1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
8
Kendari Pos | Rabu, 1 Mei 2013
KPU Jamin Bebas Caleg Ganda Jakarta, KP Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif akan bersih dari caleg yang terdaftar di dua dapil atau partai berbeda alias caleg ganda. Untuk itu, partai politik (parpol) diharapkan melakukan perbaikan terhadap daftar caleg sebelum waktu penetapan DCS. “Parpol diberi kesempatan 9-22 Mei untuk melakukan perbaikan. Terserah parpol, apakah dicoret ataukah meng-
ganti kandidat yang tidak memenuhi sarat dengan kandidat baru,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman kepada wartawan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4). Menurut Arief, saat ini KPU telah menemukan 15 orang bakal caleg yang terindikasi ganda. KPU telah meminta klarifikasi kepada parpol untuk memastikan nama-nama tersebut adalah orang yang sama.
Seharusnya, sambung Arief, parpol tidak kesulitan untuk membersihkan daftar calegnya dari nama-nama yang ganda. Pasalnya, daftar bakal caleg semua partai di seluruh dapil telah dipublikasikan oleh KPU. “Kalau sampai dengan kami selesaikan masa perbaikan tanggal 22 dan kami periksa dan kami umumkan jadi DCS, masih tercatat di dua atau lebih satu parpol, maka kandidat itu akan kami coret dan tidak ada lagi masa perbaikan,” tegas Arief.
Saat ini KPU hampir menyelesaikan proses verifikasi terhadap daftar bakal caleg yang diserahkan parpol. Arief optimis hasil verifikasi dapat diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 6 Mei 2013. “Verifikasi terhadap seluruh kandidat di seluruh dapil dan di seluruh partai hampir 90 persen, satu dua hari ini bisa kita selesaikan proses verifikasi berkas-berkas persyaratan para kandidat dari 12 parpol,” tandasnya. (dil/jpnn)
Dinasti...
orang-orang terdekatnya di posisi yang bisa mendukung dan menjaga kekuasaanya. “Kenapa masih saja ada keluarga pejabat yang maju. Karena, dalam poltik masih berlangsung oligarki adanya kedekatan dengan pajabat dan penguasa partai,” terangnya. Selain soal keluarga pejabat, Totak juga mengamati membludaknya peminat dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Katanya, menduduki kursi tersebut memang merupakan perjuangan pribadi namun saat ini banyak orang partai yang kecendrungan menuju DPD. Ini, sangat memprihatinkan dan motivasinya hanya mencari kekuasaan. Sebaiknya, penghuni DPD itu orang yang bisa membuktikan perjuangan dirinya dalam membangun daerah.
“Sekarang orang yang tibatiba maju untuk memperoleh jabatan. Itu sebab, MK sudah menyatakan setara DPR. Lalu, ketatnya persaingan menuju DPR menggunakan parpol sehingga banyak calon yang lari ke DPD. Ini merupakan kecendrungan negatif,” tegasnya. Ditempat terpisah, Pengamat Politik dan Direktur Poll Tracking Institute Hanta Yudha AR menjelaskan, ada beberapa motivasi seseorang maju untuk menjadi anggota DPD RI maupun DPR RI. Misalnya, mereka yang maju karena ingin memperjuangkan ideologi namun, terdapat pula karena pragmatisme politik, ekonomi, juga lainnya. Khawatirnya, DPD RI menjadi tempat pelarian politik dari para tokoh yang mendapat tempat kurang baik
sebagai caleg DPR RI melalui partai politik. “Kalau di DPR RI terjadi turbulensi juga adanya faksifaksi politik sebab kewenangan yang sangat kuat dalam memperburuk citranya maka, saat kewenangan DPD RI hampir sama dengan DPR RI, diharapkan DPD RI ke depan mampu menjaga yang masih bagus,” terangnya, di Gedung DPR RI, Senayan. “Ya sekarang DPD RI memiliki kewenangan sama dengan DPR RI akan memiliki kecenderungan yang sama, termasuk kecenderungan negatif yakni dorongan untuk melakukan korupsi. Ini potensi negatif, yang mungkin terjadi di DPD RI. Jangan sampai DPD RI menjadi tempat pelarian politik dan sarang korupsi,” tambahnya. (cr1)
nasib daerah dan bangsa kalau mereka maju hanya karena kedekatan keluarga,” ujarnya, di Jakarta, kemarin. Menurut Totok, secara politis fenomena seperti ini sangat membahayakan demokrasi. Karena efeknya fungsi checks and balances dari legislatif akan menjadi hilang. Kolusi dan nepostisme akan semakin kental. Totok memaparkan, keberadaan keluarga pejabat akan menimbulkan unsur kepentingan. Contohnya, dari sisi gawasan sangat mempengaruhi. Seharusnya, ini tidak terjadi jika saja parpol berpegang pada mekanisme demokrasi. Kemudian akan melanggengkan kekuasaan, secara manusiawi akan menempatkan
14
Calon... wita sampai selesai,” tutur La Ode Abdul Natsir. Calon Anggota KPU Sultra lainnya, Hidayatullah menambahkan undangan dari Sekretaris KPU Sultra telah diterimanya dan dirinya telah bersiap mengikuti fit and proper test itu. Mengingat sejak mulai seleksi administrasi hingga 10 besar dapat dilaluinya dengan baik. “Keseriusan dan kesiapan saya untuk mengikuti fit and proper test ini sudah saya lakukan melalui penguasaan soal-soal kePemiluan baik teori aturan maupun praktiknya. Saya pun akan mencoba memvisualisasikan bagaimana kePemiluan kita di daerah, termasuk bagaimana menata sistem penyelenggara baik aparat maupun infrastruktur Pemilunya,” ujar Hidayatullah. Ditanya prediksi hal-hal
yang akan ditanyakan KPU RI dalam fit and proper test tersebut, Anggota KPU Kota Kendari ini memungkaskan dirinya memprediksikan kemungkinan para calon anggota KPU Sultra akan ditanya tentang KePemiluan baik teori maupun praktik, termasuk klarifikasi tanggapan masyarakat. Sebelumnya, Ferry Kurnia Riskiansyah yang ditemui di KPU RI menjelaskan bahwa materi seleksi itu mulai soal uji pengetahuan soal kepemiluan, integritas, independensi, dan klarifikasi tanggapan masyarakat. Menurut Ferry, hasil dari kinerja KPU Pusat ini, akan digiring pada forum rapat untuk diplenokan. Disitu, seluruh komisioner akan melakukan penilaian secara bersama-sama dalam memilih lima nama yang terbaik dari 10 calon yang ada. “Seleksi 10 besar KPU Sultra itu akan direkam, hasil wawancara dari masing-masing calon
untuk kemudian diperdengarkan lagi dalam rapat pleno KPU. Sehingga setiap komisioner dapat memberikan penilaian terhadap para kandidat,” bebernya. “Jadi kalau sudah dilakukan ujian, hasilnya pasti berdasarkan peringkat. Yaitu, untuk lima peringkat teratas dari 10 nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU provinsi. Waktu penyusunan peringkat, dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak rampungnya kegiatan uji kelayakan dan kepatutan,” terangnya. Untuk diketahui, fit and proper test terhadap 10 nama ini dilakukan setelah dari 83 pendaftar KPU dirampingkan menjadi 40 orang, lalu 30 orang gugur dan meloloskan 10 nama yaitu La Ode Abdul Nasir, Hidayatulah, Iwan Rompo, Tina Dian Anggrainy, Sarlan Adi Jaya, Samsidar, Andi Sahabudin, Rosdiana, Suwarman, dan Abdul Kadir. (cr1/fas)