KPK POS
5
KORUPSI
E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013
LIPSUS
KOMITE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PETIKAN P U T U S A N NOMOR: 01/KE-KPK/4/2013 KOMITE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pelanggaran Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Kode Etik Pimpinan KPK) memutus dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK terkait bocornya Rancangan Surat Perintah Penyidikan (selanjutnya disebut Dokumen Sprin Dik) atas nama Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh: I. IDENTITAS TERPERIKSA 1. N a m a : Abraham Samad Umur : 47 Tahun Jabatan : Ketua KPK Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav C1. Jakarta Selatan Selanjutnya disebut Terperiksa I 2. N a m a : Adnan Pandu Praja Umur : 53 Tahun Jabatan : Wakil ketua KPK Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav C1. Jakarta Selatan Selanjutnya disebut Terperiksa II Membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pengawasan Internal KPK; Memeriksa dan mendengar keterangan para saksi dan ahli; Memeriksa dan mendengar keterangan Terperiksa I dan Terperiksa II; Memeriksa dan mempelajari semua dokumen terkait bocornya Sprin Dik Anas Urbaningrum. Petikan Putusan Komite Etik 2013 II. DUDUK PERKARA [2.1] Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Internal KPK yang dilakukan oleh jajaran Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat tanggal 26 Februari 2013 telah disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut: a. Analisis perbandingan antara gambar Sprin Dik Anas Urbaningrum yang beredar
di media massa dengan hasil scan Sprin Dik Anas Urbaningrum menunjukkan bahwa dokumen yang beredar, identik dengan dokumen hasil scan pada halaman empat file di laptop yang dikuasai Wiwin Suwandi; b. Analisis forensik atas aktivitas printer yang dikuasai Sekretaris Ketua KPK - Wiwin Suwandi menunjukkan adanya kegiatan pencetakan dokumen tersebut pada tanggal 7 Februari 2003, pukul 21.46 WIB; c. Analisis forensik atas alat komunikasi Wiwin Suwandi menunjukkan adanya upaya menghubungi Tri Suharman pada tanggal 8 Februari 2013 pukul 21.43 WIB; d. Wiwin Suwandi mengakui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 8 Februari 2013 sekitar pukul 21.46 WIB mengambil foto setidaknya dua gambar dari dokumen yang dicetak dari file tersebut yang merupakan potongan dari dokumen Sprin Dik Anas Urbaningrum, dan kemudian dikirim kepada Tri Suharman melalui BBM; e. Wiwin Suwandi mengakui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 8 Februari 2013 malam, menyerahkan satu lembar hasil cetak dokumen Sprin Dik Anas Urbaningrum berwarna kepada Tri Suharman dan Rudy Polycarpus di Setiabudi Building, yang sebelumnya telah dicetak berwarna pada tanggal 7 Februari 2013 pukul 21.46 WIB dengan menggunakan printer Fujixerox Docuprint CM205F serial number 002850 yang dikuasai Wiwin Suwandi. [2.1.2] Informasi lain yang ditemukan: a. Terdapat indikasi bahwa wartawan dari beberapa media mendapatkan informasi mengenai kasus/perkara yang melibatkan Anas Urbaningrum dari sumber lain selain dari Wiwin Suwandi; b Proses pengajuan Konsep Sprin Dik dengan tersangka Anas Urbaningrum tidak dilakukan sebagaimana diatur Prosedur Operasi Baku bidang Penindakan meng enai
proses pelaporan hasil penyelidikan dan Unit Sekretariat Pimpinan KPK dalam proses penandatanganan Surat Perintah Penyidikan; c. Proses tata kelola dokumen pada tingkat Pimpinan belum diatur secara rinci untuk menjamin Pengamanan data/ informasi secara optimal. [2.1.3] Rekomendasi a. Meneruskan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Wiwin Suwandi kepada Dewan Pertimbangan Pegawai untuk pemeriksaan lebih lanjut; b. Mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menelusuri dugaan adanya pelaku lain selain Wiwin Suwandi yang menyampaikan informasi dan/atau dokumen konsep SPRINDIK Anas Urbaningrum, antara lain mempertimbangkan pembentukan forum yang lebih tinggi dari kewenangan Direktorat Pengawasan Internal; c. Memerintahkan kepada unit terkait untuk dilakukan evaluasi atas penyempurnaan dan pelaksanaan Prosedur Operasi Baku yang sudah ditetapkan terutama dengan teknis dan administrasi penanganan kasus/perkara; d. Memerintahkan kepada unit terkait untuk dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tata kelola dokumen/informasi untuk menjamin tidak terulangnya kebocoran informasi/dokumen yang dirahasiakan. [2.2] Bahwa berdasarkan Rekomendasi Direktorat Pengawasan Internal KPK butir [2.1.2] huruf b di atas, Pimpinan KPK melalui Keputusan No. KEP-158/01-55/02/20/2013 bertanggal 22 Februari 2013 telah membentuk Komite Etik untuk Memeriksa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Diduga Melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk: a. Menentukan/mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan
Kode Etik yang dilakukan oleh Abraham Samad; b. Melakukan pemeriksaan terhadap Abraham Samad yang diduga melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik Pimpinan KPK terkait dengan adanya kebocoran Sprin Dik atas nama Anas Urbaningrum yang beredar di media massa; c. Memutuskan Abraham Samad tidak bersalah atau bersalah karena melanggar Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-06/ P.KPK/02/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; d. Menetapkan sanksi yang akan dijatuh kan sesuai tingkat kesalahannya. [2.3] Bahwa dari hasil pemeriksaan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Komite Etik) secara nyata ditemukan pula dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan yang lain, oleh karena itu Komite Etik meminta kepada Pimpinan KPK untuk diberikan tugas dan wewenang tambahan memeriksa Adnan Pandu Praja sebagai Terperiksa dan berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 225/01-55/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, Komite Etik diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Adnan Pandu Praja sebagai Terperiksa. [2.4] Bahwa Direktorat Pengawasan Internal telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyampaian dokumen yang di duga Sprin Dik terkait Anas Urbaningrum kepada pihak yang tidak berkepentingan sepanjang yang berhubungan dengan terbuktinya Wiwin Suwandi sebagai pelaku pembocoran Sprin Dik, sepenuhnya diambil oleh Komite Etik dan dimasukkan dalam pertimbangan dalam Putusan perkara ini. [2.5] Bahwa Komite Etik telah
memeriksa dan/atau meminta keterangan sejumlah saksi-saksi dan/atau sumber informasi, baik dari kalangan internal maupun kalangan eksternal KPK yaitu : 1. Saksi Eko Marjono, Direktur Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian PIPM KPK; 2. Saksi Dwi Anggia, Presenter; 3. Saksi Herry Muryanto, Ketua Satgas Penyelidikan Kasus Hambalang dan Kasus Anas Urbaningrum pada Kedeputian Penindakan KPK; 4. Saksi Arry Widiatmoko, Direktur Penyelidikan pada Kedeputian Penindakan KPK; 5. Saksi M. Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK; 6. Saksi Zulkarnain, Wakil Ketua KPK; 7. Saksi Warih Sadono, Deputi Penindakan pada KPK; 8. Saksi Irmanputra Sidin; 9. Saksi Syarif Hasan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat; 10. Saksi Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK; 11. Saksi Bhakti Suhendrawan, Penyidik pada Kedeputian Penindakan KPK; 12. Saksi Handoyo Sudradjat, Deputi PIPM pada KPK; 13. Saksi Anna Devi Tamala, Penelaah Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian PIPM KPK; 14. Saksi Elly Kusumastuty, Penuntut Umum pada KPK; 15. Saksi Bambang Sukoco, Ketua Satgas Penyidikan Kasus Anas Urbaningrum ; 16. Saksi Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK; 17. Saksi Andi Abdul Rahman Rahim, anggota Tim Pengawas Internal KPK; 18. Saksi Johan Budi SP, Juru Bicara KPK; 19.Saksi Wiwin Suwandi, Sekretaris Ketua KPK. • BERSAMBUNG
3.3 ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTA DAN PERBUATAN/TINDAKAN PARA TERPERIKSA [3.3.1] Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa pelaku utama pembocoran dokumen Sprin Dik adalah Wiwin Suwandi, Sekretaris Terperiksa I Abraham Samad yang belum jelas motivasinya, namun terbukti bahwa Wiwin Suwandi sebelumnya juga pernah membocorkan dokumen dan/atau informasi KPK lainnya, di antaranya adalah kasus Buol, kasus Koorlantas, dan kasus suap impor daging sapi; [3.3.2] Menimbang berdasarkan Kode Etik Pimpinan KPK wenang Komite Etik hanya melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap Pimpinan KPK yang diduga melanggar Kode Etik Pimpinan KPK; oleh karena itu terhadap Wiwin Suwandi yang bukan pimpinan KPK, melainkan pegawai KPK, wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi berada di tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai; [3.3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-158/01-55/02/2013 tanggal 22 Februari 2013 dan Nomor: KEP-225/01-55/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, Komite Etik diberi wewenang untuk memeriksa Terperiksa I Abraham Samad dan Terperiksa II Adnan Pandu Praja mengenai dugaan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK yang dilakukan oleh para Terperiksa terkait bocornya dokumen Sprin Dik yang ternyata terbukti bahwa pelakunya adalah Wiwin Suwandi; [3.3.4] Menimbang bahwa dari serangkaian fakta-fakta yang diketemukan dalam ersidangan Komite Etik, ditemukan sejumlah fakta mengenai sikap, perilaku dan/atau perbuatan Terperiksa I Abraham Samad dan Terperiksa II Adnan Pandu Praja yang ditengarai tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Kode Etik Pimpinan KPK sebagai berikut: [3.3.4.1] Terperiksa I Abraham Samad a Bahwa berdasarkan hasil cloning bb milik Wiwin Suwandi, benar bahwa pada hari Jumat tanggal8 Februari 2013 pukul 08:17 WIB Wiwin Suwandi berinisiatif mengabarkan status tersangka Anas Urbaningrum kepada Irman Putrasidin yang dalam komunikasi bbm tersebut Wiwin Suwandi mengutip kata-kata dalam bbm Terperiksa I Abraham Samad kepada Tri Suharman sebagai berikut : "Jgnmi sebut Namaku dullu Soalx sy yg ambil alih kasus ini spy bisa jalan,sy pake kekerasan sdikit,makax sy tdk mau tambah runyam", kata- kata tersebut diakui oleh Terperiksa I Abraham Samad sebagai kata-katanya sendiri. Adalah tidak benar bahwa terjadi pengambilalihan penanganan kasus Anas Urbaningrum oleh Terperiksa I Abraham Samad sendiri, penanganan kasus Anas Urbaningrum dilakukan oleh Kedeputian Penindakan secara profesional. Sikap dan pernyataan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1)
huruf e Kode Etik Pimpinan KPK; b. Bahwa Terperiksa I Abraham Samad telah melakukan kelalaian dalam membina atau setidak -tidaknya dalam mengawasi sekretarisnya yang bernama Wiwin Suwandi yang penempatannya di KPK atas permintaan Terperiksa I Abraham Samad dan tinggal satu rumah dengan dirinya. Kelalaian itu menciptakan kondisi bahwa Wiwin Suwandi dapat melakukan pembocoran dokumen konsep Sprin Dik ke seorang wartawan bernama Tri Suharman dan berulang kali pula membocorkan informasi kasuskasus lain di KPK kepada pihak-pihak yang tidak berhak di luar KPK. Sikap dan tindakan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf e Kode Etik Pimpinan KPK yang mewajibkan Pimpinan KPK "menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak, dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak, dan tidakpantas dilakukan"; c. Bahwa penandatanganan Sprin Dik oleh Terperiksa I Abraham Samad selaku Ketua KPK sebelum semua pimpinan menandatangani adalah tindakan yang kurang berhati-hati mengingat kasus ini mendapat perhatian begitu besar dari masyarakat. Terperiksa I Abraham Samad tidakmemastikan ada kelengkapan administrasi sebagai syarat keluarnya Sprin Dik. Walau tidak ada aturan tertulis yang melarang, tetapi menurut kewajarannya dokumen ditandatangani oleh seluruh pimpinan untuk kemudian ditandatangani oleh Terperiksa I Abraham Samad. Jikapun mendesak atau tidak lengkapnya Pimpinan, hal tersebut seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Pimpinan yang lain akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terperiksa I Abraham Samad. Terlebih pada saat Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan menghadap Terperiksa I Abraham Samad, Deputi Penindakan menanyakan apakah hasil ekspose Tim Kecil Penindakan tersebut perlu disampaikan kepada masing-masing Pimpinan, yang dijawab oleh Terperiksa I Abraham Samad bahwa hal tersebut akan disampaikan sendiri oleh Terperiksa I Abraham Samad. Dalam kenyataannya Terperiksa I Abraham Samad tidak pernah menyampaikan kepada Pimpinan mengenai hasil ekspose tim kecil Kedeputian Penindakan tersebut. Tindakan yang demikian, menurut Komite Etik, melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Kode Etik Pimpinan KPK yang mewajibkan Pimpinan KPK menaati aturan hukum dan etika; [3.3.4.2] Terperiksa II Adnan pandu Praja Menimbang bahwa Terperiksa II Adnan Pandu Praja yang melakukan tindakan mencabut paraf persetujuan pada Lembar Disposisi dokumen Sprin Dik, menyampaikan informasi pencabutan beserta alasannya kepada pers, serta menyampaikan pendapat secara terbuka kepada media massa bahwa kasus Harrier yang nilainya
kurang dari satu miliar adalah bukan level KPK menunjukkan tindakan yang kurang hati-hati dan kurang cermat (seksama) sebagai Pimpinan KPK dan merugikan nama baik KPK. Perbuatan Terperiksa II tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf eKode Etik Pimpinan KPK. [3.4] Menimbang bahwa dengan demikian, baik Terperiksa I Abraham Samad, maupun Terperiksa II Adnan Pandu Praja telah bersalah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan Kode Etik Pimpinan KPK dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK sesuai dengan tingkat kesalahannya. [3.5] Menimbang sebelum menjatuhkan sanksi Komite Etik perlu mempertimbangkan hal- hal yang meringankan dan yang memberatkan para Terperiksa yaitu sebagaimana yang diuraikan di bawah ini: [3.5.1] Terperiksa Abraham Samad [3.5.1.1] Hal-hal yang memberatkan: a. Bahwa Terperiksa I Abraham Samad telah sering melakukan komunikasi dan pertemuan dengan pihak-pihak eksternal KPK yang berkaitan dengan informasi kasus- kasus di KPK, termasuk masalah status Anas Urbaningrum sebagai tersangka, dengan tanpa memberitahukan kepada Pimpinan KPK lainnya. b. Bahwa Terperiksa I Abraham Samad tidak berusaha melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK beserta jajaran struktural KPK lainnya untuk merespon ke bocoran dokumen Sprin Dik dan melakukan langkahlangkah konkrit. c. Bahwa Terperiksa I Abraham Samad telah bersikap tidak menyetujui HP blackberry- nya dilakukan proses cloning untuk membuka data komunikasinya dengan pihak eksternal terkait bocornya dokumen Sprin Dik dan bocornya informasi mengenai status tersangka Anas Urbaningrum. Tindakan tersebut tidak akomodatif/kooperatif. d. Membuat prnyaan yangmndhului dari keputusan Komite Etik yang menyatakan bahwa Komite Etik adalah rekayasa, sebagaimana dimuat dalam link berita mtrotvnews.com berjudul "Abraham Samad: Isu Sprindik Upaya Menjatuhkan Saya " pada hari Rabu 27 Maret 2013 pukul 12:45 WIB. [3.5.1.2] Hal-hal yang meringankan : Bahwa Terperiksa I Abraham Samad masih memiliki harapan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan sikap dan perilaku yang lebih menghayati dan mengamalkan ketentuan yang ada dalam Kode Etik Pimpinan. [3.5.2] Terperiksa II Adnan Pandu Praja [3.5.2.1] Hal-hal yang memberatkan : Tidak Ada. [3.5.2.2] Hal-hal yang meringankan : Bahwa Terperiksa II Adnan Pandu Praja dalam pemeriksaan sangat kooperatif dan mnyadari
kekeliruannya. IV. KESIMPULAN [4.1] Bahwa telah terbukti terjadi pembocoran dokumen KPK berupa konsep Surat Perintah Penyidikan atas nama Anas Urbaningrum dengan pelaku pembocoran Wiwin Suwandi yang wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksinya berada di tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK; [4.2] Bahwa Terperiksa I Abraham Samad tidak terbukti secara langsung membocorkan Dokumen Sprin Dik, etapi perbuatan dan sikap Terperiksa I Abraham Samad yang tidak sesuai dengan Kode Etik Pimpinan KPK dalam berkomunikasi dan dalam memimpin, menciptakan situasi dan kondisi terjadinya kebocoran Sprin Dikdan informasi mengenai status Anas Urbaningrumsebagai tersangka; dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. [4.3] Bahwa Terperiksa II Adnan Pandu Praja tidak terbukti telah ikut melakukan pembocoran Dokumen KPK yang berupa Sprin Dik Anas Urbaningrum, akan tetapi Terperiksa II Adnan pandu Praja terbukti telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Pimpinan KPK dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya; [4.4] Bahwa Komite Etik menemukan berbagai masalah yang perlu mendapat perhatian dan demi perbaikan internal KPK, Komite Etik perlu menyampaikan beberapa Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pimpinan KPK sebagai berikut: 1. Komite Etik merekomendasikan agar Nilai-Nilai Dasar Pribadi Pimpinan yang tercermin dan diwujudkan dalam bentuk sikap, pandangan, ucapan, tindakan dan perilaku Pimpinan KPK yang sekarang sedang disempurnakan KPK harus segera dilaksanakan dalam waktu selambatnya 3(tiga) bulan sejak rekomendasi ini ditetapkan. Direkomendasikan juga proses reinternalisasi atas etik dan perilaku itu dilakukan secara berkala dan bersinambungan. 2. Komite Etik merekomendasikan agar segera diimplementasikan hal-hal yang ditujukan untuk menjamin zero tolerance perwujudan nilai dasar, kode etik dan perilaku, yaitu: a. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, b. Penguatan Pengawas Internal untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SOP, kode etik dan peraturan kepegawaian, dan c. Kode etik perlu mengadopsi prinsip pemberian sanksi yang lebih berat atas pengulanganpelanggaran kode etik dan kode perilaku. 3. Komite Etik merekomendasikan agar Pimpinan KPK meniadakan privasinya dan menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya bukan sebagai hanya sekedar sebagai seorang pribadi tetapi selalu melekat dalam
kapasitasnya sebagai Pimpinan KPK. Oleh karena itu semua fasilitas dan kepemilikan pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Pimpinan KPK (seperti : alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) diperlakukan sebagai fasilitas lembaga dan bersifat aksesibel untuk kepentingan Pengawasan Internal. Termasuk, Peraturan Komisi yang mengizinkan Pimpinan untuk membawa atau mengajukan seseorang yang bukan berasal dari pegawai KPK untuk menjadi sekretaris, ajudan atau supir atau jabatan lain yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya sebagai Pimpinan agar ditinjau kembali. [4.5] Bahwa Komite Etik meminta kepada seluruh Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK untuk mengawal dan memastikan rekomendasi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. V. AMAR PUTUSAN Dengan mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kode Etik Pimpinan KPK, dan Hukum Acara Pemeriksaan Komite Etik KPK, Komite Etik KPK menjatuhkan Putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai berikut: [5.1] Menyatakan Terperiksa I Abraham Samad melakukan pelanggaran sedang terhadap Pasal 4 huruf b dan d, Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf r dan huruf v Kode Etik Pimpinan KPK dan oleh karena itu menjatuhkan Sanksi berupa "PERINGATAN TERTULIS" Yaitu Terperiksa I Abraham Samad harus memperbaiki sikap, tindakan dan perilaku: a. memegang teguh prinsip keterbukaan, kebersamaan, b. perilaku yang bermartabat dan berintegritas, c. mampu membedakan hubungan yang bersifat pribadi dan professional, serta d. menjaga ketertiban dalam berkomunikasi dan kerahasiaan KPK. [5.2] Menyatakan Terperiksa II Adnan Pandu Praja melakukan pelanggaran ringan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e Kode Etik Pimpinan KPK dan oleh karena itu menjatuhkan sanksi berupa "PERINGATAN LISAN"; [5.3] Memerintahkan kepada Pimpinan KPK untuk melaksanakan Putusan ini. Demikianlah diputuskan dalam Sidang Komite Etik KPK yang terbuka untuk umum pada hari Selasa anggal 2 April 2013 oleh limaorang Anggota Komite Etik KPK, masing-masing Anies Baswedan sebagai Ketua merangkap Anggota, Tumpak H. Panggabean sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Bambang Widjojanto, dan Abdullah Hehamahua sebagai Anggota, serta didamping oleh Lilyani Harsulistyati sebagai Sekretaris dengan kehadiran para Terperiksa. Jakarta, 3 April 2013