Kendari Pos | Jumat, 25 Januari 2013
Anggaran Pendidikan, Makanan Empuk Koruptor Jakarta, KP Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengatakan, sepanjang tahun 2012, ICW menemukan masih banyak praktek penyimpangan anggaran pendidikan di kabupaten kota. Baik dari DAK, hibah maupun APBD. Salah satunya DKI Jakarta. Modusnya pun bermacam-macam, seperti pengadaan sarana prasarana pendidikan, penggelembungan harga, pungutan liar, penggelapan hingga proyek fiktif. “Anggaran pendidikan yang besar merupakan sasaran empuk untuk dikorupsi, bukan hanya di DKI Jakarta,” kata Siti di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (24/1). Kondisi ini menurut dia sangat mengkhawatirkan mengingat alokasi anggaran pendidikan di DKI Jakarta terus meningkat setiap tahun. Mulai dari Rp5,46 triuliun tahun 2010, menjadi Rp7,54 triliun tahun 2011 dan melenjit ke angka Rp9,78 triliun tahun 2012. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus meningkatkan tata kelola anggaran pendidikan agar kebocoran dan penyelewengan bisa ditekan, sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Terkait pemaparan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) yang menemukan 7 modus penyalahgunaan anggaran pendidikan lewat pengadaan sarana prasarana pendidikan di DKI, Siti menilai itu memang masih kerap terjadi. Penyebabnya ada intervensi dalam proses pengadaan barang melalui penunjukan sepihak tanpa tender. Kemudian adanya bayaran yang harus diberikaan dari kontraktor ke penyelenggara program. Bahkan sekolah terkadang ikut ambil bagian, menyogok ke atasan, dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan. Selain itu ICW juga menemukan adanya harga yang digunakan untuk rekanan lebih mahal dari harga pasar. ICW sendiri juga akan mendalami temuan-temuan mereka dari faktur-faktur jual beli yang sudah mereka kantongi. Karena itu ke depan ICW berharap dalam penggunaan anggaran pendidikan, selain meningkatkan tata kelola, juga melibatkan masyarakat dan orang tua siswa sebagai pengawas. “Perbaikan tata kelola bisa dilakukan melalui peningkatan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan mulai dari level birokrasi pendidikan sampai ke sekolah,” ujar dia menyarankan. (jpnn)
Kampus
19
Nur Alim Temui Nur Alam Kendari,KP Akhir pekan lalu, dua tokoh yang namanya mirip, melakukan pertemuan, yang satu tokoh kampus dan yang satu tokoh politik. Nama kedua tokoh hanya beda salah satu huruf, yakni Nur Alam, Gubernur Sultra, sedangkan Nur Alim adalah Ketua STAIN Kendari. Tentu yang bertindak aktif adalah Nur Alim yang berupaya menemui Nur Alam. Pertemuan itu turut diikuti para staf kedua pejabat itu. Hasilnya cukup menggembirakan, karena niat Nur Alim disanggupi Nur Alam dengan membantu menyiapkan lahan kampus baru STAIN ketika menjadi IAIN. Tak tanggung-tanggung Nur Alam menyanggupi 20 Ha tanah untuk persiapan alih status. Lokasinya di Nanga-Nanga yang saat ini akan segera dibangun infrastruktur. Legalitas alih status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) memang belum dikantongi, tetapi pihak kampus terus berupaya maksimal. Sivitas mengambil langkah cepat mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satu langkah konkret ke arah itu, Rabu (23/1), Ketua STAIN Kendari bersama unsur pimpinan kampus mendatangi sekaligus audience dengan Gubernur Sultra di kediamannya (rujab gubernur,red). Turut hadir dalam pertemuan itu, unsur pimpinan Komisi IV DPRD Sultra, Ketua Bappeda Sultra, Biro Kesra, dan Kepala Biro Umum Pepmprov Sultra. Ketua STAIN Kendari, H. Nur Alim,
Nur Alim (kiri) - Nur Alam (kanan) saat bertemu di rujab gubernur kemarin. INONG/KP
mengatakan presentase akhir tentang kesiapan STAIN beralih status sudah dilakukan. Hasilnya, berdasarkan penilaian Kementerian Agama (Kemenag), secara teknis tidak ada lagi kendala. Hanya kata dia, untuk memperlancar setelah alih status, butuh beberapa persiapan. Salah satunya, kesiapan lahan pendirian IAIN itu. “Pemerintah mengisyaratkan lahan yang harus disiapkan sebanyak 25 Ha. Sementara yang kita miliki saat ini baru tujuh Ha. Kondisi ini kami harapkan bisa dipecahkan bersama untuk memuluskan percepatan sekaligus pembangunan IAIN nantinya,” kata Nur Alim, di hadapan Gubernur Sultra, H. NurAlam, serta pejabat lainnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sultra, Nur Alam, mengaku menyambut
baik sekaligus mendukung upaya alih status STAIN Kendari menjadi IAIN. Menurutnya, peningkatan status itu nantinya akan semakin menambah peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Sebagai bentuk dukungan, gubernur bersedia menyiapkan lahan seluas 20 Ha. “Kalau mau tempat yang strategis untuk bangun kampus, ada di daerah Nanga-nanga. Harganya terjangkau, juga lokasinya strategis, karena di sana kita sudah mau bangun jalan. Selain itu, juga dekat dengan perumahan pegawai, kantor gubernur. Nanti pak Karo Umum yang fasilitasi, buatkan patok 20 Ha untuk pembangunan kampus IAIN,” ujarnya. Adanya dukungan dari Gubernur Sul-
tra ini, tentu semakin membuka lebar peluang percepatan alih status itu. Dari keterangan ketua STAIN memang persyaratan administrasi sudah tidak ada kendala. Tinggal persiapan lahan itu, namun dengan dibukakannya jalan oleh gubernur, sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Saat ini tinggal menuggu saja realisasinya. “STAIN Kendari diprioritaskan Kemenag untuk secepatnya alih status. Diprioritaskan, bukan hanya karena sarana dan prasarana sudah memadai, atau sumber daya manusianya yang siap. Tapi lebih dari itu, karena melihat STAIN Kendari berada di pusat pemerintahan provinsi, sehingga keberadaannya diperlukan,” timpal Humas STAIN Kendari, Sakri, S.Si. (p6/lut)
Setiap Orang Punya Potensi Memimpin Kendari,KP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sultra memahami bahwa setiap orang punya potensi sama menjadi seorang pemimpin. Keterbatasan fisik, bukan alasan memandang remeh orang lain dalam mengajukan diri sebagai calon pemimpin, pada level apapun itu. Bisa jadi, orang yang dianggap lemah secara fisik ternyata dia memiliki sejuta kelebihan dari aspek lainnya. “Setiap orang itu memiliki potensi kepemimpinan. Setiap pemimpin pasti
berusaha untuk memajukan organisasi dan lembaga yang dipimpinnya. Tentu hal ini tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan dari seluruh anggota. Demikian juga DPD IMM Sultra akan bisa maju dan tercapai programnya, bila didukung oleh seluruh pengurus, baik cabang maupun di komisariat,” kata Ketua DPD IMM Sultra, La Ode Fridi, saat memberikan sambutan dalam kegiatan pelantikan dirinya sebagai ketua DPD IMM baru. La Ode Fridi mengaku, pada awalnya
kehadiran dirinya dalam bursa persaingan pemilihan ketua DPD IMM Sultra hanya dianggap angin lalu. Namun, kata dia dengan keikhlasan dan kesungguhan untuk membangun organisasi sehingga sebagian besar pengurus IMM, baik cabang maupun komisariat memilih dirinya. Baginya, tanggung jawab sebagai pemimpin sangat berat sehingga harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. “Proses perjalanan pasca pemilihan hingga saat pelantikan hari ini (kemarin, red) terasa lama sekali. soalnya, banyak
kalangan yang menginginkan saya tidak dilantik. Tapi, atas kehendak Allah, semua terjawab hari ini. Sekjen DPP IMM sendiri yang melantik,” kata Fridi, saat bertandang ke Graha Pena Kendari Pos, kemarin. Pelantikan Laode Fridi, sebagai Ketua DPD IMM sultra periode 2012-2014 dilakukan di salah satu hotel di Kendari. Hadir dalam pelantikan itu, sekjen DPP IMM Fahman Habibie, Pengurus PWM Sultra Mustam,SP,MM, serta jajaran pengurus komisariat dan cabang IMM se Sultra. (p6)