4
Kendari Pos | Jumat, 23 November 2012
Tiga Tersangka Masih “Bebas” Kendari, KP Jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Konawe Utara sebenarnya telah diketahui penegak hukum. Anehnya, penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Sultra tak juga mengambil langkah penuntasan perkara tersebut. Penyidik justru membiarkan tiga tersangka, Eva Ensimerda (istri mantan Pj Bupati Konut), Amiruddin Sami (mantan Kepala Badan PPKB) serta Nita Indriasari (Direktris CV. Mabarakka) melenggang bebas. Bahkan, meski telah ditetapkan sebagai tersangka,
ketiganya belum diperiksa dalam status tersebut. Bulan lalu, penyidik sempat berjanji akan memanggi pihak yang dianggap paling bertanggungjawab dalam dugaan tersebut, namun hingga kini tak kunjung terealisasi. Dari penyelidikan tiga pekan lalu, penyidik telah memeriksa sembilan camat untuk kedua kali. Dalam kesaksian tersebut, mesin jahit yang dianggarkan untuk tiap wilayah itu memang tak sesuai spesifikasi dalam pengadaannya. Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra jelas menemukan adanya kerugian negara sekitar Rp 350 juta. Dalam penyelidikan tersebut, penyidik telah memeriksa
beberapa saksi diantaranya Lince Situmorang (penyalur mesin jahit) dan Sriwati, seorang Ibu Rumah tangga karena diketahui turut mengantar Eva Ensimerda membeli mesin jahit tersebut. Penyidik juga telah melakukan pengecekan di Pasar Glodok Jakarta lokasi pembelian mesin. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan pasal pasal 2, 3, 8 dan 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 Tahun 1999 kepada para tersangka dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Kasubdit I Tipikor Polda Sultra, AKBP Sempana Sitepu yang dikonfirmasi menepis anggapan tersebut. Alasannya, kasus ini masih dalam penyelidikan. “Kami bukannya
tidak serius menangani kasus ini, tapi masih butuh keterangan tambahan dari saksi-saksi yang akan diperiksa. Kemungkinan dalam waktu dekat kami akan memeriksa para kepala desa yang mendapat bantuan mesin jahit,” kata Sitepu. Sekadar mengingatkan, kasus ini tercium karena ditemukannya sejumlah keanehan dalam proyek. Diantaranya, spesifikasi yang ada dalam kontrak tidak sesuai dengan mesin jahit yang ada. Bukan hanya itu, terindikasi kuat pula adanya pengurangan volume pekerjaan, dimana sesuai yang dianggarkan sekitar 343 unit mesin jahit merek Singer, namun yang direalisasikan hanya 250 unit bermerek Buterflay dari pagu Rp 567 juta. (p15/cok)
Cegah Konflik Sosial dengan Dialog Baubau, KP Memiliki wilayah atau tempat tinggal yang damai, aman dan jauh dari hiruk pikuk kerusuhan atau kekerasan adalah dambaaan manusia. Penciptaan harmonisasi semua pihak, mesti diwujudkan dalam mendukung suksesnya pembangunan dan pemerintahan yang ada. Harmonisasi ini dimulai dari hal-hal terkecil misalnya dikeluarga, tetangga, antar lorong, antar organisasi dan lintas generasi.
Ramai... man, Kasi Keuangan Briptu Oman serta Kabid Keuangan Polda Sultra AKBP Sarifudin. Pada persidangan hakim, jaksa dan penasehat hukum lebih banyak mempertannyakan mengenai harta benda yang dimiliki terdakwa, kelima saksi yang dihadirkan tersebut menjawab dengan kompak.
Nilai... Untuk merealisasikan target Adipura tahun depan, kata Dia, semua stakeholder harus bersama-sama menyatukan misi, baik itu Disperindag terkait penataan pasar, pengaspalan terminal oleh Dinas PU. “Semua harus dipikirkan bersama-sama. BLH tidak akan mampu
Itulah yang membuat Perkumpulan Masyarakat Madani (Permadani) Sultra menggelar dialog mengantisipasi munculnya perilaku kekerasan dan disharmonisasi antar generasi, golongan dan kelompok di Baubau. Kegiatan yang akan dilaksanakan Sabtu (24/11) besok di sebuah hotel ternama di Baubau itu menghadirkan tiga narasumber yakni Kapolres Baubau, AKBP Daniel Aditya, SIK bersama Kepala Kesbang Baubau, La Ode Muh. Yusuf
Hibali, MSi dan Dekan Fisip UMB, Djalmadin, S.Sos. ‘’Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya harmonisasi lintas generasi, golongan dan kelompok di Kota Baubau agar tercipta suasana kondusif, tanpa kekerasan dan konflik antar generasi, kelompok dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Baubau,’’ terang Atman Mappa, penangggung jawab kegiatan, kemarin.
Harapannya kata Atman output dari kegiatan itu yakni adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya merajut hubungan yang harmonisasi antara lintas generasi, kelompok dan golongan sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis pada semua pihak. Selain itu meningkatnya kesedaran masyarakat dari semua komponen untuk selalu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam konteks keanekaragaman perbedaaan. (p8)
“Sepengetahuan saya untuk aset terdakwa berupa rumah, tanah, dan mobil yang dijadikan sebagai jaminan. Selain itu, uang yang ditilep oleh terdakwa sepengetahuan saksi dipakai bermain judi bola dan togel,” kata Siswoyo. Wakapolres menjelaskan pada awal bulan Juli lalu, seluruh personil anggota Polres Buton belum menerima
uang yang manjadi hak mereka. Dengan adanya kejanggalan itu,Polres Buton, membentuk tim untuk mencari terdakwa, namun mereka mendapat informasi kalau terdakwa sudah diamankan Polda Sultra. Sementara Kabid Keuangan Polda Sultra AKBP Sarifuddin, mengaku saat terdakwa di tahan di Polda ia menanyakan kalau uang yang telah dicairkan itu dikemanakan. “Terdakwa manjawab uangnya dihabiskan untuk bermain judi bola,” kata saksi Sarifuddin. Semua keterangan saksi didepan persidangan kembali menyudutkan terdakwa, informasi yang mereka dengar kalau terdakwa menggunakan uang remunerasi dan gaji 13 diperuntukkan untuk personil Polres Buton digunakan ber-
main judi bola. Majelis hakim yang dipimpin, Aminuddin, SH, juga menanyakan kepada lima saksi itu, tentang uang senilai Rp 10 juta yang disetorkan terdakwa untuk memperingati hari Bhayangkara di lingkup Mapolres Buton. Kelima saksi menjawab tidak mengetahui sama sekali adanya uang Rp10 juta itu. “Dalam peringatan hari HUT Bhayangkara yang jatuh pada bulan Juli, sepengetahuan saksi tidak ada dana yang disalurkan oleh bendahara, namun kebiasaan setiap kegiatan HUT Bhayangkara, setiap kasat menyumbang,” ujar para saksi. Sidang kemudian akan dilanjutkan pada 29 November, rencananya JPU akan menghadirkan istri bersama kerabat dekat terdakwa. (p16)
mewujudkan sendiri, tanpa kerjasama lintas sektoral, “ujarnya. Setelah penilaian pertama lanjutnya, pada April 2013 tim penilai adipura akan kembali melakukan penilaian. “Sebelum tim adipura kembali datang, titik-titik terlemah penilaian harus segera dilakukan perbaikan dan pembenahan,” tukasnya. (awn)
Senpi Ilegal Berhasil Ditemukan Tim Menyelam 52 Meter Pasarwajo, KP Kerja keras Satpolres Buton bekerjasama dengan masyarakat suku bajo dan tim penyelam akhirnya membuahkan hasil. Tiga hari melakukan pencarian disekitar laut Kakenauwe Kecamatan Lasalimu akhirnya berhasil menemukan senjata api (Senpi) ilegal milik Mahruf (48) warga Waoleona yang sengaja dibuang saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi. Kapolres Buton, AKBP Fahrurozi menjelaskan pihaknya berhasil menemukan barang bukti yang sengaja dihilangkan oleh pelaku sekira pukul 13.00 Wita kemarin. Dalam penyelaman didasar laut polisi dibantu 4 personil tim selam yang didatangkan dari Kota Baubau dan mendapati barang bukti di kedalaman 52 meter. “Sebelumnya polisi bersama masyarakat suku bajo juga sudah melakukan penyelaman namun belum berhasil mencapai
dasar laut yang mencapai 52 meter,” tuturnya. Dijelaskan kecurigaan terhadap Mahruf yang diduga memiliki senjata ilegal berdasarkan laporan masyarakat kemudian dilakukan penyilidikan. Selanjutnya pada hari Minggu (18/11) Satgas Gakkup Ops Sikat Anoa 2012 mendatangi rumah tersangka. Mengetahui kedatangan anggota, tersangka dengan cepat berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang senjata tersebut disekitar laut belakang rumahnya. “Dari situlah kemudian kita tindak lanjuti melakukan pencarian bersama warga dan alhamdulilah pencarian ini membuahkan hasil,” tambahnya. Saat ini tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Buton. Untuk mempertanggungg jawabkan perbuatannya Mahruf dikenakan pasal 1 ayat (2) UU No 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (m4)