Pontianak Post
Sabtu 9 Februari 2013
aneka pontianak
Hadiah Gang Terbaik Sambungan dari halaman 9
Tapi ada kendala dipojokan ini. Tolong dikompromikan supaya kita bisa lanjutkan betonisasi sampai di simpang Padat Karya,” pintanya. Terkait p embangunan
Masjid Al Jami’ Atusshalih, Sutarmidji mengatakan Pemkot akan memberikan bantuan tahap pertama pada Maret mendatang sebesar Rp 75 juta. Sedangkan untuk keramik lantainya dia menjanjikan akan membantu secara
pribadi. Dalam kesempatan itu dia juga mengajak warga membantu pembangunan masjid. “Saya mengajak seluruh jamaah kalau ingin masuk surga, inilah kesempatan kita untuk beramal,” ajaknya.(hen)
Undang Seribu Ibu Sambungan dari halaman 9
Ditanya tentang sikapnya pada Pilwako Pontianak tahun ini, seperti sebelum-sebelumnya Paryadi tidak menjawab dengan pasti. Dia masih menunggu Partai Demokrat menjalankan mekanisme penjaringan calon yang bakal diusung. “Saya tunggu partai. Kalau Demokrat buka
pendaftaran saya akan daftar,” ujarnya. Dia pun belum mau mengungkapkan siapa pendampingnya pada pilwako. Kata Paryadi, dirinya lebih konsen pada politik di partai. Jika nanti diminta menentukan pendamping untuk maju pada pilwako dirinya akan membeberkannya. “Akan disebutkan nanti karena memang syarat
pendaftaran harus berpasangan,” katanya. Sebelumnya Paryadi menyebutkan tidak akan menggunakan perahu partai lain karena dirinya kader Demokrat. Namun bukan berarti menutup koalisi dalam pengusungan pilwako. “Komunikasi dengan partai lain terus dilakukan. Dengan tokoh-tokoh politik juga,” ungkapnya.(hen)
Sisir Jaringan Narkotika di Kalangan Pelajar Sambungan dari halaman 9
Jadi kita harus bertindak sesuai psikologi anak itu sendiri,” cetusnya. Sebab, hidup masyarakat terus berkembang sesuai pesatnya era globalisasi. Banyak dampak negatif dan positif mempengaruhi gaya hidup seseorang. Begitu juga kecenderungan para pecandu narkotika dan sejenisnya yang kian hari semakin meningkat. Ini juga perlu perhatian pemerintah secara intensif. “Kita sebagai penegak hukum sudah mempunyai tupoksi masing-masing. Kita akan tangkap siapapun yang terlibat. Namun jika dilirik masalah sosialnya, ini perlu peran beberapa pihak terkait,” tuntasnya. Menurut Ketua Gerakan Pemuda Anti Narkoba, An-
war Teddy, memang banyak pelajar yang mencari jati diri dengan cara yang salah. Akibat pergaulan tak seimbang, mereka terjerumus ke dalam dunia obat-obatan terlarang. “Banyak anak sekolah dari SMP hingga SMA mencoba-coba, dan akhirnya kecanduan,” tuturnya kemarin. Seperti pola hidup di salah satu titik wilayah Pontianak, terdapat anak-anak sekolah dasar melakukan hal serupa. Mereka membeli salah satu pruduk lem, kemudian menghirup udaranya di tempat sepi. Walau aparat penegak hukum telah melakukan penyisiran, para pelaku ini tidak jera dan mengulangi perbuatan tersebut. “Setelah kita himpun informasi, banyak pelajar menjadi pecandu akibat salah pergaulan. Tidak hanya dari latar
belakang keluarga. Sebaliknya, mereka diracuni oleh temantemannya sendiri yang telah merusak mental dan pribadi seseorang,” jelas Anwar. Jika demikian, lanjutnya, butuh perhatian dari beberapa pihak terkait. Bukan hanya para penegak hukum. Tindakan ini juga harus dibarengi dengan penyuluhan dan memberikan perhatian kepada yang bersangkutan. Seperti halnya dengan membangun rehabilitasi untuk pecandu narkoba, sehingga hidupnya menjadi lebih baik. Sejalan dengan itu, demi memutus mata rantai peredaran narkotika. “Orangtua, guru, serta orang yang berkompeten didalamnya harus terjun untuk memberikan pendidikan. Mari kita bangun Indonesia dengan tunas bangsa yang kreatif, inovatif, dan cerdas,” imbaunya. (rmn)
Izin Senpi Dibatasi Sambungan dari halaman 9
Untuk itu, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap izin kepemilikan senpi. Jika ada masyarakat yang mempunyai atau menemukan senjata api itu, kata dia, segera laporkan ke pihak berwajib. Agar, senpi tersebut tidak disalahgunakan. Sebab pemegang kepemilikan senjata api untuk warga sipil telah dibatasi sejak 2006. Untuk wilayah Kalimantan Barat saja, hanya ada 146 orang. “Sejak 2006, Polri tidak lagi mengeluarkan izin penggunaan senpi bagi orang sipil. Polri hanya mengeluarkan perpanjangan surat. Itu pun sangat selektif, melalui evaluasi setiap tahun untuk kelayakannya,” ungkapnya, kemarin. Jenis senpi, tidak mudah untuk dimiliki warga sipil,
karena ada beberapa peraturan terkait kepemilikan dan perizinannya. Perizinan dikeluarkan Mabes Polri melalui Baintelkam (Badan Intelijen dan Keamanan Polri) atas rekomendasi Polda setempat. Sedangkan senpi yang akan digunakan, diperoleh melalui dealer resmi Badan Usaha Jasa Pengamanan. “Izin tidak mudah dikeluarkan dan dipersempit. Mesti mengikuti tes kecakapan penggunaan senpi, psikotes dan uji kelayakan. Karena meskipun memiliki izin, jika disalahgunakan tetap akan dipidana,” kata Mukson. Ada tiga jenis senjata yang diperbolehkan yakni penggunaan senjata api dengan peluru tajam, peluru karet, dan senjata gas. Namun senpi berpeluru tajam yang boleh dipegang warga sipil adalah colt 32 jenis revolver dengan jarak efektif 50 meter. Berbeda den-
gan Polri yang menggunakan senpi organik berkaliber 38. Mukson merinci ada 98 perizinan yang pernah dikeluarkan untuk jenis senjata api berpeluru karet. Namun 70 diantaranya telah digudangkan dan yang masih memegang izin 28 orang. Untuk pistol gas terdapat 25 pucuk, digudangkan 19 buah dan masih dipegang 6 orang. Sedangkan senpi berpeluru tajam ada 4 pucuk, digudangkan 2 buah dan masih digunakan 2 orang. Selain itu, lanjut dia, terdapat 110 perizinan senpi warga sipil sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) dan Polisi Khusus (Polsus). Jenis senjata peluru karet, dipergunakan oleh 68 satpam dan 42 polisi khusus seperti Polisi Kehutanan (Polhut) atau Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan. (rmn)
Dulu Tertata Rapi, Kini Rumput Hijau ... Sambungan dari halaman 9
Padahal tempat yang tertata dengan konsep, ungkap Wiwid, dapat membuat pengunjung nyaman serta biasanya ditumbuhi berbagai macam pohon dan bunga. Terlebih kawasan tersebut biasanya dikunjungi wisatawan yang ingin berbelanja suvenir. “Taman indah dapat mempunyai daya tarik dan nilai jual bagi pengunjung. Sehingga apabila lingkungan sehat dengan taman tertata indah, maka wisatawan yang berbelanja akan senang dan betah,” ucap dia. Fauzi menuturkan, selain tertata rapi, pada awal dibangunnya, ada orang yang selalu merawat tanaman dan rumput di taman tersebut. Namun sejak dikelola PD Kapuas Indah, rumputnya perlahan
menghilang. Sehingga hanya tinggal tanahnya saja. Bahkan kini menjadi tempat binatang buang kotoran, sehingga jorok karena bau yang tak sedap. Saat akan dikonfirmasi wartawan, pihak PD Kapuas Indah tidak dapat ditemui. “Menurut informasi yang didapat, awalnya dikelola Dinas Pertamanan dan ada ada orang yang merawat taman, bahkan sampai memotong rumput yang mulai tinggi. Saya harap pihak pengelola mau mengembalikan suasana taman seperti dulu lagi, karena malu juga kalau ada wisatawan yang datang,” harap dia. Hal senada diungkapkan Azmi, salah seorang pengunjung. Menurut dia, pengelolaan taman dengan sebaik mungkin sangat diperlukan. Sebab itu merupakan cermin
Pontianak dan memberikan kesan terhadap pengunjung. “Bagaimana wisatawan mau belanja kalau tamannya saja tidak enak dipandang mata. Kondisinya yang memerihatinkan ditambah lagi dengan bau tak sedap, dipastikan membuat tidak betah berlama-lama,” ujar dia. Selain pengelolaan kembali taman dengan tanaman yang lebih indah, dia juga berharap kepada pemerintah untuk memagar taman yang bentuknya persegi panjang tersebut. Sehingga dapat dipastikan binatang tidak dapat lagi membuang kotorannya di taman tersebut. “Selain dapat memperindah, fungsi pagar juga menghalangi binatang agar tidak bisa buang air di taman, jadi biar tidak bau lagi,” pungkasnya.(*)
Pemerintah Terus Pantau Hak Pekerja Sambungan dari halaman 9
Menurut Haris, pemberian upah yang layak mestinya menjadi perhatian pihak terkait. Sebab ini menyangkut kesejahteraan seorang karyawan maupun kinerja di sebuah perusahaan tempat mereka berkerja. “Toh, kalau karyawan sudah berkerja dengan baik, wajar jika mereka diberikan imbalan yang memadai,” serunya. Selain masalah gaji, Haris juga mengingatkan tentang jam kerja dan waktu libur karyawan. Sebab sebagai manusia, kata dia, seorang karyawan butuh waktu untuk beristirahat setelah menunaikan perkerjaannya. “Istirahat yang cukup perlu dilakukan, agar karyawan kembali bugar dalam melaku-
kan perkerjaannya lagi. Apa gunanya kalau terus-terusan berkerja, namun karyawan tersebut sakit,” ujar Mantan Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Sambas ini, serius. Dia mengimbau, kepada perusahaan agar merespon masalah ini. Sebab, ini telah tertuang dalam undangundang ketenagakerjaan. Sementara UMP sekarang sudah mencapai Rp1.060.000, sementara untuk UMK-nya sebesar Rp1.165.000 Keputusan ini, kata dia, sudah berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor 506. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2012, sebesar Rp900 ribu. “Sesuai inflasi yang selalu meningkat saban tahun, ya, wajar jika upah tenaga kerja juga naik,” tim-
palnya lagi. Sesuai prosedur, penetapan upah minimum provinsi tetap melalui proses yang sudah digariskan. Sejumlah pihak terkait seperti pengusaha, organisasi buruh, dan lainnya, sudah diajak serta untuk membicarakan mengenai upah ini. Jadi, tegas Haris, apabila ada perusahaan atau pengusaha yang memperkerjakan karyawannya tidak sesuai UMK, maka akan diberi sanksi. Pihak terkait akan dikenakan Undang-Undang Tahun 2003 pasal 13 tentang ketenagakerjaan. Di mana, ayat itu menekankan terhadap norma-norma pelanggaran kerja yang bersangkutan. “Kalau regulasinya sudah jelas, ya, sebagai warga negara yang baik semua harus patuh,” pungkasnya. (rmn)
15
Pantau Barang Impor Karantina Jika Bermasalah P ONTIANAK - Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, Abidin meminta kepada seluruh pengusaha makanan dan minuman lebih memerhatikan kondisi produknya. Sebab, akhir-akhir ini pihaknya banyak menemukan makanan impor dari negara asing tak layak edar. “Sudah banyak yang kita karantina,” ucapnya kepada Pontianak Post, kemarin (8/2). Abidin mengaku, terus memantau pergerakkan barang dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Bukan hanya makanan dan minuman, mereka juga berkoordinasi bersama pihak terkait dalam mengontrol barang-barang yang diduga membawa virus penyakit. Seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mengamankan
peti-peti telur asin karena dianggap mengandung penyakit berbahaya terhadap hewan dan pertanian. Jadi, ungkap dia, langkah dini untuk mencegah hal tersebut sangat diperlukan. Ini ditujukan, agar pertanian dan perkembangbiakkan hewan di Kalbar selalu sehat. Tentunya, tidak mudah terserang dan terinveksi penyakit dari daerah lain. “Sudah kita koordinasikan hal ini ke pihak berwenang. Mulai dari pencegahan, hingga penindakan hukum sudah dikomunikasikan dengan baik. Kita juga akan melaksanakan tugas tersebut semaksimal mungkin, terutama dalam karantina barang tak layak edar itu,” timpalnya. Disinggung terhadap pemilik barang bermasalah terse-
but, Abidin mengaku sudah banyak yang diamankan. Bahkan diantara mereka banyak berasal dari negara asing, seperti Korea dan China. Kendati demikian, mereka tidak dilakukan penahanan, sebab saat dilakukan pemanggilan atas pemusnahan barang bermasalah itu, semua mengindahkannya. Bahkan, diantara mereka ada yang langsung menyaksikan kegiatan pemusnahan barang tersebut di Balai Karantina. “Untuk itu, kami meminta agar pihak pengusaha membuka diri. Terutama yang menggeluti bisnisnya di bidang pertanian dan perikanan. Apalagi terhadap pebisnis yang langsung mengambil barang dari negara asing, perlu ketelitian atas kelayakan barang itu sendiri,” pungkasnya. (rmn)
Paryadi: Itu Itikad Baik PONTIANAK - Gonjang ganjing mengenai pecahnya kubu Persipon, setelah terlibatnya Wali Kota Pontianak Sutarmidji dalam manajemen dibantah keras oleh Ketua Umum Persipon Paryadi. Menurutnya, sikap dan itikad baik yang dilakukan Wali Kota Pontianak itu adalah bentuk kepedulian terhadap klub sepakbola Pontianak yang telah berjaya dan berjasa lolos ke divisi utama liga Indonesia. “Itu adalah sikap dan itikad baik pak Wali. Harus kita dukung. Ia begitu peduli terhadap Persipon Pontianak,” ungkap Paryadi kepada Pontianak Post kemarin.
Menurutnya, tidak ada tendensi politik dalam permasalahan Persipon. Apalagi isu yang mengatakan pecahnya keduanya karena permasalahan tersebut. Bahkan dia begitu merespon ketika wali kota ikut berupaya mendukung pendanaan dan mencari sponsor untuk klub berjuluk Elang Khatulistiwa ini. “Saya dan pak wali baikbaik saja. Kami harus memikirkan kedepan untuk mendukung Persipon berlaga ke pentas divisi utama,” ungkap dia. Paryadi juga mengatakan, dalam memajukan olahraga kota Pontianak, termasuk
di dalamnya sepakbola, semuanya harus saling mendukung. Apalagi saat ini, dia dan wali kota masih memiliki waktu beberapa bulan kedepan untuk bekerjasama mengurusi pemerintahan. Sudah barang tentu dia harus menjalin komunikasi yang baik dengan wali kota. “Saya begitu merespon ketika wali kota mau terlibat dalam mendukung Persipon. Artinya ini adalah itikad baik. Kita berharap dengan banyaknya dukungan ke Persipon, klub kebanggaan kita ini bisa berjaya di divisi utama nanti,” harapannya. (bdi)
Tugas Kabupaten Sambungan dari halaman 16
infrastruktur dasar. Hal itu menjadi tolak ukur pemerintah dalam memperbaiki IPM dan ekonomi kerakyatan. Aspek infrastruktur dasar tersebut, ungkap Sekda, adalah yang berhubungan dengan transportasi, kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Salah satu contoh, ungkap Sekda, infrastruktur dasar dan yang paling penting di Kalimantan Barat adalah bidang trans-
portasi. “Kita memiliki potensi bidang perekonomian yang luar biasa sebenarnya. Bidang pertanian dan perkebunan kita juga cukup baik. Sebagai contoh, di hulu itu, ada durian buaya, tapi karena infrastruktur transportasi kita jelek. Sulit untuk memasarkan durian itu. Padahal itu sebuah potensi ekonomi luar biasa untuk masyarakat daerah ini,” ungkap dia. Namun kedepannya, Sekda cukup optimis, IPM Kalbar yang
saat ini terpuruk di posisi 28 dari 33 propinsi akan bisa meningkat seiring meningkatnya daya saing masyarakat yang terus menunjukan tren positif. Peningkatan daya saing itu, ungkap Sekda, harus menjadi modal utama dalam meningkatkan IPM Kalbar. “Sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, akan menjadi program prioritas sepanjang 2013 dan tahuntahun selanjutnya,” ungkap dia. (bdi)
Temu Penulis Borneo Sekaligus Launching ... Sambungan dari halaman 16
“Ini acara semiformal, antara para wartawan, blogger dan juga sastrawan Borneo, khususnya yang berasal dari West Borneo, Miri, Kuching, Sarawak Malaysia. Selain dis-
kusi-diskusi, akan ada malam sastra antar bangsa,” ujar Asriyadi yang juga manager BBM. Selain pembicara dari Jakarta, akan tampil pemakalah sastra dari Sarawak serta pembacaan dan musikalisasi
puisi dari Mata Borneo maupun Sarawak. Sebagai puncak, diluncurkan buku Suara dari Batas Negara karya para blogger perbatasan, sekaligus pengumuman pemenang sayembara blogger terkait program BBM. (*/r)
Status Gizi Masih Rendah Sambungan dari halaman 16
yang berkaitan dengan gizi, termasuk meningkatkan gizi di masyarakat. Menurutnya, gizi harus menjadi perhatian sejak kandungan hingga seseorang meninggal. Gizi juga terkait
hak-hak anak. Anak harus tumbuh sehat, berkembang secara psikis, mental, dan secara optimal. Nantinya mereka akan terjun di masyarakat. ”Jangan sampai mereka menjadi beban masyarakat. Diyakini dalam beberapa lit-
eratur, gizi dalam kandungan hingga anak-anak menentukan penyakit apa yang diderita pada usia lanjut. Semakin dini mengintervensi untuk tumbuh kembang anak, hasilnya di masa depan semakin baik,” ungkapnya. (uni)
Larang PNS Main Internet Sambungan dari halaman 16
integritas, dan tanggungjawab. Tahun ini Cornelis dilantik menjadi Gubernur untuk periode kedua. Ia menegaskan pada periode kedua ini akan lebih ketat dan mengancam akan membebastugaskan pegawai yang tidak taat dan patuh pada undang-undang. ”Jangan (pegawai) hanya datang, duduk, ngobrol, dan maki-maki orang. Kerjaan-
nya tidak ada. Saya tidak mau meninggalkan pemerintahan ini dengan berantakan garagara birokrasi,” katanya. Ia juga meminta seluruh pegawai tidak menjual nama Gubernur untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari uang. Selama ini Cornelis mengaku sering mendengar adanya oknum pegawai yang menyebut namanya untuk kepentingan tertentu. ”Jangan jual nama Guber-
nur. Mengaku keluarga Gubernur. Saya sudah pekak mendengarnya,” katanya. Ia menambahkan saat ini Pemprov Kalbar sedang menyusun rencana pembangunan jangan menengah. Diharapkan seluruh eselon IV berpartisipasi dalam penyusunan tersebut. ”Masing-masing eselon IV punya konsep dengan bidangnya masing-masing,” timpal Cornelis. (uni)
Dewan Panggil BPN Sambungan dari halaman 16
Mungkin, kata dia, dulunya kelurahan itu tidak menyita perhatian banyak orang. “Karena tidak menjadi perhatian orang banyak, mudah saja para makelar tanah bermain,” tuturnya. Heri mencontohkan ada sertifikat hak milik nomor 617 di Parit Mayor yang tumpang tindih dengan sertifikat nomor 278 dan 279. Contoh itu ditemui saat komisi A berkunjung ke
Parit Mayor. “Saya lihat ada kecerobohan dari pihak BPN. Kalau tidak ceroboh mengapa sampai ada sertifikat tumpang tindih,” ungkapnya. Masalah di Parit Mayor bukan hanya pada satu objek. Banyak tanah di kelurahan itu bermasalah. Selama ini, ketika tanpa ada penyelesaian, masalah itu menjadi potensi konflik. Buktinya, gesekan bahkan benturan pernah terjadi di tempat itu. “Saya pikir kelalaian seperti ini harus jadi perhatian
serius, jangan dianggap remeh. Di Parit Mayor sudah terjadi gesekan,” katanya. Rencana pemanggilan BPN memang akan difokuskan pada Parit Mayor. Tetapi tentu, pertemuan itu nantinya akan dimanfaatkan untuk mempertanyakan permasalahan tanah lainnya di Kota Pontianak. “Kami juga tahu di kawasan lain di Kota Pontianak banyak masalah pertanahan. BPN harus jelaskan hal ini,” tegas Heri.(hen)