±
±
CMYK
CMYK lampung post
senin, 9 Juli 2012
±
I7
±
±
Lintas
KPU Surati Dukungan Ganda
KPU-Polda Koordinasi Pengamanan
BANDAR LAMPUNG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dan Polda Lampung hari ini (9-7) menggelar pertemuan pengamanan pemilukada. Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan peng amanan pemilukada digelar mulai penetapan calon bupati-wakil bupati hingga pelantikan. Edwin berharap Polda Lampung bisa menginstruksikan polres di tiga kabupaten pelaksana pemilukada 27 September mendatang, yakni Tulangbawang, Tanggamus, dan Lampung Barat, bisa melakukan penjagaan dan pengamanan, termasuk terhadap kantor KPUD dan anggotanya. “Sehingga selama prosesnya berjalan kondusif dan tidak terjadi gangguan dalam penyelenggaraannya, setidaknya KPUD di tiga kabupaten itu tidak khawatir akan ancaman dalam membuat keputusan,” ujar Edwin, Minggu (8-7). Menurut dia, kebutuhan personel untuk menjaga tiap tempat pemungutan suara (TPS) diserahkan ke pihak kepolisian, termasuk pemetaan wilayah yang diangap rawan memicu gangguan keamanan sebagai ekses penyelenggaraan pemilukada. “Penentuan kebutuhan itu kewenangan Polda Lampung. Mereka lebih paham mana wilayah yang dianggap rawan. Kami hanya menberikan data konkret di lapanagan,” ujar Edwin. Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan sejauh ini, proses penyelenggaraan pemilukada masih kondusif. “Sedangkan potensi wilayah mana yang rawan, kami akan lihat lagi kondisi masing-masing wilayah. Polres setempat pasti lebih mengetahuinya,” kata dia. (MG7/U-1)
KBBS Yakin Menangkan Calon
±
KOTAAGUNG—Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS) Kabupaten Tanggamus yakin bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang didukung bisa memenangi Pemilukada Tanggamus. Humas KBBS Tanggamus Budi Hartono, Jumat (6-7), mengatakan keyakinan itu berdasarkan beberapa kali pesta demokrasi seperti Pemilukada Tanggamus 2007, Pilgub Lampung 2008, Pemilu Legis latif 2009. Dia mengakui beberapa calon beberapa kali melakukan pendekatan ke KBBS. Namun, KBBS masih ingin mengetahui pergerakan calon. Apalagi, kata dia, dengan berpisahnya Kabupaten Pringsewu dari Tanggamus, hampir 35% penduduk Tanggamus dihuni anggota KBBS. Budi mengungkapkan KBBS Tanggamus telah menentukan nama satu pasangan calon yang didukung. “Namun tetap melihat pergerakan dan program kerja mereka. Asalkan calon tersebut berniat memba ngun Tanggamus lebih baik ke depan, siapa pun calonnya, siap kami dukung,” kata Budi, yang juga warga Kecamatan Pulaupanggung itu. (UTI/U-1)
TULANGBAWANG (Lampost): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang menyurati partai politik (parpol) yang memberikan dukungan ganda. Parpol ditenggat hingga 16 Juli mendatang untuk memberikan klarifikasi.
n LAMPUNG POST/*
PERIKSA NAMA. Seorang warga Way Semaka, Pekon Bedudu, Kecamatan Belalau, Lampung Barat, memeriksa namanya di daftar pemilih sementara (DPS), Minggu (8-7). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat memasang DPS di setiap sudut kampung.
KECURANGAN
Komisioner KPU Dapat Dilaporkan ke DKPP BANDAR LAMPUNG (Lampost): Masyarakat di tiga daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pem ilukada) Lampung Barat, Tulangbawang, dan Tanggamus yang melaksanakan pemilukada 27 September mendatang bisa melap orkan komisioner dan pegawai KPU jika curang dalam penyelenggaraannya. Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan jika dalam menetapkan keputusan masyarakat menganggap terjadi keselahan, mereka berhak melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) yang diketua mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie. “Semua bisa melaporkan baik itu komisioner KPUD maupun pegawai strukturalnya, tentunya disertai bukti laporan yang jelas,” kata Edwin kepada, Minggu (8-7). Jika komisioner KPUD terbukti melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksinya berupa penggantian atau peringatan. Hal serupa berlaku bagi pegawai struktural KPUD yang notabene merupaka
pegawai negeri sipil. Edwin menjelaskan laporan tersebut ditujukan kepada DKPP yang berada di Jakarta dengan ditembuskan kepada KPU Lampung. DKPP adalah lembaga bentukan presiden yang berjumlah tujuh orang. Tugasnya mengawasi KPU dan Bawaslu. Ruang lingkup kerjanya berupa memeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU dan Bawaslu hingga tingkat kabupaten beserta jajar annya. (MG7/U-1)
Surat verifikasi tersebut, menurut anggota KPU Tulangbawang Harianto, rencananya diserahkan hari ini (9-7). Namun, KPU tidak bersedia menjelaskan kepada pasangan bakal calon (balon) siapa yang disurati. “Soal dukungan parpol ganda itu saja, untuk yang lainnya mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu per satu,” kata Harianto, Minggu (8-7). Sebelumnya, Ketua KPU Tulang baw ang M. Rozi, menyebutkan sebanyak 13 partai memberikan dukungan kepada dua dari tiga balon. Atas dukungan tersebut, KPU me lakukan verifikasi langsung ke DPP masing-masing partai di Jakarta. Menurut catatan Lampung Post, di Tulangbawang terdapat 10 parpol, yang terdiri dari parpol parlemen dan nonparlemen, yang mengusung lebih dari satu pasangan calon. Empat parpol mendukung dukungan itu adalah PPP, PPI, PBR, dan PPNUI. Selain mengusung pasangan Frans Agung dan Darwis Fauzi (Frada), keempat parpol ini juga mengusung pasangan Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo (Handoyo). Selain mengusung pasangan Frada dan Handoyo, PPNUI juga mengusung pasangan MarzukiNasrullah. Parpol lain yang mengu sung lebih dari pasangan yakni
PKNU, PPRN, PIS, PDP, PKP, PPD Verifikasi Syarat
Selain verifikasi dukungan ganda, KPU juga menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian mengenai kelengkapan dan perbaikan persyaratan terhadap empat balon pendaftar. Surat tersebut juga ditembuskan ke pengurus parpol pengusung. Menurut Harianto, masih ada beberapa persyaratan yang belum lengkap. “KPU memberi waktu selama sepekan untuk perbaikan. Pemberitahuan tersebut terkait dengan perbaikan berkas persyaratan. Hasilnya tentu akan diverifikasi ulang,” kata Harianto. Pengumuman seluruh hasil verifikasi, termasuk dukungan ganda, disampaikan ke masing-masing balon dan khalayak 4 Agustus 2012, sesuai dengan jadwal tahapan. Meskipun rumit, KPU Tulangbawang berusaha agar dapat tepat waktu menyelesaikan verifikasi. Saat ditanya mengenai perincian syarat yang kurang, Harianto mengatakan tidak bisa memerinci satu per satu. “Kami tidak bisa menyebutkan apa saja kekurangan masing-masing calon. Intinnya para pasangan calon tersebut kami surati, sebagai bahan koreksi,” kata Harianto. (ATA/U-1)
±
±
±
±
CMYK
±
CMYK
±