SABTU, 3 DESEMBER 2011
ART: INDR@_SUDRAJAT layout: indr@_sudrajat
DEWAN TAK DILIBATKAN
MoU Soal Lahan 16 Persen Perlu Ditinjau Kembali Tombeng: Kode Etik DPRD Sulut Paling Terbaik POSKO,MANADO— Panitia Khsusus (Pansus) Kode Etik DPRD Sulut telah melakukan evaluasi bersama Biro Hukum Kemendagri Indra S Jumat (2/ 11) kemarin. Hal ini diakui langsung oleh Ketua tim perumus Kode Etik DPRD Sulut Herry Tombeng SH. Dari hasil evaluasi Tombeng mengakui bahwa draf peraturan kode etik oleh biro hukum Kemendagri sebagai kode etik yang paling terbaik dibandingkan dengan kode etik DPRD di daerah lain. Sebab selain sistimatis, ada bap pendahuluan, memuat Herry Tombeng tata beracara Badan Kehormatan (BK) dan ada juga rangkuman pedoman kode ktik yang menjelaskan filosif dari pasal-pasal dalam kode etik dana tata beracara BK.”Tata cara BK juga merupakan mekanisme BK atau hukum acara yang mengatur sistim tata aturan penyelesaian kasus-kasus pengaduan yang masuk ke BK,”tegas Tombeng kemarin. Tombeng juga menjelaskan dengan adanya kode etik DPRD Sulut yang lebih rinci dan lengkap, maka peran dan disiplin anggota Dewan akan jauh lebih baik. Sehingga nantinya anggota Dewan benar-benar melaksanakan tupoksi sesuai tugas dan kewenangannya. “Apabila melanggar maka akan ada sanksi,” umbar mantan anggota DPRD Kaltim yang juga telah menyatakan siap maju sebagai salah satu calon Bupati Minahasa tahun 2012. Setelah melakukan konsultasi ke Kemendagri kode etik DPRD Sulut sudah tuntas dan telah memenuhi tuntutan masyarakat. “Dengan adanya kode etik, anggota Dewan harus disiplin dan berprilaku santun serta wajib menjaga citra harkat dan martabat sesuai sumpah jabatan dan memenuhi ketentuan perundangundangan,”pungkas DR Herry Tombeng SH selaku ketua tim perumus kode etik DPRD Sulut. (719)
POSKO, MANADO- Empat puluh legislator di Dewan Manado merupakan representasi warga Kota Tinutuan. Sebagai perwakilan masyarakat Manado, sudah sepatutnya para legislator dilibatkan secara penuh dalam kegiatan pembangunan. Namun, dalam penanganan lahan 16 persen di area reklamasi, Dewan ternyata tak dilibatkan. Beberapa hari lalu Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan Memorandum of Outstanding (MoU) dengan Kejari Manado untuk penanganan lahan 16 persen itu tanpa mengajak serta para wakil rakyat Manado. Tak heran bila sejumlah politisi Tikala mempertanyakan hal tersebut. “ Lahan 16 persen diberikan para pengembang untuk rakyat Manado. Sangat janggal bila Dewan sebagai representasi masyarakat tidak dilibatkan,” kata Wakil Ketua Komisi C Benny Parasan yang dibenarkan dua personil Komisi B Sony Lela dan Hengky Kawalo. Para legislator pun berharap MoU diperbaharui dengan melibatkan Dewan Manado. “Akan sangat baik bila eksekutif, yudikatif dan legislatif berjalan beriringan,” ucap Parasan. Di lain pihak, beberapa warga
Benny Parasan
mengaku heran adanya MoU tersebut. Maklum, saat Roby Mamuaja menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Manado sudah ada MoU antara Pemkot dan Kejari. “Semestinya itu saja yang diteruskan. Kok ada MoU lagi?” tanya Atonius, warga Karombasan. Sementara sejumlah pelaku bisnis menilai kebijakan Pemkot tersebut kurang tepat. Dengan mengajak Kejari terkesan investor ditakut-takuti. “Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi penanaman investasi di kota ini,” ujar seorang penggiat bisnis yang meminta identitasnya dirahasiakan. (724)
Terkait Jadwal UN, Komisi IV Segera Surati Mendiknas
F-Barindra Monitor Stok Sembako Jelang Natal POSKO,MANADO-Fraksi Barindra DPRD Sulut terus memantau stok sembako jelang Natal dan Tahun Baru. Walaupun Gubernur DR SH Sarundajang telah menyampaikan bahwa stok sembilan bahan pokok (Sembako) bagi warga Sulut jelang hari raya Natal dan Tahun Baru cukup,tapi pihak DPRD akan terus melakukan pengawasan. Sekretaris Fraksi Barisan Indonesia Raya, Winda Titah SE mengatakan, bahwa apa yang disampaikan gubernur tersebut Windah Titah harus ditindaklanjuti oleh pihak SKPD yang terkait. Misalnya pihak Disperindag dan Biro Ekonomi. Pasalnya, sekarang ini, masyarakat sedang disusahkan dengan minyak tanah yang langka dan mahal.”Jangan sampai menyambut Natal dan Tahun Baru masyarakat tambah susah karena stok sembako kurang atau harganya menjadi naik drastis,”umbar anggota Komisi IV bidang kesejahteraan.Pernyataan Windah Titah ini, ikut didukung anggota Fraksinya Feronika Ponto. Menurutnya, pemerintah harus menjamin ketersedian sembako bagi masyarakat. Bukan hanya di perkotaan saja, tapi juga sampai ke daerah kepulauan atau wilayah-wiyalah terpencil. Sementara mengenai masalah minyak tanah dua srikandi dari Fraksi Barindra ini mengakui ikut prihatin. Karena kita harus jujur bahwa minyak tanah ini masih merupakan kebutuhan utama untuk bahan bakar bagi warga Sulut, sedangkan penggunaan gas elpiji masih butuh waktu lagi untuk disosialisasikan.” Kami menghimbau pihak Pertamina bersama Pemerintah agar segera turun tangan menyelesaikan masalah kelangkaan minyak tanah. Karena yang terjadi beberapa hari ini bukan hanya masalah minyak tanah tapi juga terjadi antrian berkepanjangan di semua SPBU yang ada di Sulut, karena BBM jenis Premium juga sulit di dapat,”ujar keduannya. (719)
Sualang Desak Dinkes Lakukan Fogging
Ivone Bentelu POSKO,MANADO—Ivone Bentelu Sekretaris Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyatakan dalam waktu dekat ini akan menyurati Mendiknas, terkait penetapan jadwal Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA/SMK/MA. Kepada wartawan Bentelu mengakui Komisi IV tak ingin terlambat seperti tahun 2011, yang jadwal UN bertepatan dengan perayaan Paskah bagi umat Nasrani yaitu masa Rabu Abu. “Masa Rabu Abu itu merupakan perayaan untuk mengawali masa puasa atau
masa pra paskah.Sementara yang kami dapat informasi jadwal UN untuk tahun 2012 juga bertepatan dengan hari Paskah,”tegas Bendahara Fraksi PDIP ini. Masih menurut Bentelu,Komisi IV akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut terkait jadwal UN. “Setiap hari besar keagamaan harus kita hormati, tak hanya untuk umat Nasrani tapi untuk seluruh agama di negara kita,”papar Bentelu, sambil mengakui Komisi IV akan segera berkoordinasi dengan Diknas Sulut, sebelum menyurat ke Mendiknas. Sekadar diketahui Rabu (30/11) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis UN tahun 2012 untuk tingkat SMA/ SMK/MA akan dilaksanakan 1619 April 2012.Sedangkan berdasarkan kalender Paskah 2012 jatuh 22 Perbuari, Minggu Palma/ Sengsara 1 April, Kamis Putih/suci 5 April, Jumat Agung 6 April, Minggu Paskah 8 April (Gereja Protestan, Katolik Roma), 15 April untuk Ortodoks. Sedangkan untuk Pentakosta atau hari kenaikan Yesus ke Surga jatuh pada tanggal 27 Mei. (719)
POSKO, MANADOPasier demam berdarah (DB) terus bertambah. Pantauan harian ini, beberapa Rumah Sakit (RS) terpaksa harus merawat pasien DB. Di RS Teling, petugas harus melayani beberapa pasien DB. Salah satunya, putra kesayangan legislator Manado Ir Conny Rumondor MS. Rumondor, kepada harian ini menyayangkan sikap pemerintah yang telat mengantisipasi wabah DB. “Bukan karena anak saya yang pasien tapi banyak warga mengeluh hal yang sama. Padahal sejak awal November lalu kita sudah minta instansi terkait untuk segera fogging,” ujar Rumondor yang tampak setia
Richard Sualang
mendampingi sang putra. Di samping putra Rumondor, juga terdapat pasien DB lainnya
yang tengah terbaring lemah. Sementara Ketua Komisi D Dewan Kota Manado Dr Richard Sualang mendesak Dinas Kesehatan agar segera melakukan fogging. “Kita minta Dinkes segera lakukan fogging. Jangan tunggu korban berjatuhan baru beraksi. Karena setahu kami saat ini Dinkes memiliki 29 alat fogging. Tolong itu segera difungsikan di titik-titik yang paling rawan khususnya di daerah lembah, bantaran sungai, sekitar drainase dan pemukiman yang terlalu rapat dan agak kumuh,” desak Sualang, usai rapat pembahasan program Dinkes tahun 2012, di dewan kota Manado, kemarin (1/12). (724)
Dua Hari Diguyur Hujan, Kantor Dewan Kebanjiran POSKO,MANADO— Desakkan 44 anggota DPRD Sulut ke pemerintah daerah agar pembangunan kantor DPRD Sulut dapat dianggarkan di APBD tahun 2012, sangat masuk akal. Pasalnya, kondisi gedung cengkih di Sario ini sudah sangat memprihatinkan. Karena selain usia gedungnya sudah mencapai puluhan tahun kantor DPRD Sulut juga dinilai sudah tidak representatif lagi. Mau bukti! dua hari diguyur hujan
kantor wakil rakyat ini kebanjiran karena airnya naik. Dari pantauan harian ini hujan deras mulai Kamis-Jumat membuat sejumlah tempat seperti taman didepan ruangan fraksi-fraksi kebanjiran.Tak itu saja, akibat hujan deras, sejumlah ruangan mengalami kebocoran sehingga tak sedikit air yang menetes seperti diruang pers dan lainnya. Padahal sekarang ini beberapa ruangan bagian Sekretariat sementara di
renovasi.Hal ini, tentu saja sangat disayangkan karena Pemprov Sulut yang adalah daerah terbaik se-Indonesia terkait pelayanan, tak sebanding dengan kondisi kantor para wakil rakyat.” Memang so butul kalau kantor Dewan harus dibangun yang baru, karena gedungnya sudah tua kong banyak bocor lagi, torang itu susah pindahpindah berkas kalau ujang keras,”umbar beberapa staf di Sekretariat Dewan kemarin. (719)
Pakaja Upayakan Anggaran Penanganan KTP dan Anak POSKO, MANADO- Srikandi Partai Amanah Nasional (PAN di Dewan Manado, Fauzija Stella Pakaja SE berjanji untuk memperjuangkan anggaran penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Anak dalam APBD 2012. “Ada alokasi dan komitmen dari pemerintah.Sebagai wakil rakyat, saya akan mengupayakan adanya anggaran khusus untuk penanggulangan KTP dan Anak,” kata Pakaja kepada wartawan di Manado, kemarin. Legislator asal daerah
pemilihan (Dapil) Tikala ini tengah giat-giatnya memperjuangkan masalah KTP. Kata dia, karena ia baru saja dan sejumlah aktivis LSM baru saja menggelar Kongres Perempuan di Hotel Grand Sentral Manado. Kongres tersebut menurut Pakaja menghasilkan pemikiran-pemikiran baru terkait penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Anak di era moderen ini. Misalnya saja, pemerintah memberikan anggaran khusus dalam penangangan KTP dan
Anak. “Kongres perempuan ini yang pertama di Sulut, banyak sasaran yang ingin dicapai. Dari kongres ini sendiri nanti akan ada solusi ada rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah. Diantaranya, adanya alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah yang bisa dianggarkan di APBD maupun APBN untuk hal-hal yang menyangkut perempuan. Karena yang kami lihat banyak yang terjadi kekerasan baik itu KTP, KDRT hingga seksual banyak di tanggani lembaga
sosial masyarakat namun akhirnya banyak yang aktifitasnya terganggu akibat tidak didukung anggaran yang kurang,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Paula Sinjal SH Msi, menekankan perlu adanya pengutan perempuan dari segi perundangundangan khususnya dalam hal KTP. Sebab selama ini dirinya menilai, Undang-undang (UU) yang ada saat ini masih cukup lemat untuk memproteksi perempuan. “Tolong pehatikan UU kekerasan dalam rumah tangga
masih relefan atau tidak? Kalau tidak mari kita lihat dan beri masukan agar dapat menjadi tren yang menjadi kebutuhan saat ini. Karena ada beberap pasal yang melemahkan perempuan dalam segi UU. Itu yang kami itu yang harus kita revisi dan lihat menjadi penguatan bukan hanya perempuan tapi juga anak. Dan intinya perempuan harus diperkuat dengan UU. Jika sudah ada UU mau tidak mau harus diberlakukan jangan sampai tidak,” katanya. (724)
Foto Stella Pakaja dan Paula Sinjal
Teddy Kumaat
Jhon Mantiri
Wisye Rompis