Politika
24
Kendari Pos |Kamis, 26 Juli 2012
Siapa Pasangan Nur Alam? Suasana Rapat Kerja KPU Sultra dengan KPU kabupaten perseorangan.
Ulfah/KP
kota tentang persiapan verifikasi calon
Sekretariat-Komisioner KPU Sultra Tidak Kompak Kendari,KP Apa jadinya sebuah lembaga jika staf dan komisionernya tidak kompak? Sudah bisa ditebak, carut marut administrasi dan saling jegal pasti terjadi. Nah, pemandangan ini terasa di sekretariat KPU Sultra. Lihat saja persoalan tender logistik, sekretariat tiba-tiba jalan sendiri tanpa sepengetahuan komisioner KPU Sultra. Sehingga harus diulang karena banyak kejanggalan. “Kami sebagai staf di sekretariat pusing dan bingung tata aturan dan mekanisme di KPU, khususnya berkaitan dengan anggaran, logistik dan posisi sekretaris. Menyangkut anggaran, kami bingung pasalnya anggaran sudah ditetapkan DPRD sebesar Rp 70 miliar dan menurut Sekretariat, RKA sudah diberikan ke Pemda tetapi hingga saat ini Pemda belum membuatkan DPA, dengan alasan masih ada anggaran tambahan yang harus diajukan KPU, sehingga Pemda akan memprosesnya setelah clear. Padahal hal tersebut dapat membahayakan posisi KPU,” kata Staf Bagian Umum dan Logistik Sekretariat KPU Sultra, Saefuddin SSi. Lebih lanjut dijelaskannya, yang diketahui pihaknya kerjakerja sekretariat KPU sesuai UU No 15 tahun 2011, sekretariat
bekerja sesuai mekanisme yaitu komisioner membuat program kegiatan yang akan ditindaklanjuti sekretariat, sehingga setelah terproses maka sekretariat akan melaporkan ke komisioner KPU atau terjadi keseimbangan karena satu kerangka pikir. “Tetapi yang kami lihat, ada perseteruan antara komisioner dan sekretariat. Lantas bagaimana mungkin KPU Sultra dapat bekerja sinergi kalau bekerja sendiri-sendiri? Padahal undang-undang (UU) yang digunakan sama, hal itu membuat kami bingung mau bekerja ikut sekertaris atau komisioner,” lanjutnya. Seharusnya beber Saefuddin, KPU mengundang sekretaris dan sekretaris mengundang sekretariat untuk duduk bersama. Sebab kalau ini terus terjadi akan mengganggu tahapan Pilgub. Yang lebih janggal, pihaknya mendengar KPU Sultra sudah melakukan pleno pergantian dan sudah ada SK pengangkatan Sekretaris KPU Sultra yang ditanda tangani gubernur dengan Nomor 285 tertanggal 20 Juli 2012. “Malahan kami mendengar Sekretaris KPU Sultra ditempatkan sebagai staf ahli Pemprov setara eselon II. Pergantian sekretaris yang tampak terburuburu ini akan menyebabkan
Pilgub molor dari jadwal yang telah ditetapkan,” bebernya. Masalah lain yang terjadi di internal KPU Sultra, yaitu logistik yang diproses tidak melalui pleno KPU, melanggar Peraturan KPU No 17 Tahun 2010 tentang norma dan standar kaitannya dengan space tender logistik, yang lagi-lagi akan berdampak terhadap kesuksesan pelaksanaan Pilgub. “Karena itu kami berharap agar sekretariat dan komisioner bisa bersinergi, sehingga sukses Pilgub tanpa gontok-gontokan. Apalagi saat ini masih banyak tahapan yang belum terlaksana seperti sosialisasi, DPT dan logistik yang panitia tendernya sudah diberhentikan sehingga tidak berhak mengumumkan proses tender,” jelasnya. Kabar yang tidak kalah marak berhembus di internal KPU Sultra yaitu adanya surat resmi yang dibuat Sekretaris KPU untuk mempertahankan dirinya agar tidak diganti. Surat itu sejak tadi malam (kemarin malam,red) telah diedarkan untuk ditanda tangani staf sekretariat sebagai wujud dukungan atas dirinya. “Permintaan tanda tangan ini layaknya calon independen saja. Dari segi aturan tidak berpengaruh untuk mempertahankan posisi sekretaris karena keputusan ada di tangan komisioner,” tandasnya. (fas)
Kendari, KP Pemilihan gubernur-wakil gubernur Sultra, tinggal empat bulan lagi. Jika tak ada aral 4 November pesta demokrasi lima tahunan itu akan dilaksanakan. Namun Nur Alam belum mau berbagi soal siapa nanti yang mendampinginya. Dia mengatakan, sangat tidak etis membahas calon 02, sementara saat ini masa jabatannya bersama Saleh Lasata belum berakhir. Baginya, menyebut calon wakil semen-
etak, karena akan dibagikan ke Panwas, arsip KPU kabupaten/ kota serta Pemprov,” ujar Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Sultra, Eka Suaib. Khusus Pokjanya, saat ini fokus aktif mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam data pemilih dan verifikasi calon perseorangan. “Saya dengar sosialisasi juga dibatalkan sehinga peran penuh masyarakat harus aktif, begitu pula jika mendukung calon perseorangan,”lanjutnya. Apakah optimis Pilgub akan berlangsung sesuai jadwal?
Eka Suaib
periode kami. Kita tunggu masa pendaftaran baru muncul pasangan saya,”katanya. Saat ini, selain menjadi Gubernur Sultra, Nur Alam juga memangku jabatan sentral di Partai Amanat Nasional sebagai Ketua DPW. “Karenabanyaknya bupati dari PAN, terus otomatis gubernur juga dari PAN, itu tidak selamanya. Pada akhirnya itu terpulang pada seberapa jauh kepercayaan dan dukungan masyarakat secara langsung pada masing-masing
calon gubernur,” ujarnya. Suami Hj Tina Asnawati itu berdiplomasi, jabatan yang diraihnya saat ini bukan karena dukungan PAN semata, tapi juga karena adanya koalisi yang terbangun dengan partai lain. Sayangnya, Nur Alam lagi-lagi tak mau menyebut partai yang sudah diajak atau mengajaknya berkoalisi. Katanya, pada saat pendaftaran baru akan kelihatan partai mana yang mendukungnya maju di pencalonan periode kedua. (dri)
KPU Minta BPS Tangani Data Pemilih Unaaha, KP Masa reses anggota DPD RI, Drs H Kamaruddin MH dimanfaatkan komisioner KPU Konawe. Rabu (25/7) kemarin, Kamaruddin mensosialisasikan lembaga DPD RI dan produkproduk yang telah dihasilkan. Rudiasin, salah seorang komisioner KPU Konawe kepada Kamaruddin menyampaikan masukan agar pendataan Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) tidak lagi ditangani oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan(Capilduk), melainkan ditangani BPS. “Usulan ini didasarkan amburadulnya data yang diserahkan Capilduk,” ujar Rudiasin saat bertemu den-
gan Kamaruddin di Kantor KPU Konawe. Indikatornya data penduduk yang disetor Capilduk Konawe menurut Rudiasin, data DP4 pemilihan gubernur banyak yang cacat. Misalkan ada beberapa kecamatan yang hilang. Begitu juga jumlah desa yang kadang tidak sesuai dengan data sesungguhnya. Dalam satu kecamatan jumlah desanya kurang. Ada kalanya pada kecamatan lain, jumlah desanya justru lebih. “Nah, setelah diakumulasi jumlah desa secara keseluruhan yakni 375 desa justru berkurang sekitar 31 desa dan tidak masuk dalam pendataan Capil,” rinci Rudiasin.
Rudiasin menilai rendahnya akurasi data Capilduk berbanding terbalik dengan data-data yang dirilis BPS. Dalam rangka penyusunan RUU Pemilukada, Rudiasin memberi masukan kepada Kamaruddin agar sumber pendataan DP4 dialihkan dari Capilduk kepada BPS. “Iini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan pemlukada yang diakibatkan kesalahan data pemilih. Sebab, sering sekali terjadi perbedaan signifikan antara data Capilduk dan BPS. Dilihat dari segi akurasi data, BPS jauh lebih baik, sehingga bisa dijadikan acuan KPU. Idealnya, lebih bagus
kalau pakai data dari BPS,” usul Rudiasin. Mendengar usulan Rudiasin itu, Kamaruddin mengatakan semua usulan akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RUU Pemilukada. “Dan ini (RUU Pemilukada) sementara diproses dipusat,” ujar Kamaruddin. Kata dia, pertemuan dengan KPU-KPU di Sultra ini sengaja digelar untuk menjaring aspirasi guna penyempurnaan RUU itu. Kamaruddin merinci KPU yang telah disambanginya yakni KPU Sultra, KPU Kolaka, KPU Kolut dan KPU Konawe. “Rencana besok (hari ini,red) ke KPU Konut,” tambah Kamaruddin.(din)
Koalisi Bahteramas Berlanjut di Pilwali Baubau Kendari, KP Gabungan partai yang mendukung Nur Alam (NA) maju sebagai calon gubernur periode 2013-2018, dideklarasikan be-
29 September, Logistik Data Pemilih Harus Tuntas Kendari,KP Pembatalan tender logistik LPSE Pilgub Sultra oleh KPU Sultra, tentunya berpengaruh terhadap kinerja Pokja lainnya, tidak terkecuali Pokja Pemutakhiran Data Pemilih yang akan menggunakan formulir A3. “Percetakan logistik KPU Sultra satu paket, sehingga kalau batal ditenderkan akan molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Saya tidak ingin berkomentar banyak tentang logistik Pilgub, yang penting bagi kami tanggal 29 September formulir A3 harus selesai dic-
tara periode belum berakhir, namanya adalah “selingkuh”. Makanya, Nur Alam belum mau membocorkan nama pasangannya kelak, sebab masih tersisa waktu 2,5 bulan. Ketua DPW PAN Sultra itu berjanji akan berbagi dengan media, setelah KPU Sultra menetapkan jadwal masa pendaftaran calon gubernur. “Masih lama pendaftaran, kita tunggu saja nanti pendaftarannya. Saya sekarang masih ada pasangan, belum selesai
Dosen Unhalu ini berharap Pilgub dapat berjalan lancar sehingga Pokjanya berupaya bekerja sesuai time limit, Tupoksi, kewenangan dan sumberdaya personil. “Masalah logistik ini mau tidak mau harus dibicarakan dalam rapat pleno, pasalnya perlu dibicarakan secara serius agar tahapan Pilgub tidak stagnan. Pilgub adalah pesta demokrasi diharapkan semua ada solusinya dan tidak berdiam diri, olehnya itu Ketua KPU harus tegas menjalankan aturan,” jawabnya. (fas)
berapa waktu lalu dengan nama koalisi Bahteramas bersama PAN Sultra. Koalisi itu rupanya berlanjut di Pilwali Baubau yang tahapannya sudah dimulai KPU setempat . Kesepakatan Koalisi Bahteramas melanjutkan kerjasama disahkan Selasa (24/7) lalu di sekretariat PDP Sultra. Menariknya dalam koalisi itu ikut gabung Gerindra Sultra yang juga merupakan pendukung NA di Pilgub. Selain Gerindra, ikut serta PDP, PKPB, Republikan, Pakar Pangan, PPI, Partai Kedaulatan, Pelopor dan Partai
Buruh. Juru bicara Koalisi Bahteramas, Muhammad Ilham yang juga Ketua Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Sultra menjelaskan, gabungan sembilan partai nonseat di Pilwali Baubau mencukupi persyaratan untuk mengusung calon wali kota-wakil wali kota Baubau karena persentasenya mencapai 15,90 persen. ‘’Kesepakatan MoU baru saja tuntas.Kamioptimiskoalisiinitakkanpecahkarenasudahmencapai sepakat hingga pengurus tingkat provinsi. Apalagi kami sudah
berpengalaman di beberapa Pilkada,’’ terang Ilham. Hal senada diungkapkan H Slamet, Ketua Republikan Sultra. Katanya pekan depan mereka mulai membuka pendaftaran calon wali kota-wakil wali kota Baubau untuk diseleksi. Slamet optimis mereka akan menuntaskan penjaringan sebelum bulan Oktober nanti. ‘’Kami bertekad tak sekadar mengusung tapi juga memenangkan pasangan calon wali kota -wakil wali kota usungan Koalisi Bahteramas,’’ tukasnya. (awl)