Kendari Pos |Kamis, 10 Januari 2013
Politika
3
KPU Sultra Siap Eksekusi Putusan DK Pemberhetian KPU Konawe, Buton Utara dan Wakatobi
MUHAMAD ALI/JAWAPOS
Kendari, KP KPU Sultra akan segera menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan (DK) KPU Sultra Tahun 2009 yang memberhentikan KPU Konawe, Butur dan Wakatobi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Sultra, Abdul Kadir via ponselnya, kemarin. Agar semuanya menjadi jelas, Kadir mengaku akan mengonfirmasi sejumlah pihak terkait dengan harapan, keputusannya nanti benarbenar sesuai aturan. “Kami masih baru sehingga akan melihat masalah itu, dengan tidak ingin membuat masalah baru. Kami akan bekerja berbasis data dan sesuai mekanisme, sehingga akan menghubungi pihakpihak terkait,” jelas Andul Kadir. Mantan Pembantu Ketua (Puket) I STAIN Sultra ini juga mengungkapkan KPU Sultra akan menyikapi putusan DK dengan mengcroscek kepada komisioner KPU Sultra yang telah dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengapa putusan DK tersebut belum dieksekusi. “Kami juga berencana segera menindaklanjuti putusan tersebut, karena itu alangkah baiknya stakeholder terkait misalnya Panwaslukada Sultra menembuskan putusan yang diterimanya kepada kami, selain mengirim surat ke Bawaslu RI dan DKPP,” ungkapnya.(fas)
Puluhan demonstran yang tergabung dalam Mejelis Mahasiswa dan Pemuda Penegak Pancasila berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat,Rabu (9/1/2013). Dalam aksinya, mereka menuntut dibubarkannya DPR sekarang juga karena dinilai para wakil rakyat sudah tidak peduli dengan nasib rakyatnya dan sebagai penghianat rakyat serta sarang koruptor.
PDIP Senang Hanya Punya Sembilan Pesaing Jakarta, KP PDI Perjuangan merasa senang karena lolos dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual sebagai kontestan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Namun bukan itu saja yang membuat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu girang. Sebab, dengan hanya 10 partai politik yang diloloskan KPU, maka PDIP hanya akan bersaing dengan sembilan parpol lain. Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa dengan hanya 10 parpol yang bersaing pada Pileg 2014 mendatang maka konsolidasi demokrasi di Indonesia akan lebih mudah. Menurutnya, upaya itu juga sejalan dengan penguatan sistem presidensial.
“PDI Perjuangan menyambut baik terhadap lolosnya sepuluh partai politik peserta pemilu. Hal ini senafas dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui konsolidasi demokrasi yang sejalan dengan penguatan sistem presidensial,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin. Ditambahkannya, PDIP menempatkan pemilu sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan politik secara sah dan demokratis. Meski demikian diakuinya, keputusan terakhir tetap ada di tangan rakyat pemilih. “Pemilu legislatif harus menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi yang secara bebas menentukan pilihan parpol yang dinilai menjadi representasi
ideal,” ucap anggota Komisi I DPR itu. Tjahjo juga mengharapkan KPU agar konsisten dengan keputusan hanya meloloskan 10 parpol sebagai kontestan Pileg 2014. Untuk itu, lanjut Tjahjo, pihaknya meminta KPU segera melaksanakan seluruh jadwal dan tahapan Pileg sehingga hajatan politik nasional itu bisa tepat waktu. Bagaimana dengan parpol yang tak diloloskan KPU? Tjahjo mengharapkan KPU agar bisa memberi penjelasan utuh kepada parpol-parpol yang tak lolos itu. “Hal ini penting sekaligus sebagai klarifikas terhadap tuduhan adanya indikasi penyimpangan yang terjadi pada saat verifikasi dilakukan,” cetusnya.(ara)
Tumbal Kursi Menteri PKS
PUTU WAHYU RAMA/RM
RHOMA IRAMA DAN TAUFIK KIEMAS: Ketua MPR RI Taufik Kiemas dan Tiga Wakilnya (Dari Kiri-Kanan) Ahmad Farhan Hamid, Melani Leimena Suharli dan Hajriyanto Y. Thohari saat menerima Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) Rhoma Irama (Tengah) di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kemarin. Pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua MPR Hajryanto Thohari tersebut dalam rangka Audensi tentang “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan”.
Rhoma Nyanyi di MPR Jakarta, KP Rhoma Irama mendadak menemui pimpinan MPR di gedung parlemen, kemarin. Ketua umum Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (PAMMI) itu memunculkan suasana segar dalam memperbincangkan tema empat pilar kebangsaan yang biasanya membosankan. Rhoma mengatakan, kedatangannya merupakan komitmen untuk mendukung MPR dalam menyosialisasikan empat pilar kebangsaan: Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Pancasila sudah menjadi komitmen PAMMI dan kami sosialisasikan lewat dangdut. Saya rasa ini cukup efektif,” kata Rhoma kemarin. Menurut Rhoma, inisiatif PAMMI itu tanpa tendensi politik apa pun. Apalagi, terkait rencana pencapresannya. “Kami setulus hati bekerja sama dengan MPR membangun bangsa ini dengan filosofi Pancasila,” ujar Rhoma yang mengenakan batik lengan panjang berwarna merah. Dia menambahkan tidak akan ngotot mencari parpol untuk menjadi capres. Dengan nada bercanda, Rhoma menyebut dirinya sudah menjadi raja. “Bukan
masalah bila gagal menjadi presiden, saya tetap menjadi raja dangdut,” kata Rhoma. Dengan kapasitas raja, lanjut Rhoma, dirinya tetap bisa membangun bangsa. “Tidak menjadi pemimpin formal, saya tetap menjadi pemimpin bangsa secara informal,” tuturnya. “Saya ini kan cuma wacapres, wacana calon presiden,” tambahnya, lantas tersenyum. Pemimpin MPR yang hadir, antara lain, Taufik Kiemas, Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y. Tohari, dan Ahmad Farhan Hamid. Suasana bertambah meriah ketika Rhoma melantunkan beberapa penggalan lagunya yang memunculkan kata Pancasila. “Hormati hak asasi manusia karena itu fitrah manusia. Kita semua bebas memilih jalan hidup yang disukai. Tegakkan demokrasi Pancasila sebagai falsafah negara kita. Jangan suka memerkosa kebebasan warga negara karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Kebebasan, keragaman, itu hak asasi. Kebebasan berbicara itu hak asasi. Kebebasan melakukan segala-galanya asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila,” senandung Rhoma tanpa bantuan alat musik. Belasan pengurus PAMMI dan wartawan sampai ikut bersenandung dengan
ceria. Lagu berjudul Hak Asasi itu ditulis Rhoma pada 1977. “Jadi, saya sudah mengumandangkan Pancasila sejak lama,” katanya, yang langsung disambut tepuk tangan. Rhoma juga menyanyikan tiga lagu lain, yakni Pembaharuan, Korupsi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selentingan yang agak nakal terlontar spontan dari Hajriyanto Y. Tohari. “Sudah pas empat pilar ini. Tapi, jangan dilanjutkan dengan Ani (lagu legendaris Rhoma yang berjudul Ani, Red),” canda ketua DPP Partai Golkar itu. Rhoma juga menanggapinya dengan canda. “Saya belum buat lagi tentang Mega (Megawati, Red),” kata Roma, lantas tertawa lepas. Ketua MPR Taufik Kiemas terpesona saat mendengarkan bait-bait lagu penuh makna kebangsaan yang dibawakan Rhoma. Kepalanya sedikit bergerak-gerak mengikuti suara Rhoma yang merdu. “Hebat juga. Seniman paripurna,” pujinya spontan. Pemimpin MPR, lanjut Kiemas, menyambut baik ide sosialisasi empat pilar kebangsaan melalui musik dangdut. Apalagi, gagasan itu datang dari seorang musisi besar dangdut sekelas Rhoma. (pri/agm)
Jakarta, KP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memastikan untuk tidak memasukkan kadernya, Muhamad Misbakhun dalam daftar calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 mendatang. Namun sinyal PKS itu justru mengundang kecurigaan. Pengamat politik Margarito Kamis menyatakan, bagaimanapun Misbakhun adalah kader PKS. Karenanya jika Misbakhun yang dikenal kritis terhadap SBY-Boediono itu tak diusung dalam daftar caleg, muncul kesan kuat bahwa PKS memang hendak mengamankan posisi kader-kadernya di kabinet di tengah gonjang-ganjing isu reshuffle. “Sulit bagi publik untuk tak memahami bahwa PKS sedang ingin selamatkan diri sendiri. Dua menteri PKS di kabinet kan sedang diributkan juga. Itu semua terakumulasi dan menghasilkan Misbakhun tersingkir (dari pencalegan),” kata Margarito saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/1). Diakuinya, pencalegan memang menjadi hak partai. Namun dalam kasus Misbakhun, sambung Margarito, kesan PKS menumbalkan kader demi mengamankan kursi menteri memang sangat menonjol. “Pencalegan ini memang hak partai. Namun agak lucu karena Misbakhun dia tetap saja anggota PKS. Terlalu sulit bagi siapapun untuk tidak mengatakan bahwa PKS melakukan itu karena Misbakhun kritis terhadap Pemerintah,” kata Margarito.(ara)
Effendy Choirie dan Lily Wahid
Effendy-Lily Wahid Ingin di Luar Senayan Jakarta, KP Dua “vokalis” PKB di DPR, Lily Chodidjah Wahid dan Effendy Choirie, tidak lagi tampil sebagai caleg PKB dalam Pemilu 2014. Di antara nama-nama caleg yang tengah disusun dalam daftar caleg sementara (DCS) partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut, nama mereka tidak muncul. “DCS kami sudah selesai, sudah rapi. Nama Bu Lily Wahid dan Gus Coi (panggilan populer Effendy Choirie, Red) memang nggak ada,” kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh 9, Jakarta Pusat, kemarin. Dia mengungkapkan, Lily Wahid dan Effendy yang saat ini sama-duduk di Komisi I DPR memang tidak mendaftar menjadi caleg PKB untuk Pemilu 2014. “Keduanya tidak mengambil formulir,” tegas ketua Fraksi PKB di DPR itu. “Kabarnya sudah di Partai Nasdem,” lanjut Marwan dengan nada menyindir. Effendy pada Pemilu 2009 terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Jatim X yang meliputi Lamongan dan Gresik. Adapun Lily Wahid terpilih di dapil Jatim 2 yang mencakup Pasuruan dan Probolinggo. Selama di DPR, Lily Wahid dan Effendy kerap berseberangan sikap dengan kebijakan resmi partainya. Padahal, PKB bagian dari koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Misalnya, dalam voting kenaikan harga BBM di sidang paripurna DPR, Lily Wahid dan Effendy memilih menolak. Saat voting keputusan pansus angket kasus Bank Century, keduanya juga mendukung opsi C yang menyimpulkan terdapat pelanggaran hukum dalam bailout Bank Century. Perbedaan sikap itu memicu konflik keduanya dengan para petinggi PKB. Belakangan PKB juga berusaha mendongkel mereka dari DPR. Bahkan, DPP PKB sudah mengirimkan surat recall (pemecatan) Lily Wahid dan Effendy dari DPR. Tapi, pimpinan DPR tidak meneruskan surat itu kepada presiden. Gara-gara itu, DPP PKB menggugat ketua DPR di PTUN Jakarta. Setelah berproses, PTUN Jakarta memutuskan menolak gugatan itu. Dengan demikian, Lily Wahid dan Effendy tetap menjadi anggota DPR yang sah sampai 2014. Apakah PKB tidak khawatir kehilangan dua potensi suaranya saat pemilu” “Nggaklah, simbolnya kan di sini,” jawab Marwan sambil menunjuk dua lukisan Gus Dur di dinding kantornya. Marwan menegaskan, pemilih Lily Wahid dan Effendy pada Pemilu 2009 adalah konstituen PKB yang berlatar organisasi dan tradisi NU. “Belum tentu orang NU dibawa ke parpol lain mau. Apalagi, Jawa Timur,” tegas Marwan. Saat dikonfirmasi, Lily Wahid membenarkan bahwa dirinya memang tidak lagi mengambil formulir caleg dari PKB. Dia juga menegaskan tidak akan maju atau menjadi caleg dari partai lain. “Saya mau melakukan pemberdayaan rakyat di sektor riil saja,” kata adik kandung Gus Dur itu. Dia menuturkan, bukannya tidak ada parpol lain yang melamar atau mengajaknya bergabung. Tapi, dia sudah memantapkan hati untuk berada di luar sistem. Apakah trauma dengan konflik internal partai yang dialaminya” “Bukan karena trauma, saya yakin mengupayakan perubahan dari luar lebih signifikan,” jawabnya. Effendy mengatakan, sebelum dipecat PKB, dirinya sudah berniat tidak mencalonkan lagi sebagai anggota DPR untuk periode keempat. Niat itu, ujar dia, pernah disampaikan kepada koleganya sesama politikus PKB Ali Maschan Moesa saat berbincang di Hotel Kartika Candra, Jakarta, sekitar dua tahun lalu. “Bahkan, hal itu saya sampaikan ke Jazil, staf Imin (Muhaimin) juga. Karena dia anak Gresik dan dia bisa menjadi caleg dari Gresik setelah saya,” katanya. Ketika itu, menurut Gus Coi, dirinya menyampaikan ingin berkiprah di tempat lain. Tapi, secara politik tetap PKB. “Tapi, karena saya dipecat dengan cara sewenang-wenang oleh Muhaimin dkk, tentu sikap saya bisa berbeda dengan niat awal itu,” kata Gus Coi. Jadi, memang benar akan maju dari partai lain” “Soal caleg itu urusan kecil. Soal kekuasaan itu hanya akibat. Yang paling penting adalah terus berjuang dan melakukan langkah politik yang lebih strategis, substantif, dan menyelamatkan negara dari KKN demi mewujudkan cita-cita nasional. Bisa lewat apa pun, partai atau jalur independen,” jawabnya.(pri/agm)