4
Kendari Pos |Jumat, 1 Juni 2012
-5 Tersangka Kasus Lagasa DitahanDekat-dekat Mi Itu Ditahan Juga yang Lain -DPT Pilwali Jumlahnya 214.652 JiwaBanyak-banyak Lagi Itu Serangan Fajar Disiapkan Calon -Penderita HIV/AIDS di Sultra MeningkatNgerinya Mi Juga Dehh..!
Waspada HIV/AIDS ACQUIRED Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau: sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga yang peduli dengan bahaya HIV/AIDS telah terbilang tahunan dan secara terus menerus mengimbau mewaspadai HIV/AIDS. Berbagai sosialisasi gencar dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit ini ternyata belum membuahkan hasil. Dari data yang ada menunjukkan penyakit ini terus mewabah. AIDS diperkiraan telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia. Pada Januari 2006, UNAIDS bekerja sama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demikian, penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah. AIDS diklaim telah menyebabkan kematian sebanyak 2,4 hingga 3,3 juta jiwa pada tahun 2005 saja, dan lebih dari 570.000 jiwa di antaranya adalah anak-anak. Demikian halnya di Sultra, pada tahun 1990-an masih bebas HIV/AIDS, tetapi di tahun 2000-an ke atas mulai terdeteksi, bahkan jumlah penderita terus mengalami peningkatan. Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Amin Yohanes mengungkapkan tahun 2004 jumlah penderita HIV 10 orang, AIDS tidak ada. Tahun 2005, HIV enam orang, AIDS satu orang. Tahun 2006, HIV naik menjadi 28 kasus AIDS satu orang. Tahun 2007, HIV 14 dan AIDS empat orang. Tahun 2008, 10 penderita AIDS. Tahun 2009, 14 positif AIDS. Tahun 2010, 4 HIV dan 10 AIDS. Jumlah itu meningkat tiga kali lipat pada tahun 2011, 17 HIV dan 36 penderita AIDS. Kemudian hingga Mei 2012, terdapat 23 HIV dan AIDS 25 kasus. Kondisi itu tentu sangat memprihatinkan, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih serius dan sungguhsungguh lagi, baik oleh instansi pemerintah, lembaga-lembaga yang konsen dan menaruh perhatian terhadap penyebaran virus HIV/AIDS , para alim ulana serta berbagai warga lapisan masyarakat tentunya. Penyuluhan kepada masyarakat harus lebih instensif dan gencar dilakukan, sehingga semua lapisan mayarakat memahami penyebab penyakit dan bahayanya. Pengawasan yang ketat juga harus dilakukan kepada warga yang dianggap rentan menularkan dan ditulari penyakit ini. Demikian halnya penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang memadai sehingga penyakit ini bisa secara dini terdeteksi, sehingga tidak manular. Untuk diketahui, HIV dan virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut. Dengan mengetahui penyababnya itu maka tentu akan lebih baik menghindarinya agar tidak terjerumus atau tertular penyakit. Bukankah pesan bijak mengajarkan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pencegahan itu dapat dilakukan dengan menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan, dan menjaga kesehatan secara benar. Sebagai umat beragama yang taat tentu akan terhindar dari yang namanya pergaulan bebas atau tidak melakukan hubungan seks di luar nikah serta menggunakan obat-obatan terlarang. Sebagai umat beragama yang taat tentu tidak akan melakukan hubungan intim dengan bukan istrinya yang sah, atau berganti-ganti pasangan. Pencegahan dengan menjaga kesehatan, misalnya pencegahan penggunaan jarum suntik yang diulang, dan pengidap virus tidak boleh menjadi donor darah. Hanya memang kadar iman seseorang berbeda-beda. Apabila ajaran agama lupa diamalkan, sebaiknya berhubunganlah dengan menggunakan alat pengaman, kondom. Hanya percayalah, kondom hanya mengamankan pada kehidupan dunia saja, karena dikehidupan kemudian tetap akan mendapat siksa buah dari kelalain kita menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, sekali lagi lebih baik mencegah dengan menjalankan ajaran agama dari pada mengobati yang tentu menguras energi dan dana, bahkan akan mendapat siksa di neraka. (*)
-Analisis Hukum Tentang 35 Persen Hak Rektor Unhalu-
Dapatkah Putusan Sela PTUN Kendari Diabaikan? Oleh : Rabdhan Purnama, SH HIRUK pikuk kewenangan rektor berupa hak suara 35 persen dalam pemilihan dekan telah menjadi berita hangat dan menyita perhatian segenap warga Sultra dalam kurun 3 minggu terakhir. Hal itu semakin menghangat adalah telah lahirnya putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 22/PEN.PNG/V/2012/PTUN Kendari tertanggal 3 Mei 2012. Putusan sela atau putusan antara (interlocutair vonis) merupakan Putusan yang fungsinya adalah untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Dalam putusan sela itu, PTUN Nomor 22/PEN.PNG/V/2012/PTUN Kendari untuk :Memerintahkan kepada tergugat (REKTOR UNHALU KENDARI) untuk menunda pelaksanaan PTUN yang disengketakan dalam perkara ini dalam hal penggunaaan kewenangan 35 persen suara rektor dalam pemilihan dekan. Diterbitkannya penetapan oleh PTUN Kendari merupakan norma perintah yang wajib dilaksanakan oleh tergugat dalam hal ini Rektor Unhalu Kendari untuk tidak menerapkan Surat Keputusan Rektor Unhalu Nomor 204/ UN29/SK/KP/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Dalam Lingkungan Unhalu, Periode 2012 – 2016 dan Surat Keputusan Senat Unhalu Nomor 226/ UN29/SK/KP/2012, tanggal 26 Maret 2012 tentang Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Dalam Lingkungan Unhalu, Periode 2012 – 2016, Di Lingkungan Unhalu Dalam Pemilihan Dekan Fakultas. Bahwa dengan ditetapkannya perintah penundaan terhadap pemberlakuan hak suara 35 persen oleh Rektor, maka seyogyanya penetapan tersebut dilaksanakan. Putusan sela yang memerintahkan rektor Unhalu / Prof. Usman Rianse agar menunda pelaksanaan pemilihan dekan dengan menggunakan 35 persen hak suara oleh rektor seperti yang telah terjadi di Fak. Ekonomi hingga lahir keputusan yang sudah berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap) yang berhubungan dengan kewenangan suara rektor 35 persen. Namun Rektor Unhalu, mengabaikan dan sangat nyata mengingkari putusan sela PTUN ini bahkan tetap ngotot melaksanakan pemilihan dekan di dua fakultas lain yaitu FKIP dan Fak. Pertanian dengan tetap mengunakan kewenangan 35 persen. Yang menjadi pertanyaan adalah (1) Bolehkah kita mengabaikan putusan sela ini ? (2) apa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh institusi Unhalu dalam hal ini Rektor akibat mengabikan putusan sela terebut ? Sebelum melangkah lebih jauh perlu kita renungkan contoh teladan dari presiden SBY yang menghormati putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (Senin 14/5/ 2012) dalam kasus Pelantikan Plt Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin yang divonis bersalah dan dihukum 4 tahun penjara dalam dugaan korupsi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) oleh MA. 10 Januari 2012 lalu, Presiden
memberhentikan yang bersangkutan melalui Keppres Nomor 40/P Tahun 2012 pada 12 April 2012. Selanjutnya, pada 2 Mei 2012, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 48/P Tahun 2012 yang mengesahkan pengangkatan Junaidi Hamsyah menjadi gubernur definitif menggantikan Agusrin. Agusrin, melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menggugat dua Keppres ini. PTUN mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan Agusrin dalam sengketa melawan Presiden RI dan Mendagri. “Putusan sela itu menyatakan bahwa Keputusan Presiden No 48/P Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 yang mengesahkan pengangkatan Junaidi Hamsyah menjadi gubernur defenitif menggantikan Agusrin, ditunda pelaksanaannya sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,” Di sini terlihat jelas mulai dari Presiden hingga Menteri dalam negeri (Mendagri) di Republik ini menghormati Putusan PTUN dan sangat mendukung penghormatan terhadap institusi penegak hukum termasuk PTUN. Keputusan penundaan pelantikan yang diambil Mendagri semata-mata demi menghormati hukum meskipun putusan PTUN Jakarta baru bersifat sementara hingga keluarnya putusan peninjauan kembali (PK) Agusrin M Najamudin oleh Mahkamah Agung (MA). Lha gimana dengan Rektor Unhalu ? Prof. Usman Rianse yang sudah menerima surat putusan sela dari PTUN Kendari sebelum pemilihan dekan di Fak. Pertanian tetapi tetap ngotot melaksanakan pemilihan dengan kewenangan 35 persen yang ada padanya padahal belum berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap). Penulis mencatat beberapa pelanggaran serius dilakukan oleh Rektor dalam kaitannya dengan putusan sela PTUN Kendari ini, yaitu adanya Pelanggaran terhadap penetapan PTUN Nomor 22/PEN.PNG/ V/2012/PTUN Kendari yang meliputi: 1. Bahwa penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 22/PEN.PNG/ V/2012/PTUN Kendari merupakan penetapan yang bersifat positif. Oleh karena itu, penetapan tersebut sifatnya tegas dan pasti yang berbentuk tertulis dan dipatuhi oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat sebab beshiking (penetapan) memiliki prinsip individual, final dan konkrit 2. Bahwa Pemberlakuan hak suara 35 persen oleh Rektor dalam pemilihan Dekan Fakultas Pertanian pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012 adalah bertentangan dengan hukum sebab melanggar penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/ PEN.PNG/V/2012/PTUN.Kendari yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2012 dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh tergugat (REKTOR UNHALU KENDARI) pada pemilihan Dekan Fakultas Pertanian merupakan tindakan contempt of court (penghinaan terhadap institusi peradilan), sebab
Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab : Milwan Wakil Pimpinan Redaksi : Sawaluddin Lakawa, Hasanuddin Redaktur Pelaksana : La Ode Diada Nebansi Koordinator Liputan : Ruslan Amrullah
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, semua wartawan Harian Pagi Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Untuk menghindari aksi-aksi tidak bertanggungjawab dari oknum tertentu, masyarakat yang merasa ragu atau mencurigai seseorang yang mengatasnamakan wartawan Kendari Pos segera menghubungi Kantor Redaksi Harian Kendari Pos.
Redaktur : Luther Bittikaka, Manan Rachman, Abdi Mahatma, Awal Nurjadin, Darwin Sihombing, Emilia, Reporter : Sulis Setiarini, Linri Merinda, Arifuddin, Ulfah Sari Sakti, Sarfiayanti ; Koresponden : Awaluddin Usa (Raha-Muna), Syamsuddin (Baubau-Buton), Eritman Rahmat (Kolaka-Kolaka Utara), Hasruddin Laumara (Konawe), Herman (Konsel), Nuryadi (Bombana) Arwan Mannaungeng (Jakarta), ; Fotografer : Suwarjono ; Design Grafis : Muh Hajar Siddiq ; Karikatur : Arham Rasyid; Redaktur Khusus : La Paa, M Djufri Rachim; Sekretaris Redaksi : Ariyani Arifin; BPSDM : Tri Noptijasari; Teknologi Informasi : Muh. Sahdar ; Pracetak : Muhrisan (koordinator), Gunawan Chandra, Yusri Zubair, Samiruddin, Agussetiawan ;Telepon Redaksi : (0401) 3126513, Faks. Redaksi : (0401) 3126512, Faks. Bisnis dan Keuangan : (0401) 3123771; E-mail : bumianoa@plasa.com; Percetakan : PT Fajar Utama Intermedia Cabang Kendari; Alamat Perwakilan : Jakarta: Mu’min Rolle, Komp Widuri Indah, Blok A1-2, Jl. Palmerah Barat No.353 Telp (021) 5330976, Jakarta 12210; Biro Baubau-Buton-Wakatobi : Syamsuddin, Radar Kolaka : Eliazer Alex Tato (Wakil Penanggung jawab) ; Harga Langganan : Kota Kendari dan Luar Kota (Sultra) Rp 65.000/Bulan, Luar Kota Rp 67.500/Bulan termasuk ongkos kirim, Eceran dalam Kota Rp 3.500,-Eksemplar-Eceran Daerah Rp. 3.500,-.
telah mengabaikan penetapan PTUN yang bersifat positif. 3. Perbuatan tergugat (REKTOR UNHALU) pada point 2 diatas merupakan perbuatan melawan hukum materiil dan formil, sebab mengabaikan penetapan PTUN Nomor 22/PEN.PNG/ V/2012/PTUN Kendari 4. Bahwa Perbuatan tergugat (REKTOR UNHALU) merupakan tindakan yang memaksakan Surat Keputusan Senat dan Rektor yang bertentangan dengan putusan yang lebih tinggi tingkatannya dan hal tersebut merupakan presedent yang buruk bagi perilaku pejabat negara dalam menghormati penegakan hukum melalui lembaga peradilan dan perbuatan tergugat melanggar asas dalam hirarki perundang-undangan yakni asas lex superiori derogat legi imperiori. 5. Bahwa di dalam ratio decindendi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Telah berpendapat untuk menunda obyek sengketa a quo oleh penggugat dengan ketentuan bahwa penundaan ini berlaku selama proses pemeriksaan perkara Nomor 22/PEN.PNG/V/2012/ PTUN. Kendari yang sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan juga menetapkan penundaan terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan keputusan obyek sengketa a quo yang ditunda pelaksanaannya. Dalam ratio decidendi tersebut seyogyanya tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang bersifat melawan hukum berupa mengesampingkan putusan Ketua PTUN dengan cara tetap memberlakukan hak suara 35 persen pada pemilihan Dekan Pertanian di lingkungan UNHALU. Sebab perbuatan tersebut telah mencederai dan melampaui kewenangan yudikatif Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Rektor UNHALU. 6. Bahwa tetap diterapkan hak suara 35 persen dalam pemilihan dekan di lingkungan UNHALU oleh Rektor selaku Ketua Senat merupakan tindakan yang tidak mencerminkan asas itikad baik yang bersifat subyektif dan obyektif, di mana prinsip kejujuran, keterbukaan dan kepatutan merupakan cerminan dari prinsip asas itikad baik yang seyogyanya dimiliki oleh tergugat selaku REKTOR UNHALU yang merupakan pejabat negara. 7. Bahwa perbuatan tergugat (REKTOR) telah mencederai sistem demokrasi di Indonesia khususnya di UNHALU dengan mengabaikan Keputusan Senat Fakultas sebagai pemilik suara sah dalam pemilihan dekan 8. Bahwa tergugat selaku REKTOR UNHALU yang merupakan penanggungjawab Universitas telah menciptakan suasana disharmonis dengan penggugat dan pihak-pihak yang dirugikan demi kepentingan pribadi dan politis dengan melakukan pelanggaran hukum dan pengabaian terhadap asas keadilan. 9. Bahwa perbuatan tergugat
(REKTOR UNHALU) merupakan tindakan pragmatisme hukum. Hal ini dibuktikan dengan penerapan penafsiran hukum yang salah terhadap PERMEN Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Ketua dan Direktur). 10. Bahwa di dalam hukum kewenangan untuk melakukan rechtvorming (membentuk hukum) dan rechtvinding (menemukan hukum) bukan terhadap pejabat negara maupun Rektor melainkan kewenangan tersebut melekat secara absolut kepada hakim selaku pejabat yudikatif. Oleh karena itu, Rektor tidak memiliki kewenangan untuk membentuk dan membuat hukum serta menafsirkan hal-hal yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini PERMEN Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Ketua dan Direktur). Keteladanan apa yang dapat dipertontonkan kepada kami khususnya generasi muda dan warga negara Indonesia umumnya yang telah diberikan oleh seorang pemimpin intelektual dan pemimpin salah satu institusi perguruan tinggi terbesar di Indonesia Timur? Singkatnya adalah telah terjadi pelanggaran huum secara serius berupa pengabaikan hukum dariputusan sela PTUN ini oleh Rektor Unhalu. DAMPAK Bila abai terhadap putusan sela terebut adalah peluang Unhalu dalam hal ini rektor akan mendapat hukuman administrasi yang akan membatalkan aturan penggunaan kewenangan 35 persen oleh rektor. Di sisi lain, Rektor tidak boleh melantik Dekan yang terpilih dengan menggunakan kewenangan 35 persen yang dihadiahi oleh rektor kepada para dekan pilihan beliau bukan pilihan senat fakultas karena rektor bukan anggota senat fakultas. Namun sanksi yang paling berat adalah sanksi sosial dari segenap warga dan pemerhati hukum bahwa Rektor telah mempertontonkan ketidak teladanan dalam hal penghormatan terhadap hukum yang telah diperlihatkan dengan penuh keteladanan, indah dan konsisten oleh Bpk Presiden SBY dan Menteri Dalam negeri dalam kasuspenundaan pelantikan wakil gubernur yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah menjadi gubernur Bengkulu definitif. Semua pihak diminta wajib menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan dalam kasus pemilihan dekan di Unhalu. Dalam konteks ini sudah saatnya kita fokus pada pengaturan tatanan di kampus yang lebih demokratis, jauh dari sikap otoriter untuk mempertahankan kekuasaan sebagai rektor, sehingga lahirlah pemimpin pemimpin yang demokratis di Unhalu yang nota bene harusnya menjadi contoh indah dan elegan penegakan hukum dan nilai nilai demokrasi bagi masyarakat di luar kampus.(***) Pemerhati Hukum dan Dosen HAN pada FH Universitas Lakidende
Penerbit : PT Media Kita Sejahtera, SIUPP : SK/Menpen No.191/SK/Menpen, SIUPP/B.I/1986/Tanggal 25 Juni 1986 No.131/ Ditjen PPG/K/1995 Tanggal 3 Agustus 1995, No 42/Ditjen/PPG/K/1996 Tanggal 12 April 1996, Terbit Sejak Tanggal 6 Juni 1970. Pembina : HM Alwi Hamu, PP.Bittikaka, H.Syamsu Nur ; Komisaris Utama : H.Ridwan Arif Komisaris : Jerry Bittikaka, Denny Ari, Benyamin B, Purwanto Sanam Direktur Utama : Milwan ; Direktur : Haeruddin ; Ombudsman : M Djufri Rachim (Ketua), Ariyani Arifin (Sekretaris), Muhammad Saiful, SH, MH. Manager Keuangan : Agus Tranhadi; Pjs.Manager Iklan/Sponsorship : Nur Syamsi Abidin; Pjs.Manager Sirkulasi : Victor Bittikaka ; Manager Event Organizer : Rustam, Manager Umum : St.Ganefo, Manager Personalia/Legal : Marjani Alamat Redaksi/Tata Usaha : Jl. Malik Raya No. 50 (0401)-3126515, Iklan : (0401)-3126110, Sirkulasi : (0401)-3126515, Fax (0401)3126512. Alamat Biro : Baubau Jl. Imam Bonjol No. Tlp (0402)-2826129/085241854000; Radar Kolaka Jl. Sutomo Alamat Agen: Raha Jl. Lakilaponto, Tlp (0403)-21538, Pomalaa Jl.Nusantara No. 28 Tlp.(0405)-310105; Konawe (Unaaha) Halide, Jl. Sandela No.129 Tlp.(0408)-21506; Bombana (Rumbia) Tajudin Tlp/HP:085241659216, Aswin HP:085241605817. Kota Kendari : Kampung Salo Mintarsih, Sodohoa Hamisu, Tlp. 3125723, Tipulu Yusuf Tumora, Tlp.3127924, Wuawua Rusli, Tlp.3193008, Mandonga Theresia, Tlp.3122393, Puwatu Usman, Tlp. 3007069, Perumnas Incang, Tlp.3192061, Anduonohu Maxi, Tlp.3125474. Bank: BRI Cabang Kendari: 2.0192.01.008593.50.1 (BRITAMA)
Online Newspaper | Created by Taya