lampungpost edisi 23 januari 2013

Page 1

±

±

CMYK

± Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

rabu, 23 jANUARI 2013

T E R U J I T E PERC AYA

www.lampost.co

No. 12683

±

TAJUK Chintya Sari memutuskan rehat untuk mempersiapkan gelar S-3-nya... Hlm. 16 n MI

Franck Ribery berjanji akan menutup kariernya di Bayern Muenchen ... Hlm. 24

Menghapus Diskriminasi Masuk PTN

n REUTERS/KAI PFAFFENBACH

n ANTARA/WAHYU PUTRO A.

MENJARING DI TENGAH BANJIR. Seorang warga menjaring ikan di tengah banjir yang merendam kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (22-1). Warga sekitar memanfaatkan banjir untuk menjaring ikan yang hasilnya dijual kepada masyarakat yang melintasi kawasan tersebut.

pertanian

±

i TAHUN XXXVIII

Rp.3000

±

±

24 Hal.

Ribuan Hektare Padi Puso BANDAR LAMPUNG (Lampost): Selama Desember hingga kemarin, ribuan hektare (ha) tanaman padi di Lampung gagal panen alias puso akibat terendam banjir. Data dari UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Lampung, Selasa (22-1), menyebutkan sejak awal Desember 2012 sampai 15 Januari 2013 tercatat 3.839 ha tanaman padi yang terendam banjir dan 2.451 ha di antaranya puso. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Lampung Lana Rekyanti mengatakan sebagian besar tanaman padi yang kebanjiran dan puso berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS). “Kalau hujannya berharihari, air yang masuk ke sawah semakin banyak. Kalau banjir ini tidak cepat surut, otomatis tanaman jadi rusak dan puso,” kata Lana di ruang kerjanya, Selasa (22-1). M e n g e n a i p e t a n i ya n g tanaman­nya puso, kata Lana, pemerintah sudah menyiapkan bantuan benih dari cadangan benih nasional (CBN). Namun, sebelum bantuan ini turun, pemerintah kabupaten/kota diminta memberikan bantuan benih melalui cadangan benih daerah. “Kalau cadangan benih daerah sudah tidak cukup, baru mereka mengajukan ke provinsi, dan kami mengajukan ke Kementerian Pertanian. Kalau sekarang ini, kami minta daerah yang menangani dulu,” ujarnya. Setelah provinsi mengajukan CBN, tim dari pusat akan memverifikasi calon penerima CBN apakah sesuai dengan kriteria, seperti usia tanaman yang rusak lebih dari 1,5 bulan dan tingkat kerusakan di atas 75% dari luas lahan. Jika dianggap layak mene­ rima, bantuan yang diberikan berupa 25 kg/ha untuk padi lahan kering dan 15 kg/ha untuk padi hibrida. (LIN/R-3)

±

Pemprov Lampung Siapkan Pilgub 2013 BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya bersedia menyiapkan anggaran Pemilihan Gubernur 2013. Kesediaan Pemprov menyiapkan dana pilgub disampaikan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. sehari setelah Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sepakat memajukan jadwal Pemilukada 2014 menjadi 2013. Sebelumnya, Sjachroedin yang masa jabatannya berakhir 2 Juni 2014 berkukuh menolak Pilgub 2013 dan menginginkan pesta demokrasi lokal itu diundur sampai 2015. Sementara KPU Lampung telah menetapkan pilgub pada 2 Oktober 2013. Gubernur menyanggupi dana pilgub sebesar Rp195 miliar akan dimasukkan ke APBD Perubahan 2013. “Saya tidak pernah menolak Pilgub 2013 asalkan ada ketegasan dari pusat. Kalau keputusannya seperti itu, ya saya ikut meskipun masih ada keberatan,” kata Sjachroedin di Bandar Lampung, Selasa (22-1). Keberatan yang dimaksudkan Sjachroedin adalah komposisi komisioner KPU Lampung saat ini yang dinilainya bermasalah. “Keberatan saya sebenarnya itu. Saya minta komisioner KPU Lampung diganti karena mereka itu curang,” ujarnya. Di pihak lain, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menjelaskan penggantian komisioner KPU menjadi wewenang KPU Pusat. “Itu ranahnya KPU Pusat. KPU Lampung tetap fokus menyiap­kan pilgub 2 Oktober 2013,” kata dia.

Pemilukada Serentak Di Jakarta, Kemendagri tengah mempelajari dua alternatif untuk mengatur percepatan pemilukada serentak 2013, yakni membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dan percepatan pengesahan RUU Pemilukada. “Kalau RUU jadi panjang (pembahasannya di DPR), perppu jadi jalan keluarnya,” kata Gamawan usai sidang kabinet di Gedung Sekretariat Negara, kemarin sore. Keputusan apakah akan menggunakan perppu atau mempercepat revisi UU Pemilukada masih menunggu hingga minggu depan. “Saya akan laporkan ini ke Presiden,” ujarnya. Lebih jauh, Gamawan menyebut masa jabatan kepala daerah yang dimajukan

dari 2014 menjadi 2013 tidak akan berkurang. “Tidak ada pengurangan masa jabatan lima tahun, cuma pemilihan­nya saja yang dipercepat. Pelantikannya tetap di 2014,” kata Mendagri. Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menilai perppu menjadi sangat darurat karena belum ada payung hukum untuk memajukan jadwal pemilukada. Adanya contoh kasus Pilgub Lampung yang akan diundur sampai 2015 dianggap cacat hukum karena tidak ada payung hukum yang mengatur hal itu. Terlebih, dalam sistem ketatanegaraan pemunduran jadwal pemilukada berimplikasi pada pengangkatan pejabat sementara. “Bisa saja dia (kasus Lampung) bikin kebijakan yang menguntungkan sehingga kami setuju dibentuk perppu,” kata Agun. (CR-2/HES/R-4) Waktu dan... Hlm. 4

n MI/MOHAMAD IRFAN

PEMILUKADA 2013. (Dari kiri) Anggota KPU Sigit Pamungkas dan Arief Budiman, Ketua KPU Husni Kamil Manik, serta tiga anggota Bawaslu, Nasrullah, Endang Wihdyaningtyas, dan Nelson Simanjuntak, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22-1). Rapat antara lain membahas Pemilukada 2013 dan Pemilu 2014.

KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghapus jalur mandiri untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) perlu mendapat apresiasi. Sebab, dengan penghapusan jalur mandiri yang memiliki kuota 20% ini membuktikan pemerintah n DP. RAHARJO tidak lagi membedakan antara calon mahasiswa miskin dan kaya. Tidak ada lagi diskriminasi antara mahasiswa anak singkong dan anak keju. Peluang masuk fakultas favorit, seperti fakultas kedokteran, ekonomi ataupun fakultas teknik, misalnya, semakin besar meskipun orang tua calon mahasiswa terbilang dari keluarga tidak mampu. Dukungan juga layak kita berikan saat Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang inkonstitusional karena hanya dinikmati oleh segelintir orang yang notabene mampu dari sudut ekonomi. Karena itu, diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan bagi semua warga negara harus dihapuskan. Dengan dihapuskannya jalur mandiri ini, kini masuk PTN hanya melalui dua jalur, yakni seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Masing-masing memiliki kans yang sama dengan kuota 50:50. Pada sistem ini hanya yang berkualitaslah yang bisa duduk di bangku PTN. Selain itu, dengan pembagian ini kesempatan lulusan SMA pada dua angkatan sebelumnya, yakni angkatan 2011 dan 2012, masuk PTN menjadi sama besar dengan lulusan SMA tahun 2013 ini. Sebelumnya, jalur mandiri hanya dimiliki calon mahasiswa yang mampu membayar biaya perkuliahan yang besar. Dana tersebut katanya akan digunakan untuk membiayai pengguna­ an fasilitas dan proses perkuliahan agar lebih bermutu. Meskipun demikian, penghapusan jalur mandiri bukan berarti kualitas lulusan para calon sarjana jadi menurun. Sebab, beban peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah besarnya biaya yang dikeluarkan negara untuk proses penerimaan calon mahasiswa PTN. Padahal, sebelum para siswa tersebut lulus tingkat SMA sudah melalui ujian nasional (UN) yang menghabiskan dana ratusan miliar. Karena itu, wacana masuk PTN tanpa harus melalui proses seleksi lagi atau hanya berdasarkan UN juga perlu dipertimbangkan. Dasar pertimbangannya agar proses seleksi calon mahasiswa tidak dilakukan dua kali dan menelan biaya besar. Hendaknya pemerintah jangan tambal sulam dalam membuat kebijakan atau peraturan, termasuk di bidang pendidik­ an. Bukan berarti kita alergi terhadap perubahan. Apalagi, ke depan kita dihadapkan pada persaingan internasional yang membutuhkan kualitas SDM mumpuni. n

PENGUMUMAN SEHUBUNGAN dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. yang ditetapkan Pemerintah sebagai hari libur nasional, Lampung Post tidak terbit pada Kamis (24-1). Harian ini akan terbit kembali pada Jumat (25-1). Kepada pembaca dan relasi harap maklum. n Penerbit

OAS IS

Pendengaran dan Otak Lansia BERKURANGNYA daya pendengaran pada kalangan lanjut usia (lansia) mempercepat turut berkurangnya fungsi otak. Itulah temuan para pakar pendengaran di Johns Hopkins, Maryland, Amerika Serikat. Menurut mereka, lansia yang menga­lami pengurangan kemampuan pendengaran juga berpeluang mengalami kesulitan untuk berpikir dan mengingat. Itu berbeda dibandingkan n DP. RAHARJO lansia yang pendengarannya normal. “Secara rata-rata, mereka mengalami pelemahan signifikan dalam kemampuan kognitif, 3,2 tahun lebih cepat dari yang pendengarannya normal,” kata Frank Lin, salah seorang peneliti. Dengan temuan ini, para peneliti pun menyatakan bahwa pengurangan pendengaran harusnya tidak lagi dipandang sebagai bagian dari penuaan yang tidak terlalu penting. Nyatanya, perubahan tersebut bisa diikuti konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan fungsi otak. Lin pun menyarankan para dokter mendiskusikan masalah pendengaran dengan pasien mereka dan secara proaktif menyoroti adanya pengurangan kemampuan mendengar dari waktu ke waktu. (MI/R-4)

transportasi

Ratusan Karyawan BRT Lanjutkan Mogok Kerja RAJABASA (Lampost): Manajemen bus rapid transit (BRT) Trans-Bandar Lampung hingga kemarin belum membayar gaji karyawan. Akibatnya, ratusan karyawan melanjutkan mogok kerja. “Kami semua hanya menuntut hak. Kalau perusahaan tetap enggak mengeluarkan gaji, kami tetap akan mogok kerja sampai gaji kami dibayar penuh,” kata Sansori (28), sopir BRT jurusan Kemiling—Sukaraja, Selasa (22-1). Sansori meminta pengelola segera

CMYK

membayar gaji karyawan karena mereka harus membiayai hidup keluarganya. “Pada Oktober hanya dibayar gaji pokok. Sementara November dan Desember belum terima sama sekali. Kalau ditotal gaji saya yang belum dibayar sampai Rp6 juta,” kata dia. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. meminta pengelola BRT segera membayar gaji karyawan karena sudah mendapat pinjaman Rp1 miliar. Uang itu sudah

diberi­kan Wali Kota pada Senin (21-1). Menanggapi hal ini, Direktur Utama BRT Trans-Bandar Lampung I Gede Jelantik menjelaskan tunggakan gaji karyawan tidak bisa langsung dibayarkan karena harus sesuai dengan mekanisme. Gaji juga tidak bisa dibayar sekaligus untuk semua divisi. “Harus satu per satu. Tiket dulu atau pramudi dulu. Namun, untuk saat ini kami belum bisa membayarkan apa yang menjadi tuntut­an

±

±

karyawan karena masih dalam proses,” ujar Gede. Untuk diketahui, manajemen BRT membutuhkan Rp1,8 miliar untuk membayar dua bulan gaji ratusan karyawan beserta uang makan dan transportasi. Pemkot sendiri memberikan bantuan Rp1 miliar dan sisanya harus dipenuhi pengelola BRT. Herman mengatakan uang Rp1 miliar tersebut berasal dari pinjam­ an seseorang, bukan memakai dana

APBD Bandar Lampung. Mengenai Rp800 juta lagi yang masih dibutuhkan selain bantuan yang diusahakan Wali Kota, I Gede Jelantik mengatakan pihaknya akan secepatnya mendapatkan dana itu. “Tapi, kami akan bayarkan dua bulan gaji yang belum dibayarkan untuk semua karyawan dengan seadil-adilnya. Kami juga minta pengertian para karyawan,” kata anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung itu. (MG5/K-2)

±

±


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.