KPK POS
6
Soal Tahapan Pilkada, Sidang Pleno KIP Tabrak UUPA SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala pada rapat pembahasan tindaklanjut evaluasi APBK 2013, Rabu (3/4) di gedung DPRK setempat, diketahui belum ditandatangani Ketua DPRK. Akibatnya proses pencairan dana terhambat. Pianti, politisi dari PKPI menyesalkan atas diplenokan KIP Subulussalam terkait jadwal tahapan Pilkada dan anggaran dana hibah. Sebab pihaknya belum memberitahukan berapa lama jabatan Walikota dan Wakil Walikota, kenapa KIP telah memplenokan tahapan Pilkada. Atas dasar itu, kata Pianti, KIP Subulussalam telah melanggar UUPA No.5 tahun 2007. Harusnya KIP terlebih dahulu menyurati DPRK terkait berakhirnya masa jabatan
Walikota dan Wakil Walikota, baru membuat jadwal tahapan pilkada. Selain tahapan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2013 dan naskah dana hibah sebesar Rp6 milyar untuk putaran pertama dan Rp9 milyar untuk putaran ke II, telah ditandatangani Walikota dan Ketua KIP. Disisi lain, pada pembahasan Banggar DPRK APBK 2013, dana hibah pelaksanaan Pilkada Rp6 Miliar, belum membahas dana putaran ke II. “Namun pada penandatanganan naskah serah terima dana Pilkada antara Walikota dan KIP, terjadi penambahan sebesar Rp2,9 miliar untuk putaran ke II,” pungkasnya dan termasuk bantuan kepada beberapa organisasi juga melanggar aturan.
Anggota DPRK Subulussalam Netap Ginting mengatakan, eksekutif harus bersiap-siap untuk berurusan dengan hukum, karena menyalurkan anggaran tanpa persetujuan legislatif. Saripuddin Jawa, Bahtiar Husen juga mempersoalkan legalitas APBK 2013, yang masih dalam tahapan rancangan, karena hasil evaluasi belum diteken Ketua DPRK dan belum dibubuhi nomor qanunnya. Ketua KIP Subulussalam M.Husen Saraan SH mengatakan pihaknya berpedoman kepada UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dikatakannya pihaknya telah melaksanakan tugas sesuai perundang-undaangan yang berlaku karena telah diatur dalam UU No.11 tahun 2006. “Disitu jelas,” terang
Saraan. Dijelaskan berdasarkan SK KIP no.02/2013 tentang tahapan seperti program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam 2013, KIP telah menerima pemberitahuan berahirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota dari DPRK pada 5 Februari - 11 Maret 2013. Pendaftaran pasangan calon parpol, gabungan parpol dan perseorangan, 6-12 Juni dan disusul penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon pada 19 Agustus 2013. Pelantikan dan pengucapan sumpah, 5 Maret 2014 setelah penetapan pasangan calon terpilih pada 9-11 Oktober 2013. Hari H Pilkada ditetapkan 3 Oktober 2013.(KAR)
Suasana saat sidang evaluasi APBK 2013 antara legislatif dan eksekutif di gedung DPRK setempat.
Badan LH Diminta Serius Tangani Kebersihan SUBULUSSALAM–Sejak dini lingkungah hidup di Kota Subulussalam perlu dilestarikan, karena lingkungan yang bersih dan nyaman adalah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang hakiki demi menuju masyarakat yang sehat secara berkesinambungan. Pemeliharaan lingkungan yang bersih dan nyaman perlu kerjasama semua pihak, karena pada sifatnya lingkungan adalah milik kita semua dan lingkungan yang bersih adalah menjadi sebuah jaminan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, khusunya di Kota Subulussalam dan pada umumnya bagi seluruh daerah. Di Kota Subulussalam penanggung jawab lingkungan hidup secara khusus di dalam pemerintahan, dibawah naungan badan lingkungan hidup kebersihan dan pemadam ke-
NAD SUMUT
POLITIK
E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013
bakaran, instansi ini telah berdiri sebagai badan, dan badan ini harus tanggap dengan situasi lingkungan hidup di daerah ini yang kian hari kian merosot. Melihat situasi daerah saat ini, Kota Subulussalam berpacu dalam pembangunan di segala sektor, akan tetapi lingkungan hidup perlu sekali diperhatikan, seperti analisis Amdal/Amdal apakah telah sesuai aturan apa belum. Sebagai contoh disepanjang aliran sungai Lae Kombih Kota Subulussalam ada 2 pabrik kelapa sawit yang besar telah berdiri dan beroprasi, yang menjadi pertanyaan apakah pengolahan limbah mereka telah sesuai dengan aturan? (standar Amdal). Dalam hal ini kiranya perlu dievaluasi oleh badan linkungan hidup di daerah ini, agar asumsi-asumsi tentang kelalaian pemeli-
1457 Tenaga Honorer Aceh Timur Masuk K2 ACEH TIMUR - Sebanyak 1457 tenaga honorer 2005 Kategori 2 (K2) yang bertugas di Pemkab Aceh Timur dinyatakan valid dan namanya diumumkan sebagai tenaga honorer K2 yang dikeluarkan Badan Kepegawaia Nasional (BKN), sebagaimana dirilis kembali Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Timur. Nama-nama tersebut diumumkan dalam uji publik secara luas kepada masyarakat untuk dicroscek kembali, apakah nama-nama yang masuk K2 layak diikutkan dalam testing penerimaan CPNS formasi honorer. Jika ada sanggahan, bantahan dari publik terkait keabsahan nama-nama dimaksud, agar dapat segera disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan memberikan data autentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini disampaikan Plt Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur T Amran SE melalui Kasubbag Humas, Eddyanto SST, Rabu (3/4). Untuk pengumuman nama-nama yang masuk nominasi K2 ini, bisa dilihat di Kantor BKPP
haraan limbah jadi opini dan bisik-bisik tetangga di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang terjadi akhirakhir ini di Kota Subulussalam, informasi yang dikutip media ini, ada tabung limbah PKS yang pecah, yang mengakibatkan tercemarnya sungai Lae Kombih dan membunuh banyak ikan-ikan di dalamnya, sementara kita ketahui bersama, bahwa Lae Kombih itu merupakan sumber kehidupan bagi warga Kota Subulussalam, dalam hal ini Pemerintah Kota Subulussalam harus tegas melalui dinas terkait agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Persoalan ini sebenarnya tidak boleh terjadi, karena Lae Kombih adalah sumber kehidupan masyarakat banyak, jadi pengolahan limbah di perusahaan-perusahaan harus
dan Setdakab serta dinas lainnya. (BSO)
Honorer Aceh Tamiang Belum Terima Gaji ACEH TAMIANG DPRK Aceh Tamiang meminta eksekusif segera membayar gaji honorer di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang karena sudah empat bulan belum dibayar. Anggota DPRK Aceh Tamiang, Bukhari kepada wartawan Rabu, (3/4) mengatakan, sudah tiba bulan gaji pegawai honorer di Tamiang belum di bayar SKPD. Alasan klasiknya, SK tenaga honorer belum ditanda tangani Bupati sehingga tidak dapat di amprah gaji. Menurut Bukhari, gaji mereka berkisar Rp720.000 perbulan. Jumlahnya tidak besar namun bagi tenaga honorer, uang dapat memenuhi kebutuhan sehari–hari. Sementara itu, kepala BKPP Tamiang, Ahmad Asadi mengaku sudah menanda tangani SK tenaga honorer pada 22 Maret lalu. Mengenai belum dibayarnya honor merupakan tanggung jawab masing–masing SKPD. (BSO)
ditangani dengan serius. Disatu sisi investor sangat dibutuhkan di Kota Subulussalam demi menunjang lajunya pembangunan, akan tetapi pengolahan limbah jangan menjadi bumerang di tengahtengah masyarakat. Menurut beberapa wakil rakyat mengatakan kepada wartawan koran ini bahwa sering menyoroti persoalan ini, karena melihat saat ini tentang mengenai lingkungan hidup nampak merosot,maka para wakil rakyat dengan tegas memohon kepada pemerintahan Kota melalui Badan Lingkungan hidup agar meningkatkan kinerja, hal ini jangan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat di Kota Subulussalam. Ditambahkan beliau lagi bahwa lingkungan hidup harus sejalan dengan kemajuan jaman.(KAR)
Peserta UN SMAN 1 Manyak Payed Capai 294 ACEH TAMIANG - Kepala SMAN 1 Manyak Payed, Musaddiq S.Pd mengatakan jumlah peserta Ujian Nasional (UN) 2013 mencapai 294 orang.Terdiri dari jurusan IPA 135 orang (P=96, L=39) dan jurusan IPS 159 orang (P=68, L=91). UN katanya digelar April 2013. Mata pelajaran yang diuji sama dengan UN sebelumnya untuk jurusan IPA dan IPS.Namun menyangkut kesiapan menghadapi UN, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan terutama meningkatkan kemampuan anak didik. Misalnya, sebut dia, menggelar uji coba atau try out serta program belajar tambahan. Juga dilaksanakan pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedangkan yang mendapat nilai rendah dilakukan remedial. "Try out dilakukan untuk menguji kemampuan peserta UN menghadapi soal-soal yang akan diuji nantinya. Termasuk sejauhmana efektivitas dan keberhasilan program belajar tambahan," katanya. Mengenai target keberhasilan UN ajaran 2012/2013, Musaddiq mengatakan pihaknya berharap seluruh peserta UN lulus. Target ini harus dibarengi nilai yang memuaskan agar bisa
Gelombang Mutasi Kembali Bergulir Di Aceh Timur ACEH TIMUR - Gelombang mutasi kembali bergulir di Pemkab Aceh Timur. Senin (1/4) di Aula Serbaguna Setdakab Idi, sebanyak 48 pejabat struktural eselon III dan IV kembali diberi kepercayaan untuk mengemban amanah dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun ada juga pejabat yang diperbantukan atau dibangkupanjangkan. Bupati Aceh Timur diwakili Sekda Drs Bahrumsyah MM dalam sambutannya mengatakan mutasi ini lumrah sebagai kebutuhan organisasi pemerintahan. Kepada pejabat yang diberi amanah ini diharapkan mampu bekerja dan bergerak cepat dalam memberikan pelayanan kepada publik se-
Kebun Plasma Perlu Dibangun Setiap HGU SUBULUSSALAM – Kebun Plasma sebuah metode yang diadopsi UU No.18 tahun 2004, tentang perkebunan. Pada pasal 2 disebutkan perkebunan diadakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Pasal 3 dalam butir (a) menguatkan bahwa perkebunan diselenggarakan dengna tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya kehadiran HGU di suatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik itu dalam perekrutan tenaga kerja, baik kemitraan melalui kebun plasma sebagaimana yang telah diinstruksikan Gubernur Aceh di Provinsi Aceh. Metode kebun plasma, pemerintah telah membuat aturan pemilik HGU berkewajiban membangun kebun plasma +30% dari areal yang dimiliki (di luar) untuk bekerjasama dengan masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana diatur dalam UU pekerbunan pasal 4 butir (a). Namun fakta yang ditemukan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, ada puluhan HGU, tetapi belum ada satupun yang membangun kebun plasma. Sepertinya setelah dibangunkebun inti, yang lain diabaikan. Kritisi ini dilontarkan anggota DPRK Bakhtiar Husein (Sekretaris Komisi A) pada sidang paripurna LPj Walikota Subulussalam. Ditambahkannya Pemko Subulussalam harus tegas pada semua HGU, agar kebun plasma menjadi prioritas. Dengan kebu plasma dapat membangun kesejahtraan masyarakat.(KAR)
lewat tes di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Karena itu, lanjut dia, pihaknya mengimbau anak didik peserta UN mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jangan mempercayai jawaban soal yang beredar menjelang ujian akhir nantinya. Sebab, jawaban yang beredar itu tidak benar dan hanya menyesatkan. (BSO)
Petinggi Subulussalam Ikuti Sosialiasasi UU KIP SUBULUSSALAM - Berdasarkan UU keterbukaan informasi Publik (KIP) yang diatur UU No. 14 Tahun 2008, sekaligus tentang informasi, transparansi dan akuntable, dalam pengelolaan pemerintah yang disebut Badan Publik Sumber Informasi. UU KIP lahir bertujuan agar setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap warga Negara pengguna informasi. Juga menjamin hak mengetahui rencana kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya lahirnya UU KIP, untuk menciptakan pemerintah yang bersih (clean Govermen) dan pemerintah yang baik (Good Gavermen) dengan tidak mengabaikan HAM
cara prima seiring dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis dan memang ingin cepat. Kepada seluruh pemangku jabatan di Aceh Timur dan PNS juga diingatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pejabat eselon III.a dan III.b yang dilantik, di antaranya Amir Syarifuddin SKM sebagai Pj Sekretaris Dinas Kesehatan, M Amin SE sebagai Kabag Pemerintahan Umum , Drs Armia M MPd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Ir Syukri MP sebagai Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Mukim Gampong dan Kemasyarakatan, Adnan SH sebagai Kabid
Keluarga Sejahtera pada BPMKS, Furqan BA sebagai Sekretaris Korpri, Mukhlan SE MM sebagai Kabag Kesra dan lainnya. Pejabat eselon IV di antaranya, Mulyawardi SH sebagai Kasubbag Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat Korpri, Iskandar Skom sebagai Kasubbag Umum dan Kerjasama Korpri, Harlida sebagai Kasubbag Olahraga, Seni Budaya,Mental dan Rohani pada Sekretariat Korpri Kabpaten Aceh Timur. Selanjutnya Diana Andrawina SE sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setdakab lainnya. Hadir dalam pelantikan ini para Kepala SKPK, Asisten, Kabag dijajaran Setdakab, Camat dan undangan lainnya. (BSO)
Syariat Islam Harus Tegak Secara Kaffah SUBULUSSALAM - Jangan terbuai kemajuan zaman dan budaya–budaya yang mencederai nilai–nilai syariat Islam. Ini adalah sebuah kewajiban bagi rakyat Aceh Untuk menjaganya, sehingga syariat Islam bisa tegak secara kaffah di daerah ini. Syariat Isalm, selain diatur dalam agama Islam, di Aceh ini menjadi keistimewaan, yang diatur melalui UU dan wajib ditegakkan di bumi Serambi Mekkah ini. Walikota Subulussalam M. Sakti Kombih, SH mengatakan penegakan syariat Islam di Kota Subulussalam harus dilakukan secara totalitas. Kemajuan zaman bukan berarti syariat ini harus ditinggalkan. Ditambahkkannya, di Kota Subulussalam sosialisasi penegakan syariat Islam telah sering dilakukan. Paling terpenting judi, miras protitusi, pergaulan bebas harus dikikis dari Kota Subulussalam ini.
Kota subulussalam adalah pintu gerbang Aceh, melalui pintu Barat berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. “Karena itu harus ditunjukkan, Subulussalam sebuah daerah yang wajib melaksanakan syariat Islam,” terangnya. Dinas Syariat Islam harus memikirkan hal itu dan kepada Sat Pol PP dan WH perlu ketegasan penegakan syariat Islam agar Kota Subulussalam bersih dari pelanggaran- pelanggaran. Qanun 12, 13, 14 tentang miras dan mesum harus ditegakkan dan para pelanggar harus dituntut sesuai aturan yang ada. Menurut Kasat Pol PP dan WH Baginda Nasution seluurh instruksi Walikota telah kita laksanakan, seperti penertipan busana muslim melaui razia. Tentang mesum juga telah sering ditangkap dan diserahkan kepada penyidik. Namun hukum acara Qanun belum maksimal.(KAR)
Suasana Haru Saat Temupisah Kepsek Min Manyak Payed ACEH TAMIANG - Suasana haru mewarnai temu pisah Kepala MIN Manyak Payed dari Nurhayati A, Ma kepada Musalamina S, Ag. Para guru dan siswa/siswi larut dalam kesedihan dengan meneteskan air mata saat melepas kepergian ibu Nurhayati yang mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Sekolah MIS Desa Pahlawan. Acara itu dihadiri Ketua Komite Sekolah, mantan Kepsek MIN Manyak Payed, dewan guru, wali murid dan siswa/siswi serta Ketua Panitia. Nurhayati dalam sambutannya mengharapkan
serta demokrasi yang baik. Pemko Subulussalam melakukan sosialisasi UU KIP diprakarsai Dishub Partel, bertempat di Grand Mitra Hotel Salam. Acara dibuka langsung Walikota M. Sakti, SH dan dihadiri SKPK, masyarakat dan insan pers. Menurut Walikota, sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 implementasi dari UU No.25 Tahun 2005 tentang pelayanan public. Ini harus dipahami demi berjalannya keterbukaan informasi dan diharapkan agar jagan berbenturan dengan pemohon informasi seperti pers, LSM dan lainnya. Lahirnya UU KIP ini bukan berarti mengekang kebebasan pers, dalam mencari informasi, wartawan juga memiliki UU No.40 Tahun 1999 dan kode etik tentang mencari dan penyajian berita. Pemateri pada acara ini dari Provinsi Aceh Ir.Sanasi, MM.Dijelaskan lahirnya UU KIP bukan berarti terbuka untuk segalanya. Terdapat faktor–fackor pengecualiaan seperti diatur pada UU KIP pasal 6, butir a, b, c, d, e dan pasal 17. (KAR)
Peringatan HUT Kecamatan Longkip Ke-10 SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam
komite sekolah dapat bekerjasama dengan kepala sekolah yang baru, untuk meningkatkan mutu pendidikan MIN Manyak Payed. Nurhayati juga menghimbau kepada seluruh anak didik lebih serius meningkatkan aktivitas belajar, sehingga para orangtua puas melihat prestasi yang dicapai anak-anaknya. Musalamina S,Ag selaku kepsek baru bertekad meneruskan langkah-langkah positif yang telah dilakukan pendahulunya. Ia berharap kepala sekolah lama dapat memberi masukan positif dan membangun guna pendidikan berkualitas.(BSO)
Merah Sakti SH mengatakan bahwa pelaksanaan hari jadi Longkip Ke-10 tepat, Senin (01/ 04) di halaman kantor Camat Longkip di iringi tari-tarian. “Kita telah merasakan Camat sekarang Saifuddin Ujung sebagai putra daerah Longkip adalah camat kelima. Dimasa kepemiminannya terlihat ada kemajuan disbanding sebelumnya,” jelas Walikota. Ditegaskan Walikota, sebelum habis masa jabatan seluruh struktur jalan dan penerangan di desa teresolir dalam Kec Longkip akan diselesaikan. Katanya jalan yang akan dibuka dan diaspal seperti dari Lae Saga ke Gunung Merapi. Kita perintahkan Kepala Dinas PU agar seluruh jalan yang belum terbuka dari desa ke desa segera dibuka agar masyarakat dapat memasarkan hasil taninya. Termasuk msaih terus diperjuangkan penambahan pembangunan rumah bagi warga yang belum memiliki rumah tempat tinggal. “Kami masih berjuang di tingkat pusat agar pembangunan rumah ditambah,”jelas Walikota dan menyampaikan Alhamdulillah pihak pusat telah menyetujuinya. Sebagai hadiah hari ulang tahun longkip ke-10 pemko memberikan satu unit Dam Truk untuk dan diharapkan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan Pemerintah Kecamatan Longkip. (KAR)