±
CMYK
CMYK
±
Politik
Sabtu, 6 Oktober 2012
±
lampung post
I7
PILGUB JABAR
±
Daday Hudaya Maju Pakai Atribut Demokrat BA NDU NG (Lampost): Mesk ipun Daday Hudaya maju sebagai calon gubernur dari jalur perseorangan di Pilgub Jawa Barat 2013, saat menyerahkan berkas dukungan ke kantor KPU Ja ba r d i a meng g u na k a n at r i but par tai nya, yak n i Partai Demokrat. Tiga unit kendaraan roda empat, salah satunya jenis Hummer bernomor polisi B-999-IY, yang di hiasi atribut Demokrat tampak saat pasangan Daday Hudaya-Deddy Dores t i ba d i kantor K PU Jawa Barat. S e b e lu m me mut u s k a n maju lewat ca lon per se orangan d i Pi lg u b Jabar, Daday juga ikut seleksi di internal Demokrat. Ketika ditanyakan mengenai hal tersebut, Daday menutur-
±
kan hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan. “Loh kan nanti bisa koalisi, artinya bisa saja, kan ini batas waktu pencalonan dari partai kan belum,” kata dia. Ia mengaku t idak k hawatir langkahnya tersebut akan memecahkan suara Demok rat d a l a m penentuan calon gubernur/wakil g ubernur di Pi lg ub Jawa Barat 2013. “Oh, enggak lah,” ujar dia. Pada Jumat petang atau sek itar pukul 15.25, anggota DPR Kom isi III dar i Fraksi Partai Demokrat Daday Hudaya mengandeng penyanyi dan pencipta lagu Deddy Dores untuk maju sebagai calon gubernur-calon wakil gubernur dari jalur perseorangan di Pilgub Jawa Barat 2013. (Ant/R-4) n ANTARA/AGUS BEBENG
PILGUB JABAR. Pasangan Daday Hudaya (kiri) dan Deddy Dores menaiki delman menuju kantor KPU Jawa Barat di Bandung, Jumat (5-10). Pasangan DadayDeddy merupakan pasangan ketiga yang menyerahkan berkas untuk mengikuti Pilgub Jabar 2013. Deddy Dores maju dalam bursa Pilgub Jabar menjadi calon wakil gubernur Daday melalui jalur independen.
PEMILUKADA
Mendagri Tunggu Usulan Pelantikan Bupati
±
JAKARTA (Lampost): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya belum menerima usulan pelantikan bupati/ wakil bupati terpilih di tiga kabupaten di Lampung. “Belum ada sama sekali. Kan pelaksanaannya baru, dan saya k i ra prosesnya masih berlangsung di daerah. K ita menunggu saja,” k ata Mendag r i , d ida mp ingi Kapuspen Reydonizar Moenek , d i Kemendag r i , Jumat (5-10). Menur ut Mendagri, cepat-lambatnya proses di Kemendagri bergantung pada proses di daerah. Pihaknya hanya menunggu, sesuai dengan aturan komisi pemilihan
umum setempat yang memproses pelaksanaannya. Setelah hasil akhir diumu m k a n , peser t a pem ilukada di beri waktu dua minggu untuk mengajukan keberata n atau t ida k ke Mahkamah Konsitusi (MK). Ji ka sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada gugatan yang masuk ke MK, berarti memang tidak ada gugatan dan proses dapat dilanjutkan. “ S e l a njut ny a k a n s e s uai mekanisme yang ada. K ita menunggu itu,” kata Mendagri. Jika usulan pelant i k a n s ud a h masu k , Ke mendagri segera memproses agar pelantikan segera dapat dilakukan. (HES/R-4)
KONFLIK HANURA
Kubu Andi Temui Wiranto
±
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kubu Andi Surya akan meminta klarifikasi Ketua Umum DPP Hanura Wiranto soal pencopotan ketua dan sekretaris DPD Hanura Lampung. Mereka menuduh penggulingan dilakukan orang dalam yang berambisi menjadi ketua DPD. Ali Yusuf Tabana mengatakan kubu Andi Surya yang akan menemui Wiranto dengan dipi mpi n Wa k i l Ket ua DPD Ha nu ra La mpu ng Zu l k ifli Husin beserta pengurus lain yang kecewa atas pencopotan Andi Surya sebagai ketua DPD Hanura Lampung dan sekretarisnya, Juprius. “ K a m i a k a n me m i nt a
±
penjelasan langsung dari Wiranto, mengapa DPP mencopot ketua dan sekretaris DPD Hanura Lampung secara sepihak,” kata Ali Tabana, Jumat (5-10). Menur ut d ia, pencopo tan sepihak itu tidak ada dalam mekanisme partai yang seharusnya terlebih dulu melakukan investigasi ke DPD Hanura Lampung soa l mosi t ida k percaya yang dilakukan oleh 14 DPC se -Lampu ng seh i ngga ia meminta DPP mengembal i kan ja batan ket ua dan sekretaris. Menanggapi rencana musdalu b Hanura Lampung, kubu Andi Surya mempersilakan digelar. (CR-2/R-4)
CMYK
KPU Periksa KTP dan KTA BANDAR LAMPUNG (Lampost): Komisi Pemilihan Umum Lampung mencocokkan nama dan alamat antara kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota (KTA) dalam verifikasi partai politik. Hal itu dikemukakan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono dalam sosialisasi verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Jumat (5-10). Acara sosial isasi itu d ihadiri Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin serta dua anggotanya, A li Sidik dan Fatikhatul Khoiryah, Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung Hidayat, dan seluruh komisioner KPU Lampung. Sedangkan peserta parpol yang hadir masing-masing ketua dan sekretaris parpol di tingkat Provinsi Lampung. Nanang Trenggono dalam
penyampaiannya mengatakan KPU akan mulai melakukan verifikasi pada 26 Oktober hingga 3 November 2013. Untuk itu, KPU memberikan penjelasan kepada pengurus parpol tentang teknis verifikasi. “Acara ini bertujuan agar pengurus partai mengetahui jadwal dan model verifikasi yang akan dilakukan KPU,” kata dia. Menurut Nanang, ada beberapa poin yang akan diverifikasi KPU, seperti verifikasi KTA untuk dicocokkan dengan KTP yang bersangkutan, yakni 10% dari jumlah yang diserahkan parpol. Jika parpol menyerahkan 1.000 KTA,
PILGUB LAMPUNG
Anang Prihantoro Siap di Posisi Cawagub
KPU akan melakukan verifikasi terhadap 100 KTA. “Jika antara KTA dan KTP tidak cocok, petugas kami akan mencoret KTA itu,” kata dia. Sedangkan untuk verifikasi sekretariat kantor, partai politik yang masih menyewa maka parpol itu harus sudah membayar sewa hingga selesainya Pemilu 9 April 2014. “Jika kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, KPU tidak akan meloloskan partai itu menjadi peserta Pemilu 2014,” ujarnya. Anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal, menambahkan untuk verifikasi terdiri dari dua hal, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. “Untuk verifikasi faktual kami melakukan pengecekan, mulai dari administrasi, kepengurusan serta 30% keterwakilan perempuan,” kata Edwin. (CR-2/R-4)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Lampung, Anang Prihantoro, berniat maju dalam bursa Pilgub Lampung mendatang. Ia masih mencari sosok figur calon gubernur seperti Jokowi. A nang Pr i hantoro bern i at maju sebaga i c a lon wakil gubernur Lampung karena banyak masyarakat y a n g me n g i n g i n k a n ny a untuk maju dalam pemilihan gubernur mendatang. Na mu n , h i ng ga saat i n i , a ng gota DPD ya ng memperoleh suara terbanyak saat pemilu lalu itu masih mencari sosok calon gubernur yang berkualitas dan sederhanya. “Memang sudah banyak warga yang menyuruh saya untuk maju, tapi sampai dengan saat ini saya belum menemukan sosok figur calon gubernur seperti Jokowi,” kata Anang Prihantoro, ke-
marin. Menu r ut A na ng , sosok calon gubernur Lampung saat ini adalah orang yang benar-benar dekat dengan rakyat dan memiliki pola hidup yang sederhana dan t idak bermewah-mewahan. Juga tidak berorientasi pada proyek dan kekayaan setela h ter pi l i h menjad i gubernur. “Sosok ca lon g u ber nu r seperti itu sangat dirindukan oleh masyarakat sehingga saya juga ingin bergandengan dengan calon seperti itu,” kata dia. Saat ini, menurut Anang, sosok calon gubernur masih banyak yang menonjolkan ua ng u nt u k maju da la m pemilihan gubernur sehingga hal itu dikhawatirkan akan berpengaruh saat sudah duduk menjadi gubernur untuk meraup uang rakyat untuk mengembalikan biaya dalam pencalonannya. (CR-2/R-4)
±
RUU PILPRES
Setgab Koalisi Terbelah Sikapi ‘Presidential Threshold’ 20% JAK ARTA (Lampost): Sekretariat gabungan partai-partai koalisi mulai terbelah tentang syarat minimal untuk mengajukan calon presiden (presidential threshold—PT) dalam RUU Pemilihan Presiden. Par tai besar berku ku h untu k tidak menurunkan PT sebesar 20%, sedangkan partai menengah ingin PT turun jadi 3,5%. Salah satu hal krusial yang diba-
has dalam rapat Setgab, Kamis (4-10) malam, yakni tentang RUU Pilpres. Terdapat perbedaan pandangan antara dua partai besar yang menggawangi Setgab dengan partai-partai menengah. “Ada yang ingin permisif presidential threshold sama dengan parliamentary threshold,” kata Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa, Jumat (5-10). Saan mengatakan permintaan itu akan sulit untuk diakomodasi.
±
Demokrat melihat UU Pilpres yang ada sekarang, dengan PT 20%, masih relevan untuk Pilpres 2014. “Di Setgab sendiri RUU Pilpres ada kecenderung an untuk menggunakan UU lama. Karena kalau merevisi RUU Pilpres hanya untuk mengubah presidential threshold tidak produktif,” ujar Saan. Menu r ut Saa n , P T d i U U P i lpres tidak sekrusial parliamentary threshold dalam UU Pemilu sehingga
tak perlu ada revisi UU Pilpres jika hanya untuk mengubah presidential threshold. “Di RUU Pemilu, soal threshold menyangkut masa depan parpol. Kalau di RUU Pilpres itu pengusungan capres saja. Kalaupun parpol kemudian tidak bisa memenuhi presidential threshold, masih bisa berkoalisi dengan parpol lain sehingga tidak akan menemui jalan buntu,” kata dia. (R-4)
CMYK
±
±