metropolitan
10
Pontianak Post
pendidikan
Dukung Sekolah Gratis KEPALA Dinas Pendidikan Kota Pontianak Mulyadi menyatakan siap melaksanakan program pemer intah Kota Pontianak yang akan menggratiskan biaya pendidikan di Kota Pontianak, mulai dari tingkat TK hingga SMA. “Kami sudah siap. Bahkan program ini sudah kita bahas,” ujar Mulyadi. Diknas juga sudah mengadakan perMulyadi temuan dengan para kepala sekolah. “Mereka juga menyatakan siap melaksanakannya,” tambahnya. Namun pelaksanaan sekolah gratis ini baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah gratis ini hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, pemerintah akan memberikan bantuan beasiswa. Pendanaan yang akan digunakan berasal dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pusat. Tetapi karena jumlahnya tidak mencukupi, akan ditambah dari dana BOS daerah. Mengenai berapa anggaran yang akan dikeluarkan, Mulyadi belum bisa merincinya. “Jadi nanti kita minta sekolah tidak melakukan pungutan pada orangtua siswa,” ujarnya. Mulyadi berharap pelaksanaan sekolah gratis ini nantinya akan meningkatkan prestasi siswa-siswa di Pontianak. “Jadi tidak ada lagi alasan anak-anak tidak bisa sekolah karena masalah biaya. Mereka tinggal sekolah saja. Bahkan bagi anak yang benar-benar tidak mampu akan diberikan bantuan beasiswa,” katanya. Selain program beasiswa gratis, tahun ajaran mendatang, Diknas juga siap melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online untuk sekolah menengah kejuruan (SMK). “Tahun kemarin kita sudah laksanakan untuk tingkat SMP dan SMA, tahun depan kita tambah SMK. Ini bisa memberikan pemahaman tentang IT, bisa lebih efisien,” ujarnya. Pendaftaran secara online ini menurut Mulyadi memiliki banyak manfaat. “Sekarang kan sudah dunianya IT, sudah tidak gaptek lagi. Paling tidak guru-gurunya juga terdorong untuk melek teknologi informasi. PPDB online sudah dua tahun, kita harap masyarakat kita sudah mengetahui gambaran pendidikan ke depan,” katanya. (her)
RAZIA TRUK: Anggota Polantas Polresta Pontianak menghentikan truk untuk diperiksa kelengkapan surat-menyuratnya. Truk yang melintas di Jalan Ahmad Yani di belokkan ke Jalan Abdurahman Saleh kemarin. SHANDO/PONTIANAK POST
Perketat Keamanan Minimalisir Teror PONTIANAK— Kepolisian Daerah Kalimantan Barat semakin memperketat pengamanan dan penjagaan di wilayah hukumnya. Mereka mencoba untuk selalu meminimalisir aksi teror dari para pelaku kejahatan. Bukan hanya teror bom, aparat penegak hukum ini, telah menelusuri jejak pelaku tindak kriminalitas lain bermodus serupa. Bukan hanya itu, mereka juga mengantisipasi ancaman teror di markas kepolisian. Kendati demikian, tidak menyurutkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. “Itu perintah dari Mabes Polri, agar memperketat penjagaan,”kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar, kemarin (2/10). Menurutnya, memperketat penjagaan tidak hanya berlaku di Polda Kalbar saja, melainkan diseluruh Polda di Indonesia. Pasalnya, belakangan ini marak terjadinya ancaman teror dengan sasaran markas kepolisian. “Dari data yang dihimpun pihak kepolisian, ada 11 kasus ancaman teroris di markas polisi, salah sa-
Mukson Munandar
tunya pengeboman di pos Polisi di Poso dan beberapa penembakan di solo kemarin,” jelas Mukson. Meskipun Kalimantan Barat tergolong aman dari ancaman teroris, kata dia, namun tidak ada salahnya jika aparat kepolisian mulai dari Polda hingga Polsek memperketat penjagaan. Salah satu
yang diterapkan adalah, petugas wajib untuk memeriksa tamu setiap kali berkunjung ke Polda Kalbar. Pihaknya juga berjanji tidak akan mengurangi pelayanan ini terhadap masyarakat. “Kepada masyarakat yang kebetulan ada urusan dengan pihak kepolisian, kami mohon maaf, karena akan sedikit terganggu dengan adanya pemeriksaan petugas jaga. Masyarakat yang punya kepentingan, dimohon untuk meninggalkan kartu identitas dan nantinya akan diganti dengan kartu bertanda tamu,” terang Mukson menyontohi prosedur pengamanan itu kepada sejumlah wartawan. Dia berharap, agar seluruh lapisan masyarakat turut bekerjasama dalam menunjang kinerja polisi. Itu dutujukan, demi menciptakan rasa aman di Kalimantan Barat. Kemudian, tidak ada lagi konflik yang menyinggung antar sesama. Sebab aksi pelaku tindak kejahatan bermodus teror, dimulai dari hal kecil. Kemudian, masuk ke ruang publik dan merugikan banyak orang. (rmn)
PDS Ancam Polisikan KPU Pusat PONTIANAK—Partai Damai Sejahtera (PDS) mengancam akan mempolisikan penyelenggara pemilu dalam waktu dekat, terkait proses seleksi administrasi parpol peserta pemilu. Namun sebelumnya, PDS telah mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bawaslu di Jakarta. PDS merasa telah dirugikan. “Kami sudah melapor ke Bawaslu. Tinggal tunggu saja hasilnya. Kami juga berencana membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum. Kami akan laporkan
KPU ke Polisi,” ungkap Suprianto, Ketua DPW PDS Kalbar, kemarin. Menurut dia yang dihubungi tengah berada di Jakarta bersama Ketum PDS telah menghubungi Ketua Bawaslu. Laporan mereka telah diterima supaya diteruskan dan dikonfrontasikan ke KPU Pusat. Soalnya pasca pengumuman seleksi administrasi, ternyata belum ada penjelasan dari KPU terkait tidak diloloskannya PDS menjadi peserta pemilu 2014 mendatang. “Jelas kita sangat kecewa dengan
KPU. Sepertinya ada lobi tingkat tinggi dari oknum tertentu yang tidak menginginkan PDS di NKRI ini. Padahal semua persyaratan sudah dilengkapi dan diperbaiki PDS,” kata Suprianto. Ia merasa aneh terkait dokumendokumen kelengkapan administrasi yang hilang. Itu jelas- jelas merugikan PDS karena akibat hilangnya dokumen membuat PDS tidak lolos. Ini seperti terkesan ada unsur kesengajaan menghilangkan berkas dokumen PDS.(den)
Sabtu 3 November 2012
Dibangun di Tanjung Gundul Rencana Pelabuhan Internasional PONTIANAK—Syarif Izhar Assyuri, anggota Komisi C DPRD Kalbar mengatakan kalangan dewan mendukung penuh Pelabuhan Internasional yang diwacanakan akan dibangun di beberapa titik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. ”Sudah mulai ada titik terang rencana tersebut. Apalagi dipastikan tahun 2013 Tanjung Gundul dibangun Pelabuhan Internasional. Kalau positif terjadi, kita support penuh. Tidak ada alasan menolak,” katanya di Pontianak. Menurut dia rencana pembangunan Pelabuhan Internasional harus segera direalisasikan dan tidak lagi hanya menjadi sebuah wacana. Sebab, kedepannya akan ada beberapa rancangan dan program infrastruktur masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalbar. “Kita berkeinginan perencanaannya matang stakeholder provinsi juga didukung para kepala daerah. Artinya “barang” ini harus dikawal dan seolaholeh menjadi hidup matinya Kalbar,” katanya. Ia menuturkan kembali akan banyak keuntungan diperoleh apabila perwujudan Pelabuhan Internasional positif terealisasi. Seperti pembangunan industri sawit, karet dan tambang di Kalbar akan terbantu. Komoditi andalan Kalbar ini memang harus melewati pelabuhan. ”Mau-mau tidak selama ini pengiriman komiditi Kalbar juga terkendala karena Pelabuhan Internasional belum ada,” ungkap dia. Selain keuntungan komoditas Kalbar dapat terangkut dengan cepat dan mudah. Juga akan menjadi harapan para investor dalam menanamkan sahamnya di Kalbar. Sebab, dengan adanya pelabuhan disamping menjadi peluang ekonomi para pemilik modal, juga menjadi keuntungan masyarakat sekitar. ”Intinya dengan Pelabuhan Internasional, investasi kita di Kalbar memiliki nilai tawar tinggi,” ucapnya. Beberapa waktu sebelumnya Komisi B DPRD Kalbar pernah melakukan pertemuan ke Kementerian BUMN terkait anggaran Pelabuhan Internasional di Kalbar. Anggaran itu sulit terealisasi jika mengharapkan dari APBD Kalbar. ”Namun ini akan terwujud kalau samasama bersinergis dengan kewenangan Kementerian Perhubungan RI,” terang Izhar Persoalan di Kalbar, menurutnya, adalah soal lokasi Pelabuhan Internasional di Kabupaten/Kota di Kalbar. Rupanya ketidaksehatian para Kepala Daerah terkait ajuan masing-masing daerah di Kalbar menjadi masalah di pusat. Pemprov sebagai pembina Kabupaten/Kota harus memikirkan daerah mana layak buat Pelabuhan Internasional. Anggota Komisi V DPR RI Sudewo sebelumnya pernah menjelaskan pemerintah akan memulai pembangunan pelabuhan laut bertaraf internasional di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2013. “Kami sudah koordinasi dengan Menteri Perhubungan. Mereka sudah bersepakat buat membangun Pelabuhan Internasional,” ungkapnya. Kata dia para wakil rakyat di Senayan memang mendorong pembangunan infrastruktur di Kalbar meningkat signifikan. Yang baru ditandatangani adalah Jembatan Tayan. Jembatan Tayan ini memiliki nilai strategis dalam mewujudkan pembangunan perekonomian Kalbar. (den)