Metro
10
Propam Harus Tegas Tindak Polisi Nakal Kendari, KP Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sultra didesak mengambil peran utama dalam penanganan tingkah aparat kepolisian nakal di Sultra. Penegasan itu disampaikan langsung Kapolda Sultra, Brigjend. Pol. Tubagus Anis Angkawijaya, Senin (17/9) kemarin. “Saya menghimbau kepada Propam tak segan-segan memproses anggota Polri yang melanggar aturan. Propam harus segera bertindak menuntaskan kasus tersebut, jangan digantung-gantung,” tegas jen-
Dugaan.. dan Pembangunan (BPKP). Kajari Kendari, Yendi Kusyendi, SH mengaku, setiap tahun pembayaran pajak dari item tersebut tak mengalami peningkatan. Padahal jumlah hotel dan Ruko terus mengalami peningkatan. “Setiap tahun pembayaran itu sama, padahal kalau kita lihat ada penambahan hotel, Rukoruko. Kan, 10 persen pembayaran dari konsumen. Kok, sama saja pembayaran,” katanya sambil mengaku telah
Pemkot... Mantan Kadis Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari itu mengakui, telah mendapat masukan dan desakan dari masyarakat. Makanya, pemerintah wajib menindaklanjuti. Terlebih praktik ilegal tersebut berkaitan dengan masalah sosial yang berimbas pada citra Kota Kendari di mata masyarakat luas. Soal mekanismenya, Ketua DPC PAN Kota Kendari itu menyebut, untuk warung remang-remang, Pemkot akan
deral berbintang satu itu. Cita-cita Tubagus Anis untuk menciptakan polisi sebagai mitra masyarakat, dan mengikis segala bentuk sifat arogan, angkuh dan menakut-nakuti dengan seragam yang dimiliki, memang tak dapat ditawar-tawar lagi. “Paradigma baru korps itu diharapkan lahirnya polisi sipil yang humanis, terutama di jajaran Polda Sultra. Sebab terciptanya simpati masyarakat ini hanya bisa diraih dari keberadaan polisi humanis di berbagai lini kehidupan sosial masyarakat. Polisi adalah sa-
habat masyarakat,” jelasnya. Hingga saat ini, dari 10 perilaku anggota Polri yang paling dibenci masyarakat diklaimnya mulai menurun. Tersisa lima kelakukan bhayangkara yang masih melekat di tubuh sebagian anggota polisi seperti mengonsumsi miras, berjudi, selingkuh, atur damai pelanggaran lalulintas dan tindak pidana. “Saya sangat harapakan semua perilaku buruk ini ditanggalkan demi tercapainya bhayangkara sejati yang diidamkan masyarakat,” harap Kapolda. (p15)
mengumpulkan data terkait indikasi praktik merugikan keuangan negara itu sejak tahun 2006, 2007 hingga 2008 . Meski demikian, Kajari belum bisa memprediksi berapa besar jumlah kerugian negara. “Yang jelas banyak perumahan, Ruko yang dibangun dan penambahan daya. Tetapi, tetap saja pembayaran tidak mengalami peningkatan. Misalnya, setiap bulan pembayarannya 800 juta rupiah. Kok, sama tidak ada peningkatan pembayaran dari PLN ke Pemda sebagai uang titipan un-
tuk pembiayaan lampu jalan,” tanyanya. Yendi menjelaskan, setiap konsumen yang berlangganan listrik, diwajibkan membayar tambahan 10 persen dari jumlah tagihan. “Seperti saya, bayar 100 ribu rupiah menjadi 110 ribu. Yang 10 ribunya dititipkan ke PLN nanti kembali ke pemerintah kota untuk pemeliharan lampu jalan yang putus, sehingga kembali lagi kepada PLN. Sementara Pemkot ada anggaran pemeliharaan lampu yang putus dan sebagainya,” jelas Kajari. (p16)
melayangkan surat teguran. Jika tiga kali berturut-turut tak ada respon dari pihak pengusaha kafe, tim diperintahkan melakukan penertiban. “Sebelum bertindak kita akan sampaikan pemberitahuan. Prosedurnya memang seperti itu, kalau tak diindahkan, baru kita eksekusi,” kata Asrun. Ketika disinggung mengenai pusat rehabilitasi sosial Asrun mengatakan, itu akan menjadi fokus dalam penganggaran di tahun 2013. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) yang ada saat
ini menurutnya, tidak layak untuk dijadikan pusat rehabiliatsi. Jika memungkinkan, kedepan akan didirikan bangunan baru, ataupun masih bisa diupayakan, PSKW yang ada akan didesain bisa lebih layak dari saat ini. “Itu kendala kita, saat melakukan penertiban, tidak ada wadah yang bisa dijadikan tempat penampungan sekaligus pemberdayaan para PSK, kalau sudah ada panti rehabilitasi pembinaan akan lebih mudah,” pungkas Asrun. (fya)
Kendari Pos | Selasa, 18 September 2012
Wali Kota Tantang Kubu Kontra Revitalisasi Kendari, KP Upaya hukum yang digagas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari dan Walhi Sultra soal proyek revitalisasi teluk karena dinilai inprosedural, mendapat tanggapan keras dari Wali Kota Kendari, DR.H. Asrun. Kendari-1 itu menganggap, proses revilitasasi teluk telah berjalan sesuai mekanisme, sehingga tak ada pelangaran hukum didalamnya. “Itu bukan melanggar. Jadi jalur hukum apa yang mau ditempuh
dan apa peran mereka (LBHWalhi) di situ. Sebab, mekanismenya sudah dalam proses. Saya tidak punya kepentingan apaapa di situ (proyek revitalisasi),” ungkapnya. Asrun menegaskan, untuk menyelamatkan teluk tidak bisa dibiarkan begitu lama, namun harus ada langkah cepat dan tepat dengan cara revitalisasi. Pasalnya, sendimentasi Teluk Kendari sudah sangat memprihatinkan. Asrun ber-
harap masyarakat di metro ini bersyukur dengan adanya investor yang ingin mengerjakan revitalisasi itu. “Kalau ingin menyelematkan teluk, tidak bisa hanya bicara saja. Jadi tidak ada jalan keluar, selain melakukan revilitasi. Kalau ada investor yang mau bergerak cepat tanpa menunggu izin, sebenarnya tidak ada masalah. Karena total investasinya bukan sedikit,” katanya lagi. Tetapi, bila keinginan
masyarakat harus menunggu izin Mendagri, maka Asrun pun menganggap bukan suatu masalah. Namun, Ia berharap semua masyarakat berpikir positif. Sebab menurutnya, tujuan revitalisasi demi untuk menyelamatkan ikon Kota Kendari itu. “Semua sudah dalam proses, tinggal menunggu waktu keluarnya izin Mendagri. Karena kalau terus dibiarkan Teluk Kendari akan menjadi daratan,” tegasnya. (p2)
Digagas Kawasan Car Free Day Kendari, KP Ide baru Satuan Lalulintas Polres Kendari menggagas setiap hari minggu akan diramaikan dengan olahraga sepeda santai. Area eks MTQ rencananya akan menjadi kawasan untuk bebas kendaraan bermotor. Ide tersebut disambut baik masyarakat Kendari. Buktinya, Minggu (16/9) lalu, para pecinta fun bike (sepeda santai) sudah melakukan aktivitas tersebut.
Paspor... sung ditindak dan dilaporkan ke aparat berwajib. Kita sudah terapkan sistem kawasan bebas korupsi, jadi kalau ada oknum bermain, langsung lapor di kantor saja,” tegasnya. Menyangkut persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mengurus keimigrasian, Tafsil menjelaskan hanya KTP dan Kartu Keluarga termasuk
Pihak Polres Kendari pun mengaku akan meminta pemerintah agar area MTQ pada waktu tertentu di hari minggu diatur unruk menjadi arena olah raga. Kasatlantas Polres Kendari, AKP Wiraga Dimastama mengatakan hari pertama fun bike rupanya sudah menyedot pecinta olahraga sepeda santai. Padahal pihaknya belum melakukan sosialisasi secara penuh. “Ternyata antusias warga sangat banyak, ini dibuktikan hampir
seratus unit sepeda datang. Dan bukan hanya itu saja jalan santai pun banyak yang melakukan,” katanya, kemarin. Pihak Polres Kendari sangat yakin jika area MTQ Square setiap minggu pagi akan ramai digunakan untuk berolahraga. Buktinya di bundaran HI Jakarta yang semula tak ramai namun karena pemerintah setempat mendukung, setiap libur akhir pekan dipadati aktivitas olah raga. Pihak Polres Kendari sendiri belum berani
mematok agenda setiap minggu area MTQ akan dijadikan hari bebas kendaraan bermotor karena belum mendapat restu atau izin pemerintah kota atau provinsi. “Semoga saja nanti Kendari Car Free Day bisa tercipta di MTQ,” ungkapnya. Jika itu terjadi Wiraga yakin banyak waktu yang bisa dimanfaatkan satuannya untuk melakukan sosialisasi berlalulintas dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. (ano)
tambahan salah satu dokumen kependudukan lainnya seperti ijazah, surat nikah atau akte kelahiran. “Yang penting KTP dan KK harus ada. Sedang yang lain bisa diwakili salah satunya saja. Setelah dokumen lengkap dan sah dalam pemeriksaan, maka pemohon diarahkan berfoto dan mengidentifikasi sidik jari lalu diproses dan tinggal menunggu pencetakan sampai penandatanganan untuk diserahkan ke yang
bersangkutan,” rincinya. Sampai periode Agustus 2012, pihak Imigrasi Kendari telah menerbitkan 5678 paspor atau yang lazim dikenal dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Jumlah itu terbagi menjadi, 5587 paspor 48 halaman untuk perjalanan biasa dan 91 paspor 24 halaman sebagai izin bekerja TKI. “Paspor perjalanan biasa umumnya diminta untuk izin berlibur, kunjungan kelu-
arga, umrah dan haji serta kunjungan lain di luar izin kerja. Sedangkan paspor 24 halaman biasanya oleh para TKI yang sebelumnya harus memperlihatkan dokumen persetujuan lain dari Depnaker. Pengurusannya dijamin cepat dan mudah asal semua dokumen administrasi tadi lengkap dan sah. Tidak ada pungutan di luar biaya pengurusan tadi,” ulangnya, menegaskan. (p8)