Pontianak Post
Minggu 7 Agustus 2011
ANEKA PONTIANAK
Siap Koordinasi dengan ...
PLN Tak Pernah Belajar
Sambungan dari halaman 9
Sambungan dari halaman 16
Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura. ”Dari 2005 sampai 2011 jadi kepala bidang produksi tersebut,” jelas bapak dari tiga anak, Shadrina LP, Fariza Andriani, dan Syafika Rifda ini.Saat dilantik, Gubernur Kalbar, Cornelis memberikan arahan kepada Budi untuk mengaktifkan kembali tenaga penyuluh yang selama ini tidak jalan. ”Penyuluhan lapangan harus dilaksanakan. Aktifkan kembali tenaga PPL,” kata Cornelis. Berkaitan dengan arahan Gubernur, Budi menjelaskan tupoksi instansinya terdiri atas ketahanan pangan dan penyuluhan. Pada bidang penyuluhan adalah bagaimana memberdayakan penyuluh
di kabupaten dan kota sebagai pentransferan dari Kementerian dan Pemerintah Provinsi Kalbar. ”Jadi untuk ke lapangan harus ada yang menerjemahkan. Inilah yang perlu dilakukan penyuluh,” kata Budi. Sesuai dengan arahan Gubernur, ia akan mencoba berkoordinasi dengan kabupaten dan kota untuk meningkatkan peran serta tenaga penyuluh. Apalagi pada daerah saat ini sudah memiliki lembaga ketahanan pangan dan penyuluhan. ”Kedepannya berharap semakin lancar. Kerawanan pangan adalah masalah krusial. Apalagi saat ini terjadi anomali iklim. Kami akan meningkatkan pengetahuan dan latihan kepada tenaga penyuluh,” ungkapnya. (*)
Memutus Mata Rantai... Sambungan dari halaman 9
Dr. Paul Parmer, karena kemiskinan dimasa kecilnya, ia tinggal bersama keluarganya dalam bus bekas di lahan parkir yang sebelumnya bus tersebut adalah barang ronsokan yang tidak bertuan dan ditumbuhi rumput. Meskipun kehidupan seperti itu tidak menghilangkan harapannya menatap masa depan yang lebih baik. Orang tuanya memilih sekolah terbaik bagi anak-anaknya dan bekerja keras untuk membiayai pendidikan mereka, karena ia menyadari bahwa pendidikan berkualitas itu mahal dan tidak gratis. Ia berikrar atau berjanji untuk membaktikan seluruh hidupnya guna memberikan pelayanan medis yang bermutu tinggi bagi kaum miskin. Dijalaninya proses pendidikan dan pembelajaran dengan efektif, akhirnya di usia 25 tahun ia berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar doctor dengan pujian. Kemudian ia mendirikan klinik pelayanan kesehatan umum yang inovatif di Haiti dan Rwanda. Bukti selanjutnya, keluarga Carson memiliki kisah yang sama. Keluarga miskin berdarah negro terdiri dari seorang ibu yang sudah ditinggal suami bernama Sonya dengan dua
orang anak bernama Curtis Carson dan Benjamin (Ben) Carson. Mereka tinggal di daerah kumuh Detroit Amerika Serikat. Meskipun berasal dari keluarga miskin, tetapi kedua anaknya bersekolah di sebuah lembaga pendidikan bermutu atau berkualitas yang sebagian besar siswanya berkulit putih. Tidak jarang mereka bersaudara mendapat perlakuan tidak menyenangkan; dihina, dimaki dan perilaku kekerasan lainnya. Ibunya Sonya berstatus janda bekerja keras dalam profesi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di lima rumah setiap harinya. Profesi PRT membuatnya pergi meninggalkan rumah ke tempat ia bekerja sebelum anaknya bangun tidur dan tiba ke rumah larut malam setelah semua anaknya telah tertidur. Sekalipun mereka berstatus keluarga miskin yang semestinya mendapat santunan kesejahteraan sosial dari pemerintah yang jumlahnya cukup untuk hidup, tetapi ibunya Sonya menolak santunan pemerintah tersebut dengan alasan ia harus memberikan pelajaran kepada kedua putranya bahwa sukses itu hanya diraih dengan kerja keras. P** (Penulis, Dosen FKIP Untan).
Laporkan Suami ke Polisi Sambungan dari halaman 9
sudah di luar tak mau kita sms. Dia memang sudah bilang seperti itu. kebetulan kemarin saya ada kirim sms. Makanya dia marah,” kata korban.Korban menambahkan,
semula memang berkeinginan untuk melaporkan ulah suaminya ke kantor polisi. Mengingat kini bulan suci ramadan. Dengan harapan suaminya bisa berubah. Kini kasusnya sedang ditangani Polsek Pontianak Timur. (stm)
Hapus Pungutan Sekolah Sambungan dari halaman 9
pendidikan telah pemerintah tutupi melalui bantuan BOS dan dana DAK. Pemerintah daerah melalui instansi terkait hendaknya bisa bersikap. Biar kedepan pungutan-pungutan tidak terjadi,” kata Burhan. Menurut dia, biaya pendidikan jangan sampai memberatkan masyarakat. Dan bila memang ditemukan pungutan yang menyalahi aturan, hendaknya pemerintah bisa memberikan sanksi.
Kepada mereka yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Meminta bantuan kepada orang tua murid. Dia menambahkan, penyelenggaraan pendidikan harus dapat berjalan secara adil. Bukan dengan membebankan biaya tinggi kepada masyarakat. Kebutuhan dana sudah ditangani pemerintah. Salah, lanjut Burhan, apabila harus meminta sumbangan dengan orang tua murid. Bila ingin membenahi kemajuan pendidikan. “Segala bentuk pungutan harus dihapuskan,” katanya. (stm)
Giatkan Patroli, Diminta... Sambungan dari halaman 9
Pelayan Masyarakat dan Penegakan Hukum. ”Jadikanlah bulan puasa untuk berpacu mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui kegiatan yang dilandasi dengan keikhlasan dan ibadah,” kata Kapolda. Ia pun ikut mengimbau masyarakat tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan ketika berpergian. Dan menggunakan pakaian secara pantas agar tidak memancing timbulnya kejahatan. Sekaligus, Kapolda meminta masyarakat dapat mencegah timbulnya kebakaran secara dini. Sebelum tidur atau usai makan sahur
agar mengecek kembali peralatan dapur seperti kompor. Yakinkan bahwa api tidak lagi menyala serta jangan lupa menutup pintu dan jendela sebelum meninggalkan rumah. Baik untuk menjalankan ibadah tarawih atau memang sedang ada keperluan di luar. ”Karena pelaku kejahatan biasanya mengincar mereka yang lengah,” kata Kapolda. ”Bagi mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa, hendaknya dapat menghargai serta memberikan toleransi kepada umat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dengan tidak makan, minum maupun merokok di tempat terbuka,” tambah dia. (stm)
Antrean BBM Dipicu Kepanikan Sambungan dari halaman 9
APBN Perubahan 2011,” kata Cornelis. Terkait pengawasan BBM, berdasarkan UU/22/2001 dan PP 36/2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, telah diatur bahwa penyediaan, penyaluran dan pengawasan BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya diatur oleh BPH Migas dan distribusinya diatur oleh PT Pertamina. Kewenangan pemprov dan kabupaten/kota terbatas pada kegiatan pengawasan jumah
armada dan kapasitas pengangkutannya. “Kewenangan pemprov dalam melakukan pengawasan BBM bersubsidi sangat terbatas. Kewenangan penyediaan penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi berada di BPH Migas,” ujarnya. Namun, dalam rangka pengoptimalan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi, saat ini pemprov sedang mengkaji produk-produk hukum yang tepat berupa perjanjian kerjasama (MoU) dengan BPH Migas, peraturan daerah atau peraturan gubernur.(rnl)
ketidaknyamanan yang terjadi,” tuturnya. Pernyataan Yudi tersebut terkait erat dengan makin memburuknya pelayanan PLN dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya BUMN tersebut dinilai sering melakukan pemadaman tanpa alasan jelas ke konsumennya. Selain itu, pemadaman juga sering dilakukan pada jam-jam kebutuhan pemakaian listrik, seperti menjelang buka puasa dan menjelang sahur.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Sintang Ahmad Sutarmin juga menyatakan hal senada. Apalagi menurutnya, setiap tahun PLN memang rutin mengalami gangguan. “Memang sepertinya PLN tidak penah siap, dan tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya,” ujar politisi PBB ini. Sejauh ini, menurutnya juga belum ada informasi resmi mengenai kendala yang dihadapi PLN. Akibatnya pemadaman dan biarpet lis-
15
trik dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Sebelumnya PLN kepada harian ini sempat menyatakan bahwa ada kerusakan mesin Sewatama, sehingga kini saat beban puncak, PLN Sintang tak punya cadangan daya. Sayangnya saat harian ini mencoba mengkonfirmasi Kepala PLN Ranting Sintang Suharman pada Sabtu (6/7) sore, yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. (bdy)
Penyangga dan Rangka Kokoh, Lantai ... Sambungan dari halaman 16
dangkan roda dua yang melintasinya juga harus berhatihati jika tak ingin terjungkir atau terpeleset. Rudi, salah seorang warga Nanga Mahap menuturkan bahwa kerusakan bagian lantai jembatan ini sudah berlangsung sejak awal tahun kemarin. Namun sampai kini disayangkan belum mendapat sentuhan perbaikan dari pihak terkait di provinsi. “Seingat kita, belum ada perbaikan, paling kalau kita lewat ada papan yang terlepas kita pasangkan,” cerita Rudi. Jembatan yang menjadi fasilitas umum untuk menghubungkan Kota Mahap dengan di seberangnya ini juga berada di jalur sutra. Pasalnya ini menjadi jalur satu-satunya yang menghubungkan Ka-
bupaten Sekadau dengan Kabupaten Ketapang. Dengan ukuran badan jalan yang hanya berlebarkan beberapa meter dan masih belum tersentuh aspal, jalur ini tak jarang digunakan warga yang igin berpergian ke kabupaten tetangga dengan mengunakan sepedamotor hingga menembus ke Kecamatan Sandai di Kabupaten Ketapang. “Ya, inilah jalan menembus Ketapang, sampai ke Sandai sana,” lanjutnya. Kondisi jembatan yang sudah mulai membutuhkan perhatian dan perbaikan ini, menurut dia, sudah seharusnya menjadi titik perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, mengingat jalur ini adalah lajur sutra yang dalam wacana akan membuka akses antarkabupaten. “Kalau dibiarkan terus, sayanglah
pagarbesinya bagus dan tiang kokoh, tapi lantai berlobang,” tukas pria berkulit putih ini. Sepertihalnya rombongan jajaran muspida Sekadau yang pada 4 Juli lalu mengadakan safari Ramadan menuju Desa Batu Pahat di kecamatan tersebut, di mana akses untuk menuju desa ini melewati jembatan ini. Puluhan kendaraan roda empat rombongan harus bergantian memasuki badan jembatan yang hanya menempatkan satu unit mobil setiap melintas. “Inilah kondisi fasilitas di tempat kita, mau bagaimana lagi? Kita juga tidak menutup mata, kalau rusak dan masih kita perbaiki secara swadaya, (maka) kita perbaiki. Tapi kalau sudah parah dan tidak mungkin kita perbaiki secara manual mau bagaimana lagi?”pungkasnya. (*)
Munaji Akhirnya Ditemukan Sambungan dari halaman 16
Al Amin. Dia ditemukan mengapung oleh penjaga rakit yang sedang membawa kayu. “Orang tersebut (penjaga rakit, Red) mau membongkar rakit yang memuat kayu di Sungai Ringin subuh (Sabtu, Red) tadi, ternyata pada saat akan membongkar itulah dia menemukan mayat adik saya yang nyangkut di salah satu kayu,” ungkap Ruji. Meskipun menemukan jasad adik kandungnya, Ruji menceritakan bahwa penjaga rakit tidak langsung mengevakuasi mayat, karena merasa ketakutan. Bahkan mayat tersebut sempat dilepaskannya ke sungai. Namun karena melihat mayat tersebut akan tenggelam ke sungai, si penjaga rakit akhirnya mengambil kembali mayat tersebut dan mengikatnya di rakit. “Setelah melihat mayat adik saya, si penjaga rakit sempat panik dan berniat melepaskan kembali ke sungai.
Tetapi dilihatnya mayat tersebut akan tenggelam, maka dia tarik kembali dan mengikatnya di rakit. Setelah itu baru dilaporkannya ke Satpol Air yang sebelumnya membantu pencarian,” jelas dia. Usai mendapatkan informasi, Satpol Air langsung mengevakuasi mayat tersebut dan dibawa ke kamar mayar RSUD Ade M Djoen. Di rumah sakit tersebut, kerabat dan keluarga sudah menunggu. Dan ketika jenazah sampai ke kamar mayat, isak tangis haru tak terbendung. Terutama rekan sepekerjanya. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk tabah dan sabar melihat kondisi rekan mereka senasib dan sepenanggungan dalam perantauan tersebut. Menurut keterangan Ruji, mayat adiknya akan langsung dibawa ke daerah asal korban di Desa Tebang Kacang, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. “Saya akan membawa adik saya langsung pulang ke ru-
mah kami di Tebang Kacang, dan akan dikuburkan di sana, walau apa pun kondisinya. Sebab keluarga dan kerabat sudah menunggu,” jelas Ruji. Sebelumnya diberitakan Munaji ingin pulang ke kediamannya di Gang Kenanga, Sungai Durian, di mana lokasi rumahnya tersebut berseberangan dengan lokasi kerja. Karena Munaji menunggu jemputan yang tak kunjung datang, akhirnya dia dan dua rekan lainnya, Mat Turi dan Samiri, memutuskan untuk menyeberangi sungai melawi, persis di dekat pertigaan Sungai Kapuas. Namun dikarenakan arus yang cukup deras, Munaji akhirnya terseret arus dan menghilang. Terseretnya Munaji diperkirakan karena arus di bawah sungai yang lebih deras. Akibatnya ketika korban sudah berada di tengah sungai, dirinya panik karena tidak bisa kembali ke Kampung Ladang dan tidak dapat menyeberang ke Sungai Durian. (wah)
Disdik Surati Kampus Sambungan dari halaman 16
Perkuliahaan Jarak Jauh. Surat Gubernur dan Kadis Pendidikan Kalbar mengacu pada Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas tanggal 27 Februari tentang Larangan Kelas Jauh. “Menurut Surat Gubernur Kalbar, langkah ini dilakukan untuk memastikan Kalbar betul-betul bebas dari perkuliahan jarak jauh,” jelasnya. Ia mengatakan, bila semua lembaga pendidikan Sintang sudah melampirkan
penyataan tidak menyelanggaran kelas jauh dan kelas Sabtu – Minggu, hasil tersebut dilaporkan lagi ke Gubernur atau Dinas Pendidikan. “Kalau memang lembaga pendidikan tinggi tak menyerahkan penrnyataan, maka hasil tersebut juga akan dilaporkan. Makanya, kami menghimbau pada lembaga pendidikan tinggi yang sudah diberikan surat agar segera mengirimkan kembali pernyataan ke Dinas Pendidikan,” pintanya.Ia mengingatkan meski kelas jauh pernah
ada di Kabupaten Sintang, fakta tersebut menjadi pelajaran. “Jangan sampai malah menjadi kebiasaan, karena masyarakat harus tahu kalau kelas jauh dan Sabtu – Minggu itu dilarang,” katanya. Dijelaskannya, pendidikan Sabtu – Minggu atau kelas jauh hanya dapat dilakukan oleh UT dan kampus yang mendapatkan izin dari Dikti. “Guru-guru yang ingin menyesuikan kualifikasi pendidikan diperkenankan mengikuti perkuliahan ini,” pungkasnya. (zal)
Akar Persoalan Harus Diselesaikan Sambungan dari halaman 16
proses sosial yang terjadi dan mengecewakan masyarakat perbatasan selama ini,” kata dia. Menurut legislator asal jalur Ketungau ini, menyikapi persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat hendaknya ditinjau secara komprehensif dari berbagai perspektif, terlebih terhadap tindakan yang dikatagorikan makar. Dia membandingkan bagaimana kondisi umum wilayah perbatasan, mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. “Jika demikian, saya justru mau bertanya, sudah berapa puluh tahun Indonesia merdeka, tapi apa yang Indonesia miliki di perbatasan? Sudahkah pendidikan dan kesehatan di kawasan tersebut lebih baik? Sudahkah mereka merasakan energi listrik?” kata dia. “Apa yang dapat kita banggakan di perbatasan, dan ini adalah sebuah realita atau fakta bahwa pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan sangat minim,” ujarnya lagi. Ketika beragam isu mencuat dan langsung direspon, ia sangat menyambut baik atas
respon cepat Pemkab Sintang melalui Forkompinda. “Namun yang perlu mendapat perhatian dalam waktu dekat ini adalah pemerintah merancang kebijakan yang lebih strategis dan komprehensif,” tukasnya. Apa langkah-langkah kongkrit yang akan dilakukan pemerintah, program-program apa yang menjadi prioritas pemerintah di kawasan perbatasan, menurutnya itulah yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. “Kalau hanya menggelar Upacara 17 Agustus, saya rasa tidak memberikan dampak berarti, karena saya melihat masyarakat mulai hilang kepercayaan kepada pemerintah,” ujarnya. Namun menurut dia, sebelumnya semua pihak harus menyamakan persepsi bahwa dalam kondisi apapun, NKRI dan merah putih adalah harga mati. “Perbatasan sebuah negara merupakan ruang geografis yang memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya membelah etnis yang berbeda, tetapi bahkan membelah entis yang sama, seperti di Pulau Kalimantan terbagi dalam tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunai,”
kata dia. Menurutnya, wilayah daratan NKRI yang begitu luas dan berbatasan langsung dengan tiga negara, terdapat empat propinsi dan 15 kabupaten. Perbatasan yang masingmasing wilayah memiliki karakteristik perbatasan berbeda. “Kondisi ini memerlukan kerjakeras dan komitmen yang serius dari pemerintah pusat dan daerah dalam menata dan mengelola kawasan perbatasan untuk menjadi lebih baik,” ucapnya. Sekedar mengingatkan, lanjut dia, pada tahun 2002, di mana Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan yang dikalahkan dalam diplomasi dengan Malaysia di Forum PBB, hal tersebut dikarenakan PBB menganggap Indonesia menelantarkan dan tidak mengurus pulaupulau tersebut. “Kita mestinya hati-hati karena ada ancaman yang tidak dirasakan langsung yaitu terhadap demarkasi dan delimitasi. Kondisi garis perbatasan nyaris tidak stabil, sehingga ada negara yang wilayahnya bertambah luas dan ada negara yang wilayahnya semakin sempit,” pungkasnya. (mus)