12
Mei, Pengangkatan Honorer K1 jadi CPNS Tuntas Jakarta,KP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan pengangkatan honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS tahap dua tuntas akhir Mei. Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan pada penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2). “Kita berharap masalah honorer K1 tuntas Mei. Ini agar akhir Juni atau awal Juli, kita sudah bisa melakukan tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama honorer K2,” kata Nurhayati, asisten Deputi bidang Aparatur KemenPAN-RB saat menerima rombongan dari Kabupaten Seluma, Tegal, dan Pontianak di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (2/4). Ditegaskannya, tidak ada lagi honorer K1 tertinggal ketika seluruh data yang ada (terutama yang ada pengaduannya) diperiksa baik lewat quality assurance (QA) maupun audit tujuan tertentu (ATT). Saat ini proses pemeriksaan terhadap dokumen honorer yang bermasalah masih berlangsung. Bahkan setelah 32 instansi yang di ATT, masih muncul lagi ATT untuk 12 instansi yang juga bermasalah. “Ini sudah yang terakhir pengangkatan honorer K1, semuanya sudah kita sisir. Kalau kemudian muncul honorer tertinggal kategori tiga, empat, lima, dan seterusnya itu patut dipertanyakan,” sergahnya. Untuk penyelesaian honorer K2, selain harus dites dengan sesama K2, akan dilakukan uji kompetensi bidang. Uji kompetensi bidang ini dibagi tiga sesuai formasi honorer K2, yaitu tenaga guru, kesehatan, dan administrasi umum. Sedangkan kelulusannya ditentukan lewat passing grade (pemeringkatan). Untuk diketahui, sebanyak 12 instansi baik pusat dan daerah diaudit lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini setelah dari hasil verifikasi validasi (verval) dan QA) data honorer kategori satu (K1), ditemukan ada kejanggalan. Kejanggalan itu menurut Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, dilihat dari koleksi honorer K1 ke-12 instansi tersebut yang di atas 500 orang. Selain itu banyak pengaduan masyarakat termasuk honorer sendiri soal kebenaran data itu. Adapun 12 instansi tersebut terdiri dari empat pusat dan delapan daerah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian PU, Kementerian Kominfo, Kementerian Dikbud, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Okan Kemelir Ulu Timur, dan Kabupaten Lebak. (esy/jpnn)
Dua Sketsa Wajah Penyerang Cebongan Segera Disebar Jakarta,KP Mabes Polri mulai menemukan titik terang mengenai pelaku penembakan di Lapas Cebongan, Jogjakarta. Dari pemeriksaan saksi-saksi, penyidik sudah mengantongi dua sketsa wajah pelaku. “Kita berhasil merekonstruksi dua sketsa wajah. Dalam dua hari ini akan disebar kepada Polsek-polsek. Saat ini masih penyempurnaan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjenpol Boy Rafli Amar, Selasa (2/4) di Mabes Polri. Menurutnya, sketsa yang sedang disempurnakan penyidik ini merupakan dua orang berbeda yang ada di antara para pelaku yang menyerang ke Lapas Cebongan. Keduanya menurut saksi tidak mengenakan tutup kepala saat penyerangan itu terjadi. Hanya saja Boy belum mau menyebut peran kedua orang ini. Boy menjelaskan, saat ini ada tiga tim yang melakukan penyelidikan pada kasus Cebongan tersebut. Di antaranya Polri, Komnas HAM dan TNI. itu dia meyakinkan pengusutan kasus ini tidak akan berhenti. “Tidak berhenti, ada tiga tim yang sedang bekerja. Jadi beri kesempatan. Terkait koordinasi antar tim, ada saatnya nanti yang dikoordinasikan dalam rangka mesinergikan temuan masingmasing,” katanya. Lagipula, lanjut Boy, dalam menangani kasus Cebongan ini, ada dua tahap yang dilakukan oleh ketiga tim. Yakni penyelidikan dan penyidikan. Keduanya akan berjalan simultan karena temuan dari hasil pemeriksaan yang sedang berjalan bisa dijadikan bahan bagi penyidik. “Jadi beri waktu bagi tim melakukan penyelidikan dan penyidikan, kami yakin akan ada temuan, baik Polri, TNI maupun Komnas HAM,” tandasnya.(fat/jpnn)
Kendari Pos |Rabu, 3 April 2013
Pegawai BKD Lihai Palsukan Dokumen Honorer Jakarta,KP Pernyataan menarik disampaikan salah satu petinggi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait maraknya masalah pemalsuan data honorer kategori satu (K1). Menurut Nurhayati, Asisten Deputi bidang Aparatur KemenPAN-RB, daerah memiliki “pabrik” yang khusus memproduksi dokumen palsu sesuai kebutuhan honorer K1. “Ini bukan isu, tapi fakta yang ditemukan tim investigasi di lapangan (daerah). Tidak sedikit oknum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bisa menyulap dokumen yang tidak ada menjadi ada,” kata Nurhayati saat menerima rombongan DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, perwakilan honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) dari Tegal, dan anggota BKD Pontianak di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (2/4). Modusnya, lanjut perempuan berjilbab ini, ketika pemerintah pusat mengu-
mumkan data honorer K1 yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan memenuhi kriteria (MK) hasil quality assurance (QA), daerah diminta melengkapi dokumen. Ini sebagai antisipasi barangkali ada honorer K1 yang TMK bisa dinaikkan statusnya menjadi MK bila dokumennya dilengkapi. Kebijakan ini langsung ditangkap daerah, dengan membuat dokumen palsu, disesuaikan dengan ketidaklengkapan berkasnya. “Misalnya, dokumen yang kurang adalah berkas keuangan yang tidak lengkap, daerah langsung membuat dokumen penganggarannya. Begitu juga bila SK honorernya tidak jelas maka dibuatlah SK yang seolah-olah asli,” ujarnya. Meski daerah bisa memproduksi dokumen palsu, lanjut Nur, namun tim investigasi bisa membuktikan kecurangannya. Alhasil banyak oknum BKD maupun pejabat daerah yang digelandang ke polisi. “Sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Banyak loh doku-
men palsu yang bisa pemerintah pusat buktikan. Sudah puluhan orang juga yang akan dijerat hukum karena masalah ini,” ucapnya. Dia pun mengimbau agar kepala daerah maupun kepala BKD jangan cobacoba lagi memproduksi dokumen palsu. Sebab setiap dokumen yang masuk akan diperiksa (verifikasi dan validasi) secara berjenjang. “Jangan main-main api deh, nanti yang kena pejabat daerah sendiri,” tegasnya. MenPAN-RB Azwar Abubakar mengungkapkan, pemerintah telah menerima aduan dari puluhan honorer K1 yang menyatakan dimintakan uang pelicin hingga Rp 30 juta agar bisa masuk ke daftar MK. Bagi honorer yang menolak membayar uang pelicinnya, oleh oknum BKD dimasukkan ke daftar TMK. Setelah diperiksa, ternyata sebagian besar aduan tersebut benar sehingga banyak yang tadinya TMK menjadi MK. “Yang begitu itu saya suruh audit lagi. Saya maunya membersihkan beras dari
batu-batuan sehingga layak dimasak dan dikonsumsi,” tegasnya. Seperti diketahui, ada sekitar 19 ribuan honorer K1 yang menunggu klarifikasi. Dari hasil QA BPKP ada 8.632 masuk kategori dua, 306 TMK, dan 2013 sementara di audit tujuan tertentu (ATT). Sedangkan alasan yang menyebabkan honorer K1 menjadi TMK, antara lain pembiayaan non APBN/APBD, pembayaran terputus-putus, indikasi SPJ palsu atau fiktif, tidak dapat dilaksanakan ATT, indikasi SK palsu, berkas keuangan tidak lengkap, honor di-SPJ-kan pada satuan kerja lain, kesulitan data dan daerah bencana, dan pengangkatan bukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Mengenai masalah pembiayaan yang terputus-putus, kesulitan data dan daerah bencana, masih akan dibahas dengan pak menteri. Apakah mereka masih bisa diajukan untuk memenuhi kriteria (MK) atau tidak. Saat ini kita belum mendapatkan keputusannya,” ujar SesmenPANRB Tasdik Kinanto saat itu. (Esy/jpnn)
Suasana UNAS Tahun ajaran 2011/2012 di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri. jpnn/KP
Presiden Setujui Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jakarta,KP Setelah melalui berbagai pro dan kontra, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi lampu hijau atas pelaksanaan kurikulum 2013. Secara resmi, kurikulum baru tersebut mulai diberlakukan pada pada 15 Juli mendatang atau untuk mulai ajaran 2013/2014. “Pada prinsipnya Pak Presiden memberikan arahan, kurikulum 2013 tetap jalan Juli nanti untuk 2013/2014,” kata Mendikbud Mohammad Nuh usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (2/4). Menurut Nuh, presiden telah menyetujui konsep dasar, metodologi, hingga materi kurikulum 2013. Namun, SBY meminta persiapan menjelang pemberlakukan kurikulum baru tersebut dilakukan dengan lebih matang. Persiapan tesebut menyangkut pelatihan guru, penyiapan buku, monitoring, hingga evaluasi. Presiden juga berpesan agar pelaksanaan kurikulum baru tidak membenani
masyarakat. “Artinya buku ini dibagikan secara cuma-cuma, gratis kepada siswa,” ungkap Nuh. Mantan Menkominfo itu melanjutkan, kurikulum baru tersebut tidak lantas diberlakukan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia. Pelaksanaan kurikulum tetap bertahap dan terbatas. “Bertahap itu maknanya, tidak kelas 1-6 SD, lalu SMP dan SMK tidak. Tapi, dimulai SD kelas 1-4. SMP dimulai kelas 1, Mts kelas 1, SMA juga kelas 1. Itu bertahap,” kata Nuh. Presiden juga menginstruksikan Kemendikbud untuk menghitung dengan cermat jumlah guru yang akan mengikuti pelatihan terkait implementasi kurikulum tersebut. Sebab, hal tersebut lebih krusial dibanding menghitung jumlah buku. “Untuk buku seribu atau dua ribut cetaknya, itu persiapannya sama. Makanya beliau (presiden) meminta berapa pelatihan untuk guru itu. SD saja itu 148 ribu, sehingga 10 persennya saja sudah
15 ribu, memang size-nya,” urainya. Setiba di kantor Kemendikbud, Nuh langsung menggelar rapat pimpinan tentang pematangan persiapan implementasi kurikulum bersama jajaran pejabat eselon 1 terkait. Usai rapim, Nuh mengatakan, masih ada kalangan anggota DPR yang keberatan terhadap implementasi kurikulum. “Terutama yang diberatkan itu anggaran untuk pelatihan guru dan pengadaan buku,” katanya. Meskipun begitu Nuh tetap berpegang dengan hasil rapat bersama DPR akhir Desember lalu. “Tidak ada alasan sekarang menahan anggaran kurikulum. Karena Komisi X DPR sudah mengesahkan anggaran Kemendikbud di APBN 2013,” katanya. Dalam anggaran yang mencapai Rp 73 triliun itu, sebagian dialokasikan untuk kepentingan kurikulum. Dia menegaskan, ada atau tidak ada program kurikulum baru, pengadaan buku dan pelatihan guru mesti tetap ada. “Sekarang kalau kuriulumnya
baru, masa buku lama yang dicetak,” tandasnya. Anggota Komisi X Herlini Amran tidak sependapat dengan pernyataan Nuh itu. Dia mengatakan bahwa selama pembahasan APBN 2013 bersama Komisi X, pihak Kemendikbud sama sekali tidak pernah menyinggung urusan kurikulum baru. Politisi PKS itu menyebutkan bahwa buku baru yang akan dicetak Kemendikbud berjumlah 72,8 juta eksemplar dengan anggaran Rp 1,2 triliun. “Kalau benar program buku itu rutin setiap tahun, kita tidak pernah menerima laporannya. Kami menuding kurikulum baru ini permainan proyek,” tandasnya. Percetakan pemenang tender pengadaan buku baru, nantinya akan diuntungkan dengan kebijakan ini. Sementara percetakan buku-buku yang sudah telanjur mencetak buku-buku kurikulum lama dalam jumlah besar, bakal merugi. (ken/wan/sof)
Ignatius Kembali Cokot Anas Urbaningrum Jakarta,KP KPK kembali mendalami peran tersangka Anas Urbaningrum melalui anggota DPR asal Partai Demokrat, Ignatius Mulyono. Kemarin, ketua badan legislasi (baleg) itu diperiksa KPK selama 3,5 jam. Usai diperiksa, Ignatius kembali menegaskan pernah dimintai tolong Anas untuk menanyakan sertifikat tanah Menpora yang tak kunjung selesai ke BPN. “Seperti yang sudah saya jelaskan, sertifikat bukan saya yang urus, tapi Menpora (Andi Mallarangeng),” ujarnya. Di dalam, dia mengaku kembali ditanyakan masalah pembuatan sertifikat tanah Hambalang. Namun, dia tidak tahu banyak karena urusan sertifikat bukan urusannya. Tidak hanya itu, versinya, penyidik kembali menanyakan peran Anas Urbaningrum dalam mega proyek itu. Salah satunya, alur saat dia disuruh menanyakan sertifikat tanah ke BPN. Namun, dia menegaskan tak ada iming-iming uang kepada petugas BPN saat menyampaikan pertanyaan Anas. “Sama sekali, serupiahpun tidak ada,” jawabnya. Begitu juga saat ditanya apakah dirinya ada komunikasi dengan Kepala BPN, Joyo Winoto. Saat itu, dia mengaku tidak bisa menghubungi Joyo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ignatius Mulyono terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang, Selasa (2/4/2013). Ignatius diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Anas Urbaningrum. FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS
Winoto dan akhirnya komunikasi jatuh ke sekretaris utama BPN. Banyak pertanyaan wartawan yang dia jawab dengan tidak tahu saat ditanya tentang mekanisme pembuatan sertifikat. Ignatius mengatakan semua itu di-
urus langsung oleh Menpora, jadi dia tak tahu apapun. “Saya hanya sekali disuruh Pak Anas dan Pak M. Nazaruddin untuk tanya,” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Ignatius sudah beberapa kali diperiksa
lembaga antirasuah itu. Berulang kali juga dia mengaku ditanya tentang peran Anas Urbaningrum oleh penyidik. Itulah kenapa, kemarin dia kembali mengakui pernah diminta Anas untuk menanyakan tanah Hambalang ke BPN. (dim)