CMYK
SABTU, 4 FEBRUARI 2012 LAMPUNG POST
Nasional
I5
100 Warga Rokan Hulu Mengungsi
LINTAS Wa Ode Sembunyikan Aktor Penyuapan JAKARTA-Tersangka korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) Wa Ode Nurhayati masih menyembunyikan aktor di balik Haris Andi Surahman. Haris adalah pengusaha yang diduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan uang Rp6,9 miliar kepada Wa Ode. Biar waktu yang membuktikan, kata Wa Ode di kantor KPK usai diperiksa penyidik, Jumat (3-2). Politikus Partai Amanat Nasional ini diperiksa yang kedua kalinya dalam kasus suap ini. Dia dicecar sepuluh pertanyaan oleh penyidik. (U-4)
PEKANBARU (Lampost): Sedikitnya 100 warga Desa Batang Kumuh, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu, Riau, kemarin, mengungsi dari rumah mereka pascabentrok dengan pasukan Brimob dari Sipirok, Sumatera Utara, Kamis (2-2).
Wartawan MI Raih MDG Awards 2011 JAKARTA-Jurnalis Media Indonesia (MI) Siswantini Suryandari meraih penghargaan penulisan Indonesia Millennium Development Goals (MDGs) Awards (IMA) 2011 lewat tulisan jurnalistiknya Tumbuhkan kesadaran, perangi diskriminasi yang terbit pada 9 Desember 2011. Penghargaan diberikan Kantor Khusus Utusan Presiden Republik Indonesia untuk MDGs, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1-2). Menurut Ketua Dewan Juri Indonesia MDGs Awards 2011 Nilla Djuwita Moeloek, artikel yang ditulis Suryandari memberikan gambaran kondisi yang terkait dengan isu MDGs di lapangan. (MI/U-4)
UI Siapkan Penghargaan untuk Charles JAKARTA-Pangeran Charles Philip Arthur George atau yang akrab disapa Pangeran Charles akan mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia. Gelar ini akan diberikan pada Mei mendatang. Pemberian gelar kepada Pangeran Charles telah diputus komite tiga tahun lalu, kata Rektor Gumilar Somantri usai rapat dengan Kemendikbud, Jumat (3-2). Gelar diberikan bertepatan dengan perayaan 200 tahun hubungan Indonesia dengan Inggris. (DTC/U-4)
3 Korban Banjir Ditemukan MEDAN-Tiga korban terseret air bah di Sungai Laumentar, Dusun Durinsirugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ditemukan tim SAR Medan dan warga dalam kondisi tidak bernyawa, Jumat (3-2) siang. Ketiga korban ditemukan tersangkut di akar pohon tidak jauh dari lokasi para korban mandi. Ketiga korban ialah Samrati Mayasari (30), Gadis (26), dan Hadi (25), ketiganya warga Medan. (DTC/U-4)
ANTARA/YUDHI MAHATMA
WA ODE DIPERIKSA. Tersangka suap pencairan dana PPID, Wa Ode Nurhayati (kanan), menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (3-2).
INSIDEN TUGU TANI
Afriyani Bisa Dihukum 12 Tahun
PENANGGULANGAN DEMONSTRASI
Pelibatan TNI Ditolak Masyarakat JAKARTA (Lampost): Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh mengecam keras rencana pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi para pekerja. Pelibatan militer itu dinilai sebagai langkah mundur reformasi TNI. “Ini langkah mundur reformasi TNI, satu dari sekian pilar reformasi yang masih menjadi pekerjaan rumah,” ujar Staf Divisi Advokasi Kontra Chrisbiantoro. Hal itu dikatakan Chrisbiantoro dalam jumpa pers di kantor Kontra, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (3-2). Hadir juga beberapa elemen buruh, antara lain Konferedasi Serikat Nasional (KSN) dan Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP). Upaya pelibatan TNI dalam aksi buruh, kata Chrisbiantoro, akan membuka trauma masa lalu. Seperti diketahui, aktivis buruh Marsinah meregang di tangan militer dan sampai sekarang negara belum bisa menyeret
CMYK
otak pelakunya. “Kami menolak keterlibatan TNI,” katanya. Chrisbiantoro menilai pelibatan militer tanpa adanya penilaian terlebih dulu tentang kondisi lapangan juga melanggar UU TNI. “Ini juga akan membuat tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri,” ujarnya. Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makaarim, menilai pelibatan TNI menunjukkan negara lebih mementingkan stabilitas ketimbang memberi ruang demokrasi bagi para buruh. “Harusnya demokrasi difasilitasi. Kesalahan pertama negara adalah negara tidak hadir dalam kepentingan buruh, tapi justru merepresi buruh,” ujarnya. Ketua Nasional PRP Anwar Sastro Ma’ruf mengatakan aksi buruh yang terjadi di Bekasi merupakan imbas dari politik upah murah yang dipromosikan pemerintahan SBY-Boediono. (DTC/U-4)
JAKARTA (Lampost): Selain pasal pembunuhan 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun, sopir maut di Tugu Tani beberapa hari lalu, Afriyani Susanti, juga bisa terancam 12 tahun penjara. Ancaman terakhir berdasarkan Pasal 311 Ayat (5) UU No 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). “Aktor kesengajaan seperti mengemudi dalam kondisi mabuk ekstasi dan melaju di atas ke-
cepatan 89,24 km/jam di jalan protokol menjadi dasar kuat unsur kesengajaan dalam kasus tabrakan maut di Tugu Tani tersebut,” kata anggota DPR Abdul Hakim yang juga salah satu pembuat UU LLAJ, Jumat (3-2). Sesuai dengan Pasal 311, setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa dan barang dapat dikenai sanksi pidana
dan denda. Jika kondisi tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. “Jika mengacu pada UU No. 22/2009 tentang LLAJ, seharusnya Afriyani dikenakan sanksi 12 tahun sesuai dengan Pasal 311 Ayat (5). Karena dari olah TKP dan investigasi yang dilakukan kepolisian, unsur sengaja terpenuhi. (DTC/U-4)
Pasukan Brimob tersebut merupakan aparat yang berjaga di kawasan sengketa yang dikuasai PT Mazuma Agro Indonesia (MAI). Lokasi pengungsian mereka masih di Desa Batang Kumuh, 5 km dari lokasi insiden bentrok yang mengakibatkan lima warga tertembak. “Mereka ketakutan akibat aksi brutal aparat,” kata kuasa hukum warga Batang Kumuh, Muhammad Nasir Sihotang, kemarin. Nasir mengungkapkan cara kekerasan yang dilakukan aparat untuk mengusir warga Batang Kumuh sudah terjadi berulangulang. Sejak 1998 hingga 2002 sebanyak 100 rumah dibakar. Peristiwa itu juga mengakibatkan 10 warga menderita luka bacokan. Sedangkan pada periode 2010 sampai 2012, sebanyak 20 warga ditahan. Sedangkan pada peristiwa Kamis lalu, bentrokan mengakibatkan lima warga tertembak dan tiga warga lainnya ditahan di Polsek Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumut. Nasir mengutarakan masalah sengketa itu sebenarnya telah dimenangkan warga saat diadili di Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Sekarang kasus itu tengah berada di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Di sisi lain, lima peluru karet yang bersarang di tubuh lima korban tembak telah berhasil dikeluarkan. “Lima korban tembak saat ini masih terus men-
jalani perawatan intensif di RS Umum Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu. Mereka sudah mulai membaik,” kata Nasir. Sebelumnya, ujar dia, banyak warga yang menyangka jenis peluru yang diduga keluar dari senjata api laras panjang pasukan Brimob itu merupakan peluru tajam. “Tapi pihak medis RS Umum Pasir Pangarayan menyatakan bahwa seluruh peluru yang bersarang di tubuh korban adalah peluru karet,” ujarnya. Saat ini, kata Nasir, pelurupeluru tersebut telah diserahkan pihaknya ke aparat Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu untuk kepentingan penyelidikan. “Semua peluru karet itu kami serahkan ke pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan kasus.” Sementara itu, kejelasan nasib lima warga Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang dikabarkan hilang pascabentrok dengan satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumatera Utara mulai memperlihatkan titik terang. Kapolda Riau Brigjen Suaedi Husin menyatakan tidak ada warga yang hilang pascabentrok. “Laporan dari Kapolres Rokan Hulu (Ajun Komisaris Besar Yudi Kurniawan) sampai saat ini tidak ada masyarakat yang hilang,” kata Suaedi saat memimpin langsung proses koordinasi di ibu kota Rokan Hulu, Pasir Pangaraian, kemarin. (MI/U-4)
Perayaan Imlek Nasional
PUTUSAN RASMINAH
Penegak Hukum Tidak Berpikir Adil JAKARTA (Lampost): Tajamnya hukum kepada rakyat kecil dinilai bisa menimbulkan kemarahan sosial. Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Musni Umar, Jumat (3-2), mengatakan gejala seperti itu akibat penegak hukum hanya mempelajari hukum normatif, tidak memikirkan perasaan keadilan masyarakat. “Penegak hukum harus peka terhadap sosiologi masyarakat,
jangan sampai bikin masyarakat marah.” Ia menjelaskan bentuk kemarahan sosial pada masyarakat ialah tidak percayanya warga terhadap penegak hukum di negeri ini. Akibatnya, masyarakat akan main hakim sendiri. “Bentuk kemarahan sosial seperti keroyok massa terhadap maling, itu sebagai wujud kemarahan sosial masyarakat yang sudah tidak percaya aparat penegak hukum,” ujarnya.
“Jika pengadilan tidak bisa memberikan keadilan, masyarakat yang mengadili,” kata dia. Ia menuturkan fenomena tajamnya hukum pada masyarakat kelas bawah adalah bentuk sebagai degradasi hukum di Indonesia. “Karena itu, penegak hukum harus peka terhadap masalah sosial.” Sebelumnya, Mahkamah Agung menghukum 130 hari bui atas Rasminah karena mencuri enam piring. (DTC/U-4)
ANTARA/WIDODO S. JUSUF
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan pada perayaan Tahun Baru Imlek 2563 tingkat nasional di Balai Sidang, Jakarta, Jumat (3-2). Perayaan Tahun Baru Imlek 2563 ini mengambil tema Insan beriman dan luhur budi, hidup rukun meski berbeda.
CMYK
CMYK