± ±
± ±
CMYK CMYK
TER selasa, 9 april 2013 LAMPUNG POST
CMYK CMYK
PONG
± ±
Polling
2
±
±
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
JATAH SOLAR. Pengendara motor melintas di depan SPBU yang BBM solarnya kosong di Jalan Z.A. Pagaralam, Bandar Lampung, Senin (2-4). Sejumlah SPBU mengaku dikurangi jatah solarnya.
Menaja Solar Tak Langka BERITA kelangkaan BBM seperti sudah menjadi hal biasa. Namun, saat pasokan bahan bakar minyak (BBM) benar-benar langka, akan terjadi gejala tak biasa. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan di setiap sudut kota. Membuat kita menghela napas, kapan semua berakhir?
±
K
ali ini BBM jenis solar yang mengalami kelangkaan. Krisis persediaan solar ini sebenarnya sudah teratasi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lampung. Akan tetapi, hal ini belumlah dilakukan secara merata sehingga mengakibatkan masih adanya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Menurut hasil pemantauan dari beberapa pekan lalu hingga saat ini, sejumlah SPBU di Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Selatan kehabisan solar, sedangkan premium (bensin) tetap tersedia relatif cukup. Hal ini tentu sangat menyulitkan para pengguna kendaraan dengan mesin diesel berbahan bakar solar serta kendaraan niaga, khususnya truk muatan barang dan pejalanan jarak jauh (antarpulau). Meskipun masyarakat pengguna BBM jenis solar relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna BBM jenis premium, banyak kalangan yang menilai dampak kelangkaan tersebut akan sama besarnya dengan kelangkaan premium. Pasalnya, krisis solar berlangsung saat ini akan menahan laju perekonomian. Bahkan, imbasnya tak hanya merontokkan sektor riil, tetapi perusahaanperusahaan besar yang menjadikan solar sebagai salah alat produksi akan menjadi korbannya. Selain itu, sejumlah kalangan menilai bahwa kelangkaan solar a k a n berp e
±
ngaruh terhadap distribusi serta pasokan barang. Hal ini dikarenakan kelangkaan tersebut akan berpengaruh terhadap distribusi barang karena mobil sejenis truk menggunakan solar. Alhasil, distribusi dari dan ke kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Solo akan mengalami peningkatan harga. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanya menimbulkan ketidakpastian, karena pemerintah selalu ragu saat rencana kebijakannya dikomentari berbagai kalangan. Kelangkaan solar ini semakin diperparah dengan adanya pengecer BBM yang mengurangi stok BBM di SPBU. Selain itu, mobil dengan tangki yang dimodifikasi juga menjadi salah satu indikator penyebab langkanya solar. Di lain pihak, Pertamina menyatakan
±
CMYK
±
±
bahwa penambahan kuota BBM di Bandar Lampung belum bisa dilaksanakan meski stok solar di daerah itu sudah menipis. Berdasarkan gambaran tersebut, Polling minggu ini mengangkat tema Kelangkaan BBM. Diharapkan, tema tersebut dapat menjaring opini-opini yang beredar di khalayak terkait kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Provinsi Lampung. Hanya Solar Subsidi Pengguna BBM jenis solar saat ini mengalami kesulitan dalam mencari bahan bakar tersebut. Pasalnya, beberapa pekan ini persediaan solar bersubsidi di sejumlah stasiun mengalami kelangkaan. Anehnya, solar nonsubsidi tidak mengalami kelangkaan serupa. Keadaan tersebut ditanggapi dengan kesetujuan 85% responden apabila pemerintah mengambil keputusan untuk kembali menambahkan kuota BBM bersubsidi tersebut. Sejumlah responden mengeluhkan dengan keadaan tersebut. Salah seorang responden bahkan mengungkapkan ia acap menemui sejumlah SPBU yang kehabisan stok solar subsidi. Responden tersebut juga menambahkan antrean panjang pun sering terjadi pada SPBU yang memiliki stok solar bersubsidi. Pernyataan responden tersebut diamini oleh responden lainnya yang lalu mengharapkan pemerintah untuk menambahkan kuota solar bersubsidi tersebut. Langkah ini tampaknya salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Hal ini untuk mencegah terganggunya perekonomian daerah sebagai dampak yang akan ditimbulkan karena kelangkaan tersebut. Di sisi lain, sebenarnya tidak hanya satu lembaga pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab menangani masalah BBM, mulai dari Menteri BUMN, Menteri ESDM, Pertamina, BPH Migas, hingga Menko Perekonomian yang bertanggung jawab mengoordinasi semuanya. Namun, bertahun-tahun masih saja harus berkutat dengan antrean dan masalah seputar BBM subsidi. Hal tersebut yang menjadi gambaran oleh mayoritas 76% responden mengenai masih buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola sumber energi bahan bakar minyak (BBM).
Berbagai solusi sesaat dan kebijakan yang kerap tumpang tindih menimbulkan konflik horizontal yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah. Rapat panjang di Senayan ketika membahas BBM hanya sebagai upaya elite-elite partai mendapatkan popularitas di mata masyarakat. Persoalan ini akhirnya hanya menjadi bom waktu pada pemerintahan di tahun-tahun berikutnya. Mayoritas 33% responden menilai penyebab utama fenomena kelangkaan BBM di negeri yang kaya sumber daya alam ini adalah penyelewengan oleh oknum tertentu. Hal ini dipicu oleh harga BBM subsidi yang terlalu jauh dengan harga nonsubsidi membuka peluang oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Tidak dapat dimungkiri masyarakat banyak yang bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, kondisi tersebut tentu dimanfaatkan banyak pihak yang berusaha memperoleh keuntungan dengan berbagai upaya. Tanpa disadari penyelewengan tersebut menyebabkan pembengkakan APBN hanya untuk subsidi BBM. Selanjutnya, seluruh instansi vertikal dan horizontal yang ada di Lampung diharapkan oleh 34% responden untuk dapat mengawasi pemakaian BBM secara ketat. Pasalnya, kuota BBM subsidi 2013 sebanyak 45 juta kiloliter, setara realisasi 2012, takkan cukup mengingat pertambahan kendaraan baru per tahun lebih 5%. Kuota ini akan cukup apabila kebijakan yang mewajibkan mobil dinas (pelat merah) serta kendaraan di sektor perkebunan dan pertambangan tidak boleh memakai BBM subsidi diberlakukan secara ketat dan diawasi. Salah satu responden berharap pemerintah dapat mengawasi pemakaian BBM bersubsidi, sehingga tidak ada lagi BBM bersubsidi digunakan oleh pemerintah ataupun sektor perkebunan dan pertambangan.n
‘POLLING’
Polling ini terselenggara atas kerja sama antara Lampung Post dan Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah FISIP Unila pada 6—7 April 2013. Responden merupakan masyarakat Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, berjumlah 200 orang, yang diambil secara acak dari buku telepon menggunakan metode systemic random sampling.
CMYK
±
±