Pontianak Post
ANEKA PONTIANAK
Jumat 3 April 2009
27
Sungai Tetap Sama, Rezeki Tak Sederas Tempo Dulu Sambungan dari halaman 21
jaya Sungai Kapuas dalam memberikan mereka nafkah. ”Sekarang tidak sama dengan dulu. Sungainya tetap sama. Tetapi penghasilannya yang beda,” ujar penambang motor air, Muhammad (41) kepada di pangkalan speedboat. Sungai Kapuas sekarang dan dulu tak ada beda. Hanya suasana saja yang memberikan perbedaan. Pada 1980-an, Pontianak yang masih mengandalkan kendaraan air. Aktivitas di pinggiran Kapuas seperti tidak pernah tidur. Penumpang ramai mengantre. Penambang pun panen rezeki dan pulang bekerja dengan tersenyum. ”Sekarang ini tak seperti dulu,” kata Muhammad. Muhammad mengaku rindu dengan suasana pinggiran Sungai Kapuas seperti dulu. Menurut Muhammad, ia menjadi penambang speedboat sejak 1987. Setiap hari ia duduk di pangkalan. Tidak menunggu waktu lama, speedboat dipenuhi penumpang. Mereka pun berangkat. Dalam sehari bisa lebih dari 10 kali mengangkut penumpang. Seiring berjalan waktu, hingga sekarang ini, perbedaan sangat terasa. Penda-
patan mereka tak selancar aktivitas bisnis dan perdagangan di kawasan tersebut. ”Entah mengapa. Kawasan Parit Besar ini tetap ramai, tetapi penumpang motor air berkurang,” kata Muhammad.Hal senada dikatakan Hanafi (40). Menurutnya, sekarang ini Hanafi bersama 14 penambang speedboat lainnya harus menunggu giliran hingga dua jam, baru bisa mengangkut penumpang. Sebagian besar penumpangnya adalah masyarakat yang hendak berbelanja di Parit Besar. ”Ada sekitar 15 penambang speedboat. Kita baru berangkat kalau penumpangnya mencapai lima orang. Satu penumpang biayanya Rp2.000,” ujar Hanafi. Sekarang ini, penghasilannya hanya sekitar Rp25 ribu perhari, belum termasuk biaya bensin. ”Sehari paling banyak lima kali mengangkut penumpang,” ujarnya.Kini, Sungai Kapuas tak lagi dapat diandalkan untuk mengangkat perekonomian Hanafi. Bahkan, karena penghasilannya sebagai penambang speedboat yang pas-pasan, anak-anak Hanafi putus sekolah. ”Sampai kelas 1 SMA berhenti karena tidak ada biaya. Sekarang tinggal anak
bungsu saja yang sekolah. Kelas 6 sekolah dasar,” ujar bapak empat orang anak. Tak hanya penambang motor air, penambang sampan di sana juga mengalami hal yang sama. ”Kalau dulu penghasilan sebagai tukang sampan bisa menghidupi empat anak, tetapi sekarang ini satu anak saja susah,” ujar Suni (33), yang telah menjadi tukang sampan sejak umur 10 tahun ini. Menurut Suni, sebagian besar penumpangnya adalah siswa sekolah. Di tempat tersebut, terdapat sekitar 150 penambang sampan. Agar penambang yang lain bisa mendapatkan rejeki, mereka harus berangkat walaupun hanya satu penumpang. ”Kalau anak sekolah bayarnya Rp500 saja. Dewasa Rp1.000. Tetapi karena sudah saling kenal, semuanya bisa mengerti. Kami juga saling toleransi dengan penambang speedboat yang ada di sini,” ungkap Suni. Penghasilan mereka semakin berkurang jika hujan lebat. ”Bahkan bisa tidak ada penghasilan,” timpalnya. Suni mengharapkan Pemerintah Kota Pontianak bisa meningkatkan potensi sungai yang ada. Termasuk sebagai kawasan wisata, agar mereka juga memiliki penghasilan lebih
untuk dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Sungai Kapuas tak hanya menjadi harapan bagi mereka di kawasan Parit Besar, melainkan di Kapuas Indah, Kapuas Besar, Parit Besar, dan Senghie. Sungai di kawasan tersebut menjadi tumpuan perekonomian bagi masyarakat di pelosok hingga sekarang. Seperti rantai ekosistem yang saling ketergantungan. Masyarakat pelosok menjual hasil bumi mereka ke Kota Pontianak menggunakan motor air maupun kapal bandong. Kemudian, membeli bahan makanan pokok pedagang di Kota Pontianak dan menjualnya kembali di kampung mereka. Pengangkutan dan transaksinya terjadi di kawasan pinggiran Kapuas. ”Kami mengangkut barangbarang pokok dari Pontianak punya pedagang di Kapuas Hulu. Biasanya dalam jumlah banyak,” ujar Amat, pekerja motor air di Kapuas Indah. Menurut Amat, pada tahun 1980-an sampai 1990-an, banyak sekali motor air maupun bandong di Kapuas Indah. Namun sekarang ini, sudah jauh berkurang. ”Mungkin karena mereka memilih meng-
yang rusak dan hilang tertutup material tanah dan sampah tidak diperbaiki meski sudah terjadi banjir. Perbaikan yang dilakukan pihak terkait masih bersifat parsial. Akibatnya, genangan tetap terjadi sehingga berpeluang besar menimbulkan banjir kembali. Buruknya drainase menjadi salah satu penyebab adanya genangan dan banjir. Sebagian jaringan drainase tidak berfungsi dengan baik. Saluran yang rusak dan tersumbat sampah tidak
dibenahi. Bahkan ada saluran air yang sengaja ditutup. Saluran yang rusak sudah berlangsung sejak lama. Perbaikan drainase tidak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah beralasan dana untuk perbaikan infrastruktur kota sangat terbatas. “Saat hujan turun, drainase tidak bisa mengalirkan air. Airnya tidak mengalir sehingga meluap ke jalan. Air itu menggenangi jalan karena jalur drainase penuh sampah,” kata Michael. (mnk)
Perbaiki Drainase Kota Sambungan dari halaman 21
Ia menambahkan, kalau hujan turun, drainase itu tidak sanggup menampung sekaligus menyalurkan air ke parit atau sungai yang lebih besar. “Ini yang kerap membuat sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak mengalami banjir,” katanya. Anggota Komisi Perekonomian DPRD Kalbar itu mengungkapkan, banjir yang kerap melanda Kota Pontianak memengaruhi aktivitas ekonomi
masyarakat. Titik-titik yang menjadi pusat bergeraknya ekonomi selalu tergenang. Menurut dia, drainase yang tersumbat bukan hanya membuat banjir, juga menjadikan kota semakin kotor. “Jika kota sudah kotor, bibit penyakit semakin mudah berkembangbiak. Jangan heran, kalau pada musim-musim tertentu, rumah sakit selalu kebanjiran pasien,” katanya. Di Pontianak, kata politisi Partai Golkar itu, masih banyak saluran air atau drainase
Laporan Keuangan Belum Memuaskan Sambungan dari halaman 21
dijadikan bukti awal penyelidikan,” kata Zainie kepada wartawan usai meresmikan gedung Perwakilan BPK di Pontianak, kemarin (2/4). Menurutnya, disclaimer opinion terhadap keuangan daerah bisa dikarenakan tidak adanya bukti pengeluaran keuangan, tidak lengkap, atau tidak transparan.Sementara Kepala BPK
Perwakilan Pontianak Mudjijono mengatakan bahwa banyaknya laporan keuangan pemda dengan hasil disclaimer opinion salah satunya karena tenaga yang khusus mengolah bidang akuntansi barang dan keuangan minim.“Pemda kurang SDM. Idealnya untuk menyusun laporan keuangan masing-masing satuan kerja (satker) ada tenaga khusus untuk itu. Bukan pelaporannya disusun oleh biro
keuangan sehingga hasilnya tidak sinkron,” katanya. BPK juga terus meningkatkan integritas, independensi, kejujuran, dan profesionalisme pegawainya. Untuk itu, BPK juga tidak segan menindak para auditor ‘nakal’.Abdullah Zainie mengatakan, sejak tahun 2004 hingga Februari 2009 sudah 187 pengaduan masyarakat mengenai perilaku negatif para auditor yang diterima BPK dan sebagian besar
telah diberi sanksi.Sanksi tersebut berupa pemberhentian tidak hormat, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga dipindahkan ke pos lain. Auditor bermental kurang baik tersebut juga ditemukan di di BPK perwakilan Pontianak. Menurut Mudjijono, pihaknya telah menindak 2 auditor berintegritas kelabu. Satu diantaranya, telah dipindah tugaskan pada Januari lalu. (zan)
Kalbar Tetap Tertinggal Sambungan dari halaman 21
Agung juga mengatakan, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan perlu ditingkatkan. Di samping itu, pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah/daerah dan desa, penyediaan pelayanan dasar masyarakat terutama di pedesaan dan wilayah perbatasan serta ketahanan pangan juga diharapkan menjadi perhatian dan prioritas. “Berbagai program dan kegiatan menghadapi perkembangan dan mengatasi hambatan serta memecahkan permasalahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah diharapkan telah dirumuskan ke dalam rancangan RKPD 2010,” katanya yang saat itu mewakili mendagri. Dia pun berpesan supaya seluruh jajaran pemda
bersama DPRD agar secara konsisten mewujudkan pelaksanaannya melalui APBD 2010 sehingga hasilnya bermanfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan. James Daniel Sitorus, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional juga menekankan agar persoalan IPM yang masih rendah ini menjadi perhatian dalam penyusunan rencana. “IPM yang berada di peringkat 29 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kalbar harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah,” ujarnya. SDM yang berkualitas dan produktif menurutnya dapat menjadi modal dasar dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengakui provinsi ini memang masih tertinggal
jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. “Saya sudah keliling kemana-mana. Kita betul-betul ketinggalan,” ujarnya. Menurut Cornelis, ini merupakan suatu tantangan yang besar sekaligus sangat berat bagi jajaran pemerintahan. Karena itu, dia meminta agar seluruh jajaran pemerintah daerah bersungguh-sungguh dalam membangun. “Kalau tidak, saya khawatir dalam era globalisasi kita justru meninggalkan generasi yang bodoh-bodoh, tidak mampu bersaing dan yang jadi kuli pun tidak bisa,” ujarnya. Mengenai masalah IPM, dia pun mengakui Kalbar masih berada di urutan bawah. Karena itu, instansiinstansi yang terkait langsung dengan IPM (pendidikan, kesehatan) diharapkan dapat lebih serius dan dapat bekerjasama dengan kabupaten/kota. “Kita harus lebih giat lagi,” katanya. Untuk tahun 2009,
pemprov menargetkan IPM Kalbar menjadi 72,6 dan pada tahun 2010 mencapai 73,9. Pencapaian target IPM tersebut dipandang sebagai sebuah pekerjaan rumah. Untuk itu, berbagai program telah dirancang pemprov misalnya dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan pembiayaan dan pemerataan pembangunan. Di bidang pendidikan, pemprov terus mendorong program wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun. Di bidang kesehatan, diprogramkan revitalisasi puskesmas, posyandu dan pemanfaatan teknologi pelayanan kesehatan. Sedangkan di bidang kesejahteraan, pemprov mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.(rnl)
ada masalah dalam pelaksanaan Pemilu 9 April mendatang. “Ini jalan. Sedangkan di Kelurahan namanya musibah. Mariana hujan masuk ke dalam Kita sudah semaksimal mungkantor karena empat keping atap kin mengamankannya. Kalau sengnya lepas. Darat Sekip memang letak kanCamat Pontianak Kota Ahmad tornya yang rendah dari jalan, Priyono ketika berkunjung ke membuat air dengan mudah Kelurahan Darat Sekip menga- merembes melalui celah lantai,” takan, kejadian ini sudah dik- ucapnya. Dipaparkannya, untuk oordinasikannya dengan KPU Kelurahan Sekip Darat surat suKota Pontianak dan kepolisian. ara yang rusak 336, dengan rinPihak kecamatan, tegasnya, akan cian, DPR 100 lembar dan DPD mengupayakan penggantian 236 lembar. Sedangkan amplop surat suara tersebut agar tidak II.S.2/DPR dan DPD yang rusak masing-masing 7 lembar. Kelurahan Mariana, Dompet Simpatik surat suara yang a/n Betris rusak sejumlah 116, dengan 7. Radjaziah Rp 100.000 rincian DPR 8. Ferawati/Keluarga Rp 100.000 RI 106, DPD 9. Cen Siam Rp 50.000 10 lembar dan 10.Michelle Siam Rp 200.000 amplop II.S.2/ 11.N Rp 50.000 DPR yang ru12. UA Rp 250.000 sak 56 lembar 13. GT Rp 300.000 dan DPD 3 lembar. Jumlah Rp 1.850.000 “Di KeluraTotal Rp 12.642.000 han Mariana,
beberapa kotak suara juga tersiram air. Tapi tidak dikategorikan rusak, karena bahannya dari logam,” ungkapnya. Lurah Darat Sekip Jumadi Haskamaja menuturkan, surat suara yang ada di kelurahannya disimpan di tiga tempat karena keterbatasan ruangan. Ratusan surat suara yang rusak, kata Jumadi memang disimpan di tempat yang agak rendah. “Surat suara di ruangan saya tidak apa-apa, tempatnya tinggi,” katanya. Rusaknya surat suara tersebut, lanjutnya, sedikit banyak akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat. Ruangan pelayanan, terpaksa difungsikan untuk menyimpan surat suara untuk menghindari kerusakan lebih banyak jika hujan kembali turun dengan lebat. “Kami minta maaf kepada masyarakat Kelurahan Darat Sekip karena pelayanan yang kami berikan pasti tidak optimal,” tuturnya. Selain merusak ratusan kertas suara. Hujan deras disertai angin kencang Rabu malam
hingga Kamis dini hari membuat beberapa karung raskin di Kelurahan Darat Sekip rusak. Ketua KPU Kota Pontianak Viryan Azis mengatakan, ratusan surat suara yang rusak di dua Kelurahan Pontianak Kota itu sudah terpenuhi oleh surat suara sisa yang ada di KPU Kota Pontianak. “Masyarakat tidak perlu khawatir.Yang rusak sudah kita ganti dengan surat suara sisa,” ungkapnya. Kejadian ini, terangnya, merupakan kejadian tidak terduga yang diakibatkan alam. “Contohnya, di Kelurahan Mariana kantornya bagus. Tapi sengnya terlepas kena tiup angin,” kata dia.KPU Kota Pontianak akan mengecek kembali laporan kelurahan terhadap jumlah surat suara yang rusak. Pihaknya akan mengingatkan PPK dan PPS untuk lebih hati-hati dan menjaga logistik pemilu yang sebentar lagi akan diselenggarakan. “Kami sudah koordinasikan ke kecamatan lain dan tidak ada kejadian serupa,” sebutnya. (hen)
Penuturan Amat menunjukan bahwa Sungai Kapuas tetap menjadi pilihan dalam pergerakan perekonomian masyarakat. Namun, entah sampai kapan
kondisi ini terus bertahan. Jika pemerintah bisa menggali potensi Sungai Kapuas, bukan tak mungkin tumbuh perekonomian lainnya. Semoga. (*)
Desak Disperindag Sosialisasi Sambungan dari halaman 28
Jangan hanya diam saja,” kata mantan wakil ketua Kadin Kalbar periode 1987-1992 ini. Sementara HR Thalib HS mengatakan bahwa setelah penerapan Permendag tersebut otomatis aktivitas perdagangan di perbatasan menjadi sepi.
Pajak impor yang di tahun 2008 berhasil masuk ke kas negara sebesar Rp12,3 M, dengan adanya permendag yang salah ditafsirkan di wilayah perbatasan maka sejak Januari hingga Maret 2009 pendapatan negara dari itu nol rupiah. Belum lagi dengan menganggurnya buruh pikul serta tidak
beroperasinya tukang ojek maupun mobil box yang mengangkut barang-barang terutama makanan dan minuman dari negeri Jiran. “Banyak mobil box yang sudah ditarik agen karena pemiliknya tidak mampu lagi membayar angsuran akibat permendag tersebut,” kata Thalib. (zan)
Cornelis: Jalan Kalbar Hancur Lebur Sambungan dari halaman 28
Sebelumnya, James Daniel Sitorus, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengungkapkan, untuk mengatasi krisis ekonomi global pemerintah melaksanakan program stimulus fiskal 2009. Untuk Provinsi Kalbar, dukungan stimulus fiskal untuk infrastruktur terkait dengan jalan dan jembatan dialokasikan sekitar Rp25 miliar. Sementara, dukungan infrastruktur pemukiman provinsi dialokasikan sekitar Rp25 miliar dan infrastruktur pemukiman kabupaten/kota dialokasikan sejumlah Rp10 miliar. Selain itu, dukungan untuk sektor pertanian dialokasikan sekitar Rp15 miliar. Diharapkan dengan dukungan stimulus belanja infrastruktur ini akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan mencegah kemiskinan lebih lanjut serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakius Sinyor mengakui, sebagian besar jalan milik pemerintah provinsi dalam keadaan rusak. Jika dikalkulasikan, menurutnya total kerusakan jalan mencapai sekitar 40 persen (rusak berat dan sedang) dari panjang ruas 1.600 km. Dari APBD Provinsi, tahun ini dianggarkan senilai Rp102 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan. Dana stimulus fiskal senilai Rp25 miliar, menurutnya akan digunakan
untuk perbaikan jalan BodokSanggau-Sekadau. “Sekarang kita sedang tunggu DIPA-nya,” ungkap Jakius. Tahun ini, kata dia, pemprov akan memprioritaskan untuk menuntaskan pembangunan jalan Trans-Kalimantan. “Ini sudah instruksi menteri. Kita harapkan pada 2010 jalan trans sudah operasional,” tambahnya. Jakius juga mengakui, dana-dana yang ada baik dari APBD maupun dari pemerintah pusat sangat terbatas sehingga belum bisa memperbaiki ruas jalan provinsi secara keseluruhan. “Untuk seluruhnya, kita perlu sekitar Rp2,7 triliun. Kalau ada dana segitu, baru bisa mantap,” katanya. Karena itu, pemprov akan mengupayakan sumbersumber pendanaan lain dan lebih giat menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Mengingat saat ini, Gubernur Kalbar menjadi Koordinator Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan, dia menilai peluang untuk mengakses sumber-sumber dana relatif lebih terbuka. Bukan hanya jalan milik provinsi, sebagian besar jalan negara di Kalbar juga dalam kondisi rusak. Total panjang jalan negara di provinsi ini mencapai sekitar 1.500 km. “Kira-kira 25 persennya rusak,” ujarnya.Terkait dengan kualitas pengerjaan jalan yang dikeluhkan gubernur, Jakius tidak dapat berkomentar banyak mengingat dia baru saja menjabat sebagai kepala dinas. Untuk ke depan,
sebagai langkah antisipasi dia mengatakan akan lebih sering melakukan pemantauan atau pengawasan di lapangan. Sementara ruas jalan antara dermaga feri Teluk Batang dengan jalan menuju Kota Ketapang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan itu dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk menarik pungutan tak resmi bagi pengendara yang melintas.Salah satu pelaku ekonomi Kalbar, Andreas Acui Simanjaya, yang kebetulan melintas di kawasan tersebut mengatakan bahwa pungutan itu cukup memberatkan masyarakat yang melintas. Dengan dalih pungutan untuk jasa pembuatan jembatan kayu yang menghubungkan lubanglubang berdiameter besar dan dalam yang terdapat di tengah jalan, mereka memberlakukan tarif per jembatan kayu yang dilintas sebesar Rp5.000 untuk mobil kecil dan Rp10.000 untuk truk. Sepanjang jalan terdapat kurang lebih 35 lubang yang diberi titian, sehingga rata-rata truk angkutan barang barang kebutuhan masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang yang melintasi jalan ini harus mengeluarkan biaya tambahan antara Rp 150.000 – 200.000, dalam 1 trip perjalanan. “Hal ini tentunya akan membebani konsumen/ masyarakat yang berada di dua kabupaten tersebut, sebab biaya tambahan ini akan menjadi bagian dari komponen harga barang yang di jual,” katanya. (rnl/zan)
Mengubah Limbah Kelapa jadi Miniatur Menarik Sambungan dari halaman 28
Surat Suara Dua Kelurahan Rusak Sambungan dari halaman 21
gunakan angkutan darat. Karena resikonya lebih kecil. Tetapi masih ada juga yang tetap bertahan dengan angkutan sungai ini,” ungkapnya.
Kerajinan ini hanyalah sebagai salah bentuk kreatifitas yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mutiara Usaha di Singkawang ketika mengikuti pameran Nusantara Expo di Pontianak Convention Center. Menurut Reni, staf Disperindag Kop dan UKM Singkawang mengatakan bahwa kerajinan ini hanyalah sebagai pemanfaatan limbah dari kelapa. ”Di daerah setapuk besar (tempat asal mula kerajinan ini), banyak sekali limbah-limbah dari kelapa yang berserakan di dekat rumah warga,” katanya. Ia menambahkan, “maka dari itu, kami berinisiatif untuk me-
minta kepada warga untuk memanfaatkan limbah kelapa ini sebagai produk kerajinan yang bernilai. Kami juga mendatangkan pelatih-pelatih profesional dari Jawa untuk membina warga agar bisa menjadi tenaga-tenaga terampil untuk membuat produk kerajinan dari limbah kelapa ini,” ujar Reni, ketika ditemui Pontianak Post, Kamis (2/4). Reni melanjutkan, untuk pemasaran produk lingkupnya hanya Kota Singkawang dan Pontianak saja. Mereka belum memiliki jaringan yang luas untuk memasarkan produk mereka ke luar negeri. ”Untuk lebih memperkenalkan hasil produk ini kepada masyarakat, kami sering melakukan pameran-pam-
eran hasil kerajinan kepada masyarakat,” jelas Reni. ”Untuk sekarang ini, perusahaan yang sudah kami bina mulai berkembang dalam menciptakan hasil produk kerajinannya. Kebanyakan perajinnya menggunakan ideide kreatifnya untuk membuat miniatur,” katanya. Memanfaatkan limbah kelapa sebagai salah satu hasil kerajinan yang bermutu tingi dan bisa dijadikan produk unggulan memang diperlukan sinergi yang kuat antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu, peran Disperindag daerah perlu ditingkatkan dan harus sering melakukan sosialisasi kepada UKM-UKM yang ada di masyarakat. (*)
Minta Peningkatan IPM Sambungan dari halaman 28
Sementara, lama sekolah siswa Kalbar rata-rata yakni 7,8 tahun. Lama sekolah ini dipengaruhi oleh angka partisipasi kasar (APK). APK Kalbar dirasakan masih rendah lantaran berbagai faktor. Karena itu, pemda-pemda diharapkan dapat menelaah persoalan ini dan mencari
akar permasalahannya. “Ada warga yang tidak sekolah karena kemiskinan yang mana mereka terpaksa membantu orang tua mencari nafkah. Ada juga karena tidak ada gedung sekolah atau tidak ada guru,” ujarnya. Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Cornelis, juga menekankan tentang IPM yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut
dia, masalah ini adalah persoalan mendasar dan perlu perhatian pemerintah daerah. “Saya sudah jalan-jalan. Banyak daerah yang belum memiliki gedung sekolah misalnya di kawasan Danau Sentarum Kapuas Hulu dan di pedalaman Ketapang. Nah, bagaimana pemerintah daerah mencari solusi dari masalah ini,” katanya. (rnl)
PLN-Korem Siap Bangun Rumah Pintar Sambungan dari halaman 28
pintar itu sudah dilaksanakan Rabu (1/4). PT PLN (Persero) dan Korem 121/ABW bersepakat untuk membangun fasilitas untuk masyarakat pedalaman tersebut. “Ini bentuk corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” katanya. Menurut Denny, sesuai namanya, rumah pintar ini untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, memfasilitasi pengembangan kualitas pendidikan masyarakat, memfasilitasi belajar luar sekolah, mengoptimalkan potensi anak dengan menggunakan pendekatan multiple inteligence. “Kami berharap bisa bermanfaat dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat melalui pemberantasan buta huruf, peningkatan life skills dan penguasaan teknologi komunikasi dan informasi,” ujar Denny. Rumah pintar ini, tambah Komandan Korem 121/ABW Kolonel Inf Nukman Kosadi, berawal dari Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu yang meluncurkan program pengembangan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Selain rumah pintar, juga sudah ada program lainnya, semacam motor pintar, mobil pintar, dan kapala pintar. “Ini upaya untuk meningkatkan SDM masyarakat terutama generasi muda di daerah,” kata dia.Nukman menambahkan, untuk meningkatkan minat baca masyarakat terutama ibu dan
anak-anak usia 4-15 tahun serta remaja. “Sasarannya warga yang bermukim di wilayah padat penduduk dan keluarga prasejahtera,” kata Nukman. Kata dia, untuk mencapai Indonesia Pintar diperlukan kreativitas pemerintah guna meningkatkan SDM khususnya di wilayah perbatasan. Karena itu, perlu adanya upaya percepatan pembangunan yang dilaksanakan secara lintas sektoral, termasuk peningkatan pendidikan. “Program SIKIB sangat baik dan tanggap terhadap perkembangan melalui rumah pintar, meskipun dukungan finansial sangatlah minim. Namun pemerintah daerah telah turut serta membantu program ini dalam penyiapan lahan,” ujarnya. (mnk)