PAB Edisi 55

CMYK

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012, Harga: Rp 5000

d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata

Rakyat Jatuh Hati, Kemenangan Jokowi Sulit Dibendung

TPA Sampah Sumber Petaka di Teluk Lengung

Polair Perketat Pengawasan

Baca Hal ...1a

Baca Hal ...3

Baca Hal ...8

TNI Beli 100 Tank Leopard

Yusril Ihza Mahendra

RIBUT SOAL RPP: DISINYALIR ADA KEPENTINGAN ASING SURABAYA - Rencana pemerintah mengesahkan RPP, yang sampai sekarang masih menimbulkan pro kontra mendapat tanggapan serius Advokat Yusril Ihza Mahendra. Bahkan Yusril siap menggugat RPP tentang Pengendalian Produk Tembakau bila pemerintah nekat mengesahkannya. Menurut dia, tidak ada dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mengesahkan rancangan peraturan pemerintah yang penuh kontroversi tersebut.

RPP yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Singkatnya disebut RPP Tembakau yang sedang panas diselimuti pro dan kontra.

Yusril menyoroti isi dari draft RPP tersebut yang ternyata Bersambung ke Hal 7

Kasus Perizinan Judi Gelper

LSM Desak Mabes Polri Periksa Walikota Batam

JAKARTA - Guna memenuhi alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membeli 100 tank Leopard dari Jerman.

Kementerian Pertahanan memastikan pengadaan tank itu mulus tanpa kendala. "Walaupun tidak langsung semuanya, secara bertahap tahun ini sudah ada yang dikirim," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen Hartind Asrin di Jakarta.

Mantan atase pertahanan KBRI Malaysia itu menjelaskan, pesanan dari Jerman sudah final. "Tidak mungkin berganti negara, setelah Belanda batal maka digantikan Jerman," katanya.

Alumnus Akabri 1983 itu menambahkan, pada acara ulang tahun TNI 5 Oktober nanti rencananya akan ada defile tank dari Jerman itu. "Saya belum bisa pastikan jumlahnya, tapi untuk defile ya minimal tu Bersambung ke Hal 7

Sebagian Besar Partai di Negeri ini "Banci" JAKARTA - Sebagian besar partai di negeri ini semakin tak jelas ideologinya. Hebatnya lagi, tak ada lagi partai yang berpihak kepada rakyat.

Sebagian besar partai di negeri ini sudah "banci". Celakanya lagi, sekarang Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Untuk itu perlu ada reformasi jilid kedua.

BATAM - Mabes Polri sudah saatnya memeriksa Walikota Batam Drs Ahmad Dahlan MM dan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) terkait pemberian izin judi berkedok gelanggang permainan (Gelper). Kepolisian juga diminta untuk tidak bertindak diskriminatif dalam penegakan hukum dalam kasus gelper.

Penegasan itu disampaikan Uba Ingan Galingging SSn, Ketua Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak). Menurutnya, tidak ada alasan bagi Mabes Polri untuk memberi toleransi terhadap kebijakan Walikota Batam yang mengeluarkan izin gelper. "Pengadilan telah memutuskan bahwa gelper adalah judi. Berarti, tidak ada alasan bagi Polri memberi toleransi bagi operasional gelper. Jadi kita minta agar Mabes Polri mengusut kasus ini serta menghentikan operasional gelper," sebutnya.

Gebrak juga menyesalkan sikap Polri yang kental dengan diskriminasi hukum. Alasannya, dari kasus yang sampai ke persidangan, ternyata hanya pemain gelper yang ditangkap

Endriartono

Bersambung ke Hal 7

Kasus Perumahan PNS Karimun

Perburuk Citra Pemerintahan Nurdin-Rafiq BATAM - Gelindingan kasus dugaan korupsi pada proyek Perumahan PNS di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), telah memperburuk citra pemerintahan Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq. Tidak seriusnya instansi terkait mengusut kasus tersebut kian menguatkan penilaian di masyarakat bahwa hukum di Negeri BeAgus razam itu, mandul.

Pernyataan keras itu dilontarkan Agus Fazri, Ketua LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Kepri kepada PAB Indonesia di Kantor Walikota Batam, Kamis (12/7/ 2012) lalu. Dikatakan, tidak rahasia lagi bahwa pemerintahan Nurdin-Rafiq tak hen-

ti-hentinya menjadi sorotan, tak terkecuali dari sisi kasus korupsi. Menurut Agus, apa yang terjadi di pemerintahannya tak bisa dipisahkan dari kualitas pemimpinnya. "Saya kira, kita sudah sama-sama tahu bagaimana kualitas SDM pemimpin di Karimun itu. Tanpa mengungkap kasus lama, kita sudah saling tahukatanya tanpa merinci apa Fazri lah," maksudnya.

Dikatakan, Nurdin Basirun sebagai bupati, tidak bisa lepas tangan dari kasus dugaan korupsi pada proyek perumahan PNS karena menggunakan dana dari APBD. Apalagi kata dia, proyek terse Bersambung ke Hal 7

Demikian rangkuman hasil dialog kebangsaan, yang bertajuk "Keteladanan Pemimpin Menuju Kemakmuran Rakyat", yang berlangsung di Jakarta, Minggu kemarin.

Dalam diskusi itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menyoroti persoalan pemimpin.

Menurut dia, yang salah bukan pada sistem politik atau ketatanegaraan, melainkan pada orangnya.

"Dalam sistem yang baik, bila orangnya juga lemah, kepemimpinannya tak akan baik. Begitu pula sebaliknya," kata Endriartono di Jakarta, Minggu, pada Dialog Kebangsaan "Keteladanan Pemimpin Menuju Kemakmuran Rakyat".

Pada acara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Keluarga Besar Pel-

ajar Islam Indonesia (KB PII) itu menghadirkan pula mantan Menkeu Fuad Bawazier, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi.

Syahganda Nainggolan menyatakan saat ini bangsa Indonesia perlu pemimpin yang ideologis.

"Ideologis bukan berarti bebas ideologi. Tetap harus ada pilihan. Pilihan keberpihakannya pada rakyat jelata," kata Syahganda.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa yang menjadi peserta itu pada sesi tanya jawab sempat menyerukan agar seluruh komponen bangsa ini melahirkan "Reformasi Jilid II" dan seruan itu disambut baik oleh Fuad Bawazier dan senyuman dari pem-

bicara lain.

Syahganda menyayangkan pernyatan salah seorang petinggi negara yang digadang-gadang menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 menyatakan ideologi komunis dan ateis bisa hidup di Indonesia.

"Bagaimana mungkin bisa menyatakan hal itu, komunis dan ateis sudah pasti anti-Pancasila dan anti-Islam," katanya.

Burhanuddin Muhtadi menyatakan saat ini memang perlu pemimpin ideologis dan terlepas dari kepentingan partai yang jumlahnya banyak seperti saat ini.

"Sekarang banyak partai tetapi tidak jelas ideologinya, banci, kalau banyak partai yang terjadi semua ingin `to the center, ke tengah sehingga semua menyebut partai terbuka, nasionalis religius. Ini kan nggak jelas," katanya.

Lantaran tidak jelas, soal kapital Bersambung ke Hal 7

Tim Kopassus Bebaskan WNI yang Disandera di China SHANDONG - Sekitar 70 personel Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) dan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Army/ PLA) bergerak menuju Gunung Kelang, tempat tiga pejabat tinggi Indonesia dan China disandera teroris.

Tiga pejabat yang disandera tersebut, terdiri atas delegasi Indonesia dan China. Mereka ditangkap dan disandera 25 teroris saat mengikuti konferensi tingkat tinggi ekonomi dan perdagangan di Jinan, Shandong, China, Minggu lalu.

Insiden itu langsung ditanggapi pemerintah kedua negara dengan mengerahkan pasukan khusus angkatan ber-

CMYK

senjata masing-masing, untuk bergabung dan bekerja sama melakukan operasi khsusus membebaskan tiga pejabat tinggi tersebut.

Tim Kopassus yang di kirim ke Shandong, China membentuk beberapa tim, antara lain tim intai, tim pembebas, tim penembak, tim penyerang dan tim medis. Berdasar hasil analisa lapangan yang dilakukan tim intai, maka tim pembebas masuk secara senyap ke kuil di Gunung Kelang, tempat para sandera disembunyikan.

Perlahan namun pasti, pasukan khusus kedua negara masuk dan melumpuhkan para teroris yang berada di kuil, untuk segera membebaskan dan Bersambung ke Hal 7

Kopassus

CMYK

Editorial

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

Tajuk Kematian Bayi dan Solusi LUAR biasa ! Ini boleh jadi dapat kita sebut sebagai prestasi. Prestasi buruk tentang kesehatan anak negeri. Bayangkan saja, setiap tahunnya tercatat sekitar 150.000 anak usia di bawah lima tahun di Indonesia meninggal dunia.

Fakta ini sekaligus memperjelas dan mempertegas betapa buruknya sistem kesehatan di negeri ini. Data ini tak lagi bisa dipungkiri. Mari kita tengok kesadaran untuk memelihara kesehatan di kalangan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah dan yang berpendidikan rendah, masih rendah.

Akibatnya, rentan terhadap wabah penyakit yang diakibatkan sanitasi dan lingkungan yang kurang bersih seperti diare, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. Padahal penyakit tersebut dapat dicegah, apabila memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk hidup sehat.

Selain kematian yang disebabkan penyakit yang bisa dicegah rentan pada usia balita di Indonesia. Satu kosekuenasi yang tak terbantahkan, terutama menyangkut kasus kematian pada perempuan saat melahirkan juga sangat rentan.

Berdasarkan data yang dihimpun UNICEF diketahui, terdapat sekitar 10.000 orang perempuan di Indonesia meninggal dalam setahun akibat komplikasi penyakit pascapersalinan. Kondisi itu terjadi karena pelayanan kesehatan dasar, maupun fasilitas kesehatan masih minim di sejumlah daerah tertentu.

Lantas siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan ini tak perlu dijawab, sebab tak ada rakyat yang salah.

Namun yang salah adalah kebijakan dan sang pemimpin yang tak mampu mengelola rakyatnya dengan baik. Semoga saja para pemimpin di negeri ini mulai sadar, betapa prestasi tentang buruknya kesehatan di Indonesia telah tercatat di UNICEF. Meminimalisir kematian ibu dan bayi ternyata bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Boleh jadi kesederhanaan ini bisa jadi solusi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Menurut catatan medis, memberikan air susu ibu secara eksklusif berperan menurunkan angka kematian bayi sampai enam persen, sehingga kaum perempuan diharuskan menyusui sejak anak dilahirkan sampai usia dua tahun.

Pakar Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dr Utami Roesli dari Sentra Laktasi Indonesia saat menjadi pembicara dalam seminar 'Mari Kita Tingkatkan SDM di Masa Depan Melalui ASI Eksklusif' di Palembang, pernah menguraikan bahwa ASI menjadi kunci penting dalam mendorong tumbuh kembangnya generasi yang sehat dan cerdas.

Dengan mengkonsumsi ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan sampai usia dua tahun, mampu meningkatkan kesehatan anak. Idealnya pasca dilahirkan bayi langsung diajarkan melakukan inisiasi dini, sehingga langsung menyusu ke ibunya.

Mengkonsumsi ASI menjadi sangat penting, tetapi menempelkan kulit anak ke ibu yang baru saja melahirkan juga dibutuhkan bayi. Dengan ASI eksklusif anak-anak jarang menderita kanker yang kerap diderita, seperti leukemia limphositik dan lymphoma maligna. Anak-anak juga akan terhindar dari sakit saluran pernapasan dan jarang mencret serta mengantisipasi kurang gizi juga mengurangi risiko kencing manis.

Agaknya solusi tersebut memang bermanfaat. Coba kita perhatikan petikan ayat di kitab suci Alquran surat Al Qashash ayat tujuh dan 12, di sana juga diterangkan pentingnya memberikan ASI ekslusif, dan Indonesia juga telah mengatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang mengatur pemberian ASI eksklusif.

Peneliti dari sejumlah negara di Eropa, juga menyimpulkan hasil tes anak-anak yang mengkonsumsi lebih cerdas, sehingga ASI mampu mendorong meningkatkan kepandaian. Untuk memberikan ASI eksklusif secara reguler, sebaiknya memang harus kita sosialisasikan.

Sosialisasi ini bisa kita lakukan melalui kader-kader kesehatan di posyandu dan puskesmas serta puskesmas pembantu. Mereka harus mampu melakukan sosialisasi mendorong ibu-ibu menyusui secara eksklusif sampai usia enam bulan, melanjutkan ASI hingga usia anak dua tahun.

Jika ini menjadi solusi terbaik mencegah kematian ibu dan anak, kenapa tidak sekarang dilakukan. Bukankan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali?**

Perlu Serius Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi MENYIMAK tingginya kematian ibu dan bayi di negeri ini, tentu mengundang keprihatinan semua pihak. Untuk itu, pemerintah mulai dari pusat dan daerah harus lebih serius meningkatkan program sekaligus mengkampanyekan pencegahan kematian ibu dan anak.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, kejadian kematian ibu dan bayi yang terbanyak terjadi pada saat persalinan, pasca persalinan, dan hari-hari pertama kehidupan bayi masih menjadi tragedi yang terus terjadi di negeri ini.

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir diperlukan upaya dan inovasi baru, tidak bisa dengan caracara biasa.

Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus melalui jalan yang terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, yakni menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup yang harus dicapai. Waktu yang tersisa hanya tinggal tiga tahun ini, tidak akan cukup untuk mencapai sasaran itu tanpa upaya-upaya yang luar biasa.

Menurut hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), penyebab langsung kematian ibu hampir 90 persen terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan. Sementara itu, risiko kematian ibu juga makin tinggi akibat adanya faktor keterlambatan, yang menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu.

TARIF IKLAN 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman ¼ Halaman ¼ Halaman

F/C B/W F/C B/W F/C B/W

= = = = = =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.000.000,6.500.000,5.000.000,3.500.000,2.000.000,1.000.000,-

Advertorial 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman

F/C B/W F/C B/W

= = = =

Rp Rp Rp Rp

6.000.000,4.250.000,3.000.000,2.000.000,-

Paket Hemat Display 10 Cm x 3 Kolom 10 Cm x 3 Kolom

F/C B/W

= Rp 400.000,= Rp 200.000,-

Paket Hemat Mini 5 Cm x 1 Kolom 5 Cm x 1 Kolom

F/C B/W

= Rp 100.000,= Rp 50.000,-

Paket Hemat Baris* 1 Baris = Rp 5.000,*Minimal 3 baris, Maksimal 5 baris.

Didirikan 1965

www.pab-indonesia.com d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata

Oleh: Budiyanto Menurut hemat penulis, ada tiga risiko keterlambatan, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk (termasuk terlambat mengenali tanda bahaya), terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat keadaan darurat dan terlambat memperoleh pelayanan yang memadai oleh tenaga kesehatan. Sedangkan pada bayi, dua pertiga kematian terjadi pada masa neonatal (28 hari pertama kehidupan). Penyebabnya terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan prematuritas, asfiksia (kegagalan bernapas spontan) dan infeksi.

Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita. Antara lain melalui penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta penyediaan fasilitas kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas perawatan dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit.

Upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. Program Jampersal ini diperuntukan bagi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir yang belum memiliki jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Keberhasilan Jam-

persal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola pencarian pertolongan kesehatan dari masyarakat, sehingga dukungan dari lintas sektor dalam hal kemudahan transportasi serta pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting.

Melalui program ini, pada tahun 2012 Pemerintah menjamin pembiayaan persalinan sekitar 2,5 juta ibu hamil agar mereka mendapatkan layanan persalinan oleh tenaga kesehatan dan bayi yang dilahirkan sampai dengan masa neonatal di fasilitas kesehatan. Program yang punya slogan Ibu Selamat, Bayi Lahir Sehat ini diharapkan memberikan kontribusi besar dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Lalu bagaimana dengan kecenderungan angka kematian ibu sejauh ini, terutama setelah berbagai upaya dilakukan?

Kalau mengacu pada hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan selama kurun waktu 1994-2007, AKI memang terus menunjukkan tren menurun. Hasil SDKI 2007 menunjukkan AKI sebesar 228 per 100.000.

Namun, melihat tren penurunan AKI yang berlangsung lambat, dikhawatirkan sasaran MDGs tidak akan tecapai. Demikian juga dengan sasaran MDGs, perlu upaya lebih keras agar penurunan AKI dan AKB melebihi tren yang ada seka-

rang. Tidak bisa lagi upaya itu dilakukan secara business as usual. Upaya-upaya inovasi yang memiliki daya ungkit yang tinggi harus segera dikedepankan.

Dapat dikatakan bahwa semua Pemerintah Daerah Provinsi memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian Millineum Developmen Goals termasuk percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir dengan menyusun Rencana Aksi Daerah disamping terobosan lainnya.

Pemerintah daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga diharapkan memiliki komitmen untuk terus memperkuat sistem kesehatan. Pemerintah provinsi diharapkan menganggarkan dana yang cukup besar untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan melalui Puskesmas hendaknya hendaknya diimbangi dengan ketersediaan RS Rujukan Regional dan RS Rujukan Provinsi yang terjangkau dan berkualitas.

Dukungan pemerintah provinsi diharapkan juga diimbangi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi upaya penurunan kematian ibu dan bayi. Antara lain melalui penguatan SDM, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, anggaran, dan penerapan tata kelola yang baik (good governance) di tingkat kabupaten/kota.

Keberhasilan percepatan

penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola pencarian pertolongan kesehatan dari masyarakat. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat utamanya terkait kesehatan ibu dan anak yang menjadi tanggung jawab sektor lain memiliki peran sangat besar. Demikian pula keterlibatan masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan menggerakkan masyarakat sebagai pengguna serta organisasi profesi sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

Di lain pihak dukungan organisasi profesi tidak kalah pentingnya melalui deklarasi yang mereka canangkan pada tahun 2009, organisasi profesi ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Perkumpulan Perinatologi Indonesia (PERINASIA).

Organisasi profesi berkomitmen meningkatkan profesionalisme anggotanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu dan anak. Pada tahun Bersambung ke Hal 7a

Plus Minus Pilkada Langsung oleh: Ranandika PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah, atau biasa dikenal dengan istilah pilkada sudah lama dikeluhkan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut serta memberikan pandangan dengan meminta agar Pilkada langsung itu ditinjau kembali. Permintaan serupa sudah berulang-ulang disampaikan oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan ekses negatifnya. Tetapi, seperti diketahui, Pilkada model yang sekarang berlangsung itu amanat UU sehingga harus tetap dijalankan.

Pemilihan model lama memang lebih efisien dari berbagai sisi misalnya biaya, waktu, tingkat kepastian, dan lain-lain.

Tetapi, sistem itu dikoreksi karena mengebiri suara rakyat.

Pemimpin hanya ditentukan

Celoteh + Sebagian besar partai di negeri ini semakin tak jelas ideologinya.

- Pantas saja tak ada partai yang pro rakyat. + Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membeli 100 tank Leopard dari Jerman - Semoga bukan besi tua, seperti waktu beli kapal perang. + Yusril akan menggugat RPP tentang Pengendalian Produk Tembakau.

- Petani tembakau berharap, semoga ini murni demi petani, bukan mencari popularitas.

2

oleh segelintir orang, dan itu mencerminkan ketidakadilan.

Lebih jauh, rakyat tidak tahu persis siapa calon pemimpinnya. Rakyat tiba-tiba disodori pemimpin yang tidak diketahui asalnya. Inilah yang dikoreksi untuk dibenahi kemudian.

Wacana tentang pemilihan gubernur (pilgub) kembali mengemuka. Kali ini pembicaraan terfokus pada pemikiran untuk meninjau kembali sistem pilgub langsung yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Desakan untuk mengubah sistem pilgub semakin kuat, sementara itu ada pula pihak yang memandang sistem pilkada langsung masih relevan dilaksanakan.

Pemerintah memang tengah mengkaji wacana untuk mengubah pemilihan gubernur se-

cara langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, membenarkan bahwa ada beberapa pihak yang mengusulkan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD, namun tidak ada wacana serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota.

Kalau dicermati, kebaikan atau nilai plus pilgub langsung ada beberapa antara lain, pertama, demokrasi hingga ke akar rumput yang telah diberlakukan dapat dijalankan secara berlanjut. Artinya, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Kalau sistem pemilihan langsung dibandingkan dengan pilkada tidak langsung, tentu lebih ideal pilkada langsung. Mengapa?

Karena, gubernur dipilih langsung oleh rakyat di wilayah-

Dukung Alutsista TNI KHABARNYA pemerintah memutuskan membeli 100 tank Leopard dari Jerman, untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI. Terus terang saya mendukung rencana itu. Hanya saja perlu diingat, semoga saja pembelian tank tersebut bukan besi tua seperti waktu Indonesia membeli kapal bekas dari Jerman, atau membeli Pesawat Nomad dari Australia. Sebab pembelian kapal dari Jerman dan pesawat dari Australia itu,

nyatanya kini hanya menjadi onggokan sampah. Terus terang saya benci dengan pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Saya berharap, dengan masuknya 100 tank Leopard dari Jerman, semakin memperkokoh harga diri bangsa di dunia internasional.

Bravo TNI !

Riswanto Jl. Jatinegara Timur No,23 Jakarta Timur.

nya, tidak melalui perwakilan (DPRD). Ada bahkan kalangan yang mengatakan bahwa kalau kita sekarang menggunakan sistem pilgub langsung lalu diubah menjadi pilgub tak langsung, berarti itu sebuah kemunduran atau lari dari masalah.

Kedua, terwujud kesesuaian/kompatibilitas sistem pada berbagai tingkatan wilayah atau daerah. Sebagaimana diketahui, presiden dipilih langsung oleh rakyat, demikian pula bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Sepantasnya atau dipandang masuk akal apabila gubernur pun dipilih secara langsung oleh rakyat di wilayah setempat. Kalau, misalnya, gubernur dipilih hanya oleh DPRD, berarti ini telah terjadi apa yang disebut dengan incompatible.

Ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat atau hak suara rakyat untuk memilih (hak pilih) dengan pilgub langsung dapat disalurkan dengan baik.

Kalau, misalnya, melalui DPRD, maka ini dipandang ‘mengurangi’ hak suara rakyat untuk menentukan sendiri pemimpinnya walaupun sejatinya tidak menghilangkan sama sekali. “Sistem pilkada langsung dapat mewujudkan senses of local response terhadap keseluruhan agenda publik dalam keputusan politik menjadi lebih mungkin teraktifkan. Itu terjadi karena kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan rakyat secara langsung mengandung konsekuensi suara rakyat harus Bersambung ke Hal 7a

Suara Anda

Jokowi Memang Piawai SEPENGETAHUAN saya, Joko Widodo (Jokowi) yang nyaleg jadi Gubernur DKI tersebut, memang sosok yang kini didambakan rakyat Jakarta. Buktinya di putaran pertama melaju dengan hebat, mengalahkan jargon para pejabat yang mengaku peduli rakyat. Dengan ciri khas bajunya yang kotak-kotak itu, memang identik dengan masyarakat bawah. Lihat saja, mana ada pejabat yang mau memakai baju atau kemeja kota-kotak. Kesannya kan kampungan. Kemampuan

Jokowi mengambil hati rakyat bawah ternyata menjadi kunci keberhasilan tim suksesnya. Inilah kepiawaian Pak Jokowi. Hebring deh Pak Jokowi, semoga nanti ketika jadi Gubernur DKI, bisa merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa harus menumpahkan darah, seperti yang sudah di lakukan di Surakarta.

Doaku untukmu Pak Jokowi.

Lisnawati Jl. Fatmawati Raya No.123A Jakarta Selatan

Demokrat Kehilangan Sosok ?

SEJAK terbentuk menjadi Partai, Demokrat memang mendompleng kepopuleran Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan ketika SBY menjadi presiden, maka Demokrat pun melambung. Saking tingginya melambung, tak sadar di atas sana angin makin

kencang. Wajar kalau kemudian bergoyang-goyang diterpa angin. Seperti halnya yang kini terjadi di tubuh Partai Demokrat. Setelah kasus Nazaruddin, Angelina Sondakh, kini menyusul Anas Urbaningrum, tak mau ketinggalan Hartati Murdaya pun ikut

goyang tertiup angin. Sayangnya kader di partai Demokrat tak kompak, banyak yang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Ini semua terjadi karena Demokrat mulai kehilangan sosok yang diharapkan bisa jadi sandaran.

Setelah SBY tak lagi menjabat, maka

akan tercerai berailah partai ini. Duh-- sungguh saya menjadi sedih. Ayo Demokrat bangkit ! Kenapa loyo hanya karena sosok seorang SBY? Ridwan Jl.Raya Bogor Km 97 Cibinong, Bogor

SURAT Pembaca yang dimuat hanya bagi mereka yang melampirkan Foto copy KTP/ Identitas diri lainnya, serta menyertakan nomor Telp. Surat pembaca yang dimuat didasarkan pada antrian surat masuk. kami mohon maaf jika pembaca harus menunggu giliran pemuatan Surat Pembaca dapat dikirim melalui Surat atau E-mail ke redaksi@pab-indonesia.com Tertanda Redaksi

Penerbit : PT. Pers Anak Bangsa Komisaris utama : Karno Raditya Ranandika Direktur Utama: Budiyanto Direktur: Apul Sitanggang Pemimpin Umum: Karno Raditya Ranandika Pemimpin Redaksi: Apul Sitanggang Pemimpin Perusahaan: Budiyanto Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Hosea

Perintis: Mayjen TNI (Purn) RH Sugandhi (Alm) Penasehat: Letjen TNI (Purn) Soeyono, Brigjen TNI ( Purn) Nurhadi Purwosaputro, MSc, Dewan Redaksi: Karno R Ranandika, Apul Sitanggang, Budiyanto, Kol Caj. Priyo PR,.BA.SH, Agus Hitopa SH, M.Si, Dungo S, Zul Azhari, Deswar Redaktur Pelaksana: Zul Azhari, Deswar Redaktur: Ismanan, Astang, Antoni Staf Redaksi: Ronny Chandra, Indarto, Baharuddin Rahman, Sahril S, Joko Tunggono, Sarifuddin Baso Sekretaris Redaksi : Lydiawati, Paul C Keuangan: Devi Marketing/Iklan: Norman, Darwin Distribusi/Sirkulasi: Nico Jabar: Santo, Surjono Jateng: Cahyono, Sulastri Jatim: Erwiantoro, Widia Manurung Kendari: Jhonson, Ekha Adrayani SE Banjarmasin: Dewi Puspa Lampung: Abdullah Samad Palembang : Taufik Isori Babel: Ardiansyah Jambi: Hendri Riau: Islami, Bambang Medan: R. Edi Bangun, Ferro Harianto, Slamet Riyadi Padang Sidempuan: Jervin, Suhardi S, Zulhan E, Marahakim Daulay, Ali Akbar D, Rizky F N, Maramudin S Batam: Jhonner Sirait, Misra, Nurmanisma, Anton, Oscar Tg.Pinang: Saut M, Hot Asi S Bintan: Jordan S Tg.Balai Karimun/kundur : Feri , Desi, Asparoni Lingga: Taufik Natuna: Arifin, Said Zainal A Anambas: Hardi Desain Grafis: Toni Rekening : Bank Mandiri No. 109-00-0128878-6 a/n PT. Pers Anak Bangsa Alamat Redaksi: Graha Sunter Pratama Blok L No. 9, Jakarta Utara Telp. (021) 32788174, 6410889 Fax. (021) 6410889 - Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0811-7009087

WARTAWAN PAB SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER

CMYK

CMYK

Jakarta Time Mendag dan Bulog Diinstruksikan Gelar OP JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menginstruksikan Menteri Perdagangan dan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar (OP) guna mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan.

"Perlu operasi pasar untuk stabilisasi harga," kata Hatta di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Minggu lalu.

Ia mengatakan pemerintah menjamin pasokan sembako tetap aman meskipun terdapat gangguan distribusi seperti penimbunan kebutuhan pokok oleh oknum yang memanfaatkan kesempatan guna meraih keuntungan.

"Kami akan mengantisipasi gangguan distribusi dengan melibatkan jajaran terkait seperti Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan lainnya," katanya.

Mengenai ketersediaan beras, Hatta mengatakan pemerintah terus mendorong petani meningkatkan produksi dengan menjaga tingkat harga yang juga menguntungkan bagi petani.

Hatta menuturkan, sejumlah daerah sudah menggelar operasi pasar seperti di Jawa Timur. Sementara untuk Jakarta akan dilakukan mulai pekan depan.

"Kami juga menggelar pasar murah bekerja sama dengan BUMN pada saat bulan puasa dan sebelum Lebaran. Tapi karena melihat kondisi sekarang kita lakukan operasi pasar lebih awal," katanya.

Sementara itu, beberapa harga kebutuhan pokok seperti daging sapi, daging ayam, telur dan lainnya mengalami kenaikan menjelang Ramadhan. (zul)**

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

Rakyat Jatuh Hati, Kemenangan Jokowi Sulit Dibendung JAKARTA - Pembina LSM Peduli Pejuang Indonesia, Joko Tunggono, menilai kemenangan Joko Widodo- Basuki Tjahya Purnama (Jokowi-Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta, putaran pertama 11 Juli 2012 lalu adalah kemenangan warga Jakarta.

Warga Jakarta saat ini, menginginkan pemimpin Jakarta yang bisa memberikan solusi terhadap Jakarta, bukan pemimpin yang hanya bicara tetapi tak memberikan solusi. “Kalau ingin perubahan, warga harus dukung perjuangan JokowiAhok, untuk memenangkan Pilkada pada putaran kedua nanti,” ujar Joko Tunggono.

Menurut Joko, warga Jakarta mempunyai harapan besar terhadap kepemimpinan Jokowi -Ahok untuk menuntaskan permasalahan Jakarta yang hingga kini seperti tak ada sokusi. “Kami mempunyai harapan besar terhadap Jokowi -Ahok untuk menuntaskan permasalahan Jakarta yang

hingga kini belum terselesaikan,” harap, Bapak yang tak henti-hentinya membela nasib veteran pejuangan kemerdekaan itu.

Lebih lanjut aku Joko, warga Jakarta berharap bila JokowiAhok terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan, akan lebih pro rakyat seperti yang dilakukannya di Solo, Jawa Tengah, maupun yang dilakukan Basuki Ketika menjadi Bupati Belitung Timur. “Masyarakat Jakarta hanya ingin program gubernur terpilih menyentuh mereka,” tegas Joko kepada PAB Indonesia.

Kemenangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta tambah Joko, merupakan kehendak rakyat yang mengingikan perubahan. Kalau rakyat sudah jatuh hati dan telah menentukan pilihaanya, sulit untuk dibendung. Kalau rakyat Jakarta sudah memilih Jokowi-Ahok sebagai gubenur dan wakil gubernur, maka jadilah Jokowi gubenur DKI Jakarta

Jakarta Butuh Bank Sampah JAKARTA - Produksi sampah di Jakarta yang mencapai lebih dari 6.500 ton per hari, menuntut penyediaan bank sampah di lingkungan tempat tinggal warga.

Bank sampah diperlukan, tidak saja karena dinilai efektif dalam mengurangi volume sampah, tetapi sekaligus mendukung program Jakarta Clean and Green, kata Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DKI Jakarta, Tatiek Fauzi Bowo, Minggu.

Ia mengatakan, Jakarta Clean and Green merupakan program untuk memberikan edukasi kepada warga terkait pengelolaan sampah dengan konsep andalan 3R (reduce, reuse, dan recycle).

"Intinya, bagaimana seharusnya sampah diolah, baik menjadi kompos maupun barang-barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomis tinggi," ujarnya.

Tatiek Fauzi menunjuk pengolahan sampah yang dilakukan warga RW 01 Susukan-Ciracas, sebagai contoh yang patut ditiru. Sejak 2007, warga Susukan tidak lagi mengandalkan petugas kebersihan untuk

3

mengangkut sampah. Sampah yang ada, oleh warga dikumpulkan melalui bank sampah untuk kemudian dipilah dan didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.

Setiap pekan, masing-masing RT menyetorkan sampah kering sekitar 30 kilogram. Antara lain terdiri dari jenis koran, kardus, dan botol. Seluruh sampah kering ini dijual kepada pengepul, dan uang hasil penjualannya masuk ke kas RT masing-masing.

"Kalau pola ini dapat dikembangkan di wilayah lain, niscaya sangat mendukung langkah Pemprov DKI dalam mengurangi volume sampah," imbuh Tatiek.

Tatiek Fauzi mengkalkulasi, jika Pemprov DKI Jakarta berhasil dalam meningkatkan pengolahan sampah terpadu, melalui tempat pengolahan sampah terpadu yang disediakan Pemprov maupun pengolahan sampah yang melibatkan masyarakat, maka residu sampah yang dihasilkan bisa berkurang.

"Kalau sampah bisa langsung ditangani di dalam kota, tanpa harus dikirim ke TPA Bantargebang, akan berdampak pada pengurangan beban

arus lalu lintas ke Bekasi, di samping menghemat biaya bahan bakar."

Seperti diketahui, kegiatan pengolahan sampah untuk mengurangi nilai residu, utamanya dilakukan melalui pengembangan Intermediate Treatment Facility (ITF). Selain itu, juga dengan membangun Sentra 3R di lima wilayah kotamadya, dengan tujuan meningkatkan partisipasi warga dalam melakukan 3R untuk sampah domestik rumah tangga.

Pentingnya keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah inilah yang belakangan terus digerakkan, antara lain lewat kegiatan Jakarta Berbagi Bersih (JB Bersih).

"JB Bersih adalah bagian dari rangkaian program Jakarta Berbagi, yang bertujuan menghimpun seluruh potensi pemangku kepentingan DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas hidup di ibu kota," tegas Tatiek.

Diawali dengan kegiatan warga melakukan pembersihan dan penataan lingkungan, JB Bersih selanjutnya diisi dengan sosialisasi pengelolaan sampah, antara lain melalui produksi kompos. (henry)**

yang akan datang,” tukasnya.

Pada putaran kedua nanti, Joko memprediksi, perolehan suara Jokowi-Ahok akan semakin besar. Pasalnya masyarakat, yang kemarin tak memberikan suara atau memberikan suara ke cagub lain banyak yang belum tahu sepak terjang Jokowi-Ahok ketika memimpin Solo, Jawa Tengah dan Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

Sekarang, kata Joko, Jokowi-Ahok mempunyai kesempatan selama dua bulan memaparkan prestasi dirinya dan apa yang mereka lakukan untuk kesejahteraaan masyarakatnya.

Untuk itu ujar Joko, warga Jakarta harus menyambut dan mendukung kehadiran bang Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk menjadi pemimpin yang bersih, jujur dan transparan.” Insya allah Jokowi-Ahok menang menjadi gubernur dan tentunya menang di dalam hati rakyat pemilihnya,” tandas, Joko Tunggono berharap. (zul Azhari)

PEMBINA LSM Peduli Pejuang ( Joko Tunggono ) Bersama Cagub DKI Jakarta ( Jokowi )

Walikota Jakarta Utara Adakan Festival Pesisir 2012

JAKARTA- Pemda DKI Jakarta mengadakan Festival Pesisir 2012, di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Kehadiran 60 stand produk makanan dan kerajinan tangan di lokasi acara yang digelar 1315 Juli 2012.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, festival Pesisir ini diisi berbagai kegiatan seperti bazar ekonomi kreatif, lomba, pameran, dan kebudayaan pesisir. Fauzi berharap kegiatan ini lebih maju dari tahun ke tahun, sehingga destinasi wisata pesisir makin dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara. "Mudah-mudahan festival ini lebih baik dari tahun ke tahun," kata Fauzi

usai membuka Festival Pesisir di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Sabtu (14/7).

Festival ini ujar Fauzi, memiliki nilai strategis yang penting karena Jakarta Utara mempunyai potensi yang luar biasa.

Ada 12 kawasan jalur wisata di Jakarta Utara yang harus dirangkai dengan satu sama lain, sehingga menjadi satu rangkaian yang menarik di Jakarta Utara. "Mari kita jadikan potensi wisata ini menjadi keberkahan dan kesejahteraan yang mampu meningkatkan ekonomi warga," ujarnya.

Dikatakan Fauzi, Jakarta Utara telah menjadi saksi sejarah pertumbuhan kota Jakarta. Bahkan, dari Pelabuhan

Sunda Kelapa, Jakarta telah berubah menjadi kota modern seperti saat ini. "Mari kita lestarikan cagar budaya yang ada di Jakarta Utara, dan kita buat destinasi ini menjadi daya tarik turis untuk datang. Bangsa asing telah banyak mengunjungi Jakarta melalui pintu gerbang Sunda Kelapa ini," ucap Fauzi.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono mengatakan, festival ini telah rutin digelar setiap tahun sejak 2009 silam, dan pada tahun ini sudah yang keempat kalinya. "Tujuan festival ini untuk mempromosikan 12 jalur destinasi wisata pesisir di Jakarta Utara, dan juga untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara, serta meningkatkan perekonomian warga," ucap Bambang.

Bambang menyebutkan, festival ini mendapat respons yang positif tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari 21 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu juga diberikan hak cipta desain 12 jalur destinasi wisata pesisir, 4 motif batik wisata pesisir, dan desain ikon pitungan dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono. (Zul Azhari)

Indonesia Masih Butuh KPK

Tumpukan Sampah

Menambah Pendapatan Pajak, DKI Intensifkan Pajak Online JAKARTA - Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak, selain terus mengintensifkan penagihan dengan cara mendatangi langsung wajib pajak, Pemprov DKI juga terus mengintensifkan sistem pajak online. Saat ini sudah 800 objek pajak yang telah menerapkan sistem online, dan diharapkan pada 2013 jumlahnya bertambah menjadi 4.000 objek pajak.

Namun untuk menerapkan pajak online ini banyak ditemukan kendala di lapangan, karena sistem ini merupakan barang baru. Sehingga masih

harus adaptasi terutama menyangkut peralatan yang dimiliki para objek pajak.

Kepala Bidang Sistem Informasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Posman Sitorus mengatakan, target dari pajak online ini adalah pajak hiburan, restoran dan parkir. Ke depan ia berharap secara bertahap pada sektor pajak lain juga sudah bisa diterapkan.

"Karena ini barang baru, tentu penerapannya harus bertahap. Tidak mudah, karena banyak kendala teknis di lapangan. Misalnya adanya alat transaksi yang masih berbeda dan

model masih menggunakan yang lama. Kita juga perlu jaringan pada alat transaksi dan masih banyak kendala lainnya," ujar Posman, Selasa lalu.

Posman menyebut, untuk tahun 2012 ini, pajak online belum dapat diteruskan. Hal ini karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menyatakan proyek multiyears tidak boleh dilanjutkan dalam satu masa kepemimpinan kepala daerah. Karenanya, proyek pajak online ini akan dimulai lagi tahun 2013 mendatang, setelah adanya kepemimpinan gubernur baru. Sebelumnya

program penerapan pajak online sudah dirampungkan sejak tahun 2010-2011.

Dengan penerapan pajak online, pengawasan terhadap wajib pajak menjadi lebih terkontrol. Sebab setiap besaran pajak tidak akan tergantung pada kertas tagihan, melainkan langsung terlihat dan tercantum dalam layar monitor pajak yang sudah dikoneksi dengan jaringan yang dimiliki Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Artinya, data pajak yang akan dibayarkan sama, baik data yang ada di objek pajak maupun di Dinas Pelayanan Pajak DKI. (bjk/zul)

CMYK

JAKARTA - Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan Indonesia masih membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga adhoc karena lembaga penegak hukum permanen yang ada masih belum maksimal.

"Apa KPK perlu dibubarkan? Tidak, KPK masih dibutuhkan karena lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan belum maksimal," kata Wakil Jaksa Agung dalam acara seminar memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke52 di Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Darmono, KPK adalah lembaga adhoc yang keberadaannya tercipta berdasarkan kebutuhan.

Berbeda dengan lembaga permanen seperti kepolisian dan kejaksaan, lembaga ad hoc seperti KPK tidak ikut menentukan penyelenggaraan negara.

"Lembaga permanen, sebaliknya, merupakan lembaga yang ikut menentukan penyelenggaraan negara, yang jika tidak ada, penyelenggaraan negara akan terganggu," kata Darmono.

Dia juga mengatakan keberadaan KPK tidak diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 karena itu tak bisa disebut sebagai lembaga permanen.

"Keberadaan KPK, nantinya bisa dipertimbangkan, jika

lembaga permanen telah dibenahi, dimaksimalkan dan diperbaiki kinerjanya," kata Darmono.

Menurut dia, sebaiknya masyarakat memahami keberadaan penegak hukum dan penegakan hukum di tanah air.

Penegakan hukum dalam arti yang luas, katanya, harus berpedoman pada aturan. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berhubungan dengan semua pihak untuk menangani pelanggaran hukum yang terjadi.

Meski ada perbedaan pendapat mengenai kedudukan lembaga penegak hukum adhoc dan permanen, terutama ditin-

jau dari sistem peradilan pidana, menurut Darmono, perlakuan hukum yang tidak sama antara kedua lembaga bisa merusak tatanan hukum Indonesia.

"Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi di negara yang menganut hukum seperti Indonesia," katanya.

Seminar bertajuk "Eksistensi Lembaga Penegak Hukum Ad Hoc Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana" diharapkan dapat digunakan sebagai bahan agar dapat terjadi koordinasi sinergis antarlembaga penegak hukum baik yang bersifat ad hoc maupun yang permanen. (santo)**

CMYK

Jabar Time

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

4

ITB Bangun Kampus Baru Di Pantura:

Jelang Ramadhan Harga Telur Naik INDRAMAYU - Seperti sudah menjadi tradisi, kedatangan bulan suci ramadhan tak sekedar disambut hangat kalangan muslim.

Tapi para pedagang pun menyambut ramadhan dengan sukacita. Celakanya sukacita para pedagang ini sering membuat para ibu rumahtangga menjerit.

Sukacita itu bukan karena telah datang bulan penuh ramhat, tapi bagi pedagang bulan ramadhan dijadikan kesempatan untung mendulang keuntungan. Tak soal kaum ibu menjerit yang penting para pedagang mendapat nikmat.

Hasil pantuan PAB-Indonesia di sepanjang kawasan Pantura, terlihat sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai melejit.

Yang kelihatan paling cepat kenaikannya adalah telur.Di sejumlah pasar tradisional daerah Pantura Kabupaten Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal, terus naik akibat permintaan tinggi sedangkan pasokan telur tersebut terbatas.

Seorang pedagang telur di pasar Kanoman Kota Cirebon Munardi, Jumat, mengatakan, jelang bulan Ramadhan permintaan telur ayam ras meningkat sedangkan pasokan dari sejumlah peternak terbatas, sehingga dampaknya harga terlur terus mengalami kenaikan.

Harga telur ayam ras untuk eceran kini dijual sekitar Rp20 ribu per kilgram, sedangkan harga grosir Rp18 ribu per kilogram, padahal sebelumnya hanya dijual Rp16 ribu per kilogram, diperkirakan harga telur akan bertahan tinggi hingga kebaran nanti.

Menurut Munardi, harga telur ayam ras

di daerah Pantura Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Kuningan masih mengandalkan kiriman dari peternak peternak Jawa Tengah, jika pasokan terbatas harga langsung melonjak namun setelah normal biasanya harga telur tersebut kembali stabil.

Nuhidayah pedagang lain di pasar Jagasatru menuturkan, permintaan telur ayam jelang bulan Ramadhan meningkat dibandingkan sebelumnya, sehingga harga telur tersebut cukup tinggi, kini untuk eceran mencapai Rp20 ribu per kilogram, padahal sebelumnya hanya dijual Rp 16 ribu per kilogram.

Ia menjelaskan, harga telur ayam di daerah Pantura masih tergantung pasokan, jika kiriman terhambat harga langsung melonjak, kini kebutuhan telur ayam baik untuk konsumsi rumah tangga dan perajin olahan makanan meningkat, sehingga sering kekurangan barang.

Lusi salah seorang pemasok telur ayam ras di Cirebon mengaku, pasokan telur ayam ras normal seperti biasanya, namun menjelang bulan Ramadhan permintaan dari konsumen meningkat, sehingga dampaknya harga telur melambung tinggi, diperkirakan hingga lebaran.

Ia menambahkan, harga telur ayam ras masih sulit diperkirakan naik turunnya, meski pasokan lancar namun permintaan tinggi biasanya harga bergerak naik, kebutuhan telur ayam ras di Cirebon cukup tinggi selain untuk konsumsi rumah tangga, perajin kue kering dan roti mendominasi pesanan telur ayam tersebut. (deddy)**

Asda II Banten Siap Maju Pilkada Tangerang SERANG - Mantan penjabat Walikota Tangerang Selatan (2009-2010) yang kini menjabat Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Asda) II Provinsi Banten, Shaleh MT siap untuk maju sebagai bakal calon bupati pada Pilkada di Kabupaten Tangerang.

"Saya siap maju di Pilkada Kabupaten Tangerang sebagai bakal calon bupati. Mungkin besok saya akan mendaftar ke sejumlah partai politik," kata Saleh MT yang juga mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Banten tersebut di Serang.

Menurut Shaleh, dirinya merasa terpanggil untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon bupati di Kabupaten Tangerang karena ingin membangun wilayah Kabupaten Tangerang.

Ia mengaku prihatin dengan arah pembangunan di wilayah tersebut yang nyaris tak jelas dan cenderung lamban.

Padahal Kabupaten Tangerang yang memiliki 29 kecamatan itu, sangat berpotensi berkembang menyaingi wilayah Kota Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan.

"Setelah Tangerang Selatan terpisah dari Kabupaten Tangerang, arah pembangunan di Kabupaten Tangerang malah cenderung menjadi tidak jelas. Terutama di wilayah Tangerang bagian utara," kata Saleh MT. Shaleh mengatakan, ia mengaku serius dan tidak mainmain untuk 'turun gunung' ke Kabupaten Tangerang. Bahkan, ia mengaku sudah mengantongi restu dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Tangerang yang akan berlangsung sekitar Desember 2012 tersebut.

"Modal saya hanya pengalaman 30 tahun sebagai birokrat, mulai di pemerintahan pusat hingga daerah," kata Saleh.

Untuk itu, dirinya akan segera mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik untuk mendapatkan dukungan atau 'perahu' yang akan mendukung dan mengusungnya. Diantara sejumlah partai politik yang akan dijajakinya diantaranya PDI Perjuangan, Demokrat, PKNU, PPP dan PBB.

Saleh menambahkan, pembangunan di Kabupaten Tangerang tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah sendiri, tetapi harus mengarahkan pihak swasta untuk ikut dalam pembangunan tersebut sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut.

"Pembangunan paling utama yang harus menjadi perhatian di Kabupaten Tangerang adalah perbaikan infrastruktur, kemudian pendidikan dan kesehatan," katanya.

Menghadapi Pilkada di Kabupaten Tangerang yang diperkirakan berlangsung Desember 2012, sejumlah nama yang mulai muncul untuk maju pada pesta demokrasi di Kabupaten Tangerang tersebut diantranya anggota DPR RI asal Fraksi Partai Golkar Ahmad Zaki Iskandar, anggota DPD RI Ahmad Subadri yang diusung dari Partai Demokat, anggota DPRD Provinsi Banten Miftahudin yang diusung dari Partai Keadilan Sejahtera, dan anggota DPRD Provinsi Banten asal Fraksi Partai Golkar Aden Abdul Chalik.(nurjas)**

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan mendukung rencana pembangunan kampus baru ITB di kawasan Kotabaru Walini atau di KM-108 Tol Cipularang.

"Ada rencana pembangunan kampus baru ITB di Km108 Cipularang, tepatnya di kawasan Kotabaru Walini. Saya sebagai salah seorang Majelis Wali Amanah (MWA) ITB cukup apresiasi dan mendukung," kata Gubernur Heryawan di sela-sela pemakaman mantan Menhub Haryanto Dhanutirto di TPU Cikutra Kota Bandung, Rabu.

Gubernur yang otomatis menjadi WMA di ITB tersebut menyebutkan, ITB perlu terus dikembangkan dan rencana pembangunan itu sudah dibahas dengan para Wali Amanah lainnya, salah satunya almar-

hum Haryanto Dhanutirto.

"Saya salut dengan semangat almarhum, meski sudah sepuh namun sebagai wali amanah ia cukup aktif merealisasikan rencana itu. Kita bisa sinergiskan dengan rencana pengembangan Kotabaru di kawasan itu," kata Heryawan.

Ia menyebutkan, ITB memang telah bekerja sama dengan Pemprov Jabar terkait penggunaan lahan di kawasan Tanjungsari Sumedang yang sebelumnya digunakan untuk kampus Universitas Winaya Mukti (Unwim).

"Lahan baru untuk rencana pembangunan kampus ITB terbaru adalah di Walini itu, mungkin masih harus dibicarakan lagi, dan itu bagus karena bisa sinergi dengan konsep 'Kota Sains'," kata Heryawan menambahkan.(santo)**

Kampus ITB

Di Tangerang Konsumsi Air Minum Meningkat:

Per Liter Dipatok Rp.4,5 TANGERANG - Tingginya pertumbuhan penduduk di Tangerang membuat konsumsi air minum di daerah ini ikut meningkat. Kondisi ini disikapi oleh PT Aetra Air Tangerang, satu perusahaan pengolah air minum untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya.

Perusahaan yang pengoperasiannya diresmikan Wakil Presiden Boediono Rabu pekan lalu ini, direncanakan akan mengenakan tarif paling urah yakni hanya Rp4,5 per liter dengan kualitas air minum.

"Tarif Rp4,5 per liter jauh lebih murah dibandingkan dengan harga air minum dalam kemasan yang mencapai Rp2.000 per liter," kata Presiden Direktur PT Aetra Air Tangerang Abdulbar Mansoer di Tangerang, belum lama ini.

PT Aetra Air Tangerang beroperasi seiring dengan telah selesainya pembangunan Instalasi Pengolahan Air berkapasitas 900 liter/detik. Nantinya, proyek infrastruktur besar pertama di bidang penyediaan air bersih dengan investasi Rp520 miliar ini akan melayani lima kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten yakni Pasar Kemis, Sepatan, Cikupa, Balaraja, dan Jayanti.

Perusahaan air minum itu

merupakan proyek pertama yang menggunakan skema kemitraan pemerintah swasta.

Hadir pada peresmian ini Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Sekda Provinsi Banten Muhadi, Bupati Tangerang Ismet Iskandar, Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto, Principal Acuatico Group Rosan P. Roeslani.

"Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah serta bantuan semua pihak yang membantu terlaksananya pembangunan instalasi pengolahan air ini. Ke depan, kami akan terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih berkualitas dengan harga yang terjangkau," kata Abdulbar.

Abdulbar mengatakan, teknologi pengolahan air Aetra Tangerang akan menghasilkan air layak minum sesuai standar Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan WHO (World Health Organization).

Sistem jaringan pipa yang digunakan juga telah bersertifikat "food grade" sehingga aman untuk pendistribusian air layak minum. Sistem jaringan pipa berkualitas ini adalah yang pertama di Indonesia.

"Proyek ini juga mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target Millenium De-

velopment Goals (MDGs) 2015 dalam hal target cakupan penduduk yang mendapatkan layanan air bersih perpipaan," tutur Abdulbar.

Selesainya pembangunan IPA yang berlokasi di Kecamatan Sepatan, Tangerang, Banten ini sekaligus menjadi Proyek Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) pertama yang berhasil dilaksanakan dari 26 proyek pengolahan air yang ditawarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Indonesia Infrastructure Summit 2006.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh sukses pelaksanaan proyek KPS, sehingga dapat memacu pengembangan proyek KPS air minum yang lain untuk mendukung percepatan peningkatan cakupan pelayanan air minum di Indonesia.

Abdulbar juga mengatakan, penyediaan air bersih sendiri telah menjadi salah satu permasalahan besar mayoritas penduduk Tangerang, karena masyarakat terpaksa membeli air dari truk tanki pada saat musim kemarau tiba.

Sementara itu, jelas Abdulbar, penyediaan air bersih yang diproses dari sungai dan dialirkan langsung ke rumah-rumah, dapat mencegah terjadinya eksploitasi air tanah berlebi-

han yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan intrusi air laut ke dalam tanah.

"Kami telah beroperasi dan berproduksi sejak November 2011. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, peresmian ini akan menjadi momentum yang kuat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air bersih yang berkualitas," ujarnya.

PT Aetra Air Tangerang adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air minum perpipaan yang merupakan proyek KPS pertama yang berhasil diwujudkan di Indonesia.

Proyek ini dicanangkan setelah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare di wilayah Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang pada tahun 2005, akibat belum tersedianya sistem penyediaan air minum yang memadai.

Aetra menggunakan pipa distribusi kualitas terbaik dengan diameter 63-1000 milimeter dengan total panjang mencapai 700,7 km. Pipa distribusi ini terdiri atas jaringan pipa transmisi air baku 6,3 km, jaringan pipa utama air minum 34,4 km, serta jaringan pipa air minum sekunder 210 km dan tersier 450 km.(Karta)**

Wabup Minta: Koperasi harus Lebih Profesional BANDUNG - Sebagai soko guru perekonomian rakyat, keberadaan Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menciptakan satu koperasi yang baik, tentu dibutuhkan manajemen yang profesional. Untuk itu, seluruh pengurus koperasi di Jawa Barat harus mampu berfikir maju dan bisa membesarkan koperasi sebagai basis perekonomian.

Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H Dede Yusud. Wagub juga mengajak seluruh masyarakat dan gerakan koperasi untuk berfikir 'besar' dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki, bersatu dan amanah.

"Masyarakat harus berfikir besar, artinya potensi-potensi yang dimiliki dan ada di stakeholder koperasi kita satu padukan untuk hasil yang maksimal," kata Dede Yusuf di selasela Sunatan Massal HUT Koperasi ke-65 di Gedung Senbik

Kota Bandung, Kamis.

Adanya revitalisasi koperasi dan globalisasi, menurut Dede merupakan peluang bagi koperasi untuk berbenah dan memperbaiki diri. Koperasi harus bersatu padu untuk maju, bahu membahu membangun ekonomi dengan ber-cooperative.

Ia optimis bila seluruh insan Koperasi berfikiran besar, koperasi di Jawa Barat akan besar bila bersatu padu dan dikelola secara amanah.

Dede mengatakan koperasi akan menjudi elemen jalan keluar dari semua permasalahan yang dihadapi bangsa ini.

"Hal itu dibuktikan di negara-negara maju seperti Korea, Jepang bahkan Amerika Serikat, Koperasi menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ekonomi," katanya.

Menurutnya, dari 24.000 koperasi yang ada di Jawa Barat hanya 50 persen yang aktif, sisanya ada aktivitas namun turun naik. Untuk itu, pembi-

naan terhadap koperasi harus terus dilakukan oleh pemerintah dari sisi kelembagaan, perkuatan permodalan dan pemasaran.

"Sedangkan kunci utama keberhasilan koperasi terletak pengurus yang amanah, partisipasi aktif anggota. Tambah satu lagi yakni berjejaring antar koperasi dalam rangka memperkuat pelaku UMKM yang ada dalam koperasi," katanya.

Sementara itu Kepala Balai Latihan Koperasi Dinas UMKM dan Koperasi Jabar, Yaya Sunarya mengatakan pada acara syukuran Hari Koperasi ke65 tingkat Jabar, dilaksanakan sunatan massal bagi 55 anak dari keluarga yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bandung serta Kota Cimahi.

Sebelumnya, dilakukan Ziarah ke Makam Niti Soemantri (tokoh Koperasi Jawa Barat) sebagai rangkaian dari peringatan Hari Koperasi ke-65 tingkat Jawa Barat.

Dede Yusuf "Puncak peringatan Harkop ke-65 tingkat Jawa Barat akan dilaksanakan pada 16 Juli 2012 di Kabupaten Indramayu. Disana pula akan dilaksanakan 'Gelar Produk Koperasi yang diikuti 100 koperasi dan UMKM," kata Yaya Sunarya yang juga panitia Harkop ke-65 tingkat Jabar itu.(euis)**

Kinerja SKPD Buruk: Gubernur Harus Beri Sanksi SERANG - DPRD Banten meminta kepada Gubernur Banten bersikap tegas dengan memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkinerja buruk dalam menyampaikan laporan keuangan seperti pada Tahun Anggaran 2011.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Jayeng Rana di Serang, Senin mengatakan, DPRD berkeinginan Pemprov Banten tahun depan bisa meraih opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan daerahnya.

Untuk itu, dia sudah meminta kepada Gubernur Banten dan Sekda Provinsi Banten selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Banten agar menindak tegas bagi kepala SKPD yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan secara baik dan benar.

"Karena dengan tetap mem-

peroleh opini WDP, menunjukan selama ini masih ada SKPD yang kinerjanya buruk. Namun jika Pemprov Banten mendapat opini WTP, berarti SKPD sudah bekerja baik," kata Jayeng Rana.

Jayeng mengatakan, selaku koordinator Pansus RPJMD akan terus berupaya agar tahun depan, Banten mendapatkan opini WTP tidak kalah dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.

Karena itu, kata dia, pihakn-

ya belum berani mengesahkan Pansus Raperda RPJMD, karena jika pansus disahkan dengan biaya besar akan sia-sia, jika tidak ada komitmen yang kuat dari masing-masing kepala SKPD untuk meraih opini WTP tersebut.

"Masa provinsi sebagai induknya kalah dengan anakanaknya. Tentunya kita merasa malu kalau anak-anak-anak meraih WTP, tapi induknya WDP," kata Jayeng Rana didampingi Wakil Ketua DPRD

CMYK

Banten Eli Mulyadi, Ei Nurul Chotimah serta anggota DPRD Banten Taufiqurrohman dan Ridwansyah.

Menurut Jayeng, ada lima SKPD di Banten yang kerap menjadi langganan temuan BPK RI. Karena itu, ke depan kelima SKPD itu diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, segera melaksanakan pembenahan laporan keuangan.

"Kalau kepala SKPD itu tidak sanggup kita akan usulkan penco-

potan dari jabatannya," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Eli Mulyadi menambahkan, saat ini DPRD Banten membahas empat raperda yakni Raperda KIP, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang SOTK dan RPJMD. Keempat raperda tersebut merupakan raperda inisiatif DPRD dan juga membahas dua raperda usulan eksekutif, yakni Raperda LHP dan Raperda APBD Perubahan. (Darwin)**

CMYK

1a Alamat Redaksi: Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0811-7009087

Proyek Penahan Ombak Teluk Mata Ikan

Libatkan Petinggi Pemprov Kepri BATAM - Proyek penahan ombak di Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sarat berbau permainan.

Diduga kuat, oknum petinggi di Pemerintah Provinsi Kepri, ikut terlibat dalam proyek senilai Rp4,3 miliar tersebut.

Kecenderungan adanya oknum pejabat tinggi di Pemprov Kepri, membuat penegak hukum 'ciut' mengusutnya. Dari bocoran di lapangan, proyek penahan ombak di Teluk Mata Ikan hanya sebuah contoh karena umumnya proyek pusat di Kota Batam rawan korupsi dan mark up.

Khusus penahan ombak Teluk Mata Ikan, menurut Ir Zulkarnain, pemerhati konstruksi di Kepri, dari fisik yang ada, proyek tersebut sudah salah sejak perencanaan. Dikatakan, sejatinya proyek penahan ombak hanya berupa batu miring yang tidak diplester.

Cukup dari susunan batu seh-

ingga air bisa merembes. "Ini malah diplester rata, karena ombak ditahan secara menyeluruh, maka lama kelamaan penahan ombak itu hancur, seperti yang terjadi sekarang," katanya.

Zulkarnaen menyebutkan, selain salah dalam perencanaan, konstruksi dan material batu miring itu juga kemungkinan besar tidak sesuai dengan spek. "Permasalahannya sekarang, berani atau tidak Kejari atau Kejati mengusut kasus itu.

Saya dengar, ada oknum petinggi di Kepri berada di balik proyek itu," bebernya.

Menurut Zulkarnaen, beberapa proyek pusat, khususnya yang berada di bawah kendali Kementerian PU, c/q Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kota Batam, dikuasai para oknum pejabat Kota Batam dan Provinsi Kepri. Ada kecenderungan, para oknum pejabat merasa lebih 'aman' jika menangani proyek dari pusat. "Saya

dengar, selain dikuasai oknum pejabat eksekutif, proyek pusat itu juga banyak dikuasai oknum legislatif. Kita heran juga, apa rekan pers tidak melihat ke arah itu," katanya.

Tris Raditian, Kasatker SDA Sekupang, belum memberi keterangan terkait proyek bermasalah itu. Beberapa staf di kantor itu menyebutkan, Tris jarang berada di kantor karena turun ke lapangan.

Sebelumnya diberitakan, keinginan warga Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), untuk terbebas dari serangan banjir akibat hantaman ombak, tampaknya belum bisa kenyataan. Meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp4.294.127.514 untuk pembangunan batu miring penahan ombak, namun proyek tersebut terkesan gagal karena sudah hancur dihantam ombak.

Selama ini, air laut kerap

menggenangi kampung itu, lantaran bibir pantai yang tidak memiliki penahan air. Sebenarnya, warga setempat telah berupaya membuat penahan ombak secara manual. Tapi, tidak pernah bisa bertahan karena derasnya hantaman ombak, pada saat air laut pasang naik/ meluap.

Untuk menanggulanginya, pemerintah pusat melalui Kementerian PU, c/q Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, menggelontorkan anggaran, untuk membangun batu miring sepanjang 800 meter. Dan anggarannya diambil dari APBN tahun 2011, sebesar Rp.4.294 miliar.

Diduga kuat proyek anggran pusat (APBN) yang menelan dana milyaran rupiah ini tahap pengerjaanya tidak sesuai dengan spek maupun besteknya,karena kondisi batu miring yang sudah dikerjakan ternyata Bersambung ke Hal 7a

Proses Hukum Limbah B3 Dam Tembesi tak Jelas BATAM - Proses hukum kasus penumpukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di areal Dam Tembesi tidak jelas. Sejak awal, masyarakat sudah meragukan keseriusan dan keberanian instani terkait, termasuk Bapedalda Kota Batam untuk mengusut kasus yang menjerat Jefri Simanjutak, Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Indikasi ketidakseriusan Bapedalda menuntaskan kasus tersebut sudah terlihat dari sikap Dendi Purnomo, Kabapedalda, yang kurang transparan terhadap media. Bahkan masyarakat semakin waswas ketika Bapedalda memindahkan limbah B3 seberat 92 ton itu. Ketika itu, Dendi mengatakan tetap akan melanjutkan proses hukum, meskipun limbah sudah dipindah.

Sebelumnya, Dendi Purnomo menyatakan pihaknya tengah melengkapi sejumlah kekurangan alat bukti terkait kasus limbah B3 Tembesi sebagai upaya agar dapat diserahkan ke tingkat Kejaksaan. Dalam rangka melengkapi alat-alat bukti, kata Dendi, pihaknya telah menugaskan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengumpulkan bukti-bukti lain. Namun Dendi enggan menyebutkan bukti-bukti lain yang masih diperlukan tersebut. Dendi menjelaskan, pihaknya telah melakukan clean up (pembersihan) dan menitipkan di KPLI dan gudang limbah di kawasan Sekupang.

Upaya clean up limbah B3 di Dam Tembesi sempat menda Bersambung ke Hal 7a

TPA Sampah Sumber Petaka Gaji Guru Honor di Batam Bakal Naik Rp52 Ribu di Teluk Lengung BATAM - Setelah lama dikhawatirkan, imbas limbah dari Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah di Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepri, akhirnya dirasakan masyarakat Teluk Lengung. Warga yang umumnya mengandalkan hidup sebagai nelayan itu, mengeluh karena banyak ikan yang mati akibat tercemar limbah TPA. Dari pantauan PAB Indonesia di lapangan, imbas limbah yang diduga beracun dan berbahaya (B3) tersebut kian melebar sehingga warga semakin waswas. Sekitar 60 Kepala Keluarga penghuni kampung tua Teluk Lengung terancam mata pencaharian dan kesehatannya. Pasalnya, limbah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur sudah meracuni air di daerah tersebut dan mengakibatkan warga mengalami gatal-gatal serta ikan di laut mati

Bersambung ke Hal 7a

BATAM - Kesejahteraan guru honor di Kota Batam belum terangkat secara signifikan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam sendiri hanya mengajukan penambahan alokasi anggaran untuk pembayaran honor guru sebesar Rp52 ribu per bulan.

Ajuan tersebut tertuang dalam APBD Perubahan 2012.

Pengajuan penambahan honor guru itu diungkapkan Muslim Bidin, Kepala Disdik Kota Batam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Komisi IV DPRD Kota Batam, beberapa hari lalu.

Muslim mengatakan pihaknya mengajukan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan sebesar Rp5,982

miliar. Dari usulan anggaran tersebut, paling besar dialokasikan untuk pembayaran honor guru sebesar Rp3,579 miliar. Dikatakan Muslim, penambahan itu diperlukan untuk meningkatkan honor guru dari Rp850 ribu menjadi Rp902 ribu per bulan. "Artinya, jika usulan penambahan itu nantinya disetujui DPRD Kota Batam maka dapat dipastikan gaji guru honor di kota ini akan naik sebesar Rp52 ribu," katanya.

Muslim mengatakan, penambahan anggaran tersebut juga diperlukan karena terjadi peningkatan jumlah guru honor yang tercatat di Disdik Batam Bersambung ke Hal 7a

SURAT KABAR UMUM

Inf Nusantara

Baca Mingguan Tertua di Kepri

CMYK

M E M B U K A C A K R AWA L A A N A K B A N G S A

CMYK

Batam

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

2a

Cemari Lingkungan

Warga Sengkuang Minta PT Aker Solutions Ditutup BATAM - Warga Tanjungsengkuang, Kecamatan Batuampar, Kota Batam meminta Walikota Batam menutup operasional PT Aker Solution. Perusahaan yang mendapat rapor merah dalam pengelolaan limbah itu dituding telah mencemari lingkungan sehingga sangat merugikan masyarakat.

Tuntutan warga tersebut telah dilaporkan kepada Walikota Batam Drs. Ahmad Dahlan melalui Kepala Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedalda) Kota Batam Ir Dendi Purnomo. Warga mengeluhkan, jika hujan turun, genangan air parit dan genangan air di kawasan permukiman langsung berwarna kehitaman, bahkan ribuan ikan lele yang diternak warga, keracunan dan mati.

Dendi membenarkan pengaduan warga Sengkuang tersebut. Atas dasar pengaduan itu, lanjut Dendi, Bapedal Batam melakukan sejumlah tindakan untuk menyelidikinya dan yang terakhir mengambil sampel air dari sekitar lokasi perusahaan dan permukiman warga. Memang, katanya, Bapedal mengetahui bahwa PT Aker Solutions sudah melakukan pemeriksaan limbahnya melalui Sucofindo dan hasil pemeriksaannya tergolong baik, namun pemeriksaan itu dilakukan PT Aker Solutions secara sepihak tanpa pernah melibatkan Bapedal sebagai saksi dari proses pengujian tersebut. Karena itu, dengan adanya pengaduan warga dan proses pengujian sepihak yang dilakukan PT Aker Solutions, maka Bapedal melakukan proses pengujian limbah sendiri.

Dendi menyebutkan, Bapedal melakukan uji laboratorium di tiga institusi yang berbeda, namun tidak bersedia mengungkapkan nama-nama institusinya guna menjamin independensi hasil pengujian.

Dan dikatakannya, sampel limbah cair yang diambil dari empat titik lokasi di dalam perusahaan, uji laboratorium memastikan zat tersebut berbeda dengan zat yang telah mencemari lingkungan warga. "Artinya, PT Aker bukan pihak yang bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan yang dialami warga," sambungnya. Karena itu, Meski begitu, Bapedal akan terus menyelidiki darimana sebenarnya sumber zat limbah yang telah mencemari kawasan Tanjung Sengkuang tersebut.

Namun demikian, Dendi mengakui bahwa PT Aker Solutions merupakan salah satu perusahaan di Batam yang mendapat 'rapor merah' dalam pengelolaan limbah oleh Kementerian Lingkungan Hidup di hasil Proper LH 2011. Saat Kementerian melakukan survei, PT Aker Solutions belum memiliki tempat penampungan sementara (TPS) limbah sehingga perusahaan itu mendapat penilaian paling negatif tersebut.

Sebelum Bapedal melakukan uji limbah, manajemen PT Aker Solutions sendiri secara resmi sudah membantah berada di balik pencemaran air di kawasan Tanjung Sengkuang.

Perusahaan itu bahkan mengklaim telah melakukan uji laboratorium terhadap saluran buangan perusahaan dan hasilnya ternyata tidak ditemukan kontaminasi zat berbahaya.

Pasca penelitian di laboratorium, Bapedal Kota Batam menyimpulkan bahwa limbah cair yang dihasilkan PT Aker Solutions tidak identik dengan limbah yang mencemari lingkungan warga sekitar. Dendi mengungkapkan pihaknya sudah menyelesaikan uji laboratorium selama dua pekan terhadap limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi PT Aker Solutions dimana uji laboratorium tersebut dilakukan karena adanya pengaduan warga yang bermukim di sekitar lokasi perusahaan tersebut sekitar tiga bulan lalu. "Hasilnya, limbah cair PT Aker bukan zat yang sama yang mencemari lingkungan warga," ujarnya belum lama ini.

General Manager PT Aker Solutions, Mike Lussier, mengatakan, tudingan yang dialamatkan ke perusahaannya sangat tidak berdasar, apalagi dalam ujilab yang dilakukan PT Surveyor Indonesia sebagai lembaga independent yang sudah mengantongi lisensi dari Lloyds Register, air buangan PT Aker Solutions dinyatakan aman dan uji kualitas air itu sendiri dilakukan secara rutin setiap bulan.

"Hasil investigasi secara meyakinkan dan saya dengan ini menyatakan bahwa kita (PT Aker Solutions.red) bukanlah sumber dari dugaan kontaminasi kolam ikan yang dituduhkan sebelumnya. Pusat manufaktur Batam ini juga telah melakukan pengetesan air buangan setiap bulannya yang hasilnya me-

menuhi standar baku seperti yang dipersyaratkan otoritas di Batam. Selain hasil tes terakhir yang dilakukan juga ditunjukkan dengan hasil yang konsisten selama satu tahun belakangan ini," katanya.

Menurut Mike, pihaknya selama ini sangat memperhatikan persoalan kesehatan dan juga masalah kelestarian lingkungan hidup di sekitar perusahaan. Bahkan tercatat dalam kurun waktu lima juta jam kerja atau setara delapan tahun, perusahaan ini tidak pernah mengalami persoalan. Hal itu juga yang membuat PT Aker Solution pernah menerima tiga kali penghargaan lingkungan hidup dari pemerintah Kota Batam selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2008, 2009 dan 2010. "Selama ini kita sangat fokus terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) sebagai nilai dasar Aker Solutions. Kita berbangga diri karena telah mencatat lima juta jam kerja tanpa kecelakaan yang menyebabkan kehilangan hari kerja," tuturnya.

Selain itu, dalam sanggahannya, Mike juga membantah tuduhan telah mengirimkan surat ancaman kepada Muchtar Thalib (43), salah seorang peternak Lele di kawasan Tanjung Sengkuang sebagaimana yang diberitakan beberapa waktu lalu. Bahkan seorang karyawan yang namanya dicatut dalam surat ancaman itu telah membuat laporan ke Kepolisian. "Baik perusahaan maupun karyawan tidak pernah mengirim surat ancaman itu.

Karyawan yang namanya diduga tertulis dalam surat kaleng tersebut telah melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

Dari data yang dihimpun, PT Aker Solutions memproduksi Surface Wellheads untuk industry minyak dan gas di Batam. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1992.

Perusahaan ini memiliki tenaga kerja sekitar 415 di Batam yang hampir 98 persen adalah orang Indonesia. Namun dalam program penilaian peringkat (Proper) periode 2010-2011 oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dirilis KLH per 30 November 2011 PT Aker Solution termasuk salah satu dari perusahaan yang mendapat rapor merah dalam pengelolaan lingkungan.(yope)**

Program Pendulum Nusantara

Ajakan Wamen Disikapi Ragu-Ragu oleh INSA BATAM - Program Pendulum Nusantara yang diwacanakan Wakil Menteri Perhubungan RI Bambang Susanto, disikapi secara ragu-ragu oleh Indonesian National Shipowner Association (INSA). Selain berpotensi mengurangi jadwal kapal, program tersebut juga masih dianggap sebatas wacana.

Program Pendulum Nusantara dikemukakan oleh Bambang Susanto pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA di Hotel Harmoni One, Kota Batam Provinsi Kepri, beberapa hari lalu. Bambang mengajak anggota INSA agar mendukung rencana pemerintah untuk mengoperasikan transportasi logistik terpadu dalam program pendulum nusantara.

Dijelaskan, dalam kebijakan Pendulum Nusantara bahwa transportasi domestik barang melalui laut akan dilakukan secara terpadu dengan cara kapal-kapal

kontainer (mother vessel) singgah secara beruntun di lima pelabuhan yakni Belawan (Sumut), Batuampar (Kepri), Tanjungpriok (DKI Jakarta) , Soekarno Hatta (Banten) dan Sorong (Papua). "Dengan beroperasinya Pendulum Nusantara, maka pergerakan logistik dalam negeri akan dapat dipantau lebih maksimal serta bisa memangkas birokrasi manifes pelayaran niaga domestik," katanya.

Sayangnya, program Kemenhub tersebut ditanggapi dingin oleh INSA. Carmelita Hartato. Ketua Umum INSA, mengaku belum bersedia mendukung penuh program pemerintah.

"Pengusaha kapal belum menenutkan sikap atas rencana pemerintah tersebut. "Antara iya dan tidak," katanya.

Menurut Carmelita, INSA masih perlu mengkaji rencana kebijakan tersebut. Penyebabnya, selain masih sebatas wacana ke-

menterian Perhubungan, program tersebut juga belum pasti memberikan kontribusi positif bagi wadahnya. "Pemerintah perlu menyadari bahwa setiap daerah yang menjadi jalur Pendulum Nusantara memiliki karakteristik logistik yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi beban operasional transportasi laut," ujarnya.

Lebih jauh disebutkan, pelayaran Pendulum Nusantara membutuhkan kapal yang mampu memuat sedikitnya 300 Teus kontener. Kondisi tersebut, kata dia sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan dimana pelabuhan yang ada belum menampung jumlah itu. Ia khawatir, dengan Pendulum Nusantara justru menimbulkan hambatan dan kesulitan bagi pelaku bisnis logistik dan transporter sehingga bisa memicu berkurangnya jadwal kapal.

(Jhonner)**

Implementasi e-KTP di Batam Terancam Molor BATAM – Implementasi pembuatan KTP secara digital (e-KTP) di Kota Batam yang ditarget rampung pada Oktober 2012 mendatang terancam molor dari jadwal akibat kurangnya mesin pendata yang dikirim Kementerian Dalam Negeri.

Sadri Khairuddin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mengungkapkan proses rekam data penduduk dalam implementasi e-KTP di Kota Batam yang ditarget rampung pada Oktober 2012 mendatang terancam molor dari jadwal akibat kekurangan alat penunjang teknis. Batam, katanya, masih membutuhkan tujuh alat e-KTP lagi untuk memenuhi target penyelesaian. "Dibutuhkan tujuh lagi alat E-KTP supaya proses rekam data penduduk bisa selesai sesuai jadwal,� ujarnya baru-baru ini.

Sadri menjelaskan, rekam data dilakukan sejauh ini hanya menggunakan 24 alat yang dioperasikan di 12 kecamatan di Batam, padahal penduduk yang belum terdata masih sekitar 600 ribu jiwa lagi. Akibatknya, Disdukcapil Batam mengkhawatirkan penyelesaian proses rekam data penduduk dapat molor dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya, yakni pada Oktober 2012 mendatang.

Karena itu, lanjut Sadri, pihak sudah meminta pengiriman alat dari daerah lain di Provinsi Kepri yang sudah selesai melakukan rekam data penduduknya.

Kiriman alat tersebut berasal dari Kota Tanjungpinang sebanyak empat unit dan sudah dioperasikan dan tiga alat lainnya dari Kabupaten Bintan yang baru tiba belum lama ini. Dalam waktu dekat Batam juga akan menerima enam alat lagi dari Bintan guna mempercepat proses rekam data penduduk agar selesai sesuai jadwal.

Disamping untuk melengkapi kebutuhan proses rekam data penduduk, penambahan alat itu juga dilakukan guna mengantisipasi alat yang rusak. "Dengan tambahan alat e-KTP, kita bisa memproses sekitar 700 penduduk per hari,"

kata Sadri. Selain itu, untuk mencapai target waktu, lanjutnya lagi, petugas pendata juga telah diinstruksikan bekerja selama 10 jam per hari.

Kurangnya jumlah alat teknis tersebut beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keluhan yang luas dari masyarakat yang mengurus e-KTP di kecamatan. Di Kecamatan Seibeduk misalnya, banyak warga yang kesal karena tak dapat nomor antrian, padahal warga sangat antusias dalam pembuatan e-KTP tersebut sehingga antrian terus membludak.

Informasi yang dihimpun, kemampuan alat perekam data yang digunakan dalam pembuatan e-KTP hanya mampu untuk 500 orang. Saat fase tersebut tercapai, maka alat perekam akan mengalami gangguan, terkadang macet bahkan tak dapat dioperasikan. Sehingga, pembuatan nomor antrian pun terjadi guna mengantisipasi masalah tersebut. "Mungkin kemampuan alatnya hanya dapat merekam 500 per hari. Kalau dipaksakan alatnya jadi error dan butuh restart," kata seorang petugas di Kecamatan Seibeduk.

Hal senada juga disampaikan Kasi

Pelayanan Kecamatan Seibeduk, Saleh.

Dia menyebutkan kendalanya ada pada alat yang tak mampu melakukan perekaman segaligus. Kemampuan alat perekam data terbatas, jika sudah mencapai hampir 500 maka alat perekam semakin lambat. "Kita bukan tak mau layani sekaligus, alatnya yang tak mampu makanya dibuat nomor antrian. Dan saat ini untuk Kecamatan Seibeduk sudah ada tiga mesin perekam," terangnya.

Camat Batuaji, Rinaldi M Pane juga mengatakan hal yang sama. Kendala yang terjadi dalam pembuatan e-KTP ada pada mesin perekam. Sementara operator yang disiapkan oleh pihak kecamatan sudah bekerja maksimal, bahkan ditambah sampai 12 orang. "Operator sudah 12 orang dan siap bekerja maksimal, mesin perekam datanya yang sering lelet," katanya.

Oleh karena itu, warga yang melakukan antrian dan tak sempat mendapatkan nomor antrian diharapkannya jangan kecewa terhadap operator maupun pihak kecamatan yang melakukan pelayanan, karena memang mesin perekamnya yang bermasalah dan lelet. (yope)**

Kapal Pengangkut Semen Bosowa Tenggelam di Laut Batam BATAM – Kapal Motor (KM) Indra Jaya 188 yang mengangkut 6.100 sak Semen Bosowa tenggelam akibat cuaca buruk di Selat Tungkil, Perairan Pulau Abang pada Minggu (8/7/2012) lalu sekitar pukul 9.30 WIB pagi.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut Batam, Kolonel Laut Nurhidayat mengatakan kapal yang membawa tujuh Anak Buah Kapal (ABK) tersebut bertolak dari Pelabuhan CPO, Kabil dengan tujuan Pelabuhan Talang Duku, Jambi. Selain membawa ribuan sak semen, lanjut Nurhidayat, kapal tersebut juga diketahui membawa 90 tangki minyak sayur yang terbuat dari plastik dan besi

CMYK

dalam keadaan kosong.

Setelah melakukan pencarian, Patroli Keamanan Laut Pos Angkatan Laut di Pulau Abang dengan dibantu para nelayan berhasil menyelamatkan tiga ABK yang diketemukan terapung selama dua jam dan kemudian dievakuasi ke Pos AL Pulau Abang sekitar pukul 11.30 WIB di hari kejadian.

Proses pencarian korban kapal tenggelam sering mengalami hambatan akibat derasnya arus rencana itu dibatalkan. Namun akhirnya, Robin Wil Sirait (27), salah satu ABK KM Indra Jaya 188 berhasil ditemukan tim SAR dari Lanal Batam di perairan

Pulau Abang, Galang tak jauh dari posisi tenggelamnya kapal dalam proses pencarian dua hari setelah kejadian. Ketika ditemukan, jazad korban dalam keadaan posisi tertelungkup dan mengambang di atas permukaan laut. Dimana kondisinya masih utuh dan berpakaian lengkap seperti yang dikenakan saat tenggelamnya kapal.

Dalam proses pencarian, Tim SAR membawa serta para keluarga korban untuk mempermudah mengenali korban. Tim SAR sendiri mengerahkan 3 kapal dari Patkor Kamla, satu KRI dari Guskamla, satu kapal dari Basarnas dan satu kapal dari

Dit Polair.

Proses pencarian korban di hari keempat menemukan hasil, jazad Zulkifli Saragih (38), ABK kapal ditemukan sekitar lima mil dari titik lokasi kapal tenggelam di Perairan Pulau Abang, Galang, Rabu (11/7/2012) sekitar pukul 10.30 WIB. Korban ditemukan mengambang di permukaan laut dengan posisi tertelungkup sekitar lima mil dari titik tenggelamnya kapal. Sama seperti jazad Robin, ketika ditemukan, jazad Zulkifli masih mengenakan pakaian yang dikenakannya sebelum peristiwa naas itu. Kondisi jazad sendiri juga masih utuh. (yope)**

CMYK

Tanjungpinang & Bintan

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

3a

PT BMS Dituntut Rp5 M

Kampung Bugis - Sei Ladi Plus FPI Nyaris Bentrok

Ratusan Ton Limbah PLN Gegerkan Tanjungpinang TANJUNGPINANG - Tanjungpinang yang belum berapa lama mendapatkan piala Adipura, kini tersandung limbah kembali. Ratusan ton limbah mesin PLN Cabang Tanjungpinang diamankan Polres Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Payung KM 6, Selasa (10/7/ 2012).

Renacananya, limbah yang berupa oli berkas tersebut akan dibawa ke Pekanbaru menggunkan kapal barang Sulai Maju, tanpa memiliki kelengkapan dokumen yang sah. Limbah dikemas dalam 240 drum seberat 100 ton lalu diangkut lori menuju pelabuhan Sri Payung KM 6.

Humas PLN Cabang Tanjungpinang Nasri, ketika dikon-

fimasi menyikapi tentang pengangkutan limbah oli bekas yang diamankan Polisi, mengaku belum mengetahui secara

pasti hal tersebut. Dikatakan, pengangkutan limbah oli bekas milik PLN tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan

izin yang berlaku dari pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH), termasuk izin pelelangan pengakutan limbah oli bekas tersebut ke Pekanbaru.

Diterangkan, masalah penjualan oli bekas tersebut, tidak saja dilakukan oleh PLN cabang Tanjungpinang, melainkan dilakukan juga oleh sejumlah cabang PLN di daerah lainnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Saya sendiri belum mengetahui apa penyebabnya.

Bisa jadi, lori yang mengangkut oli tersebut tidak memiliki kelengkapan surat mengendara, atau tidak bisa menunjukkan bukti dokumen lain saat pengangkutan," sebutnya. (Saut M)

Jaksa Tutupi Penahanan Mantan Bendahara Disnakersos TANJUNGPINANG - Berita penahanan Saparman, mantan Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Tanjungpinang, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang masih misterius.

Pihak Kejari justru terkesan merahasiakan penahanan tersebut.

Sikap tertutup pihak kejaksaan, menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Kejaksaan dianggap punya target khusus dalam kasus itu sehingga berupaya merahasiakan penahanan Saparman.

Seperti pengakuan Maruhum Tambunan SH, Kasi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang, yang berusaha mengelak dengan mengatakan tidak tahu. Maruhum mengaku sedang berada di luar kantor. "Setahu saya tidak ada penahanan tersangka korupsi hari ini," akunya.

Ironinya, tidak berselang lama, Maruhum malah membenarkan penahanan Saparman, namun dirinya mengetahui secara mendadak. Maruhum juga berkilah, tidak mungkin membeberkan penahanan karena

sudah disampaikan kepada salah seorang wartawan.

Sumber lain di Kejari Tanjungpinang menyebutkan penahanan Saparman mengacu kepada dua alat bukti. Saparman disangkakan melakukan korupsi pajak sebesar Rp217 juta dari sejumlah kegiatan bersumber dari APBD 2009. Berdasarkan hasil audit BPK, total kerugian negara senilai Rp217.

"Itu dilakukan saat tersangka menjabat sebagai bendahara," ujar sumber tidak resmi itu.

Pasca penahanan Saparman, jaksa membidik tersangka

Berkas Perkara KPR di Bank Riau Menggelinding ke Batam TANJUNGPINANG Berkas perkara kasus korupsi penggelembungan kredit kepemilikan rumah di Bank Riau Kepri Cabang Batam senilai Rp1,2 miliar digelindingkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Pelimpahan ke Kejari Batam karena wilayah kejadian (locus delikti) perkara berada di wilayah hukum Kejari Batam.

Hl itu dibenarkan Kasi Penyidik Pidsus Kejati, Andi Faisal. DIkatakan, pihaknya telah limpahkan (tahap II) berkas perkaran dugaan korupsi KPR. Pelimpahan juga diikuti dengan penyerahan kedua tersangkanya, yakni Khaharuddin Menteng dan Subowo. "Dengan pelimpahan tahap II berkas perkara tersebut, kewenangan se-

lanjutnya berada di tangan JPU di Kejari Batam. Seterusnya, JPU melimpahkan kembali perkara itu ke Pengadililan Negeri (PN) Tipikor di Tanjungpinang untuk disidangkan," sebutnya.

Langkah selanjutnya kata Andi, Kejati Kepri akan mengeluarkan surat daftar pencegahan terhadap Fk, debitur Bank Riau Kepri Cabang Batam yang telah ditetapkan sebagai tersangka, karena dinilai ikut terlibat di dalamnya. Sayangnya, yang bersangkutan tidak tahu lagi keberadaannya.

Empat Pengacara Menghadapi persidangan, kedua tersangka yakni Khaharuddin Menteng dan Subowo menyiapkan 4 orang Pengacara (Advokad), yakni Bas-

tari Majid SH, Abdul Aziz Solihin SH MH, Said Azhari SH, Sri Ernawati SH. Sri Ernawati, satu dari empat pengacara kedua tersangka membenarkan atas pelimpahan tahap II kliennya dari Kejati Kepri ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Batam. "Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan di Kantor Kejati Kepri," ujar Sri Ernawati.

Kejati juga melakukan penyitaan terhadap aset jaminan kredit berupa satu unit rumah yang ada di di Jalan Bunga Raya blok D Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam. Selain itu pihaknya juga melakukan pemblokiran terhadap sertifikat rumah yang tersimpan di Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Batam. (Saut M)

lain. Diyakini, Saparman tidak bermain tunggal, namun ada oknum lain. Siapakah itu? Masih dalam pengusutan jaksa.

Saparman ditahan untuk mengungkap tindakannya yang melakukan pemotongan PPn dan PPh dari sejumlah kegiatan Dinsosnaker Pemko Tanjungpinang tahun 2009 lalu.

Tindak itu dinilai melanggar pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 8 jo pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. (Saut M)

TANJUNGPINANG - Tidak seperti demo Front Pembema Islam (FPI) biasanya. Di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), demo FPI yang digandeng warga Sei Ladi, mendapat perlawanan dari massa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) warga Kampung Bugis, Senin (16/7/ 2012). Perang terbuka antar kelompok pun, nyaris pecah di lingkungan galangan kapal PT Bintan Marina Shipyard (BMS).

Kedua kelompok berbeda pendapat tentang keberadaan galangan kapal milik Hengky Suryawan tersebut. Kelompok Sei Ladi ditambah FPI menuntut perusahaan untuk mencairkan dana kompensasi sebesar Rp5 miliar. Namun, tuntutan itu langsung dimentahkan kelompok Kampung Bugis, yang secara terang-terangan membela persuahaan. Warga Kampung Bugis mengaku selama ini perusahaan telah memberi kontribusi bagi warga setempat.

Warga Kampung Bugis juga merasa aneh terhadap tuntutan demonstran. Alasannya, lokasi PT BMS justru berada di Kampung Bugis sehingga tidak ada alasan warga Sei Ladi dan FPI menuntut kompensa-

si.

Antara kedua kelompok sempat saling bersitegang.

Kedatangan massa Sei Ladi langsung dihadang di jembatan penyeberangan menuju lokasi PT BMS. Tidak terima dihadang massa dari FPI juga melakukan perlawanan hingga terjadi saling dorong.

Keadaan semakin memanas ketika massa dari Sei Ladi bertambah dengan kedatangan massa FPI ang diangkut satu unit pompong. Puluhan personel polisi yang berjaga juga sempat kewalahan hingga akhirnya pihak kepolisian kembali menurunkan satu peleton pasukan menggunakan kapal.

Dengan pendekatan aparat polisi, kedua belah pihak dan perusahaan sepakat bermusyawarah. Sebelum musyawarah berlangsung, suasana kembali memanas karena warga Kampung Bugis meminta perwakilan FPI keluar dianggap tidak mempunyai kepentingan serta mencari keuntungan semata.

Hengky Suryawan, Bos PT BMS merasa aneh, karena yang berdemontrasi bukanlah warga di sekitar galangan, tapi justeru warga lain yang malah menuntut kompensasi hingga

Rp5 miliar. "Saya melihat keanehan. Padahal perusahaannya telah beroperasi didaerah tersebut selama lebih 30 tahun. Sekarang tiba-tiba ada pihak yang meminta komensasi. Kompensasi apa," ujar Hengky.

Nur alamsyah, kordinator FPI, yang juga warga Sei Ladi mengatakan pihak perusahaan harus bisa memberi tanggung jawab sosial untuk masyarakat setempat. Dikatakan, pihak PT harus memberikan dana kompensasi sebesar Rp5miliar yang belum dibayarkan sejak tahun 2009. Bahkan Nur Alamsyah mengultimatum PT BMS harus menghentikan pekerjaan sebelum pukul 19.00.wib.

Dirut PT BMS, Bambang dengan tegas mengatakan tidak akan memberikan kompensasi dimaksud karena perusahaan sudah memiliki izin membuat perusahaan di tempat tersebut.

Bahkan dikatakan, perusahaan tidak akan sanggup memenuhi tuntutan tersebut.

Kapolsek Tanjungpinang Kota AKP Andy Rahmansyah mengatakan, jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah yang digelar, warga Sei Ladi akan menempuh jalur hukum. (Saut M)

Jalan Lintas Barat Bintan Tanjungpinang Tersendat BINTAN - Mega proyek jalan lintas barat yang menghubungkan Tanjunguban - Tanjungpinang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, proyek tersebut sudah dikurangi dari 90 kilometer menjadi 60 kilometer, namun tetap tersebdat.

Beberapa sumber menyebutkan, penyebab kegagalan proyek tersebut, paling utama terletak pada pembangunan jembatan. Sejatinya, dari 6 jembatan yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2012, baru selesai 2 jembatan.

Beberapa pengamat mencium adanya hal yang tidak beres dalam proyek tersebut. Termasuk dalam pembangunan jembatan, seharusnya keenam jembatan yakni Jembatan Sei Gesek, Sei Kangboi, Sei Bintan, Sei Anculai, Sei Ekang dan Sei Busung.

Sementara jembatan yang sudah selesai pengerjaannya yaitu Jembatan Sei Gesek pada tahun 2008 dan Sei Busung tahun 2010 lalu.

Kondisi terparah adalah jembatan Kangboi dan Sei Anculai. Kedua jembatan tersebut, selain tidak tepat jadwal, diduga kuat telah terjadi penye-

lewengan.

Permasalahan mega proyek tersebut pertama diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bintan, Zulkifli. Ia mengharapkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan bersikap pro aktif memantau proyek yang menggunakan APBN tersebut.

Dijelaskan Zulkifli, penger-

jaan proyek enam jembatan itu seharusnya sudah selesai tahun 2012. Namun, belakangan tidak ada pergerakan.

Seperti marak diberitakan, proyek tersebut didanai dari APBN Murni melalui Dirjen Bina Marga Satuan Kerja Proyek Jalan Nasional (SKPJN) Provinsi Kepri. (astang)

Komponen Properti dan Transportasi Ganjal Penetapan KHL BINTAN – Dua komponen upah yakni proferty dan transportasi telah mengganjal proses perhitungan penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2012 di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Agar permasalahan tersebut teratasi, baik pemerintah atau pengusaha harus berbesar hati untuk menanggungnya.

PEndapat tersebut disampaikan Timbul Sianturi, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan. Kedua komponen itu cukup dominan karena mampu menyedot sekitar 60 persen perhitungan.

"Jelas, kedua komponen itu sangat mempengaruhi tingginya KHL tahun ini," katanya.

Timbul, yang juga mantan Anggota DPRD Bintan itu, menyebutkan, mengingat besarnya imbas yang ditimbulkan komponen properti dan transportasi, maka harus secepatnya diambil solusinya. Ia memandang munculnya dilema terkait kedua komponen tersebut.

CMYK

Dikatakan, jika dibebankan kepada pemerintah, maka wajib diberikan subsidi bagi buruh dalam komponen transportasi.

Sebaliknya, jika dibebankan kepada pengusaha, konsekuensi sangat berdampak terhadap meningkatnya Upah

Minimum Kabupaten (UMK).

"Jadi terjadi dilema. Mau pilih pemberian subsidi atau UMK menaik tajam," sebutnya.

Tokoh buruh kelahiran Sidikalang, Sumatera Utara itu, justru mempertanyakan kebesaran hati antara pemerintah

dan pengusaha untuk menanggung. Sebab jika pengusaha dan pemerintah tidak bijak, dikhawatirkan nasib buruh kian tak menentu karena kebutuhannya pasti semakin meningkat.

Lebih jauh Timbul mengungkapkan, permasalahan dua komponen itu akan berakibat terhadap dunia investasi.

Di satu sisi buruh membutuhkan pekerjaan, namun pengusaha akan diberatkan. Di sisi lain, pemerintah mengharapkan dunia investasi meningkat di Bintan.

Ia mengharapkan pihak-pihak terkait dalam tripartit untuk berpikir positif tanpa dikotori oleh dominasi kepentingan kelompok. Ia optimis, jika masing-masing partit bergandengan tangan untuk mencarikan solusi, permasalahan tersebut akan teratasi dengan segera.

"Jadi, dibutuhkan kerja sama meskipun kita tahu bahwa KHL, bukan satu-satu patokan dalam menetapkan UMK," sebutnya. (astang)

CMYK

Karimun

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

4a

Koperasi Mekar Sari Dibentuk:

Rakyat Urung Barat harus Lebih Maju TANJUNGBATU - Koperasi mengandung makna “kerja sama�, ada juga mengartikan ‘menolong satu sama lain’. Arti kerjasama bisa berbeda-beda tergantung dari cabang ilmunya.

Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan Pemimpin Umum Suratkabar PAB-Indonesia, Karno Raditya, saat memberikan sosialisasi "Manfaat Koperasi Bagi Perekonomian Rakyat" di Urung Barat, Kundur Utara, Karimun, baru-baru ini.

Dalam sosialisasi tersebut, Karno Raditya menyebutkan, dalam perekonomian Indonesia, koperasi sangat berperan untuk menunjang usaha-usaha kecil. Koperasi juga dapat menumbukan tingkat kreativitas anggota-anggotanya. Dengan adanya koperasi di Urung Barat, diharapkan masyarakat di daerah ini akan lebih maju.

Ditambahkannya, selain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu

meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. "Rakyat di Urung Barat harus lebih maju, sehingga rakyat di sini dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya," kata Karno raditya.

Ia juga menyebutkan, peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotaanggotanya serta masyarakat di sekitarnya.

Ditambahkannya, Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu, maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.

"Oleh karena itu, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional," tambahnya.

Masih kata Karno Raditya, sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi

lainnya.

"Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik," harap karno raditya.

Sosialisasi manfaat koperasi dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat tersebut, mendapat sambutan hanggat masyarakat Urung Barat. Dalam sosialisasi yang dihadiri lebih dari lebih 40 orang warga Urung Barat tersebut, sekaligus dimanfaatkan untuk mewujudkan pembentukan koperasi.

Usai menghadiri acara sosialisasi manfaat koperasi bagi perekonomian rakyat, masyarakat Urung Barat kemudian melakukan rapat untuk menyatukan visi dan misi, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Sari.

Dalam rapat tersebut terpilihlah susunan pengurus KSU Mekar Sari, dengan susunan pengurus, Sukayat sebagai Ketua, Adywinoto sebagai Wakil ketua, Kaharuddin Sekretaris, dan Tribowo sebagai bendahara.

(Asparoni)**

Kapal Isap Timah tak Hiraukan Peringatan Wakil Rakyat KARIMUN - PT Karimun Mining, yang mengoperasikan kapal isap produksi (KIP) timah, tidak menghiraukan peringatan dari Anggota DPRD Karimun yang mendesak penghentian aktivitasnya. Malahan, operasional KIP tersebut kian menggila dalam merusak lingkungan.

Sebenarnya, suara-suara bernada desakan penghentian operasional KIP terus menggema baik dari masyarakat, aktivis hingga wakil rakyat di Bumi Berazam itu. Sayangnya, desakan tersebut tidak digubris pihak PT Karimun Mining, yang terus memperluas kawasan operasionalnya.

Tidak ketinggalan Zulfikar, Anggota DPRD Karimun dari Fraksi Hanura, yang mengecam aktivitas KIP timah. Disebutkan, aksi perusakan lingkungan itu sudah tidak bisa dibiarkan.

"Semakin hari aktivitas kapal isap milik Karimun Mining itu saya lihat semakin merajalela saja. Ini harus dihentikan," katanya kepada wartawan.

Zulfikar terlihat berang setelah mendapat informasi bahwa jumlah KIP semakin banyak. Jika sebelumnya hanya tiga unit, sekarang sudah menjadi lima unit kapal. "Tidak bisa lagi kita dibayangkan seperti apa kerusakan alam yang terjadi akibat aktivitas kapal isap itu.

Ini tidak bisa dibiarkan," kata Zulfikar geram.

Zulfikar tampak kecewa dengan kinerja Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Karimun, Alwi Hasan. Menurutnya, Alwi harus bertanggungjawab terhadap semua kerusakan alam yang ditimbulkan aktivitas kapal isap. "Saya tegaskan, ke depan tidak akan ada lagi pemberian izin eksploitasi tambang karena hanya akan menghancurkan daerah," sebutnya.

Sebelumnya telah diberitakan aktivitas dan penambangan 5 unit Kapal Isap Produksi

Timah (KIPT) di bawah naungan PT Karimun Mining jadi perbincangan hangat di Karimun. Diduga kuat, pihak pengelola kapal ada main mata dengan sejumlah oknum sehingga berani beroperasi kendati belum mengantongi izin.

Dikhawatirkan, aktivitas kelima kapal isap tersebut, selain merugikan negara secara finansial juga sangat merusak lingkungan. Sangat dimaklumi karena aktivitas yang legal jelas-jelas tidak mendapat pengawasan (kontrol) dari institusi terkait. Kelima kapal isap tersebut masing-masing KM Purnama, KM Data, KM Cinta , KM Cinta 1 dan KM Cinta 2.

Ketua Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin SH justru bersuara keras terhadap penambangan ilegal tersebut.

Dalam penelusuran Komisi A, kelima kapal isap tersebut belum ada izin operasi kapal isap di sekitar perairan Kolong Tanjungbalai Karimun. Jamaluddin mendapat kepastian bahwa aktivitas itu ilegal setelah mendengar langsung dari Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun Alwi Hasan M.Si. "Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) belum pernah mengeluarkan izin operasi terhadap kapal isap itu," katanya kepada wartawan.

Jamaluddin mengatakan, kemungkinan kapal isap timah baru sebatas mengantongi izin olah gerak kapal dari syahbandar. Izin itu hanya berlaku bagi kapal kargo atau kapal reguler dan bukan untuk melakukan aktivitas penambangan di laut.

Kapal isap itu harus mengantongi izin khusus seperti izin operasi eksploitasi dari dinas terkait. "Dengan demikian, aktivitas kapal-kapal isap dinyatakan ilegal dan bertentangan secara hukum. Menyusul tidak ada izin disinyalir sejauh ini aktivitas lima kapal mengeksploitasi kekayaan laut di per-

airan Karimun tanpa pengawasan dari instansi terkait," ujarnya.

Jamaluddin dengan tegas meminta kepada Kadistamben untuk memberikan penjelasan mengapa Distamben membiarkan aktivitas kapal isap tetap berlangsung sementara izinnya saja tidak mereka keluarkan.

Seperti marak diberitakan, aktivitas penambangan kapal isap produksi timah tersebut hanya tiga kapal saja yang beroperasi di sekitar perairan Karimun. Namun karena ada dua kapal yang mengalami kerusakan pihak perusahaan terpaksa mendatangkan dua kapal hisap lainya untuk menggantikan. Ironisnya kehadiran dua kapal hisap pengganti tersebut turut juga melakukan penambangan timah. Dikwatirkan , akibat aktivitas penambangan timah yang berkelanjutan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya akan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem laut, kawasan tangkap nelayan terganggu karena terumbu karang makin rusak akibat penambangan yang liar..

Dalam waktu dekat Komisi A akan memanggil pihak Distamben untuk meminta penjelasan terkait izin lima kapal isap dan dengan sengaja membiarkan aktivitas kapal berlangsung hingga saat ini. Dewan tidak akan membiarkan hal ini berlangsung terus menerus tanpa adanya pengawasan dari Distamben karena jika aktivitas penambangan masih berlangsung tanpa peraturan yang jelas dikwatirkan laut dan perairan bahkan Kota Karimun akan terancam tenggelam. Maka diminta kepada oknum penegak hukum beserta instansi terkait untuk mengusut dan menindak tegas para Perusahaan penambang yang terkesan berlindung dan senantiasa mengkangkangi undang-undang. (fery)

MASYARAKAT Urung Barat serius mendengarkan sosialisasi Manfaat Koperasi.

Pembebasan Lahan Bandara Sei Bati Telan Rp12 M KARIMUN - Pemkab Karimun sedang mempersiapkan bandar udara (Bandara) Sei Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri menjadi bandara komersial. Sebagai langkah awal, dilakukan pembebasan lahan dengan menggelontorkan dana sebesar Rp12 miliar.

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sedang melakukan pendataan kepemilikan lahan untuk perluasan Bandara Bati yang diproyeksikan sebagai bandara melayani penerbangan komersial.

Kepala Dinas Perhubungan Karimun Cendra Nawazir di Tanjung Balai Karimun menyebutkan, pendataan tidak hanya mengenai status kepemilikan, tetapi juga total lahan dibutuhkan untuk perluasan Bandara Bati," kata Cendra.

Ia mengatakan, pihaknya sedang menginventarisasi lahan yang dikuasai warga untuk diproses ganti rugi. Diungkapkan, dana pembebasan

lahan untuk perluasan Bandara Bati telah dianggarkan dalam APBD 2012 sekitar Rp12 miliar.

Menurut dia, pihaknya juga sedang menyiapkan penetapan lokasi bandara yang diperluas meliputi landasan pacu, terminal dan sarana infrastruktur pendukung lainnya.

Perluasan Bandara Bati saat ini memasuki tahap penimbunan landasan pacu yang diperpanjang dari 900 menjadi 2.000 meter dengan lebar 50 meter oleh kontraktor pelaksana PT Artha Niaga Nusantara.

Ia juga berharap pembangunan Bandara Bati sudah tuntas pada akhir 2013.

"Untuk menyelesaikan pembangunan bandara masih dibutuhkan anggaran antara Rp100 hingga Rp200 miliar lagi.

Kami berharap pemerintah pusat kembali menganggarkannya pada 2013," katanya.

Peningkatan status Bandara Bati dinilai strategis untuk mendorong percepatan pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan bandar udara (Bandara) Sei Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun per 26 Juni 2012 dihentikan buat sementara.

Penghentian dilakukan karena sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik lahan, menuntut ganti rugi.

Ironinya, setelah Bandara beroperasi dan saat ini sedang dikembangkan, bermunculan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan. Sedikitnya, terdapat 8 warga yang mengaku sebagai pemilik masingmasing berinisial AB, AF, CL, JNS, AP, JH, Ms, LB. Namun, dari kedelapan warga tersebut terkesan tidak satu suara karena kepada PAB Indonesia ada juga warga tersebut mengaku tidak menuntut ganti rugi demi pembangunan Kabupaten Karimun.

Dari penelusuran PAB Indonesia di lapangan, pembangunan Bandara tersebut sudah dikuasakan pemilik lahan kepa-

da Rahman Ambon. Dari riwayat kepemilikan lahan, areal tersebut merupakan tanah Siswandi alias Tho Seng. Sekitar tahun 1961 Simon alias A Kau memiliki sebidang tanah perkebunan di Sei Bati. Selanjutnya, tahun 1971-1980 sebagian dari lahan atau sekitar 40 hektar dipergunakan oleh PT Unit Usaha Penambangan Timah.

Sejak pembangunan Bandara dimulai hingga sempat terbengkalai, tidak terlihat adanya pihak-pihak yang keberatan dan menuntut ganti rugi. Justru saat pengembangan Bandara tersebut dilaksanakan, bermunculan pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Diduga kuat, ada pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh dalam proyek Bandara Seibati. Pihak-pihak tersebut sengaja memprovokasi warga demi mencari keuntungan sepihak. Sayangnya, Pemkab Karimun belum memberi keterangan terkait permasalahan tersebut. (feri)

Perompak Tongkang Pupuk Subsidi Diciduk Lanal KARIMUN - Tiga perompak tongkang bermuatan pupuk urea, masing-masing Al (26) warga Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Us (33) dan Az (29) warga Desa Lebuh, Kundur Utara, Kabupaten Karimun ditangkap aparat Lanal Karimun di perairan Pulau Pandan, Selat Durian, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (13/7/2012).

Saat dirompak, tongkang Sin Huat Huat II mengangkut 64.500 karung atau 3.900 ton pupuk urea nonsubsidi asal Belawan Sumatra Utara tujuan Sambas Kalimantan

Barat. Selain menangkap tersangka, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 15 karung pupuk, dua buah parang serta boat pancung yang digunakan saar beraksi.

Hal itu dibeberkan Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Sawa di Makolanal Tanjung Balai Karimun, Minggu. Dijelaskan, tongkang Sin Huat Huat II dirompak saat ditarik tugboat Sin Huat Huat I. Kronologis penangkapan berawal dari nakhoda tugboat Sin Huat Huat I Sugito yang menginformasikan tongkang Sin Huat Huat II yang mereka tarik

didatangi kawanan perompak.

Selanjutnya, Sawa memerintahkan kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Sea Raider yang dikomandani Komandan Pos TNI AL Takong Hiu, Letnan Imam. "Saat diringkus mereka sedang lengah, satu orang dalam boat pancung dan dua lainnya di atas tongkang," ucapnya.

Mengenai kemungkinan ada jaringan perompak yang melibatkan tiga tersangka masih didalami dan selidiki. Ketiganya, sudah diamankan di Makolanal untuk penyidikan lebih lanjut. (fery)

Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PT Bukit Merah Indah Berhutang Rp3 M KARIMUN - PT Bukit Merah Indah, perusahaan tambang bauksit, menunggak Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) sebesar Rp3 miliar. Perusahaan itu sudah berhenti beroperasi di Pulau Peropos dan Pulau Ngal, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sejak Mei 2012, Hal itu diungkapkan Budi Setiawan, Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Karimun kepada wartawan di Tanjungbalai Karimun, Selasa (17/7/2012). Dikatakan, kendati telah berhenti beroperasi, namun PT BMI wajib menyetorkan DJPL yang awalnya sebesar Rp12 miliar, namun yang baru dise-

CMYK

tor Rp9 miliar. "Jadi tunggakan PT BMI sebesar Rp3 miliar," katanya.

Ditegaskan Budi, pihaknya tidak akan berhenti menagih tunggakan DJPL perusahaan itu. Dikatakan, dana tersebut sejatinya diperuntukan bagi pereklamasian dan pemulihan lahan pascatambang. DJPL merupakan dana yang wajib disetor untuk reklamasi dan pemulihan lahan setelah perusahaan menghentikan operasionalnya. "Kami akan terus tagih tunggakan itu," sebutnya.

Menurutnya, pencairan DJPL harus sesuai dengan realisasi pemulihan lahan yang disusun berdasarkan kajian yang ahli di bidang lingkungan hidup. Pemulihan

lahan pascatambang bisa berbentuk penghijauan atau pembuatan reservoir terhadap bekas galian tambang.

"Kalau penghijauan, harus dihitung berapa dana untuk pembelian bibit, pupuk dan lainnya sebagai dasar untuk pencairan DJPL yang telah disetor," urainya.

Lebih jauh dijelaskan, PT BMI merupakan perusahaan bauksit yang mendapat izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Peropos dan Pulau Ngal. Perusahaan itu sudah mulai mereklamasi lahan pascatambang, namun baru mencapai 60 persen dari total lahan yang dieksploitasi.

"Namun laporan itu belum kami survei kebenarannya dan dana untuk pelaksan-

aannya belum kita cairkan," katanya.

Ia menjelaskan, penghentian kegiatan PT BMI sebagai dampak dari pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Bahkan dikatakan, IUP BMI sebenarnya baru berakhir pada 2015, namun karena tidak memiliki smelter (tempat pengolahan mineral tambang), maka perusahaan itu memilih untuk tutup.

Sempat terdengar sekitar sebulan lalu, perusahaan itu bakal beroperasi kembali. Pihak manajemen sendiri telah melakukan pendekatan terhadap media melalui pesan singkat (sms), namun kemudian tak terdengar lagi. (fery)

CMYK

Laporan Utama

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

5a

Batam, Kota Industri Kehabisan Lahan untuk Industri BATAM - Program pemerintah pusat, sejak masa orde baru, untuk menjadikan Pulau Batam sebagai salah satu kawasan industri terbesar di kawasan Asia Fasifik, kini tersandung permasalahan besar dan mendasar. Sejumlah investor mengeluh karena kesulitan mendapatkan lahan untuk pengembangan industri di Kota Batam.

Kondisi tersebut cukup ironi karena selama ini, Badan Pengusahaan (BP) Batam (dahulu Otorita Batam), mengklaim gencar mempromosikan Batam kepada investor asing, justru ketersediaan lahan tidak mendukung. Mencuatnya kasus 'Krisis Lahan' di kota industri tersebut, justru diungkapkan pelaku ekonomi Pieter Vincent, yang juga Direktur Kabil Industrial Estate.

Hal itu diungkapkan dalam Diskusi Forum Komunikasi Kementerian Perindustrian dengan Instansi Terkait dan Dunia Usaha di Batam, beberapa waktu lalu. Diungkapkan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kehabisan lahan industri untuk perusahaan-perusahaan dalam

dan luar negeri yang hendak menanamkan modal. "Bahkan sudah ada pabrik yang pindah ke Kuantan, Malaysia karena lahan di Batam kurang," katanya.

Pieter menyebutkan, saat ini perusahaannya sedang mengembangkan gedung penyimpangan pipa sepanjang 450 kilometer, namun terkendala karena lahan tidak tersedia lagi.

Perusahaan itu, hendak membangun dan menyimpan 450 km pipa untuk kebutuhan industri perkapalan. Namun, karena tidak ada lahan, maka terancam pindah ke Kelantan, Malaysia.

Pieter mempertanyakan beberapa lahan kosong yang tidak digunakan, padahal industri membutuhkan pertambahan kawasan. Dikatakan, di Batam banyak lahan tidur, dari pada telantar, lebih baik dialokasikan untuk pengembangan proyek.

"Sebab kalau industri pindah ke luar negeri, menimbulkan kerugian untuk Batam dan Indonesia," katanya.

Pernyataan Pieter mendapat perhatian serius Menteri Perindustrian MS Hidayat. Menteri meminta Kabil Industrial

Estate untuk mempertahankan jangan sampai ada pabrik yang pindah ke luar negeri hanya karena masalah kekurangan lahan atau keterbatasan infrastruktur. Hidayat bahkan memerintahkan Dewan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun untuk menyediakan lahan seperti yang dikehendaki pelaku industri.

Menyikapi keluhan pengusaha industri itu, tidak membuat semangat Kepala BP Batam Mustofa Widjaya surut.

Bahkan dengan berani, Mustofa memastikan akan menyediakan lahan untuk industri pipa itu. Dikatakan dari pengerjaan 900 km pipa, 450 km di antaranya akan disimpan di Batam hingga 2015 hingga perlu lahan khusus untuk penyimpanan.

Ketua Dewan KPBPB Muhammad Sani mengungkapkan masih ada 16.000 lahan lagi di Batam yang siap digarap, namun masih menunggu penetapan oleh tim padu serasi. Sani yang juga gubernur itu menyebutkan, jika penetapannya sudah final, maka kandala yang dihadapi pelaku insudtri terkait lahan, akan teratasi. (astang)

Jerman Lirik Proyek di Batam BATAM - Beberapa proyek di KOta Batam berhasil menarik minat perusahaan Jerman yang bergerak di bidang pengembangan energi, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengawasan Pengendalian Badan Pengusahaan (BP) Batam Asroni Harahap kepada wartawan di Batam beberapa waktu lalu. Dijelaskan, Jerman berupaya mencari peluang investasi di kawasan ini dengan mempertimbangkan banyaknya industri yang membutuhkan bahan bakar yang murah. "Selama bahan bakar untuk industri yang ada di Batam masih mahal, Jerman melihat ada peluang untuk pengembangan bahan bakar bagi industri yang murah," katanya.

Menurut Asroni, Jerman serius ingin berinvestasi di Batam. Bila terealisasi, kehadiran Jerman membawa keuntungan bagi Batam karena biaya bahan bakar industri Batam bisa jauh lebih murah. Selain pengembangan bahan bakar murah, delegasi dari GermanSingapore Business Forum juga menyampaikan ketertarikannya berinvestasi proyek perhubungan, pengolahan lim-

bah di Batam bahkan membangun pabrik produk medis buatan Jerman.

Dkatakan Asroni, pihak investor memiliki produk dan teknologi yang bisa diterapkan di proyek itu dan mereka cukup serius. "Kami juga sangat terbuka bagi 'private sector' yang tertarik berinvestasi dalam proyek infrastruktur yang kami rencanakan," katanya.

Untuk proyek penanganan limbah, BP Batam bersama perusahaan asal Korea Selatan juga sedang mengembangkan teknologi pengolahan limbah.

Dengan teknologi yang ada, seluruh air limbah rumah tangga akan diolah dan dikembalikan ke waduk dan kembali diolah. Pihaknya juga merencanakan menambah kapasitas waduk yang ada.

Ted Tan, Deputy Chief Executive Spring Singapura, menyebutkan pihaknya siap terbuka untuk prospek kerja sama bisnis dengan Batam.

Dikatakan, sebagian besar kawasan di Asia akan tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. (nurma)**

9 Solusi Peretas Hambatan Industri Pendukung Migas Nasional BATAM – Kementerian Perindustrian dan para pengusaha di sektor pendukung Migas telah menyepakati sembilan solusi yang akan diambil guna meretas berbagai hambatan yang selama ini mengungkung perkembangan industri di sektor tersebut.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memfasilitasi pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi terkait di Turi Beach Resort, Jumat (6/7/ 2012). Kegiatan ini dihelat guna membahas berbagai hambatan yang masih dialami oleh setiap sektor industri pendukung Migas di dalam negeri dengan menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya dari Gabungan Usaha Pendukung (Guspen) Migas, BP Migas dan Ditjen Migas.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebutkan ada delapan masalah yang mengakibatkan industri pendukung Migas nasional masih sulit berdaya saing global. Menurutnya, industri pendukung Migas nasional masih sulit memiliki kemampuan daya saing secara global karena besarnya masalah-masalah yang dihadapi karena struktur penunjang Migas belum cukup dalam, sehingga daya saing produk penunjang Migas relatif rendah.

Kemudian sebagian besar bahan baku masih harus diimpor sehingga dalam proses pengadaannya seringkali dikendalikan oleh eksportir bahan baku di luar negeri yang juga merupakan produsen barang yang sama dengan barang yang diproduksi di dalam negeri.

Ketiga, ketersediaan energi masih kurang terutama gas untuk keperluan proses produksi seperti Heat Treatment dan selain itu harga gas juga masih mahal. Keempat, komitmen penggunaan produksi dalam negeri pada operasi (eksplorasi dan produksi) migas dinilainya belum optimal. Kelima, kerugian dan ancaman serius pada industri dalam negeri akibat lonjakan impor produksi terjadi antara lain pada industri Casing Tubing, Pipa Salur,

CMYK

dan sebagainya.

Masalah lainnya adalah kebijakan China yang memberikan insentif dan subsidi yang besar kepada pelaku industrinya yang berorientasi ekspor sehingga membuat harga produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor asal China. Diikuti dengan membanjirnya produk impor di dalam negeri akibat pengalihan pasar ekspor China karena adanya tindakan pengamanan industri oleh negara-negara lain. Dan terakhir, terjadinya transhipment barang jadi asal China tujuan ekspor yang transit di Batam untuk mendapatkan Certificate of Origin oleh pelaku usaha di Batam sehingga mengganggu kegiatan ekspor bagi industri yang benar- benar melakukan produksi di Indonesia. "Di samping itu, hal tersebut juga dikhawatirkan akan masuk ke pasar dalam negeri secara ilegal sehingga akan mendistorsi pasar di dalam negeri,"sambungnya.

Setelah mengkaji berbagai hambatan tersebut, para pelaku industri akhirnya sepakat untuk mendukung 9 solusi yang ditawarkan Kementerian Perindustrian guna mengatasi masalah- masalah yang dihadapi industri Migas nasional. Dukungan itu tercermin dalam berbagai pernyataan yang terlontar dari para pelaku usaha yang hadir pada pertemuan. Dimana dalam sesi dialog, tidak ada satupun peserta forum dari ka-

langan usaha yang mengkritisi secara substansi sembilan langkah yang dinilai Kemenperin dapat menjadi solusi atas hambatan-hambatan yang masih menekam industri pendukung Migas nasional. Bahkan tidak sedikit yang secara eksplisit menyatakan apresiasinya terhadap tawaran solusisolusi tersebut.

Menteri Perindustrian MS Hidayat pada kesempatan itu mengatakan guna mengembangkan industri penunjang Migas, Kemenperin akan melakukan beberapa upaya a.l. meminta pelaku industri agar melakukan pendalaman struktur dalam negeri. Diantaranya dengan mengembangkan industri Forging guna mendukung pengadaan bahan baku Wellhead dan mengembangkan industri Green Pipe untuk mendukung pengadaan bahan baku OCTG. Di samping itu, para pelaku pemboran juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan hingga dapat melakukan kegiatan pemboran di lepas pantai (offshore) dengan kapasitas Rig di atas 2.000 HP dan melakukan rekayasa peralatan pemboran.

"Sedangkan industri barang dan industri jasa penunjang Migas lainnya yang sudah mampu memproduksi seluruh kebutuhan operasi Migas diharapkan terus meningkatkan kualitas dan efesiensi biaya untuk lebih meningkatkan daya saing," kata MS Hidayat.

Kedua, untuk memperkuat struktur industri penunjang Migas, industri hilir diimbau mengutamakan penggunaan bahan baku yang sudah diproduksi di dalam negeri. Ketiga, Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) sebagai pengguna akhir produk penunjang Migas diwajibkan menggunakan produk dalam negeri yang sudah mampu dibuat oleh industri dalam negeri. Kemudian Perusahaan Gas Negara (PGN) maupun K3S sebagai pemasok gas agar memprioritaskan pengadaan gas untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Kelima, BP Migas juga diminta agar memberikan komitmen yang kuat dan merealisasikan program P3DN terutama dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasi Migas serta mengawasi penyusunan spesifikasi teknis minimal dalam pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh K3S dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri. Selain itu, Ditjen Migas juga diminta melakukan pembaruan buku APDN secara terus-menerus sejalan dengan pembaruan buku daftar inventarisasi produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Ketujuh, persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk dapat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa ditingkatkan dari 15% menjadi minimal 25% dan seterusnya disesuaikan perkembangan struktur industri nasional.

Lalu Kemenperin juga meminta agar diberlakukan tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) terhadap produk industri penunjang Migas guna memulihkan industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor produk sejenis. Dan terakhir, diminta agar ketentuan Rule of Origin (ROO) NonPreferences untuk barang yang berasal dari Indonesia diterapkan secara benar. "Instansi penerbit Surat Keterangan Asal agar memperbaiki mekanisme penerbitan SKA dengan melakukan kewajiban verifikasi sesuai dengan ROO yang telah ditetapkan," tegasnya.**

CMYK

Anambas & Lingga

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

6a

Tengku Instruksikan Optimalisasi Kinerja SKPD ANAMBAS - Tengku Mukhtaruddin, Bupati Kepulauan Anambas, mengambil kebijakan baru dengan melantik tiga Struktur Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas (Plt).

Tengku menginstruksikan optimalisasi kinerja dari SKPD yang dilantik di Gedung BPMS, Siantan, Anambas, Selasa (10/ 7/2012).

Tengku menyebutkan, pengisian jabatan fungsional yang kosong dilaksanakan untuk meningkatkan laju kerja Struktur Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten kepulauan Anambas (KKA). "Dengan dilantiknya pejabat esolon II ini mengisi kekosongan jabatan di tiga SKPD tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil untuk men-

goptimalkan laju kinerja Pemkab Kepulauan Anambas. Diharapkan, dengan terisinya Kepala SKPD yang sebelumnya Plt, tercapai optimalisasi kinerja di lingkungan SKPD. Menurutnya, ketiga SKPD yang dilantik sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Anambas. Namun karena masih minimnya Esolon II yang akan menjabat, maka pelantikan belum dapat dilaksanakan sebelumnya. "Setelah pangkat pejabat yang bersangkutan memenuhi persyaratan dilakukan pelantikan guna mendukung kinerjanya," ucapnya.

Tengku juga melantik pejabat esolon III dan IV untuk menggantikan posisi yang kosong. Sedangkan esolon IV yang dilantik adalah PNS yang

telah memenuhi persaratan.

Langkah ini diambil Pemkab Kapulauan Anambas untuk mengisi kekosongan stukturural esolon IV yang belum terisi.

Dari SKPD yang dilantik terdapat Dinas Perhubungan (Dishub) dijabat oleh Erson Gempa yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Bupati Kepulauan Anambas sekaligus Plt Kepala Dinas Perhubungan KKA. Sedangkan Dinas Pertanian (Distanhut) dan Kehutanan yang sebelumnya di Pltkan kepada Asmarullah, dijabat oleh Hamdi yang sebelumnya menjadi Staff Ahli Bupati Kepulauan Anambas. SKPD terakhir adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) KKA yang di Plt kan kepada Sekretaris BLH, Said M Damrie, diputuskan menjadi Kepala BLH. (Petra)

Jumlah PNS Anambas belum Capai 50 Persen dari Standar Tengku Mukhtaruddin.

Ganti Rugi Lahan Warga Terganjal Tim Verifikasi LINGGA - Proses ganti rugi lahan milik warga masih terganjal tim verifikasi lintas sektoral dari Pemkab Lingga. Jika tim verifikasi sudah terbentuk, maka PT Numbing Jaya siap memberikan ganti rugi kepada warga Desa Suak Buaya, Sebung Desa Rejai, Kecamatan Senayang, Kabupatrn Lingga, Provinsi Kepri.

Kepala Tata Usaha PT Numbing Jaya, Heri Bambang menyebutkan, ganti rugi akan

diberikan kepada masyarakat yang lahannya masuk dalam areal Sebangka Estate perusahaan itu. "Besarnya ganti rugi yang diberikan sesuai hasil musyawarah antara warga dan PT Numbing Jaya," katanya kepada wartawan.

Heri mengklaim hampir 80 persen warga Desa Suak Buaya mendukung keberadaan PT Numbing Jaya. Dikatakan, kendati terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait aktivitas PT

Numbing Jaya, merupakan sesuatu yang wajar. "Apalagi program ini disambut Pemkab sehingga tidak terjadi penolakan keras dari masyarakat. Dalam pemberian ganti rugi, Pemkab Lingga berperan sebagai fasilitator. Soal harga lahan disesuaikan dengan hasil mufakat antara PT Numbing Jaya dan warga setempat," katanya.

Dijelaskan Heri, izin penanaman karet di Kecamatan Senayang telah diperoleh PT Num-

bing Jaya sejak tahun 2006 lalu.

Lahan yang diusulkan itu memiliki letak yang sangat strategis dan cocok untuk tanaman karet.

PT Numbing Jaya, kata Heri, telah melakukan penanaman bibit dengan mempekerjakan sekitar 80 persen warga di Senayang dari total pekerja yang berjumlah 130 orang. Dari hasil tersebut juga akan dibentuk lahan plasma untuk warga yakni 20 persen dari lahan yang digarap. (petra)

Wabup KKA Serahkan 35 SK PTT-KT ANAMBAS -Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengangkat sebanyak 35 orang putra daerah sebagai Pegawai Tidak Tetap Kategori Tertentu Kabupaten Kepulauan Anambas. Mereka ditugaskan untuk belajar di berbagai perguruan tinggi, hingga mencapai gelar sarjana.

Dari semua Pegawai Tidak Tetap Kategori Tertentu (PTT-KT) yang diangkat, tiga orang disekolahkan ke Jerman. Dua orang disekolahkan ke UTM di Malaysia.

Sebanyak 12 orang dikirim ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, 16 orang ke Politeknik Bandung (Polban), dan dua orang lagi ke Universitas Sumatera Utara (USU).

"Ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendidik anak-anak daerah dalam menguasai bidang ilmu yang

kompeten terhadap potensi Anambas. Anak-anak disekolahkan dengan biaya gratis dan diangkat sebagai PTT-KT yang akan menerima gaji tiap bulannya," kata Haris usai penyerahan SK PTT-KT di halaman Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Selasa (17/7) .

Haris menambahkan, PTT-KT merupakan program jangka panjang dalam membangun Anambas. Karena hasilnya tidak terlihat dalam waktu lima tahun pertama.

Tapi jauh kedepannya, SDM lokal yang disekolahkan akan menjadi tenaga terampil dan terdepan dalam membangun Anambas di masa mendatang. Untuk itu, program ini akan terus dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas untuk menjawab kekurangan tenaga kerja pada bidang-bidang tertentu.

"Ini program jangka panjang dalam pembangunan Anambas. Setelah selesai sekolah, mereka akan kembali ke daerah asal dan membangun Anambas. Sehingga kekurangan tenaga ahli pada potensi tertentu yang selama ini terjadi, bisa kita tutupi setelah anak-anak ini selesai pendidikan. Untuk itu kita harapkan mereka dapat belajar sunggu-sungguh, supaya pulang dengan ilmu yang kompeten," tambahnya.

Untuk itu jurusan yang dipilih disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, sehingga kepulangan sarjana ini pada empat tahun mendatang memiliki lapangan kerja di daerah asal.

"Begitu juga degan jurusannya, kita sesuaikan dengan potensi unggulan daerah. Karena mereka ini dipersiapkan untuk menjadi pen-

gelola Anambas ini ke depannya, supaya Anambas lebih maju dimasa mendatang," tutur Haris.

Penyerahan SK PTT-KT yang disejalankan dengan apel gabungan ini, dihadiri oleh seluruh orang tua siswa. Juga turut hadir 14 orang mahasiswa dari UPI Bandung dan Polban yang telah diangkat sebagai PTTKT pada tahun 2011 lalu.

Selama masa pendidikan di PTT-KT, mahasiswa mendapatkan biaya sekolah gratis.

Ditambah dengan uang saku yang disesuaikan dengan gaji PTT di Anambas.

Saat ini gaji PTT dilingkungan Pemkab Anambas satu bulan sebesar Rp1.700.000,-. Untuk itu diharapkan PTT-KT myang baru saja diangakat dapat dengan serius belajar, karena telah disekolahkan oleh uang rakyat di Anambas.(HK)

Sacopa dan Ikamata Santuni Anak Yatim ANAMBAS- PT Sacopa Indonesia bekerjasama dengan Pemuda Ikatan Masyarakat Tanjung, Tarempa Barat, Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan kegiatan makan malam bersama anak yatim di Siantan Nur, Minggu (15/8).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepuluan Anambas (KKA) Abdul Haris dan Loy Liang Heng (Ati) dari Kantor Pusat Sacopa Jakarta, serta kepala SKPD dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Dalam sambutannya, Wabup KKA menyampaikan terima kasih kepada Pemuda Ikatan Masyarakat Tanjung (Ikamata) yang bekerjasama dengan PT Sacopa perwakilan Anambas di Tarempa untuk berbagi dengan anak yatim dengan makan malam bersama,

serta pemberian santunan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan anak yatim saat Ramadhan nanti. Diharapkan silaturahmi antara perusahaan Sacopa dengan masyarakat dan pemerintah dapat tetap terjalin.

"Semoga santunan ini dapat dimanfaatkan oleh anakanak kita ini dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan nanti. Kita mengharapkan silaturahim antara Sacopa dengan Ikamata dan pemerintah tetap terjalin erat. Kegiatan ini sangat positif," kata Haris Wabup sangat mengapresiasi santunan yang diberikan oleh dermawan terhadap anak yatim. Karena sebagai anakanak, mereka merupakan generasi muda Anambas. Anak yatim tidak termasuk dalam asnaf penerima zakat, melainkan anak yatim adalah tang-

gungan bersama. Untuk itu santunan selalu diberikan oleh dermawan, baik itu perusahaan maupun oleh perorangan.

"Disamping itu anak yatim dikelola oleh yayasan. Kita sangat mengapresiasi dermawan yang menyantuni anak yatim. Karena mereka adalah gernasi muda Anambas yang sudah tidak ada lagi orang tua.

Untuk itu mereka adalah tanggungan kita bersama," ujar Haris Sementara itu, Ati dari kantor pusat Sacopa Jakarta mengatakan, santunan diberikan kepada 30 orang anak yatim dari Ikamata. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada Ikamata atas kerjasama dalam penyaluran bantuan kepada anak yatim menjelang bulan Ramadhan ini.

"Kita mengucapkan terima kasih kepada Ikamata atas ter-

laksananya kegiatan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi adek-adek dalam menjalankan ibadah puasa nanti," katanya Sacopa merupakan perusahaan jaringan fiber optik bawah laut, memiliki satu stasiun repeater untuk kelancaran operasional perusahan di KKA. Dengan kantor di Tanjung, Desa Tarempa Barat. Dimana jaringankabel ini membentang di perairan Anambas menghubungkan dua semananjung Malaysia.

"Kita mengucapkan terima kasih atas kerjasama masyarakat dengan Sacopa di Anambas, yang selama ini berjalan dengan baik. Ini adalah dukungan dari masyarakat untuk kelancaran operasional perusahaan. Begitu juga dengan tenaga kerja dari Anambas sendiri, sangat mendukung operasional kegiatan perusahaan di Anambas ini," pungkas Ati. (HK)

CMYK

ANAMBAS - Kendati usia Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sudah mendekati 5 tahun sejak dimekarkan, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) masih sangat minim dan belum mencapai 50 persen dari standar.

Penjelasan itu disampaikan Bupati KKA Drs. Tengku Mukhtaruddin di sela-sela kegiatannya mengangkat sejumlah CPNS menjadi PNS. Dari kondisi ril tersebut, menurut Tengku masih banyak tenaga yang kurang.

Ia menguraikan, KKA baru memiliki 1.687 PNS yang terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga teknis dan guru. Jumlah terse-

but menurut Tengku masih terlalu minim karena idealnya, KKA harus memiliki 3.750 PNS. Untuk memenuhi kuota PNS yang masih kurang, kata Tengku, pihaknya tak hentihentinya mengupayakan beberapa cara termasuk mengusahakan KKA bisa mendapatkan jatah penerimaan PNS tahun 2012 ini. "Dengan usaha tersebut, alhasil tahun ini KKA mendapatkan jatah untuk menerima PNS. Kita sudah mengupayakan supaya tahun 2012 kita bisa menerima PNS. Dan hasilnya Alhamdulilah Anambas satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kepri yang menda-

pat jatah penerimaan PNS tahun 2012," serunya.

Ia menandaskan, untuk penerimaan PNS berikutnya KKA akan fokus kepada tenaga teknis. Alasannya, kebutuhan akan tenaga guru dan kesehatan sudah memenuhi kuota, belum lagi ditambah putra-putri daerah yang disekolahkan ke luar KKA untuk memenuhi kuota tenaga kesehatan dan tenaga guru.

"Kalau tenaga kesehatan dan guru kita sudah berlebih.

Anak-anak kita yang disekolahkan juga akan segera datang untuk memenuhi kuota tenaga kesehatan," demikian dikatakan. (petra)

Irjen Andi Masmiyat Diserang Masyarakat Lingga

IRJEN Andi Masmiyat saat menjabat sebagai Kapolda Kaltim.

LINGGA - Kehadiran Irjen Pol (Purn) Andi Masmiyat ke kampung halamannya di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, Ptovinsi Kepri disambut hangat masyarakat setempat. Andi diserang warga dengan berbagai pertanyaan.

Sebenarnya, kehadiran Andi di kampung halamannya itu, untuk berziarah ke makam orang tuanya sembari bersilaturahmi dengan warga sekitar.

Menurutnya, Pulau Singkep itu ibarat nenek, masa jayanya adalah timah. "Kini timah sudah habis semua, anak cucu kita

dapat apa," kata Andi.

Pada pertemuan itu, warga diberi keleluasaan untuk bertanya, terutama soal cara pandang antara orang dulu dan sekarang. Andi menantang warga Lingga agar bersatu membangun ekonomi di daerahnya.

Kepada Andi, warga minta Jalan Kuala Raya-Tanjung Baru dibuat supaya perekonomian Desa Bakong bisa berkembang. Karena umumnya mata pencarian warga Bakong adalah nelayan yang mencari ikan teri atau bilis, ada juga nelayan yang mencari ikan lele. Namun sebagian ada juga yang menjadi petani karet.

Susahnya mengeringkan ikan teri atau bilis, dibutuhkan ilmu atau tekhnologi untuk mengeringkan ikan bilis. Kata warga, jika musim utara tiba para nelayan tidak melaut selama 3 bulan. Alasannya sangat berbahaya jika tetap dipaksakan ke laut. (Petra)

UN Kesetaraan Selesai ANAMBAS -Sebanyak 15 orang siswa Paket C di Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyelesaikan Ujian Nasional kesetaraan tahun pelajaran 2011/2012. Ujian tersebut dilaksanakan di Gedung Madrasah Aliyah Jemaja Senin-Kamis (912/7) lalu.

"UN Kesetaraan untuk Paket C di Jemaja ini telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 15 orang peserta mengikuti ujian dengan baik," kata Aji, Pengelola Paket C Jemaja saat ditemui Haluan Kepri, Kamis (12/ 7) lalu.

Disampaikannya, peserta ujian kesetaraan ini adalah siswa reguler

paket C yang bersal dari Jemaja dan Jemaja Timur.

Kehadiran Paket C di Jemaja sangat membantu masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Karena daerah ini memiliki jarak yang jauh dari pusat kabupaten, menyebabkan banyak masyarakat yang putus sekolah.

"Ini membantu masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

Meskipun mereka sudah dewasa, tapi tetap bersekolah dengan rutin mengikuti Paket C yang kita selenggarakan.

Peserta adalah siswa reguler dan tidak ada peserta yang tidak lulus ikut UN," tutur Aji. Aji menyampaikan tahun ini program keset-

araan Paket C di Jemaja meluluskan peserta ujian untuk yang ketiga kalinya dan peserta paling dewasa yang mengikuti ujian ini berusia 40 tahun.

"Ini tahun ketiga kita meluluskan siswa. Paket C di Jemaja sangat membantu dan berjalan dengan baik. Pendidikan dilaksanakan di MA Jemaja. Semua peserta Paket C mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Untuk itu, kita harapkan kehadiran Paket C bisa membantu masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Jemaja ini," pungkasnya.

(HK)

CMYK

Sambungan Perlu Serius yang sama sekumpulan LSM dan organisasi masyarakat madani bergabung dalam Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak juga mendukung pencapaian MDGs 2015 melalui advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan berbagai Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Negeri pada November 2011 menandatangani deklarasi Semarang agar dengan pendekatan Tri Darma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsihnya dalam pengembangan, implementasi dan monitoring serta evaluasi dari setiap kebijakan kesehatan, khususnya dalam pencapaian MDGs di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus melalui jalan yang terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 waktu yang tersisa hanya tinggal tiga tahun ini, sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa.

Pemerintah pusat dan daerah serta developmen partner berupaya mengembangkan upaya inovatif yang memiliki daya ungkit tinggi dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Fokus pada penyebab utama kematian, pada daerah prioritas baik daerah yang memiliki kasus kematian tinggi pada ibu dan bayi baru lahir serta pada daerah yang sulit akses pelayanan tidak berarti melupakan lainnya.

Upaya inovatif tersebut antara lain; penggunaan technologi terkini pada transfer of knowledge maupun pendampingan dalam memberi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan ‘SMS’, metode pendampingan pada capasity building 1baik dalam hal management program maupun peningkatan kualitas pelayanan, serta memberi kewenangan lebih pada tenaga kesehatan yang sudah terlatih pada daerah dengan kriteria khusus dimana ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten.

Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan masyarakat internasional dengan

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

Sambungan dari hal 2 prinsip kerja sama kemitraan, untuk mendukung upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Kerja sama dengan berbagai development partners dalam bidang kesehatan ibu dan anak telah berlangsung lama, beberapa kemitraan tersebut adalah : 1) AIP MNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health), bekerja sama dengan Pemerintah Australia di 14 Kabupaten di Provinsi NTT sejak 2008, bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Program ini bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penigkatan kualitas pelayanan KIA di tingkat puskesmas dan RS serta peningkatan tata kelola di tingkat kabupaten. Pengalaman menarik dari program ini adalah pengalaman kemitraan antara RS besar dan maju dengan RS kabupaten di NTT yaitu kegiatan sister hospital.

2) GAVI (Global Alliance for Vaccine & Immunization) bekerja beberapa kabupaten di 5 provinsi (Banten, Jabar, Sulsel, Papua Barat dan Papua), bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi dan KIA melalui berbagai kegiatan peningkatan partisipasi kader dan masyarakat, memperkuat manajemen puskesmas dan kabupaten/kota.

3) MCHIP (Maternal & Child Integrated Program) bekerjasama dengan USAID di 3 kabupaten (Bireuen, Aceh, SerangBanten dan Kab.Kutai TimurKalimantan Timur) 4) Pengembangan buku KIA oleh JICA walaupun kerjasama project telah berakhir namun buku KIA telah diterapan di seluruh Indonesia.

5) UNICEF melalui beberapa kabupaten di wilayah kerjanya seperti ACEH, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (kerjasama dengan Child Fund) serta Papua meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak dan peningkatan kualitas pelayanan anak melalui manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

6) Tidak terkecuali WHO memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capasity building.

Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan RI meluncurkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival, bekerja sama dengan USAID dengan kurun waktu 2012 – 2016, yang diluncurkan 26 Januari 2012 sebagai salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Indonesia dengan USAID dalam rangka percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir di 6 provinsi terpilih yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan JawaTimur yang menyumbangkan kurang lebih 50 persen dari kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dalam program ini Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan JHPIEGO, serta mitra-mitra lainnya seperti Save the Children, Research Triangle Internasional, Muhammadiyah dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan.

Upaya yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan neonatal dengan cara memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian dan tata kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS dan Puskesmas.

Upaya lain dalam program EMAS ini dengan memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sampai ke RS rujukan di tingkat kabupaten/kota.

Masyarakat pun dilibatkan dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas fasilitas kesehatan ini. Untuk itu, program ini juga akan mengembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat ke pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi seperti media sosial dan SMS gateway, dan memperkuat forum masyarakat agar dapat menuntut pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui maklumat pelayanan (service charter) dan Citizen Report Card.

Tekad dan tujuan Kementerian Kesehatan untuk mencapai Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan dapat diraih dengan dukungan berbagai pihak, demi kesejahteraan masyarakat umumnya dan kesehatan ibu dan anak khususnya. Tak ada harapan yang tak dapat diraih dengan karya nyata melalui kerja keras dan kerja cerdas.**

Libatkan Petinggi

Sambungan dari hal 1a

hancur sebelum diserah terimakan kepada Pemda Kota Batam.

Proyek penahan ombak di Pantai Nongsa Batam Kepulauan Riau itu, dikerjakan oleh PT.Nuryta Sari, dengan masa pekerjaan selama 210 hari kalender. Sayangnya, menjelang finishing, proyek tersebut hancur dihantam ombak. Akibatnya, kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Selain itu, proyek tersebut juga menjadi gunjingan hangat di tengah masyarakat yang bermukim di sekitar proyek itu.

Rapuhnya hasil pekerjaan PT. Nuryta Sari itu, diduga lantaran lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas di lembaga Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT). Provinsi Kepulauan Riau.

Informasi lain menyebutkan, bahwa Proyek tersebut dikerjakan oleh seorang oknum yang mengaku dekat dengan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dan di papan proyek, jelas tertulis, Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Nongsa.

Selain itu, di papan proyek juga tertulis nilai proyek sebesar Rp4.294.127.514,- yang diambil dari anggaran APBN tahun 2011. Dan pelaksana proyek, diketahui PT. Nuryta Sari.

Serta, konsultan Supervisor, CV. Konsultan Pembangunan.

Proyek bernomor kontrak HK.02.03/PPK-PP/SNVT.PJSAIV/2011/17 ini, mulai dikerjakan sejak 13 April 2011 lalu. Herannya, belum lagi masa kerja yang ditentukan berakhir, justru hasil pekerjaan kontraktor tersebut, hancur berantakan.

Dibalik Proyek bernilai miliaran rupiah, tapi berkwalitas rendahan ini, belakangan terdengar nama seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap pemenang tender pada proyek miliaran rupiah itu. Sebut saja Parno. Lelaki yang satu ini, diduga kuat memiliki pengaruh penting di dalam proyek yang penuh dengan nuansa korupsi ini. Bahkan,

yek ini dibangun untuk kepentingan umum. Jadi, tolonglah, supaya diganti dengan batu yang lebih berkualitas.

Hal senada juga disampaikan Awaludin, “sebenarnya kami pernah memberi penawaran batu granit kepada pihak kontraktor. Tapi penawaran kami dianggap terlalu mahal.

Padahal, kami justru memberi penawaran yang paling rendah, “jelas Awaludin kepada wartawan.

Tokoh pemuda yang dikenal vocal itu, juga menambahkan. Tawaran yang pernah kami berikan, senilai Rp.230.000,permeter kubik. Dan untuk pemasangan batu miring sepanjang 100 meter, diperlukan batu granit sebanyak 459 kubik. Jadi, kalau untuk pemasangan sepanjang 800 meter, batu granit yang dibutuhkan, sebanyak 3627 kubik.

Kesimpulannya, jika dihitung dengan harga yang ditawarkan, nilai anggaran yang diperlukan untuk proyek tersebut, hanya berkisar Rp 844.560.000 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) saja.

Sehingga dapat diasumsikan proyek tersebut, terindikasi korupsi. Bahkan diduga kuat, telah terjadi penggelembungan harga ketika dilakukan pengajuan harga proyek kepada pihak Eksekutif.

Di balik semraut dan peliknya proyek tersebut, terbetik nama salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kantor KSDA KPU, yang berkantor di Batam. Namun, pejabat yang ini, dikenal sangat licin dari kejaran wartawan. Rupanya, kepiawaiannya menghindar dari pekerja Pers, justru membuka kedoknya sendiri.

Ternyata, status pria bernama Bekti, yang disebut-sebut menjabat sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan, perlu dipertanyakan. Diduga, Bekti telah banyak meraup uang dari para kontraktor pemenang tender proyek, sejak jabatan PPK disandangnya. (Tim)**

selain Parno, masih ada nama lain, sebut saja Putra, Tapi lelaki yang disebutsebut utusan dari PT. Nuryta Sari itu, hanya bisa bekerja dibalik layar. Sehingga, sulit untuk melakukan konfirmasi.

Apalagi, untuk mengetahui keberadaan lelaki bernama Putra, jangan pernah bermimpi. karena, Putra lebih sering berada di Provinsi Jambi.

Sumber lain juga menyebutkan, bahwa proyek di Teluk Mata Ikan Nongsa itu, dikerjakan oleh tiga perusahaan yang mendapat Sub-Con dari perusahaan pemenang tender. Pertama, perusahaan yang dinakhodai Parno. Perusahaan ini, mendapat pekerjaan pemasangan batu miring. Dan batu yang diperlukan untuk proyek tersebut, sebanyak 5000 pieces.

Selain itu, dua orang pengusaha bernama Arbain dan Elli. Kedua pengusaha ini, mendapat pekerjaan yang sama. Tapi, dengan volume pekerjaan yang lebih kecil. Sebenarnya, pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mengaku dekat dengan petinggi di daerah ini, telah diprediksi banyak kalangan. Kalau hasil dari pekerjaan mereka, kemudian hari akan bermasalah.

Seperti penilaian seorang tokoh masyarakat di Kampung itu, batu yang telah dipasang pada proyek itu, tidak akan bisa bertahan, “sebenarnya, batu miring yang dipasang itu, tidak sesuai dengan standarisasi pemasangan batu miring.

Pasalnya, batu yang dipakai adalah batu bukit, yang tidak lazim digunakan untuk proyek seperti ini,“ terang H. Mansyur didampingi seorang tokoh pemuda bernama Awaludin kepada pekerja Pers.

Ditambahkannya, Kalau penilaian masyarakat, bahwa batu bukit memang gampang pecah. Makanya, kalau untuk proyek seperti ini, lebih baik menggunakan batu granit. Dan kalau proyek ini hanya untuk sementara, lebih baik tidak usah dikerjakan. Soalnya, pro-

Gaji Guru dari 1.522 menjadi 1.709 orang.

Sedangkan jumlah guru PNS di Batam sekitar 2.500 orang. Selain untuk honor guru, anggaran kedua terbesar dari penambahan anggaran dialokasikan untuk pembangunan ruang ke-

Sambungan dari hal 1a las baru, rehabilitasi sekolah dan pengadaan muebiler sekolah sebesar Rp864,025 juta.

Alokasi lain yang diajukan dalam penambahan anggaran adalah untuk peningkatan perlengkapan administrasi sekolah

sebesar Rp837,157 juta.

Dari usulan penambahan anggaran, juga untuk membiayai keikutsertaan para pelajar Batam dalam ajang Olympiade Olahraga Siswa Nasional sebesar Rp546,525 juta. (Nurma)**

Proses Hukum pat penolakan Lumbung Infomasi untuk Rakyat (LIRA) Batam. Karena Bapedalda belum mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap limbah tersebut. Ketika itu, Asisten II DPP Lira Kota Batam Marzuki, menyebutkan sebelum pelaksanaan clean up, seharusnya sudah ada perusahaan yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap limbah tersebut. "Ini tersangkanya saja belum ada malah langsung dibersihkan. Bapedalda harus mengungkap aktor di balik keberadaan limbah yang

membahayakan masyarakat ini,” ujarnya kepada wartawan.

Dari hasil pengangkatan, ditemukan berbagai jenis limbah seperti slug oil, slug koting, barangbarang yang terkontaminasi dengan limbah B3 dan limbah pasir sanblasting. Terungkapnya kasus limbah B3 di Dam Tembesi berawal dari pengakuan Suryani Pardede, warga yang tinggal di sekitar lokasi penimbunan.

Dijelaskan, awalnya ia tidak tahu bahwa itu limbah B3. Peristiwanya berawal sekitar tahun 2004. Saat itu keluarga Suryani baru mengelola lahan itu setelah digusur

Sambungan dari hal 1a dari Jodoh, lokasi Hotel Pasific sekarang.

Saat Suryani bekerja, Jefri datang dan menyampaikan keinginannya untuk memasukkan material ke lahan itu. Alasannya, hanya menampung sementara karena rukonya tidak mengizinkan lagi sebagai penampungan limbah. Kepada Jefri Suryani mengatakan tidak mau pekerjaan terganggu karena material itu. Lalu Jefri mengatakan, ia tidak perlu ikut. "Akhirnya hanya anak saya yang ikut membantu menurunkan. Entah berapa lori saat itu. Yang saya in-

Plus Minus senantiasa menjadi pertimbangan bagi setiap keputusan politik yang diambil,” tulis Amirudin, dosen FISIP Undip.

Keempat, perhelatan pilgub langsung lebih memacu peningkatan ekonomi kerakyatan secara temporer. Pernik-pernik aktivitas politik ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai tambahan penghasilan dari barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pesanan spanduk, baliho, baju, kartu nama, makanan, dan banyak lagi, Intinya, perhelatan pilgub dapat memberikan kontribusi bagi terbantunya ekonomi rakyat walaupun hanya pada saat itu.

Dari pengalaman beberapa kali melaksanakan pilgub langsung, banyak pelajaran yang dapat dipetik. Di antaranya, pertama, pilgub langsung dipandang banyak pihak tidak efisien dari sisi ekonomi. Biaya yang dikeluarkan pasangan cagub dan cawagub sangat besar, konon hingga puluhan miliar rupiah untuk bersaing memenangkan pemilihan.

Demikian pula dengan pemerintah juga mesti mengeluarkan dana yang besar untuk keperluan operasional pilgub, mulai dari persiapan hingga selesainya pilgub. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk mencetak kartu suara, membayar honor petugas pemungutan suara, dan lainnya.

Termasuk, dapat menghemat biaya pengamanan, pengawasan, pemutakhiran data, dan sosialisasi yang menyedot biaya yang tidak sedikit.

Di samping itu, pilgub langsung juga rawan sekali dengan money politic di tengah masyarakat kita yang cenderung yang permisif dan hedonis. Peluang terjadinya pendewaan terhadap uang melalui kapitalisme politik menjadi semakin menguat, sesuatu yang se-

CMYK

gat, jenisnya ada seperti oli dan ada seperti tanah," katanya.

Awalnya, kata ibu rumah tangga yang berasal dari Sumatera Utara itu, Jefri sudah mengangkut sebagian. Namun tiba-tiba terhenti. Demikianlah berlangsung hingga beberapa tahun. Barulah setelah wanita itu mendengar Jefri sudah duduk di dewan, ia menelepon agar mengangkat limbah itu.

Kendati kasusnya berliku-liku, namun peternak bebek itu mengaku tidak akan mundur sedikitpun untuk memperjuangkan kasus tersebut. (Oskar)**

Sambungan dari hal 2 harusnya dihindari dalam membangun sistem demokrasi yang baik. Dalam masyarakat yang hedonis dan permisif, calon yang bersedia memberi uang (baca: membayar), dialah yang bakal dipilih. Terlebih-lebih sikap itu ditimpali dengan sikap pragmatis; melihat segala sesuatu dari keuntungan kekinian saja. Kalau begini, kapankah kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas?

Kedua, pilgub langsung terbukti tidak menjamin tercapainya kualitas gubernur yang baik.

Walaupun banyak gubernur yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, namun terdapat sejumlah gubernur di Indonesia yang terseret kasus penyalahgunaan wewenang sehingga diancam hukuman, bahkan tidak sedikit jumlahnya yang harus mendekam di lembaga pemasyarakatan. Ini menunjukkan kualitas gubernur yang dihasilkan pilkada langsung tidak menjamin bakal menemukan figur yang bermoral baik.

Ketiga, pilgub langsung sangat rawan gesekan horizontal. Artinya, ketika euforia pemilihan saat kampanye berlangsung, besar kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan antarpendukung para calon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini berpengaruh langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah/daerah.

Keempat, gubernur dipandang sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena ia merupakan perpanjangan tangan pusat, maka dipandang tidak menjadi keharusan gubernur dipilih melalui pemilihan langsung.

Cukup dipilih oleh DPRD setempat. Pemilihan gubernur secara langsung dianggap mubazir dan tidak efisien.

Lantas apa komentar sejumlah politisi mengenai hal ini?

Wakil Ketua MPR RI Had-

jriyanto Y Thohari sempat menilai bahwa RUU Pilkada yang mengatur pemilihan gubernur oleh DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi karena menarik kembali prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

"RUU Pilkada tersebut merupakan langkah mundur dari asas-asas demokrasi yang sudah berjalan selama 14 tahun ini," kata Hadjriyanto pada Sarasehan Kebudayaan "Kekerasan di Sekitar Kita" di Jakarta, Minggu malam.

RUU Pilkada mengatur pemilihan gubernur (pilgub) yang tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh DPRD. Menurut dia, tidak lazim jika hak rakyat dalam memilih gubernur secara langsung ditarik kembali menjadi tidak langsung. Dia juga menjelaskan jika RUU Pilkada disahkan sama halnya dengan menarik kembali Undang-Undang Kebebasan Pers Nomor 40 tahun 1999.

"Dalam demokrasi, menarik kembali kebijakan untuk rakyat itu tidak bisa dilakukan," katanya.

Hadjriyanto juga menilai menerapkan efisiensi dalam demokrasi merupakan upaya yang tidak relevan. "Sangat sulit untuk menghemat biaya demi menyuarakan suara rakyat," kata dia.

Berbeda dengan Hadjriyanto, sebelumnya, Pengamat dan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie menilai RUU Pilkada sebagai bentuk efisiensi demokrasi karena dapat menekan anggaran yang membengkak selama masa pemilihan berlangsung.

"Dari segi ekonomi, tentu akan menghemat biaya pemilu karena hanya akan diadakan dua pemilu langsung, yaitu pemilu presiden dan bupatiwalikota," kata Jimly.

Dari segi demokrasi, menurut Jimly, RUU Pilkada tidak

TPA Sampah terkena imbas pencemaran.

Ditemui, Minggu (8/7/2012) lalu, warga Teluk Lengung terlihat sedih saat mengumpulkan ribuan ikan yang mati akibat pencemaran. Bahkan mereka juga mengaku sudah sepuluh hari terancam tak dapat tangkapan ikan saat melaut. Muhammad Arif, ketua nelayan Teluk Lengung mengatakan limbah TPA dari Telaga Punggur sudah meracuni semua ikan di laut. Sehingga, warga yang kehidapanya mayoritas nelayan terancam tak dapat tangkapan ikan. "Keluhan ini sudah berulang kali kami sampaikan kepada Pemerintah, melalui Musrenbang ke kantor Camat Nongsa, Pemko Batam, dan juga BP Kawasan, namun tak pernah ada tanggapan," tutur Muhammad Arif.

Sementara itu, menurut Muhammad Kasim Bendali, limbah TPA tersebut masuk ke dalam laut saat hujan turun. Sehingga, cairan hasil fermentasi sampah yang mengandung limbah beracun bercampur dengan air laut dan mengakibatkan ikanikan di laut mati. "Racun sampah itu masuk ke laut ini saat hujan, mungkin kadar racunnya sudah berlebih sehingga ikanikan pada mati," paparnya.

Ditambahkan Sanidin, akibat cemaran limbah ini lumpur di pesisir pantai juga ikut tercemar.

Pada saat surut, warga yang mengambil gonggong mengalami gatal-gatal. Parahnya lagi, air bersih di kawasan Teluk Lengung yang bersentuhan langsung dengan tanah seperti sumur turut tercemar. Tapi keluhan warga ini seakan tak ada respon dari pihak terkait seperti pemerintah maupun pihak pengelola TPA. "Semua sudah tercemar, kami hanya menunggu matinya saja sama seperti ikan ini," keluh Sanidin, yang diamini semua warga. Warga di Teluk Lengung berharap Pemerintah dapat memberikan solusi untuk penanggulangan limbah beracun tersebut.

7a

mengubah esensi demokrasi yang telah dipraktikan selama 14 tahun di Indonesia. "Demokrasi itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Gubernur yang dipilih oleh DPRD itu masih menganut asas-asas demokrasi hanya tidak pilih secara langsung oleh rakyat, namun dipilih oleh perwakilan rakyat," katanya.

Hal sama juga disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang mendukung RUU Pilkada. "Pemilihan langsung tidak menjamin calonnya benar-benar bersih dan kompeten," kata dia pada rakornas PKPI di Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu menyebutkan sebanyak 176 kepala daerah terjerat kasus korupsi menjadi bukti bahwa pemilihan langsung tidak menjamin munculnya figur yang bersih.

"Tidak bisa dipungkiri pemilihan umum langsung memerlukan banyak biaya. Jadi, apapun akan dilakukan para calon untuk menutupi anggaran biaya pemilu tersebut," katanya.

Berdasarkan plus-minus pilgub langsung dan tak langsung di atas, kiranya perlu dipertimbangkan sistem yang bakal dipilih sebagai alternatif terbaik. Setiap sistem yang dipilih tentu ada baik buruknya atau plus-minusnya.

Sistem yang sempurna agaknya tidak mungkin diperoleh.

Yang kita pilih adalah suatu sistem yang nilai positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Untuk itu, perlu dikaji secara cermat dan mendalam kedua sistem yang pernah berlaku itu untuk menentukan sistem yang paling tepat. Disadari bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas sekaligus dapat diterima. **

Sambungan dari hal 1a "Kami berharap pemerintah berikan solusi, jangan dibiarkan seperti ini," harapnya.

Penderitaan warga kampung tua Teluk Lengung tergolong komplit. Pasalnya, perairan tercemari limbah membuat warga yang mayoritas nelayan tak dapat melaut karena ikan pada mati. Selain itu banyak warga yang menderita penyakit kulit. Sekitar 60 kepala keluarga penghuni kampung tua Teluk Lengung masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih. Namun, akibat adanya limbah yang mencemari lingkan tersebut, warga pun takut sumur yang bersentuhan langsung dengan tanah turut tercemari. Sehingga, warga terpaksa harus mengambil air ke lokasi Dam Duriangkang.

Tak cukup hanya dicemari limbah, ternyata warga yang tinggal di Teluk Lengung belum pernah merasakan PLN melakukan pemadaman bergilir. Pasalnya, perkampungan yang sudah diresmikan menjadi salah satu kampung tua di Batam belum dialiri arus listrik dari PLN. Warga memanfaatkan genset sebagai sumper penerangan satusatunya. "Lengkaplah penderitaan kami, selama ini kami bertahan dengan penerangan genset, tapi lagi-lagi perasaan kami terluka karena cemaran limbah TPA," kata Kasim.

Dijelaskannya, penerangan dari genset tersebut selama ini masih dapat mereka manfaatkan dengan membayar Rp4 ribu per KK untuk membeli bahan bakar setiap harinya. Namun, karena penghasilan warga sudah tak seperti dulu, juga berimbas ke sumber penerangan karena tak mampu lagi membayar Rp4 ribu untuk membeli minyak genset. "Kami mau bayar pakai apa, sudah tak lagi ada penghasilan. Selama ini kami bertahan hidup hanya dengan melaut untuk menangkap ikan. Sekarang, ikan sudah mati karena limbah, kami tak tahu lagi bagaimana memenuhi kebutuhan hidup seharihari," kata Kasim seperti kelu-

han semua warga.

Mencuatnya kasus ikan mati akibat tercemar di Teluk Lengung menarik minat warga dari kawasan terdekat untuk menyaksikan. Aminullah (39), warga Kavling Punggur, mengaku sengaja datang untuk menyaksikan kebenaran berita yang dibacanya. "Ternyata tidak hanya isu. Saya sudah saksikan sendiri," katanya sembari menunjukkan dua ekor ikan mati di tangannya. Menurut Amin, awalnya ia berencana mengambil ikan mati itu untuk makanan ternak bebek miliknya. Namun, setelah melihat kondisi ikan yang mati berbeda dengan ikan di pasar, ia pun mengurungkan niatnya. "Setahu saya, kalau ikan baru mati semalam tidak sampai seperti ini. Bangkai ikan ini sudah berubah warna. Mungkin sudah beberapa hari ia menderita karena racun limbah hingga akhirnya mati," ujarnya.

Awaluddin, pemerhati lingkungan pantai di Provinsi Kepri, menyesalkan instansi terkait yang dianggapnya sangat lamban menyikapi masalah tersebut. Seharusnya kata dia, sejak kasus itu mencuat, Pemko Batam sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, termasuk memberikan penjelasan kepada warga agar tidak mengonsumsi atau menjual ikan yang mati tersebut. Ia khawatir, ada pihak-pihak yang ingin menangguk untung dari kasus tersebut. Caranya dengan mengumpulkan ikan-ikan tercemar lalu menjualnya ke pasar. Apalagi kata dia, di sekitar kavling Punggur tidak sedikit warga yang menjual ikan ke rumah-rumah. "Jangankan ikan laut, ikan air tawar hasil pancingan dari Duriangkang pun ada juga yang dijual.

Makanya, Pemko Batam perlu mengantisipasi ini," demikian dikatakan. Sejauh ini, Pemko Batam belum memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut.

Diselidiki Bapedal Badan Pengendalian Dam-

pak Lingkungan (Bapedal) melakukan penyelidikan terhadap penyebab tewasnya ribuan ekor ikan di perairan Teluk Lengung. Dendi N Purnomo, Kepala Bapedal Kota Batam, mengatakan, pihaknya sedang melakukan pengambilan sampel untuk mencari penyebab kematian ikan. "Kami melakukan pengambilan sample di perairan Teluk Lengung dan TPA Telaga Punggur," ujarnya.

Untuk sementara ini, Bapedal menduga matinya ribuan ekor ikan di kawasan pesisir Teluk Lengung, Batam, akibat pencemaran air laut. Hal itu berdasarkan monitoring dua bulan lalu dimana ada indikasi dari 26 parameter yang diuji, tiga parameter diantaranya melewati ambang batas, yakni zat Klorida, Amoniak dan Nitrat. Ketiga parameter tersebut mencapai dua kali dari batas normal, namun demikian naiknya parameter ini diungkapkan Dendi tidak bisa menjadi alasan tewasnya ikanikan tersebut.

"Masalah ikan mati pasti ada unsur yang lain, bukan sekedar karena tiga parameter ini. Laut kan sistemnya terbuka, jadi tidak bisa hanya ketiga parameter ini menyebabkan ikan tiba-tiba mati di laut. Kalau di danau masih ada kemungkinan," jelasnya. Dendi mengatakan, naiknya tiga parameter tersebut dari ambang batas diduga akibat proses domestik dari pengolahan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Telaga Punggur yang berada tidak jauh dari Teluk Legung.

Pengelolaan sampah berupa cairan yang ditampung di kolam-kolam tidak dikelola dengan maksimal sehingga meluap pada saat hujan dan mengakibatkan ketiga parameter itu naik. Namun, lanjutnya, unsurunsur logam berat masih dibawah ambang batas sehingga untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang maksimal, naiknya ambang batas ketiga parameter disurvei secara terpisah.(yope)**

CMYK

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

8a

Untan Tertutup Sikapi Kasus Beasiswa Mahasiswa Asal Natuna PONTIANAK - Jika di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kasus beasiswa mahasiswa asal Natuna cukup hangat, tidak demikian yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Malahan, di lingkungan Universitas Tanjungpura (Untan) sendiri, riak kasus tersebut nyaris tak terdengar.

Pihak rektorat Untan sendiri, terkesan tutup mulut terkait kasus beasiswa bagi mahasiswa asal negeri Gerbang Utaraku tersebut. Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN), Prof. Dr Thamrin Usman DEA juga tampak tidak tertarik soal kasus yang digemborkan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Farmasi di perguruan tinggi yang dinakhodainya.

Wartawan PAB Indonesia di Pontianak yang hendak konfirmasi kepada rektor, juga belum berhasil mengorek keterangannya. Sikap tertutup pihak Untan, diduga kuat karena tidak ingin memperkeruh suasana.

Sumber tidak resmi di rektorat Untan mengungkapkan, sikap diam yang ditunjukkan Thamrin karena tidak ingin ikut campur lebih jauh urusan Pemkab Natuna. Dikatakan sumber, tanggung jawab perguruan tinggi itu hanya mengajar seluruh mahasiwa, termasuk asal Natuna. Menyangkut pembiayaan melalui beasiswa seperti yang dikeluhkan mahasiswa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkab Natuna.

Berita sebelumnya mengangkat pernyataan Fanni Iood SH, Praktisi Hukum di Provinsi Kepri yang menyebutkan kejaksaan baik Kejari Natuna maupun Kejaksaan Tinggi Kepri sudah saatnya menelusuri kasus beasiswa terhadap mahasiswa asal Natuna di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Alasannya, kasus tersebut, tidak lagi sekadar kelalaian atau administrasi melainkan, sudah mengarah kepada dugaan penyelewengan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Natuna, Darmanto tidak menampik bahwa Bupati Natuna, Ilyas Sabli pernah berjanji akan membantu biaya 16 mahasiswa pada tahun 2011 sebesar Rp20 juta, namun belum bisa terealisasi karena dananya tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna. "Pernah ada memo dari buati untuk mengucurkan dana tersebut, namun BKAD tidak bisa mencairkan karena tidak ada dalam posting APBD," katanya.

Sumber terbaru di Pemkab Natuna menyebutkan, kasus tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi. Padahal kata sumber, dana yang dijanjikan sudah diserahkan kepada pihak Universitas Tanjungpura sesuai Memorandum of Agreement (nota kesepakatan).

Sebelumnya, kasus anggaran untuk beasiswa bagi 16 mahasiswa asal Natuna di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Farmasi, Universitas Tanjungpura, Pontianak kian terkuak pasca pengakuan dari mantan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah Marka DJ. Diungkapkan, anggaran tersebut sebesar Rp5,2 miliar.

Menurutnya, dana itu secara umum dialokasikan untuk pembangunan asrama, biaya semester, pembelian buku dan laptop mahasiswa. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengingat detil penggunaannya.

Marka menjelaskan, program pengiriman putra-putra terbaik Natuna kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Farmasi Untan berawal dari keinginan Pemkab Natuna memenuhi kebutuhan tenaga medis.

Apalagi ketika itu, pemerintah merasa kesulit a n mendapatkan tenag a

Dr Thamrim Usman

medis, khususnya dokter dan apoteker yang betah bertugas di Natuna.

Dari pertimbangan itu, Pemkab menawarkan kepada putra-putri terbaik Natuna kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Farmasi Untan. Sehingga didapati 16 mahasiswa terdiri dari delapan orang untuk program kedokteran dan delapannya lagi untuk farmasi.

Sudharmadi, Direktur Hukum dan Pemerintahan Lembaga Aktif Pemantau Aparatur Negara (Lapan) yang ditemui saat meninjau kerusuhan di Planet Holiday, Kota Batam, Senin (18/6/2012). Sudhramadi mengatakan, pihaknya masih memberi waktu kepada Ilyas Sabli untuk mengatasi permasalahan tersebut sebelum permasalahan tersebut digiring ke ranah hukum.

Menurut Sudharmadi, akhir-akhir ini permasalahan terhadap mahasiswa sangat sensitif. Selain program pemerintah yang semakin fokus terhadap dunia pendidikan, status mahasiswa sebagai objek juga sangat kritis. "Maklumlah, mahasiswa itu orang berpendidikan. Jangankan kepentingan sendiri, kepentingan orang awam pun dituntut, apalagi urusan sendiri," katanya.

Sudharmadi mengaku sangat terenyuh mengetahui nasib mahasiswa asal Natuna yang kekurangan dana di Kalimantan. Padahal kata dia, dengan kondisi Natuna yang masih terbelakang dalam pembangunan, khususnya kesehatan, tentunya sangat membutuhkan SDM yang kwalified. "Saya kira adikadik mahasiswa di Pontianak itu merupakan aset daerah Natuna sehingga perlu dimodali sehingga menjadi paramedis yang berkualitas," ujarnya.

Seperti mencuat ke permukaan, 16 mahasiswa kedokteran dan farmasi asal Natuna mengaku tertipu oleh kebijakan pemimpin Natuna yang menjanjikan beasiswa bagi mereka.

Seperti penuturan Lina yang awalnya mengaku bangga dan gembira karena bisa menikmati kesungguhan pemerintah untuk membantu proses kuliahnya. Selain ditanggung semua bisaya akademis, setiap mahasiswa juga mendapat uang saku sebesar Rp300.000 per orang setiap bulannya.

Sayangnya, hingga mahasiswa menjelang tamat, belum bisa menikmati janji tersebut. Merasa haknya tidak terpenuhi, mahasiswa mempertanyakannya kepada Pemkab Natuna. Namun yang mereka peroleh hanya kekecewaan karena para pejabat terkait di Pemkab Natuna, tak satupun yang memberi jawaban kepastian. (Astang)

Bupati Perlu Transparan Soal Suksesi di Perusda NATUNA - Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli MSi perlu lebih fokus melaksanakan suksesi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda). Jika masih terdapat permasalahan yang berpotensi menghambat, bupati perlu bersikap transparan.

Pendapat tersebut disampaikan Purboyo SE, wartawan senior yang juga kandidat Dirut Perusda Natuna. Dikatakan, Perusda merupakan lokomotif pembangunan, khususnya di sektor ekonomi sehingga perlu diberdayakan secara

optimal. "Kalau selama ini terkesan vakum, yang rugi justru pemerintah daerah sendiri," katanya.

Purboyo mengaku sangat memahami kesibukan Ilyas Sabli dalam menjalankan roda pemerintahan, namun tidak berarti dengan mengulur-ulur waktu bagi pergantian struktur di Perusda.

Alasannya, justru dengan mengefektifkan pelaksanaan suksesi kepemimpinan di Perusda, maka kinerja bupati lebih optimal, khususnya di lini ekonomi berbasis masyarakat.

Menyinggung kemungkinan adanya kendala hukum sehingga roda suksesi terlihat vakum, Purboyo tidak melihat gejala tersebut. Ia memperkirakan, mandegnya tahapan suksesi karena pengurus lama ingin menyelesaikan seluruh administrasi sehingga ketika dilangsungkan serah terima dengan pengurus baru nantinya, tidak ada lagi kendala administratif.

"Saya melihat dari sana.

Jadi, saya sangat memaklumi hal itu," katanya. (arifin)

Pejabat Natuna menggelar Sidak persediaan Sembako.

Stok Sembako Aman, Kenaikan Harga Lumrah NATUNA - Stok sembako di Kabupaten Natuna aman hingga Lebaran.

Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadinya kenaikan harga di pasaran.

Hal itu disampaikan Senagip, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Natuna kepada wartawan beberapa waktu lalu. Dikatakan, kendati ditargetkan aman, pihaknya tetap melakukan pengecekan secara langsung dan kontinu baik dari sisi persediaan maupun harga. "Pada pertengahan Ramadan nanti, kita

tetap melakukan pengecekan langsung ke pasar. Kita akan melihat langsung persediaan stok di pasar dan memantau harga jika terjadi kenaikan yang melonjak untuk dicari jalan keluarnya," terangnya.

Senagip mengatakan, mengenai kenaikan harga, masih merupakan hal yang lumrah sesuai hukum pasar dimana permintaan semakin meningkat pada masa Ramadan, apalagi jelang Lebaran. Namun yang perlu diwaspadai, menurutnya yakni kadar lonjakan harga tersebut, jika

tidak wajar, perlu dicari solusinya.

Untuk Natuna, Ramadan dan Lebaran tahun ini yang tepat pada Agustus menjadi suatu pertanda baik, tidak seperti tahun lalu pada masa musim utara.

Karena, lanjutnya, pada musim ini gelombang dapat mencapai tiga hingga empat meter, sehingga banyak kapal tidak bisa berlayar. Untuk memenuhi sembako dan barang harian lainnya, untuk Kabupaten Natuna didatangkan dari Jakarta, Medan, Kalimantan Barat dan Tanjungpinang. (arifin)

Genjot Percepatan Kawasan Industri

Gebrakan SCN Ditunggu di Natuna NATUNA - Rencana PT Sarana Citra Nusa (SCN) untuk pembangunan kawasan industri penunjang eksplorasi migas di Kabupaten Natuna, disambut positif oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Natuna, Ilham Kauli.

Hal itu disampaikan Ilham kepada wartawan menyikapi rencana SCN datang ke Natuna. "Kita siap mendukung percepatannya. Bila perlu kita akan melayangkan surat resmi dalam proses awal guna percepatan pembangunan di daerah

Natuna," katanya.

Ilham mengatakan, rencana pihak SCN tersebut merupakan hasil kunjungan Bupati Natuna, Ilyas Sabli beserta rombongan ke kawasan industri Kabil, yakni PT SCN akan melakukan survei awal. Ditegaskan, pembangunan suatu kawasan industri penunjang perusahaan ekplorasi migas di Natuna sangat penting. "Natuna sebagai daerah penghasil migas dengan empat perusahaan yang sudah berproduksi dan dua perusahaan migas yang sudah

melakukan sosialisasi berpotensi menjadi kawasan industri," ucapnya.

Alasannya, jika kawasan industri berada di Natuna, tentu akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan migas tersebut.

Dengan demikian, akan menekan biaya transportasi penunjang beroperasinya perusahaan migas.

Direktur PT SCN, Agus P Hidajat mengungkapkan dalam internasional map memang tercantum Pulau Natuna se-

bagai salah satu potensi pengembangan industri selain Batam. Ia mengatakan, sangat wajar jika Natuna dipilih sebagai pengembangan suatu kawasan industri penunjang operasional perusahaan migas, karena memang perusahaan tersebut beroperasi di Natuna. "Sebagai satu perusahaan yang sudah terpercaya dalam grup perminyakan akan mendapat respon dari perusahaan yang akan menjadi tenant untuk berinvestasi di Natuna," ucapnya. (arifin)

Selama Puasa Kafe dan Rumah Makan Tutup RANAI - Seluruh kafe dan rumah makan di Natuna ditutup selama Ramadan. Penutupan itu berdasarkan masukan dari berbagai pihak di Natuna.

Demikian disampaikan Sekretaris Pemerintah Kabupaten Natuna, Syamsurizon, Selasa (17/7) di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Ranai.

Keputusan ini merupakan masukan berbagai pihak," tegasnya.

Dikatakan Syamsurizon, mengingat banyaknya kegiatan Kafe yang sudah diambang toleransi maka Pemkab Natuna memandang perlu untuk melakukan penertiban dan pembersihan lokasi-lokasi yang dianggap tempat maksiat tersebut.

"Laporan yang kita terima, sudah banyak kafe yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Oleh karena itu, kita memanfaatkan moment Ramadan untuk memulai penertiban terhadap warung remang-remang itu," katanya.

Selain itu, seluruh kafe yang ada di Natuna, hingga saat ini belum satupun yang mengantongi izin dari pemerintah.

CMYK

Karenanya, harus diambil tindakan yang tegas tanpa menepikan kebijaksanaan. "Hingga saat ini tak ada kafe-kafe itu yang memiliki izin. Karenannya kita harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka, tapi kita juga mesti bijaksana," katanya.

Ditambahkan, kafe-kafe yang ada itu, letaknya juga tidak jauh dari tempat ibadah

foto ilustrasi

dan pemukiman warga. Parahnya, kafe-kafe itu, berdekatan sekali dengan Masjid Agung Natuna. Hal itu tentunya cukup mengganggu kenyamanan orang dalam beribadah. Itu sangat aneh sekali kan," tambahnya.

Pemkab katanya, akan memfasilitasi pemulangan para pekerja seks yang terjaring ra-

zia nanti, secara gratis, Sebab kebanyakan mereka berasal dari luar.

"Kita juga mesti memperhatikan sisi kemanusiaannya.

Kalau kita tutup tempat mereka bekerja, mereka mau kerja apa? Oleh kerena itu, jika terjaring, kita pulangkan secara gratis," katanya.

Camat Bunguran Timur, Marka DJ mengatakan, jumlah kafe yang ada di Kota Ranai terdapat11 kafe. Saat ini, belum satupun yang memperoleh izin dari pemerintah.

Ia pun mengaku, pernah memanggil pemilik kafe dan mengimbauan untuk tidak membuka aktifitas kafe secara terang-terangan seperti saat ini.

"Kami sudah tiga kali mengimbau pemilik kafe agar mereka memperbaiki sistemnya. Mereka sebaiknya tidak lagi beroperasi di Ranai. Sebab pemerintah tidak mengizinkan," katanya.

Ia berharap, razia penyakit masyarakat yang akan dilakukan nanti bisa memberi efek jera kepada mereka yang melanggar. (hk)

CMYK

Sumbagsel

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

5

DPRD Prihatin Penerima Raskin Berkurang PALEMBANG - DPRD Kota Palembang merasa keprihatinan adanya pengurangan rumah tangga sasaran penerima jatah beras untuk keluarga miskin di kota tersebut.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Fraksi Pembangunan Reformasi HRM Salahuddin pada rapat paripurna DPRD setempat terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2011 di Palembang, barubaru ini.

Menurut dia, fraksi itu menyampaikan keprihatinan atas kinerja tim nasional peercepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) terhadap adanya pengurangan rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin dari 97.667 RTS menjadi 72.717 RTS dengan asumsi terjadi pengurangan sebanyak 25.489 RTS. Dengan terjadinya pengurangan itu banyak yang seharusnya menerima malah tidak kebagian lagi jatah raskin dan justru yang seharusnya tidak menerima dari keluarga mampu

malah diberikan, katanya.

Ia mengatakan, terkait dengan hal itu, fraksi ini meminta kepada Wali Kota Palembang untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Eddy Santana Putra menyatakan, sebetulnya untuk kota bagus, berarti dianggap jumlah yang miskin berkurang dari 90 ribu orang lebih menjadi 70 ribuan orang.

Akan tetapi, masalahnya di rukun tetangga (RT) mungkin sasarannya kurang tepat seharusnya dapat malah tidak

diberi lagi dan mungkin yang masih mampu karena dekat dengan RT malah dapat, katanya.

Ia menuturkan, datanya pasti ada di RT, karena pejabat di tingkat perkampungan itu lebih tahu mengenai jumlahnya.

Di Palembang ini ada hampir 4.000 RT bagaimana mengawasinya perlu dana miliaran rupiah juga untuk mendatanya.

"Jadi, kami mengharapkan RT diawasi ketua rukun warga (RW) dan raskin itu betul-betul dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan tepat sasaran," katanya.(Susi)

Pemkot Bangun Jembatan Layang Pemkab Optimistis Petani Kembalikan Fungsi Sawah MUKOMUKO - Pejabat Pertanian Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, optimistis petani di daerah itu bersedia mengembalikan fungsi lahan tanaman pangannya dari sawit menjadi sawah setelah air irigasi sayap kanan mengalir lancar.

"Sebelumnya air irigasi sayap kanan tidak mengalir di lahan petani, ketimbang lahan mubazir, mereka manfaatkan dengan menanam sawit, tetapi setelah air mengalir lancar sawit akan mati," kata Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan kabupaten Mukomuko, Toyeb di Mukomuko.

Selain itu, kata dia, petani yang memiliki lahan dalam irigasi sayap kanan juga telah membuat kesepakatan dan menandatangani surat perjanjian tidak akan melakukan alih fungsi lahan.

"Jika air irigasi lancar dan masuk ke lahan mereka kami yakin dengan kesadaran sendiri petani akan mengganti komoditasnya karena mereka masih ingat dengan perjanjian itu," ujarnya lagi.

Menurut dia, peluang petani daerah itu mengembalikan lahan yang telah ditanami sawit menjadi sawah sangat besar sekali menyusul sedang berjalannya pembangunan irigasi sayap kanan agar airnya bisa mengalir dengan lancar.

"Kegiatan pembangunan irigasi tersebut dari Provinsi Bengkulu melalui Balai Sungai wilayah VII dan nilainya cukup besar mencapai Rp6 miliar," ujarnya lagi.

Sementara itu, ia mencatat, luas lahan tanaman pangan keseluruhan dalam irigasi sayap kanan sekitar 4.300 hektare dan efektif masih digunakan oleh petani untuk tanaman pangan berkisar 2.500 hingga 3.000 hektare.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko Husni Thamrin sebelumnya mengharapkan pemerintah setempat mencarikan solusi terbaik bagi petani agar mereka bersedia mengembalikan lahan yang telah ditanami sawit menjadi sawah kembali.

"Solusi itu bisa berupa bantuan bibit dan benih padi gratis serta pupuk bagi petani guna mendorong mereka semangat untuk menanam padi di lahannya tersebut," ujarnya menerangkan.

Ia menyebutkan, tidak sedikit dana negara yang dihabiskan untuk pembangunan sarana dan prasarana irigasi sayap kanan agar lahan di lokasi itu bisa difungsikan untuk tanaman pangan khususnya padi.

"Aturan tentang alihfungsi itu kan sudah jelas jadi terapkan, apalagi sebelumnya sudah ada perjanjian tidak ada alihfungsi lahan yang berada dekat irigasi," ujarnya menerangkan. (Zul)

Lampung Targetkan Produksi Padi 3,2 Juta Ton BANDAR LAMPUNG - Produksi padi di Lampung ditargetkan mencapai 3.234.272 ton untuk menunjang target produksi padi nasional 2012.

"Target tersebut diharapkan tercapai di atas lahan seluas 644.107 hektare mengingat Lampung merupakan salah satu barometer di bidang perta-

nian yang menyumbang kontribusi terbesar nasional yakni 36,98 persen," kata Kepala Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Bihikmi Sofien.

Dari target produksi padi tersebut, Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan memberikan sumbangan terbesar di

Lampung, yakni sebesar 675.179 ton atau 20,88 persen dengan luas panen 133.197 hektare.

"Untuk mencapai target tersebut, tentunya diperlukan kerja keras, mengingat masih banyak persoalan dan tantangan yang harus ditangani secara cermat," ujarnya.(rina)**

BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Kota Bandarlampung mulai melaksanakan pembangunan jembatan layang untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan di kota ini.

"Pembangunan jembatan layang ini dilaksanakan guna mengatasi kemacetan yang masih sering terjadi di kota ini," kata Wali Kota Bandarlampung Herman HN usai meresmikan dimulainya pembangunan jembatan layang ruas Jalan P Antasari-P Tirtayasa di Bandarlampung, belum lama ini.

Menurut dia, pembangunan jembatan layang tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat sehingga dapat memperlancar laju transportasi di kota ini.

"Jembatan layang ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang bisa berimbas kepada keterlambatan distribusi kebutuhan pokok masyarakat," kata dia.

Ia juga menerangkan, pembangunan tersebut dilaksanakan

Ia menjelaskan, tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu dan perairan Enggano sementara ini rata-rata 2,5 meter, lebih tinggi dari sebelumnya yang dua meter.

Angin di perairan Bengkulu bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 05-18 knot, sedangkan angin di perairan Enggano bertiup timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 07-18 knot.

Angin di perairan Samudra Hindia barat Bengkulu bertiup dari timur hingga tenggara den-

gan kecepatan berkisar 07-20 knot. Di wilayah itu berpeluang hujan ringan.

Peringatan dini BMKG memprakirakan terjadi gelombang laut dengan tinggi antara 3-3,5 meter di perairan Samudra Hindia utara Aceh, perairan Banten, dan Samudra Hindia bagian barat hingga selatan Banten.

Berdasarkan citra satelit cuaca terlihat daerah liputan awan dan hujan di wilayah Sumatera Utara, Selat Malaka, dan Samudra Hindia bagian utara Aceh hingga barat Bengkulu.

Angin di wilayah Bengku-

PALEMBANG - Listrik prabayar atau listrik pintar yang dikenalkan PT PLN pada 2010 lalu kini mulai diminati masyarakat di 15 kabupaten/kota Sumatera Selatan.

"Listrik prabayar mulai diminati namun jumlahnya masih relatif kecil. Berdasarkan data hingga 12 Juli 2012 terdapat 44.962 pelanggan," kata Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu (S2JB) Slamet DS di Palembang, kemarin.

Pelanggan listrik prabayar terbanyak di Palembang mencapai 16.588 sambungan, kemudian Kabupaten Lintang Empat Lawang 3.183 sambungan dan Kota Lubuk Linggau 2.419 sambungan, kata dia.

Menurut Slamet, untuk meningkatkan jumlah pelanggan listrik prabayar, pihaknya akan

lu pada umumnya bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 08-32 kilometer per jam atau 05-18 knot.

Cuaca di wilayah Bengkulu sebagian besar berawan dan berpeluang hujan ringan pada sore hingga malam hari, terutama di Kota Bengkulu dengan suhu udara berkisar 23-32 derajat Celcius dan kelembaban antara 60-96 persen.

Di Kabupaten Kaur berawan dengan suhu udara berkisar 23-32 derajat Celcius dan kelembaban antara 57-95 persen. (siska)**

Ekspor Kakao Lampung Turun BANDAR LAMPUNG - Ekspor kakao asal Lampung Juni 2012 sebanyak 889 ton senilai 1,953 juta dolar AS atau mengalami penurunan bila dibandingkan bulan sebelumnya seanyak 2.540 ton menghasikan devisa 5,73 juta dolar.

"Penurunan ekspor kakao tersebut kemungkinan disebabkan menurunnya produksi komoditas tersebut," kata Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Novedy Yusufwan, di Bandarlampung, Selasa.

Ia menyebutkan, ekspor komoditas tersebut pada periode itu ditujukan ke negara Asean yakni Malaysia dengan volume 381 ton senilai 831.375 dolar, kemudian Singapura sebanyak 203 ton meng-

secara bertahap dengan menggunakan anggaran 2012 dan 2013 serta tambahan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Bandarlampung atas pengalihan jalur lalu lintas saat pelaksanaan pembangunan, tetapi setelah seluruhnya selesai

akan ada peningkatan infrastruktur jalan sehingga bisa mengurangi kemacetan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung Daniel Marsudi mengatakan, pembangunan ketiga jembatan layang tersebut dilaksanakan oleh tiga kontraktor sehingga penger-

Listrik Prabayar Diminati Masyarakat Sumsel

Tinggi Gelombang Laut Bengkulu Tiga Meter BENGKULU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprakirakan tinggi gelombang laut di Samudra Hindia barat Bengkulu selama 12 jam ke depan mencapai tiga meter atau lebih tinggi dari sebelumnya yang 2,5 meter.

"Prakiraan BMKG Bengkulu, gelombang laut tiga meter itu juga berpeluang terjadi di perairan Enggano dan perairan Bengkulu hingga Lampung," kata Analis BMKG Stasiun Meterologi Fatmawati Soekarno Bengkulu Suparwi di Bengkulu.

Flyover

jaannya bisa selesai secara bersamaan.

"Saat ini pengerjaan pembangunan jembatan layang baru dilaksanakan di dua titik yaitu Jalan P Antasari-P Tirtayasa dan Jalan Sultan Agung-Ryacudu sedangkan untuk Jalan Gajah Mada-Ir Juanda masih dalam proses lelang," kata dia.

Ia menyebutkan, anggaran pembangunan dua jembatan layang itu sebesar Rp62 miliar dengan pengerjaan selama 300 hari kalender atau 10 bulan.

"Jadi, Mei 2013 pembangunannya sudah dapat selesai sehingga kemacetan yang masih sering terjadi dapat diminimalisasi," ujarnya.

Daniel menerangkan, lebar jembatan layang itu berukuran 12 meter dan panjang 180 meter pada masing-masing jembatan, sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan di jalan Gajah Mada masih dalam proses lelang yang diharapkan sekitar akhir Juli 2012 selesai.

(Badaruddin)**

hasilkan devisa 448.484 dolar, dan Thailand sebesar 304,8 ton dengan nilai 674.035 dolar.

Menurutnya, dibandingkan April 2012 ekspor kakao Lampung lebih besar karena pada periode itu ekspor komoditas tersebut hanya 762 ton dengan nilai 1,59 juta dolar.

Ia mengatakan, kakao masih merupakan komoditas unggulan Lampung terutama untuk ekspor disamping hasil perkebunan lainnya seperti kopi, sawit, karet dan lada.

Komoditas itu merupakan salah satu penyumbang devisa cukup besar bagi Lampung.

Sementara itu, kualitas kakao di Provinsi Lampung sejak dua bulan terakhir cukup baik sehingga harganya pun cenderung bertahan tinggi.(darwin)**

CMYK

terus mengenalkan kepada masyarakat tentang produk layanan yang tergolong baru itu serta keunggulannya dibandingkan dengan layanan listrik pascabayar.

Listrik prabayar atau listrik pintar merupakan cara baru dalam pelayanan penyaluran tenaga listrik PLN sehingga

pelanggan dapat mengelola dan mengendalikan sendiri atas pemakaian energi sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Perbandingan sistem prabayar dengan pascabayar antara lain, listrik prabayar tanpa biaya beban, tanpa batas rekening minimum, pembayaran sebelum pemakaian energi listrik, menggunakan KWH meter khusus prabayar yang dilengkapi software dan keypad untuk memasukkan serta menyimpan KWH deposit (stroom).

Sedangkan listrik pascabayar ada biaya beban, dibatasi dengan rekening minimum (40 jam nyala), pembayaran sesudah pemakaian energi listrik, menggunakan KWH meter konvensional yang tidak dapat menyimpan KWH deposit.

Selain terus mengenalkan produk tersebut, pihaknya saat ini memberikan kesempatan ke-

pada pelanggan lama untuk melakukan migrasi atau pindah ke listrik prabayar secara gratis.

Cara migrasi pelanggan reguler ke prabayar, cukup datang ke unit PLN terdekat, membawa salinan KTP dan bukti lunas tagihan rekening terakhir, serta membayar stroom awal minimal Rp5000.

Sementara bagi pelanggan baru dikenakan biaya pemasangan listrik prabayar sebesar Rp337.500,- untuk daya 450 VA, kemudian daya 900 VA Rp675.000 - 1300 VA Rp975.000 - dan daya 2200 VA Rp1.650.000,-.

Biaya pemasangan itu tidak ada perbedaan untuk rumah tangga, bisnis dan sosial sebagaimana diterapkan dalam pemasangan listrik pascabayar, kata Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Wilayah S2JB menambahkan.

(Taufik)**

"Belangiran" Tradisi Mandi Sambut Ramadan BANDAR LAMPUNG - "Belangiran" merupakan tradisi turun temurun warga Lampung, untuk menyucikan diri menjelang Ramadan yang perlu dilestarikan agar tidak punah.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, saat acara "Belangiran" di Kali Akar, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandarlampung, mengatakan bahwa tradisi ini merupakan salah satu cara yang dilakukan umat Islam di daerah itu dalam menyambut bulan suci Ramadan.

"Berbagai ritual dan tradisi menyambut Ramadan itu pun dilakukan, salah satunya "Belangiran" atau mandi untuk menyucikan diri," kata Sjachroedin.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak cara lainnya yang dilakukan oleh umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan di antaranya menziarahi makam keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia, tradisi memukul bedug, dan mandi untuk menyucikan diri.

Tradisi itu, bagi masyarakat di Jawa menyebutnya dengan "padasan", sedangkan orang Minang "mandi balimau", dan orang Lampung menamakannya "belangiran".

"Belangiran yang kita laksanakan hari ini merupakan kedua kalinya, mengingat tahun sebelumnya kita melaksanakannya di kolam renang Pahoman Bandarlampung, dan tahun ini kita laksanakan di Kali Akar, Sumur Putri Telukbetung," kata dia lagi.

Menurut Gubernur, menyucikan diri menyambut bulan suci Ramadan tidak hanya membersihkan badaniah saja, tapi lebih berorientasi kepada menyucikan diri dan hati, seperti rasa iri, dengki, benci dan sombong, juga rasa dendam pada seseorang.

"Untuk menyucikan harta yang kita miliki, yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah dan sedekah," kata Sjachroedin pula.

Dia mengharapkan, ritual dan tradisi seperti "belangiran" tidak dimaknai macam-macam, karena hanya merupakan bentuk ucapan syukur menyambut kedatangan bulan Ramadan, sekaligus dalam rangka melestarikan budaya Lampung agar tidak punah dimakan zaman.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Lampung, Gatot Hudi Utomo, selaku pelaksana acara itu, mengatakan bahwa "belangiran" itu dilaksanakan untuk

menyambut bulan suci Ramadan 1433 Hijriah.

Selain itu, menurut dia, pelaksanaan "belangiran" itu juga sebagai upaya untuk melindungi dan mengembangkan budaya daerah Lampung serta mempromosikannya sebagai daya tarik wisata.

Rangkaian acara itu, selain "belangiran", juga pembagian sembako, penaburan benih ikan, pemberian bibit ayam, dan dimeriahkan pula dengan "Sekura cakak pesta" (Sekura naik panjat pinang) .sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat.

Gatot mengharapkan dengan terselengara "belangiran" akan terjalin silaturahmi yang baik dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat di daerah ini.

"Diharapkan "belangiran" menjadi tradisi yang kembali mengakar di masyarakat," kata dia pula.

Pada acara "belangiran" itu, terlihat masyarakat yang antusias memadati tempat prosesi pelaksanaan kegiatan itu.

Tidak hanya masyarakat lokal, turis asing yang berasal dari Korea juga antusias menyaksikan prosesi tradisi budaya masyarakat Lampung tersebut.(sirait)**

CMYK

Jambi & Riau Time Mantan Wali Kota Jambi Diperiksa Kasus Damkar JAMBI - Mantan Wali Kota Jambi Arifien Manaf yang tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kota Jambi tahun 2004, diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Jambi.

"Pak Arifien Manap kali ini diperiksa sebagai saksi tersangka Zulkifli Somad, mantan Ketua DPRD Kota Jambi yang juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar)," kata Kasi Pidsus Kajari Jambi Radi Oktianofi.

Pemeriksaan terhadap Arifien Manaf dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Zulkifli Somad, mantan Ketua DPRD Kota Jambi yang juga satu di antara beberapa tersangka pengadaan mobil damkar.

Arifien kembali disodori 44 pertanyaan terkait proses pengadaan dua unit mobil damkar Kota Jambi.

Kuasa hukumnya, Adi Saputra membenarkan kliennya menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Zulkifli Somad.

Dalam kasus pengadaan dua unit mobil damkar Kota Jambi kliennya menyerahkan sepenuhnya kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yaitu Kantor Damkar Kota Jambi.

"Beliau sebagai wali kota tidak mengetahui proses pengadaan dua unit mobil damkar Kota Jambi, itu sudah menjadi wewenang SKPD," kata Adi. Terkait adanya surat persetujuan penunjukan langsung yang ditandatangai oleh Arifien Manaf sebagai Wali Kota Jambi, kuasa hukumnya menyatakan hal itu merupakan hasil rekomendasi dari panitia pengadaan dan dari SKPD terkait.

"Waktu diajukan permohonan nota dinas penunjukan oleh kepala kantor damkar, sebagai wali kota ia menyerahkan kepada bawahannya untuk diproses," katanya.

Sebelum Arifien menandatangani surat persetujuan penunjukan langsung yang telah dikirimkan oleh mantan Kakan Damkar, ternyata proses itu telah terjadi sebelumnya.

Proses itu tanpa sepengetahuan Arifien, kata Adi. Proses pengadaan mobil damkar Kota Jambi tidak berhubungan dengan radiogram Departemen Dalam Negeri bernomor 27/1496/Otda/ tanggal 13 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi sebab anggaran pengadaan mobil damkar Kota Jambi baru dianggarkan pada anggaran perubahan di tahun 2004, dua tahun setelah radiogram tersebut.(Badaruddin)**

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

RSUD Arifin Achmad harus Profesional

petani, semestinya tiap kelompok tani yang jumlahnya mencapai puluhan memiliki satu rumah kompos.

Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi dan memperbanyak rumah kompos itu saat ini yakni masih sulit dan terbatasnya dana kelompok tani untuk mendapatkan atau membeli mesin pencacah jerami sebagai bahan baku pupuk tersebut.

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci lewat APBD setempat, provinsi dan APBN terus berupaya mendapatkan dana untuk pengadaan mesin pencacah jerami itu.

Bahan baku lainnya seperti jerami dan kotoran hewan cukup tersedia, karena petani

di Kabupaten Kerinci, selain petani juga memiliki hewan ternak yang dijadikan usaha sampingan, sekaligus untuk membantu mengolah lahan.

Luas lahan pertanian potensial untuk tanaman padi, termasuk padi ladang di Kabupaten Kerinci saat ini mencapai 24.000 hektare dan luas panen mencapai 22.000 hektare.

Kabupaten Kerinci yang merupakan daerah lumbung padi di Provinsi Jambi, pada 2011 mampu memproduksi beras sebanyak 52.000 ton lebih.

"Diharapkan peningkatan produksi beras terus meningkat, untuk itu segala upaya guna meningkatkan produksi terus dilakukan," kata Azmal Padi. (herman)

SRL Gasak Hutan, HTI Tak Jelas, Bupati Meranti Diam RANGSANG - Masyarakat di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti menilai, operasional PT Sumatra Riang Lestari (PT SRL) hanya berkedok menjalankan operasional Izin Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan gambut yang ada di Pulau Rangsang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Padahal hutan tersebut banyak kayu alamnya dan saat ini dibabat habis oleh perusahaan yang sudah beroperasional lebih kurang 3 tahun.

Namun disayangkan, bupati Kabupaten Kepulauan Meranti hanya diam dan tidak ada keberpihakan ke masyarakat.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta, tak sepantasnya mengeluarkan surat izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri ( Izin HTI) kepada PT Sumatra Riang Lestari (PT SRL). Perusahaan lebih kurang 3 tahun terakhir telah menggasak isi hutan alam yang ada di atas tanah gambut di Pulau Rangsang.

Masyarakat di rangsang menyebutkan, masuknya PT SRL ke Pulau Rangsang berubah pulau jadi HPHTI, yang nota bene menggusur dan menyengsarakan rakyat Pulau Rangsang yang dulunya mereka hidup nyaman dan tenteram, kini bisa di pastikan menjadi terbalik. Sebab dari tempat masyarakat perpijak dan mencari nafkah saja sudah di gerogoti oleh PT SRL. Sayangnya atas kondisi ini Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir MSi seolah-olah diam saja dan sepertinya tutup mata.

Salah seorang tokoh masyarakat dan selaku penasihat koperasi Rangsang Abadi (KD) 70 tahun beranggotakan 32 orang, yang memilki area lahan + 5750 hektar hingga saat ini mereka merasa haknya dirampas oleh pihak PT SRL.

Dia juga menyebutkan PT SRL memecah belah anggota koperasi, sehingga koperasi menjadi tidak sehat.

Pecah belah yang dilakukan PT SRL, menurut penasehat koperasi Abadi, adalah dengan cara menyuap sejumlah oknum pengurus koperasi.

Salah seorang anggota koperasi yang tak ingin disebutkan namanya, malah menyebutkan kalau ketua koperasi yang baru, yakni Mail, beserta 8 orang anggota koperasi sudah menerima uang dari PT SRL senilai 350 juta.

Sumber lain juga menyebutkan untuk memuluskan kegiatannya di Pulau rangsang dan agar tidak didemo rakyat, PT SRL juga menyuap penasehat koperasi bernama Azhar sebesar 50 juta.

Kisruh PT SRL di Rangsang memang bukan hal baru.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Riau, Hariansyah kepada juga pernah menyebutkan, bahwa izin Hutan Tanaman Industri yang beralokasi di Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (pemekaran baru dari Bengkalis) harus ditunjau ulang.

Bahkan Walhi menyesalkan sikap Menhut MS Kaban

PEKANBARU - Pemprov Riau harus mencegah warganya berobat ke Malaysia dengan cara serius memperbaiki layanan dan infrastruktur di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

"Riau di satu sisi harus membuktikan keunggulan RSUD Pekanbaru agar bagaimana masyarakat bisa berpaling tidak pergi berobat ke Malaka dan Penang, Malaysia. Dan jangan hanya mencegah berobat ke luar negeri, tapi juga membalik agar mereka berobat ke RSUD sekaligus berwisata ke Riau," kata Dirjen Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dr Supriyantoro pada peletakan batu pertama pembangunan rawat inap kelas III di RSUD Pekanbaru, kemarin.

Menurut dia, RSUD Pekanbaru harus mengembangkan layanan khusus unggulan yang bisa memberi nilai tambah dibandingkan dengan rumah sakit lainnya. Cara lain yang bisa dilakukan adalah pihak RSUD mencari mitra dari rumah sakit internasional untuk meningkatkan pelayanan.

"Contohnya ada rumah sak-

RSUD Arifin

Setiap Kecamatan di Kerinci akan Punya Rumah Kompos JAMBI - Pemerintah Kabupaten Kerinci, Jambi mentargetkan setiap kecamatan memiliki rumah kompos sebagai upaya meningkatkan produksi pupuk organik, sekaligus menekan ketergantungan pupuk kimia.

Kabag Humas Kabupaten Kerinci, Azmal Padi di Jambi, Selasa mengatakan, petani di Kabupaten Kerinci lewat kelompok tani terus didorong memproduksi pupuk organik.

"Secara bertahap peningkatan produksi pupuk organik itu terus dilakukan, dan ditargetkan tiap kecamatan minimal ada satu rumah kompos," katanya.

Jumlah tersebut jauh dari ideal untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi semua

6

(waktu itu) yang seakan menutup mata kondisi pulau yang habis dihantam abrasi itu dengan seenaknya mengeluarkan RKT seluas 18.800 hektar lebih atau 1/4 dari luas Pulau Rangsang untuk PT Sumatera Riang Lestari.(Ferry)**

it swasta di Jakarta bekerjasama dengan John Hopkins Hospital dengan kerja sama sederhana, yakni layanan 'second opinion' agar pasien bisa dalami diagnosa penyakit lebih lanjut," katanya.

Kemitraan dengan rumah sakit internasional, lanjutnya, tidak membutuhkan biaya besar, justru meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap layanan di RSUD. Dirut RSUD Arifin Achmad, Yulwiriati Moesa, mengatakan RSUD Arifin Achmad merupakan rumah sakit Kelas B untuk pendidikan yang dikelola Pemprov Riau. Hingga kini, ia mengatakan manajemen RSUD terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan standar nasional dan internasional.

Selama ini, RSUD Arifin Achmad menjadi rujukan bagi pasien dari RSUD di 11 kabupaten/kota di Riau.

"Kami juga sudah mengantongi 16 akreditasi pelayanan dari Kementerian Kesehatan, tiga layanan standar ISO internasional dan predikat sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu Internasional," katanya.(dahlan)**

Disperindag Intruksikan Stok Sembako Dinaikan 20 Persen PEKANBARU- Sebagai langkah antisipasi kekurangan sembilan baran pokok (Sembako) menjelang masuknya Bulan Suci Ramadhan di Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru menghimbau kepada seluruh pedagang untuk meningkatkan jumlah stok sembako sebanyak 20 persen dari hari biasanya.

“Kita melakukan koordinasi dengan distributor dan pemasok agar meningkatkan pasokan sembako hingga 20 persen jelang Ramadhan. Hal tersebut dilakukan agar kenaikan harga tidak terlalu tinggi,” demikian dikatakan Kepala Disperindag Kota Pekanbaru El Sabrina ketika ditemui di Kantor Wali Kota Pekanbaru.

Dari tinjauan di lapangan, sepekan menjelang Ramadhan harga Sembako di pasaran

masih stabil. Bahkan, harga gula pasir yang beberpa pekan lalu tinggi, saat ini sudah mulai turun dari Rp13 ribu menjadi Rp12 ribu perkilo. Demikian juga dengan harga lainnya, seperti beras, minyak dan tepung.

“Kita punya tim yaitu TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Tim tersebut bertugas memantau kondisi harga di pasaran. Selain itu juga melakukan sidak ke gudang distribuot.

Minggu ini memang seharusnya kita sudah menentukan tindakan, tapi karena Pak Asisten masih di luar kota, kita tak berani mengambil alih,” ujarnya.

Terkait menjaga pasokan Sembako, Disperindag juga memikirkan untuk memasok kebutuhan sembako dari luar daerah. Namun untuk melaksanakannya, perlu melakukan koordinasi dengan instansi ter-

kait guna memastikan kondisi lalu lintas dan tranportasi pengangkutan Sembako tersebut.

“Untuk menjaga kelancaran tranportasi pengangkutan Sembako. Kita akan lakuka kondinasi dengan pihak kepolisian sehingga tidak ada

hambatan dijalan. Diharapkan distribusi pengangkutan barang tetap lancar. Kerusakan jalan, misalnya akibat longsor juga perlu dipantau karena akan berpengaruh terhadap harga barang,” ungkapnya panjang lebar.(yetti)

Tanjabtim Kembangkan Budidaya Ikan Payau JAMBI - Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola menyatakan, kawasan timur Jambi sangat potensial untuk pemberdayaan budidaya ikan payau atau tambak oleh nelayan setempat.

"Secara umum potensi lahan untuk budidaya ikan payau di Tanjabtim (Tanjung Jabung Timur, red) mencapai 14 ribu hektare. Hanya saja belum termanfaatkan dengan maksimal," ujarnya kepada wartawan di Muarasabak, ibu kota Kabupaten Tanjabtim.

Kondisi itu disebabkan oleh kebiasaan masyarakat, khususnya nelayan di daerah pesisir yang lebih memilih mencari ikan dengan cara menangkap di laut.

"Untuk itu, kedepan perlu adanya merubah cara pandang

nelayan laut agar juga ikut menjadi nelayan budidaya agar pendapatan masyarakat nelayan bisa bertambah tidak hanya dari mencari ikan dilaut," kat-

anya.

Selain itu, nelayan juga perlu didorong nelayan dapat juga mengemas hasil perikanan untuk dijadikan ikan olahan seh-

ingga potensi secara ekonomi lebih besar.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ikan payau oleh nelayan di Tanjabtim, pemerintah setempat juga telah menggulirkan beberapa program bantuan. Diantaranya bantuan benih ikan, pembukaan dan peralatan tambak serta bantuan sosial lainnya.

Pemberdayaan perikanan tambak perlu terus diupayakan mengingat hasil tangkapan ikan laut diperkirakan akan mengalami penurunan. Sehingga, perlu dilakukan diversifikasi usaha produksi ke arah budidaya sebagaimana telah dicanangkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. (wenny)

Produk Ilegal Mudah Masuk Rangsang

RANGSANG - Lemahnya pengawasan aparat kemanan, dan terbatasnya srana dan prasarana operasional aparat terkait, membuat produl ilegal dengan mudah masuk ke wilayah Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Produk ilegal tersebut memang sering luput dari pantauan pihak Disperindagkop Meranti.

Pasalnya antara oknum petu-

gas dengan pemilik barang sering saling melindungi, dan kucing-kucingan dengan pihak Disperindagkop Meranti. Lemahnya pengawasan ini tak menutup kemungkinan barang kadaluarsa pun masih di jual, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti di Kecamatan Rangsang.

Belum lama ini PAB-Indonesia sempat menemukan sejumlah produk yang sudah kadaluarsa di toko Aliong. Tapi ketika temuan tersebut ditanyakan kepada pemilik toko, malam menimbulkan persoalan. Karena pemilik toko merasa tak puas dengan pertyanyaan tersebut, sehingga mengadukan kepada polisi setempat.

Kesalahpahaman pun terjadi, namun akhirnya kesalahpahaman

CMYK

tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Terkait dengan temuan itu, menjelang memasuki bulan suci Ramadhan, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) mengharapkan kepada instansi terkait dapat mengecek berbagai macam produk makanan dan minuman yang tersebar luas di Kota Selatpanjang. Hal itu untuk mengantisipasi keamanan dari produk yang akan banyak dikonsumsi masyarakat di bulan ramadhan.

Seperti yang disampaikan Ketua YLPK, Mulyono SE, Rabu lalu kemarin. Ia menyangsikan berbagai produk makanan dan minuman tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat nantinya.

"Berbagai produk makanan dan

minuman itu diindikasi banyak yang tidak memiliki label halal dan sertifikat BP POM, termasuk Kemenkes. Selain itu kadaluarsa produk makanan dan minuman itu juga perlu di cek. Sehingga nantinya tidak merugikan masyarakat kita," ungkap Mulyono.

Kepala Disperindagkop UKM, Syamsuar Ramli SE, beberapa waktu lalu menyebutkan, dalam pekan depan akan membuka posko pengaduan. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan aduan terhadap hal yang berhubungan dengan makanan, minuman, sembako dan BBM bisa melaporkannya ke posko yang dibentuk di depan Kantor Disperindagkop UKM, jalan Pembangunan Selatpanjang. (Ferry)**

CMYK

Sambungan Ribut soal ke luar jauh dari produk hukum di atasnya, yaitu UU Kesehatan 36/2009. “Nyatanya RPP Tembakau ini mengatur segala hal, termasuk tata niaga. Ada soal standardisasi mutu tembakau, diversifikasi tanaman tembakau dan sebagainya,” lanjutnya.

Di hadapan sekitar 200 peserta seminar dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia – Jawa Timur, Yusril mengatakan, seharusnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi wasit yang mengawasi apakah semua kementerian sudah mengetahui secara spesifik isi RPP ini.

Hal ini harus dilakukan sebelum menyerahkan draft ini ke presiden. Untuk diketahui, draft RPP Tembakau ini sudah ada di tangan Kementerian Sekretaris Negara. Tidak lama lagi tentunya akan segera berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani.

"Karena RPP itu sebenarnya adalah penjelas pasal 115 UU Kesehatan," terang Yusril dalam seminar soal tembakau dan kretek di Surabaya kemarin. Dia menganggap sangat berlebihan jika RPP tersebut mengatur soal ruangan tanpa rokok, tata niaga tembakau, dan iklan rokok.

"Mana bisa Kementerian Kesehatan mengatur tata niaga atau iklan rokok? Tak ada hubungannya," tegasnya.

Karena itu, Yusril berancang-ancang untuk mengaju-

Sambungan dari hal 2 kan uji formal RPP tersebut ke MA. "Karena yang digugat adalah peraturan pemerintah (PP), maka menggugatnya ke MA. Kalau ke MK, itu yang berbentuk UU," jelasnya.

Selain itu, Yusril menengarai, pembahasan draf RPP tersebut diwarnai kepentingan asing. "Yang ingin menguasai pasar di sini bukan industri otomotif saja, tetapi juga industri rokok," tandasnya.

Yusril kemudian mencontohkan, dalam APBN 2011, tercatat penerimaan dari cukai rokok nasional mencapai Rp 60 triliun. Di Jatim, (cukai rokok) menghasilkan sekitar Rp 50 triliun dan itu hanya butuh 134 ribu hektare lahan. Bandingkan dengan industri tambang yang hanya memberikan kontribusi Rp 13 triliun dengan lahan lebih dari dua juta hektare dan kerusakan lingkungan yang parah.

Sementara itu, Ketua PW NU Jatim KH Mutawakkil Alallah menyatakan, NU termasuk salah satu yang sangat dirugikan oleh RPP antitembakau tersebut. "Sebab, mayoritas warga NU adalah petani tembakau. Matinya petani tembakau berarti mati pula pendapatan mayoritas warga NU," tuturnya.

Sementara itu, peneliti dari FISIP Universitas Indonesia, Syamsul Hadi mengatakan, RPP Tembakau ini sarat pertarungan kepentingan, bukan semata persoalan kesehatan

saja, melainkan bagian dari upaya liberalisasi sejak IMF mengatur ekonomi nasional pasca krisis 1998.

“Terkait diversifikasi tanaman tembakau yang ada di RPP, itupun ada dalam dokumen Bank Dunia,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam konteks perang tembakau ini ada kucuran dana miliaran rupiah dari lembaga asing Bloomberg Initiative.

Dana itu mengalir ke sejumlah lembaga pemerintah dan LSM. “Pada akhirnya peran negaralah yang menentukan untuk melindungi petani tembakau. Apakah bermental nasionalis atau mental wani piro?” tutup Syamsul.

Terkait dengan posisi negara, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Jawa Timur kembali menegaskan penolakan terhadap RPP Tembakau itu.

Para petani mengklaim dukungan penolakan itu tidak hanya 100% dari kalangan petani, tapi juga sudah diberikan oleh Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten.

Yang menarik di tengah seminar itu, para petani serempak mendaulat mantan Menteri Hukum dan HAM ini untuk membantu petani mengawasi RPP ini. Karena sebelumnya Yusril mengatakan, kalaupun RPP disahkan, masih berpeluang untuk diuji secara hukum di Mahkamah Agung. (henry)

Menteri Dalam Negeri. Bocoran tersebut sangat berdasar mengingat yang hadir pada pertemuan Ozon merupakan pengusaha yang selama ini tidak diizinkan beroperasi.

Rudi yang dikonfirmasi terkait pertemuan di Ozon, tidak membantah. Ia mengatakan, pertemuan itu merupakan langkah sosialisasi terkait pemberian izin terhadap 17 titik gelper.

Dikatakan, untuk yang 17 titik hanya sebagai arena permainan. Sayangnya, ia tidak menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan agar pengusaha tidak menyalahi izin.

Para pengusaha yang hadir, tidak ada yang berani memberi keterangan mengatasnamakan pengusaha. Namun, atas nama pribadi, beberapa di antaranya malah mau buka-bukaan. Seorang pengusaha mengungkapkan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut lobi-lobi dengan pihak kepolisian di tingkat Polres Barelang dan Polda Kepri. Pihak kepolisian katanya, tidak keberatan asalkan pengusaha bisa meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat. Justru itu kata pengusaha yang minta namanya tidak disebut, pihaknya telah menyanggupi pengeluaran dana untuk oknum dari berbagai pihak seperti kepolisian, Pemko, legislatif, LSM/ OKP, paguyuban, Parpol bahkan pers. Nantinya, dana untuk para oknum akan dikutip dari titik-titik arena permainan dan dikelola oleh asosiasi.

"Maklumlah Batam ini, semua harus ditutup. Kalau tidak, malah ada yang berteriak," beber pengusaha tersebut.

Disinggung kemungkinan adanya percikan dari dana tersebut ke Mabes Polri, pengusaha tersebut enggan mengatakan. Ia hanya menyebutkan adanya percikan ke instansi kepolisian. "Soal apakah sampai ke Mabes, kita tak bicarakan sampai ke situ. Namun, kami tetap terbuka jika ada tamu dari Jakarta," sebutnya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri yang baru Brigjen Pol Anang Iskandar, belum memberi keterangan terkait beroperasinya kembali judi gelper di Batam. PAB Indonesia di Mabes Polri telah berupaya konfirmasi, namun belum berhasil. Staf di Humas Polri mengatakan, Anang masih sibuk melakukan koordinasi dengan jajarannya terkait jabatan barunya.

Sebelumnya, Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Yotje Mende M.Hum mengatakan tidak akan berkompromi dengan praktik judi, termasuk gelper di Batam.

Ia bahkan menegaskan bahwa jajarannya tetap memantau praktik judi agar tidak sampai ada yang beroperasi.

Penegasan yang sama juga

dilontarkan Wakil Walikota Batam Rudi SE. Mantan anggota polisi itu malah mengaku kaget mendengar adanya judi gelper beroperasi di Batam. Ia juga menampik dengan keras terhadap tudingan bahwa dirinya ikut intervensi dalam pengoperasian gelper. "Selama ini, justru saya yang paling getol memerangi judi di Batam," katanya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Batam berang setelah mengetahui masih beroperasinya judi berkedok gelanggang permainan (gelper) di titik-titik tertentu Kota Batam.

Komisi IV juga meminta kepolisian menelusuri keterlibatan petinggi di Pemko Batam yang merekomendasi bisnis haram tersebut.

Rusmini Simorangkir, Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar sempat terperanjat membaca PAB Indonesia edisi 52 lalu. "Ini dia. Harus diusut hingga tuntas," ujar Rusmini yang juga aktivis LSM tersebut. Menurut Rusmini, apapun alasannya, praktik Gelper tidak bisa dipisahkan dari judi. Untuk itu, tidak ada alasan untuk mengoperasikannya dengan imingiming ketangkasan. Ia berjanji akan membicarakan kasus tersebut di Komisinya, yang memang mengurusi bidang kesejahteraan masyarakat.

Dari bocoran yang diperoleh PAB Indonesia di lapangan, aktifnya kembali praktik judi gelper di Batam setelah empat gembong menyuap oknum pejabat sebesar Rp100 juta per titik. Bandrol tidak resmi tersebut juga menjadi halangan bagi sebagian pengusaha yang telah memegang izin dari Pemko Batam, namun tidak diizinkan beroperasi karena tidak mampu menyetor Rp100 juta per titik.

Sempat terdengar bahwa beroperasinya kembali judi gelper di Batam karena adanya intervensi Rudi SE, Wakil Walikota Batam. Namun, tudingan tersebut langsung dibantah Rudi. Orang kedua di Pemko Batam itu malah menuding informasi tersebut tidak berdasar dan bersifat fitnah. Ia malah mengaku belum mengetahui adanya gelper beroperasi kembali. Terkait adanya 10 titik gelper yang beroperasi, Rudi mengaku belum mengetahui.

Praktik judi gelper sudah kembali beroperasi di 10 titik yang dikelola empat pengusaha. Namun, pengusaha lain merasa diperlakukan diskriminatif sehingga mengancam untuk menggugat Walikota Batam dan Menteri Dalam Negeri.

Pengusaha tersebut bahkan berjanji akan membeberkan seluruh oknum pejabat yang mendapatkan kucuran dana segar dari bisnis gelper. (tim)**

LSM Desak sedangkan para gembongnya diluputkan. Fenomena tersebut kata dia, membuktikan bahwa hukum di Kota Batam bisa 'dianulir' oleh gembong judi. Secara logika saja kata dia, tidak mungkin ada pemain jika tidak ada bandar. "Ini malah hanya pemain yang dijerat sedangkan bandar diproteksi. Ini yang kita maksudkan diskriminasi hukum," katanya menegaskan.

Lebih jauh Uba membeberkan bahwa bisnis gelper di Kota Batam ternayata tidak memberi kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ironinya, Pemko Batam sendiri terlihat 'ngotot' membuka ruang bagi operasional gelper. "Disini ada keanehan, mengapa Pemko Batam berkeras mengeluarkan izin gelper? Padahal, dampak buruk yang ditimbulkan jauh lebih besar dari kontribusi yang dihasilkan.

Ada apa ini," ujar Uba penasaran.

Ia khawatir, penyebab Pemko Batam berkeras melestarikan bisnis gelper karena adanya faktor lain. Tidak tertutup kemungkinan kata Uba, faktor yang mendorong Pemko Batam berkeras mengeluarkan izin karena adanya kontribusi tidak resmi kepada oknum dan nilainya jauh lebih besar dibanding yang resmi. "Kalau ini benar, terus terang, berarti masyarakat Batam telah salah memilih pemimpinnya," katanya.

Gebrak juga mendesak Walikota Batam untuk tidak membodohi masyarakat dengan mengatakan gelper bukan judi melainkan hanya jenis permainan ketangkasan. Dikatakan, unsur permainan yang diklaim Pemko, hanya sebuah kamuplase (kedok, red) untuk membungkus praktik judi. Karenanya, sembari Polri melakukan pengusutan, Ahmad Dahlan harus menghentikan gelper serta membekukan izin yang sudah sempat dikeluarkan. "Jabatan walikota adalah amanah, jadi tidak bisa dibeli oleh bandar judi," demikian Uba mengingatkan.

Sebelumnya telah diberitakan, Pemko Batam melalui Dinas Pariwisata mengumpulkan sejumlah pengusaha judi berkedok gelanggang permainan (gelper) di Hotel Ozon Komplek Penuin Centre Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (2/7/2012). Pertemuan yang dihadiri Rudi Panjaitan, Kabid Promosi dan Objek Wisata, diyakini sebagai titik awal bangkitnya kembali bisnis judi di kota industri itu.

Dari bocoran yang diterima PAB Indonesia, pertemuan tersebut sebagai tindak antisipatif dari Pemko Batam terhadap ancaman sejumlah pengusaha gelper untuk menggugat Walikota Batam dan

Sambungan dari hal 1

TNI Beli juh sudah ada," kata Hartind.

Dia memastikan spesifikasi Leopard buatan Jerman itu cocok dengan kebutuhan TNI AD. Terutama untuk postur pertahanan perbatasan. "Meskipun jenisnya main battle tank, namun ini lincah dan cocok dengan medan geografis Indonesia,"-

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

Sambungan dari hal 1 kata jendral satu bintang ini.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia Rizal Darmaputera Msi menilai leopard Jerman belum pernah diuji kelayakan. "Kita cukup terkejut karena ketika tank Belanda batal tiba tiba saja berganti ke

Jerman," katanya.

Alumni IDSS Jenewa itu menyebut selama ini belum ada kajian transparan dari Kemhan tentang tank Leopard dari Jerman. "DPR harus mempertanyakan ini karena anggaran pembeliannya jutaan dollar," tegasnya.(zul)

Perburuk Citra but bersumber dari APBD 2003-2004, yang berdekatan dengan masa suksesi bupati dari HM Sani kepada Nurdin Basirun. "Saya tidak mengatakan bahwa Nurdin ada terlibat langsung, namun sejauh mana keterkaitannya, tugas aparat hukum untuk menyelidiki," katanya.

Menurut Agus, mengingat kasus tersebut sudah berlangsung sekitar delapan tahun, sejatinya Nurdin Basirun sudah mengambil langkah-langkah maupun tindakan proaktif. Hal tersebut katanya, sangat penting untuk meluruskan permasalahan yang sebenarnya. "Apalagi, perumahan yang dibangun diperuntukkan bagi PNS, yang notabene aparatur negara, harus diselesaikan," sarannya.

Ia juga menyesalkan sikap Ketua Korpri Kabupaten Karimun yang tidak terlihat bergerak memperjuangkan anggotanya yang membeli perumahan Taman Imperium tersebut. Seharusnya kata dia, sebagai wadah PNS, Korpri memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak anggotanya. "Namun, saya khawatir, dalam kasus ini justeru yang paling dominan adalah unsur politis. Mungkin pengurus Korpri Karimun serta PNS pemilik rumah itu, tidak bersuara karena takut dimutasi," sebutnya.

Agus juga mendesak pihak kejaksaan baik tingkat Kejari maupun Kejati, supaya mengusut kasus tersebut.

Yang jelas kata dia, BNPK beserta sejumlah LSM lain tidak tinggal diam, tetapi terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. "Kami akan berkoordinasi dengan pengurus pusat GNPK di Jakarta agar menelusuri kasus ini ke Kejagung atau KPK," sebutnya.

Kendati kasus tersebut telah beberapa kali disorot PAB Indonesia, belum ada penjelasan dari Pemkab Karimun. Justru yang terjadi adalah adanya oknum-oknum mempengaruhi PAB Indonesia agar mengeliminir pemberitaan terkait perumahan PNS. Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum LSM Kepulauan Riau (Kepri) bersiap-siap membawa kasus proyek pembangunan perumahan PSN di Kabupaten Karimun ke Jakarta. Di pusat pemerintahan RI tersebut, para aktivis akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Antoni, Koordinator Fo-

rum LSM Kepri, mengungkapkan bahwa pihaknya akan terbang ke Jakarta karena penegak hukum di daerah, baik Kejari Karimun maupun Kejati Kepri kurang peduli dengan kasus tersebut. "Kasus ini sudah begitu terang benderang, namun tidak ada ditangani kejaksaan. Makanya, kita bawa ke penegak hukum di pusat," kata Antoni, yang juga Ketua LSM Forum Generasi Muda Nusantara (Forgemnus).

Antoni melihat adanya upaya tebang pilih dilakukan Kejari Karimun. Kasus proyek perumahan Taman Imperium yang menghabiskan uang negara sebesar Rp3,4 miliar tidak ditangani, malahan kasus peungutan sebesar Rp50 ribu rupiah di sekolah yang dilirik. "Ini cukup ironis.

Kejari lebih tertarik mengusut kutipan sebesar Rp50 ribu oleh guru, padahal kasus penyelewengan uang negara miliaran rupiah malah dibiarkan. Ada apa ini," ujarnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya bersifat wait and see atas perkembangan kasus itu. Sebenarnya kata dia, sebagai LSM di Kepri, pihaknya merasa malu membawa kasus itu ke Jakarta. Namun, karena tidak ada respon dari kejaksaan di daerah, maka kasus itu terpaksa dibawa ke pusat. "Mungkin, Kajari dan Kajati sangat dekat dengan orang-orang yang terlibat sehingga enggan mengusut. Makanya, kita bawa ke Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Uba Ingan Sigalingging SSn mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengusut proyek Perumahan Taman Imperium yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Karimun.

Pembangunan perumahan yang berlokasi di Kelurahan Seiraya, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun tersebut diduga sarat praktik KKN sehingga perlu diusut secara hukum.

Dikatakan, pihaknya telah mempelajari pembangunan perumahan PNS yang menelan dana APBD tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp3,4 miliar dan siap digiring ke ranah hukum. "Saya kira di Kabupaten Karimun masih banyak masyarakat yang hidup miskin. Jika dibagi-bagi uang Rp3,4 miliar itu, sudah berapa jiwa yang terbantu. Ini malah penggunaannya tidak jelas. Serius, ini harus diusut," katanya.

Uba, tokoh LSM paling vokal di Kepri itu, menyebutkan kasus pembangunan

Sambungan dari hal 2 Taman Imperium tidak bisa diabaikan dari sisi penegakan hukum. Ia melihat adanya konspirasi dari kelompok tertentu untuk meraup uang negara dengan bersembunyi di balik kedok perumahan PNS. Dijelaskan, dari penelusuran secara kasat mata saja, sudah sangat jelas adanya praktik mark up (penggelembungan anggaran, red) karena berdasarkan kesepakatan kerjasama (MoU) antara Pemkab Karimun dengan PT Padimas Makmur nomor 01/SKPPRPNS/KRM/2003 pada, Sabtu (10/5/2003) rumah yang dibangun sebanyak 200 unit padahal kenyataannya hanya 120 unit. "Ini kita baru berbicara soal kuantitas rumah yang dibangun, belum lagi soal struktur dan material yang berpengaruh terhadap mutu. Lalu rumah sebanyak 80 unit lagi dimana?

Jangan-jangan dananya masuk ke kentong oknum. Ini yang harus diusut," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Perumahan Taman Imperium resah karena PT Padimas Makmur sebagai pihak pengembang, hanya memberikan janji manis tentang sarana listrik dan fasilitas umum (fasum) lain.

Safran, Ketua RT 04/ RW 03, Perumahan Taman Imperium, Kelurahan Seiraya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun mengaku tidak mengetahui bahwa perumahan yang disubsidi tersebut berjumlah 200 unit. Dia hanya mengetahui kondisi di lapangan bahwa rumah yang dibangun hanya 120 unit. Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap developer karena selalu memberikan janji manis kepada warganya, tentang pengadaan listrik di perumahan tersebut sejak perumahan itu pertama sekali ditempati. “Berdasarkan brosur yang diberikan, perumahan tersebut telah diberikan daya dari PLN sebesar 1300 watt perunitnya. Bahkan fasum berupa kolam renang, lapangan tennis, foot court, ATM dan Shopping Mall, sampai detik ini hanya isapan jempol belaka,” katanya beberapa waktu lalu.

Safran menjelaskan, ketika 20-an warga pada 2004 lalu menagih janji tersebut, pihak developer hanya menyalurkan daya ke perumahan tersebut melalui mesin genset. Namun, sejak jumlah Kepala Keluarga (KK) semakin bertambah, pihak developer menawarkan daya dari PLN sebesar 10 Amper untuk 3 KK dengan ketentuan membayar biaya sebesar Rp1,5 juta. Namun, ketika

Sebagian Besar menjadi penting sehingga politik tidak lagi diperjuangkan dengan ideologi yang kuat, tetapi secara transaksional.

Endriartono Sutarto menyatakan pemimpin pada hakikatnya pribadi yang dikorbankan untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya.

"Pemimpin bukan mengorbankan kepentingan rakyat," katanya. Endriartono pada dialog itu membacakan makalah bertajuk "Keteladanan adalah Kunci Pemimpin yang Amanah".

"Keteladanan tak ada yang buruk, keteladanan selalu yang baik dan positif. Manusia diciptakan sebagi kalifah, tinggal seberapa perannya," katanya.

Pemimpin yang baik, kata dia, memiliki pandangan ke depan, jiwa besar, dan rendah hati, serta mewawas diri apakah yang telah dilakukan bermanfaat, berani bertindak tegas, dan peduli bagi masyarakatnya. Ia menguraikan kondisi negeri ini yang dibilang memiliki keberhasilan ekonomi, tetapi sesungguhnya sebagian besar belum

CMYK

Kopassus membawa perlengkapan gultor.

Kepala Staf Kodam Jinan Letnan Jenderal Zhao Zhongqi mengatakan latihan bersama antara Kopassus dan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China merupakan tonggak baru bagi hubungan kedua negara, khususnya angkatan bersenjata kedua pihak.

"Para peserta latihan bersama ini, tidak saja menjadi saksi mata makin kokohnya kemitraan strategis yang telah dijalankan kedua negara utamanya untuk bersama-sama membangun dan memelihara perdamaian dan keamanan regional dan internasional," katanya.

Zhongqi mengatakan latihan bersama itu merupakan salah satu bentuk reaksi dan antisipasi terhadap berbagai ancaman yang terjadi di kawasan dan internasional.

Sementara Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan Indonesia dan China merupakan dua negara besar di Asia yang menjadi barometer stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan Asia

warga menginginkan meteran listriknya tersendiri, pihak developer kembali memungut biaya tambahan sebesar Rp1 juta. Warga sedang menyusun kekuatan untuk menggelar aksi demo ke Pemkab Karimun dan Hotel Padi Mas. Pengembangan perumahan PNS tersebut diawali dengan surat Keputusan Bupati Karimun nomor 01/VIII/ 2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang pengangkatan dalam Struktur Sekretaris Daerah, maka Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun Drs H Muhammad Taufik melakukan kerjasama dengan Direktur PT Padimas Makmur, Samsi beralamat di Jalan Pertambangan, komplek Padi Mas, Blok B no 12, Tanjung Balai Karimun, selaku pengembang perumahan. Kerjasama kedua belah pihak terjadi berdasarkan proposal pembangunan PT Padimas Makmur, tanggal 30 April 2003. Kemudian SK Bupati no : 17 / IV/ 2003 tanggal 25 April 2003 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Bagi PNS di lingkungan Pemkab Karimun.

Maka berdasarkan rekomendasi Tim Pengadaan Perumahan PNS, akhirnya kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perumahan yang terletak di Jalan Poros, Kawasan Kota Baru, Tanjung Balai Karimun dengan luas lahan 4 hektar. Adapun jumlah bangunan perumahan yang didirikan sebanyak 200 unit.

Dengan type 21/97,5 sebanyak 20 unit (deret), Type 36/ 97,5 sebanyak 30 unit (koppel). Kemudian Type 45/ 120 sebanyak 50 unit (koppel).

Lalu Type 54/135 sebanyak 40 unit (koppel). Lantas Type 65/150 sebanyak 30 unit (koppel) dan terakhir Type 72/150 sebanyak 30 Unit (koppel).

Dalam kesepakatan tersebut disebutkan, Pemkab Karimun memberikan subsidi uang muka sebesar Rp14 juta per unit, untuk Perumahan Type 21 dan Type 36. Kemudian untuk Type 45, Type 54, Type 63 dan Type 72, Pemkab Karimun memberikan subsidi uang muka sebesar Rp18 juta per unit dan sisa pembayaran akan dilunasi PNS yang bersangkutan secara tunai atau kredit.

Pihak Pemkab Karimun belum ada yang bersedia memberi keterangan terkait kasus tersebut. Namun, secara pribadi, ada oknum pejabat di Karimun yang berusaha mempengaruhi PAB Indonesia untuk tidak mengangkat kasus tersebut. (astang)**

Sambungan dari hal 2 dinikmati oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hukum juga belum dapat ditegakkan, terlebih ada kelompok ekstrem, dan negara tak mampu mencegah hal itu terjadi.

"Padahal negara tak boleh didikte," katanya.

Ia mencontohkan keteladanan kepemimpinan Rasulullah sebagai model ideal pemimpin.

Sementara itu, Fuad Bawazier menyatakan saat ini ada paradoks.

Fuad mengatakan bahwa rakyat dicekoki dengan berbagai

Tim Kopassus mengevakuasi para sandera ke tempat yang aman. Pasukan khusus kedua negara ini akhirnya berhasil menyelamatkan para sandra.

Setelah sandera dibebaskan, operasi khusus dilanjutkan dengan pemusnahan, penghancuran segala fasilitas di kompleks persembunyian milik teroris yang dikelilingi bukit dan memiliki lorong bawah tanah.

Upaya evakuasi dilakukan melalui darat, sedangkan penerjunan pasukan khusus lanjutan dilakukan menggunakan helikopter. Demikian sekilas latihan pembebasan sandera yang dilakukan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) dan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Army/PLA), di kota Shandong baru-baru ini.

Dalam latihan pembebasan sandera itu Komando Pasukan Khusus PLA mengerahkan dua helikopter Mi-17B5, tim mortir, tim penyembur api dan tim pengintai serta membawa perlengkapan gultor. Sedangkan

7

klaim keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa, padahal kondisi saat ini masih terbelit masalah dan belum mewujudkan kemakmuran rakyat.

"Truk macet berkilo-kilometer di Pelabuhan Merak saja hingga kini belum bisa diatasi.

Bagaimana mau dibilang maju dan makmur," kata politisi Partai Hanura ini.

Ia berharap para pemimpin negeri ini bersikap jujur kepada rakyatnya dan benar-benar mau mengabdi bagi kepentingan kemakmuran rakyat. (aditya)

Sambungan dari hal 2 Pasifik.

"Karenanya, sangat wajar jika Indonesia dan China, khususnya angkatan bersenjata kedua negara saling bekerja sama untuk membina dan menjaga stabilitas kawasan," katanya, dalam sambutan tertulis pada penutupan latihan bersama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat dan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (PLA) di Jinan, Shandong, China Minggu lalu.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Operasi Kasad Mayjen TNI Dedi Kusnandi Thamim, Panglima TNI mengatakan semangat kebersamaan dan persahabatan serta profesionalisme yang telah ditunjukkan selama latihan adalah modal bagi peningkatan kerja sama kemitraan antara Indonesia dan China, khususnya angkatan bersenjata kedua negara di masa datang.

"Hubungan dan kerja sama yang baik antara angkatan bersenjata kedua negara merupakan bagian dari kemitraan srategis yang disepakati kedua

negara, untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas kedua pihak dalam memelihara perdamaian dan keamanan regional dan internasional," kata Agus Suhartono.

Ia menegaskan, Indonesia dan China merupakan dua negara yang menjadi barometer stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang memiliki nilai dan posisi yang sangat strategis.

"Indonesia dan China, utamanya angkatan bersenjata kedua negara harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menangani berbagai ancaman keamanan di dua kawasan tersebut, termasuk menghadapi ancaman terorisme, penanganan epidemi, kejahatan transnasional," katanya.

Panglima TNI menambahkan latihan bersama antiteror telah memberikan motivasi, inspirasi, dan pencerahan tentang aspek-aspek penanggulangan terorisme, termasuk yang terjadi di kawasan sesuai dengan perkembangan strategis yang ada.(aditya)

CMYK

Sumut Time

Edisi: 55/Minggu III Juli 2012

Polair Perketat Pengawasan MEDAN– Direktorat Polisi Perairan Polda Sumatera Utara menjelang Ramadhan akan memperketat penjagaan di wilayah itu, termasuk mengantisipasi aksi perompak.

“Menjelang Ramadhan, kami akan memperketat penjagaan dengan menambah jadwal kegiatan patroli di perairan Sumatera Utara,” kata Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Sumatera Utara (Sumut), AKBP Burhanuddin Desky di Medan, kemarin.

Berdasarkan catatan kepolisian setempat selama ini, kasus kejahatan, seperti perompak cenderung meningkat saat menjelang dan bulan puasa Ramadhan hingga hari Raya Idul Fitri.

Sebagian besar sasaran perompak adalah kapal ikan. Ia memperkirakan wilayah perairan laut di sebelah timur Sumut yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka selama ini

Polisi Perairan tergolong rawan terjadi aksi perompakan.

Melalui peningkatan jadwal patroli rutin, kata dia, ancaman dan gangguan keamanan di perairan timur dan barat Sumut itu bisa diharapkan bisa dicegah.

Polair Polda Sumut saat ini baru dilengkapi delapan unit kapal patroli berukuran relatif

kecil, yakni tipe C1 sebanyak satu unit, C2 enam unit dan C3 satu unit.

“Bagi nelayan yang menjadi korban perompakan hendaknya segera melaporkan kepada pos kepolisian terdekat, sehingga kami bisa mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap pelakunya,” ujar Burhanuddin.

Dari Retribusi dan Pajak:

Laporan dan informasi dari masyarakat mengenai aksi kejahatan di laut, katanya, sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk mempercepat proses pengungkapan kasus tersebut.

Dia menambahkan bahwa aparat Polda Sumut selama enam bulan terakhir berhasil mengamankan belasan pelaku perompakan terhadap kapal ikan.

Salah satu pelaku perompakan yang ditangkap adalah Khairul Saleh alias Adi Pengkor, warga Kabupaten Batu Bara, Sumut.

Khairul Saleh sebelum ditangkap petugas Polda Sumut pada Februari 2012, diduga sudah beberapa kali terlibat dalam aksi perompakan di perairan timur Sumut.

“Khairul Saleh telah divonis empat tahun penjara dan hingga kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli,” ujarnya.(Donna)

kan harga di tengah permintaan yang diperkirakan akan meningkat menjelang Ramadhan dan termasuk Idul Fitri.

“Mudah-mudahan dengan stok yang memadai, kalau pun ada kenaikan harga tidak terlalu signifikan,”katanya.

Pengusaha daging lembu dan kerbau di Medan, Wahidin Chan, mengakui, harga daging sapi sudah naik sekitar Rp3.000 per kg dari Rp75.000 menjadi Rp78.000 per kg sejak akhir pekan lalu.

Kenaikan harga jual itu dilakukan pedagang karena harga beli sapi dan kerbau dari peternak juga naik.

“Mau tidak mau pedagang menaikkan harga jual meski permintaan masih sedikit,”kata pengusaha UD Wahid itu.

Melihat masih sepinya permintaan dan mengacu pada kondisi menjelang Ramadhan

Pasar Daging tahun lalu, menurut dia, harga jual daging di Ramadhan tahun ini tidak terlalu bergejolak.

Harga daging diperkirakan menjadi sekitar Rp85ribuan per

kg dari tahun lalu yang Rp80ribuan.

Harga daging baru akan mengalami lonjakan menjelang Idul Fitri.(hotman)

Jelang Ramadhan:

Stok Sembako Sumut Aman

MEDAN– Pemerintah Provinsi Sumut memastikan stok sembako untuk keperluan menyambut Puasa Ramadhan hingga Lebaran sangat memadai sehingga akan memberikan sanksi ke perusahaan distributor maupun pedagang yang melakukan spekulasi menaikkan harga.

“Hasil koordinasi dengan distributor, asosiasi dan berbagai jajaran serta pemantauan di lapangan, stok sembako bukan hanya cukup memadai untuk Puasa Ramadhan dan Idul Fitri, tetapi juga beberapa bulan ke depan. Jadi tidak ada alasan kuat untuk menahan dan menaikkan harga barang,” kata Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan (Disprindag) Sumut, H Bidar Alamsyah, di Medan,belum lama ini.

Dia mengatakan itu usai melakukan rapat koordinasi soal kesiapan stok dan penanganan masalah sembako menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dengan berbagai jajaran mulai pengusaha pabrikan, distributor berbagai barang, Rumah Potong Hewan Medan, Dinas Perhubungan Sumut, Bulog Sumut hingga pihak kepolisian.

Menurut dia, sanksi bisa berupa pencabutan izin usaha hingga pidana dimana semua hukuman itu akan dilakukan berkoordinasi dengan berbagai terkait dan berwenang.

Selain ada sanksi, Pemerintah Provinsi Sumut juga akan segera melakukan berbagai langkah untuk menekan aksi spekulan yakni dengan melakukan operasi pasar saat harga naik dan menggelar pasar murah untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar Sumut juga mulai awal pekan depan turun ke pasar tradisional maupun modern agar semua masalah yang terjadi bisa dideteksi lebih awal untuk bisa pula segera diatasi,” katanya didampingi Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumut, Roully Tambunan.

Pemerintah serius membantu masyarakat agar terhindar dari aksi spekulasi pihak-pihak yang berupaya mendapatkan keuntungan dari lonjakan permintaan yang terjadi di setiap menjelang Puasa Ramadhan, Idul Fitri dan hari besar keagamaan lainnya.

“Masyarakat harus yakin dengan upaya pemerintah dan berharap mendukung dengan tidak melakukan aksi memborong yang bisa dimanfaatkan pedagang berspekulasi menaikkan harga,” katanya.

Bidar memberi contoh, stok daging sapi ada sebanyak 12.803 ekor dari kebutuhan 9.288 ekor, sementara stok daging ayam broiler 836.875 ekor

dengan kebutuhan 722.661 ekor dan telur ayam ras sejumlah 5.562 ton dari 4.204 ton yang dibutuhkan.

Beras, kata dia juga cukup aman dengan stok 78.993 ton dimana itu mencukupi untuk hampir tujuh bulan alokasi yang setiap bulannya 12.700 ton. Gula sendiri juga ada stok 50ribuan ton dari kebutuhan 25ribuan ton per bulan.

Pejabat dari Kepolisian Daerah Sumut, M Edi Faryadi, menegaskan pihak kepolisian sudah semakin meningkatkan pengawasan untuk memperlancar arus masuk dan keluar barang serta menghindari aksi penimbunan barang untuk kelancaran pengadaan sembako di Sumut.

“Kepolisian siap mengamankan agar tidak terjadi gangguan di perjalanan dan ada aksi penimbunan,” katanya.

Pengamanan barang sembako di jalan raya itu juga dipertegas pejabat Dinas Perhubungan Sumut, A Yusman.

Menurut dia, pihaknya memberi toleransi kelebihan muatan sepanjang dalam taraf wajar untuk angkutan sembako agar pengadaan terjamin .

“Tetapi untuk kelancaran tugas dan termasuk mengamankan lalu lintas sembako untuk Ramadhan, diharapkan Bulog maupun yang terkait lainnya memberikan surat jalan kepada supir angkutan barang sembako itu,” katanya. (henry)

Program Swasembada Gula:

Rakyat tak Ingin Sekedar Slogan Medan – Harapan pemerintah bisa berswasembada gula di Sumatera Utara, hendaknya tidak sekedar slogan. Sebab, petani sudah bosan dengan slogan-slogan yang tak memberikan manfaat nyata. Karenanya, Kementerian Pertanian diharapkan tidak sekadar menebar janji dalam program swasembada gula pada 2014 tanpa didukung kebijakan dan realisasi konkrit untuk merealisasikannya. “(Swasembada gula) itu bukan pekerjaan mudah. Harus ada kebijakan konkrit,” kata anggota DPRD Sumut Brilian Moktar di Medan, menanggapi rencana pemerintah dalam swasembada gula.

Di satu sisi, kata Brilian, upaya menciptakan swasembada gula tersebut harus didukung agar pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus memberlakukan kebijakan impor.

Namun di sisi lain, pemerintah juga harus melakukan kerja yang keras untuk merealisasikan program yang masih berkaitan dengan ketahanan pangan itu.

Hal itu disebabkan banyaknya fenomena yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan produksi gula guna menciptakan swasembada tersebut.

Ia mencontohkan dengan makin menyusutnya areal perkebunan tebu, baik karena penggarapan maupun pengalihfungsian lahan untuk kegiatan lain. Kemudian, tidak sedikit produksi gula dikuasai spekulan yang menerapkan sistem produksi dan distribusi yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi.

“Bagaimana mau swasembada gula kalau produksinya banyak dikuasai spekulan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Bulog pun sering mengalami kesulitan untuk membeli gula yang diproduksi tersebut, kata Brilian yang juga anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut.

Selain itu itu, kata dia, teknologi yang digunakan dalam produksi gula juga dinilai ketinggalan zaman yang dikhawatirkan tidak mampu memberikan hasil yang maksimal.

Apalagi pemerintah belum memiliki data

PAD Sumut Lampau Target

Gatot Pujo Nugroho MEDAN– Upaya Pemprov meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya di sektor pajak dan retribusi, ternyata telah melampau target. Ini merupakan satu prestasi yang sangat menggembirakan. Menurut Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ,realisasi pendapatan dari pajak dan retribusi tahun 2011 di daerah itu melampaui target yang ditetapkan.

Dalam rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda pembacaan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2011 di Medan, Senin, Gatot mengatakan, realisasi pendapatan dari pajak daerah tahun 2011 yang

Pemprov Kawal Harga Daging MEDAN– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya untuk menjaga sekaligus mengawal harga sembako, khususnya jelang Ramadhan hingga Idul Fitri. Terkait dengan hal itu, Pemprov Sumut sudah memiliki stok daging sapi dan kerbau di atas kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri daerah itu yang sebanyak 9.288 ekor untuk meredam lonjakan harga yang mulai naik.

“Stok mencukupi termasuk adanya sapi eks impor dari Australia yang siap dipotong di RPH (rumah potong hewan) Medan,”kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, H.Bidar Alamsyah, di Medan, Selasa.

Menurut dia stok cukup aman karena jauh di atas kebutuhan yang mencapai 9.288 ekor.

Dengan stok yang memadai diharapkan tidak terjadi lonja-

8

base yang akurat guna menjadi pedoman dalam meningkatkan produksi untuk merealisasikan program swasembada gula tersebut.

Kondisi itu diperparah dengan banyaknya aparatur pemerintah yang sering melakukan kebijakan tidak terukur dalam peningkatan produksi tanaman pangan.

“Jadi, jangan hanya menebar janji. Harus kerja keras. Perluas perkebunan tebu, atasi spekulan, tingkatkan teknolgi, dan buat kebijakan terukur, baru swasembada itu dapat terealisasi,” katanya.

Sebelumnya, dalam pelatihan mantri statistik perkebunan Sumut di Medan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Mukti Sarjono mengatakan pemerintah memokuskan perhatian pada program swasembada gula pada 2014.

Selain fokus dalam swasembada gula, Kementerian Pertanian juga menggiatkan peremajaan di berbagai perkebunan karet di Tanah Air, terutama di Sumut yang menjadi sentra perkebunan nasional. (Donna)

CMYK

diraih Pemprov Sumut mencapai Rp3,141 triliun.

Jumlah tersebut mencapai 101,41 persen jika dibandingkan dengan target pendapatan dari pajak daerah, yakni Rp3,097 triliun.

Penerimaan dari pajak daerah itu bersumber dari lima jenis pajak yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak pengambilan dari pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta pajak kendaraan diatas air.

Pencapaian tersebut melampaui target setelah adanya upaya intensifikasi seperti pemungutan melalui razia terpadu, sosialisasi, serta penyuluhan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun realisasi dari retribusi daerah tahun 2011 mencapai Rp31,297 miliar atau mencapai 147,86 persen dibandingkan target sebanyak Rp21,167 miliar.

Realisasi retribusi daerah tersebut didapatkan dari tiga jenis pungutan yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan terpadu.

Adapun realisasi dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari laba usa-

ha daerah sebesar Rp289,249 miliar atau mencapai 102,16 persen dari target Rp283,14 miliar.

Realisasi PAD itu diperoleh dari dividen empat badan usaha milik daerah (BUMD) yakni PT Perkebunan Sumut Rp21,943 miliar, PT Kawasan Industri Medan Rp678 juta, PT Bank Sumut Rp261,567 miliar, dan PD Perhotelan Rp674 juta.

Sedangkan realisasi pendapatan lain dari sumber yang sah mencapai Rp116,79 miliar atau mencapai 164,52 persen dari target Rp70,989 miliar.

Realisasi pendapatan lain tersebut didapatkan dari jasa giro, bagi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan denda pajak, pendapatan bunga, pendapatan atas denda keterlambatan kegiatan pekerjaan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

Ia menambahkan, Pemprov Sumut juga mendapatkan realisasi dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) Rp948,867 miliar, dana bagi hasil pajak Rp38,485 miliar, dan dana bagi hasil nonpajak Rp7,162 miliar.

Adapun kelompok pendapatan lain diperoleh dari hibah kelompok masyarakat yang mencapai Rp6,122 miliar. (sihite)

Kodam I/BB Terima 20.000 Bibit Pohon Kemiri MEDAN-Kasdam I/BB Brigjen, TNI I Gede Sumertha K.Y, PSC, M.SC menerima 20.000 batang bibit pohon kemiri, dari Kepala Cabang PT. Asabri Sumut, Kolonel (Purn) Djamintan Simanjuntak di Serambi Kehormatan Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7, 5 Medan, Kamis lalu .

Dalam sambutan Pangdam I/BB,Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus yang dibacakan Kasdam I/BB, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta staf PT Asabri cabang Sumut, atas partisipasinya dalam rangka mendukung program “Toba Go Green” Kodam I/BB berupa pemberian bantuan bibit yang akan dilaksanakan pada hari ini.

“Saya yakin dan percaya bahwa PT Asabri cabang Sumut mempunyai komitmen yang sama dalam hal penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup guna mendukung program pemerintah antara lain, aksi penanaman serentak Indonesia, gerakan perempuan tanam serta pelihara pohon dan pekan pemeliharaan pohon tahun 2007.

Upaya melakukan kesinambungan kegiatan, pemerintah melalui Keppres RI nomor 24 tahun 2008 sebagai bulan menanam nasional. Kegiatan ini dioptimalkan melalui pencanangan “Penanaman Satu Orang Satu Pohon” (One Man One Tree) pada tahun 2009, keberhasilan seluruh program tersebut, pemerintah telah meluncurkan kembali Program Penanaman Satu Millyar Pohon, dimulai pada tahun 2010 dengan motto, “Satu Milyar Pohon Indonesia Untuk Dunia atau One Billion Indonesia Trees For World” yang lebih dikenal dengan program OBIT. Gerakan ini merupakan momentum strategis bagi bangsa Indonesa dalam upaya mengatasi pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam dan kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut Kasdam mengatakan, guna mencapai tujuan program ”Toba Go Green” Kodam I/BB melakukan kegiatan penghijauan pada daerah kritis di tujuh wilayah Kabupaten Tangkapan Air Danau Toba

sudah semakin memprihatinkan, yang di konsentrasikan di lahan potensi kritis sampai dengan sangat kritis, seluas 380.134,49 Hektar.

Pangdam berharap partisipasi dan bantuan dari semua pihak peduli terhadap perbaikan lingkungan kawasan Danau Toba, program ”Toba Go Green” membutuhkan bibit sebanyak 40.000.000 batang dan sejak tanggal 5 Oktober 2011, jumlah pohon yang sudah ditanam sebanyak 691.621 batang.

Sementara stok bibit yang ada hingga saat ini hanya berjumlah 40.805 batang, dengan demikian jumlah bibit masih dibutuhkan pada program ”Toba Go Green” ini sebanyak ± 39.304.514 batang. dihimbau kepada semua pihak untuk berpartisipasi membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta instansi terkait lainnya dengan mengakselerasikan penanaman pohon melalui program ”Toba Go Green”.

Hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Pangdam I/BB, Para Asisen Kasdam I/BB, Pa LO AU, para Kabalakdam I/BB serta para undangan lainnya. (Slamet)

Persoalan Tanah di Sumut:

Semakin Tidak Sehat MEDAN– Hampir di sebagain daerah di negeri ini, persoalan pertanahan selalu menimbulkan konflik. Hal yang sama terjadi di Pemprov Sumuatera Utara. Di daerah ini, masalah pertanahan juga dinilai mulai tidak sehat karena adanya indikasi pembenturan kepentingan yang menyebabkan munculnya permusuhan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.

“Itu masalah rumit di Sumut yang harus segera diselesaikan,” kata anggota DPR RI Chairuman Harahap dalam diskusi di Perum LKBN ANTARA Sumut di Medan, akhir pekan ini.

Menurut Chairuman, kondisi itu muncul karena tidak adanya penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah yang ada, baik bagi perusahaan perkebunan mau pun masyarakat.

Padahal, kepastian hukum tersebut sangat dibutuhkan pengelola perusahaan perkebunan untuk memberikan kenyamanan dan efektivitas dalam pengelolaan lahan yang ada.

Selain itu, kepastian hukum tersebut juga dibutuhkan guna menghormati hakhak yang dimiliki masyarakat yang sangat membutuhkan lahan untuk digarap dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Namun dalam kenyataannya, kepastian hukum tersebut tidak ada sehingga menimbulkan kondisi yang sangat ber-

bahaya yakni permusuhan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

“Itu berbahaya. Masa perusahaan perkebunan harus menjadi musuh masyarakat,” katanya dalam diskusi yang dipandu Kepala Biro Perum LKBN ANTARA Sumut Simon Pramono.

“Kepastian hukum itu harus diberikan.

Kalau tidak, masyarakat yang butuh tanah akan memanfaatkan ketidakpastian tersebut,” kata bakal calon Gubernur Sumut itu menambahkan.

Ia mengatakan, Pemprov Sumut harus dapat menjadi fasilitator dan penengah dalam masalah yang semakin rumit tersebut sehingga masyarakat dapat diayomi dan perusahaan perkebunan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah itu.

Pihaknya mengingatkan kembali tentang kejayaan perusahaan perkebunan di Sumut sejak awal kemerdekaan sehingga provinsi itu pernah disebut sebagai daerah “petro dolar”.

Untuk membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut, perusahaan perkebunan harus dapat beraktivitas dengan nyaman dan menjadi pendukung berbagai aktivitas perekonomian masyarakat.

“Caranya, berikan kepastian hukum, lalu ingatkan perusahaan perkebunan itu untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar tersebut. (rosman)