CMYK
Tanjungpinang & Bintan
Edisi: 55/Minggu III Juli 2012
3a
PT BMS Dituntut Rp5 M
Kampung Bugis - Sei Ladi Plus FPI Nyaris Bentrok
Ratusan Ton Limbah PLN Gegerkan Tanjungpinang TANJUNGPINANG - Tanjungpinang yang belum berapa lama mendapatkan piala Adipura, kini tersandung limbah kembali. Ratusan ton limbah mesin PLN Cabang Tanjungpinang diamankan Polres Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Payung KM 6, Selasa (10/7/ 2012). Renacananya, limbah yang berupa oli berkas tersebut akan dibawa ke Pekanbaru menggunkan kapal barang Sulai Maju, tanpa memiliki kelengkapan dokumen yang sah. Limbah dikemas dalam 240 drum seberat 100 ton lalu diangkut lori menuju pelabuhan Sri Payung KM 6. Humas PLN Cabang Tanjungpinang Nasri, ketika dikon-
fimasi menyikapi tentang pengangkutan limbah oli bekas yang diamankan Polisi, mengaku belum mengetahui secara
pasti hal tersebut. Dikatakan, pengangkutan limbah oli bekas milik PLN tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan
izin yang berlaku dari pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH), termasuk izin pelelangan pengakutan limbah oli bekas tersebut ke Pekanbaru. Diterangkan, masalah penjualan oli bekas tersebut, tidak saja dilakukan oleh PLN cabang Tanjungpinang, melainkan dilakukan juga oleh sejumlah cabang PLN di daerah lainnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Saya sendiri belum mengetahui apa penyebabnya. Bisa jadi, lori yang mengangkut oli tersebut tidak memiliki kelengkapan surat mengendara, atau tidak bisa menunjukkan bukti dokumen lain saat pengangkutan," sebutnya. (Saut M)
Jaksa Tutupi Penahanan Mantan Bendahara Disnakersos TANJUNGPINANG - Berita penahanan Saparman, mantan Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Tanjungpinang, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang masih misterius. Pihak Kejari justru terkesan merahasiakan penahanan tersebut. Sikap tertutup pihak kejaksaan, menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Kejaksaan dianggap punya target khusus dalam kasus itu sehingga berupaya merahasiakan penahanan Saparman.
Seperti pengakuan Maruhum Tambunan SH, Kasi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang, yang berusaha mengelak dengan mengatakan tidak tahu. Maruhum mengaku sedang berada di luar kantor. "Setahu saya tidak ada penahanan tersangka korupsi hari ini," akunya. Ironinya, tidak berselang lama, Maruhum malah membenarkan penahanan Saparman, namun dirinya mengetahui secara mendadak. Maruhum juga berkilah, tidak mungkin membeberkan penahanan karena
sudah disampaikan kepada salah seorang wartawan. Sumber lain di Kejari Tanjungpinang menyebutkan penahanan Saparman mengacu kepada dua alat bukti. Saparman disangkakan melakukan korupsi pajak sebesar Rp217 juta dari sejumlah kegiatan bersumber dari APBD 2009. Berdasarkan hasil audit BPK, total kerugian negara senilai Rp217. "Itu dilakukan saat tersangka menjabat sebagai bendahara," ujar sumber tidak resmi itu. Pasca penahanan Saparman, jaksa membidik tersangka
Berkas Perkara KPR di Bank Riau Menggelinding ke Batam TANJUNGPINANG Berkas perkara kasus korupsi penggelembungan kredit kepemilikan rumah di Bank Riau Kepri Cabang Batam senilai Rp1,2 miliar digelindingkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Pelimpahan ke Kejari Batam karena wilayah kejadian (locus delikti) perkara berada di wilayah hukum Kejari Batam. Hl itu dibenarkan Kasi Penyidik Pidsus Kejati, Andi Faisal. DIkatakan, pihaknya telah limpahkan (tahap II) berkas perkaran dugaan korupsi KPR. Pelimpahan juga diikuti dengan penyerahan kedua tersangkanya, yakni Khaharuddin Menteng dan Subowo. "Dengan pelimpahan tahap II berkas perkara tersebut, kewenangan se-
lanjutnya berada di tangan JPU di Kejari Batam. Seterusnya, JPU melimpahkan kembali perkara itu ke Pengadililan Negeri (PN) Tipikor di Tanjungpinang untuk disidangkan," sebutnya. Langkah selanjutnya kata Andi, Kejati Kepri akan mengeluarkan surat daftar pencegahan terhadap Fk, debitur Bank Riau Kepri Cabang Batam yang telah ditetapkan sebagai tersangka, karena dinilai ikut terlibat di dalamnya. Sayangnya, yang bersangkutan tidak tahu lagi keberadaannya. Empat Pengacara Menghadapi persidangan, kedua tersangka yakni Khaharuddin Menteng dan Subowo menyiapkan 4 orang Pengacara (Advokad), yakni Bas-
tari Majid SH, Abdul Aziz Solihin SH MH, Said Azhari SH, Sri Ernawati SH. Sri Ernawati, satu dari empat pengacara kedua tersangka membenarkan atas pelimpahan tahap II kliennya dari Kejati Kepri ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Batam. "Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan di Kantor Kejati Kepri," ujar Sri Ernawati. Kejati juga melakukan penyitaan terhadap aset jaminan kredit berupa satu unit rumah yang ada di di Jalan Bunga Raya blok D Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam. Selain itu pihaknya juga melakukan pemblokiran terhadap sertifikat rumah yang tersimpan di Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Batam. (Saut M)
lain. Diyakini, Saparman tidak bermain tunggal, namun ada oknum lain. Siapakah itu? Masih dalam pengusutan jaksa. Saparman ditahan untuk mengungkap tindakannya yang melakukan pemotongan PPn dan PPh dari sejumlah kegiatan Dinsosnaker Pemko Tanjungpinang tahun 2009 lalu. Tindak itu dinilai melanggar pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 8 jo pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. (Saut M)
TANJUNGPINANG - Tidak seperti demo Front Pembema Islam (FPI) biasanya. Di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), demo FPI yang digandeng warga Sei Ladi, mendapat perlawanan dari massa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) warga Kampung Bugis, Senin (16/7/ 2012). Perang terbuka antar kelompok pun, nyaris pecah di lingkungan galangan kapal PT Bintan Marina Shipyard (BMS). Kedua kelompok berbeda pendapat tentang keberadaan galangan kapal milik Hengky Suryawan tersebut. Kelompok Sei Ladi ditambah FPI menuntut perusahaan untuk mencairkan dana kompensasi sebesar Rp5 miliar. Namun, tuntutan itu langsung dimentahkan kelompok Kampung Bugis, yang secara terang-terangan membela persuahaan. Warga Kampung Bugis mengaku selama ini perusahaan telah memberi kontribusi bagi warga setempat. Warga Kampung Bugis juga merasa aneh terhadap tuntutan demonstran. Alasannya, lokasi PT BMS justru berada di Kampung Bugis sehingga tidak ada alasan warga Sei Ladi dan FPI menuntut kompensa-
si. Antara kedua kelompok sempat saling bersitegang. Kedatangan massa Sei Ladi langsung dihadang di jembatan penyeberangan menuju lokasi PT BMS. Tidak terima dihadang massa dari FPI juga melakukan perlawanan hingga terjadi saling dorong. Keadaan semakin memanas ketika massa dari Sei Ladi bertambah dengan kedatangan massa FPI ang diangkut satu unit pompong. Puluhan personel polisi yang berjaga juga sempat kewalahan hingga akhirnya pihak kepolisian kembali menurunkan satu peleton pasukan menggunakan kapal. Dengan pendekatan aparat polisi, kedua belah pihak dan perusahaan sepakat bermusyawarah. Sebelum musyawarah berlangsung, suasana kembali memanas karena warga Kampung Bugis meminta perwakilan FPI keluar dianggap tidak mempunyai kepentingan serta mencari keuntungan semata. Hengky Suryawan, Bos PT BMS merasa aneh, karena yang berdemontrasi bukanlah warga di sekitar galangan, tapi justeru warga lain yang malah menuntut kompensasi hingga
Rp5 miliar. "Saya melihat keanehan. Padahal perusahaannya telah beroperasi didaerah tersebut selama lebih 30 tahun. Sekarang tiba-tiba ada pihak yang meminta komensasi. Kompensasi apa," ujar Hengky. Nur alamsyah, kordinator FPI, yang juga warga Sei Ladi mengatakan pihak perusahaan harus bisa memberi tanggung jawab sosial untuk masyarakat setempat. Dikatakan, pihak PT harus memberikan dana kompensasi sebesar Rp5miliar yang belum dibayarkan sejak tahun 2009. Bahkan Nur Alamsyah mengultimatum PT BMS harus menghentikan pekerjaan sebelum pukul 19.00.wib. Dirut PT BMS, Bambang dengan tegas mengatakan tidak akan memberikan kompensasi dimaksud karena perusahaan sudah memiliki izin membuat perusahaan di tempat tersebut. Bahkan dikatakan, perusahaan tidak akan sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Kapolsek Tanjungpinang Kota AKP Andy Rahmansyah mengatakan, jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah yang digelar, warga Sei Ladi akan menempuh jalur hukum. (Saut M)
Jalan Lintas Barat Bintan Tanjungpinang Tersendat BINTAN - Mega proyek jalan lintas barat yang menghubungkan Tanjunguban - Tanjungpinang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, proyek tersebut sudah dikurangi dari 90 kilometer menjadi 60 kilometer, namun tetap tersebdat. Beberapa sumber menyebutkan, penyebab kegagalan proyek tersebut, paling utama terletak pada pembangunan jembatan. Sejatinya, dari 6 jembatan yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2012, baru selesai 2 jembatan. Beberapa pengamat mencium adanya hal yang tidak beres dalam proyek tersebut. Termasuk dalam pembangunan jembatan, seharusnya keenam jembatan yakni Jembatan Sei Gesek, Sei Kangboi, Sei Bintan, Sei Anculai, Sei Ekang dan Sei Busung. Sementara jembatan yang sudah selesai pengerjaannya yaitu Jembatan Sei Gesek pada tahun 2008 dan Sei Busung tahun 2010 lalu. Kondisi terparah adalah jembatan Kangboi dan Sei Anculai. Kedua jembatan tersebut, selain tidak tepat jadwal, diduga kuat telah terjadi penye-
lewengan. Permasalahan mega proyek tersebut pertama diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bintan, Zulkifli. Ia mengharapkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan bersikap pro aktif memantau proyek yang menggunakan APBN tersebut. Dijelaskan Zulkifli, penger-
jaan proyek enam jembatan itu seharusnya sudah selesai tahun 2012. Namun, belakangan tidak ada pergerakan. Seperti marak diberitakan, proyek tersebut didanai dari APBN Murni melalui Dirjen Bina Marga Satuan Kerja Proyek Jalan Nasional (SKPJN) Provinsi Kepri. (astang)
Komponen Properti dan Transportasi Ganjal Penetapan KHL BINTAN – Dua komponen upah yakni proferty dan transportasi telah mengganjal proses perhitungan penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2012 di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Agar permasalahan tersebut teratasi, baik pemerintah atau pengusaha harus berbesar hati untuk menanggungnya. PEndapat tersebut disampaikan Timbul Sianturi, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan. Kedua komponen itu cukup dominan karena mampu menyedot sekitar 60 persen perhitungan. "Jelas, kedua komponen itu sangat mempengaruhi tingginya KHL tahun ini," katanya. Timbul, yang juga mantan Anggota DPRD Bintan itu, menyebutkan, mengingat besarnya imbas yang ditimbulkan komponen properti dan transportasi, maka harus secepatnya diambil solusinya. Ia memandang munculnya dilema terkait kedua komponen tersebut.
CMYK
Dikatakan, jika dibebankan kepada pemerintah, maka wajib diberikan subsidi bagi buruh dalam komponen transportasi. Sebaliknya, jika dibebankan kepada pengusaha, konsekuensi sangat berdampak terhadap meningkatnya Upah
Minimum Kabupaten (UMK). "Jadi terjadi dilema. Mau pilih pemberian subsidi atau UMK menaik tajam," sebutnya. Tokoh buruh kelahiran Sidikalang, Sumatera Utara itu, justru mempertanyakan kebesaran hati antara pemerintah
dan pengusaha untuk menanggung. Sebab jika pengusaha dan pemerintah tidak bijak, dikhawatirkan nasib buruh kian tak menentu karena kebutuhannya pasti semakin meningkat. Lebih jauh Timbul mengungkapkan, permasalahan dua komponen itu akan berakibat terhadap dunia investasi. Di satu sisi buruh membutuhkan pekerjaan, namun pengusaha akan diberatkan. Di sisi lain, pemerintah mengharapkan dunia investasi meningkat di Bintan. Ia mengharapkan pihak-pihak terkait dalam tripartit untuk berpikir positif tanpa dikotori oleh dominasi kepentingan kelompok. Ia optimis, jika masing-masing partit bergandengan tangan untuk mencarikan solusi, permasalahan tersebut akan teratasi dengan segera. "Jadi, dibutuhkan kerja sama meskipun kita tahu bahwa KHL, bukan satu-satu patokan dalam menetapkan UMK," sebutnya. (astang)