Lampung Post I 21
Rabu I 11 Mei 2011
Lampung Post menerima kiriman tulisan berupa opini orisinal dan tidak dikirim ke media lain, tak lebih dari 5.000 karakter. Kirim via e-mail ke redaksi@lampungpost.co.id atau redaksilampost@yahoo. com. Kami mengutamakan tulisan yang mengkaji fenomena aktual di lingkungan masyarakat Lampung. Pengiriman surat pembaca via e-mail harus dilengkapi alamat lengkap dan nomor telepon.
Kenapa DPR Gigih Melemahkan KPK? SUDAH sejak tahun 2003, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdiri dengan disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penyelenggara negara saat itu mencoba merealisasikan mimpi Indonesia yang bersih dari korupsi yang ketika itu merupakan
negara terkorup di Asia (data PERC). Sungguh, keputusan yang tergolong tepat karena kini KPK menjadi garda terdepan dalam perang terhadap korupsi. Sayangnya, baru-baru ini pihak DPR secara implisit diduga berupaya untuk melemahkan posisi KPK. Melalui rencana revisi UU Tipikor, dirumuskan 10 poin yang nantinya bakal menjadi rancangan operasional ke depannya. Upaya lembaga legislatif itu diang-
gap sebagai buntut dari hubungan anggota Dewan dan KPK yang seperti “musuh dalam selimut”. Sudah menjadi rahasia umum tentunya jikalau tersangka korupsi didominasi oleh anggota DPR. Bukti yang ada pun semakin memperkuat argumentasi tersebut karena RUU itu menjadi salah satu prioritas utama Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini, sejajar dengan beberapa RUU lain yang agendanya
sudah ada sejak 2009 lalu. Sebelumnya, upaya “pelemahan” KPK ini sudah beberapa kali dilakukan. Dari catatan ICW (Indonesia Corruption Watch), selama ini upaya untuk melumpuhkan KPK telah dilakukan hingga 15 kali, baik melalui proses legislasi maupun kriminalisasi. Dalam legislasi, ada 13 kali judicial review terhadap UU Tipikor dan 11 di antaranya mengancam keberadaan
KPK. Tidak cukup sulit sebenarnya untuk menebak motif DPR tersebut jika kita perhatikan rekam jejak hubungan dilematis antara KPK dan DPR ini. Akan tetapi, justru keleluasaan itulah yang menjadi kekuatan KPK dalam memberantas korupsi. Dengan mempertimbangkan posisi Indonesia yang berada pada posisi kedua negara terkorup di Asia berdasarkan data PERC (Political & Economic Risk Consultancy), justru
diharapkan peran yang lebih besar dari KPK. RUU Tipikor yang membatasi ruang gerak KPK dalam menjalankan wewenangnya malah akan merugikan negara. Terlebih, dengan kematangan yang sudah dimiliki lembaga superbodi tersebut. Jangan sampai KPK berubah menjadi lembaga kosong dengan eksistensi tetapi tanpa substansi. Andri Saputra Kedamaian, Bandar Lampung
Kami membuka ruang keluhan, harapan, kritik, dan saran terhadap pelayanan umum, fasilitas publik, masalah sosial, atau kebijakan pemerintah dalam rubrik suara pembaca. Tanggapan Anda dapat dikirim via short message service (SMS) ke nomor 0815-405-9000 disertai nama dan alamat lengkap. Redaksi.
Prihatin dengan Sikap Pengendara Motor
lalu lintas. Kepada yang terhormat Bapak polisi tolong ditertibkan
daerah perdesaan yang ada tempat umumnya. Atas perhatian
Saya merasa prihatin dengan sikap
pengendara motor yang tidak
Bapak diucapkan terima kasih.
pengendara motor saat ini. Banyak yang tidak mematuhi peraturan
memakai helm di wilayah hukum Lampung Selatan, terutama di
Badru, Triharjo 01/02, Merbaumataram, Lamsel.
085840557815
mengharapkan peralihan KLP ke
PLN Way Jepara Tetap Byarpet
komputer, belum tersimpan gara-
PLN segera terlaksana.
Kenapa PLN Way Jepara Lampung
gara byarpet, harus mengulang
Segera Laksanakan Peralihan KLP ke PLN
Putra, Gunungsugih.
Timur tiap malam byarpet, sangat merugikan sekali buat saya, ber-
lagi dari awal. Tolong pihak PLN pikirkan dan adakan tindakan yang
Yth. Gubernur Lampung. Kami
085269815151
jam-jam mengerjakan laporan di
lebih baik.
08978903091