±
±
CMYK
±
CMYK
Ruwa Jurai
rabu, 7 maret 2012 lampung post
I 24
LINTAS Kejari Liwa Teliti Kasus Paskibra
±
LIWA—Polres Lambar untuk ketiga kalinya melimpahkan berkas kasus pengadaan perlengkapan paskibra Lampung Barat tahun 2010 ke Kejari Liwa. Kejaksaan kini masih meneliti kelengkapan berkas. Kasi Pidsus Tryarso, mendampingi Kajari Rakhmad Triono, Selasa (6-3), membenarkan beberapa hari lalu kepolisian melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi tersebut untuk ketiga kali setelah sebelumnya jaksa yang menangani perkara dua kali mengembalikan berkas karena masih ada kekurangan. Berkas akan diteliti selama tujuh hari, dan jika memenuhi unsur yang disangkakan, akan di-P21-kan. Jika tidak, dikembalikan dan diberi tenggat 14 hari untuk diperbaiki. “Tunggu beberapa hari ke depan kemungkinan sudah ada kepastian apakah P21 atau dikembalikan.” Penangan beberapa kasus dugaan korupsi oleh Kejari Liwa beberapa bulan terakhir mendapat apresiasi penggiat LSM di Lambar. “Kami mengapresiasi Kejari Liwa yang beberapa bulan ini mulai memproses persoalan korupsi di Lambar. Selama ini Kejari Liwa jarang muncul di media menyatakan memproses korupsi, meskipun dari beberapa kasus baru sedikit yang ditetapkan jadi tersangka,” kata Ketua LSM Geshindo Ali Arda, kemarin. (*/D-3)
±
PERINGATAN MAULID NABI
SMAN 1 Tanjungraya Gelar Berbagai Lomba Religius
±
MESUJI (Lampost): Salah satu upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada remaja ialah dengan melibatkannya dalam kegiatan religius. Salah satunya peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. yang digelar SMAN 1 Tanjungraya. Hal itu diungkapkan Plt. Kepala SMAN 1 Tanjungraya, Mesuji, Hartowo, di ruang kerjanya, Selasa (6-3). Dia mengatakan berbagai kegiatan dilakukan untuk mengisi peringatan tersebut, yakni lomba kaligrafi, baca Alquran, baca puisi, berbalas pantun islami, cerdas cermat, pidato, kasidah, dan azan. Semua lomba diikuti perwa kilan siswa mulai kelas X hingga XII. “Tiap jenis lomba diambil dua juara: I dan II,” ujarnya. Hartowo juga mengatakan kegiatan rohani tersebut diharapkan menambah wawasan keaga maan semua siswa. Kemudian pengetahuan religius yang didapat bisa menjadi filter terhadap kemajuan teknologi termasuk paham ideologi yang bertentang an dengan kepribadian bangsa Indonesia. “Selain itu, dengan
bekal keimanan, siswa-siswi ini ke depan dapat menciptakan generasi muda antikorupsi.” Peringatan Mau lid Nabi Muhammad saw. di SMAN 1 Tanjungraya berlangsung dua hari, 27—28 Februari lalu. “Dan pembagian hadiah bagi pemenang lomba dilakukan tadi,” ujar Hartowo. Juara kaligrafi diraih Novia Indar Wati dari kelas XI IPA 1 (juara I) dan Dani Prasetyo kelas XI IPS I. Juara puisi dan balas pantun islami diraih A. Tohirin dari kelas XII IPS 1 dan M. Andi Firman. Berikutnya juara baca Alquran A. Latief dari kelas XI IPS 2 dan Ula Rofingah (kelas XI IPS 1). Sedangkan juara lomba azan direbut M. Ridwan dari kelas XII IPS 1 dan Nur M. Huzaini (kelas XI IPA 2). Juara cerdas cermat diraih kelas XI diikuti kelas XII. Berikutnya lomba pidato/dai diraih Wahyu Eka Mailani dari kelas XII IPA 2 dan Wahyu Nita Sari (kelas XI IPA 2), dan tarakhir juara kasidah dimenangi kelas IPA 1 diikuti IPA 2. (UAN/D-3)
SEKTOR UNGGULAN
Bustami Andalkan Komoditas Karet-Sawit
n LAMPUNG POST/*
PEMBAHASAN ALOT. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Raperda Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu di ruang rapat DPRD Lambar, Selasa (6-3), berlangsung alot. Beberapa poin raperda tidak dijabarkan secara terperinci dan kurang sesuai dengan kondisi sosiologis daerah.
Ilegal, Pungutan tanpa Perda LIWA (Lampost): Sejak terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penghapusan Retribusi, yang di dalamnya menetapkan peniadaan paling lambat 31 Desember 2011, beberapa retribusi di Lampung Barat dianggap pungutan liar dan hingga kini belum ada perda kabupaten setempat yang mengatur retribusi. Pemkab Lambar kini tengah membahas raperda tentang jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Ketua Pansus Raperda Jasa Umum Ulul Azmi Soltiansyah di ruang kerjanya, Selasa (6-3), mengatakan kini pansus tengah membahas raperda retribusi yang meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Dalam draf yang diajukan eksekutif masih banyak kelemahan karena sebagian besar masih menyalin dari UU No. 28/2009 tanpa menyesuaikan dengan sosiologis dan karakter daerah. Seharusnya, kata dia, sejak Ja
nuari 2012 tidak ada lagi penarikan retribusi, seperti terminal, parkir, dan lainnya, sebelum raperda yang kini tengah dibahas DPRD setempat disahkan, meskipun memang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi. “UU penghapusan sudah terbit, sedangkan perda belum disahkan, jadi tidak dibenarkan adanya pu ngutan. Jika masih berlangsung, itu termasuk pungutan liar yang tidak dibenarkan,” kata Ulul yang juga anggota Komisi C DPRD Lambar. Di tempat terpisah, Wakil Ketua II DPRD Lambar Heri Gunawan membenarkan jika sampai kini
KASUS MESUJI
n DOK. HUMAS PEMKAB WAY KANAN
BERI SAMBUTAN. Bupati Way Kanan Bustami Zainudin memberikan sambutan pada pengukuhan pengurus cabang ISPI, APS, dan KKI Way Kanan di GSG kabupaten setempat, Senin (5-3).
±
BL A M BA NGA N U MPU (Lampost): Sektor perkebunan, khususnya karet dan sawit, akan menjadi primadona sekaligus sektor unggulan di Kabupaten Way Kanan. Sektor unggulan tersebut diharapkan mewujudkan mimpi para petani kabupaten setempat hidup mapan. Hal itu dikatakan Bupati Way Kanan Bustami Zainudin saat pelantikan pengurus cabang Kushinryu M Karate Do Indonesia (KKI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), serta Asosiasi Pengawas Sekolah (APS) Kabupaten Way Kanan di Gedung Pusiban Pemkab setempat, Senin (5-3). Bustami menjelaskan dahulu bertani dilakukan orang-orang marginal, tapi kini dengan bertani masyarakat menjadi kaya raya. Bahkan, dia akan membuat paradigma kota adalah kenangan dan kampung adalah harapan. “Karena saya anak petani, saya bisa menjadi bupati.” Menurut Bupati, bertani
±
merupakan satu-satunya solusi meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat setempat. Sektor perkebunan karet dan sawit sangat menjanjikan untuk menciptakan mimpi petani bisa kaya. Kini lahan-lahan yang dahulu belukar telah penuh ditanami karet, sawit, dan singkong. Dengan berkembangnya sektor perkebunan tersebut, sekaligus mendorong masuknya investasi industri agrobisnis, seperti pabrik CPO, tapioka, dan slab karet. Di sisi lain, perusahaan tidak mungkin berinvestasi jika tidak berhitung biaya produksi dan ketersedia an bahan baku. Di sela-sela acara tersebut, Bupati mendaulat para petani dari beberapa kampung untuk bercerita kesuksesannya meskipun berkecimpung de ngan pertanian dan perkebun an. “Gerakan mulang tiyuh juga mengajak orang-orang sukses untuk ingat kampung halamannya.” (LEH/D-3)
CMYK
‘‘
Sebelum perda disahkan, harus ada peraturan bupati (perbup) yang mengatur retribusi.
(perbup) yang mengatur retribusi. “Memang kalau belum ada perda itu ilegal, tapi disiasati dengan perbup yang mungkin dikeluarkan dalam waktu dekat.” Pemantauan Lampung Post di
lapangan, di beberapa titik masih terdapat pungutan seperti di Terminal Liwa, Rumah Sakit Umum Daerah, Terminal Way Tenong dan beberapa lokasi lain. Sesuaikan Data-Koordinasi
Di sisi lain, Bupati Mukhlis Basri kemarin meminta Pemprov Lampung menyesuaikan data dan berkoordinasi dahulu dengan Pemkab Lambar sebelum meluncurkan program pembangunan di kabupaten setempat. Dia menyampaikan hal itu melalui ketua PGRI Lampung saat pelantikan pengurus PGRI Lampung Barat di GSG, kemarin. Hal itu dikatakan Bupati kare na selama ini berbagai program pembangunan, khususnya bidang pendidikan, di Lambar yang dilaksanakan Pemprov tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Pemkab melalui dinas terkait. “Banyak pembangunan sarana pendidikan yang telah dibangun
Pemprov, tapi pelaksanaannya tanpa koordinasi lebih dahulu ke dinas terkait di daerah. Pemprov dalam pembangunan sarana pendidikan selama ini dilakukan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan lebih dulu, tapi langsung memba ngun,” kata Mukhlis. Padahal, jika ada masalah atas hasil pembangunan itu, Pemkab jugalah yang menjadi sasaran. Ke depan, Mukhlis mengharapkan pembangunan sarana pendidikan yang dilaksanakan Pemprov di Lampung Barat hendaknya disesuaikan dengan data yang ada. “Lampung Barat memang masih membutuhkan banyak pemba ngunan sarana pendidikan, tapi pelaksanaannya hendaknya di koordinasikan lebih dahulu serta berdasar pada data yang ada. Hal ini bertujuan memudahkan pengawas an serta tidak ada kendala di kemudian hari, apalagi hasilnya akan dimanfaatkan untuk masyarakat Lampung Barat. (*/ELI/D-3)
±
LEGISLATIF
Wan Mauli Bantah Jual Beli Tanah BANDAR LAMPUNG (Lampost): Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang Wan Mauli Sanggem membantah menipu warga dan menjual tanah Register 45 Mesuji. Wan Mauli, melalui putrinya Novellia Yulistin, Selasa (6-3) malam, meminta masyarakat Mesuji menyadari perjuangan belum selesai. “Jangan menyalahkan Ayahanda, tapi salahkan pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan konflik agraria,” kata Novellia. Menurut Novellia, Wan Mauli berharap rakyat Mesuji, LSM, ormas, elemen mahasiswa, tokoh adat, pemuka, dan lembaga adat yang prorakyat mendukung karena pengaduan tersebut fitnah. “Saya menyatakan ke semua pihak termasuk yang dari awal ikut berjuang bahwa Pak Wan Mauli bukan kriminal, melainkan dikriminalkan,” kata Novellia. Menurut dia, pemeriksaan Wan Mauli tidak didampingi pengacara. Mengenai kuitansi yang ditunjukkan Syaiful, menurut Novellia, tidak ada satu pun keterangan mengenai perjanjian lahan. “Dalam pemeriksaan Ayahanda menyatakan dana yang diambil dari masyarakat sekitar Rp200 ribu untuk perjuangan yang dikumpulkan ketua-ketua kelompok. Dana tersebut untuk pembuatan KTA, transportasi, tenda, terpal, dan logistik perjuangan,” kata dia. Dari Mesuji, informasi peng amanan beberapa orang terkait kasus PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan kawasan
Pemkab belum memiliki perda ka rena masih dibahas di tingkat pan sus dan apa pun bentuk pungutan tersebut adalah ilegal kar ena belum ada payung hukumnya. Namun, sebelum perda disahkan, harus ada peraturan bupati
Suyamto Resmi Pimpin DPRD Tuba Barat
Register 45 Sungaibuaya, di Polda Lampung, tidak berpengaruh di dua wilayah tersebut. Di Kampung Sritanjung, Kecamatan Tanjungraya, yang berkonflik dengan PT BSMI tetap tenang. A k tiv itas masya ra kat berjalan normal. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Ajar Etikana, diisukan ditangkap petugas. Namun, berita itu ditepis yang bersangkutan. Ajar Etikana mengatakan dia masih berada di kampung tersebut. “Ah, saya tidak ke mana-mana,” ujarnya. Dia menyayangkan langkah penyelesaian yang digunakan aparat, jika menggunakan kekerasan. “Ja nganlah. Jangan main tangkap seperti itu. Itu tidak benar,” kata Ajar. Hal senada disampaikan Ismail, warga Sritanjung. Dia menyebutkan jika penangkapan yang tidak berdasar justru akan menimbulkan masalah baru. “Lihat saja. Pasti ada gejolak lagi, bahkan mungkin lebih besar. Maka, kalau bisa, ya, jangan seperti itulah, kami ini kan bukan penjahat,” kata Ismail. Begitu juga kondisi di Register 45 Sungaibuaya. Situasi masih sama. Warga yang menduduki lahan masih tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Nyoman (51), yang tinggal di kawasan Register 45, menyebutkan dia dan warga lain tidak mengetahui penahanan Wan Mauli. Pascagagalnya Pemkab Mesuji yang dipimpin langsung Pj. Bupati Albar Hasan Tanjung mengusir perambah pekan lalu, kawasan Register 45 makin ramai. (UAN/U-1)
±
PANARAGAN (Lampost): Su yamto Yoga Ardi diambil sumpah dan janjinya sebagai ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat dalam sidang paripurna istimewa DPRD, Selasa (6-3). Suyamto menjadi ketua DPRD menggantikan Umar Ahmad yang terpilih menjadi wakil bupati setempat. Keduanya merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelum menduduki jabat an ketua DPRD, Suyamto juga pernah menjadi ketua DPRD sementara di Kabupaten Tulangbawang. Politisi PDIP ini juga berturut-turut terpilih menjadi anggota DPRD. Seusai pelantikan, Suyamto mengatakan ingin meningkatkan kinerja dan membenahi internal di DPRD dalam mengambil semua
keputusan. Selain itu, dalam setiap kunjungan kerja, DPRD akan selalu melibatkan eksekutif agar semua hasil yang dirumuskan dapat langsung ditindaklanjuti tanpa ada pembahasan yang mendatail dan tidak terjadi perdebatan. “Kita ingin apa pun yang diprogramkan eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat akan lebih baik dan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan jadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Tuba Barat Bachtiar Basri mengatakan pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD telah menghasilkan berbagai rumusan program kerja dan kegiatan yang bermanfaat untuk memajukan masyarakat dan daerah, termasuk juga membuat berbagai produk hukum berupa
peraturan daerah yang menjadi payung hukum untuk penataan pemerintahan, dan juga sebagai landasan untuk keberlanjutan proses pembangunan di daerah ini. “Dengan dilantiknya Suyamto Yoga Ardi sebagai ketua DPRD pada hari ini, saya yakin kinerja pemerintahan dan pembangunan di daerah ini akan meningkat sehingga kita pun makin optimistis Kabupaten Tuba Barat segera sejajar dengan kabupaten/kota lain yang sudah lebih dahulu maju dan berkembang,” ujar Bachtiar. Bachtiar pun mengajak seluruh unsur dan komponen yang ada di daerah ini untuk senantiasa beker ja sama dengan jajaran DPRD sehingga dapat bersama-sama melangkah seiring sejalan dalam membangun dan memajukan Kabupaten Tuba Barat. (MER/D-3)
n LAMPUNG POST/MERWAN
PENGUCAPAN SUMPAH. Suyamto Yoga Ardi mengucapkan sumpah dan janji sebagai ketua DPRD Tulangbawang Barat dalam sidang paripurna istimewa DPRD setempat, Selasa (6-3). Suyamto menggantikan Umar Ahmad yang terpilih menjadi wakil bupati Tulangbawang Barat.
CMYK
±
±