan. Yulhelmi akan diganti A. Yandi, Hamdani Adeni diganti Ruminah, dan Tamrin diganti Hamdani Abubakar. Dua lainnya dari kader Partai Demokrat. Mereka terdiri atas Arya Tanjungpura dan Herman Ivo. Arya bakal diganti Bonifatius Benny. Pengganti Arya
diambil dari daerah pemilihan Kalbar 6 (Kabupaten Sanggau dan Sekadau). Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU No. 01/2005, yang menyebutkan bila di dapil yang bersangkutan sudah tidak ada calon penggantinya, maka diambil dari daerah pemilihan terdekat. Herman Ivo akan diganti oleh Syafrani Daniel. Sementara Katharina Lies dari Partai Damai Sejahtera belum selesai proses di DPRD Kalbar. Untuk Zechrie Baijurie sudah dilakukan pelantikan pergantian antarwaktunya. Kader PKPB yang pindah ke Partai Gerindra itu diganti oleh Syamsul Muntaha. Baijurie juga dicoret dari Daftar Caleg Tetap karena tidak memenuhi syarat. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Cornelis mengatakan,
proses pergantian antarwaktu terhadap kader partai yang pindah partai sudah dilakukan. Ia mengibaratkan seseorang yang pindah rumah sudah seharusnya tidak lagi tinggal di rumah tersebut. Sementara Ketua KPU Kalbar AR Muzammil juga mengaku telah melakukan verifikasi terhadap usulan pergantian antarwaktu sejumlah anggota Dewan di provinsi itu. “Sudah selesai semua. Dalam waktu dekat, akan kita serahkan kembali ke dewan,” ujar Muzammil. Menurut dia, Komisi Pemilu membutuhkan waktu selama satu minggu untuk melakukan verifikasi terhadap calon pengganti. “Semua yang diusulkan tidak bermasalah. Mereka memenuhi syarat,” katanya. (mnk)
Anggaran Pendidikan di Kalbar Rp 202 M Sambungan dari Halaman 21
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Barat 2009 kemarin. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Hadlir Noor, malah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya praktisi pendidikan karena tidak mampu memperjuangkan anggaran fungsi pendidikan 20 persen sesuai amanah konstitusi. “Tetapi kami masih berjuang mudah-mudahan kekurangan sekitar 6 persen bisa ditutupi melalui perubahan anggaran 2009,” katanya. Menurut Fraksi Golkar, upaya mendorong peningkatan
anggaran fungsi pendidikan 20 persen sangat dilematis mengingat APBD yang terbatas. Sebab, hal itu akan berpengaruh langsung terhadap sektor lain misalnya infrastruktur. “Kita sepakat pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,25 persen di tahun 2009. Target itu tidak akan tercapai kalau tidak didukung infrastruktur. Sementara, pendidikan dan infrastruktur sama-sama menjadi kebutuhan mendasar publik Kalbar,” ujarnya. Sedangkan Fraksi PDIP justru menyatakan maklum jika anggaran fungsi pendidikan tidak mencapai 20 persen. ”Kami sangat memahami kesulitan pemprov untuk memenuhi
Jumlah hewan qurban Sambungan dari Halaman 21 11 Zulfardi (1) 12 Florina Yasmin 1 13 Dharmawati Tabrani 1 14 Arief Martana Putra Doda 1 15 I. 1 16 Salmin Thalib 1 17 Hj.Urai Titin Hiswara 1 18 NN 1 19 NN 1 20 Sri Rita Mardiana Bin Muh Yusuf A Razaq 1 21 Novie Prihartini Binti Hery Hanwari 1 22 Hj. Maimunah Binti M.Noch 1 23 Novie Prihartini Binti Hery Hanwari 1 24 Ana 1 25 Evrida Haryanti 1 26 Fariz Adrian 1 27 Bella 1 28 Wijaya Tri Dente Dunia Pulsa 1 29 Yophie Agung Purnomo 1 30 Asnah Binti Achmad 1 31 Hamba Allah 1 32 Aris Munandar 1 33 Sugiatno Zulkarnain 1 34 NN 1 35 Hamba Allah 1 36 Yaser 1 37 Edi Triatmanto 1 38 Hamba Allah 1 39 Hamba Allah 1 40 Rofi Yudi Pamungkas 1 41 Sugra 1 42 Safia 1 Total pekurban Kambing 125 Sapi 14
27
kuota anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen,” kata juru bicara fraksi ini, Rosliyan Ramli Saleh. Fraksi PPP melalui juru bicaranya M Syahidollah, sangat menyayangkan anggaran fungsi pendidikan tidak mencapai 20 persen. Bahkan jumlahnya lebih kecil dari usulan semula yang mencapai 14,41 persen. “Kami meminta agar dalam APBD perubahan, proporsi 20 persen dapat dipenuhi,” ucapnya. Pendapat berbeda disampaikan oleh Fraksi Demokrat. Meskipun tidak mencapai 20 persen, anggaran fungsi pendidikan yang dialokasikan dalam APBD 2009 dirasakan sudah cukup besar. Karena itu, fraksi ini berharap agar dana yang cukup besar itu bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru baik di kota maupun daerah terpencil. “Dengan anggaran yang besar, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mampu bersaing dengan daerah lain,” ujar Setyo Gunawan, juru bicara fraksi. Fraksi Pemberdayaan Daerah yang diwakili Katharina Lies, tidak terlalu mempermasalahkan mengenai anggaran fungsi pendidikan. Menurut fraksi ini, alokasi anggaran fungsi pendidikan yang masih kurang 6,25 persen dari ketentuan UUD 1945 adalah karena dana yang tersedia tidak memadai. Demikian pula Fraksi PBR PKS. Erfani Islami, dari Fraksi PBR PKS tidak berkomentar banyak. Pihaknya hanya berharap agar tahun depan anggaran fungsi pendidikan dapat lebih ditingkatkan lagi dan jika memungkinkan dapat memenuhi amanah konstitusi. “Pendidikan kita masih tertinggal. Sudah waktunya sektor ini jadi prioritas utama,” katanya. Menanggapi beragam pernyataan tersebut, Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan tidak terpenuhinya anggaran
fungsi pendidikan 20 persen ini adalah karena ketersediaan dana yang terbatas dan setelah melalui pertimbangan yang komprehensif. “Keputusan ini berat,” akunya. Apalagi jika mengingat kondisi infrastruktur di Kalbar yang belum memadai. Meskipun tidak memenuhi 20 persen, menurutnya anggaran fungsi pendidikan dalam APBD Kalbar 2009 sudah naik secara luar biasa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2008, kata Cornelis, anggaran fungsi pendidikan hanya 6 persen dari total APBD dan di tahun 2009 sudah dinaikkan menjadi 13 persen lebih. Jika saja di tahun 2008 anggaran fungsi pendidikan sudah mencapai 10 persen, menurutnya beban untuk menaikkan proporsi anggaran pendidikan mencapai 20 persen akan menjadi lebih ringan. “Kita start-nya lambat,” ujar dia. Dalam teori penyusunan anggaran, tambah Cornelis, seharusnya tidak boleh ada satu sektor pun yang kenaikannya mencapai 100 persen. “Nah, untuk satu sektor saja, (anggaran fungsi pendidikan, red) kita sudah naikkan sampai 120 persen. Ini luar biasa,” katanya. Di sisi lain, Cornelis berharap dalam anggaran perubahan nanti kekurangan anggaran fungsi pendidikan sebesar 6,25 persen dapat terpenuhi. “Kita sekarang sedang melobi dana pusat,” ungkapnya. Ketika dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Drs Ngatman, menyebutkan tidak terpenuhinya kuota 20 persen anggaran fungsi pendidikan ini jelas akan berpengaruh terhadap programprogram di tahun 2009. Sebab, anggaran yang diajukan instansi ini sebetulnya jauh lebih besar. “Tetapi inilah kemampuan kita. Peningkatan dari 6 persen menjadi 13,75 persen itu pun sudah luar biasa,” katanya.(rnl)
Sambungan dari halaman 28
harus bisa mengamankan. “Simulasi latihan yang dilakukan Lanud Supadio dikuasi pihak luar. Namun, kerja sama antarsatuan yang tergabung dapat mengamankan kembali objek penting tersebut,” katanya. Yadi mengatakan Latihan Kamhanlan memantapkan personel pendukung pengamanan pertahanan wilayah. Latihan ini menguji prosedur tetap menanggulangi kerusuhan massa, dan melatih kerja sama dengan satuan/instansi lain.
“Kegiatan ini dilaksanakan dengan sandi Pagar Betis Khatulistiwa 2008. Sasaran menguji program tetap pengamanan Lanud Supadio,” ungkap Danlanud Supadio. Ia mengatakan latihan ini berguna melatih personel siap menghadapi kemungkinan adanya ancaman dari luar terhadap Lanud Supadio. Dikatakannya, bukan tidak mungkin kejadian seperti serangan teroris di Mumbai, India dapat terjadi di sini.“Melalui latihan, kita harus dapat mengevaluasi sudah sejauhmana kemampuan penga-
manan pangkalan dan pelaksanaannya. Apakah telah sesuai dengan petunjuk,” tegasnya. Danlanud Supadio berharap setiap personel yang terlibat mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, bila terjadi kondisi yang sama dengan latihan maka prosedur standar operasi dapat dijalankan. “Mudah-mudahan latihan ini dapat berguna dalam mengamankan pangkalan udara TNI. Sehingga kedaulatan NKRI dapat kita jaga dengan baik,” harap Yadi. (**)
Terkesan Disperindagkop Sambungan dari halaman 28
”Bukan berarti saya mengecilkan arti Dinas lainnya. Tetapi Disperindagkop yang bersentuhan langsung dengan program PKK,” kata Sri. Selain Disperindagkop, menurut Sri, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan
juga memberi kontribusi terhadap program PKK lainnya. Dinas Kebersihan membantu memberi bibit dalam gerakan menanam pohon yang dilaksanakan PKK. Dinas Kesehatan juga memberikan pengarahan tentang kesehatan ibu dan anak dalam program PKK. ”Saya mengucapkan terima
Kalbar Terancam Stagnasi Guru Sambungan dari halaman 28
formasi guru SD dengan kualifikasi DII. Jika guru yang diangkat harus strata 1 sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sambung Cornelis, pemprov akan kesulitan untuk mencarinya. “Kita mau dapat dari mana kalau harus S1,” ujar dia. Penerapan aturan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap. Dalam upaya antisipasi “ledakan” pensiun ini, dia juga telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kalbar untuk
Duduk Satu Meja Sambungan dari halaman 28
Kalimantan Barat, Rihat Natsir Silalahi meminta semua pihak duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan pembangunan patung tersebut. Dia mengatakan bahwa pelambangan sebuah ikon atau sim-
kasih kepada semua pihak yang membantu program PKK,” ujar Sri. Berakhirnya masa jabatan sang suami sebagai Walikota Pontianak, berakhir pula tugas Sri sebagai Ketua Gerakan PKK Kota Pontianak. ”Saya juga meminta maaf jika ada kata-kata yang salah,” kata Sri. (uni)
melakukan pendataan guru yang akan pensiun di daerahdaerah. Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan, Drs Ngatman membenarkan hal itu. Menurut Ngatman, dalam waktu dekat pemprov memang akan menyurati kabupaten/kota untuk meminta data guru SD yang akan pensiun di tahun 2010. “Rata-rata guru SD kita diangkat tahun 1978. Guru itu pensiunnya dalam usia 60 tahun. Jadi, kemungkinan akan ada pensiun besar-besaran di tahun 2010,” jelasnya. Meskipun tidak berani memberikan angka estimasi secara pasti, Ngatman
menyebutkan jumlah guru SD yang akan pensiun dalam periode itu mencapai ribuan orang. Persoalan tersebut menambah banyak masalah dalam dunia pendidikan Kalbar. Di samping “ledakan” pensiun yang mengintai, saat ini Kalbar juga masih kekurangan guru sebanyak 22 ribu orang untuk semua jenjang (SD sampai SMA). Upaya pemenuhan tenaga guru tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahun melalui rekrutmen CPNS. “Masalahnya, pengangkatan itu adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah,” ujar Ngatman. (rnl)
bol untuk menunjukkan identitas suatu kota terlebih dahulu ada mekanisme di tingkat lokal dalam hal ini kabupaten atau kota untuk duduk bersama dengan tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait membicarakannya. ”Sebuah simbol, lambang atau ikon itu memang menjadi suatu
daya tarik. Tapi untuk mekanismenya memang Pemkot Singkawang bisa duduk bersama membicarakannya. Tatkala ada beda pendapat, kita juga punya budaya musyawarah mufakat yang harus dikedepankan. Dengan itikad baik dan berpikir positif kita meluruskan yang belum pas,” ujarnya. (zan)
Angkutan Sampah Butuh 40 Armada Sambungan dari Halaman 21
ton setiap harinya. ”Kesadaran masyarakat membuang sampah pada bak sampah legal masih kurang,” kata Sugimin. Menurut Sugimin, penegakan Perda Tibum nomor 3 tahun 2004 merupakan wewenang Sat Pol PP Kota Pontianak, termasuk penegakan hukum bagi warga yang membuang sampah di sembarang tempat. Namun, saat ini kondisi masyarakat belum siap
menerima sanksi tegas seperti denda di Malaysia jika melanggar aturan soal kebersihan. ”Kita tanyakan lagi, sudah siap belum masyarakat menerima sanksi seperti itu? Nanti malah menimbulkan masalah,” ujar Sugimin. Kurangnya armada pengangkut ini menyebabkan para pengangkut sampah harus kerja lembur pada hari-hari besar. Seperti hari raya Idul Adha, volume sampah rumah tangga
meningkat 20 ton sehingga terjadi penambahan ritasi menjadi tujuh rit. ”Padahal normalnya hanya dua sampai tiga rit saja,” ungkap Sugimin. Sugimin menambahkan Dinas Kebersihan mengajukan penambahan 10 dump truck dalam APBD 2009. Namun, jika melihat kondisi anggaran yang terbatas, kemungkinan paling banyak hanya empat dump truck bisa terealisasi. (uni)
Olahan Modern, Andalkan Pembeli Cermat Sambungan dari Halaman 21
”Kita bersaing terutama dengan tahu perusahaan lain yang cukup banyak beredar di Kota Pontianak,” kata dia. Hanya saja naluri bisnis keluarga ini tetap berjalan. Usaha tahu dimulai, tepatnya satu tahun yang lalu. Usaha tersebut diolah dengan mesin yang didatangkan dari Singapura dan Malaysia. Mesin-mesin pembuat tahu tersebut mampu bekerja maksimal dengan olahan kedelai dalam jumlah besar. ”Awalnya agak canggung tetapi 15 ton per bulan bahan kedelai bisa kita olah cepat menjadi tahu siap makan,” ucapnya. Kemampuan mesin modern yang didatangkan memang memiliki standar. Apalagi kegunaannya memudahkan pekerjaan karyawan. Mulai dari bahan press, hingga mengolah kedelainya dilakukan dengan mesin. Pekerja cukup memotong dan menggiling. ”Yang lainnya bisa dilakukan oleh mesin,” jelas dia. Penggunaan mesin tahu diakuinya cukup memudahkan
pengaturan pembuatan tahu termasuk produksinya. Akan tetapi terkadang harus berbalik karena permintaan tak sesuai harapan. Terkadang dibuat besar, peminat di pasar boleh dibilang tak sebanyak produksi. Persaingan industri tahu cukup banyak. ”Kita sedikit kesulitan menembus pasar,” ucapnya, yang mengakui terkadang ada persaingan harga. Mengupayakan tahu tidak berformalin juga tetap dijaga perusahaan ini. Ia mengandalkan konsumen dengan membidik pembeli cermat. Sehingga, baginya kualitas yang diutamakan. “Kita tetap kontrol kualitas tahu yang kita buat,” tambahnya. Meskipun begitu ada juga olahan tahu semi tradisional yang bertahan seiring perkembangan zaman. Di daerah Siantan misalnya, Heri sang pengelola tetap cekatan menjadikan tahu lezat, sebagai makanan bermutu dan murah meriah. Baginya, konsumen harus dimanjakan dengan tahu yang berkualitas tinggi. ”Kita selalu jaga itu, walaupun pesa-
ing kita mengunakan mesin modern. Namun tahu kita sudah punya pangsa pasar tersendiri. Agen dan distributor tetap antri karena kepercayaan mereka selalu kita jaga,” katanya. Terjun ke usaha tahu bagi karyawan yang masih bujangan ini adalah impiannya sejak lama. Waktu itu, ia ingin memiliki perusahaan makanan murah meriah yang bergizi dan cepat memenuhi pasar dan laku. Maka putusan bisnisnya jatuh kepada usaha tahu. ”Saat ini saya memang masih belajar, tetapi suatu saat harus punya perusahaan model begini,” ucap dia bertekad. Sebagai pekerja dan kepercayaan bos, memang bekerja seperti begini belum menjanjikan. Terlebih, kalau harus berhadapan dengan bahan baku yang naik. Untuk industri tahu tradisional tekanannya akan sangat luar biasa. Guna menaikan harga tentu tidak mungkin karena berhadapan dengan pembeli pemilih. “Bisa-bisa mereka lari kalau kita tidak bersaing dengan harga tahu lainnya. Harus ikut aturanlah,” ujarnya. (*)
Anggaran Obat Turun Sambungan dari Halaman 21
“Walau penurunan pembelian obat tidak drastis, tetapi dampaknya cukup terasa, terutama bagi masyarakat Kota Pontianak,” tambah Mongin sapaan akrab anggota Dewan Kota ini. Kaitan masalah itu,pihaknya sangat menyesalkan penurunan tersebut. Tapi tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, anggaran Pemkot sebelumnya mengalami defisit. Belum lagi penyesuaian anggaran di tengah-tengah
krisis global, yang sudah menjadi komitmen legislatif dan eksekutif. “Dampaknya pasti ada, terutama pada kualitas obat tersebut meskipun jumlah obatnya tetap, tapi pelan-pelan kualitasnya akan kita tingkatkan,” ujarnya. Disinggung kualitas obat puskesmas, menurut Mongisidi, sebenanrya kualitas obat yang diperuntukan saat ini belum memenuhi standar nasional, apalagi internasional. Saat ini harga obat untuk Kota Ponti-
anak Rp 4.000 per jiwa. Sementara standar nasional harga obat untuk Puskesmas Rp 5.000 per jiwa dan standar internasional Rp 15.000 per jiwa. Tidak memenuhinya standar obat Puskesmas di Kota Pontianak, tegas Mongisidi, tentu harus disikapi serius dengan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap obat Puskesmas. “Realitanya, bagi masyarakat tetap mempercayai Puskesmas. Namun, obat yang diberikannya hanya obat itu-itu saja,” ujar dia.(mzr)