Lampung Post I 22
Rabu I 11 Mei 2011
LINTAS
KRIMINAL
Siswa Sedang Kerjakan Soal Ujian Nasional
Buser Gulung 3 Tersangka Curas
5 Angkatan CPNSD Ikuti Diklat Prajabatan KALIANDA̶Baru 5 dari 14 angkatan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Lamsel Saipul Kamal, Selasa (10-5). Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 14 angkatan CPNSD Lamsel diprediksi bisa selesai Juli 2011. Sebab, hingga kini kami baru dapat menyelesaikan 5 angkatan, kata Saipul Kamal kemarin. Menurut Saipul, dari 5 angkatan CPNSD yang telah mengikuti diklat, semuanya dilaksanakan di Lamsel. Sedangkan 2 angkatan lainnya akan mengikuti diklat di Bandar Lampung. Namun, 2 angkatan itu hingga kini belum dapat diberangkatkan ke Bandar Lampung karena Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung belum bisa menjadwalkan diklat.
(TOR/D-3)
Guru Ditetapkan Tersangka KDRT RUMBIA̶AJ, warga Dusun 2, Kampung Renobasuki, Rumbia, Lampung Tengah, Senin (9-5), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan oleh Polres Lamteng. AJ yang diketahui seorang CPNS guru di salah satu SDN di Tulangbawang Barat, diperiksa penyidik dan ditetapkan untuk wajib lapor ke Polres Lamteng. Penetapan AJ sebagai tersangka setelah polisi memeriksa enam saksi. Melalui surat pangilan No. Pol: S-Pgl/534/V/2011/Reskrim tanggal (9-5), Kasat Reskrim Polres Lamteng AKP Dery Agung Wijaya
LAMPUNG POST/AAN KRIDOLAKSONO
Sebanyak 22 siswa kelas VI SDN 1 Lebungnala, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, mengerjakan soal Bahasa Indonesia dalam UN hari pertama, Selasa (10-5). Di Lamsel, 15.190 siswa SD dan 2.071 siswa MI mengikuti UN.
memanggil tersangka AJ untuk dimintai keterangan. Dalam surat panggilan tersebut, AJ diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) dan (b) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan, melanggar Pasal 93 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan petunjuk Kasat, untuk sementara AJ dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis selama penyidikan. Kami masih memeriksa kepala Kampung Renobasuki dan memeriksa tambahan pelapor Lina Fariyani untuk melengkapi berkas dalam kasus ini, kata Bripda Echa Viktriani, penyidik pembantu PPA. (EDI/D-3)
LEGISLASI
Revisi Perda No. 12 Tahun 2007 Disepakati GUNUNGSUGIH (Lampost): Revisi Perda No. 12 Tahun 2007 disepakati. Dengan demikian, Pemkab Lampung Tengah memiliki 16 dinas, 12 badan, dan 2 kantor dari sebelumnya 17 dinas, 11 badan, dan 5 kantor. Sementara itu, untuk Satker Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum dapat dimasukkan ke dalam revisi perda karena hingga Senin (9-5) eksekutif belum menerima petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Pusat. Perda baru tentang tata organisasi dan struktur pemerintahan dapat menghemat anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp21 miliar. Dalam hubungan itu, Ketua Pansus Revisi Perda 12/2007 Rosidi meminta agar Pemkab segera melayangkan surat pemberitahuan kepada ketua DPRD setempat agar dijadikan bahan pertimbangan tidak dimasukkannya ULP dalam tata organisasi pemerintah daerah.
Terpisah, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007, telah diberikan batasan tata organisasi untuk badan sebanyak 9, sementara Lamteng memiliki 12 badan. “Kalau eksekutif tidak melanggar janji atas tuntutan Dewan dengan tidak membuka satu pun penerimaan CPNSD dan tidak melakukan perpanjangan masa pensiun, tidak ada permasalahan dalam revisi tersebut,” ujar Bambang Suryadi, seorang anggota pansus dari Fraksi PDIP. Penekanan pada eksekutif didasarkan atas besarnya APBD Lamteng yang tidak sebanding dengan pembiayaan pegawai. Dari total ABPD Lamteng 2011 sebesar Rp1,2 triliun, belanja pegawai mencapai Rp800 miliar. “Kita sudah kedodoran untuk mengatasi belanja pegawai. Kalau ditambah terus, APBD Lamteng tidak akan mampu,” ujarnya. (HER/D-1)
Pengawasan Dinkes di Puskesmas Lemah GUNUNGSUGIH (Lampost): Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah Ernawati mengakui lemahnya pengawasan pada tingkatan bawah dari puskesmas hingga bidan desa. Dari data sementara Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) setempat terdapat satu puskesmas dan empat puskesmas pembantu (pustu) yang tidak pernah dikunjungi dokter dan bidan. “Sebanyak 40% tenaga paramedis enggan ngantor ke puskesmas tempat mereka bertugas,” katanya. Akibatnya, empat posyandu di empat dusun ditutup karena tidak pernah dikunjungi bidan. Celakanya, satu unit ambulans Puskesmas Hajipemanggilan, Kecamatan Anaktuha, digunakan oleh salah satu rumah sakit swasta di Lamteng. Itu artinya tidak pernah siaga di puskesmas tersebut. “Memang saya lemah dalam pengawasan ke bawah karena kesibukan ikut rapat dari pagi sampai sore. Jadi,
tidak ada waktu untuk turun ke kampung-kampung,” ujar Ernawati dalam dengar pendapat dengan Komisi IV dan DKR, Senin (9-5). Walaupun begitu, Erna mengklaim kesiapan desa siaga seperti yang diatur dalam surat edaran menteri kesehatan. Sayangnya, klaim tersebut dibantah DKR. “Tidak satu pun desa di Lamteng yang dapat dikategorikan sebagai desa siaga se perti yang dijelaskan Plt. Kadiskes. Karena kalau merujuk pada kepmenkes, desa di Lamteng ini masih jauh dari siaga. Salah satu contoh adalah tingkat kehadiran tenaga medis di setiap kampung yang memprihatinkan,” ujar Ketua DKR Lamteng Azhari. Lemahnya tingkat kesadaran dan pengawasan Diskes
juga diakui anggota Komisi IV Made Ardhana. “Ada puskesmas yang tenaga medisnya itu tidak pernah datang pada hal jarak rumahnya dengan puskes hanya 1,5 km. Masyarakat sampai minta paramedis itu dipindah saja karena tidak berguna,” ujarnya.
Tidak satu pun desa di Lamteng yang dapat dikategorikan sebagai desa siaga. Wahyudi, anggota Komisi IV lainnya, juga meminta kepada dinas untuk membentuk tim pengawas khusus yang mengawasi bidan dan tenaga paramedis lainnya yang tidak aktif. Menanggapi itu, Ernawati berjanji memberikan sanksi pemecatan dan pemberhentian pembayaran gaji kepada beberapa bidan dan paramedis puskesmas yang sering alpa.
KASUS DANA BERGULIR
Lurah Se-Metro Diminta Revisi Juknis Penyaluran
LAYANAN PENDIDIKAN
SMAN 4 Metro Buka Layanan SMS Center METRO (Lampost): SMA Nege ri 4 Metro membuka layanan SMS Center untuk membantu orang tua dan masyarakat mendapatkan informasi kegiatan belajarmengajar, seperti penerimaan siswa baru (PSB), kelulusan siswa, hingga absensi. Kepala SMAN 4 Metro Sediyanto menjelaskan pihaknya membuka layanan SMS Center ke nomor 0853-8144-9444. SMS pukul 08.00—14.00. “Dengan mengirimkan SMS ke nomor 0853-81449444, ma syarakat dapat mengetahui berbagai informasi, termasuk absensi siswa. Sehingga orang tua dapat mengecek kehadiran anaknya di sekolah,” kata Sediyanto, Selasa (10-5). Dia menjelaskan untuk mendapatkan informasi tentang PSB, masyarakat dapat mengetahuinya dengan cara mengetik “Info PPDB” dan mengirim ke 0853-8144-9444.
Kemudian, mengecek kehadiran siswa dapat dilakukan dengan cara mengetik “Absensi PIN Siswa”. Untuk mengetahui nilai, mengetik “Nilai PIN Siswa”, dan untuk mengetahui kelulusan dapat dilakukan dengan mengetik “UN PIN”. “Dengan layanan SMS Center ini, orang tua dan masyarakat tidak perlu jauhjauh datang ke sekolah. Cukup dengan layanan SMS ini, informasi tersebut akan didapatkan dengan cepat,” kata dia. Sementara itu, sejumlah orang tua siswa mengaku memperoleh kemudahan dengan dibukanya layanan tersebut. Dengan layanan itu, mereka bisa mengecek kehadiran anaknya di sekolah dengan mudah dan cepat. “Dengan layanan ini, anak kami juga tidak dapat berbohong kalau mereka bolos sekolah,” kata Abdul Muin, seorang wali murid kemarin. (OGI/D-3)
Rawan Penyimpangan Plt. Kadiskes Lamteng Ernawati juga mengaku takut dicurangi oleh tenaga bidan dan paramedis terkait dengan laporan data kegiatan yang menggunakan dana bantuan operasional kesehatan (BOK). Untuk diketahui, dana BOK Lamteng 2011 sebesar Rp2,775 miliar. Dana BOK digunakan untuk penunjang jamkesmas dan jampersal yang diberikan kepada puskesmas dan pustu dengan besaran dana Rp60Rp75 juta per puskesmas. “Kita perlu berhati-hati karena kami tidak mau dibohongi dengan laporan terkait jumlah pasien. Itu harus lewat pengecekan data akurat di masing-masing puskesmas. Terus terang saja dana ini sangat rawan penyimpangan,” ujarnya. Untuk pencairan BOK, puskesmas diwajibkan membuat plan of action (POC) yang diserahkan ke Diskes. Namun, sampai sekarang masih ada puskesmas yang belum menyerahkan POC tersebut. (HER/D-1)
PENENGAHAN (Lampost): Tim Buru Sergap (Buser) Polsek Penengahan, Lampung Selatan, menggulung tiga tersangka pencurian dengan kekerasan (curas) bersenjata golok dan pisau. Sedangkan tiga pelaku lainnya, yaitu Hen (27), Han (25), dan Ant (24), masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polsek setempat. Pelaku Ahmad Fauzi alias Mat Dadar (26), warga Desa Tetaan, dan Amriansyah (24), warga Desa Gayam, Kecamatan Penengahan, ditangkap di Dusun Muarabakau, Desa Bakauheni, Kamis (5-5), sekitar pukul 17.00. Sedangkan Kurniawan alias Wawan (24) ditangkap di rumahnya di Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan. Komplotan yang beraksi dengan sepeda motor dan senjata tajam berupa golok dan pisau itu terungkap setelah Tim Buser menangkap Wawan. Wawan ditangkap usai merusak sebuah truk di jalan alternatif Simpang GayamSimpang Ketapang, 27 April. “Karena sopir truk tidak mau memberi uang, pelaku melempar kaca truk dengan batu hingga pecah. Beruntung saat kejadian anggota Buser berpatroli sehingga bisa menangkap pelaku,” kata Kapolsek Penengahan Iptu M. Amiruddin, didampingi Kanitreskrim Ipda Ortoberto di Mapolsek, Selasa (10-5). Berbekal penangkapan Wawan, Tim Buser menindaklanjuti tiga laporan polisi terkait dengan curas yang dilakukan enam pelaku bersenjata tajam dengan menumpang 3 unit sepeda motor sepanjang 17 April hingga 2 Mei 2011. Dua laporan di THR Pantai Alami, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, dan satu lagi di jalinsum Kampung Jering, Desa Bakauheni. Dari tiga TKP itu, pelaku menggasak lima ponsel dan uang tunai Rp1.580.000. Menurut Kapolsek, tersangka Wawan mengaku melakukan penodongan, pemerasan, disertai kekerasan bersama kelima temannya. Mereka adalah Mat Dadar, Amriansyah, Hen, Han, dan Ant. (KRI/D-3)
LAMPUNG POST/SUPRAYOGI
GUNAKAN CCTV. Melalui CCTV, siswa SDN 1 Metro Pusat bisa dipantau oleh pengawas. Wakil Wali Kota Metro Saleh Chandra Pahlawan dan Kadis Pendidikan Khaidarmansyah, didampingi Kepala Sekolah Kuswinarti, melihat langsung UASBN hari pertama di SDN Metro Pusat.
UJIAN NASIONAL
Hari Pertama 4 Siswa Tak Ikut Ujian METRO (Lampost): Pada hari pertama pelaksanaan UN tingkat SD/MI, kemarin (10-5), Pemkot Metro menemukan empat dari 2.722 siswa tidak mengikuti ujian. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Khaidarmansyah, UN tingkat SD/MI diikuti 2.722 siswa, yang terdiri dari 2.554 siswa SD dan 168 siswa MI. Ketika meninjau UN, Sekretaris Kota Metro Zaini Nurman, didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Masnuni, dan Ketua Komisi II DPRD Megasari, mengatakan Pemkot mengupaya-
kan salah seorang di antaranya mengikuti ujian susulan. Zaini Nurman meminta sekolah berupaya agar siswa dimaksud dapat mengikuti UN. “Bagaimana caranya sekolah harus mengupayakan agar siswa tersebut dapat mengikuti UN. Bila perlu dijemput di rumah,” kata Zaini Nurman, Selasa (10-5). Ia menambahkan secara umum pelaksanaan UN tingkat SD/MI berjalan lancar, termasuk distribusi naskah soal dan lembar jawaban komputer (LJK). Ketua Komisi II DPRD Kota
Metro Megasari menambahkan dengan sistem penilaian yang menggunakan nilai ujian sekolah dengan bobot 40%, pihaknya yakin persentase kelulusan meningkat dengan hasil yang memuaskan. “Sebab, mereka memiliki nilai dari ujian sekolah dengan bobot 40% untuk menentukan kelulusan,” ujar Megasari. Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Metro Sri Rahayu menjelaskan dari empat siswa yang tidak mengikuti UN, tiga di antaranya memang sudah keluar. (OGI/D-1)
METRO (Lampost): Penanganan dana bantuan bergulir yang macet hingga mencapai Rp6,988 miliar terus berlanjut dengan dikumpulkannya para lurah se-Kota Metro pekan lalu. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Metro, Kris Endarto, Senin (9-5), menjelaskan pihaknya mengumpulkan para lurah untuk merevisi petunjuk teknis (juknis) penyaluran dana bantuan bergulir tersebut. Tanpa memerinci, dia hanya mengatakan ke depan dana bantuan bergulir dikelola Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) yang terpisah dari administrasi kelurahan. Sementara itu, ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT-RW) di Kelurahan Yosodadi, Metro Timur, menolak dilibatkan untuk menagih dana bantuan bergulir yang macet di masyarakat. Mereka beralasan tidak dilibatkan sejak awal pengucuran dana bantuan bergulir tersebut. Hal itu terungkap dalam pertemuan RT-RW di Balai Kelurahan Yosodadi yang dipimpin Sekretaris Kelurahan Eko Sumewo. Pertemuan tersebut bertujuan membahas macetnya dana bantuan bergulir di kelurahan
yang mencapai Rp380 juta. Ketua RT 12 Mujib mengatakan para ketua RT dan RW menolak dilibatkan dalam penagihan karena sejak awal pengucuran mereka tidak dilibatkan. “Mengapa macet kami yang disuruh menagih,” kata dia. Ia menambahkan sejak awal kelurahan tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan bergulir. Bahkan, para ketua RT dan RW tidak mengetahui juknis, seperti sistem pengembaliannya. “Karena tidak ada sosialiasi, jika bantuan ter se but harus dikembalikan, masyarakat menanggap dana tersebut bancakan karena ada embel-embel hibah,” katanya. Ketua RW 11 Darsono turut membenarkan. Ia menjelaskan pada saat pengucuran dana bantuan tahun 2007, ia menanyakan kepada lurah setempat soal teknis pembayaran. Tetapi, jawabannya tidak usah memikirkan pengembaliannya. “Yang penting dapat. Saat itu, saya sempat menanyakan kepada Lurah Yosodadi Bunangin. Jawabannya tidak usah memikirkan cara mengembalikan, yang penting dapat dulu,” ujarnya. (OGI/D-1)