± ±
± ±
CMYK CMYK
CMYK CMYK
Politika
selasa, 25 oktober 2011 lampung post
I6
LINTAS
KORUPSI
Izin Presiden Lindungi Kepala Daerah ±±
Golkar Siap Hadapi Gugatan di MK
± ±
JAKARTA—Pasangan Cagub dan Cawagub Wahidin Halim-Irna Narulit berencana menggugat kecurangan Pilkada Banten ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Golkar sebagai penyokong pasangan Ratu Atut-Rano Karno siap menjegal langkah Wahidin-Irna itu. “Tim Atut-Rano siap menghadapi setiap kemungkinan, termasuk maju ke MK,” kata Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Banten Very Muhlis Ariefuzzaman, kemarin. Sebelumnya, pasangan Wahidin-Irna berencana menggugat kecurangan Pilkada Banten ke MK, baik menang maupun kalah dalam pertarungan pilkada. Pasangan calon kepala daerah tersebut telah menyiapkan 20 pengacara untuk bertarung di depan hakim MK. Berdasar hasil penghitungan cepat (quick count) yang dirilis Jaringan Suara Indonesia (JSI), Atut-Rano Karno (nomor urut 1) memenangi Pilkada Banten dengan 49,78% suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Wahidin Halim-Irna Narulita mendapat 38,17%. Pasangan terakhir, Jazuli Juwaeni-Makmun Muzzaki mendapat 12,05%. (DTC/U-3)
PILPRES 2014
Mega Terkuat, PDIP Siapkan Capres Muda JAKARTA (Lampost): Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas menya takan partainya menyiapkan gen erasi muda untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 meskipun se jumlah survei menunjukkan tambahan dukungan terhadap ketua umum Megawati. “Tokoh pemilu yang sekarang lebih baik mengalah, menjaga NKRI saja,” kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24-10). Menyinggung tentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekar noputri yang juga istrinya, Taufiq mengatakan, “Lebih baik ibu berpikir dulu untuk maju (capres). Kaderisasi lebih penting. Pada 2014 nanti mendekati umur 70 tahun, kaderisasinya jomplang,” kata dia. Menurut Taufiq, partainya saat ini sudah menyiapkan beberapa nama untuk dijagokan sebagai capres. Ia tidak menampik jika
± ±
nama putrinya, Puan Maharani, menjadi salah satu tokoh muda yang dipersiapkan itu. “Kita lihat saja Mbak Puan nanti jadi nomor satu atau no mor dua. Itu kan memang ang katannya, yang senior ngalah, zamannya sudah beda. Anak muda mungkin bisa bicara lebih terbuka, lebih jenaka. Bisa ngobrol sambil bercanda dan tertawa, kalau yang tua bisa merengut terus,” seloroh Taufiq yang juga ketua MPR. Di tempat terpisah, Puan yang menjabat Ketua DPP Bidang Poltik dan Hubungan AntarLembaga PDIP, menyatakan siap bila dicalonkan untuk pemilu mendatang. “Sebagai kader tentu saya siap, kalau itu amanah dari partai,” kata dia seusai membuka rapat koordi nasi Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga PDIP Provinsi Kalmantan Timur di Balikpapan, kemarin. (U-3)
± ±
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
TELEKONFERENSI SIDANG MK. Sejumlah orang menyaksikan sidang perkara gugatan pilkada yang digelar di Mahkamah Konstitusi melalui jaringan telekonferensi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Senin (24-10).
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
RAKORWIL PARTAI NASDEM. Ketua DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella memukul gendang disaksikan sebagai tanda dibukanya Rakorwil pertama DPW Partai Nasdem Lampung di Hotel Novotel, Senin (24-10). Patrice didampingi ketua Partai NasDem Lampung Zamzani Yasin dan sejumlah pengurus lainnya.
NasDem Targetkan 20 Kursi DPRD Provinsi BANDAR LAMPUNG (Lampost): DPP Partai NasDem menargetkan memperoleh 20 kursi di DPRD Lampung
provinsi dan 3 orang perwakilan dari setiap kabupaten/kota.
pada Pemilu 2014.
Sasaran Partai
Hal tersebut disampaikan Ke tua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Nas Dem Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (24-10). Patrice mengatakan Partai Nas Dem didesain untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Jalan yang ditempuh adalah merebut kekuasaan melalui Pemilu 2014. “Kalau hanya satu, dua, tiga atau empat kursi, tidak akan mampu membuat perubahan. Sebab itu, sedikitnya 20 kursi di DPRD Lampung harus bisa diraih pada Pemilu 2014. Tidak ada tempat un tuk bersantai agar bisa mencapai target itu,” kata Patrice. Menurut Patrice, Partai Nas Dem L a mpu ng mer upa ka n pengurus provinsi ke-17 yang menggelar rakorwil. Menurut dia, agenda tersebut penting karena sejak deklarasi dan pembentukan kepengu rusan, tidak ada tatap muka dalam acara resmi antara DPP dan pengurus di daerah.
Sementara itu, Ketua DPW Menurut Patrice, ada dua agen da besar yang harus dilaksanakan NasDem Lampung Zamzani Yas pengurus provinsi dan kabupaten/ sin mengatakan hasil rakorwil kota, yakni melengkapi struktur akan disampaikan ke DPP dalam sampai kelurahan atau desa serta bentuk rekomendasi. Selain itu, ra merekrut kader sebanyak-ban korwil juga menjadi ajang pertama yaknya. “Jangan membuat kesala proses konsolidasi kepengurusan han yang akan merugikan partai, yang saat ini sudah terbentuk termasuk memalsukan kartu di Provinsi, 14 DPD kabupaten/ anggota hanya untuk memenuhi kota, 213 DPC dan ribuan kelura target. Tetapi harus bersungguh- han/desa. Zamzani juga mengaku akan berupaya sungguh dalam memenuhi tar mer angkul se get,” kata dia. dikitnya satu Untuk men juta kader secapai target yang Jangan membuat Lampung di telah ditetapkan, kesalahan yang akan akhir 2011. Patrice menga “Kami akan takan konsoli merugikan partai. mapping sebe dasi kepengu lum menyusun rusan, konsolidasi program, dan program dan rencana kegiatan. penguatan kader segera dimulai. Untuk mendulang suara pada Pencanangan konsolidasi digelar Pemilu Legislatif 2014, sasaran pada rapimnas NasDem pada awal NasDem di antaranya mata pilih November 2011. Rapimnas itu juga mengambang dan pemilih pe diharapkan menjadi rapimnas mula,” kata dia. terbesar dengan peserta terbanyak, Ketua Panitia Rakorwil Fauzan yakni 2.200 orang terdiri dari enam Sibron mengatakan rakorwil itu orang perwakilan dari seluruh diharapkan menjadi cikal bakal
‘‘
kegiatan yang mampu membawa kemenangan bagi NasDem pada Pemilu Legislatif 2014. Menurut dia, peserta rakorwil kurang lebih 150 orang terdiri dari pengurus provinsi, pengurus kabupaten/ kota, dan pengurus kecamatan di Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Acara Rakorwil NasDem Lam pung yang dijadwalkan mulai pukul 09.00, sempat molor hingga pukul 10.00. Setelah rakorwil di 33 provinsi selesai, akan digelar rapimnas pada 8—11 November 2011. Panitia rapimnas Partai NasDem akan mengemas acara tersebut lengkap dengan hiburan artis-artis Ibu Kota sehingga tidak membo sankan. Sebab, pada acara tersebut DPW NasDem di 33 provinsi se-Indonesia akan membacakan laporannya masing-masing. Bebe rapa artis yang disebut-sebut bakal meramaikan Rapimnas NasDem, adalah Ayu Ting-ting dan Syahrini. Hiburan lainnya dalam rapimnas itu permainan sulap. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi perwakilan pengurus NasDem dari daerah akan didatangkan motiva tor Mario Teguh. (WAH/U-3)
JAKARTA (Lampost): Perlunya izin dari presiden bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa seorang kepala daerah hanya akan menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu, per syaratan tersebut akan melemah kan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi amanat reformasi. Demikian pendapat sejum lah penggiat antikorupsi, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Dosen FH Andalas Feri Amsari, Teten Masduki, dan Direktur Pu kat UGM Zainal Arifin Mochtar selaku pemohon dalam sidang perdana uji materi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Keharusan adanya izin dari presiden itu bertentangan dengan prinsip equality before the law (persaman di hadapan hukum), nondiskriminasi, dan proses pera dilan cepat,” kata kuasa hukum pemohon, Alvon Kurnia Palma, da lam sidang yang dipimpin Anwar Usman di Gedung Mah kamah Konstitusi Jakarta, Senin (24-10). Dalam permohonan yang diba cakannya, ia juga mengeluhkan tertundanya proses hukum bagi kepala daerah karena belum tu runnya izin pemeriksaan dari presiden. Aturan itu pun bisa men jadi bentuk intervensi pemerintah dalam penegakan hukum. “Karena itu, kami mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 36 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU No.32/2004 itu bertentangan dengan Pasal 24 (1), 27 Ayat (1), 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat,” ujar Alvon. Menanggapi permohonan itu, Anwar Usman meminta pemohon untuk melampirkan data peme riksaan terhadap kepala daerah di kepolisian dan kejaksaan yang terkendala izin presiden. “Saya sarankan untuk me masukkan data kasus korupsi kepala daerah. Kalau tidak salah, data ini ada di Sekretariat Negara,” kata Anwar. Pengujian UU No.32/2004 itu juga diajukan oleh pemohon lain, yaitu Windu Wijaya dan Anwar Sadat, yang prosesnya sudah me masuki sidang pleno. (MI/U-3)
±±
SENGKETA PILKADA
Saksi-Saksi Perkuat Putusan KPU
± ±
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang gugatan hasil Pilkada Mesuji dan Tulangbawang Barat di Mah kamah Konstitusi (MK), Senin (2410), memperkuat keputusan KPU yang menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Sebelumnya, KPU menetapkan Khamamik-Ismail Ishak sebagai bupati-wakil bupati terpilih Me suji, Bachtiar Basri-Umar Ahmad sebagai bupati-wakil bupati ter pilih Tulangbawang Barat, dan pasangan Sujadi-Handitya Nara pati di Pringsewu. Fuad Amrullah, ketua tim pemenangan pasangan Khama mik-Ismail Ishak, mengatakan pihaknya menyampaikan 44 saksi. Sebanyak 40 saksi, menurut Fuad, menyampaikan dugaan politik uang yang justru dilaku kan pasangan nomor urut 4 (Is kandar Maliki-Agus Setio). “Kami hanya menyarankan agar tidak dilakukan politik uang. Jadi kami mengajukan itu kar ena tidak mau jadi pihak yang disalahkan. Padahal kami tidak salah,” kata Fuad. Terkait dengan ijazah calon wakil Ismail Ishak, pihaknya menghadirkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pegawai TU SMU Binheka Tunggal Ika, tempat Ismail Ishak berseko lah. Menurut Fuad, para saksi menjelaskan Ismail benar-benar alumni sekolah tersebut. S eda ng ka n k ua sa hu k u m pasangan bupati dan wakil bu pati terpilih Tulangbawang Barat
± ±
Bachtiar Basri-Umar Ahmad, Yu zar Akuan, mengatakan banyak kejanggalan yang disampaikan para saksi pemohon terhadap gugatan yang disampaikan. Yuzar menjelaskan dari empat
sidang yang digelar, Majelis Ha kim hanya menanggapi perkara terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). “Kekerasaan dalam pilkada dan money politik itu bukan kewenang
an MK, namun kewenangan pan was dan kepolisian. Artinya, yang diproses MK hanya masalah PHPU. Di luar dari itu MK tidak ingin mencampuri urusan institusi lain nya,” ujar Yuzar. (WAH/MER/U-3)
±±
CMYK CMYK
± ±
CMYK CMYK
± ±