CMYK
CMYK
I8 JUMAT, 2 DESEMBER 2011
Terbit Sejak 1974
Sirkulasi: (0721) 788999
Layanan Umum: (0721) 783693
Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000
Redaksi (0721) 773888
Masyhuri: Nurpati Terlibat
Polisi Dipanah Saat Patroli
SIAPA MENGAPA Cara Hadapi Anarkisme ANARKISME yang mencuat di Batam, Papua, dan wilayah lainnya di Tanah Air agaknya mengundang keprihatinan Presiden Konferensi Agama-Agama Sedunia untuk Perdamaian (World Conference on Religion for Peace̶WCRP) K.H. A. Hasyim Muzadi. Anarkisme itu merupakan liberalisme dari demokrasi yang melampaui sistem budaya Indonesia, apalagi rakyat juga diliputi kegelisahan akibat kemiskinan yang dialami bersamaan hilangnya kepercayaan kepada pemimpin, kata dia di Surabaya, Kamis (1-12). Ketika ditemui saat ber DOK. LAMPUNG POST silaturahmi ke Sekretariat PWNU Jatim menjelang ke Tuban untuk menghadiri Haul Sunan Bonang, pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok itu menilai maraknya anarkisme di Indonesia membutuhkan ketegasan untuk menangkalnya. Ketegasan juga harus dilakukan dengan menolak Papua merdeka karena kemerdekaan Papua hanya akan menguntungkan asing. Apalagi secara historis memang banyak negara yang berkepentingan dengan Papua merdeka, baik kepentingan geografis, politis, maupun ekonomis sehingga rakyat Papua akan merugi, ujarnya. Menurut mantan Ketua Umum PBNU yang kini menjadi Rais Syuriah PBNU itu, anarkisme itu tidak bisa dibiarkan dan solusinya adalah kepemimpinan yang tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Apalagi, indikasi gerakan Papua merdeka itu sudah dilakukan dengan segala cara, mulai dari pelemahan masyarakat Papua sekarang yang seperti tanpa pimpinan. Itu masih ditambah dengan semangat kalangan asing yang berkepentingan dengan Papua, baik melalui Jakarta, Papua, maupun Darwin, kata Hasyim Muzadi. (ANT/U-2)
anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, dalam kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) kian sulit dibantah. Mabes Polri pun tak bisa lagi berdalih untuk tidak menjerat Nurpati yang kini menjadi petinggi Partai Demokrat itu.
Main Sudoku, Sopir Dipecat
PERDAGANGAN
Dokumen Orisinal Terlambat Dicetak
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Lampung menyatakan ketiadaan dokumen orisinal atau certificate of origin (COO) yang mengganggu ekspor Lampung disebabkan proses percetakan yang terlambat di Kementerian Perdagangan. Dalam surat tanggapan yang disampaikan kepada Lampung Post, Kamis (1-12), Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Lampung Ardhy Wijaya menjelaskan dokumen COO yang terlambat proses percetakannya itu adalah form E, untuk ekspor dengan negara tujuan China. Sedangkan form A, dokumen ekspor untuk negara tujuan Uni Eropa masih tersedia. “Ekspor Lampung tidak berhenti total karena tidak ada dokumen COO dan surat keterangan asal atau SKA. Yang tidak ada adalah form E, dokumen ekspor untuk negara tujuan China. Saat ini form E sedang dalam proses pengiriman (dari Jakarta ke Lampung, red),” kata Ardhy melalui suratnya. Menurut Ardhy, COO atau SKA itu tidak berpengaruh
pada saat pengiriman barang. Tanpa COO, ekspor tetap berjalan karena dokumen tersebut digunakan saat pengambilan barang. “Karena itu tidak berpengaruh terhadap turun atau naiknya nilai ekspor Lampung,” ujarnya. Sementara itu, seorang eksportir yang enggan disebutkan namanya dengan alasan kelangsungan usahanya, berharap proses mendapatkan dokumen COO dari Dinas Perdagangan tidak dipersulit. “Jangan ada dibilang habis. Supaya kita menebusnya dengan harga mahal,” kata dia. Berdasa rka n data BPS Provinsi Lampung, nilai ekspor Lampung periode Oktober 2011 hanya mencapai 213,84 juta dolar AS, turun 39,74 juta (2,06%) dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Lampung Mohamad Razif mengatakan penurunan nilai ekspor terjadi pada CPO sebesar 53,16 juta dolar, bubur kertas 5,73 juta dolar, kopi, teh, rempah-rempah 4,31 juta dolar, kakao 2,96 juta dolar, kayu dan barang dari kayu 1,27 juta dolar, dan bahan kimia organik 0,52 juta dolar. (KIS/NOV/U-2)
CMYK
JAKARTA (Lampost): Dugaan keterlibatan mantan
WAT-WAT GAWOH
BALA, masa main sudoku pas basani nyetir bis (Bahaya, bisa-bisanya main Sudoku saat sedang menyetir bus). Seorang sopir bus sekolah terpaksa dipecat karena bermain Sudoku saat dirinya mengantarjemput para siswa sekolah di Sekolah Ferndown, Dorset. Kelakuan sopir bus ini tertangkap dalam kamera ponsel seorang siswa. Sopir itu tampak mengisi kolom-kolom dalam permainan Sudoku saat mengemudikan mobil di pagi hari. Sudoku adalah permainan tebak angka yang mengandalkan logika dalam memecahkan teka-teki. Tujuan dari permainan ini adalah memasukkan atau mencocokkan digit angka dari satu sampai sembilan tiap sel kotak 9 x 9. Repanya mak tekanjat ngeliak foto seno (Ketika saya melihat foto itu, saya sangat terkejut). Seharusnya dia menjamin keselamatan siswa dan siswi sekolah yang ada di dalam busnya, ujar salah seorang orang tua murid, seperti dikutip Orange, Kamis (1-12). Identitas sopir bus ini tidak dipublikasikan, sopir ini pun dipecat ketika perusahaan pemilik bus tersebut, Cavendish Liner Coach Company, melakukan penyelidikan atas kasusnya. Kami rasa perusahaan pemilik bus itu sudah DP. RAHARJO menin daklanjuti perkara ini. Kami pun sangat gembira dengan hasil dari keputusan perusahaan itu, ujar pengurus Sekolah Ferndown Cindy Lalani. Induh kidah (entahlah). (U-2)
www.lampungpost com
SMS: 0812 7200 999
ANTARA/ANANG BUDIONO
Seorang anggota polisi, Brigadir Ridwan Napitupulu, yang kondisinya kritis saat diturunkan dari ambulans di RS Bhayangkara, Kotaraja, Jayapura, Papua, Kamis (1-12). Ridwan dipanah orang tidak dikenal saat patroli melewati jalanan yang sepi di Kampung Beeraf, Nimbokrang, Jayapura.
PENEGAKAN HUKUM
1.818 Transaksi Terindikasi Pidana JAKARTA (Lampost): Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium adanya puluhan ribu transaksi mencurigakan. Berdasarkan hasil analisis mereka, dari jumlah sebanyak itu, hampir 2.000 transaksinya terindikasi tindak pidana. “Ada 1.818 yang terindikasi tindak pidana,” kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subiantoro di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (1-12). Pihaknya, kata Subiantoro, sudah merilis mengenai temuan ini dalam laporan per November. Jumlah transaksi mencurigakan yang mereka temukan mencapai 79.975. Laporan ini sendiri sudah di-
serahkan ke penegak hukum. Dia berharap penegak hukum bisa aktif berkoordinasi dengan PPATK guna mengusut tuntas masalah ini. “Kalau ada yang belum jelas, mari kita duduk bersama supaya jelas. Supaya kita saling kerja sama sebaik-baiknya,” ujarnya. Yang mencengangkan, PPATK menemukan sejumlah rekening anak sekolah yang bernilai hingga miliaran rupiah. Tidak hanya itu, ada juga seorang bayi pun sudah terkover seluruh asuransinya. “Lah orang Indonesia ini kan, bapakbapaknya sayang sekali sama anakanak dan istrinya,” kata Subiantoro sambil sedikit berkelakar. Uang yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana itu pun dialirkan ke keluarga pelaku. Inilah
salah satu penyebab mengapa banyak laporan hasil analisis (LHA) PPATK yang usianya justru masih sangat muda. “Orang bayi 5 bulan saja bisa dikover asuransinya. Kemudian anak-anak sekolah simpanannya bisa miliaran rupiah. Ini kan tentu harus ditanya nih uangnya dari mana,” kata dia. Transaksi itu sendiri merupakan bagian dari 1.818 transaksi yang terindikasi tindak pidana oleh PPATK. Mengenai jumlah detail rekening yang di miliki bocah-bocah itu, Subiantoro mengaku lupa. Modus ini sendiri bukanlah hal yang baru. PPATK sudah menduga bakal ada taktik baru dari pelaku untuk menyembunyikan hasil pidananya. (DTC/U-2)
Keterlibatan Nurpati diungkapkan Masyhuri Hasan di depan Majelis Hakim PN Negeri Jakarta Pusat kemarin. Masyhuri adalah mantan juru panggil MK yang menjadi salah satu terdakwa dalam kasus tersebut. Kasus itu terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih pada Pemilu 2009 untuk daerah pemilihan (DP) I Sulawesi Selatan. KPU menggunakan surat palsu MK untuk menetapkan Dewi Yasin Limpo (Hanura) sebagai anggota DPR. Namun, setelah MK menyatakan surat tersebut palsu, KPU lantas menetapkan Mestariyani Habie (Gerindra) sebagai pemenang. Dalam keterangannya, Masyhuri mengaku memberikan nomor surat, mengopi tanda tangan Zainal Harifin Hoesein sebagai panitera, dan mengirimkan surat palsu tersebut via faks ke KPU pada Sabtu, 15 Agustus 2009. Ia mengirimkan surat yang masih berbentuk draf itu atas desakan Nurpati. “Hari Sabtu pagi saya ditelepon Ibu Andi, dia minta surat penjelasan MK itu dikirimkan segera untuk bahan rapat. Saya jelaskan, karena hari itu Sabtu, paling cepat dikirim Senin tanggal 17. Bu Andi mengeluh, itu hari libur, saya bilang kalau begitu hari Selasa saya kirim. Ibu Andi jawab ‘Wah itu lebih lama lagi, sekarang saja’,” kata Masyhuri. Ia mengaku berkali-kali menekankan kepada Nurpati bahwa surat tersebut masih berupa draf. Namun, ujarnya, yang bersangkutan tetap ngotot memintanya. Masyhuri juga menyatakan mantan hakim MK, Arsyad Sanusi, sempat membuat draf pengubahan surat bernomor 112/PAN. MK/2009 tanggal 14 Agustus 2009. Isinya tentang penjelasan yang tidak sesuai dengan putusan MK No. 84/PHPU.C/VII/2009 tentang perselisihan pemilu DPR DP Sulsel I. Keterangan Masyhuri tersebut semakin menguatkan dugaan keterlibatan Nurpati, tetapi Polri tetap tak kuasa menyentuhnya.
Mereka hanya menetapkan dua tersangka, Masyhuri dan Zainal. Dihubungi terpisah, Nurpati menantang pihak yang menuding dirinya untuk membuktikan tuduhan. “Silakan saja kalau punya bukti. Saya tidak pernah meminta Masyhuri membuat dan mengirimkan surat palsu. Saya hanya tahu, ternyata ada surat MK yang merevisi surat palsu tanggal 14 Agustus.” Hasil Investigasi MK
Dalam persidangan di PN Jakpus sebelumnya, Selasa (29-11), terungkap pemalsuan surat MK No. 112/PAN MK/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 diduga dilakukan Masyhuri Hasan, beberapa panitera perkara, panitera MK, Arsyad Sanusi, dan putrinya Neshawati.
‘‘
Saya bilang kalau begitu hari Selasa saya kirim. Ibu Andi jawab wah itu lebih lama lagi, sekarang saja.
Hal itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan MK. “Hasil investigasinya, surat 112 tanggal 14 Agustus diduga dipalsukan Masyhuri Hasan dan beberapa orang panitera perkara,” kata Juru Bicara MK Akil Mochtar sebagai saksi. Akil mengatakan MK sendiri mengetahui adanya surat palsu saat mendapat surat dari Partai Gerindra Sulawesi Selatan yang mengeluh tentang terpilihnya DP I, September 2009 lalu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, MK kemudian melakukan rapat permusyawaratan hakim. “Lalu mempertanyakan KPU apakah penetapan yang dilakukan KPU sama dengan hasil MK tentang pemilihan Sulsel. MK kemudian membentuk investigasi, mendapat hasil dan lapor kembali ke MK,” ujarnya. (MI/DTC/U-2)
SELEKSI CAPIM KPK
Semua Fraksi Sebut Bambang dan Abraham JAKARTA (Lampost): Proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tuntas. Semua fraksi di Komisi III DPR menyebut nama Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sehingga mereka berpeluang terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2011—2015. Itu artinya enam calon pimpinan KPK lainnya memperebutkan dua kursi sisa. Mereka ialah Yunus Husein Abdulah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, dan Aryanto Sutadi. Dari enam nama itu, Zulkarnaen dan Adnan bisa menjadi kuda hitam. Dua nama ini masuk dalam pertimbangan sembilan fraksi di Komisi III. Pemilihan empat nama pimpinan KPK dilakukan pada hari ini melalui voting. Agenda rapat Komisi III dilanjutkan dengan pemilihan ketua KPK. Dalam pemilihan itu nama Busyro yang kini menjadi ketua disertakan. Yunus Husen yang menempati peringkat kedua versi panitia seleksi versi pemerintah masih berpeluang. Ia didukung tiga
fraksi, yaitu Demokrat, PPP, dan Gerindra. Akan tetapi, tiga fraksi besar lainnya— PDIP, Golkar, dan PKS—memberi catatan atas kedekatan Yunus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau Pak Yunus kami ragu. Kami tidak mau kekuasaan menguasai pimpinan KPK. Kita mencium, ada dominasi penguasa yang mau kuasai pimpinan KPK,” kata Trimedya Pandjaitan dari Fraksi PDIP. Saan Mustopa dari Fra ksi Partai Demokrat membenarkan fraksinya kukuh mendukung Yunus. Kursi satu lagi akan diberikan Demokrat kepada Adnan atau Zulkarnain. “Kalau Bambang Widjojanto tidak ada yang ragu lagi.” Dua kandidat yang berasal dari internal KPK, yakni penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat justru sepi dukungan. Sejauh ini hanya Fraksi PAN yang terang-terangan mendukung Abdullah. Aboebakar Alhabsy dari Fraksi PKS mengatakan Abdullah lebih tepat menjadi
ANTARA/FANNY OCTAVIANUS
PAGARI KPK. Aktivis gabungan LSM yang menamakan diri Anticorruption Line melakukan aksi memasang pita larangan masuk di pintu masuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (1-12). Aksi tersebut sebagai simbol penolakan mereka terhadap calon pimpinan KPK Aryanto Sutadi yang dinilai memiliki rekam jejak bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi.
penasihat KPK saja. “Untuk pemimpin KPK, kita butuh yang muda, segar, berani,
dan tidak terkooptasi kepentingan siapa pun.” (MI/U-2)
CMYK