SELASA, 1 NOVEMBER 2011
1414 Guru Minahasa Belum Terima Dana Sertifikasi POSKO,MINAHASA— Setelah menuai protes dari berbagai element tokoh pendidikan, karena keterlambatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa membayar tunjangan sertifikasi terhadap 1414 guru. Akhrinya masalah ini diseriusi Pemkab, bahwa dalam waktu dekat akan segera menyalurkan tunjangan sertifikasi guru triwulan III sebesar Rp 13,3 miliar tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minahasa Denny Rompas melalui Bendahara Dikpora Minahasa Benny Rambing kepada sejumlah wartawan mengatakan, permintaan pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan III sudah dimasukkan ke pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Minahasa. “Permintaan pemba-
yaran sudah kami masukan ke dinas keuangan, jadi tinggal tunggu surat perintah pencairan dana dan kemungkinan satu atau dua hari ini tunjangan tersebut akan dibayarkan,” ujar Rambing. Kasubag Kepegawaian Dikpora Minahasa Martje Simboh sendiri mengatakan, realisasi tunjangan sertifikasi triwulan III dipastikan akan dibayarkan. “Yang telah menerima tunjangan sertifikasi triwulan I dan triwulan II, hanya akan mendapatkan dua bulan pembayaran tunjangan sertifikasi di triwulan III karena dana tidak cukup. Jadi sekitar 1.414 guru akan menerima tunjangan sebanyak dua bulan, dan yang baru saja mendapatkan SK pada tahun 2011 ini sebanyak 108 guru akan menerima tunjangan sebanyak 8 bulan,” jelas Rambing. (728)
Doger Anjing Beraksi di Minahasa POSKO,MINAHASA— Menyambut Natal dan Tahun Baru ini masyarakat di Kabupaten Minahasa kayaknya harus lebih waspada.Pasalnya, kawanan pencuri hewan atau dikenal dengan Doger Anjing kini mulai marak lagi. Buktinya di desa Lowian Kecamatan Langowan Barat, beberapa anjing milik warga raib dibawa kawanan doger anjing dengan modus memberikan racun potas.Jufry Langkun salah satu warga yang sempat melihat aksi para kawanan doger anjing mengatakan, aksi pencuri anjing itu mengunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia. “Kalau tidak salah sebelumnya mereka
mengunakan sepeda motor untuk melepas potas, kemudian kelompok yang mengunakan kendaraan roda empat menjemput buruan mereka yang sudah tidak berdaya karena telah mengkonsumsi potas,” terang Langkun. Lebih lanjut Langkun berharap pihak berwajib untuk bisa lebih proaktif dengan kejadian yang sudah beberapa kali terjadi ini. “Saya berharap pihak kepolisian untuk bisa melakukan patroli pada tengah malam, karena ditakutkan hal ini akan terus berlanjut mengingat moment perayaan Natal dan Tahun Baru tinggal dekat,” jelas langkun. (728)
SVR Lantik 7 Kumtua Baru POSKO,MINAHASA— Bupati Minahasa Stefanus Vreeke Runtu (SVR) Senin (31/10) kemarin, melantik 7 Hukum Tua (Kumtua) yakni, Kumtua desa Kolongan Satu, Kumtua desa Sawangan dan Kumtua desa Rerer Satu Kecamatan Kombi, serta 4 Kumtua di Kecamatan Lembean Timur, diantaranya Kumtua Desa Parentek, Kumtua Kapataran Satu, Kumtua Kapataran dan Kumtua Seretan Timur. Bupati Minahasa SVR mengatakan, tak lupa menyampaikan terima kasih kepada mantan Kumtua yang telah mengabdi selama memimpin desa dan mengucapkan selamat kepada para Kumtua baru saja terpilih. “Pelantikan Hukum Tua dilaksanakan di
desa supaya masyarakat menyaksikan langsung proses pelantikan, sekaligus masyarakat akan mendengar langsung apa yang menjadi sumpah serta janji Hukum Tua,” ujar SVR. Lebih lanjut SVR mengatakan, kegiatan pelantikan ini menunjukkan satu kewibawaan sebagai pemerintah di tengah masyarakat tetapi juga menunjukkan bahwa Hukum Tua adalah pelayan masyarakat. “Sumpah dan janji Hukum Tua di hadapan masyarakat akan menjadi satu tanggungjawab pada masyarakat lewat tugas kerja dan pengabdian,” jelas SVR menambahkan, jadilah Hukum Tua bagi seluruh masyaakat bukan hanya bagi pendukungnya. (728)
Pemerintahan Makaghana harus Bebas Korupsi POSKO,TAHUNA — Menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, warga Sangihe mengharapkan masa pemerintahan Drs Hironimus R Makagansa dan Jabes E Gaghana SE ME (Makaghana) bisa lebih baik dan bebas korupsi. Pasalnya selama tiga tahun berturut-turut pengelolaan keuangan dinilai buruk.Hal tersebut dijelaskan Ketua LP3ST Very Bawoleh pada wartawan. Menurutnya, semenjak masa pemerintahan yang lama pengelolaan keuangan daerah sangat buruk.” Dari pengalaman terdahulu bahwa pengelolaan keuangan daerah Sangihe terbilang buruk. Sehingga dengan pemerintahan Makaghana ini, nantinya memberikan yang terbaik dan merupakan tugas utama untuk melakaukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daearah nantinya,” ujarnya. Dijelaskannya lagi, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang saat ini berada di tangan Dinas Pengelolaan
PT Pertamina Mulai Kurangi Kouta MT Minahasa POSKO,MINAHASA— Kelangkaan minyak tanah di wilayah Kabupaten Minahasa dipastikan dalam waktu dekat akan terjadi. Hal ini disebabkan setelah subsidi minyak tanah untuk Kabupaten Minahasa akan dikurangi PT Pertamina, dalam rangka menjalankan program pemerintah soal konversi. Dari pantauan harian ini sudah beberapa pangkalan minyak tanah mengakui kalau PT Pertamina sudah membatasi penyaluran. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Tompaso Yongky Tumundo mengatakan, sejak beberapa pekan lalu
PT Pertamina memang mulai mengurangi jatah minyak tanah. “Sebenarnya sesuai jadwal setiap bulan saya mendapatkan dua kali pasokan, tapi hingga saat ini belum juga ada yang masuk,” ujar Tumundo. Sementara informasi yang didapat Koran ini, PT Pertamina sudah menyurat ke pihak Pemkab Minahasa terkait dengan pengurangan kouta minyak tanah di Minahasa. Namun sayang Kabag Perekonomian Minahasa Roos Wawolanggi saat dikonfirmasi melalui telepon genggam tidak bisa dihubungi. (728)
Pendapatan dan Aset daerah (PPKAD) baiknya pimpinan instansi ini mengimpor staf dari BPK yang kepangkatannya memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Kepala Dinas. “ Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah akan dijamin sangat baik, sebab sudah banyak contoh dari sejumlah daerah lain bila pengelolaan keuangan mengambil staf dari BPK hasilnya sangat memuaskan terlebihnya perjalanan pe-merintahan bisa berjalan maksimal serta jauh dari indikasi berbagai penyim-pangan yang ada,” tandasnya. Dan kalau salah satu target pemerintahan Makaghana akan menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, maka salah satu langkah yang harus dilakukan adalah pembenahan di internal PPKAD serta mengadopsi staf BPK RI untuk mengisi jabatan kadisnya.” Dengan target tersebut maka pemerintahan Makaghana nantinya akan bebas korupsi,’ tambahnya. (729)
Susanto: BBM dan Komunikasi Masalah di Daerah Perbatasan POSKO,TAHUNA –Daerah Sangihe merupakan wilayah kepulauan sekaligus perbatasan . Dan tentunya berbagai kebutuhan masyarakat di semua bidang haruslah terpenuhi. Namun sangat disayangkan sampai saat ini wilayah perbatasan paling Utara NKRI ini masih menyimpan sejumlah masalah klasik. Hal tersebut dijelaskan Danlanal Tahuna Kolonel Laut (P) Octavianus Budi Susanto pada wartawan, daerah Sangihe menghadapi dua masalah krusial yaitu BBM dan Komunikasi.” Dengan adanya kedua masalah tersebut seharusnya di tuntaskan bersama dengan kordinasi lintas bidang bersama pemerintah setempat. Karena BBM dan komunikasi bagi wilayah kepulauan serta perbatasan seperti
Sangihe sangat riskan di semua bidang. Maka jika BBM dan komunikasi bermasalah maka akan berimbas pada semua lini kehidupan warga di daerah perbatasan,” jelas Susanto. Dijelaskannya lagi, bahwa dari segi keamanan wilayah laut akan sangat sulit bagi jajaran TNI AL untuk melakukan operasi rutin di perairan ketika persoalan BBM masih terjadi. “ Bagaimana armada laut kita beroperasi bila tidak ditunjang dengan suplay BBM, demikian juga sarana komunikasi, sehingga berbagai informasi maupun perkembangan lainnya akan sangat sulit dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi baik di Manado hingga ke pemerintah pusat,” tukasnya.(729)