Epaper kpkpos 309 edisi senin 30 juni 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

Serangan ke Jokowi seperti Tsunami LUMAJANG - Juru kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan Jokowi terus-menerus diserang kampanye hitam. Kampanye hitam tersebut berupa beredarnya selebaran gelap soal kenaikan harga bahan bakar dan penghilangan subsidi pupuk jika Jokowi-JK memenangi pemilihan presiden, Rabu, 9 Juli 2014.

Khofifah menganalogikan serangan kampanye hitam bertubi-tubi

P O L I T I K

30 JUNI - 6 JULI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut berunjuk rasa di depan Kantor Pemprovsu Jalan Diponegoro, Medan, Selasa.

itu sebagai tsunami.

"Hari ini kami dapat informasi bahwa di daerah pantai utara, yakni Tuban dan Bojonegoro, beredar selebaran di pom-pom bensin dan di pinggir-pinggir jalan. Katanya, kalau Jokowi menang, BBM naik 100 persen. Di Cepu beredar kabar, kalau Jokowi menang, subsidi pupuk dihilangkan," kata Khofifah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifuddin (STAIS), Luma• LANJUT KE HAL. 2

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dinilai gagal memimpin Sumut. Banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sang Gubsu. Slogan Gatot selama masa kampanye lalu, 'merakyat dan melayani', hanya isapan jempol dan janji-janji belaka.

Calon Presiden dari PDI-Perjuangan, Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, saat silahturahmi ke rumah tinggal Khofifah, kawasan Jemursari, Surabaya.

Relawan dari China Dukung Jokowi JAKARTA - Banjir deklarasi relawan mewarnai pemilu presiden 2014. Mahasiswa Indonesia di Nanchang, China, mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rilisnya diterima, Kamis, 26 Juli 2014.

Dukungan itu dilakukan Rabu sore, 25 Juni 2014 di pelataran gerbang utama Jiangxi Normal University, Kota Nanchang, China.

Deklarasi diklaim dihadiri oleh 25 orang mahasiswa. Para mahasiswa sepakat mengatas-namakan rela-

K R I M I N A L

EDISI 309/ THN VII

• LANJUT KE HAL. 2

Wartawan Tuntut Gatot Minta Maaf

wan Nihao Jokowi yang berarti 'Halo Jokowi'.

Deklarasi dibacakan oleh Leo Krisnada, Koordinator Nihao Jokowi Nanchang. Salah satu poin deklarasi adalah, "Kami bertekad untuk memenangkan Jokowi-JK dalam pemilihan presiden 2014 dan akan tetap kritis mengawasi pemerintahan hasil pemilu," seperti yang dikutip dari rilis.

Dijelaskan, pemilihan presiden 9 Juli bertepatan dengan liburan

SIKAP tak simpatik yang ditunjukkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho menimbulkan reaksi keras dari puluhan wartawan media cetak dan elektronik di Medan, Rabu.

Puluhan wartawan di Medan menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Aksi solidaritas para jurnalis ini mengecam sikap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang dinilai sudah mencederai tugas-tugas jurnalistik.

Sebagai aksi protes, para jurnalis membentangkan berbagai spanduk yang mengecam sikap arogan Gatot tersebut. Menurut mereka, gubernur selaiknya menunjukkan sikapnya sebagai pemimpin yang menjadi panutan masyarakat Sumut.

"Kami khawatir sikap dari seorang gubernur

• LANJUT KE HAL. 2

Apa mau kalian wartawan ini.

Kalau kelen mau ngajak berantam, saya siap.

”

”

Gatot Pujo Nugroho

Gatot Ajak Wartawan Duel

AROGAN dan kurang bersahabat kepada jurnalis.

Itulah yang dipertontonkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho ketika sejumlah jurnalis ingin konfirmasi sesuatu berita kepadanya. Malah gaya Gatot seperti 'preman' dan mengajak jurnalis berantam. Dengan nada

• LANJUT KE HAL. 2

Prabowo Obati Gus Dur Pakai Tenaga Dalam JAKARTA - Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kerap berdiskusi dengan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto.

Bahkan, Gus Dur pernah diobati Prabowo.

Hal itu dikatakan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, saat melakukan kunjungan kiai bersama Prabowo di Cirebon, Jumat (27/6).

Menurutnya, Gus Dur memiliki hubungan yang sangat dekat de-

ngan Prabowo.

"Pak Prabowo punya tenaga dalam, punya kemampuan mengobati dengan tenaga dalam jadi Gus Dur kalau susah tidur oleh Pak Prabowo diterapi dari kepala sampai kaki itu bisa tidur," kata Said.

Kedekatan Gus Dur dengan Prabowo terjalin sejak 1998. Gus Dur dan Prabowo menjalin diskusi

Kolom Redaksi

Gagal Total PETISI ketidak percayaan terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho muncul, setelah dinilai gagal memimpin provinsi ini. Selama setahun menjadi orang nomor satu di Sumut, kepemimpinannya hanya sebatas melakukan kegiatan seremonial saja dan tidak mempunyai grand design yang jelas untuk pembangunan Sumut.

Slogan Gatot selama masa kampanye Cagubsu lalu, ’merakyat dan melayani’, • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

PENGUSUTAN DANA BOS

Kasi Pidsus Terkesan Lamban dan Tertutup TANJUNGBALAI - Penanganan dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri di Kota Tanjungbalai yang dilaporkan LSM Merdeka Kota Tanjungbalai terkesan lamban dan tertutup. Pihak Kejaksaan Negeri setempat seakan ada menyembunyikan sesuatu setelah proses pengambilan keterangan dari kalangan Kepala SD Negeri. Penilaian ini dikemukakan oleh Nursyahruddin SE Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungba• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

SUMUT MAKIN PARAH, GATOT DIADUKAN KE KPK GUBSU Gatot Pujo Nugroho belum mampu mengubah Sumut seperti janji-janji yang disampaikannya saat kampanye Pilgubsu lalu. Bahkan, setahun masa kerjanya, tidak ada pengaruh bagi Sumut secara siknifikan, bahkan semakin parah.

“Gatot miliki rapor merah pimpin Sumut, terbukti Sumut mengalami peningkatan angka kemiskinan dan juga berbagai dugaan korupsi di pemprovsu," demikian Septian, salah seorang massa aksi dari Badko HMI Sumut, dalam orasinya saat

bansos untuk pembangunan melakukan aksi di depan gedung asrama mahasiswa di Kairo kantor gubernur Sumut Medan, sebesar Rp5 miliar.

Selasa pekan lalu.

Semua itu, kata Septiansyah, Banyak kasus dugaan korupsi sebagian kecil dari permasalahan yang mendera Gatot. Terbukti yang terindikasi telah terjadi. dengan hasil temuan Badan “Dalam waktu dekat, kami akan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan seluruh kasus tindak khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,2 triliun tahun pidana korupsi tersebut ke KPK,” ungkapnya.

2013. Selain itu, terjadinya Budi Setiwan Siregar selaku pembengkakan dana Bantuan Dana Bawahan (BDB), dari Rp1,5 triliun kordinator lapangan aksi yang ditemui memenjadi Rp2,6 triliun.

“Bukan itu saja, Gotot juga • LANJUT dituding telah melakukan KE HAL. 2 pembiaran terhadap hibah dana

SOAL DUGAAN PENGGELAPAN ASET PEMPROV RIAU

Saya rasa di Kejari manapun ada SOP untuk ini sekaligus sebagai alat Kajari menilai kinerja Seksi di lingkungannya. Bila ini dijalankan maka tidak ada laporan masyarakat yang mengendap di Kejari TBA sebagaimana selama ini.

”

Irwanto

”

Gubri Sikapi Laporan Masyarakat PEKAN BARU Gubernur Riau (Gubri) H. Annas Maamun merespon laporan masyarakat terkait dugaan penggelapan aset Pemprov Riau berupa tanah seluas 50.150 m2 berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

RESPON Gubri tersebut setelah menerima pesan singkat yang disampaikan KPK Pos kepada Gubernur Riau, Jumat pekan lalu, terkait laporan masyarakat tanggal 18 Juni 2014 kepada Gubernur Riau tentang dugaan penggelapan aset Pemprov Riau tersebut. Keesesokan harinya, Sabtu pekan lalu, Gubri Annas Maamun melalui hubungan seluler menghubungi KPK Pos, meminta penjelasan laporan terkait dugaan penggelapan aset Pemprov Riau tersebut. Sekaligus mempertanyakan lokasi tanah yang digelapkan tersebut. Setelah mendapat penjelasan KPK Pos, dalam hubungan seluler itu Gubri mengaku sedang kunker keluar kota dan berjanji setelah kembali ke Pekanbaru; “Nanti saya

hubungi kembali", ujar Gubernur Riau H. Annas Maamun.

Aset Pemprov Riau tersebut dibeli Dinas Perikanan Provinsi Riau pada tahun 1986 berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung dengan luas 50.150 M2 untuk keperluan tambak ikan.

Tanah tersebut dibeli dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau pada tahun 1986 lalu.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan masyarakat, selaku pelapor belum • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

PEMBERITAHUAN Diberitahukan kepada seluruh Wartawan, Kontributor, Pembantu dan Permasang Iklan Koran KPK POS di seluruh daerah, terhitung sejak pengumuman ini agar mengirim berita dan lainnya ke alamat email yang baru, yakni: kpkpossumut@gmail.com.

Demikian pemberitahuan ini diperbuat, agar para wartawan di seluruh daerah maklum. Terima Kasih.

PIMPINAN SERANGAN KE JOKOWI SEPERTI TSUNAMI ................................................

• DARI HALAMAN. 1 jang, Kamis (26/6) Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama ini mengatakan, selama berkeliling di beberapa daerah, dia masih menemukan beredarnya selebaran seperti itu. "Tugas kami adalah mengaspal. Yang sudah teraspal, ya, harus dikuatkan.

Penguatan ini harus dilakukan berlapis-lapis. Makin mendekati hari H harus semakin dijaga supaya tidak terkena tsunami," ujarnya.

Penguatan, kata Khofifah, harus dilakukan sampai surat suara dihitung.

Sebagai upaya untuk mem-

bendung gencarnya kampanye hitam tersebut, partai-partai pendukung Jokowi menggelar istigasah kubro di STAIS Syarifuddin. Mereka melantunkan salawat, berzikir, dan berdoa untuk kemenangan Jokowi-JK. Dalam kegiatan tersebut, panitia menyebarkan jadwal imsakiyah bergambar Jokowi-JK beserta istri mereka masing-masing yang sedang mengenakan pakaian ihram.

Dibagikan pula selebaran jaringan nasional warga Ahlussunah Wal Jamaah yang mendukung pasangan Jokowi-JK. Selebaran itu berisi sembilan alasan bagi warga NU memilih Jokowi-Jusuf Kalla.(IN)

RELAWAN DARI CHINA DUKUNG JOKOWI....................................................

• DARI HALAMAN. 1 musim panas di China. Sebagian mahasiswa yang tidak pulang ke Indonesia akan menggunakan hak pilih di Nanchang.

Dilaporkan pula sudah ada koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Beijing di bawah pengawasan Kedubes Indonesia. Saat ini di Nanchang, yang merupakan ibu kota Provinsi Jiangxi, terdapat 64 mahasiswa Indonesia, di mana separuh pemilih akan memilih di Nanchang.

Mereka mengaku percaya Jokowi-JK akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang damai, bermartabat, berdaulat, adil dan makmur. Selain itu, mereka meyakini pemilu presiden ini adalah kesempatan untuk

memiliki pemimpin yang jujur dan sederhana.

"Rasanya rugi kalau sekarang tidak menyalurkan suara untuk Jokowi," ujar Sri Widagdo, salah seorang relawan seperti yang dikutip dalam rilis.

Dalam rilis yang dibuat oleh Rifqi Hasibuan, humas relawan Nihao Jokowi, deklarasi direncanakan akan terus diadakan di berbagai kota di China. Disebutkan, Chongqing dan Xiamen akan melakukan deklarasi dalam waktu dekat. Rangkaian deklarasi relawan Nihao Jokowi akan berpuncak di Beijing yang memiliki lebih dari seribu WNI. Para mahasiswa berencana menuntaskan deklarasi dukungan sebelum pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli mendatang.(IN)

PRABOWO OBATI GUS DUR PAKAI TENAGA DALAM.....................

• DARI HALAMAN. 1 jelang malam.

"Mulai malam itu hubungan Prabowo dengan Gus Dur semakin kuat. Beliau warga NU dia warga kehormatan pencak silat," katanya.

25 BEM Dikabarkan, Divisi Penggalangan Suara Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Andreas mengatakan, ada sekitar 25 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Indonesia akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut dua tersebut.

"Dua puluh lima BEM yang berasal dari BEM Seluruh Indonesia ataupun BEM Nusantara sudah siap memenangkan Prabowo-Hatta pada pilpres 9 Juli nanti," ujar Andreas, Jumat.

Dia menambahkan deklarasi

dukungan yang diberikan 25 BEM ini tanpa paksaaan dan tandeng aling-aling.

"Para BEM ini memberi dukungannya dikarenakan visi misi dan program dari Prabowo-Hatta yang dapat membawa perubahan, serta keyakinan terhadap PrabowoHatta yang dapat menuntaskan agenda reformasi," imbuhnya.

Sebagai bentuk konkret dukungan untuk Prabowo-Hatta, 25 BEM akan melakukan penggalangan suara. "Setelah mendeklarasikan dukungannya, 25 BEM ini akan menggalang suara mahasiswa dan masyarakat untuk memenangkan Prabowo-Hatta," tandasnya.

Deklarasi dukungan dari 25 BEM kepada Prabowo-Hatta akan dilaksanakan dalam satu minggu ke depan, mulai tanggal 27/6 sampai 4/7/2014.(IN)

GAGAL TOTAL........................................

• DARI HALAMAN. 1 dinilai para mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, hanya isapan jempol dan janji-janji belaka.

Bahkan, selama kepemimpinan Gatot, angka kemiskinan di Sumut meningkat. Pada September 2013 penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.390.800 orang atau naik 51.600 orang bila dibandingkan jumlah penduduk miskin saat sensus terakhir yakni pada Maret 2013 yang berjumlah 1.339.200 orang.

Bukan soal kemiskinan saja, masalah dugaan korupsi juga mendera Gatot. Menjadi pertanyaan besar elemen masyarakat penggiat anti korupsi di Sumut adalah, adanya temuan BPK terkait hasil audit Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2013 sebesar Rp2,2 triliun yang belum dibayarkan. Hal ini terindikasi mengandung unsur tindak pidana korupsi.

Selain itu, petisi Kelompok Cipayung juga menduga terjadi penyelewengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Pada tahun 2013 pengesahan dana BDB tidak sesuai prosedur. Sebab yang disahkan DPRD Sumut hanya Rp1,5 triliun, namun realisasi di lapangan mencapai Rp2,6 triliun.

Artinya, ada fakta indikatif membengkaknya dana BDB ini menjadi

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

sebesar Rp2,6 triliun merupakan hasil kongkalikong antara Gubsu dengan oknum Anggota DPRD Sumut.

Sudah lama hal ini menjadi pergunjingan hangat di Sumut. Bahkan disebut-sebut, dana BDB itu sebagian besar diduga menjadi modal politik Gatot untuk bisa terpilih menjadi orang nomor satu di provinsi Sumatera Utara.

Tidak hanya Mahasiswa Kelompok Cipayung (diantaranya IMM, HIMMAH, GMNI, dan Badko HMI) yang menyampaikan petisi ketidak percayaan terhadap Gatot. Sebagian besar elemen masyarakat di daerah ini juga punya petisi yang sama.

Dalam kaitan ini, baik elemen masyarakat dan Kelompok Cipayung mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Pemprovsu menyidik kasus yang disangkakan pada Gatot.

Ada fakta akurat, dalam persidangan mantan Bupati Madina Hidayat Batubara dalam kasus BDB di Tipikor Medan terungkap bahwa terkait proyek ini Hidayat memberikan fee 5 persen kepada oknum Pemprovsu dan selanjutnya diserahkan kepada Gubsu.

Kiranya pengakuan yang muncul di persidangan bisa menjadi bukti awal keterkaitan Gatot dalam dugaan kasus korupsi DBD dan yang lainnya. Kita nantikan. (***)

WARTAWAN TUNTUT GATOT MINTA MAAF...........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 yang seperti ini akan memicu pejabat lainnya bertindak semenamena terhadap wartawan di Medan maupun di daerah," sebut jurnalis saat berorasi.

Meski diikuti puluhan wartawan, namun aksi unjuk rasa ini berjalan dengan tertib. Mereka menggelarnya tepat di pintu masuk kantor Gubernur Sumatera Utara dan dikawal oleh puluhan personil satpol PP. Apa respon Pemprovsu soal peristiwa ini? Kasubbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Pem-

provsu Harvina Zuhra mengatakan, Gubsu Gatot Pujo Nugroho tidak pernah berniat berkonflik dengan wartawan.

Menurutnya peristiwa yang terjadi antara salah seorang wartawan yang mencegat untuk mewawancarai Gubsu merupakan kesalahpahaman.

Harvina menjelaskan Gubsu dalam setiap kesempatan konsisten menempatkan media menjadi elemen yang sangat penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara.

Gubsu bahkan selalu mene-

kankan pada kepala SKPD di jajaran Pemrovsu untuk selalu membuka diri terhadap media sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

“Jadi tidak benar ada tudingan seolah-olah Gubsu berkonflik apalagi mengajak wartawan adu jotos.

Malah Gubsu sangat menghormati profesi jurnalis karena beliau berprinsip media merupakan pilar ke empat dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan,” kata Harvina Zuhra.

Kesalahpahaman ini memicu respon dari beberapa rekan jur-

nalis lainnya yang sempat menggelar unjukrasa di Kantor Gubsu.

Harvina mengatakan saat itu, Gubsu sedang sangat terburuterburu untuk rekaman televisi dan radio guna menyampaikan pesan dan imbauan dalam rangka menyambut masuknya Bulan Suci Ramadan.

“Rekaman imbauan ini setiap tahunnya menjadi agenda rutin Gubsu untuk disiarkan pada malam satu Ramadan. Jadi pak Gubsu memang sedang terburu-terburu dan konsentrasi untuk pengambilan gambar dan suara tersebut,” ujar Harvina yang saat itu juga

berada di lokasi.

Kendati demikian, seandainya kata-kata yang meluncur ketika itu ada menyinggung wartawan dimaksud, lanjut Harvina, Gubsu meminta maaf.

“Jadi sampai saat ini Pak Gubsu tidak ada masalah apalagi berkonflik dengan wartawan. Hanya saja dalam keseharian masing-masing pihak tentu harus saling menghormati dan menjaga hubungan yang sudah terjalin harmonis selama ini. Karena memang Pak Gubsu dan wartawan sama-sama manusia yang bisa saja terjadi kekhilafan,” jelasnya. (TIM)

GATOT AJAK WARTAWAN DUEL ...............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tinggi Gatot menghardik wartawan dan mengajak berkelahi."Apa mau kalian wartawan ini. Kalau kelen mau ngajak berantam, saya siap," ucapnya sambil membusungkan dada.

Itulah tingkah Gatot yang emosi, pada Selasa pekan lalu, di halaman kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan.

Kejadian itu bermula saat seorang jurnalis dari salah satu media harian lokal di Medan hendak mewancarai Gubsu terkait aksi demo Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus

Sumatera Utara di depan Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan.

Dalam orasinya, para mahasiswa gabungan dari IMM, HIMMAH, Badko HMI, dan GMNI tersebut mengungkap adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil audit Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,2 triliun pada tahun 2013 yang belum dibayarkan.

Usai aksi demo tersebut, beberapa jurnalis yang seharihari bertugas di unit Pemprovsu menunggu Gatot di luar gedung Pemprovsu lama untuk wawancara. Begitu melihat Gatot keluar dan berjalan menuju

mobilnya yang terparkir di halaman parkir, Gatot langsung didekati jurnalis.

Namun Gatot yang enggan memberikan komentar seputar hal yang ditanyakan wartawan, terus berjalan. Tidak ingin menyerah, seorang wartawan terus membuntuti Gatot yang sedang bicara dengan seseorang yang diduga orang dekatnya, Wanmo.

Setelah berjalan sekira 100 meter dari gedung lama Pemprovsu, Gatot tiba-tiba berhenti dan berpaling ke arah si wartawan sambil bicara dengan nada tinggi.

"Apa mau kalian wartawan ini.

Kalau kelen mau ngajak berantam, saya siap," ucapnya sambil membusungkan dada.

Terkait insiden itu, Elfenda Ananda sebagai pengamat anggaran Sumut yang dimintai tanggapannya menyesalkan sikap Gatot tersebut, apalagi dalam kapasitanya sebagai seorang kepala daerah.

"Bukan seperti ini cara-cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang gubernur. Gubernur itukan seorang pimpinan di daerah. Kalau kemudian yang ditanyakan wartawan itu adalah sebuah tugas yang harus dijawabnya, tentu hal itu harus dijawab," sebutnya.

Lain halnya jika yang dipertanyakan bukan termasuk urusan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah. "Atas tindakan Gubsu ini, kita akan bertanya sebaliknya. Ada apa dengan masalah DBH ini, sehingga gubernur membuat respon seperti itu?" cetus Elfenda.

Elfenda menambahkan, seharusnya guberbur memberi penjelasan atas pertanyaan yang dilontarkan wartawan kepadanya sesuai tupoksi-nya sebagai kepala daerah. "Karena pertanyaan tersebut menyangkut tentang APBD," terangnya.

(FER/VIN/SF)

SUMUT MAKIN PARAH, GATOT DIADUKAN KE KPK ......................................................................

• DARI HALAMAN. 1 ngatakan, bahwa aksi itu mereka lakukan adalah lanjutan dari yang lalu. Sebab, menurutnya hingga hari ini Gatot selaku gubernur belum juga mengklarifikasi atas statement yang mereka ajukan pada aksi sebelumnya. “Kami hanya ingin menegaskan bahwa Gatot harus mengklarifikasikan kepada masyarakat terhadap dugaan-dugaan korupsi terhadapnya serta bentuk realisasinya atas janji-janji politik saat ia mencalonkan diri,” ujarnya.

Sementara itu, Anggia

Ramadhan selaku Ketua Badko HMI Sumut yang diwawancara mengatakan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat Sumut terhadap korupsi yang terjadi di Sumut.

Dimana menurutnya perbuatan korupsi tersebut jelas-jelas dilakukan oleh Gatot selaku pemimpin di Sumut.

Untuk itu, ia berharap kepemimpinan Gatot bisa memberi pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumut, bukan untuk memperkaya diri pribadinya.

Namun, tambahnya, pada

kenyataannya kepemimpinan Gatot sebagai orang nomor 1 di Sumut hanyalah untuk memperkaya dirinya serta kronikroninya. Oleh karena itu, mereka akan membuktikannya berdasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK. “Di situ ada namanya persoalan dana bagi hasil yang nilainya mencapai Rp2,2 triliun yang belum diselesaikan dan belum dibayarkan dari tahun 2012 sampai dengan saat ini.

Kemudian juga persoalan dana bantuan bawah yang realisasinya adalah Rp2,6 triliun. Padahal yang

disahkan di DPRD hanya sebesar Rp1,5 triliun. Hal ini kenapa bisa sampai terjadi, sehingga pengesahan tersebut membengkak sampai Rp2,6 triliun tanpa adanya mekanisme yang benar yaitu proses paripurna,” jelasnya.

Empat Terlibat Anggi juga menyebutkan tentang adanya keterlibatan oknum-oknum anggota DPRD Sumut secara berjamaah. Di mana keempat orang tersebut akan mereka buktikan kepada penegak hukum baik kepada KPK, Kejatisu, maupun Poldasu tentang ketelibatan mereka

dalam melakukan korupsi berjamaah dengan Gubsu. Mereka sudah memiliki bukti yang kuat untuk bisa membuktikan hal tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Selain itu, terkait dengan hasil audit yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemprovsu, Anggi merasa miris.

Pasalnya, hasil audit tersebut mendapatkan predikat WTP dari BPK. Sehingga dalam hal ini Anggi mengatakan bahwa ada persoalan yang tidak bisa dipertanggung oleh Gatot selaku Gubernur Sumut.(TIM)

GATOT GAGAL PIMPIN SUMUT...................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Contoh vaktual kegagalan Gatot adalah, setahun menjadi gubsu, angka kemiskinan di Sumut semakin meningkat. Hal ini ditandai lewat data BPS Sumut. Pada September 2013 penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.390.800 orang atau naik 51.600 orang bila dibandingkan jumlah penduduk miskin saat sensus terakhir yakni pada Maret 2013 yang berjumlah 1.339.200 orang.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung menyampaikan kecaman dan petisi ini kepada Gatot Pujo Nugroho selaku Gubsu terkait kondisi Sumatera Utara yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan.

Kelompok Cipayung yang menyampaikan petisi diantaranya IMM, HIMMAH, GMNI, dan Badko HMI. Mereka melakukan aksi demo di depan pintu utama Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan Selasa pekan lalu.

Ditegaskan para mahasiswa, tidak terealisasinya janji-janji Gatot selaku Gubsu sewaktu kampanye lalu dengan slogan merakyat dan melayani karena selama setahun

masa kepemimpinannya hanya sebatas melakukan kegiatan seremonial saja dan tidak mempunyai grand design yang jelas untuk pembangunan Sumut.

Bahkan, terang para mahasiswa, seperti Qahfi Romulo Siregar, Nurul Yakin Sitorus, Anggia Ramadhan, dan Turedo Sitindaon, ditolaknya LKPj Gubsu akhir tahun anggaran 2013 dalam sidang paripurna DPRD Sumut dan adanya temuan BPK terkait hasil audit Dana Bagi Hasil tahun 2013 sebesar Rp2,2 triliun yang belum dibayarkan diindikasikan mengandung unsur tindak pidana korupsi.

“Ini sebagai bukti kalau Gatot gagal total memimpin Sumatera Utara," tegas mereka.

Selain itu, kata mereka, dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2013 juga pengesahannya tidak sesuai prosedur, sebab yang disahkan DPRD Sumut hanya Rp1,5 triliun, namun realisasi di lapangan mencapai Rp2,6 triliun.

Artinya menurut mahasiswa, ada fakta indikatif bahwa membengkaknya dana BDB ini menjadi sebesar Rp2,6 triliun merupakan hasil kongkalikong antara Gubsu dengan oknum Anggota DPRD

Sumut.

Para mahasiswa mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Sumut, mengusut berbagai dugaan kasus penyelewengan yang dilakukan Gubsu.

Adanya penyelewengan kasus BDB itu dibuktikan dengan ditangkapnya Hidayat Batubara eks Bupati Madina dalam kasus BDB. Melalui fakta yang terungkap di persidangan Tipikor Medan diketahui bahwa terkait proyek ini Hidayat memberikan fee 5 persen kepada oknum Pemprovsu dan selanjutnya akan diserahkan kepada Gubsu.

Kelompok Cipayung juga menyebutkan, berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011 ada temuan dana APBD Sumut untuk penyaluran pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, sebesar Rp5 miliar. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2004 maupun Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Kemudian hasil audit BPK tahun 2013 ditemukan indikasi korupsi dalam penggunaan dana

pendapatan dan belanja RS Haji tahun 2013 karena tidak melalui mekanisme APBD yang benar dan tidak didukung dengan catatancatatan yang memadai. Dan berdasarkan audit BPK tahun 2013 ada indikasi belanja hibah dan bantuan sosial TA 2013 sebesar Rp308,9 miliar belum dipertanggungjawabkan dan penggunaan belanja sosial sebesar Rp43,7 miliar tidak sesuai ketentuan sehingga dinilai mengandung unsur tindak pidana korupsi.

"Penyegaran birokrasi yang dilakukan Gatot dengan mengganti beberapa pejabat eselon II dianggap tidak mampu dan tidak berdampak positif untuk masyarakat serta diduga pergantian pejabat tersebut terkesan tidak objektif dan sarat transaksional," ujar mereka.

Ironisnya, adanya dugaan gratifikasi sebesar Rp60 miliar kepada oknum Anggota DPRD Sumut guna mempercepat dan memperlancar pengesahan P-APBD 2013 dan APBD 2014 yang berujung pada gagalnya interplasi karena sebagian Anggota DPRD Sumut yang belum menerima 'bagiannya' akhirnya diselesaikan sehingga

menarik kembali hak interplasinya.

"Hebohnya lagi, ada fakta indikatif bahwa Gatot selaku Gubsu telah beristri lebih dari satu yang berdasarkan hasil investigatif diketahui, istri mudanya tersebut saat ini bekerja di kantor hukum di Jakarta. Melalui hal ini dinilai Gatot telah melanggar etika selaku pejabat publik," ungkap mereka.

Pantauan, aksi demo ini cukup "memanas" soalnya selain berorasi mengkritik kinerja Gatot, para mahasiswa juga membakar ban mobil bekas di depan pintu utama sehingga tampak gerbang yang terbuat dari besi hangus terbakar.

Meski aksi dilakukan sekira tiga jam lebih, tidak ada pejabat Pemprovsu yang muncul menemui pengunjuk rasa. Jalan di kawasan tersebut juga sempat macet.

Aparat kepolisian dan Banpol PP Provsu tampak disiagakan untuk memantau demo ini guna antisipasi terjadinya tindakan anarkis.

Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus yang menggunakan jaket berwarna merah hati ini juga bertekad dalam waktu dekat akan segera melaporkan seluruh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemprovsu ke KPK.(FER/VIN/SF)

KASI PIDSUS TERKESAN LAMBAN DAN TERTUTUP..........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 lai, Kamis (26/6) di Jalan Gaharu menyahuti lamban dan tertutupnya Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai – Asahan (Kejari TBA), Yarnes SH MH. Menurutnya, Ketika LSM Merdeka menyakan langsung kepada Kasi Pidsus, Selasa (24/6) di ruang kerjanya, dikemukakan bahwa pengusutan masih berjalan dan masih dalam tahap pengumpulan data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket ) yang

seharusnya kerjanya Seksi Intel bukan Seksi Pidana Khusus.

“Kondisi ini mencerminkan tidak adanya SOP dalam proses kinerja di Kejari TBA dan sangat merugikan pencari keadilan.

Bahkan sikap ketertutupan Kasi Pidsus terhadap Wartawan yang memerlukan dan mengetahui perkembangan pengusutan memunculkan kecurigaan,“ tegas Nursyahruddin.

Hal senada dikemukakan Irwanto Direktur Eksekutif LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai.

Ketika diminta tanggapannya,

Irwanto mengatakan, seharusnya di Kejari TBA sudah ada SOP yang artinya ditentukan berapa hari Puldata/ Pulbaket (Lid) di Seksi Intel. Berapa hari Penyidikan (Dik) di Seksi Pidsus dst. “Saya rasa di Kejari manapun ada SOP untuk ini sekaligus sebagai alat Kajari menilai kinerja Seksi di lingkungannya. Bila ini dijalankan maka tidak ada laporan masyarakat yang mengendap di Kejari TBA sebagaimana selama ini,“ tegas Irwanto Sebelumnya LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui surat

nomor 143/LSM-MERDEKA/ TB/III/2014, melaporkan dugaan korupsi atau penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai dengan Ka, SDN Kartini Nasution SPd, SDN 133889 Kota Tanjungbalai degan Ka SDN Nurbaiti SPd dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai degan Ka. SDN Hj Mariana SPd Dugaan penyimpangan Tahun Anggaran 2012 untuk ke 3 SDN

tersebut berupa program fiktif.

Di mana dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan I s/d IV disebutkan namun realisasinya tidak ada.

Dalam hal ini terjadi manipulasi LPJ dengan cara memalsukan permintaan, faktur dan kwitansi, dalam pelaksanaannya melibatkan Bendahara BOS dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 (HER)

GUBRI SIKAPI LAPORAN MASYARAKAT ...............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 lama ini menyebutkan diperkirakan tanah milik Pemprov Riau berdasarkan AJB No.52/AJB.BK/1986 tanggal 22 Februari 1986 yang diterbitkan Camat Bukit Kapur dan Kepala Desa Lubuk Gaung Nurzaman ketika itu, diduga tanah tersebut berada dalam area PT.Sari Dumai Sejati disinyalir aset Pemprov

Riau tersebut dipindah tangankan oleh pihak tertentu dengan menerima ganti rugi dari PT.Sari Dumai Sejati.

Untuk mengetahui keberadaan tanah yang merupakan aset Pemprov Riau tersebut tiga Pejabat Biro Perlengkapan Provinsi Riau adalah Indri Sekretaris, Kalsum Kabag pengawasan dan Zulkifli Kabag piñata Usahaan dan

didampingi 2 Staf Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Dumai melakukan penelusuran ke lokasi PT.Sari Dumai Sejati. Namun sesampainya di lokasi perusahan oleh pihak keamanan dari Polresta Dumai tidak membenarkan para abdi Negara yang datang dari Pekanbaru tersebut memasuki area PT. Sari Dumai Sejati. Pihak perusahaan

meminta agar pihak Pemerintah Provinsi Riau memberitahukan kunjungan tersebut sebelum memasuki area PT.Sari Dumai Sejati.

Ironisnya setelah adanya informasi yang dipublikasikan KPK Pos terkait dugaan keberadaan tanah Aset Pemprov Riau berada dalam area PT.Sari Dumai Sejati Perusahaan mendapat pengawalan ketat dari

pihak Kepolisian Kota Dumai sehingga pada saat kunjungan pejabat Biro Perlengkapan Provinsi Riau tersebut berhadapan dengan pihak Kepolisian.

Sebelum mencuat ke permukaan terkait dugaan penggelapan aset Pemprov Riau tersebut, perusahaan hanya menggunakan Satpam tidak ada pengawalan dari Kepolisian.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

Mantan Sekjen Kemenlu Dituntut Tiga Tahun Penjara

KPK Periksa Ajudan Wali Kota Palembang JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sariyansyah Ismail, ajudan Wali Kota Palembang Romi Herton, terkait penyidikan kasus dugaan suap dan penyampain keterangan palsu yang menjerat Romi dan istrinya, Masyito. Pemeriksaan berlangsung di Mako Brimob, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (27/6).

"Hari ini penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Mako Brimob Palembang, ada staf PT Praga, ada ajudan RH (Romi Herton)" kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Menurut Johan, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Romi dan istrinya, Masyito.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah rumah dan kediaman pengusaha Palembang, Muhammad Syarief Abu Bakar.

Dari penggeledahan tersebut, petugas KPK menyita dua buah airsoft gun serta 58 peluru aktif kaliber 38. Menurut Johan, airsoft gun tersebut kini diserahkan kepada kepolisian karena dianggap tidak berkaitan dengan perkara suap dan penyampaian keterangan palsu yang menjerat Romi dan istrinya.

Selain itu, katanya, KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan di kediaman dan kantor Abu Bakar.

KPK menetapkan Romi dan istrinya, Masyito, sebagai tersangka atas dugaan menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar, terkait dengan sengketa Pilkada Palembang. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyampaikan keterangan palsu saat bersaksi dalam persidangan Akil beberapa waktu lalu.(KOMPAS.COM)

NASIONAL

JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat tiga tahun penjara.

Terdakwa perkara korupsi dana penyelenggaraan sidang dan konferensi internasional di Kementerian Luar Negeri 2004- 2005 ini juga dituntut pidana denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan.

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, dikurang dari masa tahanan," kata Jaksa I Kadek Wiradana saat membacakan berkas tuntutan Sudjadnan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (25/6).

Sudjanan juga dituntut membayar uang pengganti Rp330 juta.

Namun, jika tidak dibayar dalam waktu satu tahun sejak perkara dinyatakan berkekuatan hukup

tetap, maka hartanya akan dilelang.

Jika tidak cukup, harus diganti dengan hukuman tiga bulan penjara.

Hal-hal yang memberatkan bagi Sudjanan, kata dia, tidak sejalan dengan program pemerintah dan masyarakat Indonesia yang bersinggungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara pertimbangan yang meringankan, Sudjanan bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatan dan telah berjasa

meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional karena sukses menyelenggarakan 17 konferensi internasional.

Jaksa menganggap perbuatan Sudjadnan melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Staf Khusus Presiden Diperiksa KPK

KPK Periksa Kepala Bappeda Biak JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Biak, Papua, Oni Dangeubun.

Oni akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembuatan tanggul laut di Kabupaten Biak. Proyek pembangunan taggul laut itu di bawah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). "Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YS (Yesaya Sombuk)," kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (25/6).

Selain Oni, KPK juga memeriksa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yunus Saflembolo sebagai saksi. KPK juga kembali memeriksa Yesayasa. "YS diperiksa sebagai tersangka," terangnya.

KPK sudah menetapkan Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk dan Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut sebagai tersangka. Yesaya selaku Bupati diduga menyalahgunakan kewenangannya berkaitan dengan rencana proyek tersebut.

Proyek tersebut merupakan program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Proyek itu sejauh ini belum terealisasi alias masih ijon. Yesaya sebagai Bupati diduga menerima uang suap, sementara Teddy diduga pihak yang memberikan suap.(NET)

Alasan MK Tolak Perselisihan Pemilu JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, pertimbangan MK memutuskan menolak hampir seluruh gugatan Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) karena MK hanya bergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. MK tidak akan mempertimbangkan hal lain di luar itu."Ya kami putuskan sangat tergantung pada bukti. Bukti itu ada dua. Bukti dokumendokumen dan saksi," kata Hamdan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/6).

Menurut Hamdan, bukti dokumen merupakan hal yang paling penting. Bukti formulir C-1 dan saksi harus saling memperkuat dengan bukti tertulis. Jika bukti-bukti ini tidak ada, maka tidak mungkin MK akan mengabulkan permohonan itu. Hamdan juga menyebutkan, MK tidak bisa mempertimbangkan hal lain selain bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon, termasuk dari media massa.

"Sepanjang (bukti dan saksi) diajukan, diperiksa dan didengarkan dalam sidang itu diperhatikan. Tapi sepanjang tidak ada, hanya berita di media dan cerita di luar itu tidak bisa," kata dia.

MK, tambah Hamdan, hanya memutuskan menolak atau mengabulkan satu perkara, berdasarkan apa yang ada dalam persidangan. Ia menganggap, jika MK memutuskan dengan tidak mempertimbangan bukti dan saksi yang ada, justru akan dituduh melakukan rekayasa.(NET)

Pidana junto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sudjadnan dianggap terbukti menyelewengkan uang negara sebesar Rp11 miliar dalam 12 penyelenggaraan sidang dan konferensi internasional di Kementerian Luar Negeri pada kurun 2004 sampai 2005.

Sudjanan juga dianggap terbukti memperkaya diri dan atau orang lain dan atau korporasi sebesar Rp4,57 miliar.(INT/BBS)

Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/6). Ade menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor.

Tiga Kepala Dinas Bogor Dipanggil KP JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan suap izin rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Hari ini, tiga kepala dinas Kabupaten Bogor dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang telah menjerat Rahmat Yasin, Bupati Setempat. Kini Rahmat sudah mendekam di rutan KPK. Penyidik memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Camalia W Sumaryana sebagai saksi untuk Fransiskus Xaverius Yohan Yap dari PT Bukit Jonggol Asri (BJA), tersangka dalam kasus itu. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk YY," kata kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (27/6).

Bersama Camalia, penyidik memanggil dua kepala dinas Kabupaten Bogor lainnya yakni Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Rustandi dan Kepala Dinas Pendidikan Dace Supriyadi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Bogor Rahmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor Muhammad Zairin (MZ), dan Fransiskus Xaverius Yohan Yap dari PT Bukit Jonggol Asri (BJA) sebagai tersangka.

Rahmat dan Zairin diduga sebagai pihak penerima suap, sementara Yohan sebagai pemberi suap. Kini mereka bertiga sudah ditahan oleh penyidik KPK. Kasus suap ini diduga terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor, Jawa Barat.

Nilai suap sebesar Rp4,5 miliar.

Belum Terbitkan Izin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sebagai saksi kasus dugaan suap izin rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat.

Seusai diperiksa, Zulkifli menegaskan Kementerian Kehutanan belum mengeluarkan izin terkait hal tersebut. "Ini soal Bogor. Jadi yang berkembang selama ini bahwa Kementerian Kehutanan sudah memberikan izin," Katanya usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/6).

Namun, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak menampik sudah ada pengajuan permohonan.

"Saya jelaskan tidak betul. Yang

betul adalah bahwa baru mengajukan permohonan. Permohonan tukar menukar. Jadi baru mengajukan surat permohonan tukar menukar. Sekali lagi belum ada izin apapun," tuturnya.

Zulkifli menegaskan, mendukung penuh langkah KPK dalam melakukan penyidikan kasus dugaan suap kawasan hutan tersebut.

"Kami dari Kementerian Kehutanan untuk mendukung KPK penegakan hukum, yang salah ya salah, yang benar ya benar," ujarnya.

Dalam kasus ini KPK sudah menjerat pihak PT Bukit Jonggol Asri, Fransiskus Xaverius Yohan Yap, Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, M Zairin sebagai tersangka. Mereka sudah menjalani masa penahanan.(okz)

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Daniel Sparingga menegaskan kedatangannya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi terkait penyelidikan pengadaan di Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM).

"Saya hadir sebagai pihak yang dimintai keterangan, bukan sebagai saksi juga bukan sebagai tersangka.

Saya telah menyampaikan semua yang saya ketahui," kata Daniel di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (25/6).

Daniel keluar dari Gedung KPK sekira pukul 18.30 WIB. Dia menegaskan akan tetap mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci materi yang disampaikan ke KPK. Kehadirannya, kata Daniel, untuk membantu KPK mengungkap dugaan kasus yang tengah diselidiki. "Tanyakan kepada KPK, tapi saya sudah memberikan semua yang saya tahu," tandasnya.

Seperti diketahui, KPK tengah melakukan penyelidikan dugaan kasus pengadaan di Kementerian ESDM, KPK juga meminta keterangan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.(OKZ)

Persidangan Century Harus Fokus Ungkap Perilaku Korupsi JAKARTA - Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya, terdakwa perkara korupsi pemberian dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century tidak lama lagi akan menghadapi sidang vonis.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta 16 Juni lalu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Budi 17 tahun penjara.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana menilai seha-

rusnya penanganan perkara itu fokus mencari perilaku koruptif, bukan tentang kebijakannya.

"Masalah kebijakan itu tidak bisa dipertanyakan di persidangan pidana, persidangan pidana seharusnya fokus terhadap kejahatan perilaku korupsi," ujar Hikmahanto di sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (26/6).

Kenyataannya, kata dia, tuduhan dari jaksa adalah Budi Mulya secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perspektifnya, kata dia,

ketika orang dibilang bersamasama maka itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Dalam hukum pidana, kata dia, ada yang namanya disebut penyertaan. Apakah sebagai pihak yang menyuruh, pihak yang disuruh, apakah ada aliran dana ke pihak-pihak lainnya.

"Dalam hukum pidana itu, harus ditentukan. Tidak bisa misalnya ada dewan (gubernur) yang membuat putusan, lalu mereka bertanggung jawab secara renteng. Kalau dalam hukum perdata memang dikenal tanggung renteng itu," tuturnya.

Senada, Guru Besar Hukum Administrasi dan Tata Negara Universitas Hasanuddin Profesor Mohamad Laica Marzuki mengatakan suatu kebijakan atau diskresi negara tidak bisa dipidana meskipun kebijakan itu bisa saja salah, ataupun menimbulkan kerugian negara.

Kebijakan bisa dipidanakan jika melanggar Undang-undang.

Menurutnya, kebijakan Bank Indonesia memberikan FPJ) dan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelamatkan bank Century sejalan sesuai

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia yang dikeluarkan presiden pada 13 November 2008.

"Secara normatif diterbitkannya perppu bahwa benar di negeri ini telah terjadi krisis ekonomi keuangan tidak bisa lagi dipersoalkan benar atau tidak, karena sudah ditetapkan. Perppu Nomor 2 itu didahului adanya fakta, ketika menjadi perppu barulah menjadi hukum yang mengikat," kata Laica.(HOL)

KLARIFIKASI HARTA KEKAYAAN

Jokowi Tegaskan Anggaran dan Penyidik KPK Harus Ditambah JAKARTA- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) mengklarifikasi laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai melakukan klarifikasi, pria yang akrab disapa Jokowi itu menyampaikan dukungan rencana penguatan KPK secara kelembagaan untuk mengantisipasi kebocoran APBN. Sesuai komitmennya bersama JK, Jokowi mengatakan, KPK harus diperkuat. Tidak hanya dari sisi anggaran, tapi juga dari sisi aparat. “Anggaran perlu ditambah. Penyidik perlu ditambah. Kalau ekonomi kita bagus, perkiraan saya anggaran KPK bisa ditambah sampai kurang lebih sepuluh kali,” katanya di KPK, Kamis (26/6).

Penambahan anggaran dan penyidik KPK, lanjut Jokowi, sangat diperlukan agar KPK menjadi sebuah institusi yang betul-betul kuat. Bahkan, Jokowi berpendapat, KPK harus ditambah ribuan penyidik lagi untuk menunjang kinerjanya.

“Tentu penguatan itu untuk

Capres nomor urut dua, Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberi keterangan pada wartawan usai proses verifikasi harta kekayaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (26/6). mengantisipasi yang bocor bocor

itu,” ujarnya.

Jokowi mengapresiasi upaya

pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini. Dalam klarifikasi yang berlangsung selama tiga setengah jam itu, Jokowi mengaku ditanyakan mengenai aset-aset bergerak dan tidak bergerak miliknya secara detail. KPK juga telah mengecek aset-asetnya secara langsung ke lapangan.

Sebenarnya bukan kali ini saja Jokowi mengklarifikasi harta kekayaannya ke KPK. Jokowi sudah pernah mengklarifikasi harta kekayaan saat mencalonkan diri sebagai Walikota Solo pada 2005 dan 2010, serta Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Mengingat sudah dua tahun berlalu, Jokowi memperbaharui laporan harta kekayaannya.

Menurut Jokowi, ada beberapa penambahan dan pengurangan aset dalam laporan harta kekayaan terbaru yang diserahkannya ke KPK. Ia menjelaskan bahwa aset-aset baru itu diperoleh dari pejualan aset-aset lainnya. Selain mengklarifikasi aset-aset tersebut, Jokowi juga mengklarifikasi rekening bank yang ia miliki.

Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan berapa jumlah harta kekayaan yang dilaporkannya ke KPK. Pasalnya, pengumuman mengenai jumlah harta kekayaan tersebut akan diumumkan bersama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lain di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1 Juni 2014.

Senada, JK juga belum mau mengungkapkan berapa jumlah harta kekayaannya. Namun, JK telah mengklarifikasi sesuai dengan data-data yang ia miliki.

JK menyebut klarifikasi harta kekayaan ini semacam pembuktian terbalik terbatas karena ia harus memberikan data-data untuk mendukung laporan harta kekayaannya.

JK menyampaikan ada beberapa penambahan harta kekayaan. Namun, penambahan itu diperoleh karena JK adalah seorang pengusaha. JK menyatakan, sebagai warga negara ia selalu patuh membayar pajak.

Selama 20 tahun terakhir, JK selalu mendapat penghargaan sebagi pembayar pajak terbaik di Makassar.

Atas klarifikasi pasangan Jokowi-JK tersebut, KPK akan melakukan penghitungan. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, hasil klarifikasi ini, termasuk hasil klarifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan diserahkan KPK ke KPU. “Tentu dengan catatan-catatan ya,” tuturnya.

Untuk diketahui, Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf d UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mempersyaratkan para calon Presiden dan Wakil Presiden melaporkan harta kekayaan. Laporan tersebut akan diklarifikasi dan diumukan KPU bersama-sama pasangan calon.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang diserahkan Jokowi para 28 Februari 2010, jumlah harta kekayaan Jokowi tercatat berjumlah Rp18,47 miliar dan AS$9.483. Sementara, harta kekayaan JK per 16 November 2009 berjumlah Rp314,51 miliar dan AS25,718 ribu.(KOMPAS.COM)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

Jalan Lintas Bagan Jaya Provinsi Riau Rusak Parah

Kejari Incar Tersangka Baru dari Direksi Tirtanadi MEDAN- Kasus dugaan kredit fiktif di Koperasi PDAM Tirtanadi Sumut pada tahun 2010 dan 2011, dengan nilai kucuran dana kredit senilai Rp 30 miliar. Tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan sudah mengintai tersangka baru, namun tersangka baru disebutsebut dari jajaran Direksi PDAM Tirtanadi Sumut.

“Kita sudah melakukan langkah-langkah penyidikan dan mengintai tersangka baru yang berasal dari Direksi PDAM Tirtanadi.

Tetapi kita belum dapat memberitahukan nama-namanya,” jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/6) siang.

Dirinya juga mengatakan sudah mengetahui benang merah atas keterlibatan Direksi PDAM Tirtanadi Sumut. “Kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, untuk melihat uang sebesar itu digunakan untuk apa, yang menurut kabar yang diterima untuk perluasan usaha Koperasi. Tapi masih kita lakukan pendalaman,” lanjutnya.

Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dalam lanjutan penyelidikan memanggil tiga orang dari Direksi Bank Syariah Mandiri Cabang Iskandar Muda, yakni Asniari Siregar selaku Kepala Bank BSM Cabang Pembantu Iskandar Muda, Yuda Sucahwo selaku Asisten Marketing Officer dan Bayu Yoga Wardana selaku mantan Asisten Marketing.

Dan ternyata dalam kasus ini ditemukan kredit rekayasa yang dilakukan tersangka yang mencapai angka Rp30 Miliar pada tahun 2010 dan 2011, yang diajukan kredit melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Iskandar Muda. Dan hal ini pun diketahui setelah melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya.

“Jadi hasil pemeriksaan kita, jumlah kredit fiktif itu ternyata sebesar Rp 30 Miliar dan bukan Rp 3,5 Miliar,” jelas Jufri Nasution Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/6) sore.

Lanjutnya, ada dua sistem penarikan yang dilakukan tersangka melalui sistem PKPA Eksekuting dan PKPA Channeling.

“Kita temukan ada dua kali penarikan yakni dengan kredit yang diajukan oleh tersangka melalui Koperasi PDAM Tirtanadi Sumut,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan dalam penyelidikan dan hasil pemeriksaan ditemukan sebanyak 408 pegawai Koperasi PDAM Tirtanadi Sumut yang mengajukan peminjaman kredit tersebut melalui koperasi. Namun setelah dilakukan penelitian dan pengecekan oleh tim penyidik Kejari Medan, adalah rekayasa alias fiktif dilakukan tersangka.(NET)

SUMUT

INDRAGIRI HILIR - Pembangunan Jalan Lintas Bagan Jaya – Enok Kuala Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Riau rusak parah. Padahal dana yang dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan tersebut sangat fantastis. Dana pembangunan jalan yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp208 miliar lebih itu akhirnya terbuang siasia. Hal itu dikatakan Ketua LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah (GPKD) Riau, Syaiful saat meninjau lokasi jalan, Rabu (24/6).

Syaiful merasa miris melihat kondisi jalan tersebut sementara dinas PU yang sebagai penanggungjawab pekerjaan tutup mata dan tidak mau tahu dengan kondisi jalan yang hancur.

Bahkan jembatan menuju pelabuhan samudera nyaris ambruk sehingga masyarakat pengguna jalan takut melewatinya.

Pembangunan jalan Bagan Jaya Enok merupakan proyek K21 Pemerintah Provinsi Riau. Dan sebagai penanggungjawab Dinas PU Provinsi Riau yang ketika itu SF. Harianto.

ST.MT menjabat sebagai Kadis PU dengan payung hukumnya Perda No.2 tahun 2006 yang di laksanakan dengan sistim Tahun Jamak 2005-2009 dengan target 61,95 KM, kata Syaiful.

"Rusaknya jalan dan jembatan itu membuat warga didaerah itu mengeluh karena tidak adanya perbaikan", ucapnya.

Mail (45), salah seorang warga Jalan Lintas Bagan Jaya - Enok menyebutkan jalan K2i tersebut dikerjakan asal jadi oleh pihak kontraktor, akibatnya badan jalan rusak parah.

Kerusakan jalan ini untuk kedua kalinya. Pertama pada program K2i untuk pembangunan Jalan Bagan JayaEnok dalam hal ini pelaksananya adalah Dinas PU Riau.

Sedangkan anggaran untuk peningkatan Jalan Bagan Jaya-Enok sumber dananya dari APBN. Jalan yang baru selesai dibangun oleh PT.Pembangunan Perumahan sebagai pelaksana pekerjaan diduga melakukan

Proyek Peningkatan Jalan Bagan Jaya-Enok TA.2013 Rusak Parah. kecurangan dan menyimpang dari bestek sehingga dalam waktu 6 bulan setelah selesai dikerjakan jalan sepanjang 25 Km sudah rusak parah. Bahkan nyaris tidak bisa digunakan warga. Apalagi pada saat musim hujan kondisi yang berlubang mirip kubangan kerbau karena tergenang air. Bukan itu saja, pihak kontraktor juga tidak pernah memasang plank proyek, sebut Mail.

"Selain Jalan Bagan Jaya-Enok keru-

sakan jalan yang terparah berada di Desa Suhada dan Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok Inhil", sebutnya.

Tahun lalu keluhan masyarakat didaerah itu sudah pernah disampaikan ke Kadis PU namun tidak ditanggapi.

Dan pada (19/9) tahun lalu,KPK Pos mencoba mengkonfirmasi secara tertulis kepada Kadis PU tentang kerusakan jalan Bagan Jaya – Enok namun tetap tidak ditanggapi hingga pergantian

Kepala Dinas PU Provinsi Riau.

Ketika dihubungi,Kamis (25/ 6),Kepala Dinas PU Propinsi Riau Ir. Muhammad mengatakan proyek jalan yang dikerjakan pada tahun 2013 sumber dananya dari APBN. Bukan anggaran dari APBD Provinsi Riau. "Awalnya memang proyek tersebut di laksanakan oleh Dinas PU Provinsi Riau dan sudah diserahkan kepada Kementerian PU", tukasnya.(PUR)

DUA BULAN SELESAI DIKERJAKAN SUDAH KUPAK KAPIK

Satker Jalan Nasional Wilayah II Riau Menghilang PEKAN BARU- Kepala Dinas PU Provinsi Riau terindikasi melakukan penyimpangan anggaran pembangunan Jalan Nasional Wilayah II Riau dan peningkatan jalan Lintas Bagan JayaEnok, Kabupaten Indargiri Hilir Riau Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari dana APBN. Pembangunan jalan yang dikerjakan sepanjang 25 Km, 70 persen kondisi jalan sudah rusak parah dan sisa kndisi jalan akan menyusul. Dinas PU sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan jalan tersebut seakan tidakperduli dengan hasil kerja pihak rekanan.

Ketika akan dikonfirmasi kepada tiga orang pejabat satuan kerja Kementerian

Pekerjaan Umum RI yang berkantor di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru yaitu Dedi Kepala Satker Jalan Nasional Wilayah II Riau, Achmaluddin PPTK Jalan Nasional Wilayah II dan P.Purba Kepala Satuan Kerja Perencanaan, Jumat (26/6) ketiganya tidak dapat ditemui.

Namun, salah seorang staf Satker Jalan Nasional Wilayah II yang ditemui dikantor itu mengatakan jika ingin menemui ketiga pejabat itu harus terlebih dahulu melapor kepada satpam.

Dan ketika wartawan menanyakan kepada satpam yang berpakaian preman itu dia mengatakan bahwa PPTK dan Kepala Satker tidak berada ditempat dan sedang keluar kantor.

Hal yang sama juga disampaikan para staf yang ada dikantor itu. Mereka tidak mengetahui keberadaan Dedi, Achwaluddin dan Purba.

Ketiganya sengaja menghilang dan sulit untuk ditemui. Bahkan informasi yang didapat dari staf dikantor itu simpang siur. Ada yang mengatakan ketiganya sedang rapat dan sedang keluar.

Ketiganya sulit ditemui untuk konfirmasi karena diduga sengaja menghindari pertanyaan dari wartawan dan LSM terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran pada pembangunan Jalan Nasional Wilayah II Riau dan peningkatan jalan Lintas Bagan JayaEnok, Kabupaten Indargiri Hilir Riau.

Kerusakan jalan diduga adanya penggelapan material agregat klas A dan agregat Klas B dan tidak sesuai dengan bestek.

Selain itu pada pembangunan jalan tidak dilakukan pemadatan dan langsung diaspal sehingga kualitas jalan tidak bertahan lama. Hanya bertahan 2 bulan setelah itu jalan yang dibangun sudah rusak parah.

Melihat kondisi jalan yang sudah kupak kapik, masyarakat Desa Suhada dan Desa Sei Rukam mendesak Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk segera memperbaiki Jalan tersebut karena jalan Bagan Jaya-Enok merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kecamatan Enok. (PUR)

DAMPAK RASIONALISASI

Pemko Sibolga Defisit Anggaran SIBOLGA - Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (PKAD) Pemko Sibolga Srasamaluddin Nasution SE mengatakan Pemko Sibolga memperoleh alokasi BKD dari Pemprovsu TA 2013 sebesar Rp50 miliar lebih dengan perincian yang dicairkan hanya Rp10 miliar, sedangkan TA.2013 yang dirasionalisasikan atau dibayarkan hanya Rp 10 miliar.

Dan untuk dana proyek yang bersumber dari dana BKD mencapai Rp29 miliar namun yang dibayar hanya sekitar 10 miliar lebih sementara sisanya sebesar Rp18 miliar terpaksa ditalangi dari dana APBD Pemko Sibolga karena proyek tersebut sudah berjalan.Sementara untuk Dana Bagi Hasil (DBH) terhitung TA.2011 - TA.2013 sebesar Rp 12 miliar masih tertunggak. Ini belum termasuk DBH TA.2014, paparnya.

Srasamaluddin menyebutkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan dana ini untuk menghindari terjadinya defisit anggaran." Bila itu terjadi penganggaran APBD akan timpang", ucapnya seraya menjelaskan bahwa dana BKD dan DBH merupakan pengeluaran tidak langsung dalam APBD Pempropsu sementara untuk dana APBD merupakan pengeluaran langsung dan apabila tidak dibayarkan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Tim DPRDSU Dapil VIII diketuai Biller Pasaribu didampingi sejumlah Anggota DPRD Provsu lainnya dan Kepala Dinas Kehutanan Provsu Halen Purba foto bersama dengan Sekda Kota Sibolga M Sugeng dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Sibolga usai Kunker di Aula kantor Wali Kota Sibolga, Rabu (25/6) kemarin. akan memberi pengaruh terhadap keseimbangan anggaran.

Demikian juga halnya dengan asset Pempropsu yang ada di Kota Sibolga, dia berharap Pemprovsu menyerahkan ke Pemko Sibolga karena letak assetnya berada di daerah adminitratif Pemko Sibolga.

Termasuk asset berupa bangunan sekolah yang sudah diserahkan ke Pemko Sibolga agar turut diserahkan sertifikat kepemilikannya.

Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs Muhammad Sugeng juga berharap adanya dukungan dana dari Pemprovsu untuk membiayai

program pemindahan Stadion Horas di Jalan Diponegoro Sibolga ke lokasi GOR di Aek Parombunan Sibolga Selatan. Juga proyek pemecah ombak di lokasi wisata Ujung Sibolga Kecamatan Sibolga Kota dan perbaikan Jalinsum batas Batu Lobang ke Kota Sibolga.

Hal yang dikatakan Kadis PKAD Pemko Sibolga Srasamaluddin Nasution SE dan Sekda Drs. Muhammad Sugeng dipaparkan saat tim DPRDSU dari Dapil VIII melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemko Sibolga, Rabu (24/6).

Tim DPRDSU yang turut dalam

kunker tersebut yaitu Biller Pasaribu (Ketua Tim), Aduhot Siomamora, Sopar Siburian, M. Aswan, Roslynda Marpaung. Didampingi Halen Purba Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara mewakili Gubsu, dan Staf DPRD Provinsi Sumatera Utara Fetty B. Simanjuntak, Hotma Simamora, Dijarty, Evelyn Sitanggang, Chrismas Siahaan, Hj Siti Salamah, dan Aida.

Setelah mendengarkan paparan kedua pejabat Pemko Sibolga tersebut,Sekretaris Tim Aduhot Simamora mengatakan Pemko Sibolga merupakan Kabupaten/Kota

terbesar di Sumatera Utara yang terkena dampak rasionalisasi BKD Tahun 2013 yang mencapai hingga Rp10 miliar dari Rp50 miliar alokasi dana BKD. Sementara, katanya, dari beberapa Kabupaten/Kota lainnya yang telah mereka kunjungi, yang menerima dana BKD dari Pemprovsu hingga mencapai ratusan miliar hanya terkena dampak rasionalisasi sebesar Rp 1,5 miliar. "Ini merupakan kebijakan yang menganaktirikan sementara Kabupaten/Kota lain tidak mengalami hal seperti ini," sebutnya.

Sementara,Ketua Tim Biller Pasaribu pada kesempatan itu menjelaskan bahwa Kunker yang mereka lakukan adalah sebagai tindaklanjut hasil rapat DPRDSU tentang nota pertanggungjawaban keuangan Gubsu TA 2013 yang dilanjutkan dengan penyerahan laporan Audit BPK RI. "Sebagai tindaklanjutnya DPRDSU Dapil VIII melakukan kroscek ke Dapil masing-masing, dan hasilnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPRD Sumut" ujarnya seraya berharap pihaknya mendapat data-data tertulis dari Pemerintah Kota Sibolga. Sekaligus juga untuk memperjuangkan program-program di Pemko Sibolga yang akan dibiayai dana BKD dari Pemprovsu, pungkasnya.(KS)

Dugaan Korupsi Rp23 M di Unimed Terungkap MEDAN- Informasi pengusutan dugaan korupsi Universitas Negeri Medan (Unimed) oleh Polda Sumut menjadi isu hangat. Namun elemen masyarakat meminta Lembaga Tribrata itu transparan dan tidak tanggung tanggung menuntaskan kasus di kampus plat merah tersebut.Desakan itu disampaikan Aktivis Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrasi Bersih (AMPBB) Andi Lumalo Harahap, Minggu pekanlalu.

Menurut Lumalo, dengan pengakuan Polda Sumut yang membenarkan sedang mengusut dugaan korupsi di Unimed merupakan angin segar bagi pegiat antikorupsi di Sumut.Apalagi kasus dugaan korupsi Unimed senilai Rp138 miliar yang dilapor ke KPK tak kunjung terselesaikan meski sudah diadukan sejak 2012.“Ini angin segar bagi kita yang peduli pemberantasan korupsi. Apalagi kasus yang lalu belum juga dituntaskan KPK,” timpal Andi Lumalo.

Polda Sumut Tancap Gas Sebagai bentuk dukungan terhadap Polda Sumut, Lumalo meminta institusi pimpinan Irjen Pol Sjarif Gunawan itu segera menuntaskan kasus Unimed dengan menyeret petinggi kampus plat merah itu.

“Harus dituntaskan dan jangan tanggungtanggung. Polda Sumut juga kita minta agar transparan dan bekerjasama dengan masyarakat untuk pengawasannya,” kata Lumalo.

Bukan tidak mungkin, kata Lumalo, jika Polda Sumut tancap gas mengusut kasus itu maka dalam waktu dekat akan ada petinggi Unimed yang diperiksa Polda Sumut. “Ya itu bisa saja jika Polda Sumut tancap gas dan transparan memberitahukannya kepada publik,” tandas Lumalo.

Sebelumnya Kepala Unit I Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut AKP Ongkop Sihombing membenarkan pihaknya tengah mengusut dugaan korupsi Unimed senilai Rp29 miliar. Namun dianya belum bisa memberi keterangan soal item-item yang berbuntut dugaan korupsi di kampus milik pemerintah tersebut. Dia juga belum bisa menjelaskan siapasiapa saja yang sudah diperiksa terkait kasus tersebut.(NET)

Inspektorat Didesak Telusuri Kasus Bendahara Disbudpar MEDAN- Indikasi penyalahgunaan wewenang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumut dianggap bukan cerita baru. Elemen masyarakat mendesak agar ada penelusuran dini dilakukan Inspektorat Provsu untuk membongkar penyimpangan yang selama ini terpendam.

Kata Pengiat Antikorupsi Sumut, Marhalasan Manalu, selama beberapa bulan Disbudpar Sumut tidak memiliki seorang kepala dinas.

Menurut Marhalasan, dinas yang kosong kepemipinan akan rentan dengan persoalan anggaran dan monopoli proyek.

Bahkan katanya, persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerapkali menjadi sumber yang tak diperhatikan jika SKPD tak memiliki kepala yang resmi menjabat. “Kasus Disbupar Sumut ini bukan cerita baru. Apalagi semenjak dinas itu tak punya kepala dinas. Coba cek saja PAD yang dihasilkan,” ujar Marhalasan, Minggu lalu.

Menyinggung soal dugaan penyimpangan proyek, Marhalasan mendesak tim Inspektorat Provsu segera turun menelusuri dugaan penyimpangan proyek yang terungkap beberapa hari ini ke publik. “Ini harus dilakukan sedini mungkin sebelum adanya temuan dari BPK. Jika Inspektorat tidak ingin kehilangan muka, maka lakukan segera auditnya,” kata Marhalasan.

Di bagian lain, Marhalasan juga menyentil keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provsu. Dia meminta Baperjakat buka mata terhadap kondisi di Disbudpar Sumut yang kosong kepemimpinan.

“Kenapa dibiarkan kosong begitu lama. Padahal sudah beberapa kali dilakukan pelantikan beberap eselon II di Pemprov Sumut. Pembiaran ini hanya akan membawa Disbudpar Sumut makin amburadul,” kata Marhalasan.

Sebelumnya dibeberkan, oknum bendahara Disbudpar Sumut berinisial SK mendapat kewenangan luas dari petinggi Pemprov Sumut mengatur seluruh proyek yang ada di dinas tersebut. Bahkan oknum bendahara itu memang dikenal merupakan orang kepercayaan mantan Kadisbudpar Sumut beberapa era sebelumnya.

Oknum bendahara itu diduga mengatur semua proyek di Disbudpar Sumut sehingga disinyalir terjadi penyimpangan anggaran.

Bahkan terindikasi terjadinya korupsi dilakukan oknum bendahara tersebut.

Di antaranya pemeliharaan rutin gedung kantor senilai Rp1.525.000.000 bersumber APBD 2013. Dalam proyek ini beberapa item disinyalir mark-up yakni perbaikan talang di gedung Jalan A Yani, perbaikan kamar mandi, pengecatan gedung Jalan Pancing hingga perbaikan kantor di Taman Budaya dan Museum Daerah Sumut.

Kemudian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor senilai Rp470.000.000 dari APBD 2014. Hal ini, sangat di luar kewajaran seperti pengadaan laundry gordyn yang disinyalir tak pernah ada.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

LIPSUS

Diskanla Provsu Diduga Korupsi Pengadaan Bantuan Kapal Inka Mina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terhadap proyek pengadaan bantuan 1000 kapal Inka Mina Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2010-2013. Laporan tersebut nantinya diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Unit Kerja Presiden (UKP4), maupun pemerintahan hasil Pemilu 2014. KNTI dijadwalkan akan mengirimkan permohonan dan kelengkapan dokumen ke BPK dan UKP4 pada Senin (5/5/) lalu.

Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina KNTI mengatakan, sejak awal, KNTI membuka dialog dengan KKP dan berpartisipasi aktif guna memaksimalkan manfaat program Inka Mina kepada nelayan.

“Namun, proses konstruktif tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembenahan,” katanya.

Seperti diinformasikan sebelumnya dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diketahui Kapal Inka Mina 250 baru dua kali beroperasi dan rugi. Saat diserahterimakan 2012, kapal bantuan tersebut tidak dilengkapi alat tangkap yang memadai. “Dengan kenyataan seperti itu, bagaimana kapal dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan hingga milyaran rupiah?” gugat Amin Abdullah, Presidium KNTI Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Parahnya, menurut KNTI, di Sumatera Utara, Kapal Inka Mina 63 dan 64, justru digunakan untuk mengangkut bawang impor dari Malaysia ke Sumatera Utara.

Dahli Sirait, Pengurus Wilayah KNTI Sumatera Utara menjabarkan, secara fisik, kapal-kapal bantuan tersebut tidak layak untuk kegiatan menangkap ikan. Tingginya ongkos perawatan kapal, telah mendorong penggunaan kapal tidak sesuai peruntukannya. “Termasuk menjadi armada pengangkut bawang impor ilegal dari Malaysia,” terangnya dalam kesempatan yang sama.

Sedang Munir, Pengurus Wilayah KNTI Jawa Timur mengatakan, 3 kapal bantuan KKP di Jawa Timur

KPK dan BPK Siap Menindaklanjuti Dugaan Penyelewengan Inka Mina BADAN Pekeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menindaklanjuti kasus dugaan penyimpangan proyek bantuan pengadaan 1.000 kapal Inka Mina kepada nelayan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Anggaran yang dialokakasikan ke KKP, termasuk untuk program bantuan 1.000 kapal Inka Mina, memang sudah menjadi fokus objek pemeriksaan BPK. Untuk ini kami mengharapkan kepada anggota masyarakat yang memiliki informasi, dokumen, dan fakta lapangan yang mengindikasikan adanya penyimpangan maka BPK akan sangat senang mendapatkan bantuan informasi tersebut," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa,Selasa (6/5) lalu.

Selain itu, lanjutnya, BPK dan KPK siap bekerja sama untuk menuntaskan adanya dugaan penyimpangan pada program pengadaan kapal Inka Mina di KKP tersebut.

Ali Masykur menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan mendalam terkait semua penggunaan anggaran KKP untuk tahun 2013 dan ditargetkan pada akhir Mei sudah selesai.

Terkait dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNKT), M Riza Damanik, yang mengaku telah

melaporkan kasus Inka Mina ke BPK, Ali Masykur mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan tersebut.

Kendati demikian, karena masih adanya waktu pihaknya membuka kesempatan selebar-lebarnya terhadap anggota masyarakat yang menemukan indikasi tersebut.

"Walaupun belum ada laporan kami berjanji akan melakukan pemerikasaan secara menyeluruh," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Juru bicara KPK, Johan Budi, juga mengakui siap menindaklanjuti penyelidikan terkait dugaan penyelewengan program Inka Mina. Untuk itu, pihaknya mengharapkan pengaduan masyarakat jika menemukan faktafakta yang valid.

"Kami siap menelusuri lebih lanjut dugaan penyimpang dari program pemerintah itu," tegasnya.

Selain KNTI, Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, juga mengaku telah mempersiapkan bukti-bukti autentik tentang dugaan penggelembungan proyek Inka Mina tersebut.

“Kami tengah mempersiapkan bukti-bukti autentik untuk melaporkan kasus ini ke KPK. Kami harapkan dua bukti awal yang tengah kami kumpulkan ini dapat rampung segera sehingga paling lambat bulan Juni mendatang semua bukti tersebut akan kami laporkan ke KPK,” ka-

semakin tidak jelas masa depannya.

Mulai dari kelengkapan kapal yang minim, hingga persoalan terbatasnya kapasitas nelayan dalam mengoperasikannya. “Belakangan, Dinas Perikanan memilih memasang rumpon di Selat Madura,” bebernya.

Teraktual, Badan Litbang DPP KNTI menduga terjadinya penggelembungan jumlah bantuan kapal Inka Mina. Meski realisasi kapal Inka Mina hingga 2012 telah mencapai 519 armada.

Namun, total penambahan kapal ikan secara nasional dengan ukuran yang sama hanya 237 unit, atau 54 persen lebih rendah dari proyeksi optimistik pengadaan kapal Inka Mina secara nasional.(TIM/BBS)

tanya.

Siap Diaudit Sementara itu, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini, menyatakan pihaknya (KKP) siap diaudit terkait pengadaan kapal Inka Mina tersebut.

Di sisi lain, Zaini tidak membantah terdapat manipulasi penggunaan kapal Inka Mina untuk aktivitas lain di luar fungsi perikanan dan kelautan. Hal itu seperti penggunaan kapal untuk mengangkut barang impor ilegal dari negara asing, seperti yang terjadi di Sumatra Utara.

"Untuk soal itu, prosesnya akan masuk ke ranah hukum. Namun, untuk kasus di Sumut itu memang sudah salah sasaran. Saat operasionalisasi, kami juga sangat mengharapkan pengawasan dari pemerintah daerah," ujarnya.

Dia juga mengemukakan bahwa pembangunan kapal bantuan nelayan Inka Mina dihentikan di sejumlah daerah dan dialihkan ke wilayah lain.

Salah satu faktornya karena kelalaian kelompok usaha bersama (KUB) dan pemerintah daerah dalam membina nelayan skala kecil.

Sejumlah wilayah daerah yang terindikasi memanfaatkan kapal Inka Mina secara tidak maksimal adalah Papua dan Papua Barat. "Beberapa contohnya adalah di Papua, kemudian Papua Barat. Namun tidak semua KUB-nya jelek. Mayoritas banyak yang tidak membina para nelayan, kemudian juga dari segi operasional tidak dilakukan pemeliharaan terhadap kapal," katanya.

Di Kabupaten Batubara Kapal Bekas Disulap Baru BATUBARA- Program seribu kapal Inkamina dari Kementerian Kelautan Tahun Anggaran 2013 terindikasi menyimpang.Anggaran bantuan kapal untuk kelompok nelayan yang bersumber dari dana APBN TA.2013 sebesar Rp6 milliar ini menimbulkan pertanyaan masyarakat di Kabupaten Batubara.

Kapal dan alat tangkap yang diberikan kepada 4 kelompok nelayan di Batubara ini sebanyak 4 unit. Ke empat kelompok nelayan itu masingmasing mendapatkan 1 unit kapal dan alat tangkap, per unitnya berbiaya sebesar Rp1,5 milliar.

Kelompok nelayan yang menerima bantuan itu yaitu, kelompok Duta Nelayan Kecamatan Tanjung Tiram, kelompok Fajar Sentosa Kecamatan Limapuluh, kelompok Rezki Nelayan Kecamatan Medang Deras dan kelompok Bagan Area Kecamatan Tanjung Tiram.

Dari hasil investigasi KPK Pos, Kamis (18/6) lalu, kapal Inka Mina yang diperuntukkan bagi kelompok nelayan di Batubara adalah kapal bekas yang dibeli dari Kubu Pekanbaru Riau.

Agar tampak kelihatan baru, kapal bekas itu kemudian di rehab di Tanjung Tiram persis nya di dekat jembatan Panjang yang menuju ke istana Niat Lima Laras Ujung.

Dibawah jembatan inilah kapal Inka Mina direnovasi oleh tukang. Kapal bekas disulap menjadi baru lalu diserahkan kepada 4 kelompok nelayan Batubara.

Menurut, Ketua DPD LSM

Penyalahgunaan Peraturan Pemerintah dan Aset Negara (P4AN), M.Amin,bantuan kapal untuk nelayan yang berukuran 5x22 meter terbuat dari kayu berkualitas rendah.

Masyarakat juga tau karena proses pembuatan kapal dikerjakan di Tanjung Tiram.

Selain masalah kayu kapal,di duga ketua kelompok yang menerima bantuan itu bukanlah seorang nelayan melainkan seorang pengusaha.

Terkait adanya laporan penyimpangan anggaran pengadaan kapal dan alat tangkap untuk kelompok nelayan di Kabupaten Batubara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla)Kabupaten Batubara, Rinaldi sulit ditemui karena jarang masuk ke kantor.

Karena ingin mendapat jawaban atas dugaan penyimpangan di dinas itu, akhirnya hanya Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Fuad Muid yang bersedia untuk dikonfirmasi.

Dia mengatakan, masalah pendataan kelompok nelayan itu bukan wewenang kami.

"Kami hanya memanggil dan mengumpulkan kelompok nelayan itu di kantor. Dan untuk ferivikasi pendataan kelompok nelayan itu dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Sumatera Utara", ucapnya.

Saat ditanya siapa tim ferivikasi Diskanla Provinsi yang datang ke Batubara, Fuad Muid sejenak berfikir seakan ragu untuk menyebutkan sebuah nama.

Namun akhirnya, Sekretaris Dinas itu menyebutkan bahwa pejabat yang datang untuk melakukan pendataan yaitu Ismet Pulungan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penangkapan Diskanla Provinsi sekaligus sebagai PPTK dalam pelaksaan pengadaan kapal dan alat tangkap di Kabupaten Batubara.

Mendapat jawaban dai Fuad Muid, KPK Pos menyambangi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi di Jalan Sei Batugingging Medan.

Saat ditemui diuang kerjanya, Ismet Pulungan enggan berkomentar.

Dia hanya mengatakan bahwa pengadaan kapal dan alat tangkap untuk kelompok nelayan itu sudah sesuai dengan spek. "Kalau ada indikasi penyimpangannya, penyimpangannya dimana", tanyanya.

"Saya tidak berhak menjawab pertanyaan ini sebaiknya langsung saja menemui Kadis atau Kabid", katanya mengelak.

"Mengenai ferivikasi kelompok nelayan itu dilakukan pihak dinas kabupaten karena mereka yang tau dan mengenal kelompok nelayannya, bukan kami", paparnya.

"Tolong saya tidak bisa menjawab pertanyaan lebih dari itu. Jika ingin tau lebih detail sebaiknya langsung menemui kadis", elaknya.

Sebagai PPTK, seharusnya Ismet Pulungan lah yang lebih mengetahui kondisi dilapangan. Namun saat dikonfirmasi Ismet Pulungan terkesan menghindar dan melempar bola ke Dinas Kabupaten.

penyimpangan pengadaan kapal tahun anggaran 2011 dimana kepala Dinas Kelautan dan Perikanan masih dipimpin oleh Wahid.

Tata Nurlita selaku kuasa CV Saroha ketika dikonfirmasi lewat pesan BBMnya juga membenarkan telah mendapat informasi tentang perkembangan itu, beliau yang masih berada di Jakarta ketika dikonfirmasi menerangkan bahwa beliau sedang mengadukan hal tersebut ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ) juga direncanakan akan menanyakan perkembangan ini langsung Ke Kaplodasu dan Kejatisu.

Banyak kejanggalan di satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang telah mengelar pelelangan ulang yang memenangkan PT Prima Mandiri Satria Perkasa dengan nilai penawaran Rp.

4.128.500.000, padahal, pada lelang pertama telah ditunjuk pemenang yaitu CV. SAROHA dengan nilai penawaran Rp. 3.829.410.728,-( Tiga Milyard delapan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

“Namun dibatalkan sesuai dengan surat pembatalan lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor 027/3096 tanggal 13 Agustus 2012. Lelang ulang tersebut telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 3 September 2012 yaitu PT. Prima Mandiri Satria Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 4.128.500.000, bahkan pekerjaan pembangunan kapal adalah pekerjaan konstruksi, bukan pengadaan barang.” Ungkap Wakil ketua Persidium Masyarakat Medan Utara (PMMU) didampingi kuasa hukumnya.

Proses Lelang Kapal Diduga Hasil Konspirasi MESKI telah dilaporkan ke pihak Poldasu dan Ke Kejaksaan namun tampaknya masih belum menuntaskan kasus dugaan konspirasi lelang kapal dan korupsi pengadaan kapal nelayan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebanyak 4 unit senilai Rp 4 miliar di Distanla Kota Medan, begitu juga pengadaan 2 unit kapal 30 GT yang dialokasikan di Dinas Kelautan Perikanan Sumut, seluruh kapal yang ada hingga kini belum dapat dioperasikan akibat belum layaknya perlengkapan kapal baik jaring, surat perizinan maupun peralatan lainnya.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (GEBRAKSU) Mukhtar tahun lalu dalam menindak lanjuti dugaan kasus mark up yang lagi hot di kota Medan ini, Muchtar juga mengatakan kasus ini akan digulirkan laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) di Jakarta, dan saya siap menurunkan massa nelayan untuk berdemo mendesak kejari Belawan dan Tipikor Poldasu untuk mengusut masalah ini secara terbuka sampai tuntas, tegas Mukhtar.

Kasus ini berawal dari dugaan konspirasi pengadaan lelang kapal nelayan senilai Rp 4 miliar di Distanla Kota Medan sarat dengan masalah, semula pengumuman pelelangan pembangunan kapal penangkapan ikan beserta alat tangkap pada tanggal 6 juli 2012 yang dilaksanakan secara LPSE oleh panitia pengadaan barang/jasa pada Dinas pertanian dan kelautan Kota Medan melalui LPSE Pemko Medan (www.pemkomedan.go.id), pengumuman pemenang yang disampaikan pada tanggal 18 juli 2012 yang menyatakan bahwa CV.Saroha sebagai pemenang oleh panitia pengadaan Barang/jasa pada dinas tersebut.

Namun Kuasa Pengguna Anggaran yang juga plt.Kepala Dinas Kelautan Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2012 memutuskan pelelangan gagal tanpa dasar yang jelas tidak juga memberitahukan kepada pemenang sebelumnya baik langsung, melalui surat maupun email, melainkan melalui Pengumuman Nomor 027/3096 yang diupload pada LPSE Pemko Medan dan papan pengumuman pada kantorDinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, tanpa memberikan kesempatan pad acv.saroha untuk menyanggah maupun klarifikasi.

Kasus konspirasi pembatalan pemenang pengadaan lelang pembangunan kapal perikanan > 30 GT sebanyak 2 (unit) dan kapal Perikanan 15 GT sebanyak 2 (dua) unit tanggal 13 Agustus 2012 dengan kode lelang 354308 pada LPSE Pemko Medan di Satuan Kerja Dinas Pertanian dan

Kelautan Kota Medan tampaknya berbuntut panjang berlanjut hingga dilaporkan ke LKPP dan KPK. Sebelumnya, sejumlah pihak diundang oleh DPRD Medan diruang Komisi A malah tidak dihiraukan oleh Inspektorat Kota Medan, Plt Kadis Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang dan LPSE Kota Medan, namun pihak Presidium Masyarakat Medan Utara dan CV. Saroha beritikad baik untuk hadir pada kamis 13 September 2012 yang lalu pukul 14.OO wib diruang Komisi A DPRD Medan.

Menurut sumber layak dipercaya di Polda Sumut sejumlah pihak yang terlibat dalam proses lelang, pembatalan lelang dan pengumuman lelang ulang telah diperiksa oleh Tipikor Polda Sumut, termasuk juga soal dugaan mark up dan

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

Bulan Ramadhan, Air PDAM Harus Mengucur di Kuala Langsa LANGSA - Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE meminta kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuning, agar memasuki Bulan Ramadhan, air sudah mengucur merata hingga ke Desa Kuala Langsa. “Suplai air bersih selama Ramadhan harus lancar, apalagi untuk Kuala Langsa yang sudah berpuluh-puluh tahun air PDAM tak pernah mengalir ke sana,” tegas Usman Abdullah, kepada wartawan Selasa kemarin.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Langsa, setelah proyek pengembangan jaringan PDAM Rp30 miliar dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) kini telah rampung dikerjakan. Selain ke beberapa titik

di Kota Langsa, pemsangan jaringan pipa PDAM itu juga dilakukan hingga ke Desa Kuala Langsa.

“Meskipun jaringan PDAM itu telah selesai dikerjakan, tapi sampai sejauh ini belum dilaporkan kapan rencana jaringan air itu difungsikan,” kata Usman Abdullah.

Usman Abdullah, yang kini sedang mengikuti Lemhanas di Jakarta, menambahkan, selama berpuluh tahun lamanya warga pesisir tak pernah mendapat kuncuran air bersih. Dengan turunnya proyek pemasangan pipa PDAM ke kawasan itu, maka persoalan air bersih bagi warga di kawasan pesisir itu dapat dituntaskan.

Direktur PDAM Tirta Keumuneng Langsa Marzuki, kepada wartawan, Selasa (24/6),

menjelaskan, dalam berapa hari ke depan pihaknya dan rekanan akan melakukan uji coba jaringan.

Katanya, uji coba jaringan itu sekaligus untuk mengecek apakah ada kebocoran atau tidak. “Kalau tidak ada kebocoran, maka suplai air bersih untuk warga Kota Langsa hingga ke Desa Kuala Langsa akan terus dilakukan,” ujarnya.

Untuk uji coba jaringan baru itu, kata Marzuki, dilakukan dengan menggunakan listrik dari genset.

Sebab, PLN masih belum mampu menambah arus untuk PDAM karena masih mengalami kekurangan daya. ”Kita upayakan mulai Ramadhan ini, suplai air ke kawasan Kuala Langsa sudah terealisasikan,” kata Marzuki.(BSO)

Ribuan Santri Siap Gagalkan Konser Band di Idi ACEH TIMUR - Seribuan santri dari Rabithah Thaliban Aceh mengepung untuk menggagalkan aksi konser band yang dijadwalkan, Sabtu (21/6) malam pukul 21.00 WIB, di Lapangan Pusat Pemerintahan di Idi, Aceh Timur.

Bahkan, ratusan di antaranya sejak pukul 20.00 WIB, sudah berada di setiap sudut di lapangan Pusat

Pemerintahan Idi. Tgk Ishak dari Rabithah Thaliban Aceh kepada Wartawan, mengatakan, sekitar seribuan lebih sudah berkumpul di Masjid Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Timue. "Kami akan ke lapangan memantau pelaksanaan konser band," kata dia.

Jika memungkinkan, pihaknya

akan segera menghentikan aksi yang dinilai tidak mencerminkan nilai keislaman.

Menurut kabar Usai penutupan PORA, sebuah aksi konser band diisukan digelar di Lapangan Pusat Pemerintahan Idi. Namun Wartawan belum memperoleh konfirmasi dari pihak pemerintah.(BSO)

PB PERKEMI DRS ZULKIFLI NASUTION:

Perkembangan Kempo di Aceh Sudah Bagus ACEH TIMUR - Pertandingan kejuaraan olahraga cabang Kempo di ISC (Idi Sport Centre) pada jam istirahat, atletatlet kempo mendapat pengarahan dari anggota Dewan Guru PB Perkemi Perkemi (Persaudaraan Beladiri Shorinji Kempo Indonesia) Drs Zulkifli Nasution untuk menambah spirit bertanding.

Dalam kesempatan tersebut Drs Zulkifli Nasution berujar, pertandingan ini (kempo) sudah cukup bagus, karena sebelum PORA dilaksanakan, dirinya melihat pada pelaksanakan pra-PORA, daerah Aceh yang paling bagus ada beberapa seperti Idi, Banda Aceh dan Lhokseumawe, namun daerah-daerah baru sudah nampak kemajuannya.

"Di kempo pengalaman sangat menentukan, jam terbangnya dan latihannya sangat berpengaruh dan pada pertandingan pra-PORA sudah sangat baik," terangnya.

Ditanya tentang dukungan daerah terhadap kempo, ia berujar, pemerintah daerah dalam hal ini cukup mendukung.

"Kemudian untuk ke depan marilah kita benahi bersama, karena semua organisasi itu sangat identik dengan manajemen. Kalau organisasinya cacat maka prestasinya akan cacat juga. Oleh sebab itu mari sama-sama kita benahi dulu organisasinya, bila organisasinya baik tentunya prestasinya juga akan meningkat," katanya.

"Kensi-kensi Aceh sungguh luar biasa, selain badannya tinggi, katakanlah misalnya di kelas 60 misalnya tinggi 175 cm tapi berat badannya 60 kg, jadi istilahnya sangat bagus.

Sekarang kembali lagi pembinaan. Pembinaan itu tergantung kepada organisasi," tambahnya seraya mengimbau kepada pengurus, bila ada masalah di internal, yang dapat menyelesaikannya intern juga.(BSO)

Pemko Langsa Sosialisasikan Sistem Pelayanan Terpadu LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa selama dua hari, Senin dan Selasa (24/6) menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kota Langsa Tahun 2014. Kegiatan itu diikuti 66 keuchik, 6 imum mukim, unsur KP2T, dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Wakil Wali Kota Langsa Drs Marzuki Hamid MM, saat membuka sosialisasi dan Bimtek Paten mengatakan, kegiatan pelatihan ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai peningkatan kualitas pelayana publik, dengan

penyelenggaraan non perizinan di kecamatan. Untuk itu diperlukan SDM yang mampu melaksanakan kegiatan Paten ini secara berdaya guna. “Kami berharap kegiatan ini mampu mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor KP2T,” ujar Marzuki Hamid.

Untuk tahap awal, metode Paten yang dilaksanakan hanya untuk bidang non-perizinan. Dan melalui koordinasi serta persiapan yang mantap maka pelayanan perizinan akan diterapkan sesuai dengan porsinya di kecamatan.

Menurut Marzuki Hamid, melalui APBK Tahun 2014 Pemko Langsa juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp177 juta untuk pengadaaan prasarana awal pendukung Paten, serta alokasi pengadaan peralatan pendukung lainnya sejumlah Rp85 juta.

Kabag Pemerintahan Rinaldi Aulia AP MSi, juga ketua panitia penyelenggara, melaporkan, 75 peserta bimtek berasal dari tiap kecamatan, adalah merupakan personil inti pelaksanaan Paten di kecamatan nantinya. Dengan harapan, agar pelayanan publik dapat ditingkat mulai tahun ini.(BSO)

JK: Masjid Harus Memakmurkan Masyarakat BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Muhammad Jusuf Kalla menjadi penceramah subuh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Kamis (26/6). Dalam tausiyah itu, Kalla menekankan pentingnya fungsi masyarakat dalam memajukan perekonomian umat.

Jusuf Kalla mengunjungi Aceh untuk melakukan serangkaian kampanye di provinsi itu. Sehari sebelumnya, Kalla menghadiri deklarasi Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang mendukung Kalla maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo di Hermes Palace Hotel.

Selama di Banda Aceh, Kalla mengunjungi makam Pahlawan Nasional Teungku Chik di Tiro dan pendiri Gerakan Aceh Merdeka Hasan Muhammad di Tiro yang berada di Meureue, Indrapuri, Aceh Besar. Di sana, ia mengadakan dialog dengan masyarakat. Ini merupakan kampanye Kalla kedua kalinya di Aceh, setelah pada 5 Juni lalu di Pidie.

Berbicara usai salat subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Jusuf Kalla mengharapkan agar bankbank syariah yang beroperasi di Indonesia untuk masuk ke masjid dalam rangka membantu memajukan perekonomian Umat Islam.

Menurut Kalla, masjid merupakan sarana yang efektif dalam memajukan perekonomian dan mensejahterakan umat.

"Kita harus memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid," kata mantan wakil presiden itu.

Memakmurkan masjid, sebut Kalla, adalah dengan cara menunaikan ibadah dan meramaikan masjid dengan pelbagai kegiatan keagamaan. Sedangkan masyarakat dimakmurkan oleh masjid yaitu masjid menjadi sebagai lembaga pendidikan.

"Masjid mengajarkan masyarakat soal ekonomi, soal perda-

gangan, kesehatan, dan lainnya," sebut Kalla.

"Ini akan selalu menjadi bagian dari dakwah kita tentang memakmurkan masjid, tapi bagaimana juga masjid kita bisa memakmurkan masyarakat. Agar Islam yang ada di Indonesia menjadi rahmatan lil alamin."

Menurutnya, Islam di Indonesia harus menjadi rahmat bagi semesta alam. "Kita tidak ingin melihat sesama Islam saling berperang, saling bermusuhan antarsunni dan syiah," ujar Kalla yang ikut menyelesaikan konflik antara Aceh dengan Pemerintah Indonesia.(AK)

Bupati Aceh Timur Himbau Pedagang Hormati Ramadhan ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin HM Thaib mengingatkan kepada seluruh para pedagang dan pemilik kioskios penjual makanan dan minuman yang selama ini berjualan di siang hari, untuk sementara selama Bulan Suci Ramadhan agar menutup usahanya di siang hari dan baru boleh beroperasi kembali menjelang ba’da sholat Ashar sore.

Hal tersebut disampaikannya ketika membacakan sambutan dalam acara Pawai Ta’aruf dalam rangka menyambut kedatangan Bulan Suci Ramadhan 1435 H yang dipusatkan di halaman pendopo Bupati Aceh Timur, Idi, Rabu (25/6).

Selain itu ia juga menghimbau kepada semua pihak agar dapat berpartisipasi untuk saling menciptakan suasana yang kondusif sehingga masyarakat bisa menjalani ibadah Puasa Ramadhan dengan aman, nyaman dan damai, mengingat pada masa-masa menjelang dan pasca-Bulan Suci Ramadhan, eskalasi kebutuhan dan dinamika masyarakat semakin meningkat.

Sementara itu, Pawai Ta’aruf bertujuan untuk mengingatkan masyarakat dan Umat Islam bahwa Bulan Suci Ramadhan sebentar lagi akan datang, sehingga diharapakan semuanya dapat mempersiapkan diri dengan melakukan peningkatan amal ibadah kepada Allah SWT. "Selain

Bupati Aceh Timur Hasballah Bin HM Thaib beserta unsur muspida dan para kepala SKPK ikut melaksanakan Pawai Ta’aruf melintasi pusat perkotaan Idi. itu, momen ini dapat dijadikan sebagai ajang silahturrahmi bagi kita dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera," katanya. Berikut nama-nama sekolah yang menjadi pemenang dalam Pawai Ta’aruf: Untuk tingkat SD/MI, juara pertama SDN 3 Idi, kedua MIN 1 Idi Rayek, dan ketiga SDN Keude Blang, Idi. Untuk tingkat SLTP,

juara pertama SMPN 1 Peudawa, kedua SMPN 1 Idi, dan ketiga SMPN 2 Idi. Untuk tingkat SMU, juara pertama SMUN 1 Idi, kedua MAN Idi, dan ketiga SMUN 1 Peudawa. Semua juara diberikan trophy dan uang pembinaan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Aceh Timur berkesempatan menyerahkan trophy dan uang tunai kepada para pemenang/juara untuk tingkat SMU, sedangkan untuk tingkat SLTP diserahkan

oleh Ketua Mahkamah Syariah, dan untuk tingkat SD/MI diserahkan Sekretaris Daerah Aceh Timur M Ikhsan Ahyat SSTP MAP. Sebelumnya dalam Pawai Ta’aruf ini Bupati bersama seluruh unsur muspida, kepala SKPK, para camat beserta undanggan lainnya juga ikut melakukan serta dengan berjalan mengelilingi ibu kota Kabupaten Aceh Timur, Idi.(BSO)

TAK ADA PEMECAHAN REKOR NASIONAL

Kabupaten Aceh Timur Peringkat 4 PORA Aceh XII ACEH TIMUR - Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh Timur menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) XII di Aceh Timur. Muzakir Manaf juga menyatakan, tidak ada pemecahan rekor nasional dalam even itu, namun harapan untuk kebangkitan Serambi Mekkah mulai terlihat.

Demikian diungkapkan Wagub ketika menutup PORA di Lapangan Pusat Pemkab Aceh Timur, Desa Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, kemarin.

Sebelumnya dia menyerahkan piala bergilir kepada kontingen Kota Banda Aceh yang sukses meraih juara umum dengan perolehan medali 58 emas, 51 perak, dan 44 perunggu. Piala bergilir tersebut diterima Ketua Kontingen Qamaruzzaman Haqny.

Sementara pada posisi dua

ditempati Kota Sabang dengan 43 medali emas, 22 perak, dan 34 perunggu. Disusul posisi ketiga, Aceh Besar mengkantongi 41 emas, 44 perak, dan 50 perunggu.

Hadir pada penutupan acara sejumlah pimpinan daerah, Muspida Aceh Timur, serta para undangan. Sementara tim Paskibraka Aceh Timur menurunkan bendera PORA dan selanjutnya diserahkan kepada Wagub Aceh di podium utama.

Terakhir Wagub bersama Bupati Aceh Timur serta Wakil Ketua KONI Aceh T Rayuan Sukma menekan tombol untuk menandakan penutupan even empat tahunan itu.

Meraih prestasi terbaik di tingkat nasional, kata Mualem — sapaan akrab Wagub— memang bukan hal yang mudah. Perlu latihan dan juga perjuangan keras untuk bisa bersaing di tingkat nasional. Namun dari semangat para atlet selama PORA, dia berkeyakinan peluang

melahirkan atlet berprestasi sangat terbuka.

“Paling tidak KONI Aceh telah mendapatkan data, mana saja atlet yang layak mendapat pembinaan lebih lanjut untuk kemudian menjadi wakil Aceh di tingkat nasional,” ujarnya.

Muzakir Manaf menegaskan, bahwa pelaksanaan PORA ini bukan semata-mata untuk

mencari atlit terbaik di tingkat provinsi. Tidak kalah pentingnya, kegiatan ini juga untuk mengukur sejauh mana proses pembinaan yang yang dilaksanakan selama ini masih di masing-masing daerah. Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah kabupaten/ kota, segera melakukan evaluasi untuk membahas pencapaian atletnya dalam PORA ini.

Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib melaporkan, selama delapan hari telah berlangsung PORA dengan aman dan sukses.

Sebanyak 24 cabang olahraga yang diikuti 3.000 lebih atlet, sukses bersaing dengan ketat.

Hanya saja, untuk renang dan atletik nomor lari diadakan di Banda Aceh.

Bupati menambahkan, PORA di Aceh Timur dapat menjadi pemicu semangat para atlet, sehingga akan memunculkan bibit-bibit potensial dari daerah supaya dapat mengukir prestasi yang lebih baik lagi di PON ke 16 di Provinsi Jawa Barat. ”Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh Timur menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan PORA ini.

Dengan semangat olahrag dapat kita selesaikan dengan musyawarah dan kekurangan,” kata Bupati.

Wakil Ketua KONI Aceh T Rayuan Sukma dalam

sambutannya mengatakan, pelaksanaan PORA XII 2014 di Aceh Timur berjalan aman dan sukses. Ini menjadi inspirasi dan spirit di Aceh. Dikatakan Rayuan, sebelumnya pada tanggal 18 Juni lalu, KONI Aceh telah melakukan pemilihan tuan rumah PORA XII 2018. Di mana Aceh Besar memperoleh suara 23, Aceh Barat Daya 17 suara, serta Aceh Jaya 4 suara. ”Kami berharap penetapan tuan rumah bisa segera diputuskan Gubernur Aceh.

KONI Aceh juga berharap agar semua sarana dan prasarana PORA tersebut dapat dijaga dengan baik karena itu dibuat dengan uang negara,” sebutnya.

Daftar perolehan medali terakhir yaitu: 1. Banda Aceh 58 emas, 51 perak, 44 perunggu, 2.

Sabang 43 emas, 22 perak, 34 perunggu, 3. Aceh Besar 41 emas, 44 perak, 50 perunggu, 4.

Aceh Timur 29 emas, 20 perak, 42 perunggu, 5. Pidie 25 emas,

17 perak, 26 perunggu, 6. Aceh Utara 22 emas, 23 perak, 38 perunggu, 7. Aceh Barat 20 emas, 14 perak, 12 perunggu, 8.

Lhokseumawe 18 emas, 19 perak, 31 perunggu, 9. Aceh Tengah 15 emas, 15 perak, 20 perunggu, 10. Simeuleu 14 emas, 9 perak, 13 perunggu, 1).

Aceh Selatan 13 emas, 15 perak, 27 perunggu, 12. Pidie Jaya 9 emas, 8 perak, 10 perunggu, 13.

Langsa 8 emas, 18 perak, 16 perunggu, 14. Bener Meriah 8 emas, 10 perak, 21 perunggu, 15.

Bireuen 7 emas, 16 perak, 20 perunggu, 16. Aceh Jaya 7 emas, 9 perak, 10 perunggu, 17. Aceh Tamiang 6 emas, 16 perak, 27 perunggu, 18. Aceh Barat Daya 4 emas, 9 perak, 10 perunggu, 19.

Aceh Singkil 2 emas, 6 perak, 10 perunggu, 20. Nagan Raya 2 emas, 2 perak, 6 perunggu, 21.

Gayo Lues 1 emas, 2 perak, 8 perunggu, 22. Aceh Tenggara 0 emas, 6 perak, 15 perunggu, dan 23. Subussalam 0 emas, 1 perak, 2 perunggu.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

SUMUT NAD

Pemkot Gunungsitoli Rencanakan Gasifikasi Batubara GUNUNG SITOLI - Dalam rangka mengembangkan sumber daya energi di Kota Gunungsitoli, Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP membuka acara pemaparan rencana pembangunan gasifikasi batubara untuk PLTD oleh Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan kemarin.

Dalam sambutannya, Walikota Gunungsitoli mengatakan, sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan bagi sebuah daerah otonom berdasarkan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudnyatakan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakat.

"Sebagai sebuah daerah otonom pada gilirannya akan terus berupaya berbenah diri untuk menjamin eksistensi daerah dalam

mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik sebagaimana harapan dan cita-cita luhur pembentukan Kota Gunungsitoli sebagai sebuah daerah otonomi. Dan kebutuhan akan energi dewasa ini cukup signifikan, seiring dengan pertumbuhan di sektor industri, dan peran pemerintah dituntut untuk senantiasa memberikan terobosan dan solusi," ujarnya.

Menurutnya, batubara sebagai salah satu solusi sumber energi baru dan terbarukan, memberikan jawaban atas kebutuhan yang kian meningkat dan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah melakukan studi pengembangan atas daya guna lebih dari pada batubara. "Kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, yang mana Pulau Nias dijadikan sebagai salah satu daerah penerima manfaat pembangunan 'gasifikasi skala demo', sehingga nantinya hasil-hasil potensi alam kita langsung dapat diuji di sini,"

katanya.

"Dan atas nama masyarakat Pulau Nias secara umum menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Tim Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas pelaksanaan acara pemaparan pada hari ini," sambung walikota sembari berharap agar kebersamaan ini tetap dapat berlangsung pada hari-hari mendatang.

Sementara tim puslitbang memaparkan terkait perencanaan pemanfaatan gas hasil gasifikasi batubara untuk PLTD "dual fuel", di mana oleh Balitbang Kementerian ESDM akan membangun gasifikasi batubara skala demo di Pulau Nias dengan kapasitas 1 MW, yang merupakan laboratorium lapangan Badan Litbang.

"Hal ini tentunya memberikan nilai tambah bagi kita sekalian di mana selama ini pemahaman kita tentang produk Batubara dan pemanfaatannya sangat terbatas," katanya.(YAGI)

Pemkab Sergai Gelar Pelatihan Jurnalistik SEI RAMPAH - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalistik Unit Pemkab Sergai selama tiga hari mulai tanggal 20-22 Juni 2014, diikuti 100 wartawan baik media cetak harian, media cetak mingguan, media online dan media elektronik. Pelatihan dilaksanakan di Brastagi Cottage Kabupaten Karo, Senin (23/6).

Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambutannya mengatakan, wartawan dengan medianya adalah jendela dunia, di mana media mampu menjadi jembatan untuk dunia mana pun. "Tapi di saat sekarang ini di mana kita sedang melaksanakan pilpres, diharapkan pers mampu menjaga sikap netralitasnya guna menjaga kondusifitas daerah. Suasana kondusif yang selama ini terjaga disergai hendaknya juga semakin lebih baik," imbau Soekirman. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Drs H Haris Fadillah MSi dan Kepala Bagian Humas Dra Indah Dwi Kumala.

Lebih lanjut Bupati Soekirman menyampaikan, peranan pers dalam era pembangunan dewasa

ini terus meningkat seiring dengan berkembangnya dunia media massa mulai dari cetak, eletronik, maupun yang berbasis teknologi informasi seperti media online.

"Pers yang fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif hendaknya dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaktif positif antara pers, pemerintah dan masyarakat," ujar bupati.

Dalam laporannya Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala selaku ketua panitia pelaksana kegiatan mengatakan bahwa pelatihan

jurnalisik ini merupakan agenda rutin setiap tahun dan bertujuan sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh peserta tentang wawasan dan pengetahuan di bidang jurnalistik serta mempererat silahturrahmi dan kebersamaan antara Pemerintah Kabupaten Sergai dengan insan pers sebagai mitra pemerintah dalam mensosialisasikan program-program maupun hasil-hasil pembangunan. "Pelatihan jurnalistik ini menghadirkan dua narasumber yaitu dari Fisip USU Drs Hendra Harahap MSi dan pelatih outbond 'Master Pro Trainer',� tutur Indah.(ARM)

Karya Bhakti TNI Skala Besar di Kota Gunungsitoli GUNUNG SITOLI - Kegiatan Karya Bhakti TNI skala besar dipusatkan di Desa Bawadesolo dan Desa Sisarahiligamo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan sasaran program yakni pengaspalan jalan, pembukaan badan jalan dan pembangunan jembatan.

Hal itu dikatakan Komandan Resor Militer (Danrem) 023/ Kawal Samudera Kol Kav Abdul Rahman Made SIP MSi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Gunungsitoli, Senin (23/6).

Danrem membuka acara karya bhakti skala besar yang dilokasikan di Desa Sisarahili Gamo Kecamatan Gunungsitoli. Kegiatan Karya Bhakti TNI ini merupakan bukti nyata karya TNI yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai bukti bahwa TNI memang untuk rakyat, dengan tujuan dari kegiatan yang telah terprogram ini adalah bentuk kepedulian TNI sekaligus dalam upaya pengamanan terhadap pulaupulau terdepan yakni dengan

membantu pemerintah daerah menciptakan sarana dan prasarana penting sebagai urat nadi perekonomian dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Gunungsitoli khususnya dua desa ini.

Dan untuk dipahami bersama, program Karya Bhakti TNI skala besar ini merupakan tugas pemerintah di daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Dan untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara di daerah yang tangguh, TNI telah merencanakan dengan matang memilih Program Karya Bhakti TNI skala besar di wilayah Korem 023/KS dengan sasaran Kodim 0213/Nias sebagai salah satu bentuk pengabdian, di samping sebagai upaya TNI melestarikan nilai sejarah, terutama nilai kemanunggalan TNI-Rakyat," ujarnya.

Program ini dapat dipandang

dari dua segi, yakni, secara substansial Karya Bhakti TNI skala besar merupakan tesis keterlibatan TNI dalam pembangunan pedesaan,dan dari sisi perakitan atau formulanya, merupakan lompatan metodologi pembangunan, yang mengacu kepada kesederhanaan, kebersamaan dan koordinasi lintas sektor fungsi dari berberapa instansi atau lembaga.

Sedangkan Karya Bhakti TNI yang akan dilaksanakan selama 21 hari ini merupakan karya nyata yang digelar TNI di wilayah Korem 023/ KS khususnya Kodim 0213/Nias sebagai bagian dari upaya TNI untuk membantu masyarakat.

"Saya mengajak semua pihak mari tingkatkan kepekaan dan kepedulian sosial, serta mampu mengembangkan komunikasi sosial yang persuasif kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memotivasi tumbuhnya tekad dan semangat untuk membangun daerahnya sendiri, serta tumbuhnya kesadaran tertib hukum yang berlaku dalam masyarakat," katanya.(YAGI)

Bupati Sergai Ir H Soekirman memberikan arahan ketika memimpin rakor rutin berkala FKPD Sergai yang dilaksanakan di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat (20/6).

Rakor Pemkab - FKPD Sergai untuk Persiapan Pilpres

SEI RAMPAH - Menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden Juli mendatang, Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) menggelar rapat fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Rapat yang dihadiri Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi ini, juga melibatkan unsur TNI/Polri serta jajaran SKPD Pemkab Sergai.

Rakor FKPD juga dihadiri para peserta dari KPUD, Panwaslu, MUI, BNNK, FKUB dan PLN Sergai. Mereka membahas persiapan untuk mengantisipasi hal-hal yang menganggu kelancaran dan keamanan yang menghambat jalannya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Bupati Ir H Soekirman ketika membuka rapat fasilitasi FKPD Sergai, beberapa waktu lalu di Aula Sultan Serdang di Kompleks Kantor Bupati Sergai Kecamatan Sei Rampah, meminta semua

pihak untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menyikapi penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) lalu yang sudah berjalan lancar di seluruh wilayah Kabupaten itu.

Oleh karenanya dikemukakan Bupati Soekirman, tujuan dari pelaksanaan kegiatan rapat supaya masing-masing pihak melakukan persiapan pengamanan selama menjelang hingga pelaksanaan pilpres mendatang. Dijelaskan Soekirman koordinasi antar semua stakeholder terus dipertahankan dan ditingkatkan terutama kerja sama serta saling mendukung satu dengan lainnya demi penyelenggaraan Pilpres kondisi yang tertib, aman dan lancar di "Tanah Bertuah Negeri Beradat" itu.

Bupati Soekirman juga meminta, seluruh jajaran aparatur sipil negara di Pemkab Sergai bersikap netral selama Pilpres 2014 dengan tidak berpihak ke

salah satu pasangan capres dan cawapres. Netralitas PNS ini sangat diharapkan, karena keterlibatan dalam politik praktis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan disiplin pegawai. Sehingga untuk menjamin pelaksanaan pesta demokrasi tidak diciderai dengan praktek menyimpang.

Selain membahas mengenai persiapan dan pengamanan menjelang pilpres mendatang, pembahasan lain yang mengemukan dalam rakor tersebut mengenai berbagai masalah penting menjelang Bulan Ramadhan untuk menghormati Umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa, di antaranya penertiban hiburan malam berkoordinasi dengan pihak terkait, pasokan kebutuhan dan harga sembako dan termaksud mengantispasi stok BBM. Sementara itu dari pihak KPUD Sergai menjelaskan bah-

wa terkait masalah daftar pemilih tetap (DPT) Sergai yang diterima KPUD sebanyak 452.315 dan TPS 1.369, namun total jumlah untuk DPT pemilu pilpres mengalami penurunan.

Sehingga KPU meminta kepada pihak Pemkab Sergai untuk melakukan sosialisasi secara massal dan ajakan moral agar berpartisipasi mempergunakan hak pilihnya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal ini dimaksud untuk menekan angka golput yang dominan terjadi.

Masalah lain yang turut menjadi pembahasan bahwa jajaran FKPD sepakat meminta kepada PLN agar tidak melakukan pemadaman selama Bulan Suci Ramadhan, perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kecamatan Sei Rampah sebagai ibu kota Kabupaten Sergai.(ARM)

SILLATURAHMI BUPATI DENGAN JAJARAN GPPI KABUPATEN SERGAI:

Pemkab Sergai dan Perkebunan Bersinergis Membangun Daerah SEI RAMPAH - Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor utama penyokong ekonomi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), sebab hampir 60 persen wilayah Kabupaten "Tanah Bertuah Negeri Beradat" itu adalah wilayah perkebunan. Karenanya Bupati Sergai Ir H Soekirman berharap pemkab dan perkebunan saling bersinergi untuk mensukseskan pembangunan daerah.

Hal tersebut diutarakan Bupati Sergai Soekirman dalam kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dan koordinasi dengan manager perkebunan se-Kabupaten Sergai yang ikut dalam Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI). Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rambong Sialang Training Centre PP Lonsum Rambung Sialang di Kecamatan Sei Rampah, Senin (23/6). Turut hadir Asisten Ekbangsos Drs H Hadi Winarno MM dan jajaran kepala

SKPD Pemkab Sergai.

Berbagai hal yang dibahas antara Pemkab Sergai maupun pihak GPPI dalam pertemuan itu melalui dialog bersama mensinergikan program-program daerah dengan produk-produk dari perkebunan di Wilayah Kabupaten Sergai.

Bupati Sergai saat memberikan sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pengusaha perkebunan di Kabupaten Sergai yang telah membantu dalam mewujudkan Sergai yang lebih baik. Menurut Soekirman, perkebunan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain dari aspek ekonomi, sosial dan ekologis, namun di sisi lain dalam pelaksanaan usaha perkebunan mengalami hambatan, di antaranya masalah gangguan usaha dan konflik perkebunan yang selalu meningkat jumlahnya beberapa tahun belakangan ini.

Oleh karenanya, penanganan atas kasus ini hendaknya melibatkan seluruh sektor atau lintas instansi terkait. Penanggulangan konflik atau ganguan usaha perkebunan harus dilakukan secara sinergis, menyeluruh (konfrehensif) dan terkoordinasi bersama instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang kerja.

Berkaitan dalam upaya meminimalisir masalah tindakan pidana yang mengakibatkan kerugian bagi perkebunan, diutarakan Bupati Soekirman bahwa Pemkab Sergai terus senantiasa mensosialisasikan kegiatan ketaatan hukum bagi masyarakat.

Pihak perkebunan juga diminta agar ikut membantu mengentaskan kemiskinan khususnya masyarakat di sekitar kebun kesenjangan sosial antara masyarakat di wilayah sekitar perkebunan dengan perusahaan dapat dilakukan dengan memaksimalkan program "corporate

social responsibility" (CSR).

Sementara dari pihak perkebunan, Manager PP Lonsum Rambung Sialang Ir Basuki Eka Wijaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Bupati Sergai Ir H Soekirman dan jajarannya. Menurut Basuki Eka Wijaya berbagai kendala maupun masalah sosial berupa penyerobotan lahan maupun tumpang tindih lahan dengan kegiatan usaha lain, permasalahan seperti ini menjadi bahan evaluasi bersama serta diketahui secara dini antara pihak perkebunan dan pemerintahan. Sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi agar dapat dicari "win win solution". "Maka melalui pertemuan ini diharapkan dapat mempersatukan langkah dan persepsi menjalin kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan antara Pemkab Sergai dengan pengusaha perkebunan di wilayah ini" katanya.(ARM)

Dewan Pengurus GMPK Kepulauan Nias Dikukuhkan NIAS - Dewan Pengurus Perhimpunan GMPK Kepulauan Nias dikukuhkan oleh Ketua Umum GMPK Bibit Samad Rianto yang dilaksanakan di Gedung Nasional Gunungsitoli, Selasa (24/6). Turut hadir pada acara tersebut unsur pimpinan daerah dan undangan lainnya.

Bibit Samad Rianto mengatakan, Dewan Pengurus Daerah GMPK Nias merupakan pengukuhan keempat sejak GMPK dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 25 November 2014. "Semoga DPD GMPK Nias menjadi titik awal bagi pembentukan DPD-DPD GMPK lainnya di daerah ini. Saya ingatkan bahwa hubungan DPD provinsi dan DPD kabupaten/ kota bukan bersifat hirarkis tetapi hubungan koordinatif," katanya.

Menurutnya, GMPK lahir dari rasa kegundahan warga masyarakat atas kondisi bangsa dewasa ini yang telah dibelit oleh mengguritanya korupsi, sehingga tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh para pejuang proklamasi,

menjadi terasa makin jauh dari tercapai. Masyarakat masih banyak yang menderita, masih banyak yang berpenghasilan rendah bahkan masih banyak yang masih menganggur, masih banyak yang teraniaya dalam bekerja di negara asing, masih banyak yang belum mengenyam pemdidikan secara layak.

"Patut diduga akibat korupsi, banyak pengusaha asing yang mengeruk kekayaan negeri ini, sehingga kita terdorong secara pelan namun pasti menuju bangsa yang menjadi kuli di negeri sendiri. Inilah yang dikhawatirkan akan terjadi apabila kita tidak mampu mandiri dalam mengisi kemerdekaan, sebagaimana pernah diamanatkan oleh proklamator kita Bung Karno pada saat berdirinya negeri ini sebagai suatu bangsa yang merdeka," katanya.

"Sebagai warga GMPK kita terpanggil untuk membenahi negeri ini dengan jalan memerangi musuh utama kemajuan yaitu moral koruptif.

Mari kita perangi korupsi, kita bongkar akar masalah korupsi dengan

mengajak segenap warga masyarakat untuk mencegah dan menangkal korupsi. Korupsi akan terkikis manakala lahan korupsi berhasil kita tutup bersama-sama oleh segenap warga bangsa, segenap komponen bangsa. Kita ajak mereka untuk tidak menjadi korban korupsi. Kita ajak mereka untuk tidak membuka peluang terjadinya korupsi. Kita sadarkan mereka untuk tidak menjadi koruptor dan kita ajak mereka menutup peluang terjadinya korupsi," sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan, GMPK memiliki lima program andalan yakni, riset untuk menemukan kerawanan korupsi (coruption hazards) dan potensi masalah penyebab korupsi (PMPK) pada segenap aspek (gatra) kehidupan bangsa, kemudian solusi, mencari pemecahan masalah korupsi melalui seminar, lokakarya, simposium dan sejenisnya guna mencari jalan keluar terbaik dengan melibatkan para pakar di bidangnya.

Selanjutnya, konsultasi dengan

memberikan pencerahan baik terhadap entitas sosial maupun birokrasi untuk menangani masalah korupsi pada tubuhnya masingmasing. Seterusnya, advokasi, memberikan bantuan kepada para korban tindak kesewenang-wenangan oleh pihak ketiga, dan yang terakhir pendidikan anti korupsi mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal (TK, SD, SLP, SLA dan PT), pendidikan non-formal dan pendidikan masyarakat pada umumnya. "Oleh karena itu GMPK terbuka untuk bekerja sama dengan pihak mana pun dalam memerangi korupsi," ujarnya.

Ditegaskan, GMPK tidak bergerak di bidang penindakan.

"Kalau warga GMPK mensinyalir telah terjadi korupsi, maka kita harus secara saksama mampu menemukan dua alat bukti yang valid, agar GMPK tidak sembarang melaporkan kasus korupsi kepada aparat penegak hukum (KPK, polisi dan jaksa). Dan apabila GMPK melaporkan telah terjadi korupsi kepada aparat penegak

hukum, maka GMPK wajib memantau penanganan kasus tersebut sampai ke meja hijau.

Advokasi GMPK bukan untuk membela koruptor, tetapi untuk membantu korban tidak kesewenangwenangan oleh pihak ketiga," jelasnya.

GMPK dibentuk warga masyarakat, dibiayai para pengurus dan anggotanya secara patungan, di samping menerima juga bantuan donatur tanpa ikatan apa pun dan tanpa paksaan, serta usaha yang sah dan profesional yang dilakukan bersama yang hasilnya digunakan untuk memutar roda kegiatan GMPK. "GMPK kita bentuk dalam wadah perhimpunan (perkumpulan) sesauai dengan pasal-pasal 1653 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga setiap anggota memiliki hak suara dalam rapat musyawarah. Insya Allah apabila sudah ada perwakilan GMPK (DPD) pada setiap provinsi, kita akan selenggarakan musyawarah nasional," katanya.

GMPK dikatakan bukan lahan mencari kerja, tetapi merupakan lahan pengabdian putra-putri bangsa yang memiliki integritas, kompetensi di bidangnya yang dilakukan secara konsisten. "Dengan demikian pengurus GMPK kita cari yang berkualitas paling tidak pekarya, yaitu orang yang mampu membangun karyanya untuk dipersembahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, bukan pekerja atau orang yang bekerja untuk mendapatkan upah/gaji dari orang lain. Akan lebih baik lagi apabila pengurus GMPK sudah berkualitas pengabdi (tidak mengharapkan balas jasa atas karya yang dibuatnya, semata-mata untuk diabadikan kepada kemanusiaan, bangsa dan negaranya), sebab GMPK dalam menjalankan kegiatannya harus tidak berbau korupsi yang justru akan diperangi itu. sehingga apabila ada warga GMPK yang tidak memiliki niat seperti itu lebih baik mengundurkan diri saat ini juga," tegasnya.(YAGI)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

KPK Gali Informasi Dugaan Keterlibatan Ade Rahardja

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Belum Berniat Panggil Jero Wacik JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan belum berencana memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, terkait penyelidikan kasus dugaan pengadaan kegiatan di kementerian yang dipimpinnya.

"Pak Jero Wacik sampai hari ini belum ada rencana meminta keterangan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/6) Namun, lanjut Johan, apabila penyelidik merasa memerlukan keterangan Jero Wacik, tentu akan

dimintai keterangan.

Johan menambahan, penyelidikan kasus dugaan pengadaan kegiatan di Kementerian ESDM merupakan pengembangan perkara pengadaan di Kesetjenan ESDM dengan tersanka mantan Sekjen ESDM, Waryono Karno.

"Jadi ini pengembangan kasus dari pertama kasus SKK Migas, kemudian berkembang ke pengadaan di Kesetjenan ESDM, kemudian ada perkembangan baru maka dibuka penyelidikan baru," pungkas Johan.(OKZ)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan Rp2 miliar mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja yang diterima dari PT Adhi Karya (AK) untuk pengamanan kasus Sport Center Hambalang yang saat itu masih diselidiki.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto membenarkan fakta itu pernah muncul di sidang terdakwa mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT AK Teuku Bagus Mokhamad Noor beberapa waktu lalu.

Hal itu juga pernah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) salah satu saksi. Tetapi kata dia, BAP saat proses penyidikan

itu untuk tersangka Teuku.

Sementara pada Kamis 26 Juni kemarin Ade diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras (DCL) Machfud Suroso. Oleh karena itu, harus dilakukan pemeriksaan ulang dan BAP atau keterangan di sidang tidak bisa diambil begitu saja.

Dia membenarkan yang ditanyakan penyidik tentu saja seputar uang Rp2 miliar dan apakah ada pertemuan dengan para pihak.

"Nilai kesaksiannya atau keterangan yang diminta pasti sama. Jadi harus tetap diperiksa.

Saya menduga seperti itu. Tapi detailnya kan saya belum ke atas, belum bertanya ke penyidiknya," kata Bambang di Gedung KPK,

Jakarta, Kamis 26 Juni 2014.

Bambang mengatakan tidak ada konflik kepentingan dan ketakutan penyidik memeriksa Ade Rahardja meski yang bersangkutan merupakan mantan Deputi Penindakan KPK. Menurut dia, informasi adanya pengamanan kasus Hambalang di KPK yang dilakukan Ade Rahardja tidak bisa serta merta dikatakan benar.

Menurut dia, informasi itu harus dikonfirmasi dan ditanyakan pada pemeriksaan yang bersangkutan. "Enggak ada itu conflict of interest (konflik kepentingan) penyidik yang menangani dan memeriksa," tandasnya.

Dalam fakta persidangan

Teuku Bagus terungkap Ade Rahardja pernah menerima Rp2 miliar. Bahkan dalam BAP mantan Manager Pemasaran Konstruksi I PT Adhi Karya M Arief Taufiqurrahman hal tersebut teruang jelas dan diakui Arief dalam persidangan.

Di dalam BAP itu, Arief menjabarkan, pernah mendengar pembicaraan antara mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor dan Komisaris Utama PT Methapora Solusi Global M Arifin.

Pembicaraan itu berlangsung sesaat setelah penangkapan KPK terhadap anak buah terpidan M Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang alias Rosa dan mantan

Usut Korupsi Rachmat Yasin, KPK Periksa Camat

Teuku Bagus Minta KPK Kembalikan Hartanya JAKARTA - Mantan Kepala Divisi Kontruksi I PT Adhi Karya Tbk, Teuku Bagus Muhammad Noor meminta KPK untuk mengembalikan harta benda yang sebelumnya disita. Menurut Teuku Bagus, beberapa harta yang disita merupakan milik anak dan istri yang diperoleh dari hasil kerjanya.

"Mengingat harta tersebut hingga akhir jalannya persidangan ini sejatinya tidak berhubungan dengan perkara," kata pengacara Teuku Bagus, Haryo B Wibowo saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Selasa (24/6).

Terdakwa kasus proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, ini juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan terhadapnya.

"Kami mohon kepada majelis hakim agar kiranya majelis hakim dengan kemanusiaan, dapat memberikan hukuman yang seringanringannya kepada terdakwa. Agar terdakwa bisa kembali ke masyarakat guna dapat melanjutkan kehidupan dan kewajibannya sebagai warga negara," tutur Haryo.

Haryo menambahkan, kliennya juga telah mengembalikan uang yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni sebesar Rp4.532.964.740. Untuk itu, permohonan keringanan denda juga disampaikan dalam nota pembelaan kali ini.

Sebelumnya, JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Tbk, Teuku Bagus Muhammad Noor, hukuman tujuh tahun penjara serta denda sebesar 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menilai Teuku Bagus telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Selain itu, jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Teuku Bagus dengan membayar uang pengganti sebesar Rp407.558.610.(OKZ)

Anggoro Minta KPK Cabut Pemblokiran Rekening Bank Miliknya JAKARTA - Terdakwa dugaan suap proyek pengadaan revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta meringankan hukumannya.

"Menghukum terdakwa Anggoro Widjojo dengan pidana denda atau pidana yang seringan-ringannya," kata penasihat hukum Anggoro, Tomson Situmeang saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/6).

Tomson juga meminta Majelis Hakim memerintahkan kepada jaksa untuk mencabut blokir rekening bank miliknya dan anaknya.

Sebab, rekening itu tidak terkait perkara.

"Rekening tersebut dinilai tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang dalam proses persidangan," ujarnya.

Dia juga mengkritisi mengenai hal-hal memberatkan yang tercantum dalam tuntutan jaksa. Salah satunya soal Anggoro melarikan diri pada saat proses penyidikan.

"Tuduhan tim penuntut umum KPK RI yang menyatakan bahwa terdakwa melarikan diri selama

proses penyidikan adalah keliru," tegasnya.

Sementara, soal Anggoro yang tidak mengakui seluruh perbuatannya, kata Tomson, hal itu karena kliennya sudah lanjut usia dan menderita penyempitan pembuluh darah otak.

Dia pun mengkritisi jaksa yang tidak mencantumkan hal meringankan untuk kliennya. Padahal, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan seperti belum pernah dijatuhi hukuman pidana, menyesali perbuatan dan telah berjasa kepada pemerintah Indonesia terkait pembangunan proyek SKRT. Seperti diketahui, Anggoro dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp250 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan empat bulan kurungan.

Anggoro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.(KOMPAS.COM)

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

"Kita kan punya orang dalam si rambut putih, temannya Machfud (Machfud Suroso), namanya Ade Raharja. Untuk keamanan proyek Hambalang akan dianggarkan Rp2 miliar," kata Arief dalam BAP yang sudah dibenarkan dalam persidangan.

Masih dalam BAP itu, Arief juga mengatakan, Teuku Bagus menyerahkan uang tersebut ke Machfud Suroso. Meski demikian Arief mengaku tidak tahu kelanjutannya.

Menurut dia, Teuku Bagus dan Arifin lah yang mengetahui hal ihwal kelanjutan penyerahan uang untuk Ade itu.(INT/BBS)

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Irvan K Hakim (ketiga kanan) dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono (kiri) menunjukkan pakta integritas dengan KPK bidang pengendalian gratifikasi yang sudah ditandatangani, disaksikan Direktur Logistik PT Krakatau Steel Tbk Imam Purwanto (kanan), Direktur SDM & Umum Dadang Danusiri (kedua kanan) dan Komisaris Utama Zaky Anwar M, di Jakarta, Jumat (27/6). Sebagai upaya memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, Krakatau Steel menandatangani pakta integritas serta menyediakan sumber daya manusia untuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas menghilangkan atau mencegah terjadinya segala bentuk korupsi dan penyimpangan di perusahaan.

KPK Panggil Direktur PT. Ciputra JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudiyanto. Dia dipanggil untuk diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tukar guling tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan

KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (25/ 6).

Selain Rudiyanto, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi lainnya, seperti Cindy Wastu Wijaya dan Widiyawati dari swasta, Sri Supriyatin ibu rumah tangga, Dian Anggraeni PNS BPPT, dan Hartoto Kabag Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Tegal.

Mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah antara pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta tahun 2012.

Ikmal dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

Dia diduga melakukan pengelembungan (mark up) dalam pelaksaan tukar guling tanah Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama di Bokong Semar Tegal.

Meski kasusnya lokal, namun potensi kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp8 miliar.(OKZ)

Ada Indikasi Mendiskreditkan Alstom di Proyek PLTU Tarahan JAKARTA- Pengamat masalah ekonomi dan hubungan internasional Andreas Hugo Pareira mengatakan, langkah perusahaan General Electric (GE) yang akan mengakuisisi Alstom SA, selain sebagai upaya memenangkan persaingan bisnis antarperusahaan pemasok teknologi pembangkit listrik Eropa, juga merupakan strategi Amerika Serikat memenangkan tender atas proyek-proyek infrastruktur, khususnya pembangkit listrik di sejumlah negara.

Andreas mensinyalir, alasan GE mengakuisisi Alstom lebih bersifat politis ketimbang alasan strategi

bisnis. "Persaingan bisnis antar perusahaan multinasional adalah wajar. Tapi, kalau persaingan itu diikuti upaya mendiskreditkan perusahaan lain, ini yang tidak wajar. Saya mensinyalir, ada indikasi upaya GE di Indonesia mendiskreditkan Alstom pada proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung,” ujar alumnus Universitas Passau, Jerman, ini kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/6).

Andreas juga tidak membantah selama ini ada indikasi GE berupaya mendiskreditkan Alstom dengan dalih perusahaan Alstom

melakukan pelanggaran hukum seperti penyuapan atau Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) terhadap proyek di sejumlah negara, seperti Nigeria, Latvia, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, terjadi pada pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung. "Kasusnya lucu. Sidang dilaksanakan hingga jatuh vonis, tapi tanpa menghadirkan Pirozz Muhammad Sharafi sebagai saksi utama,” ujarnya.

Pihaknya telah menulis surat kepada Kedubes AS agar meninjau kembali kasusnya dengan meng-

hadirkan saksi utama, akan tetapi pihak Kedubes AS tidak memberi jawaban.

Menurut Andreas, pihak Alstom yang merasa telah didiskreditkan dalam kaitan kepentingan bisnis mestinya membantu menyelesaikan persoalan ini dengan mempertanyakan saksi utama, namun tidak dilakukan. “Ini pun ada indikasi terjadi desakandesakan dan lobi-lobi dengan menggunakan aparat penegak hukum di Indonesia untuk tidak menghadirkan saksi dalam persidangan kasus tipikor PLTU Tarahan,” tandasnya.(KOMPAS.COM)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Camat Jasinga, Kabupaten Bogor, Asep Aer Sukmaji, terkait kasus dugaan suap rekomendasi tukar guling kawasan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Asep diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka.

Penyidik KPK menduga, Asep mengetahui kasus dugaan suap terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor itu.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (25/6).

Selain Asep, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Rahmat Yasin. Rahmat diperiksa sebagai saksi. "Kalau tersangka RY diperiksa sebagai saksi," kata Priharsa.

Dalam kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka.

Tak hanya Rachmat Yasin, pada kasus ini KPK juga telah menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Bogor M Zairin dan pegawai PT Bukit Jonggol Asri (BJA) Francis Xaverius Yohan Yap sebagai tersangka.

Rachmat diduga menerima uang suap sejumlah Rp1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT BJA terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektar di Bogor. Kemudian, politisi PPP itu sebelumnya juga diduga menerima uang Rp3 miliar terkait rekomendasi tersebut.

KPK menjerat, Rachmat dan Zairin dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara itu, Yohan Yap disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(OKZ)

TERKAIT DENGAN KETENTUAN BEA KELUAR EKSPOR MINERAL

Bos Freeport Kembali Datangi ESDM JAKARTA- CEO Freeport McMoran Copper & Gold Inc., Richard C. Adkerson, kembali mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, Adkerson juga pernah menyambangi Kementerian ESDM terkait dengan ketentuan bea keluar ekspor mineral. Kali ini, Adkerson menemui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Diduga, pertemuan tersebut terkait penyelesaian renegosiasi kontrak tambang milik perusahaan tambang raksasa itu.

Adkerson tiba di kantor Ditjen Minerba KESDM pada siang hari, sekitar pukul 14.30. Tak terlihat ada petinggi Freeport Indonesia yang mendampingi kedatangannya.

Kunjungan Adkerson berlangsung cukup singkat.

Sekitar pukul 15.00 ia keluar dari kantor Ditjen Minerba sambil bergegas menuju kendaraannya.

Meskipun diberondong pertanyaan oleh beberapa jurnalis yang mengerubunginya, Adkerson bergeming untuk mengeluarkan pernyataan.

“I have no comment,” ujarnya lugas seraya menuju kendaraannya, Selasa (24/6).

Usai kepergian Adkerson, pejabat Ditjen Minerba pun tak ada yang memberikan pernyataan. Kendati demikian, ada dugaan cukup kuat bahwa pertemuan tersebut terkait dengan kepastian investasi yang akan diberikan Freeport kepada pemerintah, serta jaminan pemerintah atas investasi tersebut. Pasalnya, beberapa waktu lalu Menteri ESDM,

Jero Wacik, sempat mengatakan pihaknya melibatkan Kejaksaan Agung dan ahli hukum dalam merumuskan jaminan kepastian investasi bagi Freeport.

Wacik menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih belum menemui titik temu dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu terkait renegosiasi kontrak. Dengan demikian, Kementerian ESDM pun masih terus mengupayakan proses renegosiasi. Hanya saja, Wacik mengakui ada kekhawatiran hal itu tak bisa diselesaikan dalam periode pemerintahan saat ini. Oleh karena itulah ia meminta masukan dari Kejaksaan Agung dan beberapa ahli.

"Kami masih menunggu masukan dari para ahli," katanya singkat.

Terkait dengan perpanjangan

kontrak, Wacik mengingatkan bahwa kontrak tersebut akan berakhir pada tahun 2021.

Sementara, permohonan perpanjangan kontrak dapat diajukan paling cepat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Artinya, Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak pada tahun 2019 mendatang.

“Dengan kata lain, pemerintahan SBY ini tidak memiliki kewenangan untuk memberi perpanjangan.

Perpanjangan kontrak memang dilema. Kalau dikeluarkan sekarang bisa masalah. Padahal mereka investasi lebih dari AS$12 miliar, dan kalau tidak ada indikasi perpanjangan bagaimana," ucap Wacik.

Kekhawatiran tak bisa diselesaikannya renegosiasi dengan segera, diakui Wacik membuat

pemerintah harus memberi kepastian investasi. Ia menyebut, meskipun pemerintah belum memutuskan perpanjangan kontrak dengan Freeport, pihaknya tetap akan memberi kepastian investasi kepada Freepor.

Ia mengatakan, Freeport menginginkan kepastian pengembalian investasi (return of investment).

Menurut Wacik, hal ini sangat rasional karena pelaku usaha melakukan hal yang sama apabila telah menggelontorkan dana besar dalam berinvestasi.

"Jadi bagaimana caranya kami tidak menyatakan memperpanjang tapi mereka nyaman," tambahnya.

Indonesian Human Right Committe for Social Justice (IHCS), Gunawan mengingatkan, agar pemerintah

terbuka kepada masyarakat dalam proses renegosiasi ini. Menurutnya, selama ini tim evaluasi penyesuaian kontrak karya yang dibentuk atas amanat Keppres No. 3 Tahun 2012 membahas renegosiasi secara tertutup.

Dia melihat, tim itu enggan melibatkan warga lokal. Padahal, menurut Gunawan, kontrak karya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak sama dengan perjanjian usaha antara perusahaan.

"Tidak bisa renegosiasi ini hanya diwakili Jero Wacik atau Kementerian ESDM dengan manajemen Freeport semata. Bahkan dari pelaksanaan negosiasi terkesan dicegah munculnya persepsi bahwa ini persoalan publik.

Padahal ini tidak sekadar hubungan privat," tegasnya.(NET)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

Kuasai Tupoksi Agar tidak Terjadi Kesemrawutan Wewenang BATUBARA - Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, tingkatkan kepekaan terhadap setiap permasalahan yang muncul, karena sesunggguhnya masyarakat pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Batubara.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM pada saat melantik pejabat eselon IIIdan IV di Aula Kantor Bupati Batubara, Lima Puluh, yang dihadiri Sekdakab T Erwin SE, staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala kantor, kepala satuan, dan camat seBatubara.

"Amanah yang dipikul merupakan amanah rakyat, karenanya berusahalah agar masyarakat yang saudara layani tidak kecewa dengan kinerja saudara. Kuasailah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik agar tidak terjadi kesemrawutan tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab," katanya.

"Saya sangat mengharapkan kepada saudara agar membulatkan tekad dan kemauan memperbesar rasa tanggung jawab guna bekerja lebih keras, meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, bermutu, inovatif dan yang sangat perlu, mengutamakan kepentingan masyarakat," pungkas bupati.

Para pejabat yang dilantik, Dra T Asmawati (sekretaris BPMPD), Adrian Simangunsong (sekretaris dinas kelautan), Drs Umar Ali (sekretaris pemberdayaan perempuan anak dan KB), Hotman Silitongah (sekretaris dispenda), Drs Zainal Azhar (kabag SDA), dr H Muhammad Nizar, dr Hidayat MKes, dan dr Suherman masing-masing menjabat kepala bidang dinas kesehatan, dr Ana Lubis (Kepala RSUD Batubara), dan dr Jhon Lihar Purba MKes (Kepala Puskesmas Kedai Sianam).

(REL)

RAPI Aceh Tamiang Bentuk Kepengurusan Baru ACEH TAMIANG - Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Aceh Tamiang berhasil membentuk kepengurusan baru periode 2014-2017 yang diketuai Drs Razali (JZ01WRL) menggantikan H Abdul Kadir (JZ01WA). Proses musyawarah berlangsung di Aula SKB Aceh Tamiang, Minggu (22/6).

Prosesi Musyawarah Kabupaten (Muskab) III RAPI Aceh Tamiang berjalan lancar, termasuk pertanggungjawaban pengurus lama dan pemilihan bakal calon ketua untuk periode tiga tahun ke depan.

Dalam proses pemilihan bakal calon, terjaring tiga nama yaitu Razali mengantongi enam dukungan, Marzuki Daud (JZ01WMV) tiga dukungan, dan Salbiah (JZ01WQS) dua dukungan. Karena syarat dukungan minimal lima suara, maka secara aklamasi Razali ditetapkan sebagai ketua terpilih.

Razali yang juga sebagai ketua tim formatur berhasil membentuk kepengurusan baru, di mana dia dibantu oleh Wakil Ketua I Salbiah, Wakil Ketua II Marzuki Daud, Sekretaris Alfi Syahrin (JZ01WQA) bersama Wakil Sekretaris Nanang Suryono (JZ01 WNS), dan Keuangan Alfajar Nasution (JZ01WWF).

Di jajaran Dewan Pertimbangan dan Penasehat, posisi ketua dipercayakan kepada H Syahrizal Ardha (JZ01WSS), wakil ketua Abdul Latif (JZ01WLA) dan sekretaris H Ardian Rusli (JZ01WAR). Kepengurusan tersebut dilengkapi sejumlah bidang.

Pelantikan yang dirangkai dengan penyerahan perlengkapan Satgas Komunikasi dilakukan oleh Ketua RAPI Aceh Nasir Nurdin (JZ01BNN).

(BSO)

SUMUT/ACEH

Tudingan Ketua DPRD T Balai Atas PDAM Tirta Kualo Dinilai Tendensius Banggar DPRD Lakukan Pembohongan Publik T BALAI - Tudingan miring Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Romay Noor SE atas managemen PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Zaharuddin SE terkesan tendensius. Tudingan ini mengemuka dalam pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, Kamis (27/3) lalu di gedung DPRD, ketika memberikan alasan pembatalan penambahan penyertaan modal bagi penyelesaian pembangunan WTP III senilai Rp5,2 miliar.

Tokoh masyarakat dan pemuka agama yang hadir pada pertemuan itu di antaranya, Ilham Khaliq BA (mantan Ketua DPRD Kota Tanjungbalai), H Ali Sukardi (mantan anggota DPRD Kota Tanjungbali), H Syahron Sirait (ulama), H Sugito Syahputra (mantan anggota DPRD Kota Tanjungbalai), Drs H Datmi Irwan (MUI dan mantan anggota DPRD Kota Tanjungbali), dan Drs H Arifin (Ketua Dewan Pendidikan dan mantan anggota DPRD Kota Tanjungbalai). Dalam pertemuan tersebut DPRD langsung dimpin H Romay Noor SE (ketua), Surya Darma AR (wakil ketua), Zainuddin SE, H Artati SE, H Hamdayani, dan Leiden Butar-Butar, kesemuanya perangkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanjungbalai.

Sebelumnya rombongan yang sama telah menghadap Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap namun diikuti Ketua MUI Kota Tanjungbalai H AM Maruf BA, di mana Rolel mengemukakan, telah diupayakan penyegeraan penambahan penyertaan modal untuk WTP III bahkan telah tercantum dalam KUAPPAS, namun kekuasaan berada di tangan DPRD. Drs H Datmi Irwan mengungkapkan, pembatalan anggaran penambahan penyertaan modal senilai Rp5,2 miliar untuk penyelesaian pembangunan WTP III menghambat kelancaran pendistribusian air bersih kepada masyarakat. ”WTP III mampu mendistribusikan 125 liter air perdetik. Ribuan warga akan menikmati air bersih.

Kenapa hanya PDAM yang dipermasalahkan, sementara bagaimana dengan puluhan miliar SILPA anggaran Pemko sejak Tahun 2012. Semuanya tidur, ada duit tak pandai belanja.

DPRD fungsinya pengawasan, jika ditemukan bukti dugaan penyelewengan penyertaan modal tahap sebelumnya senilai Rp5,6 miliar suarakan ke publik, bila perlu bahwa ke ranah hukum,” kata Datmi yang mengaku heran dengan sikap dewan.

Gagalnya pengalokasian anggaran penyertaan modal senilai Rp5,2 miliar pada APBD Kota Tanjungbalai TA 20143 menuai tanda tanya besar bagi masyarakat. Pasalnya, dana Rp5,2 miliar sudah termaktub di KUA PPAS atas kesepakatan Pemko Tanjungbalai dengan DPRD, namun mendadak dibatalkan banggar pada saat finalisasi pembahasan anggaran 2014.

Drs H Arifin menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja DPRD (banggar) yang dinilai tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.

“DPRD sekarang tidak lagi mendengar keluhan warganya. Saya mendengar tidak ada masalah di banggar

Zaharuddin SE DPRD, tapi apa yang terjadi? Bila ada dugaan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal tahap pertama senilai Rp5,6 miliar, silahkan bawa saja ke ranah hukum,” tegas Arifin sembari mempertanyakan kinerja DPRD selaku lembaga pengawasan yang mengetahui adanya pengendapan anggaran penyertaan modal di PDAM namun tidak mengklarifikasi bahkan secara tiba-tiba membatalkan penyertaan modal tambahan.

Ilham Khaliq BA mengingatkan, kedatangan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, tanpa adanya rekayasa konfigurasi politik. “Kami tidak terlalu bodoh menggulirkan isu demi kepentingan tertentu. Ini berangkai dan mengkristal terkait keluhan masyarakat atas gagalnya alokasi dana penuntasan pembangunan WTP III,” terang Ilham Khaliq.

Ketua DPRD Romay Noor SE menyatakan siap buka-bukaan karena menurutnya, sebelum pertemuan berlangsung, pemberitaan di media cetak menyebut ada bentuk pengkhianatan dengan dibatalkannya anggaran Rp5,2 miliar yang telah ditenderkan dan telah ditetapkannya pemenang lelang. ”Karena sudah diawali sebelum bertemu, saya siap bukabukaan. Kami tidak ingin disebut pengkhianat. Saat pembahasan muncul beragam aspirasi masyarakat mempertanyakan tentang dana penyertaan modal sejak 2012 yang tidak terserap seluruhnya dan Tahun 2013 sebesar Rp5 miliar tak satu rupiah pun digunakan. Dalam kontrak jamak, rekanan pemenang tender harus siap mengerjakan proyek sampai selesai.

Satu detik pun bisa saya teken izin prinsipnya. Perlu diketahui penundaan tidak menghambat proses penyelesaian WTP III,” pungkas Romay Noor.

Pada pertemuan itu, Romay Noor membeberkan kebobrokan PDAM Tirta Kualo mulai dari masalah dugaan pembengkakan rekening sampai dengan proses tender penyelesaian WTP III yang pemenangnya telah ditetapkan sementara pembahasan R-APBD TA 2014 masih berlangsung. Terkait pembengkakan rekening, Romay Noor tak ingin dianggap mengada-ada.“Ini fakta dan bukan isu. Saya bicara berdasarkan fakta dan saya siap membuktikan dengan mempertaruhkan jabatan saya,” tantangnya.

Pertemuan antara tokoh masyarakat, pemuka agama dengan ketua DPRD berlangsung alot. Adu argumentasi tak terhindarkan hingga di luar gedung dewan yang sempat menarik perhatian wartawan dan LSM serta petugas kepolisian. “Saya berharap ketua DPRD tidak terkontaminasi adanya kepentingan pihak tertentu, terutama sinyalemen oknum anggota dewan yang dikabarkan bermain di balik penundaan anggaran Rp5,2 miliar. Yang sangat diharapkan terealisasi agar penyelesaian WTP III terwujud sehingga mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat Tanjungbalai,” ujar Ilham Khalik yang berharap masalah WTP III dapat tertuntaskan dengan mengenyampingkan urusan pribadi dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Baru Terpakai Rp300 Juta Menanggapi tudingan miring Ketua DPRD tersebut, Direktur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai Zaharuddin SE mengatakan, dana penyertaan modal kelanjutan pembangunan Water Treatment Plant (WTP)-III sebesar Rp5,8 miliar baru terpakai sebesar Rp300 juta lebih. Sementara sisanya masih tersimpan di rekening terpisah dengan PDAM tercatat sebesar Rp5,653 miliar.

Hal itu dikatakan Zaharuddin dalam rapat lintas Komisi DPRD Selasa (1/4). Dijelaskannya, sesuai hasil perhitungan konstruksi yang dilakukan konsultan perencana, penyelesaian kelanjutan pembangunan WTP-III dan pemasangan pipa distribusi utama sepanjang 600 meter di lokasi WTP Beting Semelur mencapai sebesar Rp17 miliar dan hasil itu disampaikan kepada Pemko Tanjungbalai.

Namun, jawaban yang diberikan Pemko akan mengalokasi anggaran sebesar Rp11 miliar termasuk di antaranya usulan penyertaan modal pada APBD TA 2014 sebesar Rp5,2 miliar yang ditunda.

Melihat keseriusan pihak eksekutif dan legislatif yang dikuatkan dengan nota kesepahaman (Memorandum of Understandying/MoU) antara walikota dan ketua DPRD, akhirnya pihak manajemen PDAM mengajukan permohonan kepada ULP (Unit Layanan Pelelangan) untuk melelang konsultan pengawas yang dimulai sejak tanggal 8 Oktober 2012.

Ironisnya, lelang tersebut sampai empat kali digelar dalam waktu yang berbeda, tetapi hasilnya berbuah kegagalan. Melihat situasi itu, akhirnya Direktur PDAM Tirta Kualo selaku pengguna anggaran (PA) mengajukan permohonan kepada ULP untuk melakukan penunjukan langsung (PL) dan pada akhirnya menetapkan pemenang PT Andry Karya Cipta Medan sebagai pemenang yang ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Di samping itu, untuk memulai kegiatan lelang penyelesaian kelanjutan pembangunan WTP-III ini juga dikoordinasikan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah ). "Pada akhirnya SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang diatur di dalam pasal tertentu," jelas Zaharuddin.

Menurut Zaharuddin, dana sebesar Rp300 juta lebih yang dicairkan itu diperuntukkan membayar konsultan dan biaya operasional panitia profesional. Uang itu masih ada di bank dan disimpan dalam rekening yang terpisah dengan rekening PDAM. "Semuanya itu dilakukan guna menghindari munculnya kasus beberapa tahun lalu dalam kegiatan pembangunan tahap pertama WTP-III," ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai H Handayani menegaskan, rapat dengar pendapat lintas komisi yang dilaksanakan kali itu, untuk mempertanyakan langsung tentang dana penyertaan modal kepada PDAM Tirta Kualo pada TA 2012-2013 yang mulai menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Terkait penerbitan peraturan daerah (Perda) yang tidak dijalankan

pihak eksekutif, pada akhirnya menimbulkan kendala dalam proses kelanjutan pembangunan WTP-III sesuai yang diatur di dalam Permendagri.

Berangkat dari persoalan itu, badan anggaran (banggar) terutama pimpinan dewan sepakat melakukan kontrak jamak untuk penyelesaian WTP-III. Adanya indikasi kepentingan lain akhirnya ditetapkan dana penyertaan modal direncanakan akan disetujui pada P-APBD TA 2014 mendatang.

Pertemuan lintas komisi DPRD dengan manajemen PDAM Tirta Kualo itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Hj Zainab Hadi LC, Ketua Komisi A H Ridwan AMd, Ketua Komisi C H Maralelo Siregar SH beserta Sekretaris Hakim Tjoa Kien Lie dan anggota Afrizal Zulkarnaen SAg. Pembohongan Publik Setelah lama mengendap akhirnya terungkap juga latar belakang pembatalan penambahan penyertaan modal Rp5,2 miliar untuk penyelesaian pembangunan WTP III PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai. Terkait hal ini banggar DPRD dinilai telah melakukan pembohongan publik. Dengan indikasi adanya upaya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungbalai melalui Ir DKK menggiring agar pelaksanaan penyelesaian pembangunan WTP III dikerjalan rekanan yanag digiring mereka.

Untuk ini pihak rekanan telah menyerahkan dana Rp600 juta, namun dalam prosesnya dimenangkan oleh PT Andry Karya Cipta, Medan, bukan rekanan yang digiring oleh oknum banggar DPRD, sementara dana telah dibagi-bagkian. Mendapat ancaman dari pemilik dana, Ir DKK, maka oknum kepercayaan rekanan itu pun melakukan pengancaman kepada pihak yang menerima dana dan akan disampaiakan kepada pihak berwajib.

Menyahuti hal ini ditempuh solusi dengan menggagalkan tambahan penyertaan modal Rp5,2 miliar untuk PDAM Tirta Kualo dengan mempermasalakan dana yang dikucurkan tahap pertama belum tergunakan Rp5,8 miliar. Dana Rp5,2 miliar tersebut diberikan kepada dinas PU Rp4,1 miliar dan dinas pendidikan Rp1,1 miliar, dengan catatan dana senilai Rp4,1 miliar tersebut paket kegiatannya diberikan kepada pihak ketiga sebagai pembayaran hutang dengan 10 persen fee, maka terbayar Rp400 juta. Sedangkan dinas pendidikan yang menerima kucuran Rp1,1 miliar tidak mau mengikutinya karena sudah terlalu banyak pengeluaran untuk penyelesaian APBD TA 2014. Untuk dana Rp4,1 miliar dibuat delapan paket kegiatan dan pelaksana di lapangannya dipercayakan kepada EFP, rekanan Kota Tanjungbalai yang sudah lama istirahat.

Ketua MUI Kota Tanjungbalai H Maruf AM BA ketika ditemui Sabtu (21/ 6), di Restaurant Alas Daun ketika diberitahukan perihal latar belakang pembatalan penambahan penyertaan modal untuk penyelesaian WTP III, sangat terkejut. Dikemukakannya, bila hal itu demikian adanya, itu sangat mengecewakan. Artinya penjelasan terhadap kunjungan beberapa tokoh masyarakat sebelumnya, DPRD telah melakukan pembohongan publik. Untuk itiu diminta Walikota Tanjungbalai benar-benar menjalankan proses pelelangan/tender TA 2014 di dinas PU agar terlihat alasan sebenarnya banggar DPRD membatalkan penambahan penyertaan modal untuk pernyelesaian WTP III,“ tegasnya. (HER)

Sekolah Harus Menjadi Motor Penggerak Lingkungan Hidup PANTAI CERMIN - Mengingat pentingnya persoalan lingkungan hidup yang terus berkembang dan memiliki tantangan yang semakin kompleks, maka upaya pengelolaan lingkumgan hidup dianggap penting untuk diantisipasi oleh generasi yang akan datang. Karenanya, sekolah sebagai lembaga pendidikan generasi menjadi sarana penting untuk menjadi motor penggerak dalam upaya menyelamatkan lingkungan dari kerusakan.

Hal ini dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman saat memberikan sambutannya yang diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi ketika membuka puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2014 dengan berthema: “Satukan Langkah Lindungi Ekosistem Pesisir Dari Dampak Perubahan Iklim”.

Kegiatan yang diisi dengan seminar dialog interaktif ini dilaksanakan di Pantai Sri Mersing Kecamatan Pantai Cermin, Rabu (18/6).

Hadir pada acara tersebut mewakili FKPD Sergai, Asisten Ekbangsos Drs H Hadi Winarno MM, para staf ahli Bbupati dan kepala SKPD, narasumber dari FMIPA USU Prof Dr Ternala Alexander Barus, camat serta kades se-Sergai, para manager perkebunan dan KCD se-Sergai, LSM Peduli Lingkungan beserta siswa SMP dan SMU. Lebih lanjut disampaikan Bupati Soekirman bahwa ketahanan lingkungan sudah mulai melemah dengan semakin cepatnya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan. "Sehingga melalui momentum peringatan hari lingkungan hidup ini menjadi ajang memperkuat komitmen antara pihak masyarakat, swasta maupun pihak pemerintah untuk saling mendukung dan melaksanakan berbagai program dan kebijakan pengelolaan mengatasi dampak lingkungan," pungkas bupati.

Sementara itu Prof Dr Ternala Alexander Barus memaparkan,

TANAM - Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi didampingi jajaran FKPD Sergai beserta para kepala SKPD tanam pohon bersama usai acara peringatan Hari Lingkungan Hidup seDunia Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2014 di Pantai Sri Mersing Kecamatan Pantai Cermin, Rabu (18/6). salah satu penyebab kerusakan pasi adalah perubahan iklim. Dan lingkungan yang perlu diantisi- perubahan iklim ini terjadi akibat

pemanasan global yang memberi berbagai dampak terhadap kehidupan di muka bumi. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi hujan dengan instensitas yang sangat tinggi, ketidakpastian musim hujan maupun kemarau dan munculnya berbagai bencana seperti kekeringan, badai, banjir dan longsor.

"Pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dampak yang timbul berupa badai, banjir dan kenaikan permukaan air laut. Demikian pula pada sektor pertanian, akibat kekeringan, banjir dan perubahan pola hujan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan perikanan pada dekade ini.

Hal ini diakibatkan perubahan keseimbangan unsur kimia di lautan menyebabkan berbagai ikan di daerah tropis mengalami kematian," paparnya.

Selain diisi dengan dialog interaktif dan seminar sehari penuh juga dilaksanakan pemberian piagam penghargaan untuk para

pihak yang telah berusaha dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Penghargaan diberikan kepada individu, kelompok maupun terhadap instansi sekolah peserta Adiwiyata dari tingkat SD hingga SMA. Sebelumnya Kepala KLH Drs Safarwin Siregar dalam laporannya mengatakan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai upaya menanamkan kecintaan masyarakat kepada lingkungan agar kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin meningkat.

Diungkapkan Saparwin, sebelum acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia ini, Kantor Lingkungan Hidup Sergai telah melaksanakan kegiatan penilaian masyarakat peduli lingkungan, lomba mewarnai tingkat TK, penanaman bibit pohon cemara dan mahoni bersama peserta Program Adiwiyata dan program menabur 200 ekor ikan di Sungai Baungan Perbaungan. (ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

Masyarakat Nias Utara Siap Menangkan Capres/ Cawapres Nomor Urut 2 NIAS UTARA - Calon presiden/wakil presiden nomor urut 2 (H.Joko Widodo/ H.Jusuf Kalla) didukung oleh masyarakat Kabupaten Nias Utara. Hal itu terungkap pada acara deklarasi yang dilaksanakan di Kecamatan Lahewa, Jumat pekan lalu.

Deklarasi tersebut dipimpin pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Analisman Zalukhu SSos, MSp turut dihadiri sejumlah kader/simpatisan PDI Perjuangan, pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Hanura, Partai PKPI serta tokoh masyarakat Nias Utara.

Menurut anggota DPRD Sumatera Utara Analisman Zalukhu, deklarasi ini bertujuan untuk melakukan upaya guna memenangkan Capres/Cawapres nomor urut 2 sebagaimana surat keputusan dari Tim Kampanye Nasional Nomor : 003.24/KPTS/JKWJK/ KAB. NIAS UTARA/V/2014 tentang Tim Kampanye Ir. H. Joko Widodo-Drs. H. M. Jusuf Kalla di Kabupaten Nias Utara.

Deklarasi ini juga dimaknai sebagai pedoman dalam mensosialisasikan visi dan misi pasangan nomor 2 ini di tengahtengah masyarakat dengan penuh tanggung jawab, rasa solidaritas tinggi, akuntabel dan berdedikasi tinggi, sesuai dengan amanah dimasing-masing partai pendukung dan pengusung Capres dan Cawapres yang dimulai dari pusat sampai kedaerah-daerah, ujarnya.

Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Nias Utara, Arosokhi Nazara dalam sambutannya mengatakan berdasarkan amanah Ketua DPP Partai NasDem yang diturunkan ke DPD, DPC, se Indonesia maka kami seluruh pengurus Partai NasDem se Kabupaten Nias Utara siap memenangkan Capres dan Cawapres pasangan Ir. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla. (YAGI)

Pasukan Merah Putih Dukung Nomor Urut 1 JAKARTA - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pasukan Merah Putih ikut mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Deklarasi dukungan dilakukan di Gedung Djoko santoso Center, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Pasukan Merah Putih Achmed Faisal, mengatakan, dukungan kepada Prabowo-Hatta diberikan karena kesadaran dari kalangan pemuda dan kepercayaan jika pasangan nomor urut 1 itu bisa mengubah Indonesia.

"Relawan Merah Putih datang dari seluruh Nusantara untuk mendeklarasikan dukungannya, karena kita masing-masing mengidolakan sosok seorang presiden yang kita idamkan," katanya, Rabu malam.

Menurut dia, anggota Pasukan Merah Putih punya latar belakang berbeda-beda.

Dia berharap, kesadaran pemuda dalam memilih pemimpin nasional, bisa mewujudkan mimpi Indonesia bangkit dari keterpurukan. "Dari pemuda lah negara itu akan kuat. Semoga semuanya bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat," tambahnya.

Achmed mengatakan, Pasukan Merah Putih tak hanya mendeklarasikan dukungan, tapi juga akan berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. "Misi kami adalah membangun kesadaran di masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas," tutupnya. (IN)

DPRD Barru Sulsel Belajar Pembinaan UMKM di T Tinggi TEBINGTINGGI - Rombongan DPRD dan beberapa pimpinan SKPD Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dipimpin ketua rombongan, Nurrahman Syam, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tebingtinggi, Jumat (20/6). Kunjungan tersebut dalam rangka mempelajari serta menggali informasi seputar pembinaan usaha mikro dan kecil (UMKM) serta pengelolaan RSU di Kota Tebingtinggi.

Walikota Tebingtinggi melalui Asisten I Pemerintahan Drs H Agussalim didampingi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM H Ismail Budiman SH saat menerima rombongan mengucapkan terima kasih atas kunjunga ke Kota Tebingtinggi. "Ini merupakan suatu kehormatan buat kami, untuk kita saling belajar dan bertukar informasi," katanya seraya menjelaskan secara singkat profil Kota Tebingtinggi.

Berkaitan dengan pembinaan UMKM di kota itu, Kepala Dinas Kouperindag Tebingtinggi HM Yunus Matondang melalui Sekretaris Dinas Kouperindag Ir Iboy Hutapea menjelaskan, pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kota Tebingtinggi berlangsung cukup baik.

"Pemerintah Kota Tebingtinggi selain memberikan bantuan modal juga melakukan pendampingin terhadap pelaku UMKM terutama tentang pengaturan manajemen keuangan dan pemasaran produk, dan hal ini dilakukan lewat sebuah institusi yang kami beri nama KLIBI (Klinik Bisnis) yang tugasnya semacam memberikan konsultasi dalam mengembangkan usaha kerakyatan," jelasnya.

Sedangkan Wakil Direktur RSU Dr H Kumpulan Pane Eddi Syahputra SH mengatakan, penyiapan untuk menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada prinsipnya harus sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah dan rumah sakit yang bersangkutan menyesuaikan dan memenuhi kreteria yang diwajibkan, baik dalam persyaratan teknis maupun administratif. (RS)

SUMUT/ACEH

Surya Paloh: Anak Medan Pilih Jokowi-JK Ribuan Pendukung Capres Nomor 2 Padati Lapangan Merdeka MEDAN - "Ini Medan Bung! Sebagai Anak Medan, saya pilih Jokowi-JK." Demikian orasi Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh saat kampanye akbar capres dan cawapres Nomor Urut 2 di Lapangan Merdeka Medan, Rabu.

Surya Paloh yang didampingi Sekertaris Tim Pemenangan Jokowi-JK Wilayah Sumut Iskandar ST, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jendral NasDem Patrice Rio Capella, Ketua PDI Perjuangan Sumut Panda Nababan dan sejumlah pengurus DPW NasDem dan tim pemenangan, mengatakan dirinya bangga sebagai Anak Medan.

"Saya bangga sebagai Anak Medan, pilihan Jokowi-JK tidak salah sama sekali, kawan-kawan. Kita percaya pemilu di Sumut berjalan baik dan memberikan kemenangan pada saudara kita Jokowi-JK," ujar politisi senior ini di hadapan ribuan massa pendukung JokowiJK yang tampak tetap bersemangat di bawah sinar terik matahari.

Mereka beberapa kali bersorak sorai menyambut orasi Surya Paloh. Beragam atribut partai pendukung dan gambar wajah Jokowi-JK juga menghiasi lapangan itu.

Surya Paloh yang dikenal piawai dalam berorasi itu menyampaikan sejumlah program yang nantinya akan dititipkan ke pasangan capres Jokowi-JK termasuk gagasan restorasi Indonesia. "Restorasi Indonesia, kalau memang bisa saya titipkan untuk dijalankan ke mereka yang punya keyakinan yang sama, itu adalah Jokowi-

DEKLARASI - Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh didampingi Sekertaris Tim Pemenangan Jokowi-JK Wilayah Sumut Iskandar ST membakar semangat ribuan massa pendukung dalam deklarasi dukungan terhadap capres dan cawapres Jokowi-Kalla di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (25/6).

JK," kata Surya.

Alasan Surya menyerahkan gagasan itu karena ia melihat Jokowi sebagai pemuda desa yang terjun ke dunia politik dengan filosofi nilai kebajikan dibalas dengan kebajikan juga. Sehingga, Surya mengaku dirinya mengagumi pria asal Solo itu.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh simpatisan Jokowi-JK bekerja total untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua itu. "Revolusi mental itu intinya gerakan perubahan itu. Apabila kita bekerja keras, maka cita-cita setinggi apa pun, insya Allah, kita akan meraihnya," ujar Surya.

Selain kagum, Surya juga mengaku bangga memilih untuk memberikan dukungan ke Jokowi-JK karena yakin dua tokoh itu bisa mempercepat pembangunan di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dia menambahkan, JokowiJK merupakan sosok pemimpin yang ikhlas dalam menjalankan

roda pemerintahan sehingga dianggap mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pembangunan di Indonesia. "Secara jujur, saya ingin katakan saya kagum dengan orang seperti Jokowi ini," katanya.

Surya Paloh mengakui jika penampilan fisik capres yang sering dipanggil Jokowi tersebut tidak sehebat harapan masyarakat umum yang mungkin mengidamkan pemimpin yang gagah.

Namun Jokowi dinilai memiliki syarat utama untuk menjadi pemimpin harapan yakni keikhlasan dan keseriusan untuk membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Jokowi memang kurang keras kalau bicara, jalannya juga kurang hebat seperti Bung Surya (Paloh)," katanya.

Menurut dia, Jokowi bekerja penuh keikhlasan dan kesungguhan hati. Sikap ikhlas dan kesungguhan hati tersebut dimiliki Jokowi karena meyakini dasar filosofis bahwa berbuat

kebajikan akan berbalas dengan kebajikan. Dasar filosofis tersebut telah menunjukkan hasil dengan kesuksesan membangun Solo ketika menjadi menjadi wali kota dua periode dan dipercaya untuk memimpin pembangunan di Jakarta.

Kriteria Jokowi tersebut semakin lengkap karena didampingi Jusuf Kalla sebagai sosok cerdas dan penuh dengan berbagai ide dan inovasi dalam pembangunan bangsa.

"Dengan keikhlasan itu, Insya Allah pasangan ini akan mampu menjaga amanah dan harapan kita," katanya.

Selain unsur keikhlasan, pihaknya juga tertarik dengan konsep revolusi mental yang diusung Jokowi karena sesuai dengan slogan utama Partai NasDem yakni restorasi atau perubahan. "Revolusi mental itu adalah inti dari gerakan perubahan tersebut," kata Surya Paloh.

Surya sempat menyinggung isu yang menuduh presiden

PPP Sumut Bentuk Lajnah Pemenangan Prabowo-Hatta safari ramadhan dan pelatihanpelatihan. Program itu akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk sosialisasi Prabowo-Hatta,” jelasnya.

Dibagian lain, Sekretaris DPW PPP Sumut Drs. H. Yulizar Parlagutan Lubis, M.Psi, menambahkan pembentukan tim Lajnah Pemenangan Prabowo-Hatta DPW PPP Sumut, merupakan upaya PPP sebagai anggota koalisi Merah Putih untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres no.urut 1.

Yulizar yang juga sebagai tim pemenangan Prabowo-Hatta Provinsi Sumatera Utara yang diketuai Gatot Pujo Nugroho, menjelaskan, seluruh partai anggota koalisi Merah Putih juga melakukan hal yang sama dengan PPP Sumut.

“Partai anggota Koalisi Merah Putih kan masing-masing punya konsituen, jadi PPP sebagai partai Islam akan fokus bekerja ‘di kantong-kantong’ umat Islam.

Inilah bentuk keseriusan seluruh partai anggota Koalisi Merah Putih, termasuk PPP dalam memenangkan Prabowo-Hatta di Sumatera Utara,” jelasnya.

Pembentukan Lajnah Pemenangan Prabowo-Hatta tertuang

(IN/BS/DK/MA/ANT)

KHT Bagikan Sembako kepada Warga Miskin

Targetkan Kemenangan di Sumut

MEDAN – Dalam rangka mengintensipkan sosialisasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara (DPW PPP Sumut) sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih, membentuk Lajnah Pemenangan Capres-cawapres Nomor Urut 1 Prabowo -Hatta.

Penjelasan itu disampaikan Ketua Lajnah Pemenangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta DPW PPP Sumut Nuzirwan Bahri Lubis, di Kantor DPW PPP Sumut, Jalan raden Saleh No.11, Medan, Selasa (24/6) kemarin.

Dijelaskan Nuzirwan, bahwa PPP Sumatera Utara dari tingkat DPW hingga Ranting akan terus bekerja keras hingga batas akhir kampanye. Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk mensosialisasikan dan memenangkan pasangan Prabowo-Hatta.

Seperti pada bulan suci Ramadhan, DPW PPP telah mempersiapkan program temu ummat, pembentukan posko pemenangan serta konsolidasi partai hingga ke tingkat bawah.

“Di bulan Ramadhan PPP telah mempunyai program rutin, seperti

pertama Indonesia, Soekarno sebagai pelanggar HAM. Menurutnya hal itu akan menimbulkan perpecahan dan menghancurkan Indonesia. "Menghina Bapak Proklamator kita dengan mengatakan dia terlibat HAM itu salah! Itu tidak akan memberikan kekuatan baru untuk kita membangun bangsa," ujar Surya. "Kita perlu otoritas yang amanah agar timbul motivasi baru, agar kemajuan yang lebih hebat bisa kita peroleh," tambahnya.

Setelah politisi yang pintar berorasi itu membakar semangat para simpatisan, muncul empat penyanyi yang terdiri dari tiga pria dan satu wanita berkaos putih dengan gambar Jokowi-JK. Mereka membawakan sedikitnya lima lagu rock yang membuat barisan depan massa menghentakan kepala mereka mengikuti alunan lagu.

Tak lama setelah itu, giliran para penari India yang menghibur simpatisan dan pendukung Jokowi-JK itu.

Seorang wanita India dengan kaos dan rok warna merah jambu menari di atas panggung seperti aksi para artis Bollywood. Wanita itu dikelilingi empat pria India yang juga menari bersamanya.

Walau tak ada tarian 'sembunyi di pohon' atau 'rebutan selendang' khas Bollywood, para simpatisan tetap terhibur.

Belum lagi tarian mereka diiringi Lagu India yang menggoda pinggul untuk bergoyang.

Menurut catatan, pemilihan presiden 9 Juli diikuti dua pasangan calon yakni PrabowoHatta (nomor urut 1) yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PBB, dan PAN. Sedangkan kandidat lain Jokowi-JK (nomor urut2) didukung PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan PKPI.

dalam Surat Keputusan Nomor: 024/B/SK/2014 Tanggal 23 Juni 2013 yang ditandatangani Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal dan Sekretaris Yulizar P Lubis.

Adapun susunan Pengurus Lajnah Pemenangan DPW PPP Sumut: Penanggungjawab Fadly Nurzal danYulizar P Lubis, Pengarah: Bustami HS, Ahmad Hosen Hutagalung, Andy Jaya Matondang, Fitri Siswaningsih.

Ketua Nuzirwan Bahri Lubis, Wakil Ketua Jafaruddin Harahap dan Makmur Ritonga, Sekretaris Jon Masren Saragih, Wakil Sekretaris Faisal Hutabarat dan Ali Ishak Dalimunthe. Bendahara Muhammad Soleh Tanjung, Wakil Bendahara Harianto.

Divisi Kampanye: Abdul Rahim Gea, Basyirus Syawal Nasution, Darwin Mapaung, TA Saladin, Parulian Siregar. Divisi Penggalangan Suara dan Massa: Dtm Abul Hasan Maturidi, Ahmadan Harahap, Rahmadani Hitayatin Sukatendel, Budi Nasution. Divisi Propaganda dan Media: Darianto, Aswan Jaya, Apriadi Gunawan, Agus Marwan, Jonson Sihaloho, Tazmir Panggabean, Rita Mawarni.

(MH)

Komunitas Hardtop Tebingtinggi (KHT) memberikan bantuan sembako kepada warga miskin bersama jajaran Polres di tujuh Polsek di jajaran Polres Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI - Komunitas Hardtop Tebingtinggi (KHT) memberikan bantuan sembako kepada warga miskin bersama jajaran Polres di tujuh polsek yang ada di jajaran hukum Polres Tebingtinggi, Minggu (22/6).

Bantuan diserahkan langsung Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom SIK. Salah seorang penerima bantuan di Mapolsek Padang Hilir, sempat meneteskan air mata karena terharu menerima bantuan paket sembako menjelang Bulan Suci Ramadhan.

"Alhamdulillah, saya ucapkan terimah kasih atas bantuannya, dengan paket sembako ini, kami bisa merasakan untuk menyambut Bulan Suci Ramadhan," kata Hasan Purba (74), warga Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi yang mengalami cacat kaki.

Ketua KHT Tebingtinggi Ahwat menjelaskan, dalam kegiatan berbagi sembako ini, setiap polsek menerima paket sembako 21 bagi warga miskin. "Kepada masyarakat penerima sembako jangan dilihat pemberiaannya, tetapi inilah bentuk kepedulian KHT kepada warga miskin yang ada di kota Tebingtinggi, tahun depan akan kita buat lagi kegiatan bakti sosial lainnya," ujar Ahwat. Kapolres T Tinggi AKBP Enggar Parenaom memberikan apresiasi yang tinggi pada Komunitas Hardtop Kota T Tinggi yang masih peduli dengan warga miskin dengan memberikan bantuan. (RS)

Ruhut dan Jokowi, Dulu Benci Sekarang "Cinta Mati" JAKARTA - Ruhut Sitompul dikenal sering mencibir Joko Widodo. Namun kini berubah, Ruhut akan membela matimatian agar Gubernur DKI Jakarta itu terpilih sebagai presiden.

Ruhut mengaku beberapa hari terakhir sibuk keliling ke Sulawesi dan Kalimantan untuk mengampanyekan JokowiJK. Hari Kamis 26 Juni, Ruhut

dan Tim Kampanye Jokowi-JK terbang ke Sumatera untuk tujuan yang sama. "Kan aku sekarang Tim Sukses Jokowi juga. Aku kan sudah deklarasi dukung Jokowi-JK," kata Ruhut, Rabu.

Ruhut tak mengikuti jejak rekan-rekannya di Partai Demokrat yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Dia mengaku mendukung Jokowi karena mantan Wali Kota

Surakarta tak pernah marah saat dikritik. "Jarang orang dikritisi tidak marah. Dia saya kritik tapi setiap ketemu selalu cipika-cipiki," ujar Ruhut.

Ruhut mengaku diajak menjadi Tim Sukses Jokowi-JK oleh Luhut Panjaitan. Jokowi, menurut Ruhut, sama sekali tak keberatan dengan keberadaannya di Tim Sukses.

"Beliau rendah hati dan tidak sombong. Nyatanya saat debat

aku lihat beliau tegas," ujar Ruhut memuji Jokowi.

Ruhut juga mengatakan jika dirinya punya sejarah panjang dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selama ini, pria yang akrab disapa si Poltak itu merasa dekat dengan tokoh PDIP seperti Puan Maharani, Trimedya Panjaitan, Hasto, dan Tjahjo Kumolo.

"Hubungan aku dengan PDIP itu sejarahnya panjang.

Yang dukung saya jadi Ketua Komisi III itu PDIP. Doakan ya, salam dua jari. Aku yakin Pak Jokowi menang," pungkasnya.

Dukungan Ruhut kepada Jokowi memang cukup mengejutkan. Bukan hanya karena banyak kader Demokrat yang mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, tapi karena selama ini Ruhut sering mencibir Jokowi.

(IN)

10

KPK POS E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Himbauan Dishub Truk Bertonase 8 Ton lebih Dilarang Melintas

Walikota : Hiburan Malam Tutup Selama Ramadhan TEBINGTINGGI - Selama Bulan Suci Ramadan seluruh tempat hiburan malam di Tebingtinggi tidak diperbolehkan beroperasi. Selain itu pedagang makanan juga diminta tidak secara demonstratif dan vulgar memamerkan dagangannya.

Hal itu ditegaskan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM saat minum kopi pagi bersama unsur muspida plus dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada Hari Kesadaran Nasional di Tribun Lapangan Brimob Detasemen B Tebingtinggi, baru-baru ini.

"Untuk menghormati umat muslim menjalankan ibadahnya, saya minta selama bulan suci Ramadhan berlangsung, seluruh tempat hiburan malam agar tidak ada yang buka, begitu juga dengan pedagang makanan, saya minta tidak secara demonstratif dan fulgar memamerkan jualannya," tegas Umar Zunaidi.

Ditambahkan Umar, untuk memastikan hal itu agar berjalan dengan baik dan lancar di lapangan akan dilakukan razia gabungan rutin, "Untuk menyambut Bulan Suci Ramadhan, Satpol PP bekerjasama dengan TNI, POLRI melakukan razia-razia terhadap tempat hiburan malam," tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Tebingtinggi juga akan memantau harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok di pasar guna mengantisipasi melonjaknya harga menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. "Jika harga melambung dimungkinkan Pemko Tebingtinggi akan mengelar pasar murah, selain ketersedian bahan pokok ketersediaan gas dan BBM juga akan terus kita pantau", terang Umar.

Sementara Kapolres AKBP H Enggar Pareanom Sik, pada kesempatan itu mengaku akan mendukung program Pemko Tebingtinggi yakni menutup tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan berlangsung, namun Kapolres dengan tegas meminta agar ormas yang ada di Tebingtinggi jangan ada yang melakukan razia sendiri-sendiri. "Kalau ada yang salah menurut ormas yang ada, bicarakan dengan kita, jangan sampai ada di lapangan yang razia sendiri-sendiri," tegas Kapolres. (RS)

Selama Ramadhan MUI: Tempat Hiburan dan Rumah Makan Ditutup PANYABUNGAN - Menjelang Ramadhan 1435 H Majelis Ulama Indonesia Kab. Mandailing Natal meminta Masyarakat yang memiliki usaha warung makan, Pemilik Kafe, tempat hiburan dan sejenisnya agar ditutup terutama pada bulan suci ramadhan, kamis (26/06).

Himbauan yang disampaikan MUI Madina bersama Bupati Madina, Kapolres Madina dan Kakan Kementrian Agama Kab. Madina agar ummat islam yang ada di Kab. Madina supaya menyambut dan mensyiarkan bulan suci Ramadhan dengan berbagai kegiatan amaliah diantaranya memulai pelaksanaan ibadah puasa ramadhan 1435 H dan bulan syawal berdasarkan ketetapan pemerintah tentang awal ramadhan dan 1 syawal.

Bulan ramadhan ini agar dijadikan sebagai wahana pembinaan pribadi muslim yang taqwa dan berakhlaqul karimah, kemudian ummat islam memperbayak dan meningkatkan berbagai ibadah selama bulan suci ramadhan baik ibadah badaniah dan ibadah maliyah disiang hari maupun malam hari dengan mengadakan kegiatan keagamaan secara berjama’ah.

Masyarakat diharapkan agar bulan suci ramadhan dijadikan momentum peningkatan etos kerja, displin, dalam rangka memerangi kebodohan serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan memperbanyak kegiatan infaq shadaqoh, zakat harta, zakat fitrah dan menyalurkanya secara terarah. dan khusus untuk zakat harta dan zakat fitrah hendaknya disalurkan melalui amil yang diangkat oleh pemerintah kementrian agama sesuai dengan UU No: 38 tahun 1999.

Lanjut, kepada Instansi Pemerintah agar pemimpin intansi Pemerintah swasta dan perusahaan memberikan bantuan, perhatian dan keringanan bagi karyawan Muslim untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya demi membentuk manusia Indonesia yang bertakwa kepada Allah Swt. Dan juga sangat diharapkan agar para pemilik kafe atau rumah makan menutup usahanya di siang hari selama bulan ramadhan, tempat hiburan / tempat maksiat dan sejenisnya agar ditutup terutama selama bulan puasa dan tidak memasang gambar-gambar / iklan porno ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gairah nafsu syhwat (pornografi dan pornoaksi) Radio-radio swasta yang ada di Kab. Madina dan sekitarnya menyesuaikan waktu berbuka puasa ramadhan dengan jadwal imsyakiyah yang dikeluarkan Badan Hisab Rukyah (BHR) Kab. Madina dengan menyiarkan langsung pembunyian sirene menurut jadwal imsyakiah tersebut, seingga tercipta berbuka puasa ramadhan secara bersama.

(TH)

DELI SERDANG - Menindaklanjuti hasil rapat jajaran Pemkab Deli Serdang yang digelar Selasa (24/06) di ruang rapat lantai-II kantor Bupati Deli Serdang dan turut dihadiri instansi terkait lainnya dalam pembahasan penertiban batas maksimum jumlah berat kendaraan yang diijinkan melewati Jl.Sei Blumei Hilir dan Jl.Ibnu Khatab (Eka Dura) Kecamatan Tanjung Morawa.

Selanjutnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kab.Deli Serdang mengeluarkan surat himbauan terhadap angkutan perusahaan yang ditujukan kepada sejumlah pimpinan perusahaan.

Dalam surat himbauan Dishub Kab.Deli Serdang tersebut Nomor : 551-21/ 509/ PHA/ 2014, tertanggal 25 Juni 2014 ditanda-tangani M. Thahir Siagian, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang/ Pembina Tingkat-I, disebutkan bahwa, sepanjang jalan Sei Blumei dan Jl.Ibnu Khatab (Ekadura) Kecamatan Tanjung Morawa merupakan jalan Kabupaten Kelas-III yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemkab Deli Serdang.

Selanjutnya dijelaskan, berdasarkan Undang-undang No.22 Thn 2009 tentang Lalu-lintas

Dishub Kab.Deli Serdang saat melakukan sosialisasi surat himbauan di kantor Desa Dagang Kelambir yang dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan, disaksikan Camat Kepala Desa dan petugas Polsek.

(Foto:Ist) dan Angkutan Jalan pada pasal 19 ayat 2 huruf c dinyatakan bahwa “kelas jalan III yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Lokal dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah tidak melebihi 8 (delapan) ton”.

Dishub juga menegaskan, sehubungan Jalan Sei Blumei dan Ibnu Khatab pengelolaannya adalah menjadi tanggung jawab

Pemkab Deli Serdang, dan agar jalan tidak cepat rusak maka angkutan yang melebihi MST 8 (delapan) ton dilarang melintas di jalan Kelas III, untuk itu dihimbau kepada pimpinan perusahaan dalam tempo waktu 5 hari setelah surat himbauan diterima agar melakukan penyesuaian beban muatan kendaraan dengan daya angkut kendaraan sesuai di Buku Uji Kendaraan,

dan apa bila himbauan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, Dishub juga menghimbau, bahwa Jalan Sei Blumei dan Ibnu Khatab (Ekadura) adalah akses utama keluar/masuk bahan baku maupun hasil industri, diminta kepada pihak perusahaan untuk tidak menggunakan jalan alternatif lainnya

seperti jalan Desa Wonosari, Jalan Desa Dalu Sepulu-A, dan Jalan Desa Dalu Sepuluh-B supaya tidak menambah kerusakan jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, demikian ditegaskan Dishub Kab.Deli Serdang dalam surat himbauan tersebut.

Sehubungan hal itu, dari pantauan KPK Pos di lapangan, Kamis (26/06), Dinas Perhubungan Kab.Deli Serdang melalui Kabag Ops Mangapul Nababan melakukan sosialisasi mengenai isi surat himbauan tersebut di kantor Desa Dagang Kelambir yang dihadiri Camat Tg.Morawa Faisal Arif Nasution, Kepala Desa Dagang Kelambir H. Alfian, SH, petugas intel Polsek Tamora dan sejumlah perwakilan perusahaan.

Dalam sosialisasi tersebut, salah-satu perwakilan perusahaan PT.Evegreen yang terletak di Jl.Sei Blumei Hilir Desa Dalu Sepuluh-B mengakui bahwa kendaraan angkutan yang sering membawa batu-bara/cangkang yang selama ini masuk ke dalam PT.Evgreen adalah seberat 25 ton, namun pihaknya berjanji, setelah menerima himbauan ini akan melakukan penyesuaian berat angkutan sebagaimana mestinya. (DIZ)

Soal Dugaan Pungli Dana Sertifikasi

Pasti Sinuraya: Itu Wajar Saja BATU BARA - Para guru penerima sertifikasi di Kabupaten Batubara akhirnya bergembira karena dana tunjangan sertifikasi pada triwulan pertama 2014 sudah dapat dicairkan.

Hanya saja, pencairan tunjangan ini diduga diwarnai dengan adanya dugaan pungutan liar alias pungli sebesar Rp 750.000,-/orang yang dilakukan KUPT dinas pendidikan Kecamatan Lima Puluh Drs Pasti Sinuraya dengan dalih uang iuran dan uang study perbandingan master matematika (MM). Uang hasil pungli itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi alias memperkaya diri.

"Yang saya tahu, uang itu diterima masing-masing guru melalui rekening pribadi. Lalu, katanya uang tersebut diserahkan secara langsung.

Ada juga yang sampai kepada oknum-oknum di Disdik. Ini kami pertanyakan, karena peruntukkannya tidak jelas,” kata Sihombing, salah seorang guru penerima sertifikasi.

Menurutnya, persoalan tersebut sempat diperbincangkan dengan guruguru lain sesama penerima sertifikasi, baik guru SD, SMP, SMA, maupun SMK dari beberapa kecamatan. Dalam obrolan itu, kata dia, daripada pungli yang diatasnamakan sebagai uang 'iuran, itu menjadi fitnah bagi banyak pihak, lebih baik potongan dana tunjangan sertifikasi tersebut dilegalkan penggunaannya supaya dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, KUPT Dinas Pen-

didikan Kecamatan Lima Puluh Drs Pasti Sinuraya mengakui adanya praktik pungli dana tunjangan sertifikasi guru. Akan tetapi uang tersebut untuk iuran dan ujian MM (Master Matematika) yang pelaksanaan sosialisasinya selama 2 hari. Sebab kita masih ragu terhadap kemampuan ilmu para guru, maka mereka wajib mengikuti program tersebut.

“Ini dilaksanakan karena ada perintah dari atasan saya,” ucapnya.

Kalau pun ada guru yang memberikan sejumlah uang kepada stafnya itu dinilainya wajar. "Kalau memberi secara pribadi, ya silakan saja, itu hak mereka. Mungkin para guru atau kepala sekolah merasa dibantu. Makanya mereka memberi.

Tapi saya kira wajar-wajar saja, tandasnya.

(SAH)

Copot dan Proses Ibrahim Latif Sesuai Hukum LANGSA - Ibrahim Latif adalah Kadis Syari'at Islam Kota Langsa yang bertugas menjalankan hukumhukum Syari'at Islam agar dapat terlaksana dengan baik dibumi Serambi Mekah, tapi dalam pelaksanaannya Ibrahim Latif selalu mengedepankan kebijakan sendiri dengan tidak menghargai orang-orang tertentu yang ada didalam gampong, Ia melakukan tugasnya sering keliru dan ceroboh yang akan bisa membuat orang lain terjalimi baik secara mental maupun psiologis kejiwaan.

Om Dadang sapaan akrab Ahmad Maulidin dari Formula, (Forum Mualaf Propinsi Aceh untuk Kota Langsa) saat dikonfirmasi, Minggu (8/6) mengatakan, sebenarnya masyarakat sangat mendukung Syari'at Islam di Aceh, tapi harus dipimpin oleh orang yang mempunyai wawasan, adat, sopan santun,dan juga etika yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat,

tidak seperti Ibrahim Latif yang plinplan dan pandai membolak-balikan fakta, dengan sikapnya seperti itu jelas merusak nama baik Institusi Dinas Syari'at Islam itu sendiri, jelas Dadang kepada Citra Aceh.

Ditempat yang sama Junaidi.YN Pengurus Cabang GM.FKPPI Kota Langsa mengatakan, dirinya mendukung sepenuhnya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh khususnya Kota Langsa, tapi karena dalam prosedur pelaksanaanya sering tidak sesuai dengan Qanun yang berlaku, maka yang didapatkan bukan hasil yang baik, malah sebaliknya cacian dan kemarahan yang sering didengar dari mulut masyarakat, begitulah yang dijalankan Ibrahim Latif selama ini, jelas Junaidi kepada Wartawan.

Menyangkut dengan kejadian salah gerebek terhadap Mardiani yang dilakukan WH (Wilayatul Hisbah), Bachruny Sitompul (Opung) sebagai Koor-

dinator Monitoring Lembaga Penyelidikan Pemantauan Pemberantasan Korupsi dan Pemantauan Kinerja Pemerintah kepada Citra Aceh menerangkan, kalau kinerja Kadis SI Langsa sudah tidak mendapat simpatik lagi dari masyarakat, sebaiknya dicopot saja, bahkan kalau bisa dipecat secara tidak hormat, karena sudah banyak kesalahan yang membuat masyarakat benci, kepada Kadis SI, jelas Opung.

Opung menambahkan, tugas dan kewenangan penyidikan atas pelanggaran qanun Propinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan Penyidik Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional, paparnya. (BSO)

Di Aceh Tamiang Puluhan Pembangunan Tower tidak Miliki Izin ACEH TAMIANG - Anggota DPRK Aceh Tamiang, Ismail, mengatakan banyak proyek pembangun tower sarana telekomunikasi di kabupaten tersebut tak mengantongi izin. Hal itu tidak sejalan dengan semangat Pemkab yang telah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemkab harus tegas, jika belum mengantongi izin maka pembangunan tower telekomunikasi itu harus dihentikan dan jangan mau dipermainkan oleh pengusuha,” tegas Ismail, yang juga Ketua Komisi B DPRK ACeh Tamiang kepada Wartawan Selasa (24/6).

Disebutkan Ismail, salah satu contoh kelemahan Pemkab Aceh Tamiang dalam menerapkan aturan, yaitu pembangunan tower telekomunikasi milik sebuah perusahaan swasta di Desa Alue Ie Puteh, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang. Di lokasi sudah mulai dibangun empat pondasi untuk dirangkai besi tower setinggi 75 meter, sementara izinnya belum keluar.

Saat ini, tambah Ismail, sekitar 10 tower yang sudah selesai dibangun tanpa ada izin.

Tapi anehnya, pihak Pemkab Aceh Tamiang, kebingungan karena tidak tahu harus menagih restrribusi daerah kemana. Kalaupun ada izin yang diurus saat ini, kata Ismail, hanya sebatas mengajukan izin saja tidak tuntas. “Terkesan ini hanya modus agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan, setelah selesai tower dibangun mereka tidak peduli lagi dan langsung kabur, kalau begini sistemnya, bagaimana kita bisa meningkatkan PAD,”tegas Ismail.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (P2TSP) Aceh Tamiang, Zulfiqar mengakui ada 20 tower yang ada di Aceh Tamiang belum memiliki izin, dari total 74 tower yang ada. Katanya, juag ada yang telah mengurus izin, tapi masih belum membayar restribusi. (BSO)

Polres Tamiang Amankan Sabu Senilai Rp1,7 M ACEH TAMIANG - Jajaran polisi Resnarkoba Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan 2 kilogram sabu-sabu asal Malaysia yang dibawa tersangka Mukhtar Lian alias Tar bin Rusli (34), warga Jalan Gatot Gang Johar Nomor 2 A, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, untuk dipasarkan di Sumatera Utara.

Narkoba tersebut diduga diselundupkan menggunakan boat dan didaratkan melalui pelabuhan tikus di pesisir timur Aceh.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Dicky Sondani SIK yang didampingi Kasat Resnarkoba Iptu Ferdian Chandra dalam konferensi pers di Mapolres Aceh Tamiang, Minggu (22/6) kemarin mengatakan, sabu-sabu yang berhasil disita itu merupakan penyelundupan terbesar kedua yang berhasil digagalkan polisi di Aceh setelah Polres Aceh Timur

beberapa waktu lalu menangkap 3 kg sabu.

Kapolres juga membeberkan kronologis tertangkapnya sabu tersebut. Awalnya, Sabtu (21/6) sekira pukul 21.20 WIB personel Polres Aceh Tamiang melakukan razia di depan Terminal Bus Kualasimpang. Tiba-tiba lewat mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1991 LA dari arah Langsa menuju Medan, dikemudikan Mukhtar Lian alias Tar bin Rusli.

Pada saat tas warna cokelat yang ia sandang di bahunya diperiksa, petugas menemukan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar. Lalu tersangka diperintah polisi untuk mengeluarkan isi kantong celananya. “Ternyata dari dalam saku celananya, tersangka mengeluarkan kaca pirex dan satu buat pipet palstik warna orange berisikan sabu seberat 2 gram,” ujar Kapolres.

Setelah sabu tersebut dite-

mukan, tersangka pun digelandang ke Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang dan dilanjutkan pemeriksaan lebih mendalam.

Tersangka bersumpah tak ada lagi sabu-sabu di kendaraannya.

Namun, polisi tak begitu saja percaya. Mobil Avanza itu pun diperiksa. Ternyata, polisi menemukan empat bungkus sabusabu yang dibungkus dalam plastik bening yang disembunyikan di dalam dashboard mobilnya.

Mukhtar sendiri ber-KTP ganda. Selain tercatat sebagai penduduk Kota Medan, Sumatera Utara, ia juga memiliki KTP sebagai penduduk Desa Matang Jareung, Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Tentang sumber sabu, tersangka mengaku sabu itu ia peroleh dari RB di simpang empat Kuala Langsa. Kini, RB sedang dalam pengejaran polisi.

Adapun sabu tersebut, menu-

rut Mukhtar Lian, akan dia bawa menuju Medan untuk diserahkan kepada tersangka Syukur Yusuf, warga Jalan Sekata LK XII Karang Gerombang, Kecamatan Medan Barat.

Mendapat informasi tersebut, polisi pun langsung meluncur ke Medan dan berhasil menangkap Syukur Yusuf di dekat SPBU Millenium Plaza Medan. Tersangka Syukur sebelumnya sudah memesan sabu tersebut kepada AD yang berada di Malaysia sebanyak 2 kg dan dikirim kepada RS melalui jalur laut.

“Selanjutnya sabu tersebut diterima oleh tersangka Mukhtar pada hari Jumat (2/6) di Simpang Empat Kuala Langsa dan dibawa menuju Medan untuk diserahkan kepada tersangka Syukur. Akan tetapi, tersangka dan barang haram itu tertangkap di depan Terminal Bus Kualasimpang,” kata Kapolres.

Ia tambahkan bahwa kepada

penyidik Syukur mengaku membeli barang haram tersebut Rp 1.140.000.000 dan menjualnya Rp 1.240.000.000 per kg. Selain menyita empat bungkus sabu yang dibungkus tersangka dalam plastik warna bening, polisi juga menyita sebuah mobil Avanza hitam BK 1991 LA, dan sebuah pipet plastik warna orange berisi sabu. Barang bukti lainnya adalah sebuah tas sandang warna cokelat, satu buang bong yang terbuat dari botol Lasegar, dua buah pipa kaca, dan empat unit handphone.

Atas perbuatannya itu, polisi membidik tersangka dengan pasal berlapis, yakni Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat enam tahun, dan pidana penjara paling lama 20 tahun. (BSO)

11

KPK POS E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

KRIMINAL

Warga Nias Dibantai Garagara Lewat Garis Jalan

Korban kebiadaban oknum Polantas Deli Serdang yang masih terbaring lemas sedang dirawat di RS.GL.Tobing Tg.Morawa. (foto:ist) DELI SERDANG - AKSI brutal petugas Kepolisian di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumut kembali terjadi, seorang warga Nias Duhu Fati Zega (35) dibantai dengan kayu pentungan oleh seorang petugas Polantas Deli Serdang inisial Aipda.F.Sby hanya karena korban melewati garis jalan saat melintas mengendarai sepeda motor di Simpang Kayu Basar Tanjung Morawa, yang terjadi Senin petang (23/06).

Akibatnya, korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan luka lembam di leher, hingga kini korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Gl.Tobing PTPNII Tg.Morawa.

Berdasarkan keterangan korban kepada wartawan menjelaskan, saat itu korban mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Batang Kuis menuju Desa Limau Manis Tanjung Morawa tempat tinggal korban, namun di tengah perjalanan dalam keadaan arus lalu-lintas yang padat tepatnya di Simpang Kayu Besar korban menghentikan laju kendaraannya namun melewati garis jalan, dan saat itu Aipda.F.Sby yang sedang mengatur arus lalu-lintas meminta agar korban mundur ke belakang.

Entah bagaimana, karena korban merasa ingin buruburu memilih tetap bertahan pada posisinya, sementara Aipda.F.Sby yang merasa peringatannya tak digubris lalu mendekati korban dan menekan leher korban dengan kayu pentungan sampai

nafas korban sesak dan akhirnya korban jatuh dari atas sepeda motornya dan bersamaan Aipda.F.Sby yang terlalu rapat berada di samping korban juga ikut terjatuh.

Melihat kondisi itu, seorang teman pelaku yang juga seorang Polantas ikut menghampiri korban kemudian keduanya membawa korban ke Pos Polantas Simpang Kayu Besar dan sambil korban terus dipukul, hingga tiba di dalam pos Aipda.F.Sby terus memukul kepala korban pakai pentungan hingga kepala korban mengucurkan darah segar dan sampai terlihat luka sobek pada bagian kepala akibat dibantai pentungan oleh oknum Polisi itu.

Atas kejadian itu korban menghubungi keluarganya dan langsung korban dilarikan keluarganya ke rumah sakit terdekat karena mengalami kritis, hingga Selasa sore korban masih terbaring lemas di rumah sakit, sementara sepeda motor korban hingga kini ditahan oleh oknum Polantas tersebut.

Sementara itu, Aipda.F.Sby ketika ingin dikomfirmasi wartawan Selasa (24/06) dengan mendatangi tempat tugasnya di kantor Unit Lantas Tg.Morawa dan di Simpang Kayu Besar namun tidak berhasil ketemui. Sementara Kasat Lantas Polres Deli Serdang Akp.T.Rizal M ketika dihubungi wartawan mengatakan "tolong kirim sms saja, saya gak dengar" sebutnya.

Sementara saat di sms hingga berita ini selesai dirilis belum juga mendapat balasan.

(DIZ)

Isu PT. ALN Ganti Rugi Lahan KP. USU Pembohongan Publik PANYABUNGAN - Isu yang di duga disebarkan oleh Oknum Kepala Desa Tabuyung, Mazli Lubis kepada masyarakat, bahwa PT. Agro Lintas Nusantara (PT. ALN) telah mengganti-rugi lahan perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP. USU) seluas + 2.000 Ha di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis menurut Parwis Batubara, Tokoh Pemuda Desa Tabuyung adalah upaya pembodohan terhadap masyarakat dan juga pembohongan publik.

Tidak semudah itu memperjualbelikan lahan Negara, KP. USU merupakan perusahaan yang mengerti dan taan kepada peraturan perundangundangan, memperjualbelikan lahan Negara jelas bertentangan dengan undang-undang, ini merupakan isu sesat dan menyesatkan. Terang Parwis Batubara, Senin (23/06) Dengan demikian Parwis Batubara meminta kepada KP. USU untuk melakukan protes keras dan menempuh jalur hukum terhadap isu yang patut diduga disebarkan oleh oknum Kades Desa Tabuyung serta menghimbau seluruh masyarakat Tabuyung, Singkuang dan Suka Makmur untuk tidak mempercayai isu murahan dan tidak berdasar itu.

Lebih lanjut Parwis Batubara mengatakan, masyarakat Kecamatan Muara Batang Gadis harus cerdas menilai perusahaan mana yang mempunyai legalitas yang benar dan betul-betul memperhatikan hak-hak masyarakat, PT. ALN tidak memiliki kekuatan hukum untuk menguasai lahan yang telah dikuasai dan diusahai KP. USU, izin lokasinya sudah diputuskan oleh PTUN untuk dicabut, AMDAL-nya dito-

lak, operasional PT. ALN berdasarkan peraturan perkebunan disinyalir merupakan perbuatan illegal.

Sementara itu, Sundut Lubis Tokoh Masyarakat Kecamatan Muara Batang Gadis mengatakan tindakan oknum Kepala Desa Tabuyung yang patut diduga menyebarkan isu ganti rugi lahan KP. USU oleh PT. ALN merupakan tindakan rendahan yang sungguh sangat tidak terpuji, tindakan oknum kades tabuyung terkait permaslahan KP. USU dan PT. ALN sudah berulang kali melampaui kewenangannya selaku kepala desa.kemarin.

Berdasarkan pengamatan saya dari media, tindaktanduk oknum kades tabuyung sudah sangat keterlaluan, sudah melenceng jauh dari tugas pokok dan fungsinya selaku kepala desa, diduga terlibat dalam penyerahan lahan terhadap PT. ALN, seolah-olah menjadi juru bicara PT. ALN dan menyebabkan terjadinya pro kontra dilakangan masyarakat tabuyung, saya berharap Pemkab Madina tidak tinggal diam atas sikap dan tindaktanduk oknum kades tabuyung” Ujar Sundut Lubis Apalagi masyarakat tabuyung, kata Sundut Lubis sudah berulang kali mengadukan tindak-tanduk oknum kades ke Pemkab Mandailing Natal maupun DPRD Mandailing Natal, baik melalui surat ataupun berdelegasi langsung namun hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Madina seolah-olah tutup mata terhadap pengaduan masyarakat itu, seolah-olah oknum kepala desa tabuyung tak dapat disentuh oleh Pemkab Madina meskipun oleh Plt. Bupati Madina. (TH)

SUMUT/ACEH

Masyarakat Nias Kecam Tindakan Biadab Oknum Polantas DELI SERDANG - Tindakan brutal oknum Polantas (Polisi Lalu-lintas) Polres Deli Serdang, Sumut membantai Duhu Fati Zega (35) seorang warga Nias di Kecamatan Tanjung Morawa hingga kritis, mendapat kecaman keras dari Persatuan Masyarakat Nias di Deli Serdang.

Masyarakat Nias menilai perbuatan oknum Polantas itu tidak mencontohkan etika profesi Kepolisian yang berkewajiban mengayomi dan melindungi masyarakat, bahkan telah mencoreng nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia.

"Kami mengecam keras tindakan Aipda. F. Sby selaku anggota Polantas Polres Deliserdang yang telah membantai saudara kami hingga kritis hanya gara-gara persoalan sepele, hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus ada tindakkan tegas dari petinggi Polri".

Demikian disampaikan Anwar Tafonao wakil ketua organisasi HIMNI (Himpunan Masyarakat Nias Indonesia) DPC Kab.Deli Serdang dihadapan sejumlah pengurus HIMNI dan wartawan pada sebuah pertemuan di Tanjung Morawa, Kamis (26/6).

Anwar menilai, oknum Polisi yang menyimpang dari tugasnya itu telah mencontohkan perbuatan yang tidak baik terhadap masyarakat, "perlu kami pertanyakan, apakah Polisi itu sentimen terha-

Wakil Ketua HIMNI Deli Serdang Anwar Tafonao (dua dari kiri), didampingi Sekretaris Andreas Ziliwu, dan Kepala Bidang Humas, Nelson Ziliwu (paling kanan), Yamearo Lase ( paling kiri) dalam sebuah pertemuan. (foto:Ist) dap garis darah kami?, kami harap tidak, karena nantinya dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif", jelasnya.

Hal yang senada juga disampaikan Andreas Ziliwu, S.Sos selaku Sekretaris, "kita sangat menyesalkan tindakan brutal oknum Polisi, namun kita harap persoalan ini dapat diselesaikan dengan jalur yang ada, untuk itu diharapkan ketegasan petinggi Polri", tandasnya.

Disamping itu, Andreas turut membeberkan, munculnya kabar bahwa pelaku telah membuat surat perdamaian yang dinilai telah mengkriminalisasi korban, perda-

maian yang kabarnya terjadi kemarin malam dalam suasana korban dikelilingi petugas kepolisian dan disaat korban masih sakit.

Ditambah lagi adanya sepeda motor korban yang masih ditahan Polisi tanpa dasar,” ini tindakan biadab, dan harus diusut tuntas.

Kita harap petinggi Polri segera turun tangan,” tandas Andreas.

Sebagaimana diberitakan, Duhu Fati Zega dibantai dengan kayu pentungan oleh petugas Polantas Deli Serdang berinisial Aipda.F.Sby hanya karena korban melewati garis jalan saat melintas mengendarai sepeda motor di Simpang Kayu Basar

Tanjung Morawa. Peristiwa itu terjadi Senin lalu.

Pelaku saat itu sedang mengatur arus lalu-lintas menegur korban, namun karena korban merasa ingin buru-buru memilih tetap bertahan pada posisinya. Sementara Aipda.

F.Sby yang merasa peringatannya tak digubris, mendekati korban dan menekan leher korban dengan kayu pentungan. Kemudian korban diseret ke dalam Pos Lantas sambil menghantam kepala korban dengan kayu pentungan berulangkali, hingga akhirnya korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Gl.Tobing PTPN-II Tg.Morawa. (DIZ)

Soal Pengancaman Wartawan

Diduga Ada Peran Manager BOS TANJUNGBALAI - Pengancaman terhadap wartawan Jaya Pos HSB Harahap terkait pemberitaan dugaan penyimpangan dana BOS Tahun 2012/2013 di SD Negeri Kota Tanjungbalai, diduga ada peran manager BOS Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, A.S.Pd. Hal itu dikemukakan Nursyahruddin, SE Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai kepada wartawan Kamis (26/6).

Disebutkan Nusyahrudin, munculnya dugaan adanya peran Manager BOS, karena selama ini yang bersangkutan selalu mengatakan kepada para Ka. SDN terlapor, bahwa Kejaksaan tidak bisa membuktikan korupsi tersebut. Bahkan Kejaksaan bisa diatur.

Ditegaskan Nursyaruddin, LSM Merdeka sebagai pelapor akan terus mengawal kasus pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS SD Negeri di Kota Tanjungbalai Tahun 2012/2013.

Sebagaimana diketahui Raja Alianda (RA) warga Pulau Simardan mengaku keluarga Ka. SDN 130001, Hj Mariana, S.Pd salah satu

Nursyahruddin, SE terlapor melakukan pengancaman pembunuhan terhadap HSB Harahap yang juga Ketua Forum Wartawan Mingguan Kota Tanjungbalai (Forwamkota). Kejadian itu terjadi di Jalan Pahlawan sekira pukul 12.00 Wib dihadapan para wartawan Forwamkota.

Ketika itu, begitu HSB Harahap datang, RA langsung keluar dari kedai dan mendatanginya. Kemudian mengatakan “Sudah puas kau memberitakan Ka. SDN mengenai dana BOS, jaksa tak dapat mem-

buktikan. Kupatahkan kaki kau nanti, awas nanti kubunuh kau”.

Mendengar ancaman itu para wartawan berdatangan dan melawan arogansi RA yang kemudian meninggalkan lokasi.

Terkait kejadian ini wartawan Forwamkota mendapangi HSB Harahap melapor ke Polres Tanjungbalai, dilanjutkan mendatangi Kasi Pidsus Kejari TBA, Yarnes SH,MH mempertanyakan ucapan RA yang mengatakan kejaksaan tidak dapat membuktikan dugaan korupsi dana BOS Ka. SDN Kota Tanjungbalai. Kepada wartawan Yarnes, menjelaskan tidak mengenal RA dan tidak pernah Kejaksaan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada siapapun termasuk kepada RA. Atas pengancamanan itu sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forwamkota, meminta Kapolres Tanjung Balai mengusut tuntas ancaman pembunuhan yang dilakukan RA. “Kepada Kajari TBA, Ester PT Sibuea,SH,MH maupun Kasi Pidsus,Yarnes, SH,MH diminta mentutaskan pengusutan dugaan

penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS SDN Kota Tanjungbalai tahun 2012 dan 2013, “ harap Sukimin Sabirhi maupun Eka Sartika.

Sementara Wakil Ketua Forwamkota, Koster Naibaho menilai pengusutan dugaan korupsi dana BOS SDN Kota Tanjungbalai Tahun 2012/2013 yang ditangani Kasi Pidsus terkesan lamban apalagi sampai kini baru tahap Pulbaket dan prosesnya tertutup bagi jurnalis seolah-olah ada yang ditutup-tutupi.

"Sebelumnya LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui surat nomor 143/LSM-MERDEKA/TB/III/2014, melaporkan dugaan korupsi atau penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai dengan Ka. SDN Kartini Nasution, S.Pd, SDN 133889 Kota Tanjungbalai dengan Ka. SDN Nurbaiti,S.Pd dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai dengan Ka. SDN Hj Mariana,S.Pd. (HER)

Asisten III Ditahan, Walikota Jangan Buang Badan

Nasabah BRI Akhirnya Mengadu ke LSM

GUNUNGSITOLI - Asisten II Setda Kota Gunungsitoli Drs. Martin Itali Zendrato, MSP akhirnya ditahan setelah diadakan Pemeriksaan beberapa kali di Mapolres Nias.

Tersangka dijadikan tersangka dan ditahan terkait dugaan korupsi pengadaan Mobil Dinas Pemko Gunungsitoli thn anggaran 2011 yang mana pada waktu itu sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Menurut sumber, dalam pengadaan mobil dinas Pemko Gunungsitoli tersebut diduga telah terjadi penyimpangan yang merugikan Negara sebesar RP. 892.251.265 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima ribu) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-45/PW02/5/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Penahanan tersangka sebagaimana Surat perintah penahanan yang di tanda tangani oleh Kapolres Nias AKBP Juliat Permadi tertanggal 25 Juni 2014,Nomor : SP-Han/60/2014 tanggal 25 Juni 2014,tersangka Drs. Martin Itali Zendrato, MSP di tahan di RTP Polres Nias, selama 20 hari

SUBULUSSALAM - Nasabah BRI Budihariani Brutu yang merasa dirugikan BRI, akhirnya mengadukan nasibnya ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPH-RI, baru-baru ini dengan mendatangi kantor LSM tersebut di Kota Subulussalam.

Kepada pengurus LSM, Budihariani menceritakan kejadian penarikan dana tabungannya via SMS banking BRI pada tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp4.005.000 dengan nomor rekeningnya 039101000082998. Hari itu juga Budihariani Berutu mendatangi kantor BRI Teras di JL.Nyak Adam Kamil depan terminal kota Subulussalam tempat ia biasanya menyetor uang tabungan maupun uang kredit untuk meminta kejelasan SMS ini.

Pada saat itu petugas BRI yang menerima bernama Misriadi, mencoba mencari tahu kejadian apa sebenarnya. Setelah diperiksa jumlah rekening yang ada, memang benar telah terjadi penarikan sebesar empat juta lima ribu rupiah. “Kami tidak tahu nomor rekening siapa ini,” ujar Misriadi.

Namun setelah Budihariani

kedepan.

Menurut sumber kasus ini mulai diproses tahun lalu ketika mantan Kapolres Nias Mardiaz K Dwihananto tetapi karena BAP pada saat itu masih belum rampung sehingga kasus ini dilanjutkan oleh Kapolres Nias yang baru.

Dan,guna mempermudah proses penyidikan tersangka yang saat ini menjabat sebagai asisten III dilingkungan Pemkot Gunungsitoli ditahan, sedangkan Direktur CV. Prima Perkasa, Rugun Charly Frans Manullang, SE, surat panggilan sudah dilayangkan namun sampai waktu yang ditetapkan belum ada pemberitahuan alasan yang bersangkutan untuk tidak menghadiri surat panggilan tersebut.

Sejumlah eleman masyarakat Kota Gunungsitoli sangat mengapresiasi kinerja Kapolres Nias dan mengharapkan siapa pun yang terlibat dalam kasus pengadaan 35 unit mobil bodong tersebut harus diperiksa termasuk Walikota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase,M.Sp dan kroni-kroninya yang disebutsebut punya andil dalam pengadaan mobil dinas yang bermasalah ini.

(YAGI)

marah-marah dan mengamuk, barulah mendapat jawaban dari petugas BRI Teras Kota Subulussalam bahwa nomor rekening yang melakukan penarikan tersebut adalah nomor rekening Deposito e-Bangking BRI Pusat. Atas kejadian itu, Budihariani disarankan membuat pengaduan ke BRI unit, petugas BRI Teras Kota Subulussalam tidak bisa ambil keputusan ujar Misdriadi.

Keesokan harinya Budi mendatangi Kantor BRI Unit di Jl. T.Umar untuk membuat pengaduan dan diterima petugas bernama Bella. Setelah dimintai fotocopy KTP, ATM, buku tabungan, Budi disuruh pulang dan menunggu 14 hari kerja ke depan. Menruut penjelasan petugas BRI Bella, mereka membuat laporan online.

Diakui Budihariani ia sangat kecewa atas sistem BRI. “Saya adalah nasabah setia BRI, tapi kenapa kerahasiaan saya bisa tidak terjaga,” ujar Budi.

Ketua LSM LMPH-RI Komda Subulussalam Surya Sakti mengatakan kasus ini harus segera ditangani pihak kepolisian, karena ada unsur kejahatan perbankan.

(KAR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

DPRD Medan Janji, Sidak Barang Ilegal dan Kadaluarsa KETUA Komisi DPRD Medan yang juga Sekretaris FPPP DPRD Medan Abdul Rani SH mengatakan, pihak dipastikan akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri. Sidak itu dilaksanakan untuk menciptakan rasa kenyamanan bagi masyarakat Medan menyambut bulan Ramadhan 1435 H. “Kita mensiyalir masih ada makanan dan minuman infor dan local yang tidak memenuhi standar, seperti barang yang sudak kadaluarsa. Untuk itu Komisi C akan turut melakukan pengawasan secara intensif,” jelasnya.

Disebutkan Rani, pihakya sudah mengagendakan Sidak ke sejumlah swalayan, plaza, supermarket dan grosir dan lainya. Tindakan ini, bagian dari upaya kita menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar kesehatan, higeitas dan gizi, termasuk perizinan.

Sebab, kata Rani yang kembali terpilih sebagai anggota dewan periode lima tahun ke depan, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, peredaran makanan dan minuman serta barangbarang ilegal dan kadaluarsa rentan terjadi.

Rani juga menghimbau masyarakat, jika mendapati makanan dan minuman serta barang-barang yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, agar segera menyampaikannya kepada Komisi C DPRD Medan. Kami pastikan, setiap laporan yang masuk dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti. “Sidak ke sejumlah plaza, supermarket, grosir dan pasar tradisional akan dilakukan secara acak,”ucapnya.

Kepada pengusaha dan penjual, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, secara tegas mengingatkan agar tidak cobacoba menjual barang kadaluarsa, tidak memenuhi standar dan tanpa label.

“Kita berharap semua pihak saling bekerjasama, jangan gara-gara tingginya kebutuhan pada bulan Suci Ramadhan dan menyambut idul fitri, lalu dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan besar tanpa mengindahkan kesehatan dan higenitas barang yang dijual,”imbuhnya. (MH)

BPOM Temukan 6.222 Barang Tak Sesuai Aturan PEREDARAN barang konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan semakin banyak ditemukan. Setidaknya dalam tiga hari melakukan inspeksi di pasaran, Badan Pengasawan Obat dan Makanan (BPOM) berhasil menemukan sekitar 6.222 kemasan barang yang tidak sesuai ketentuan edar.

Kepala BPOM, Roy Sparringa mengatakan, hasil temuan itu diperoleh dari razia yang dilakukan oleh seluruh balai besar pengawas obat dan makanan di Indonesia."Jumlah tersebut ditemukan dari 520 sarana distribusi yang dicurigai dan akan ditindak apakah produknya memenuhi ketentuan," ujar Roy saat konferensi pers di Kantor BPOM, di Jakarta, Kamis (12/6).

Dia menjelaskan, hasil temuan tersebut terbagi menjadi tiga jenis penyimpangan peredaran barang antara lain adalah barang ilegal atau tanpa izin edar, barang kadaluarsa dan barang dengan kemasan yang rusak."Jadi dari temuan-temuan itu, sebesar 62% merupakan produk pangan ilegal, 17% produk kadaluarsa dan 27% tidak memenuhi ketentuan terhadap sarana yang dicurigai," jelasnya.

Walaupun temuan tersebut dinilai masih tergolong kecil, namun menurut Roy hal ini membuktikan pengawasan di lapangan masih berjalan dengan baik. Dia juga meminta masyarakat untuk tetap waspada karena biasanya jelang hari raya Idul Fitri akan lebih banyak lagi produk yang beredar di pasaran.

(INT)

LIPSUS

Razia ‘Mamin’ Jelang Ramadhan Lips Service MENJELANG hari-hari besar keaagamaan, seperti bulan suci Ramadhan, idul fitri dan natal serta tahun baru, selalu dilaksanakan razia makanan dan minuman. Baik dipasar-pasar swalayan, mall dan pasar tradisional.

Razia tersebut dilakukan pemerintah, BBPOM juga legislatif.

Ironisnya, razia makanan dan minuman (mamin) hanya dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan. Sehingga terkesan, hanya sekedar lips service dan menyenangkan hati masyarakat. Padahal makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan standar perizinan yang dikeluarkan pemerintah, dampaknya sangat luar biasa.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemilik, penanggungjawab,distributor, importir, swalayan, hypermarket, supermarket, minimarket, toko dan eceran, untuk melakukan pengawasan pangan lebih ketat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1435 H. Memang, pada momentum hari besar keagamaan, ada saja pedagang nakal yang selalu memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan besar. Caranya para pedagang nakal itu menafikan aspek higenitas dan kesehatan makanan dan minuman yang didagangkannya. Tentu, kondisi itu tidak terjadi serta merta.

Tingginya permintaan dan konsumen yang ‘tidak terlalu peduli’ dengan makanan dan minuman yang dibeli, apakah bersih dan memenuhi standar kesehatan, apalagi soal embel-embel izin produk. Kelemahan dan ketidakpedulian itulah yang manfaat pedagang nakal dalam menge-

ruk keuntungan.

Sebagai langkah antisipasi, Kepala BBPOM di Medan, M Ali Bata Harahap mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh distributor dan penjual makanan serta minuman. Surat yang sama juga sudah dibuat dan ditujukan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) se-Sumut untuk membantu pengawasan.

Katanya, surat edaran pengawasan internal ini dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan label pangan menjelang bulan suci Ramadhan dan

Idul Fitri 1435 H. “Kepada setiap distributor dan penjual, diminta untuk tidak menjual, mendistribusikan atau mengedarkan produk pangan tanpa izin edar (TIE), kadaluarsa, kemasana rusak seperti, penyok, kaleng berkarat dan lainnya serta tidak memenuhi ketentuan (TMK) label, termasuk tanpa Bahasa Indonesia,” ujarnya Selasa lalu.

Selain itu, tidak boleh menjual parsel dengan dengan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan, serta tidak memasukkan pangan mengandung babi atau jenis minuman beralkohol ke dalam parsel.

“Lebih tidak boleh lagi jika mengemas ulang atau meng-

ganti label serta tanggal kadaluarsa,” tuturnya.

Jika penjual atau distributor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan, UU RI No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU RI No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, dan UU RI No 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Porf. H.M Hatta mengungkapkan, jelang Ramadan, Lembaga Pengkajian Pangan,

Polisi dan Dinkes Gelar Razia MENJELANG bulan puasa, Polresta Pasuruan menggelar razia makan dan minuman kadaluwarsa di supermarket yang ada di Kota Pasuruan. Razia gabungan dengan personil Satpol-PP dan petugas dari Dinas Kesehatan itu digelar, Sabtu (21/6) Razia yang dipimpin langsung Kapolresta Pasuruan, AKBP Asep Akbar Hikmana itu dimulai di sebuah supermarket di Jalan Soekarno Hatta.

Razia makan dan minuman kadaluarsa kemudian dialnjutkan di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Niaga.

Kasubag Humas Polresta Pasuruan, AKP Sumarno, menuturkan, sidak tersebut rencananya akan digelar secara rutin menjelang bulan Ramadhan.

Tujuannya, untuk mengantisipasi peredaran makanan dan minuman yang sudah expired atau kadaluarsa.

"Tujuan sidak gabungan hari ini untuk mengantisipasi peredaran makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa," terangnya.

Namun, dalam sidak siang itu, petugas tidak menemukan makanan minuman yang kadaluarsa maupun makan dan minuman ilegal.

Awasi Peredaran Takjil Pemerintah melalui lembaga dan institusi terkait semakin gencar melakukan pengawasan dan razia terhadap peredaran barang-barang konsumsi di masyarakat.

Khusus untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman untuk berbuka puasa atau takjil di pasar-pasar tradisional dan pusat keramaian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Pengawasan takjil pada 2013, yang tidak memenuhi syarat 13%.

Dari tahun ke tahun sama saja, apa terobosan untuk melindungi masyarakat ini bukan perkara mudah," ujar Kepala BPOM Roy Sparringa di kantor BPOM, Jakarta, Kamis (12/6).

Dia menjelaskan, pada saat Ramadan dan Idul Fitri tahun lalu temuan BPOM akan produk ilegal dan kadaluarsa mencapai Rp 11,4 milliar, di mana nilai keekonomiannya meningkat terhadap sarana yang dicurigai.

"Tahun lalu sekitar 50% pangan ilegal yang kami curigai. Dan dari catatan kami, barang yang tidak ada izin edar sebagai besar 84%. Itu pal-

ing besar ada di Batam, kemudian Medan, Aceh, dan Pekanbaru. Sedangkan untuk produk yang rusak paling banyak di Kendari, Aceh dan Jayapura," lanjutnya.

Menurut Roy, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mulai dari tingkat pra market (pengawasan izin edar) hingga pada post market. Dia juga menolak anggapan BPOM hanya gencar melakukan pengawasan pada saat jelang Ramadan dan Idul Fitri saja.

"Pengawasan pada pra market seperti memeriksa produk apakah memenuhi gizi label, nomor izin edar, surat izin impor, setiap barang yang masuk Indonesia melalui bea cukai akan izinya," katanya.

Selain itu, untuk mencegah peredaran barang ilegal dan kadaluarsa selama Ramadan hingga lebaran, BPOM telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh balai besar di Indonesia untuk menindak peredaran produk ilegal dan kadaluarsa.

"Kita juga kerjasama dengan retail.

Masyarakat juga dianjurkan baca label (produk) sebelum membeli, dan akan ada poster bagaimana memilih barang," tandasnya. (INT/MH)

Ratusan Makanan Tak Layak Konsumsi Ditemukan di Aceh DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh bekerja sama dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh melakukan sidak terhadap terhadap beberapa toko dan mall di Aceh. Sidak ini untuk memastikan tidak adanya peredaran makanan yang tidak layak konsumsi menjelang bulan suci Ramadan.

Sidak pertama dilakukan di Mall Suzuya yang terletak di jalan T Umar, Batoh, Banda Aceh, Rabu (18/6). Disaat dilakukan sidak, petugas menemukan 9 jenis makanan yang tidak layak konsumsi. Di antaranya kebanyak yang ditemukan berupa makanan ringan dan susu.

"Kondisi makanannya seperti kaleng banyak yang peyot dan tidak layak untuk dikonsumsi," kata Kepala Disperindag Aceh, Safwan

pada wartawan.

Atas temuan ini, kata Safwan, pihak Suzuya berjanji akan menggudangkan makanan yang tidak layak konsumsi dan ada sebagian yang disita untuk barang bukti oleh BBPOM Aceh. Sedang yang kadaluarsa di Suzuya tidak ditemukan dan kemasan yang rusak, selain itu ada sebagian makanan yang belum jelas tertera izin beredar.

Sedangkan ketua YAPKA, Fahmi Wati mengatakan, makanan yang tidak layak konsumsi itu seperti kemasan cacat dan sedikit saja berlubang akan masuk microba yang berbahaya untuk kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

"Kalau kemasan rusak, tentunya itu sudah menjadi barang sampah, karena sedikit saja berlobang akan mengurai makanan serta terkontaminasi dengan microba dan berbahaya untuk kesehatan masya-

rakat," jelas Fahmi Wati.

Store Manager Suzuya Mall Banda Aceh, Nelli Marlina mengaku untuk kelayakan barang setiap harinya selalu melakukan pengecekan barang yang akan dijual. Ditemukannya barang tidak layak konsumsi itu, Nelli Marlina

beralibi kelalaian dari petugas saat melakukan pengecekan ribuan barang yang masuk. "Ini mungkin lost control kita, tapi kita tetap berkomitmen untuk terus menjaga, seperti kenapa tidak ditemukan yang kadaluarsa, karena kita memang selalu mengontrol barang pada

setiap hari Rabu kita lakukan pengecekan secara global," tegasnya.

Sementara itu saat petugas menyidak di toko Maju yang tidak jauh dari Suzuya Mall menemukan sejumlah makanan yang sudah kadaluarsa.

Makanan yang ditemukan itu berupa sarden sebanyak 29 kaleng dan sejumlah makan ringan lainnya, termasuk ditemukan susu untuk ibu hamil yang sudah kadaluarsa dan petugas langsung menyita barang tersebut.

Pemilik toko Maju tersebut, Awi mengaku akan mengesek seluruh makanan yang kadaluarsa itu. Dia mengaku masih terdapat makanan kadaluarsa itu dikarenakan pekerja yang lalai dalam melihat makanan tersebut.

"Pegawai saya yang lalai itu, akan saya tertibkan makanan yang kadaluarsa nantinya, saya akan patuh," tutupnya. (INT)

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Medan segera turun mengawasi produk makanan di pasar modern dan tradisional.

Sehingga umat Islam bisa tenang melaksanakan ibadah puasa.

Selain mengawasi produk pangan dan makanan dalam kemasan, LPPOM MUI juga akan turun ke pasar-pasar hewan sembelih, termasuk ayam, kambing dan sapi untuk memantau dan melakukan penyuluhan dan bimbingan agar pedagang menyembelih dengan cara yang halal. Nantinya, akan diberikan sertifikat kepada pedagang yang menyembelih sesuai syariat Islam. (INT/MH)

Janji Tindak Pedagang Nakal

PEMERINTAH berjanji akan menindak tegas para pedagang yang merugikan konsumen. Sikap itu diambil karena ada laporan mengenai penimbunan, pengoplosan sampai dengan permainan harga di tingkat pedagang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) meminta kepada para pedagang supaya tidak mengeruk keuntungan tinggi yang pada akhirnya dapat membebani konsumen.

"Sebagai pengusaha saya mengerti cara berdagang. Pedagang jangan ambil keuntungan berlebihan terkait tingginya permintaan jelang puasa dan lebaran," tutur Chairul di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/6).

CT mengaku, pemerintah akan mengambil sikap tegas apabila terbukti ada permainan harga di pasar maupun melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan konsumen.

Hal ini sudah dilakukan CT ketika memperoleh laporan soal kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) yang membuat harga jual tabung ini mahal. Indikasi lain terjadi pengoplosan gas 3 kg ke 12 kg.

"Saya langsung meminta kepada Pertamina untuk mengambil langkah mempercepat dan memperlancar distribusi, jangan sampai tersendat. Meminta kepada Polri untuk membuat surat edaran ke Kapolres dan melakukan sweeping kepada pelaku pengoplos," jelasnya.

Menurut dia, langkah ini ditempuh agar distribusi gas subsidi itu bisa kembali normal. Bahkan CT menyatakan tak segansegan menindak atau sweeping pedagang yang terbukti melakukan permainan harga saat sidak ke pasar tradisional.

"Kalau perlu kenapa nggak (sweeping pedagang). Kalau ada yang bermain-main dengan pasar, melakukan penimbunan, dan hal-hal yang melanggar hukum, pemerintah dan negara tentu akan menindak," cetus CT. (INT)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

TPID Sibolga Gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Inflasi SIBOLGA - Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga, kemaren di Aula Kantor Walikota Sibolga, melaksanakan rapat rutin pengendali Inflasi jelang ramadhan, dibuka oleh Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk, yang dihadiri Ketua TPID Sibolga Drs M Sugeng yang juga selaku Sekda Kota Sibolga, Wakil Ketua TPID Sibolga Yiyok T Herlambang yang juga sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sibolga, serta dihadiri para pimpinan SKPD dan para pimpinan Badan dan jawatan Kota Sibolga diantaranya pihak Bulog, PLN dan instansi vertikal lainnya.

Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk saat membuka Rapat koordinasi Penanggulangan Inflasi pada bulan Ramadhan mengharapkan kiranya laju inflasi di kota Sibolga dapat terkendali selama bulan Suci Ramadhan dan idul fitri 1435 H. “Jika terjadi lonjakan harga, tentunya akan melemahkan daya beli masyarakat, oleh karena itu, diharapkan dengan kerja sama semua pihak, laju inflasi yang menimbulkan daya beli masyarakat menjadi lemah akibat kenaikan-harga-harga kiranya dapat dikendalikan selama dua kegiatan besar keagamaan di kota Sibolga yaitu Ramadhan dan idul Fitri 1435 H.” ujarnya Usai Rapat Koordinasi, Wakil Ketua TPID Sibolga Yiyok T Herlambang yang juga sebagai Kepala Perwakilan BI Sibolga dalam siaran pers nya mengatakan, bahwa rapat yang dilaksanakan adalah untuk mengagendakan agar tidak terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok dan kenaikan harga di kota Sibolga.

“Adapun cara-cara yang akan dilaksanakan untuk pengendaliannya adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang akan mengkonsumsi barang kebutuhan pokok maupun sandang untuk tidak terjadi permintaan yang mendadak dan melampaui kebutuhan, sehingga jual beli barang di pasar dapat berjalan normal,” ujarnya Yiyok T Herlembang yang didampingi kepala Bulog Sibolga mengatakan, TPID Kota Sibolga ingin membenahi agar di kota Sibolga tidak terjadi inflasi selama bulan Puasa Ramadhan, bahkan kepada masyarakat juga kita harapkan agar mengkonsumsi barang secara biasa, sehingga masyarakat yang akan membeli barang tersebut, tidak terbebani akibat harga naik.

“Kita merencanakan akan melaksanakan operasi pasar, dengan terlebih dahulu akan melaksanakan Sidak ke berbagai pasar-pasar tradisional di kota Sibolga,” ujarnya (KS)

2014, Peserta SBMPTN USU Meningkat MEDAN - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Syahril Pasaribu meninjau dua lokasi ujian yaitu Saintek di Universitas Darma Agung Jln TD Pardede Medan, Soshum di STI Harapan Jln T.Imam Bonjol Medan, Selasa lalu.

Ketua Panitia Lokal SBMPTN USU, Prof Dr Ir Zulkifli Nasution usai mendampingi rektor kemudian meninjau pelaksanaan SBMPTN kelompok Campuran di gedung Fakultas Kesehatan Masyarat USU. Pada saat monitoring, Prof Syahril Pasaribu menuturkan peserta yang mengikuti SBMPTN di Wilayah Sumut mengalami peningkatan sekitar 11, 6 persen dari tahun sebelumnya. "Tahun lalu pesertanya sekitar 31 ribu orang, sedangkan tahun ini mencapai 34 ribu lebih, namun daya tampung berkurang. Ini artinya untuk mendapatkan satu kursi persaingan antar perserta sangat ketat,”ungkapnya.

Secara umum, katanya, pelaksanaan ujian sehari ini berjalan lancar dan aman.

Tidak ada ditemukan kendala yang berarti. "Isu kecurangan melalui perantara calo atau joki dan sejenisnya sudah diantisipasi dengan adanya standar operasional prosedur dan kesigapan pengawas yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya," tukasnya.

Dia juga mengatakan, timnya sudang mengantisipasi kemungkinan ada kecurangan menggunakan teknologi canggih sehingga pemeriksaan begitu ketat.

Ditambahkannya lagi strategi dalam antisipasi sindikasi kecurangan ini selain melalui pengawasan yang lebih ketat dari pengawas sistem pendistribusian soal juga sudah dirancang sedemikian rupa. “Apabila terjadi sindikasi kecurangan peserta akan langsung didisfikualifikasi,” ungkapnya.

Prof Zulkifli Nasution menjelaskan, peninjauan ini untuk memastikan tes tertulis SBMPTN, bisa berjalan dengan baik. "Alhamdulilah semua bisa sesuai harapan kita semua," ujarnya.

Ditambahkannya, SBMPTN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama, oleh seluruh PTN, dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui ujian tertulis.

Dari UDA, rektor didampingi para pembantu rektor, para panitia SBMPTN USU, stafnya melanjutkan peninjauan pelaksanaan Ujian SBMPTN di Perguruan Harapan Medan. (FER)

SUMUT

Walikota Tebingtinggi :

Pendidikan Pramuka Bentuk Karakter Generasi Muda TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi mengatakan, gerakan pramuka adalah wahana penting untuk membentuk watak atau karakter dan kepribadian generasi muda, tempat menimba dan menempah pengetahuan dan ketrampilan. Oleh karena, dirinya yakin bahwa pendidikan kepramukaan penting bagi generasi muda bangsa.

Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Kota Tebingtinggi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Disporabudpar, Zahidin MPd pada pembukaan Jambore Cabang Kota Tebingtinggi di Bumi Perkemahan SMP Negeri 7 Tebingtinggi, Minggu (22/6).

"Menggalakkan Gerakan Pramuka itu sangat penting, sebab akhir-akhir ini ada kecendrungan pramuka kurang diminati oleh para pelajar, pemuda dan mahasiswa. Agar Gerakan Pramuka memiliki daya tarik sebagai kegiatan ekstra kurikuler, saya minta dilakukan upaya peningkatan kualitas pem-

binaan serta pembenahan organisasi dan manejemen, khususnya di Kota Tebingtinggi," tegas Walikota Tebingtinggi.

Sebelumnya, ketua pelaksana Jambore Cabang Gerakan Pramuka Tebingtinggi, Sarmadan Harahap SPd mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat musyawarah cabang dan kegiatan ini merupakan sarana rekreasi edukatif bagi pramuka penggalang dan lebih banyak dilakukan di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar.

"Kegaiatn Jambore Cabang kali ini, lebih dititik beratkan pada pengembangan diri peserta didik, kegiatan di alam terbuka bagi pramuka penggalang selain sebagai sarana pembinaan bidang mental, fisik, intelektual, spiritual dan social, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat", terangnya.

Jambore Cabang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, kali ini di ikuti oleh 360 peserta dari 16 gugus depan putra-putri se Kota Tebingtinggi dan di laksanakan selama empat hari. (RS)

JAMBORE - Sekretaris Disporabudpar, Zahidin MPd pada pembukaan Jambore Cabang Kota Tebingtinggi di Bumi Perkemahan SMP Negeri 7 Tebingtinggi

Menjelang Ramadhan, Sekda Madina Gelar Sidak di Pasar Baru Panyabungan PANYABUNGAN - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution Melalui Sekretaris Daerah Drs.M.Yusuf, M,Si menggelar sidak di Pasar Baru Panyabungan, dalam sidak tersebut Bupati Madina didampingi Kadis Perindag Madina, Lismulyadi, Kadis Pendidikan Imron Lubis, Kamis (26/06).

Hal ini dilakukan guna memantau harga dan ketersediaan bahan pokok dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Kita ingin tahu dari pasar akan kondisi harga juga ketersediaan bahan pokok kita dalam menyambut bulan puasa, apakah harganya stabil atau mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. katanya Dalam sidaknya, Sekda Madina

Yusuf bersama sejumlah pejabat dari dinas terkait. Setibanya di pasar, Sekda Madina langsung mendatangi hampir seluruh meja-meja pedagang yang ada di Pasar Baru Panyabungan dan langsung menanyakan perkembangan harga.

Usai mengelilingi lapak sayuran dan rempah-rempah, Sekda langsung menuju lapak daging, dan beramah tamah dengan para pedagang. “Kalo harga daging gimana pak, apakah harganya naik atau biasa-biasa saja ?" tanya Yusuf kepada salah seorang pedagang daging.

Dalam Sidak tersebut mendapatkan beberapa temuan diantaranya sebagian harga bahan pokok mengalami kenaikan, sayur-mayur sudah mulai mengalami kenaikan meski tidak siginfikan, sementara untuk daging, harganya masih tetap seperti semula. Namun ikan mengalami kenaikan sedikit lebih tinggi dari sayurmayur.

Sementara untuk ketersediaan

bahan pokok di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) masih terbilang cukup, sebab selama ini angkutan barang ke Madina belum mengalami kendala satu apapun. “Kalo stok barang kita cukup," ujarnya.

Lanjutnya, menurut biasanya jika menjelang bulan Ramadhan harga bahan pokok selalu naik, akibat naiknya permintaan masyarakat selama bulan Ramadhan, khususnya daging ayam dan daging lembu, namun harga beras saat ini masih tetap stabil hingga sampai Idul Fitri, kami ketahui karena kami sudah menghubngi bulog terlebih dahulu, ungkapnya dan untuk harga daging ayam dan daging lembu kami dari pemerintah Kab Madina akan secepatnya mengantisifasi kenaikan harga tersebut dengan Dinas Pertanian dan peternakan, untuk itu kami dari Pemerintah juga sedang mempersiapkan operasi pasar apabila nantinya harga bahan pokok naik.

Beber Yusuf.

(TH)

Tabligh Keliling di Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - "Saya dengar dari kawan-kawan kita Jamaah Tabligh kesehariannya adalah melaksanakan siar Islam dari mesjid ke mesjid, untuk itu jangan dihambat dan harus kita dukung, “saya dukung bila dilaksanakan kegiatan Ijtima Ummat Islam di mesjid ini setiap tahun, bila ada yang menghambat siar Islam yang dilaksanakan Jamaah Tabligh laporkan kepada dr. Tigor”. Demikian dikatakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD saat menghadiri kegiatan Ijtima Ummat Islam seKabupaten Labuhanbatu, Sabtu (21/6) sore di Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Rantauprapat yang dihadiri sekitar 3000 orang Jamaah Tabligh.

Menurut Tigor, tidak banyak orang yang melakukan pekerjaan seperti Jamaah Tabligh ini untuk mensiarkan Islam dari mesjid ke mesjid, ini adalah pekerjaan yang mulia dimata Allah, agar kita

jangan jadi buih di lautan yang terombang ambing tak tentu arah, harapan kita semoga siar yang dilakukan ini sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, jelasnya.

Ketua MUI Labuhanbatu Drs. H Usman Ahmad dalam sambutannya mengatakan, setelah saya masuk kedalam selama 3 hari 3 malam, ternyata kegiatan yang dilakukan jamaah ini sudah bagus dan tidak menyimpang, walaupun disana sini ada terdengar suara sumbang, tapi itu semua harus kita sikapi dengan cerdas, karena tantangan itulah yang membuat kita naik dan berkembang.

“Suara-suara sumbang itu harus kita hadapi dengan kepala dingin sehingga dapat lebih berkembang untuk membangun iman dan taqwa dengan harapan mudah-mudahan Labuhanbatu menjadi daerah yang Baldatun Tayijibatun Warobbun Qoffur”, kata Usman Ahmad.

Sementara Kakankemenag Labuhanbatu Drs. H Dahman

Hasibuan, M.Si pada kesempatan itu mengatakan, kegiatan Jamaah Tabligh ini adalah untuk menyatukan persepsi dalam menyiarkan ajaran islam sekaligus untuk menjalin hubungan silaturrahmi sesame ummat islam di Kabupaten Labuhanbatu, untuk itu sosialisasikan kegiatan ini kepada ummat islam sangat tepat, karena pada intinya mengajak ummat islam untuk melaksanakan sholat dan memakmurkan mesjid.

Sedangkan Al Ustadz Zainal Harahap selaku panitia menjelaskan, bahwa dari 464 mesjid yang ada di Kabupaten Labuhanbatu lebih kurang 98 persen sudah dimasuki oleh Jamaah Tabligh dan tujuan kami melaksanakan kegiatan yang dihadiri sekitar 3000 orang jemaah ini adalah untuk menyatukan persepsi agar tidak terjadi persepsi buruk bagi Jamaah Tabligh yang bergerak dari mesjid ke mesjid dan mengajak ummat islam untuk beribadah. (HAH)

KUD Harapan - Bank BRI Sinunukan

Kepemilikan Saham Anggota Koperasi Untuk di PMKS PT.SHJ SINUNUKAN - Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT.Sinunukan Harapan Sentosa (PMKS PT.SHJ) yang sekarang dalam tahap pembangunan, adalah milik anggota dari Koperasi Unit Desa Harapan (KUD Harapan) Desa Sinunukan satu Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Dimana Koperasi Unit Desa Harapan Sinunukan Satu gandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sinunukan, untuk memudahkan bagi anggota Koperasi untuk memiliki saham di pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawi PT.Sinunukan Harapan Sentosa dengan pola cara melalui dana pinjaman.

Di paparkan Sumpeno Riyadi Sebagai Ketua KUD Harapan Perusahan yang sekarang kita bangun, yang sekarang sedang bekerja atas pendirian Pabrik Minyak Kelapa Sawit, yang nota bene itu adalah milik dari pada anggota koperasi, dimana ke ikut sertaan anggota koperasi untuk memiliki saham di pembangunan perusahan itu, yang bakal meningkatkan faktor kemajuan perekonomian dan bakal mensejahterakan anggota koperasi, kami sebagai pengurus KUD tetap mengutamakan anggota.

"Saham yang ada di pembangunan PMKS PT.SHJ ada 15.000 lembar saham, perlembar sahamnya Rp.1.400.000, jadi kita harapkan bagi anggota koperasi untuk bisa ikut, dengan di berikan prioritas minimal 20 lembar saham bagi masing-masing anggota koperasi”, papar Ketua KUD Harapan.

BRI Cabang Sinunukan bersedia membantu dan memudahkan anggota KUD harapan untuk memiliki saham di PMKS PT.SHJ,dengan pola melalui dana pinjaman di BRI. "Kami bersedia membantu dan kami dari pihak BRI lebih mengarahkan nasabah anggota koperasi untuk berkodinasi aja langsung dengan pengurus KUD nya dalam proses kepengurusannya, jadi saya berharap kepada peserta koperasi KUD Harapan, untuk memiliki saham di perusahan itu, karena uang sudah ada, kami yakinkan kepada anggota koperasi untuk proses pencairan kita usahakan sedemikian cepat” pungkas Putra Karyawan BRI Cabang Sinunukan. (TH)

450 Orang Siswa Berprestasi Saksikan Tigor Resmikan

Gedung Baru Kantor Bupati Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Sekitar 450 orang siswa berprestasi yang lulus UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di seluruh Indonesia melalui jalur undangan yang bakal mendapat Beasiswa itu, secara khusus mendapat penghormatan dari Pemkab Labuhanbatu untuk menyaksikan peresmian Gedung Baru Kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (23/6) yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dan pengguntingan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT bersama Ketua DPRD Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd.

Seperti yang dikatakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dalam pengarahannya, bahwa hari ini kita akan memanfaatkan gedung/asset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yaitu Gedung Kantor Bupati yang saya perkirakan gedung ini akan bertahan dan bermanfaat lebih dari pada 50 tahun kedepan, oleh karena itu dalam acara ini saya undang anak kemanakan saya yang berprestasi sekitar 450 orang untuk menyaksikan bahwa gedung ini akan berdiri diatas 50 tahun kedepan dan sebagian dari anak-anakku sekalian mungkin akan duduk disini nanti.

Lebih lanjut dikatakan Tigor, sejarah gedung ini tentu seperti

apa yang dikatakan tokoh masyarakat Drs.H Ridha Amran Siregar Mantan Sekdakab Labuhanbatu, bahwa gedung kita yang lama yang berdiri pada tahun 1982 dan diruntuhkan pada tahun 2011 dan usia gedung itu hampir 33 tahun dan sudah tidak layak untuk dipakai dalam memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah 530 ribu jiwa di 9 kecamatan, akibatnya saya mengambil inisiatif dan setelah dilantik tanggal 19 Agustus 2010 saya mengadakan pendekatan ke Pemerintah Pusat, maka oleh Pemerintah Pusat dialokasikan anggaran untuk Kantor Bupati Labuhanbatu ini sebesar Rp. 15 Millyar untuk

menyelesaikan Blok A yang kita saksikan pada hari ini.

Tetapi dalam perjalanannya saya harus berbagi dengan Walikota Makasar, sehingga anggaran Rp.15 millyar itu dibagi dua, setengah untuk Walikota Makasar dan setengah lagi untuk Bupati Labuhanbatu, maka pembangunan Blok A Kantor Bupati ini sedikit terlambat, sehingga baru pada tahun 2012 saya mengalokasikan anggaran kembali akibat inplasi, dan pada hari ini total telah menghabiskan anggaran Rp.19 Millyar untuk menyelesaikan gedung ini, jelas Tigor.

Menurut Tigor. Anggaran Rp 19 Millyar itu belumlah menyelesaikan masalah, ini masih Blok A, dalam perencanaannya untuk

melayani 530 ribu jiwa penduduk Kabupaten Labuhanbatu dan jumlah penduduk diperkirakan akan bertambah terus, maka gedung ini akan dibangun lagi, ada Blok B, C dan Blok D yang diperkirakan 2 tahun kedepan seluruh gedung ini akan terselesaikan, Insya Allah kata Tigor.

Harapan saya bukan dari megahnya gedung ini, tapi dari gedung inilah saya pribadi berharap bahwa orang-orang yang duduk didalamnya adalah orangorang yang menerima amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sebaik yang bisa kami lakukan, tidak bisa sempurna Bupati memimpin Kabupaten Labuhanbatu dengan sempurna ”tidak bisa” tetapi kami menuju yang terbaik walaupun harus merangkak guna mencapai yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, ungkap Tigor penuh harapan.

(HAH)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

Bupati Asahan Buka Pemantapan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka pelaksanaan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Selasa lalu, bertempat di Aula Melati (Pemkab) Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan mengatakan SPM merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga. Apalagi kini masyarakat semangkin kritis dan menuntut pemerintah memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Maka itu, Bupati Asahan meminta kepada jajaran instansi pemerintah, khususnya aparatur penyusun dituntut untuk memiliki keahlian dan pengetahuan tentang pelaksanaan percepatan penerapan SPM. “Aparatur harus memahami SPM tersebut. Hal ini dillakukan agar dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan secara maksimal terhadap kebutuhan dasar masyarakat." kata Bupati Asahan.

Diakhir sambutannya, Bupati menegaskan kepada peserta yang mengikuti kegiatan untuk dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan memahami benarbenar kegiatan, agar kedepan kebijakan yang mengatur tentang pelayanan ini dapat terwujud di Asahan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, Kegiatan dirangkai dengan pemaparan materi terkait SPM yang disampaikan oleh nara sumber dari pihak Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI yang diwakili Dra Eny Indriaty, Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Drs Basirin Yunus Tanjung. (IN)

PAUD Membentuk Anak Berkarakter dan Cerdas BATUBARA - 175 orang siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Khairil Anwar SH.MSi yang pelaksanaannya di balai pertemuan karyawan PTPN IVTanah Itam Ulu-Lima Puluh, Rabu (5/6) kepala dinas pendidikan Drs Darwis MPd, pimpinan PAUD Khairil Anwar SH, para wali murid PAUD Khairil Anwar SH se Batubara.

Pimpinan PAUD Khairil Anwar SH.MSi mengatakan melalui abituren wisuda/ wisudawati ini kita tingkatkan komitmen dan konsisten dalam mendidik anak usia dini dengan harapan PAUD Khairil Anwar SH.MSi akan tetap eksis ditengah-tengah masyarakat. Semua pihak terutama masyarakat dan Pemkab Batubara agar dapat mendukung secara maksimal mulai dari sumbangan moril maupun material. Warga belajar PAUD Khairil Anwar SH priode 2011-2012 se Batubara berjumlah 976 siswa/siswi yang mana peserta didiknya berasal dari berbagai tingkatan kehidupan masyarakat dan mayoritas berasal dari kalangan keluarga pra sejahtera atau kurang mampu. (REL)

HUT Bhayangkara ke -68

Polres Madina Gelar Sunatan Massal NATAL - Dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Bayangkara ke-68 tahun 2014 yang tepatnya jatuh pada tanggal 1 Juli 2014, Polres kabupaten Madina melaksanakan bakti sosialnya yang menyentuh ke pada masyarakat yang membutuhkan seperti sunatan massal di dua titik, dikecamatan Naga juang dan kecamatan Natal, serta donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Madina.

Selain kegiatan tersebut Polres Kab. Madina juga akan melaksanakan anjang sana ke panti-panti asuhan, di rencanakan dihari “H” nanti, tepatnya 1 Juli 2014 akan di laksanakan Upacara akbar didepan kantor Polres Kab Madina dan acara nanti akan diisi juga dengan peresmian Masjid Polres Kab Madina.

Dalam kegiatan ini Polres Madina berharap kiranya seluruh elemen masyarakat, awak media memberikan dukungannya, termasuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, apalagi menjelangpelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah di ambang pintu.

Demikian disampaikan Wakil Kepala (Waka) Polres Kab Madina Kompol Marihot Gultom kepada wartawan mewakili Kapolres Mandailing Natal AKBP Mardiaz KD S I K M Hum, disela kegiatan sunatan massal yang di laksanakan di kecamatan Natal Sabtu (21/6), di dampingi Kasad Bimas AKP Aswin Noor Nasution.

Pada kesempatan itu Kapolsek kecamatan Natal AKP J Nasution selaku penanggung jawab operasional sunatan massal di kecamatan natal tersebut berharap agar bimbingan dan arahan tetap diberikan dari pimpinan, kepada masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan. (TH)

S U M U T /ACEH

Beberapa Kecamatan di Tapteng Nunggak Dana Raskin SIBOLGA - Kepala Kansilog Sibolga Sub Divre IV P. Sidempuan, Sibolga, Nias Rusli kepada KPKPos diruang kerjanya belum lama ini menjelaskan beberapa Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) masih ada yang belum melunasi dana raskin ke Bulog Rusli menjelaskan dari data yang ada sejak tahun 2011 hingga 2014, total piutang raskin Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada perhitungan akhir tahun 2012 tercatat sebesar Rp1,5 Miliar. Piutang ini kemudian menurun pada perhitungan akhir tahun 2013 menjadi lebih kurang Rp1 Miliar. Selanjutnya pada perhitungan akhir per Mei 2014, sisa hutang raskin daerah tersebut kembali mengalami penurunan tercatat kini tinggal Rp 323 juta lebih.

Menurut Kepala Kansilog Sibolga Sub Divre IV P.Sidempuan, Sibolga, Nias Rusli, penurunan piutang raskin Tapteng ini, berkat ketegasan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang kepada seluruh stake holder Pemkab

Tapteng, khususnya para pihak yang bertanggungjawab terhadap penyaluran raskin kepada masyarakat ditingkat Kecamatan dan Kelurahan atau Desa. Bupati pada saat mengetahui adanya tunggakan raskin kala itu, langsung memanggil dan mengumpulkan seluruh stake holder tersebut lalu memberikan penekanan dan ketegasan supaya tunggakan raskin ke Bulog dapat dibayarkan.

“Kita bersyukur akan penegasan Pak Bupati tersebut sehingga piutang raskin asal daerah itu ke Bulog menurun. Walau memang sampai sekarang, masih ada beberapa Kecamatan yang belum dapat melunasi pembayaran raskin tersebut,” ujar Rusli menjawab KPKPos diruangkerjanya.

Dijelaskannya, Kecamatan yang belum dapat melunasi piutang raskin itu yakni Kecamatan Lumut dengan sisa piutang sebesar Rp 64 juta lebih dan Kecamatan Kolang Rp 77 juta lebih sejak tahun 2011. Kemudian Kecamatan Sorkam Barat dengan sisa piutang sebesar Rp 3 juta lebih dan Sosorgadong Rp15 Juta lebih sejak tahun 2012. Selanjutnya Kecamatan Barus dengan sisa piutang sebesar Rp 74 Jutaan lebih, Sosorgadong Rp 23 juta lebih, Barus Utara

Rp 3 Juta lebih, Manduamas Rp 60 juta lebih dan Sirandorung Rp 800 ribuan sejak tahun 2013.

“Piutang ini akan tetap kita proses dan kejar. Saat ini, kita belum melangkah ketindakan hukum, karena upaya pelunasan masih tetap berjalan. Cuma peristiwa yang terjadi di Kecamatan Lumut yang sampai kini belum kita dapatkan solusinya seperti apa. Karena orang yang bertanggungjawab terhadap piutang raskin tersebut telah meninggal dunia,” ujarnya Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humasy) Pemkab Tapteng Iwan RM Sinaga yang dikonfirmasi terkait piutang raskin beberapa stake holder di Pemkab Tapteng ini menegaskan, Pemkab Tapteng tidak bertanggungjawab atas pelunasan hutang piutang raskin para stake holder tersebut. Karena Pemkab Tapteng tidak dapat menampung piutang tersebut di APBD sebab hal itu adalah tanggung jawab Stake Holder Kecamatan yang belum melunasinya. Pemkab Tapteng hanya dapat melakukan pembayaran raskin melalui APBD, bilamana terjadi kekurangan kebutuhan raskin di tengah-tengah masyarakat penerima, ujarnya (KS)

kemampuan teritorial, metode Binter, penanggulangan bencana alam, netralitas dalam Pilpres dan komunikasi publik.

Para nara sumber masing-masing Pasi Wanmilrem 023/KS Mayor INF AS Marpaung, Pasi Bhakti TNI Mayor INF H Batubara, Pasi Intelrem 023/ KS Mayor INF J Purba dan Kajasrem 023/KS Kapten INF A Saragih.

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mencanangkan program rehabilitasi rumah tak layak huni tahun 2014. Pencanangan dilakukan di Desa Mekar Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam, Kamis, 19 Juni 2014.

Dalam sambutanya Bupati Asahan menjelaskan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang, oleh karenanya untuk melengkapi fungsi rumah haruslah memenuhi syarat-syarat dasar tertentu sehingga rumah dapat dimanfaatakan sebagai komunikasi sesama keluarga.

“Program rumah ini bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan dan martabat keluaraga dan program ini juga untuk mengurangi rumah yang tak layak huni. Maka itu hari ini saya canangkan program ini, “kata Bupati Asahan dihadapan masyarakat Desa Mekar Tanjung.

Bupati Asahan mejelaskan bahwa dalam program rehabilitasi rumah tak layak huni ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan pada tahun 2013 telah berhasil merehab 2.968 rumah.

Dananya program ini bersumber dari APBD Asahan sebnayak 2.000 rumah, bantuan perumahan rakyat sebanyak 435 rumah, bantuan Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara sebnayak 341 rumah dan bantuan dana keuangan Desa sebnayak 192 rumah.

Dan pada tahun 2014, kata Bupati Asahan bahwa Pekmab Asahan akan melanjutkan program dengan rencana akan merehab 2612 rumah. “ Ini adalah merupakan wujud kepedulian Pemkab Asahan kepada masyarakat dalam gerakan pengetasan kemiskinan secara terpadu, “ kata Bupati Asahan.

Kepada kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana rehabilitasi rumah tak layak huni, Bupati Asahan berharap pada tahun 2014 ini Pokmas dapat bekerja secara maksimal dengan sebaik-baiknya, laksanakan amanah yang telah dipercayakan untuk membantu program tersebut.

Sementara itu Laporan kepala Dinas Sosial Asahan, Misli M Noor menyebutkan bahwa program rehabilitasi rumah tak layak huni tersebut memiliki biaya yang berbeda.

Misalnya bersumber dari APBD Asahan biaya satu rumah dibantu Rp 5 juta, sedangkan bersumber dari Kemenpera RI sebesar Rp 7,5 juta. Pencangan program juga dirangkai dengan penyerahan tabanas kepada 25 Pokmas, pemberian bantuan mesin jahit kepada penyadang disabilitas sebnayk 5 unit dan peresmian kantor Kepala Desa Mekar Tanjung.

(KS)

(IN)

Korem 023 Kawal Samudera Gelar Mobile Training Team (MTT) SIBOLGA - Korem 023/KS Sibolga menggelar Mobile Training Team (MTT) pembinaan teritorial selama 3 hari mulai Senin 23/6) sampai Rabu (25/6) diikuti sebanyak 49 personel TNI meliputi para Perwira, Bintara dan Tantama di Aula Gupala Makorem 023/ KS di Jalan Suprapto Sibolga.

Danrem 023/KS Kolonel KAV Abdul Rahman Made SIP dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kasrem 023/KS Letkol ARH Edy Setiawan saat membuka penyelenggaraan MTT mengatakan, MTT sebagai kelanjutan ToT (Transfer of Training) dengan implementasi untuk meningkatkan kompetensi personel dalam melaksanakan program pembinaan teritorial (Binter) secara aplikatif dihadapkan dengan dinamika lingkungan masyarakat yang dihadapi.

"Ini jawaban terhadap sering terjadinya persepsi yang biasa antara tatanan kebijakan suatu program dengan penerapan praktis Binter di lapangan selaku ujung tombak,' ujarnya seraya menambahkan, tujuan kegiatan ini adalah untuk membekali dan menyiapkan personel sebagai pelaksana Binter terdepan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan mengingat kemampuan aparat teritorial saat ini dalam melaksanakan Binter masih belum optimal.

Dikatakannya, MTT ini kiranya dapat direncanakan, disosialisasikan,

Kasrem 023/KS Letkol ARH Edy Setiawan saat membacakan sambutan Danrem pada acara pembukaan MTT pembinaan teritorial yang dilaksanakan selama 3 hari mulai Senin (23/6) sampai Rabu (25/6) di Aula Gupala Makorem 023/KS di Sibolga.Foto Kpk Pos/K. Saragih dipahami dan diaplikasikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dalam sebuah wadah kesisteman yang terintegrasi antara segenap unsur terkait dan masyarakat.

Penyelenggaraan MTT ini mengambil tema "Melalui pelaksanaan MTT Binter kita mantapkan kemampuan aplikasi Binter personel Makorem 023/KS" dengan menyajikan materi diantaranya sikap teritorial,

Bupati Asahan Canangkan Program Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni 2014

Pemkab Madina Pusatkan Safari Ramadhan Di Mesjid Agung Nur Ala Nur PANYABUNGAN - Memasuki bulan Suci Ramadhan suatu aktivitas tahunan yang selalu dilaksanakan oleh Pemkab Madina, namun pada bulan Ramadhan1435 H dipusatkan di Mesjid Agung Nur Ala Nur yang dimulai dari hari Minggu (29/06).

Demikian disampaikan Kabag Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) M. Taufik Lubis SH, MM pada KPKPos kamis, (26/06) diruangan kerjanya, dikatakan-

nya setiap tahunya pelaksanaan safari ramadhan ini merupakan rutinitas Pemkab Madina bersama dengan masyarakat namun kali ini dipusatkan di mesjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang Kelurahan Dalan Lidang.

Namun untuk kecamatan di bagi menjadi lima tempat yang terdiri dari 23 kecamatan, untuk Kec.panyabungan Barat, panyabungan Timur, Kec.Panyabungan, Kec. Lembah Sorik Marapi dan

Kec. Puncak Sorik Marapi dilaksanakan di Kec. Panyabungan barat tepatnya di Desa Barbaran, sementara Kec. Bukit Malintang, Kec. Siabu, Panyabungan Utara, Kec. Naga Juang dan Kec. Huta Bargot dipusatkan di Kec. Bukit Malintang desa Malintang Julu.

Untuk Kec. Pakantan, Kec. Muara Sipongi, Kec.Ulupungkut, Kec. Kotanopan, dan Kec. Tambangan, dipusatkan di kec. Pakantan, sementara untuk Kec. Lingga

Bayu, Kec. Panyabungan Selatan, Kec. Batang Natal dan Kec. Ranto Baek dipusatkan di Kec. Lingga Bayu di kelurahan Tapus. sedangkan Kec. Batahan, Kec.Muara Batang Gadis, Kec. Natal dan Kec. Sinunukan di laksanakan di Kec. Batahan.

Dan setiap harinya masingmasing SKPD telah ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab kegiatan safari ramadhan dan tujuan dari safari ramadhan

ini untuk mempererat hubungan silaturrahmi antara masyarakat dengan Pemkab Madina dan sebagai wadah yang sangat bermanfaat bagi upaya-upaya perbaikan ummat dimasa depan.

Selain wadah silaturrahmi safari ramadhan merupakan media penyampaian informasi bagi pemerintah Daerah kepada masyarakat begitupun sebaliknya pemerintah sebagai penampung aspirasi masyarakat. (TH)

2025,Teknik Informatika ITM Akan Terdepan di Tingkat Nasional JURUSAN Teknik Informatika Institut Teknologi Medan (ITM) adalah jurusan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional. Demikian dikatakan Ketua Jurusan Teknik Informatika Ir.Hermansyah Alam.S. Kom.MT.MM kepada wartawan, Jumat (26/6) diruang kerjanya terkait penerimaan mahasiswa baru tahun ini.

Herman ingin membenahi sistem di jurusan teknik informatika karena menurutnya banyak hal yang belum diterapkan dijurusan yang baru dia duduki beberapa bulan ini. Dan

sesuai dengan visi dan misi jurusan teknik informatika yang ingin menjadikan jurusan yang berkarakter,unggul dan terdepan dibidang teknologi informasi dan komunikasi ditingkat nasional pada tahun 2025. " Saya akan berupaya untuk menjalankan visi dan misi tersebut dengan begitu visi dan misi itu bukan hanya sekedar kiasan", sebutnya.

Herman menjelaskan, jurusan/ program studi Teknik Informatika berdiri pada tanggal 4 April 2005, sesuai dengan SK Dirjen Dikti No.1822/D/T/2005“ tanggal 31 Mei 2005 dan sudah terakreditasi berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.030/BAN-

PT/AK-XII/S1/2009 tanggal 16 Oktober 2009.

Jurusan Teknik Informatika merupakan program pendidikan sarjana komputer yang dapat ditempuh dalam jangka waktu empat tahun dengan jumlah SKS 145 yang dibagi kedalam 8 semester, kata Herman.Dengan didukung dosen pengajar yang handal dan profesional jurusan ini menjadi jurusan yang diperhitungkan karena sudah banyak penghargaan yang diraih para mahasiswa baik tingkat daerah maupun tingkat nasional, katanya.

Keberhasilan mahasiswa dalam prestasi ini, kata Herman, juga tidak terlepas dari fasilitas yang disediakan kampus seperti

ruang perkuliahan yang dilengkapi dengan OHP dan LCD Projector, fasilitas internet, laboratorium, perpustakaan umum dan digital juga informasi lowongan kerja bagi siswa yang telah menyelesaikan studinya.

Disamping itu, lanjutnya, mahasiswa juga aktif dalam meneliti bersama dosen pembimbing juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Jurusan ini juga memiliki organisasi emahasiswaan yang diberi nama himpunan mahasiswa jurusan teknik informatika (HMTIF-ITM) yang aktif dalam menyelenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, kuliah umum dengan mengundang pakar pendidikan dari per-

guruan tinggi di indonesia. Selain pakar pendidikan PTN indonesia juga kerab mengundang pakar dari University Malaysia Perlis, ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Kahumas ITM,HM.Vivahmi. SH. M.Si. Dia mnyebutkan,selain aktif di perkuliahan mahasiswa T.Informatika ini juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu UKM Robotika yang sudah berhasil mengadakan workshop Robotika. Pada pelaksanaan workshop tersebut, pihak kampus mengundang pakar dari Malaysia UKM juga mengundang Linux Community, Jarkom, Desain dan Multimedia, Software Engginer, tukasnya. (FER)

E D I S I 309 30 JUNI - 6 JULI 2014

Perusahaan Ancam Tuntut Oknum Aparat Desa Sibungke SUBULUSSALAM - Pihak perusahaan akan menuntut oknum aparat Desa Sibungke bila warga masih menuntut ganti rugi lahan. Pasalnya perusahaan kabarnya telah membayar semua ganti rugi melalui aparat desa tersebut.

Warga Desa Sibungke Kec.Rundeng Kota Subulussalam yang belum mendapatkan ganti rugi, melakukan pemblokiran jalan desa tersebut. Masyarakat memasang plang kayu dan tidak membolehkan orang serta peralatan keluar masuk dari jalan tersebut, bahkan masyarakat menuntut PT.Mitra Sejati Sejahtera Bersama (PT.MSSB) membayar ganti rugi yang sesuai, bukan hanya Rp750 ribu/hektar. “Ini adalah bentuk pemerasan kepada masyarakat, padahal ada warga yang tidak mau menjual tanahnya kepada PT.MSSB,” ujar Usman.

Sementara itu penjelasan dari Humas PT.MSSB Uyub via handphone mengatakan bahwa masyarakat dan Kepala Desa Sibungke yang baru maupun lama telah melakukan pengukuran bersama perusahaan. Dan PT.MSSB telah membayar ganti rugi lahan berada di HGU dengan angka Rp3 juta rupiah perhektar. “Pembayaran dilakukan awal Juni 2014 ini. Jika ada masyarakat yang menerima ganti rugi Rp750 ribu perhektar itu urusan Kepala Desa, ketua kelompok dan perangkat desa lainnya.

Kami tidak ikut campur,”jelas Ayub.

Bahkan ditegaskan Ayub, pihaknya akan menuntut perangkat desa dan ketua kelompok di Desa Sibungke jika permasalahan ganti rugi lahan tak kunjung selesai.

Sesalkan Tudingan Warga Sementara itu adanya tudingan warga yang menyebutkan ganti rugi lahan belum selesai, M. Alima (buyung) Kepala Kampong Sibungke Kec. Runding Subulussalam mengatakan “Jika masih ada yang mengaku belum menerima, saya bertanggungjawab,”ujarnya, Kamis (26/6) di Subulussalam.

Dijelaskannya memang benar lahan masyarakat yang termasuk dalam HGU PT.MSSB sudah dibayarkan, sesuai penjelasan Humas PT.MSSB. Masyarakat yang mengaku tidak mendapat ganti rugi adalah yang tidak mempunyai lahan. Lahan yang mereka klaim tersebut adalah lahan kelompok tani bukan pribadi mereka.

Ditambahkan M.Alima, saya siap diproses secara hukum. Warga yang mengaku punya lahan silakan tunjukkan agar jelas siapa yang benar. “Saya siap menghadapi masalah ini kemanapun,”tegasnya.

Ketua kelompok Tani Ingin Sejahtera Syarifudin mengatakan via hanphone membenarkan apa yang dikatakan Kepala kampong Sibungke. (KAR)

KPKPOS

HALAMAN 16

Dituduh Gauli Istri Orang

Oknum Anggota DPRD T Balai Membantah TANJUNGBALAI - Heboh tentang pemberitaan adanya oknum anggota DPRD Kota Tanjungbalai menggauli istri orang, Ir DKK membantah hal tersebut. Itu dikemukakannya menjawab pertanyaan wartawan melalui telepon selulernya.

Kepada wartawan Ir DKK menyebutkan, ia tidak pernah gauli istri orang, sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan beberapa surat kabar. "Karena saya tidak berbuat, maka pemberitaan itu tidak saya tanggapi atau saya tidak open,” tegas Ir DKK .

Sebagaimana diberitakan Ir DKK salah satu anggota DPRD Kota Tanjungbalai periode 2009- 2014 disinyalir menjalin hubungan dengan istri Riswan alias Budi Tahu warga Air Joman bernama Muthaharo alias Imut, tinggal di Jalan Pasar Traktor, Dusun XV, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat. Imut juga berjualan makanan di Pajak Tradisional Bahagia yang kebetulan dekat dengan kediaman Ir.DKK. Sementara Budi tetap tinggal di Air Joman.

Pada tanggal 3 Mei 2014, Budi

mengunjungi istrinya di kediaman orangtuanya. Saat itu ia melihat istrinya bersama Ir DKK sedang bermesraan. Seketika Budi marah hingga terjadi pertengkaran dan akhirnya kasus itu dilaporkan ke Mapolsek Simpang Empat.

Informasi diperoleh di Mapolsek Simpang Empat, bahwa benar ada pengaduan Riswan terkait istrinya dengan terlapor Ir.DKK. Kapolsek Simpang Empat AKP Edward Hutahuruk ketika hendak dikonfirmasi sedang bertugas di Kisaran. Kanit Reskrim Ipda G Silaban kepada wartawan membenarkan laporan tersebut.

Dari masyarakat sekitar lokasi kejadian diperoleh informasi, sebelumnya kawan Imut berjualan di pajak sering datang bertamu kekediamannya untuk makan-makan difasilitasi Ir. DKK. Setelah berkumpul Ir. DKK datang.

Itu sudah berlangsung lama dan menjadi pergunjingan masyarakat.

Kepala Dusun XV Ratimin ketika ditemui wartawan menjelaskan yang tinggal di rumah tersebut sesuai Kartu

Keluarga (KK) adalah Ratmono dengan istri Tarona. Sedangkan anak-

nya Muthaharoh adalah warga Air Joman. (HER)

DRS.H.SOFYAN MM

TAUFIQ ZA.S.SOS

DRS.H MAHENDRA,MM

KHAIDIR AFRIN SE

SYAMSUDDIN SH

Sekretaris Daerah

Asisten I

Asisten II

Asisten II

Sekwan

DRS.ZAINAL ARIFIN SINAGA

TASWIR ST

DRS.H.ISMAIL

H.M.SYARIF

ROBINSON SITUMORANG

Kepala Bappeda

Kadis Pekerjaan Umum

Kadis Pendidikan

Kadis Kanla

Kadis Peng.Sd.Air

DRS.SUPRIANTO MPD

SORIMUDA SIREGAR

Ir.PANTAS SIHOMBING

NAZARUDDIN SH

H.ERWIS EDI PAUZA LUBIS,SH.MAP

Kadis Koperindag

Kadis Perhubungan

Kadis Hutbun

Kepala BPPPM

Kadis Porabudpar

DRS.H.SYARIFUDDIN HARAHAP

ISMED SH

SYARIFUDDIN NASUTION SH

ALI HOTMAN HASIBUAN

DRS.BAMBANG HS

Kepala BPBD

Kadis Dukcapil

Kepala Inspektorat

Kasat Pol PP

Kakan Lingkungan Hidup

H.SYARIFUDDIN TARIGAN SH Kaban PPKB

SRI LUSI SSTP

ZAINAL ABIDIN SH

H.DARWINSYAH HARAHAP, SE. MM

H.RUSTAM SE

Kaban PKAD

Kepala BKD

Direktur PDAM Tirta Silaupiasa

Kabag Ekonomi

M.AJIM MANIK SE

SYAHRUL TAMBUNAN SH

BAHRUM SH

DARWIN SITORUS

BUDI ANSHARI

Kabag Humas

Kabag Hukum

Kabag Umum

Kabag Sosial

Kabag Orta

Ir.OKTONI ERIYANTO MM

H.DARWIN INDRIS NASUTION

DRS.JHON HARDI NASUTION, MSI

M.AZMI ISMAIL AP MSI

JAYA PRANA SEMBIRING SH

Kadis Pertanian

Kadis Pendapatan

Kepala Bapemmas

Kabag Tata Pemerintahan

Kadis Tenaga Kerja

DRS.WITOYO

BUWONO PRAWANA SIP

Ir.HAZAIRIN

Kadis Tata Kota

Kaban Kesbang Linmas

Kepala BPPKP