KAMIS, 27 JUNI 2013 LAMPUNG POST
CMYK
CMYK
4
Caleg Kurang Promosi Tahapan Pemilu JAKARTA (Lampost): Calon anggota legislatif (caleg) kurang mempromosikan tahapan dan waktu Pemilihan Umum 2014. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum tahu kapan mereka akan menggunakan hak suaranya. “Jangankan publik kebanyakan, caleg yang ada di daftar calon sementara pun masih belum ada yang hafal tanggal pemungutan suaranya itu kapan dan bagaimana tahapannya,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Rabu (26-6). Husni mengatakan beberapa iklan caleg yang sering ditemui hanya baliho dan spanduk yang memuat pesan pribadi seperti nama caleg, parpol, dan nomor urut, belum ada informasi bahwa pemilihan calon anggota legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014. “Ada beberapa iklan pribadi sudah menyampaikan be berapa pesan, tetapi belum sampai pada anjuran kapan memilih. Ini satu hal bahwa mereka belum menyosialisasikan pemilu,” ujar Husni. Akan tetapi, Husni mengemukakan KPU menginginkan
pelaksanaan Pemilu 2014 lebih mengarah pada nilai-nilai substansial daripada prosedural. Masyarakat harus lebih mengenal caleg yang dicalonkan hingga visi-misi mereka untuk menang dalam pemilu. “Selain sosialisasi tentang tahapan pemilu, harusnya masyarakat lebih banyak tahu tentang ideologi yang ditawarkan oleh ke-12 parpol peserta pemilu,” ujar Husni. Dengan pemilu yang substansial, lanjut Husni, panggung yang disediakan oleh media seharusnya lebih didominasi oleh peserta pemilu daripada penyelenggara pemilu. Tahapan Baru KPU telah mengeluarkan peraturan baru terkait pemilu yang akan berlangsung pada 2014, termuat dalam Peraturan KPU No. 6/2013 tentang Perubahan Keempat Tahapan dan
Jadwal Pemilu 2014. Beberapa perubahan tersebut ialah pengumuman pendaftaran caleg dilakukan 6—8 April 2013. Pendaftaran caleg (9—22 April 2013), verifikasi kelengkapan administrasi DCS dan caleg (23 April—6 Mei 2013), dan penyampaian hasil verifikasi ke parpol (7—8 Mei 2013). Perbaikan DCS serta pengajuan caleg pengganti (9—22 Mei 2013), verifikasi perbaikan (23—29 Mei 2013), penyusunan dan penetapan DCS (30 Mei—12 Juni 2013). Kemudian, pengumuman DCS dan persentase perempuan (13—17 Juni 2013), masukan dan tanggapan masyarakat (14—27 Juni 2013), dan permintaan klarifikasi parpol (28 Juni—4 Juli 2013). Penyampaian klarifikasi parpol (5—18 Juli 2013), pemberitahuan pengganti DCS (19—25 Juli 2013), dan pengajuan penggantian caleg (26 Juli—1 Agustus 2013). Verifikasi caleg pengganti (2—8 Agustus 2013), penyusunan dan penetapan DCT (9—22 Agustus 2013), dan pengumuman DCT (23—25 Agustus 2013). (ANT/U2)
ANTARA/WAHYU PUTRO A.
DISKUSI KEBANGSAAN BAWASLU. Ketua Bawaslu Muhammad (tengah) berbincang dengan perwakilan partai politik pada diskusi kebangsaan di Jakarta, Selasa (25-6). Diskusi yang diisi dengan paparan perwakilan dari 12 partai peserta pemilu tersebut mengangkat tema Mewujudkan Pemilu 2014 bersih, berkualitas, dan bermartabat.
UJI PUBLIK
KELEMBAGAAN
Caleg Tolak Publikasi Berubah Pikiran
DPR Pilih 7 Anggota KIP
JAKARTA (Lampost): Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan sejumlah calon anggota legislatif yang sebelumnya tidak bersedia profilnya dipublikasikan kini berubah pikiran. Sebelumnya, setidaknya terdapat 140 calon anggota legislatif (caleg) yang menolak profil dan riwayat hidupnya dipublikasikan melalui website resmi KPU. “Dari 140 orang itu, beberapa ada yang sudah menghubungi saya dan mencabut pernyataannya yang menolak profilnya dipublikasikan,” kata Husni saat ditemui di hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (26-6).
Jumlah orang yang tibatiba berubah pikiran dan menyetujui publikasi profil dengan menghubungi Husni tidak lebih dari 10 orang. “Mungkin karena tidak semua tahu nomor telepon saya, jadi baru segitu yang mencabut pernyataannya,” kata Husni. Ia mengaku KPU belum mengambil keputusan apapun terkait dengan sejumlah caleg yang berubah pikiran tersebut. Namun, Husni menegaskan publikasi profil yang terlambat bagi caleg dimungkinkan. “Kalau mereka membuat pernyataan baru, tidak ada persoalan, karena itu (publikasi profil) bukan
bagian dari persyaratan,” kata Husni. Ketua KPU itu menjelaskan dari 140 caleg yang menolak publikasi, mayoritas memiliki persepsi yang berbeda mengenai publikasi. “Menurut perkiraan mereka, kalau ada orang datang ke KPU meminta informasi tentang caleg baru dibuka. Ternyata tidak begitu,” ujarnya. Untuk diketahui, profil caleg merupakan salah satu formulir yang wajib diisi dan diserahkan kepada KPU saat pendaftaran bakal caleg. Profil dan riwayat hidup tertuang dalam formulir model BB-11. Namun, publikasi bersifat opsional. (ANT/U2)
ATRIBUT SOSIALISASI
TS Amalsyah-Gunadi Lapor Bawaslu BANDAR LAMPUNG (Lampost): Tim Sukses Amalsyah Tarmizi-Gunadi Ibrahim melaporkan penurunan dan perusakan atribut sosialisasi ke Badan Pengawas Pemilu Lampung, kemarin. Ada pihak-pihak yang diduga sengaja membatasi ruang gerak sosialisasi pasangan calon perseorangan ini. TS calon gubernur dan wakil gubernur Amalsyah-Gunadi datang ke kantor Bawaslu Lampung dipimpin Hidayat Hamtori. Mereka melaporkan penurunan dan perusakan
CMYK
atribut sosialisasi bergambar Amalsyah-Gunadi yang tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung, seperti Kedaton, Way Halim, dan Panjang. “Atribut kami baru sehari dipasang sudah hilang. Tidak ada lagi di tempatnya,” kata Hidayat. Dia berharap Bawaslu mengusut penurunan dan perusakan atribut sosialisa si sampai tuntas. Bawaslu perlu segera membuat aturan baku tentang pemasangan atribut sosialisasi cagub dan cawagub. Pasalnya, aturan larangan memasang atribut sosialasi di tempat-
tempat tertentu hanya berlaku untuk Pemilu 2014. “Kami sudah memasang atribut itu dengan benar, tapi tetap saja diturunkan. Padahal, aturannya belum ada,” ujarnya. Menanggapi laporan tersebut, Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin berjanji segera memproses kasus penurunan alat peraga kampanye tersebut. Pihaknya juga akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Panwaslu dan KPU Kota Bandar Lampung untuk mengetahui zona larangan kampanye melalui spanduk. (CR2/U3)
JAKARTA (Lampost): Komisi I DPR telah memilih tujuh nama anggota Komisi Informasi pusat periode 2013— 2017, Rabu (26-6). Melalui rapat pleno di Gedung Wakil Rakyat, Jakarta, DPR memutuskan ketujuh nama tersebut yaitu Abdul Hamid Dipopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy Trisulo Dianasari, Henny S. Widyaningsih (petahana), John Fresly, Rumadi, dan Yhannu Setyawan. “Komisi I melakukan terobosan baru yakni memilih tujuh nama anggota KPI melalui musyawarah mufakat, bukan melalui mekanisme voting,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan usai rapat pleno Komisi I DPR. Selain memilih tujuh nama anggota KPI, Komisi I juga memilih empat nama lainnya sebagai cadangan, untuk mengantisipasi jika ada anggota KPI terpilih yang mengundurkan diri atau kelak berhalangan tetap. Keempat nama tersebut adalah Wahyu Kuncoro, Halomoan Harahap, Juniardi, dan Tiurma Mercy Sion Sihombing. Menurut Ramadhan, dipilihnya tujuh nama anggota KPI dan empat nama cadangan berdasar profesionalitas, tanpa adanya tekanan dan kepentingan apa pun. Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi, yang berada di posisi cadangan, mengaku belum puas dengan hasil itu. Meskipun demikian, mantan wartawan Lampung Post ini akan menerima dan menunggu keputusan akhir penetapan anggota KI pusat. Sebelumnya, Komisi I DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 21 calon anggota KIP selama dua hari, 25—26 Juni 2013. Menurut anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, proses uji kelayakan dan kepatutan yakni setiap calon diberikan pertanyaan seputar bidang yang akan dijalaninya. Dari uji kelayakan dan kepatutan, menurut dia, pada umumnya calon memiliki kompetensi dan dalam visinya cukup mampu melakukan revitalisasi institusi dan orientasi kinerja di KIP. “Pada uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I melakukan pendalaman lagi untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan kompetensi mereka dalam memimpin lembaga ini ke depan,” katanya. (ANT/U2)
CMYK