KPK POS
2
SAMBUNGAN
E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013
Pemkab Madina 'Mandul' Atasi Banjir PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dinilai kurang siap menghadapi bencana yang ada di beberapa titik rawan, dan dinilai belum memiliki program nyata jangka panjang untuk mencegah bencana serupa di masa datang. Sementara peralatan dan perlengkapan darurat bencana yang dimilikipun masih kurang baik dengan pengantisipasi datangnya rawan longsor dan banjir bandang di Kecamatan Panyabungan kota. Sebagai contoh, desa Mayabar yang masih tetap dilanda banjir dan sungai Aek Rantopuran terus mengirim lumpur erosi ke rumah - rumah warga apabila datang hujan. Akibat cuacaekstrimditahun2013 ini, sering datang hujan di kawasan hulu Aek Rantopuran Kecamatan Panyabungan Kota, mengakibatkan selalu terjadi banjir bandang. "Ini karena Pemkab Madina belum
spontan mengantisipasi meluapnya sungai Aek Rantopuran," Taupik tokoh masyarakat di sana. Menurut Taupik, sebenarnya bisa diperhitungkan bahaya banjir, sehingga masyarakat memiliki persiapan untuk evakuasi. "Nah ini lah, karena tidak ada tanggapan dari Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara SE, maka rakyat di daerah itu terus menderita," ujarnya. Seharusnya, Pemkab Madina memberikan signal atau pengumuman kepada masyarakat setempat apabila ada tanda -tanda akan adanya banjir bandang. Hal ini seyogianya harus dilakukan supaya masyarakat siap siaga mengantisipasi datangnya banjir. Kepada Pemkab ke depannya diminta untuk mengkaji kembali dan memperbaiki bagaimana cara kinerja mengantisipasi banjir bandang supaya tidak terulang kembali seperti yang lalu.(TH)
BANG YOS: MASYARAKAT SIPIL JUGA AMAT SADIS LANGGAR HAM ......................................................... • DARI HALAMAN. 1 sehingga menimbulkan rasa dendam. "Karena bagi Kopassus sepenanggungan nasib, dilatih solidaritas tinggi agar pada saat perang, ia tidak mudah meninggalkan temannya," ujarnya. Ia melanjutkan, seharusnya pengamanan asrama Kopassus diperketat lagi dan terus dipantau selama 24 jam, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan izin keluar masuk. "Harusnya dijaga ketat pengawalan Kopassus di Barak apel jam 10.00 pagi, sete-
rusnya mereka di asrama sangat amat mudah keluar ijin, sehingga terjadi kasus Cebongan," ucapnya. Sutiyoso menambahkan, ia pertama kali mendengar kejadian tersebut dirinya sudah mempunyai perasaan yang tidak enak, dikhawatirkan ada keterlibatan bekas anak buahnya. "Saya sudah waswas, Kopasus itu bukan pasukan biasa karena kita diajari gerak cepat, taktik, penembakan cepat, tapi saya apresiasi pelaku langsung ngaku, mau menerima hukuman apapun yang diberikan," tandasnya. (IC/BBS)
KONTROVERSI BENDERA ACEH........................................................ • DARI HALAMAN. 1 Nota perdamaian Helsinki itulah yang menjadi dasar lahirnya bendera dan lambang Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Persoalan bendera Aceh telah memunculkan kecemasan di sejumlah kalangan. Banyak pejabat yakin ada "udang" di balik pengesahan bendera yang diklaim mirip lambang Kesultanan Samudra Pasai itu. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, misalnya, mengaku mendapat laporan, setelah bendera diresmikan, bakal ada pembentukan kepala pemerintahan dan menteri-menterinya. Ketakutan ini seharusnya dijawab oleh pemerintah Aceh dengan menegaskan kembali komitmen mereka sesuai dengan Nota Helsinki. Kalimat pertama dari nota itu jelas-jelas menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dan GAM untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat. Para politikus Aceh-termasuk para mantan pentolan GAM yang kini berkuasa lewat Partai Aceh--harus membuktikan diri bahwa tiada niat jahat atau motif terselubung apa pun di balik bendera itu. Aceh yang otonom, mengurus wilayahnya sendiri dengan segala keistimewaannya, serta menjadi bagian dari Indonesia adalah jalan damai
terbaik. Kita tak ingin konflik berdarah yang sudah puluhan tahun memporak-porandakan Tanah Rencong kembali membara. Sikap responsif Kementerian Dalam Negeri, yang mengevaluasi Qanun Aceh dan meminta klarifikasi dari Gubernur dan DPR Aceh, patut dipuji. Sikap kalem itu bisa meredakan kontroversi. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengirim 12 poin koreksi yang mempertanyakan peraturan itu. Pemerintah Aceh punya waktu 15 hari untuk menjawab soal ini. Jika kelak bendera Aceh ini berkembang menjadi simbol gerakan separatisme seperti yang terjadi dalam pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, Kementerian Dalam Negeri berhak membatalkan peraturan tersebut. Sebab, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 melarang penggunaan simbol separatisme sebagai lambang daerah. Kontroversi bendera Aceh ini adalah ujian komitmen semua pihak. Dalam mencari titik temu, penting untuk mengingat kembali paragraf keempat pengantar Nota Helsinki. Di sana disebutkan adanya kesediaan semua pihak untuk bersamasama membangun rasa saling percaya. Jangan biarkan kepentingan jangka pendek mencederai rasa saling percaya yang sudah mulai terbangun di Aceh. (***)
PIMPINAN KPK KOMIT UNTUK SOLID....................................................... • DARI HALAMAN. 1 pertemuan tersebut, para pimpinan KPK juga membuat komitmen untuk bisa lebih bersinergi kedepannya dalam menjalankan tugasnya. "Kemarin itu konsolidasi dan evaluasi terhadap hal - hal yang terkait dengan organisasi dan kinerja. Masing - masing terbuka intropeksi diri baik struktural maupun pimpinan KPK," tandasnya.
KPK POS
KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL
Sebelumnya, Komite Etik KPK mengumumkan bahwa pembocor sprindik Anas Urbaningrum adalah Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad, Wiwin Suwandi. Sedangkan dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Adnan Pandu tidak terlibat langsung dalam pembocoran dokumen sprindik Anas Urbaningrum. Namun keduanya melanggar kode etik pimpinan KPK dan diberi sanksi. (SF/BBS)
PEMBEKALAN CPNS– Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana (kanan) bersama dua peserta Orientasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi CPNS Kemenkumham, ketika menyampaikan materi, di Medan, Sumut, Jumat (5/4). Orientasi tersebut guna memberikan pemahaman kepada CPNS, tentang dampak praktik korupsi di lingkungan pekerjaan dan masyarakat.
TANGKAP BACHRUM HARAHAP .............................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 optimal serta memajukan perekonomian masyarakat, dilihat dari kondisi Kabupaten Padang Lawas Utara mulai lahirnya sampai dengan saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Drs. Bachrum Harahap, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius untuk ditindak secara tegas dan diperbaiki. Memperhatikan visi misi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjadikan Kabupaten tersebut
Beradat, Cerdas dan Beriman, dapat disimpulkan bahwa visi misi tersebut hanya sekedar slogan. Adapun gambaran potret perjalanan Kabupaten Padang Lawas Utara selama kepemimpinan Drs Bachrum Harahap dari Tahun 2008 s/d 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 1.Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Sihapas (hanya Peraturan Bupati). Ini mencerminkan bahwa Bupati tidak memperhatikan Penataan Pemerintahan
dengan baik, memandang segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan jalan politik. Selain itu pembentukan Kecamatan Hulu Sihapas ini tanpa melalui kajian Akademik sebagaimana disyaratkan oleh PP RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Khusus Kecamatan Simangambat, sampai dengan saat ini (lebih kurang 3 tahun) Camatnya masih Pelaksana Tugas (Plt), suatu kondisi yang tidak lazim dan tidak ditemui di daerah lain, seorang Camat Plt selama 3 tahun lebih.
2. Besarnya peranan Sanak Saudara Bupati terutama anak kandung Bupati yang bernama Andar Amin Harahap (sekarang Walikota Padangsidimpuan) dalam mengatur jalannya pemerintahan terutama dalam penempatan pejabat struktural, penerimaan CPNS, pengaturan proyek-proyek, pengangkatan Sekdes menjadi PNS, dan sebagainya yang berkaitan dengan wewenang Bupati (Bapak kandungnya). Tidak heran jika Andar Amin
Harahap yang baru enam tahun menjadi PNS dapat mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Tapanuli Selatan, dua tahun kemudian ikut lagi dalam pencalonan menjadi Walikota Padangsidimpuan. Diduga dan Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya sebagian besar dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 dan dana-dana yang dikumpulkan dari proyek-proyek dijadikan modal untuk menjadi Walikota Padangsidimpuan. (DATUK)
BANYAK DITEMUI PELANGGARAN.......................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Dengan kondisi ini, masyarakat khususnya para mahasiswa sering melakukan demonstrasi kepada Pemerintah Daerah, diantaranya masalah rangkap jabatan, pemekaran kecamatan yang tidak sesuai Peraturan perundang-undangan, pemilihan kepala desa yang tidak jujur dan adil serta masalah lain yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Semua demontrasi yang dilakukan tidak pernah digubris oleh Pemerintah Daerah. Bila ditelisik lebih dalam lagi,
terlalu banyak kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2008 s/d 2013 ini, baik itu sengaja dilakukan maupun tidak, hasilnya masyarakat Padang Lawas Utara yang menjadi korbannya. Dana negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memajukan daerah, lebih banyak dinikmati oleh mereka yang masuk dalam “keluarga istana” Bupati Padang Lawas Utara. Otonomi Daerah yang diberikan melalui UU No 32 Tahun 2004
telah memunculkan tokoh-tokoh korupsi di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menjadikan keluarga besarnya sebagai alat untuk menggerogoti dana anggaran pembangunan yang seyogyanya diperuntukkan bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Dalam pernyataan sikap HMI Padang Sidimpuan yang diterima media ini juga menyampaikan beberapa hal penting. Di antaranya agar menjadi pemikiran bagi Lembaga Negara yang bertugas menegakkan hukum di negeri tercinta ini. Bahwasanya Drs.
Bachrum Harahap telah ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan korupsi Dana Belanja Rutin Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 20012002 sebesar Rp7,5 Miliar, sewaktu menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dapat dilihat dari Nota Dinas Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor R. 1108/D/Dek/I/ 07/ 2008 Tanggal 8 Juli 2008 Perihal: Mohon dilanjutkan kasus korupsi Drs. Bachrum Harahap dkk. Dalam Nota Dinas dimaksud disebutkan, bahwa penanganan
kasus tersebut di atas, telah ditentukan tersangkanya yaitu Sdr. Drs. Bachrum Harahap dkk sebagaimana tercantum Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Nomor : Print-01/N.2.20/FD.1/01/2005. Yang menjadi pertanyaan besar yang perlu dicari jawabannya adalah, bagaimana bisa seorang tersangka dapat mencalon menjadi Kepala Daerah dan menjabat sebagai Bupati Padang Lawas Utara sampai sekarang ini. Apakah status tersangka yang bersangkutan masih berlaku sampai saat ini dan kenapa tidak ditindaklanjuti?(DATUK)
ANAK KANDUNG DIJADIKAN SEBAGAI PENGUMPUL DANA ...................................................... • DARI HALAMAN. 1 sendiri bernama Reski Basyah Harahap. Jelas terlihat bahwa tongkat estafet pemegang kendali dalam penempatan pejabat maupun mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara harus dipegang oleh anak kandung Bupati Drs. Bachrum Harahap. Diduga hal ini sengaja untuk mengumpulkan dana dari para PNS yang ingin menduduki jabatan tertentu dan tentunya tidak terlepas dari rencana incumbent/pencalonan kembali Drs. Bachrum Harahap sebagai Bupati Padang Lawas Utara untuk periode 2013 – 2018. Selain itu, ditunjuknya Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah mulai tanggal 9 Maret 2011 sampai sekarang. Diduga penunjukan ini adalah supaya pencairan dana yang dibutuhkan dalam mendukung Andar Amin Harahap menjadi Walikota
Padangsidimpuan dan Drs. Bachrum Harahap menjadi Bupati Padang Lawas Utara (incumbent) pada Tahun 2013 ini dapat berjalan lancar. Begitu juga dengan pencairan proyek-proyek yang penyelesaiannya asal jadi. Tanpa memenuhi syarat pertanggungjawaban termin, diduga dana proyek dapat cair 100 persen kenyataan di lapangan proyek tersebut belum selesai. Kebobrokan lainnya, tergambar pada tatanan pemerintahan yang tidak terarah. Para kepala SKPD hanya sekedar melaksanakan tugasnya terkesan pasif takut apabila langkah yang diambil dalam melaksanakan tugas menjadi salah di mata pimpinan, karena Bupati Padang Lawas Utara tidak pernah memimpin rapat. Jarang masuk kantor, tidak membina bawahannya dan tidak pernah mengadakan kunjungan ke lapangan. Janji politik yang diucapkan disaat kampanye dahulu hanya sekedar slogan. Selain masalah pemerintahan, juga terindikasi banyak proyek
Bidang Pendidikan yang dilaksanakan asal jadi. Bahkan tahun 2012 proyek di Bidang Pendidikan dilaksanakan secara swakelola dimitrakan kepada wartawan, LSM, Ormas dan OKP. Hal ini bertentangan dengan Juklak dan Juknis tentang Proyek secara Swakelola. Begitu juga dengan proyek Bidang Pekerjaan Umum banyak yang terbengkalai dan tidak selesai dikerjakan sampai dengan akhir tahun 2012. Dibangunnya Kantor Kecamatan Pemekaran yaitu Kantor Kecamatan Halongonan Timur (sudah dapat Rekomendasi dari Gubsu), Kantor Kecamatan Ujung Batu dan Kantor Kecamatan Padang Bolak Tenggara (kedua kecamatan ini belum mendapat rekomendasi Gubsu karena Moratorium Kemendagri), anggaran pembangunan Kantor Kecamatan tersebut per unit adalah Rp2.500.000.000. Dilihat dari aspek kelayakannya, pembangunan Kantor Kecamatan tersebut tidak tepat sasaran karena Kecamatan
tersebut belum diresmikan pembentukannya akan tetapi sudah disiapkan bangunannya. Diduga ada kepentingan dibalik pembangunan gedung kantor tersebut. Pelaksanaan proses tender Pembangunan gedung Kantor Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan serta GOR (Gedung Olah Raga), Pelebaran Jalan Lintas Gunung Tua-Padang Sidempuan menyalahi dari aturan yang ada. Soalnya, tender proyek dilaksanakan, sementara tanah untuk pembangunan gedung kantor dimaksud belum dibebaskan. Hal ini menggambarkan perencanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan terkesan dipaksakan dan mendadak/otoriter sesuai perintah Bupati Padang Lawas Utara. DPRD sebagai lembaga legislatif lebih cendrung mengikuti keinginan Bupati. Sebagai seorang mantan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (2 periode) Bupati
Padang Lawas Utara dapat mengendalikan semua Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Tidak ada Anggota DPRD yang berani menantang maupun membantah Bupati. HMI Cabang Padang Sidimpuan juga menyoroti masalah pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan, Bupati Padang Lawas Utara tidak banyak melakukan perubahan sebagaimana yang diharapkan dari suatu daerah pemekaran. Peranan Pemerintah Daerah dalam memajukan ekonomi masyarakatnya tidak dapat dirasakan sebagian besar masyarakat. Keuntungan dan yang berperan besar hanyalah kroni dan keluarga besar Bupati saja. Kabupaten Padang Lawas Utara yang dulunya terkenal sebagai daerah peternakan dan pertanian tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. Masyarakat Padang Lawas Utara hanya bergantung kepada pasokan daging dan sayuran dari luar daerah. (DATUK)
SPANDUK DUKUNGAN MORIL UNTUK KOPASSUS BEREDAR...................................................... • DARI HALAMAN. 1 Kartosuro. Dalam spanduk yang terpasang di perempatan Gendengan, Purwosari, Solo, itu salah satunya menuliskan bangga dengan sikap ksatria yang ditunjukan oleh anggota Kopassus. Sementara di salah
satu spanduk lainnya, yang dipasang oleh Mega Bintang, menuliskan dukungan untuk TNI dan Polri dalam memberantas preman. Sementara itu, anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Ruhut Sitompul mengatakan, pembunuhan terhadap empat preman yang ditahan di LP Cebo-
ngan, Sleman dinilai sebagai hal yang wajar. Sebab, penyerbuan 11 anggota Kopassus itu sebagai bentuk pembelaan terhadap anggota Kopassus yang dibunuh. Menurutnya, penyerbuan itu bukan karena tidak ada sebab. "Jiwa korsa itu adalah hukum alam, jadi jangan main api nanti terbakar.
Jangan pukul wartawan, jangan pukul tentara," kata Ruhut, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat. Lanjut Ruhut, pengungkapan kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi balas dendam sebagai apresiasi terhadap aparat TNI. Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi proses hukum yang
dilakukan TNI. "Jangan lihat tentara sekarang dengan orde baru, apalagi sekarang pemerintah dipimpin Presiden SBY yang notabene adalah TNI. Semua yang berkaitan dengan hukum harus terbuka," kata politikus Partai Demokrat itu.(IC/ BBS)
Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN