CMYK CMYK CMYK
± ±±
kamis, 13 september 2012
CMYK
± ±±
± ±±
I8
www.lampungpost.com
Terbit Sejak 1974 n Sirkulasi: (0721) 788999 n Layanan Umum: (0721) 783693 n Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 n Redaksi (0721) 773888 n SMS: 0812 7200 999
± ± ±
± ±
Antasari Beberkan Century
Siapa Mengapa Tetap Emas BANYAKNYA calon guber nur yang “asli” Lampung membuat warga Lam pu ng ketur u nan Jawa menjad i “ l a k u” u nt u k d ipasangkan n LAMPUNG POST/UMAR BAKTI menjadi calon wakil gubernur. Salah satu nama yang beredar dalam bursa cawagub adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Setiato. Namun, saat ditanya apakah siap menjadi cawagub, pria berusia 55 tahun itu hanya tertawa. “Hahaha, isu dari mana itu?” ujarnya. Setiato mengatakan selama ada yang meminta dan mencalonkan dirinya kenapa tidak. Namun, sebagai se orang pemimpin, kuncinya bagaimana bisa dekat dengan masyarakat, termasuk bisa bekerja sama dengan bawahan. Demikian pula saat ditanya apa bedanya saat menjadi kepala Dinas Perikanan dan kepala Dinas Peternakan, lu lusan IPB jurusan Budi Daya Perikanan itu mengatakan semua bergantung pada kemampuan manajerial. “Pada dasarnya ilmu antara ikan dan ternak itu sama. Yang pen ting bagaimana kita memiliki manajerial yang baik di semua bidang. Kalau emas, di mana pun bertugas tetaplah emas,” ujar Ketua Seni Budaya Keratuan Lampung itu. (UMB/R-4)
JAKARTA (Lampost): Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar membeberkan pengalihan dana talangan dari Bank Indover ke Bank Century.
Wat-wat gawoh ‘Patakku Kena Pelok’
± ± ±
ANI ati aga ngubati nenetni, eh malah kena pelok (Maksud hati hendak mengobati kelamin nya, eh malah diamputasi). Ini yang dialami pria asal Negara Bagian Kentucky, Amerika Serikat (AS), Phillips Seaton. Kontan saja ia pun menggugat dokternya dan rumah sakit. n DP. RAHARJO “Kik kupandai, mak kukeni patakku kena pelok (Kalau saya tahu, mana saya mau burung saya diamputasi),” kata Seaton seperti dikutip Daily Mail. Pada 2007, dokter John Patterson menjalankan proses operasi untuk mengobati pembengkakan di alat kelamin Seaton. Namun, pada saat operasi berlangsung Patterson me nemukan adanya kanker. Pengangkatan kanker itu ternyata harus diikuti pula dengan proses amputasi di beberapa bagian di alat kelamin Seaton. Kasus ini mulai disidang di Pengadilan Kentucky pekan ini. Menurut pengacara Seaton, Kevin George, peristiwa ini pengabaian medis. Sedangkan pengacara Patter son, Clay Robinson, mengatakan kasus hukum itu bukan kasus pengangkatan penis, melainkan pengangkatan kanker. George menegaskan Seaton menandatangani dua surat persetujuan sebelum operasi, tetapi sayangnya Seaton buta huruf. Tapi Seaton ngotot tidak pernah mengizinkan Patterson mengamputasi alat kelaminnya. Ai kidah, mengapi bang diteken kik patakmu mak dikeni tipelok (Astaga, kenapa pula kau tanda tangani kalau burungmu tak diizinkan dipotong). (P)
EKONOMI GLOBAL
Harga BBM Diusulkan Naik Tiap 3 Bulan ± ± ± JAK ARTA (Lampost): Pe merintah khawatir dengan d i spar itas harga ba han bakar minyak (BBM) ber subsidi dengan nonsubsidi yang terlampau jauh. Dis paritas harga BBM ini harus dikurangi karena menyang kut perilaku masyarakat dalam hal konsumsi BBM. Wakil Menteri Energi Sum ber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi jangan ter lampau jauh, jika terus terjadi masyakarat yang sudah sa dar menggunakan pertamax akan tergiur kembali meng gunakan premium. “Kalau terus-terusan dis paritas BBM subsidi Rp4.500 per liter dengan BBM non subsidi Rp9.500 per liter, maka akan mendorong orang berpindah dari pertamax ke
±± ±
premium dan akan mem buat peningkatan pengguna yang tidak berhak, seperti kendaraan pemerintah dan mobil mewah, mengguna kan BBM bersubsidi,” kata Rudi, Rabu (12-9). Untuk mengurangi dis paritas BBM yang terlampau lebar tersebut, kata Rudi, harga premium atau BBM subsidi dinaikkan secara bertahap Rp500 per liter tiap triwulan/tiga bulan sekali dalam setahun sehingga nanti harga premium terca pai Rp6.000 per liter. “Kenaikan harga premium selama tiga kali sampai terca pai harga Rp6.000 per liter. Pertama selain memperkecil disparitas harga tersebut, juga dengan kenaikan Rp500 per liter tidak akan terlalu memberatkan masyarakat,” kata dia. (E-1)
CMYK CMYK CMYK
n ANTARA/PUSPA PERWITASARI
ANTASARI PENUHI PANGGILAN. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar (ketiga kanan) didampingi penasihat hukumnya memberikan keterangan dalam rapat Tim Pengawas Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12-9).
KASUS SUAP
Hartati Murdaya Ditahan KPK JAKARTA (Lampost): Setelah beberapa kali menghindar un tuk diperiksa, akhirnya man tan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Siti Hartati Murdaya ditahan Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK). Dia ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pe nyuapan Bupati Buol. Di rektur Utama (Di r ut) PT Murdaya Inti Plantation (MIP) itu ditahan setelah di periksa selama 8,5 jam oleh KPK di Jakarta, Rabu (12-9). Usai pemeriksaan, Hartati keluar dari gedung KPK me ngenakan seragam tahanan warna putih. Hartati selesai diperiksa pukul 18.35. Wajah nya sedih tapi tidak menangis, berbeda ketika dia datang ke
KPK turun dari mobil ambu lans menggunakan kursi roda dengan mata yang sembab. Har tati sebelumnya ditetapkan sebagai tersang ka karena diduga terlibat tin dak pidana suap atas Bupati Buol Amran Batalipu pada 8 Agustus lalu. Dia diduga kuat orang yang memerintahkan pemberian uang suap kepada Bupati untuk penerbitan hak guna usaha (HGU) perkebun an seluas 4.500 hektare di Buol, Sulawesi Tengah. Menurut Ketua KPK Abra ham Samad, Hartati diduga memberi suap kepada Am ran Rp3 miliar. Pemberian dilakukan dalam dua tahap, 18 Ju n i 2012 sebesar Rp1 miliar. Kedua, 26 Juni 2012
sebesar Rp2 miliar. Sebelum menetapkan se bagai tersangka, KPK telah memeriksa Hartati sebanyak dua kali. Dia sebelumnya absen memenuhi panggilan KPK. Lalu Hartati dikabar kan sakit kejang-kejang dan dirawat di RS Medistra. Penasihat hukum Hartati, Tumbur Simandjuntak, men gatakan kliennya tidak takut ditahan KPK. Bahkan Har tari berani dihukum mati. “Tidak ada ketakutan dari Ibu Hartati. Dia berani jika mema ng ha r u s d i hu k u m sampai mati. Dia berani,” kata Tumbur merespons per tanyaan wartawan mengenai alasan Hartati menangis saat tiba di KPK kemarin. (R-2)
n ANTARA/RENO ESNIR
HARTATI DITAHAN. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya (tengah), resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan 8,5 jam di Jakarta, Rabu (12-9). Dirut PT Murdaya Inti Plantation (MIP) itu menjadi tersangka kasus penyuapan Rp3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu.
±± ±
Antasari berkukuh tidak per na h mendenga r i hwa l pem ber ian dana talangan Bank Century dalam rapat di Istana Negara, 9 Oktober 2008. Menurutnya, setelah pertemuan tersebut ia baru mengetahui adanya pengalih an dana talangan dari Bank Indover ke Bank Century. A n t a s a r i me n g u r a i k a n seminggu setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin P residen Su si lo Ba m ba ng Yud hoyono, ia d i ber ita hu mantan Gubernur Bank In donesia Boed iono per i ha l renca na pem ber i a n d a na talangan untuk Bank Indover yang berlokasi di Belanda. “Kita akan menyuntikkan dana ke Bank Indover Rp4,7 triliun,” kata Antasari me nirukan Boediono di hadapan Tim Pengawas (Timwas) Cen tury di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12-9). Da l a m kesempat a n it u , Antasari sempat menyarankan agar pemberian dana talangan ke Bank Indover dibatalkan. Ia menganggap Indover adalah bank bermasalah dan mem berikan dana talangan ke bank tersebut seperti mengisi ember bocor. Kemud ia n sek ita r Apr i l 2009, ia mengaku mendengar kabar bahwa dana talangan tersebut batal diberikan ke Indover dan d ia l i h kan ke
Ban k Cent u r y. “Saya tahu setelah ada pimpinan par pol datang ke KPK. Ternyata Indover enggak jadi dan ke Century,” ujarnya. Antasari mengatakan se telah mendengar hal tersebut, ia sempat hendak mengon f i r masi k a ba r it u kepada Boediono. Mantan Ketua KPK it u menga k u ha nya i ng i n menjalan kan kesepakatan rapat 9 Oktober untuk saling koordinasi dalam pengambil an kebijakan. Namun, upaya itu tidak per nah berhasil hingga akhirnya ia ditangkap terkait kasus pem bunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nazarudin Zulkarnaen. “Saya sempat me minta kepada Ibu Siti Fajriah di BI kalau Pak Boediono kem bali segera disampaikan kalau saya ingin bertemu, tapi saya keburu petugas rutan Polda Metro Jaya,” kata dia. Secara terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan seluruh unsur bangsa perlu untuk bersiner gi mengejar aset Century yang dibawa kabur Rafat Ali Rizfy dan Hesyam Al Waraq. “Kita perlu mengejar aset yang lebih penting untuk bisa dinikmati bersama masyarakat. Jangan berputar-putar di sini-sini (keabsahan bailout) ter us, padahal ini sudah jelas,” kata Julian. (MI/R-4)
± ±
BIROKRASI
Formasi dan Pengadaan PNS Bermasalah JAKARTA (Lampost): Badan Pemer i k sa Keua nga n me nemukan permasalahan atas proses penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) pada 2009 dan 2010. Hasil itu didapat dari peme riksaan kinerja di Kemente rian Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementeri an Kebudayaan dan Pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ), Pemprov Jawa Timur, Pemkab Kutai Ker tanegara, dan Pemkot Bekasi. Anggota III BPK, Agung Fir man Sampurna, mengungkap kan terdapat permasalahan terkait penetapan formasi PNS, yaitu pengendalian internal atas pengelolaan daya kepegawaian tidak sesuai ketentuan. Selain itu, database pegawai menurut sistem kepegawaian instansi berbeda dengan sistem
aplikasi pelayanan kepegawai an (SAPK) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Database PNS belum up to date. Tidak seluruh pemerin tah menyampaikan formasi ke BKN, ada yang di-bypass. Belum lagi yang melalui BKN, rekomendasi BKN tidak se luruhnya dipakai dalam pe netapan formasi,” kata Agung di Jakarta, Rabu (12-9). Pemer i nta h ju ga belu m memiliki standar operasional prosedur dan sosialisasi untuk kegiatan pengusulan formasi PNS di instansi pengusul dan usulan tambahan formasi dari instansi (lembaga/provinsi/ kabupaten/kota) belum ber dasarkan analisis kebutuhan. Sementa ra per masa la ha n terkait pengadaan PNS adalah panitia pengadaan calon PNS tidak didukung uraian tugas yang jelas. (MI/R-4)
CMYK
±± ±
± ±