Edisi 29 Januari 2013

Kabar Bangkalan Ra Momon: Genjot PAD Pariwisata!

Disporabudpar Belum Maksimalkan Kinerjanya Kabar Sampang Perawat Honorer RSUD Kerja Rodi Banyak Tindakan Medis, Cuma Dapat Rp 150 Ribu per Bulan Kabar Pamekasan Kades dan Pemantau Mangkir Panggilan DPRD Tindak Lanjut Kasus Raskin di Larangan Selampar

TWITTER

@kabarmaduranews

Kabar Sumenep Kejari Periksa Saksi-Saksi Kasus Dugaan Penyalahgunaan Pugar

Selamat Berjuang Tretan!

SELASA 29 Januari 2013

BPBD Pamekasan Anggap Enteng WARGA langsung bergotong royong memangkas pohon-pohon yang tumbang dibantu pegawai PT PLN dan PT Telkom. Mereka saling membahu memperaiki layanan vital tersebut, terutama kabel-kabel yang menjadi konduktor aliran listrik dan telepon.

Satu masjid di RT.01/RW.01, Desa Peltong, juga menjadi korban. Sebagian atap masjid rusak terbawa angin. Namun bangunan masjid selamat dari timpaan pohon yang menimpa pemondokan kecil di sebelah masjid yang sudah ditinggal lari penghuninya.

Warga menyesalkan respon Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan yang terbilang lambat dalam menyikapi bencana tersebut. Menurut Kepala BPBD Pamekasan, Iskandar, pihaknya baru mendengar kabar bencana tersebut pada pukul 17.45. Padahal kejadian tersebut terjadi selepas waktu duhur atau sekitar Bersambung ke Hal 6 pukul 12.00.

Mahasiswa Sumenep Inginkan Berduet dengan Khofifah MANUVER politik para bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilukada Jawa Timur 2013 terus mendapat sorotan dari masyarakat Sumenep, terutama kalangan nahdliyin dan kader Nahdlatul Ulama (NU).

Bagi masyarakat Madura, khususnya Sumenep, nama-nama seperti Soekarwo, Syaifullah Yusuf, dan Khofifah Indar Parawansa, dinilai layak untuk menduduki kursi Jawa Timur KM/TABRI S MUNIR

TUMBANG: Sejumlah pohon roboh dan tercabut dari tanah setelah angin puting beliung menerjang beberapa desa di Kecamatan Larangan, Pamekasan, Senin (28/1)

Puting Beliung Sapu Enam Desa

KM/TABRI S MUNIR

MENGELUPAS: Atap masjid juga tak luput menjadi korban terjangan angin puting beliung.

PAMEKASAN-Hujan deras disertai angin puting beliung yang menerjang Pamekasan, Senin (28/1), memporakporandakan beberapa desa di Kecamatan Larangan, Pamekasan, di antaranya Desa Peltong, Desa Trasak, Desa Lawangan, Desa Blumbungan, dan sekitarnya.

Lilitan angin puting beli-

ung tersebut mengakibatkan puluhan rumah milik warga roboh dan beberapa bangunan lainnya harus kehilangan atap yang terbang terbawa oleh angin tersebut.

Bahkan puluhan pohon besar tercabut akarnya dan roboh melintang di jalan utama.

Tidak tidak hanya roboh

melintang di tengah jalan, sebagian pohon yang tumbang tersebut roboh menimpa kabel jaringan listrik dan telepon.

Akibatnya, aliran listrik dan telepon di wilayah tersebut terputus karena PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan pemadaman sementara.

Bersambung ke Hal 6

Air Mampet, Tagihan PDAM Jalan Terus

Cuaca

KM/ANWAR NURIS

DITERJANG ANGIN: Pohon Asam yang berdiri di tepi jalan raya PamekasanSumenep tumbang menimpa kabel PLN yang mengalirkan listrik ke rumah warga.

Imbau Waspadai Badai Tiba-Tiba SUMENEP-Memasuki puncak musim penghujan, kondisi cuaca di Madura sangat mudah berubah secara tiba-tiba.

Angin kencang yang datang secara tiba-tiba bukan karena adanya tekanan dari arah mata angin, tetapi adanya pertumbuhan awan comulunimbus, yakni sebuah gumpalan awan hitam yang menghasilkan hujan lebat.

Bersambung ke Hal 6

Bupati Terpilih

PAMEKASAN-Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan menjadi sasaran ketidakpuasan warga yang selama empat bulan terakhir tidak menerima supaki air bersih dari perusahaan milik pemerintah kabupaten (pemkab) setempat tersebut.

Ratusan warga Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mendatangi Kantor PDAM Pamekasan yang berlokasi di Jalan Kabupaten, Senin (28/1).

Massa yang terdiri dari bapakbapak dan ibu-ibu tersebut tidak puas dengan pelayanan yang disuguhkan PDAM. Bagaimana tidak? Meski tidak menerima supai air bersih dari PDAM sejak empat bulan lalu, warga tetap diwajibkan membayar tagihan PDAM. Koordinator Lapangan aksi warga, Junaidi, mengungkapkan bahwa kesabaran warga sudah mencapai puncaknya setelah PDAM tetap membebankan kewajiban warga sebagai pelanggan dengan tetap menarik tagihan, sementara hak warga untuk

1 periode 2013-2018.

Sebagian masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Soekarwo dan Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, masih layak untuk dipertahankan sehingga ada harapan kepada keduanya untuk kembali berduet mendeklarasikan diri KarSa Jilid II. Meski demikian, tidak sedikit dari masyarakat Sumenep yang menginginkan Gus Ipul melepaskan diri KarSa dan bergandeng tangan dengan Khofifah. �Perbedaan yang terjadi di tengah warga nahdliyin merupakan indikasi awal bahwa warga nahdiyin akan terkotak-kotak,� ujar Khairul Umam, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep, Senin (28/1).

Suhu politik di internal warga nahdiyin, kata Umam, tidak bisa dipandang sebagai hal yang biasa karena tidak menututup kemungkinan akan terjadi konflik horisontal sehingga NU sebagai mayoritas wadah dari masyarakat Madura akan menjadi korban.

Bersambung ke Hal 6

DBH Masih Belum Jelas BANGKALAN-Tahun 2013 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akan menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) pengelolaan Tol Suramadu dan Participation Interest (PI) Blok West Madura Offshore (WMO) yang saat ini dikelola PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Kepastian diberikannya dua hak masyarakat Bangkalan tersebut terungkap

setelah Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, pada 6 Desember 2012 lalu telah menetapkan pengelolaan Blok WMO sebesar 10 persen kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Bangklan, serta disetujuinya pencairan dana bagi hasil Tol Suramadu oleh pemerintah pusat, beberapa minggu lalu.

Bersambung ke Hal 6

KM/MARZUKIY

BUTUH AIR BERSIH: Ratusan pelanggan asal Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, menuntut PDAM setempat untuk memperbaiki sistem distribusi air bersih kepada warga.

memperoleh air bersih tidak dipenuhi oleh PDAM. �Apa yang dilakukan PDAM kepada warga sangat tidak adil. Mereka (PADM, red) tidak

memberikan hak warga, yakni memperoleh air bersih, tetapi tagihan tetap dibebankan kepada warga.

Bersambung ke Hal 6

KM/DOK

UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT: Pemkab Bangkalan akan menerima dana bagi hasil Tol Suramadu sebesar 10 persen yang mampu meraup keuntungan mencapai Rp 160 miliar dalam satu tahun.

Mengunjungi Eks Lokasi PN Garam di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Sampang

Bangunan Pabrik Dirobohkan, Tersisa Perumahan dan Lapangan Sepakbola SPECIAL FOR KM

Bukan Sekadar Magang

BUPATI Bangkalan terpilih M Makmun Ibnu Fuad, sejak beberapa waktu lalu diberi kesempatan untuk magang mendalami tugas-tugas bupati, sebelum resmi dilantik. Namun putera Bupati Bangkalan demisioner RKH Fuad Amin Imron itu, tak sekadar magang. Dia sudah mampu memberikan instruksi penting kepada pejabat-pejabat pemkab, terkait langkah Pemkab Bangkalan mendatang. (yoe)

Berita Selengkapnya di Hal 2 Email Redaksi: redaksi@kabarmadura.co.id

Perusahaan Negara (PN) Garam yang saat ini berganti menjadi Perseroan Terbatas (PT) Garam menyimpan sejarah panjang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kemajuan bangsa Indonesia. Madura yang kerap disebut dengan pulau garam sempat mengalami masa kejayaan sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.

WAWAN AWALLUDDIN HUSNA, Sampang MADURA yang terkenal dengan garamnya, justru memiliki sejumlah masalah terkait dengan garam seperti anjloknya harga hingga bantuan dari pemerintah yang banyak menimbulkan persoalan.

Yang masih diingat sebagian

masyarakat Sampang, terutama di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, adalah kenangan ketika usai kemerdekan hingga tahun 1970-an waktu dibubarkannya PN Garam.

Pada tahun tersebut pemerintah Belanda masih mening-

KM/WAWAN AWALLUDDIN HUSNA

PENINGGALAN SEJARAH: H. Anton berdiri di depan salah satu rumah eks karyawan PN Garam di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Sampang.

Rumah tersebut kini dihuni anak cucu eks karyawan PN Garam.

galkan sejumlah warga Belanda di Desa Krampon sebagai pengelola PN Garam yang berakhir pada tahun 1967 seiring kepergian mereka kembali ke negaranya. Peristiwa tersebut dialami langsung oleh H. Anton, anak salah seorang karyawan PN Garam.

Saat ini, sisa-sisa jejak yang menunjukkan kejayaan produksi garam Madura masih terlihat, di antaranya beberapa bangunan seperti reruntuhan bekas pabrik garam dan perumahan karyawan.

Juga terdapat lapangan sepakbola dan lapangan tenis yang menjadi sarana olahraga karyawan PN Garam.

Bersambung ke Hal 6

2

SELASA

29 Januari 2013

Ra Momon: Genjot PAD Pariwisata!

Disporabudpar Belum Maksimalkan Kinerjanya

KM/FIRMAN GHAZALI AKHMADI

BAHAYA MENGINTAI: Pengguna sepeda motor dengan kecepatan tinggi tampak melintas di jalan akses Suramadu sisi Madura yang berlubang cukup besar.

Jalan Akses Suramadu Banyak Lubang LABANG-Jembatan Suramadu terhitung baru beroperasi. Persisnya sejak Juni 2009 lalu. Tapi kondisinya, saat ini, sudah mulai amburadul, padahal jembatan termegah se-Indonesia itu, konon didesain untuk bertahan sampai 100 tahun mendatang.

Seperti yang terlihat di jalan akses menuju Jembatan Suramadu dari sisi Madura.

Jalan akses itu, harus segera mendapatkan perawatan, sebab kondisi jalan sudah banyak yang berlubang dan bergelombang.

Setidaknya ada 15 titik di sepajang jalan menuju ke Jembatan Suramadu yang mengalami kerusakan, setelah petugas observasi dari Bina Marga Provinsi Jawa Timur melakukan pengecekan di lapangan beberapa waktu lalu. Titik jalan yang rusak tampak ditandai dengan cat putih.

Sejumlah petugas observasi yang Kabar Madura temui, mengaku, hanya bertugas melakukan pengecekan

kondisi jalan. Menurut mereka, kemungkinan akan dilakukan perbaikan atas jalan yang masuk kategori Jalan Nasional tersebut.

“Tugas kami cuma melakukan observasi atau meninjau dan memberi tanda cat putih pada jalan yang dinilai rusak,” ungkap Suyono salah satu petugas lapangan beberapa waktu lalu.

Tidak diketahui, kapan titik jalan yang rusak tersebut diperbaiki. Para petugas tersebut, juga mengaku, tidak mendapat informasi tentang jadwal perbaikan jalan itu, dari instansinya.

Rusaknya jalan akses menuju Suramadu tersebut disayangkan sejumlah pihak, terutama para penglaju Madura-Surabaya dan sebaliknya. Seperti yang diungkapkan Herdiyansah, 29, warga Sampang.

Dia mengaku, hampir mengalami kecelakaan akibat lubang jalan yang ada di jalan akses Suramadu tersebut.

Lebih lanjut, dia mempertanyakan, bagaimana mungkin kualitas jalan yang masuk kategori nasional itu, bisa cepat rusak, padahal belum 5 tahun.

“Saya heran juga, kenapa jalan di sini banyak lubangnya, kan belum 5 tahun? Saya sendiri hampir jatuh mas,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Abdul Karim, 45, salah seorang supir truk yang hampir setiap minggu melintas di jalan akses Suramadu. Menurutnya kondisi jalan sudah mulai tidak bagus karena ada beberapa titik jalan yang berlubang dan tidak rata.

Dia khawatir sepeda motor yang melintas terjatuh dan kendaraan besar seperti miliknya yang disalahkan. “Di sini (Suramadu, red) sepeda motor ngebut terus, sedang jalan banyak lubang dan tidak rata, kalau jatuh nanti kendaraan seperti kami yang salah mas,” keluhnya. (fir/yoe)

KOTA-Meski belum dilantik, namun Bupati Bangkalan terpilih, M Makmun Ibnu Fuad sudah mampu mengambil langkah tegas sebagai pemimpin pemerintahan. Dia menginstruksikan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) supaya memaksimalkan kinerja mereka.

Hal tersebut dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan dari sektor pariwisata meningkat. Khususnya dari sektor SDA (sumber daya alam). Pasalnya, di Bangkalan banyak SDA yang berpotensi bisa menghasilkan pendapatan. Namun, sampai saat ini belum tergarap dengan baik.

Akibatnya, PAD dari sektor pariwisata masih rendah.

“Saya meminta SDA yang ada dikelola dengan baik supaya PAD meningkat,” tegas Ra Momon, sapaan akrab M Makmun Ibnu Fuad, saat meninjau di Disporabudpar didampingi Wabup terpilih, Mondir Rofii, kemarin (28/1).

Di hadapan para pimpinan dan staf Disporabudpar Bangkalan, Ra Momon memberi penjelasan tentang SDA mana saja yang harus dikelola dengan baik.

Menurut putera Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron itu, Bangkalan memiliki SDA berupa pegunungan dan pantai yang berpotensi mendongkrak PAD, tapi belum digarap secara maksimal dan dikelola dengan baik.

Tuturnya lagi, jika SDA itu sudah digarap secara maksimal dan dikelola dengan baik, otomatis wisatawan akan ban-

KM/AGUS JOSIANDI

TERDAKWA MEMBANTAH: Sidang illegal looging yang bergagendakan pemeriksaan saksi, berlangsung alot siang kemarin (28/1).

Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

berjanji, akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata, kemudian akan memaksimalkan SDA untuk menggaet wisatawan masuk ke Bangkalan.

“Asalkan ditunjang dengan anggaran yang mencukupi untuk mengelola SDA yang ada.

Sebab, PAD juga tergantung dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan SDA,” ucapnya, dengan nada sedikit berargumentasi.

Menurutnya, di Bangkalan, potensi pegunungan yang bisa dijadikan andalan, yakni di Kecamatan Geger dan Bukit Desa Jambu, Kecamatan Burneh. Untuk di Geger sangat pas dijadikan tempat perkemahan dan outbond.

“Sedangkan di Bukit Jambu ada batu yang menyerupai wajah wanita. Setelah ditelusuri, itu merupakan tanah Negara.

Sementara untuk pantai yakni di Maneron, Kecamatan Sepulu. Di sana pasirnya putih dan bisa melihat matahari terbenam. Disusul pantai Siring Kemuning di Tanjung Bumi,” paparnya. (ful/yoe)

KM/SYAIFUL ISLAM

MENJALIN KEAKRABAN: Tak kenal, maka tak sayang. Bupati Bangkalan terpilih M Makmun Ibnu Fuad mengunjungi Disporabudpar, sebelum dia dilantik. Dia juga memberikan instruksi tegas.

Komisi Informasi Lamban Memproses Sengketa

PENGADILAN Tebang Pohon, Didakwa Illegal Looging KOTA-Gara-gara menebang pohon akasia milik Perhutani, Rifai, seorang warga Desa Tlagah, Kecamatan Galis diajukan ke depan meja hijau dengan dakwaan illegal looging.

Awalnya, bermodalkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang), Rifai mengklaim pohon akasia tersebut sebagai hak miliknya. Dia kemudian memanfaatkan pohon itu dengan menebang sekenanya.

Rifai tak sendirian beraksi. Dia beserta 2 orang lain, pemilik gergaji mesin yang dibayarnya untuk menebang pohon di kawasan petak 38 hutan Desa Tlagah Galis, pada Senin, 29 Oktober 2012 lalu.

Aksi Rifai dan 2 rekannya itu tepergok Wiyono, mandor di resort pemangku hutan Blega, yang saat itu tengah berpatroli di kawasan hutan tersebut.

“Saat itu saya langsung melapor ke kantor (Perhutani) melalui SMS. Dan kantor menyuruh saya menunggu di TKP untuk melakukan penangkapan,” jelas Wiyono saat memberi kesaksian di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, kemarin (28/1).

Ulah Rifai itu pun dilaporkan ke Polsek Galis. Sebagai barang bukti, pihak berwenang menyita 9 pohon akasia berdiameter 70 cm hingga 80 cm serta sebuah gergaji mesin.

Masherli Sustiyanto, Kanit Reskrim Polsek Galis, saksi lain dalam kasus itu mengatakan, terdakwa sudah dua kali ini terlibat kasus serupa. Pada kasus sebelumnya, pihak polsek tak menahan yang bersangkutan karena telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak terkait.

Dengan diulanginya oleh terdakwa perbuatan ini, pihak kepolisian yang saat itu mendapat laporan dari pihak perhutani langsung menangkap terdakwa dan memilih jalur hukum sebagai bentuk sanksi bagi terdakwa.

Terdakwa melalui pengacaranya, Fajar masih mempertahankan argumennya bahwa dia memiliki hak atas tanah tersebut sesuai dengan peta desa setempat. Sidang yang mengagendakan kesaksian dan berlangsung lama ini ditunda hingga pekan depan. (jos/yoe)

yak berkunjung ke Bangkalan.

Apalagi sekarang sudah ada Jembatan Suramadu, yang bisa memperlancar perjalanan wisatawan menuju Bangkalan.

“Sektor pariwisata sangat berpotensi untuk mendongrak PAD Bangkalan. Maka dari itu, perlu dikelola dengan bagus,” tandasnya.

Selain itu, sambungnya, ia juga ingin kenal lebih dekat dengan staf yang ada di Disporabudpar. Hal itu dilakukan untuk menjalin keakraban supaya dalam menjalankan tugas mampu bekerjasama dengan baik.

“Seperti ungkapan kalau tidak kenal, (maka) tidak sayang. Dengan adanya pertemuan ini, bisa menambah keakraban dan mampu bekerjasama,” pungkasnya, dengan nada ramah, kepada para pimpinan dan staf Disporabudpar Bangkalan.

Kepala Disporabudpar Bangkalan, Widjaja Krisna mengatakan, pihaknya siap menjalankan instruksi Bupati Bangkalan terpilih itu. Dia

KM/IST

MILIK RAKYAT: Pohon jati ini tumbuh di tanah seluas 58 hektaree milik Perhutani, tapi warga setempat mengklaim sebagai milik mereka.

Tanah Diklaim Warga, Perhutani Tenang-tenang Saja KOTA-Sejumlah kawasan hutan milik negara yang dikelola Perhutani, diklaim warga. Dari 1.978 hektare lahan di 6 kecamatan, yang dikelola Perhutani, sekitar 120 hektare di kawasan Modung, diklaim warga. Di mana 58 hektare di antaranya adalah hutan jati yang akan dipanen dua bulan lagi.

Menyikapi hal ini, pihak Resort Pemangku Hutan (RPH) bersikap dingin. Pihaknya lebih bersikap pasif dengan menunggu sikap warga yang mengklaim sejumlah tanah tersebut. Menurut pihak pemangku hutan, hingga saat ini secara yuridis formal seluruh tanah tersebut masih milik negara, dan Perhutani selaku pihak pengelola.

Ditemui Kabar Madura saat menjalani tugas, Masrur, Kepala RPHutan Blega mengaku,

tidak akan memulai proses hukum atas sejumlah tanah yang diklaim warga Desa Patengteng, Kecamatan Modung tersebut.

“Tidak mas, kami tidak akan memproses ini secara hukum.

Sebab secara yuridis formil, tanah tersebut adalah tanah negara yang pengelolaannya masih pada kami, Perhutani”, ujarnya.

Namun demikian, Masrur menegaskan, jika terdapat warga yang merasa dirugikan dengan pengelolaan tanah oleh Perhutani, mereka dipersilahkan untuk melapor dan mempermasalahkan hal itu. Kemudian pihaknya akan menghentikan pengelolaan tanah yang dipersengketakan.

“Jika ada yang dirugikan silahkan memperkarakan hal ini.

Jika tanah tersebut sudah positif sebagai tanah sengketa, pihak

kami akan menyingkir dari lahan tersebut hingga jelas kepemilikannya,” tandas Masrur.

“Selama ini warga tidak berani mempermasalahkan tanah itu karena mereka tidak punya landasan hukum terhadap tanah yang diklaimnya. Yang kami tangkap kan tanah tersebut dianggap tanah nenek moyang dan digarap secara turun-temurun,” imbuhnya.

Namun demikian, pihak Perhutani mengatakan, bahwa sebagian warga memang menjadi rekanan Perhutani dalam mengelola hutan. Kelompok masyarakat tersebut memiliki izin untuk menggarap lahan dengan sistem tumpang sari tanpa merusak ataupun menebang pohon yang ada di hutan, terlebih memiliki tanah hutan tersebut. (jos/yoe)

KOTA-Kinerja dari komisi informasi (KI) Kabupaten Bangkalan mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. KI dinilai kurang profesional sebagaimana diharapkan masyarakat.

Karena, KI tidak memberikan kemudahan dalam memperoleh informai publik, sebagaimana sudah diatur dalam UU KIP NO 14 Tahun 2008. Di mana prinsip mendapatkan informasi publik itu cepat, tepat waktu, sederhana dan murah.

“Kami menilai kinerja KI selama ini kurang profesional,” terang Direktur Bangkalan Corruption Warch (BCW), Abdul Syukur, kepada Kabar Madura, Senin (28/1) kemarin.

Dia menuding, KI Kabupaten Bangkalan terlalu lama dalam memproses sengketa dan ajudikasi nonlitigasi.

Hal tersebut diniai melanggar prinsip-prinsip permohonan. Sebelumnya, pada tanggal 2 April 2012, BCW memohon informasi publik.

Permohonan itu diajukan kepada semua SKPD Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bangkalan, tentang penggunaan dana APBD tahun 2011. Namun, tidak ada tanggapan dari PPID. Sehingga BCW mengirim surat keberatan ke atasan PPID pada tanggal 17 April 2012. Dalam waktu 30 hari tidak juga ditanggapi, BCW menyengketakan permohonan informasi publik ke Komisi Informasi Bangkalan pada tanggal 4 Juni 2012.

“KI menetapkan sidang ajudikasi nonlitigasi yang pertama 1 November dan 13 November sidang ajudikasi yang kedua pembuktian dan kesimpulan, dengan tenggang waktu 3 bulan KI baru menetapkan sidang pembacaan putusan ajudikasi nonlitigasi,” ucapnya.

Menurutnya, dengan dibentuk KI Bangkalan bukan mempermudah apa yang sudah diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor-

masi Publik (UU KIP).

Disebutkan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Serta kewajiban menyebarluaskan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami.

“Namun (KI justru) semakin mempersulit untuk memperoleh data yang seharusnya menjadi komsumsi publik atau sebagai bahan analisa lembaga kami. Padahal, selama satu tahun di Bangkalan pemohon informasi publik hanya BCW,” ujarnya.

Bagaimana nantinya kalau banyak pemohon infomasi di Bangkalan, bisa-bisa satu sengketa selesai 2 tahun.

Selain itu, masyarakat juga belum memahami UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan apa sebenarnya fungsi KI. “Ini lantaran kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait UU KIP nomor tahun 2008, sehingga membuat ketidaktahuan (masyarakat),” ujarnya.

Selanjutnya dia mendesak DPRD supaya menegur KI secepatnya. Sebab, selama 2 tahun BCW memohon data informasi publik ke PPID Bangkalan, tapi belum bisa mendapatkan data yang sempurna.

Padahal data tersebut sangat penting sebagai bahan analisa penggunaan APBD Kabupten Bangkalan setiap tahunnya. Jika Pemkab Bangkalan mau keterbukaan tentang penggunaan APBD, korupsi maupun pungli akan dapat dicegah.

“Kemudian program maupun proyek direalisasikan sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KI Kabupaten Bangkalan, Mustahal Rasyid, hingga berita ini ditulis tidak bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi via ponsel yang pertama masih nyambung dan tidak diangkat.

Tapi, ketika dihubungi lagi ponselnya tidak aktif. (ful/yoe)

SELASA

3

29 Januari 2013

Perawat Honorer RSUD Kerja Rodi Banyak Tindakan Medis, Cuma Dapat Rp 150 Ribu per Bulan

KM/WAWAN AWALLUDDIN HUSNA

Akibat Jalan Sempit TRUK pengangkut batu ini menjadi salah satu biang keladi kemacetan panjang saat memasuki jalan raya Desa Tanjung, Kecamatan Camplong. Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya petugas maupun rambu pengatur lalu lintas, jalan yang sempit, dan bertepatan dengan lokasi pasar ikan.

Semrawutnya arus lalu lintas di kawasan itu, tak jarang menimbulkan adu mulut antar pengendara. Kondisi semacam itu, terjadi setiap hari terutama di pagi hari, sekira pukul 08.00-10.00. Dari pantauan Kabar Madura, Senin (28/1), kepadatan lalu-lintas itu berbarengan dengan waktu masyarakat mulai beraktifitas. (waw/yoe)

GAS ELPIJI

KM/FANDRI ARDIANSYAH

HUKUM EKONOMI: Gas elpiji di Sampang, mulai langka dalam sepekan terakhir. Karena kebutuhan tatap banyak, maka harganya pun melonjak.

Sepekan Terakhir, Mulai Langka KOTA-Bbeerapa waktu lalu menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Sampang, melonjak tajam. Sepekan terakhir, lonjakan harga yang tajam juga melanda gas elpiji Pantauan Kabar Madura, Senin (28/1), harga gas elpiji kemasan tabung 3 kilogram, di tingkat pedagang eceran, telah tembus Rp 18 ribu. “Saya kira hanya sembako saja yang naik mas, tapi rupanya harga elpiji juga naik,” ujar Sunarti, 30, ibu rumah tangga, warga Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Kota Sampang, kepada Kabar Madura.

Tak hanya para ibu rumah tangga di kawasan kota yang mengeluhkan tingginya harga elpiji itu, para pengecer elpiji juga melontarkan keluhan serupa. Ridwan, 35, pengecer elpiji di Jalan Pahlawan, Kelurahan Gunung Sekar, mengaku kaget atas melonjaknya harga elpiji itu. “Penyebab pastinya saya tidak tahu mas, yang jelas saya kulakan seharga Rp 16 ribu-17 ribu, (untuk yang kemasan tabung 3 kilogram). Padahal bulan kemarin masih seharga Rp 13 ribu,” pungkasnya.

H Mas’ud, 45, salah satu distributor elpiji di sekitar Jalan Garuda mengatakan, “kalau harganya memang naik mas, namun saya yakin ini karena pasokan elpiji belakangan hari ini mulai berkurang.” “Biasanya saya dikirim satu truk berisi 560 tabung elpiji, namun saat ini hanya sekitar 300 tabung,” imbuhnya.

Dikonfirmasi melalui telepon, M Busar Wisono, Kasi Penggandaan dan Penyaluran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sampang mengatakan, pihaknya akan mengecek ke semua distributor serta agen yang menyalurkan elpiji dari Pertamina.

“Saya akan cek itu semua mas, memang betul elpiji sekarang mulai langka tapi saya sudah komunikasi dengan pihak Pertamina, mulai minggu depan akan menambah pasokan gas elpiji yang tiga kilo(gram),” katanya.

Lebih lanjut busar menambahkan, “sulitnya gas elpiji dikarenakan bertambahnya penggunan elpiji di Sampang dan juga keterlambatan pengiriman dari Pertamina ke sini. Sedangkan stok elpijinya tetap, ya, jadinya agak susah,” imbuh Busar. (fan/yoe) Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

KOTA-Sejumlah perawat tenaga honorer di RSUD Sampang mengeluhkan kecilnya honor yang mereka dapatkan setiap bulannya. Menurut para perawat itu, layaknya pekerja rodi, nilai honor tersebut tak sebanding dengan kerja mereka.

Mereka mengaku, dalam sebulan sudah banyak melakukan tindakan medis perawatan, tapi hanya digaji Rp 150 ribu per bulan. Sepertinya, mereka tak mendapat bagian dari uang jasa medis yang diperoleh rumah sakit.

Padahal, menurut penuturan para perawat honorer itu, mereka dijanjikan mendapat bagi hasil dari setiap jasa pelayanan tindakan medis terhadap pasien, yang sudah ditentukan tarifnya oleh pihak manajemen rumah sakit.

Menurut Sukron (nama samaran), salah satu perawat honorer di RSUD Sampang, dia hanya mendapat gaji Rp 150 per bulan.

Padahal, dalam sebulan, dia bisa melakukan banyak tindakan medis terhadap pasien.

Jika dia hitung-hitung sendiri, uang bagi hasil jasa pelayanan tindakan medis yang dia terima, seharusnya lebih dari Rp 150 ribu.

“Saya heran padahal dalam sehari saja saya sudah melakukan puluhan tindakan medis untuk pasien tapi yang saya dapat kok hanya Rp 150 ribu perbulan?” ujar perawat berusia 24 tahun itu, kemarin (28/1).

Ditambahkan dirinya sering memergoki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang membidangi administrasi RSUD, ikut menikmati uang bagi hasil dari tindakan perawat untuk pasien sebesar Rp 1 juta setiap bulan.

“Masak mereka juga dapat bagi hasil dari jasa kita, seharusnya perawa yang didahulukan” tambah sukron.

Pihak PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) menyatakan, tenaga honorer yang menjadi tenaga bantu di RSUD Sampang memang tidak mendapat honor atau gaji.

Pendapatan yang mereka peroleh, berupa uang jasa dari bagi hasil pembayaran pasien.

“Perawat honorer memang tidak dibayar dengan honor tapi dapat dari jasa tindakan medisnya terhadap pasien,” terang Ketua PPNI Muhidin Karnojianto.

Dikatakannya, saat direkrut menjadi perawat di RSUD Sampang sudah melakukan perjanjian dengan pihak rumah sakit yang menyatakan, mereka tidak menerima gaji dari rumah sakit.

Pendapatan perawat bersumber dari pembayaran atas tindakan medis terhadap pasien atau hasil klaim program jaminan kesehatan dari pemerintah. “Klaimnya atas jaminan kesehatan pemerntah juga salah satu sumber pendapatan perawat, dan itu diatur pihak manajemen rumah sakit,” katanya.

Muhidin mengungkapkan, sebenarnya ada larangan bagi setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) termasuk RSUD untuk merekrut tenaga honorer, namun karena ketidakseimbangan antara jumlah pasien dengan perawat, akhirnya RSUD diperkenankan merekrut perawat honorer.

“Sebenarnya rumah sakit tidak boleh merekrut perawat yang bukan PNS tapi karena jumlahnya tidak seimbang sehingga mereka (perawat) direkrut dengan perjanjian tertentu dan itu yang tahu pihak manajemen rumah sakit,” lanjut Muhidin.

Humas RSUD Sampang, dr Yuliono mengatakan, memang benar ada perekrutan perawat non-PNS karena rumah sakit sangat membutuhkan tenaga medis. Mengenai pembagain hasil dari tindakan medis, diatur oleh Pemkab Sampang melaui Perbub Nomor 1 Tahun 2012.

Soal tarifnya, diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011. “Rumah sakit ini milik Pemda (Pemkab Sampang, red), jadi kita tidak bisa seenaknya melakukan pembagian hasil itu sudah diatur oleh pemda,” tukas Yuliono, Senin (28/1).

Di bagian lain Yuliono membantah ada oknum PPNS yang ikut menikmati uang bagi hasil layanan jasa medis itu. Dia menyatakan PPNS dibiayai negara bukan dari jasa tindakan medis. “Kalau PPNS itu digaji Negara, tidak ada pembagian hasil dari tindakan pasien,” pungkasnya. (waw/yoe)

KI Kabupaten Dibentuk Sesuai Kebutuhan KOTA-Keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, di lembaga maupun badan publik, memang mutlak diperlukan. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan badan publik lainnya.

Dengan lahirnya Undang-undang KIP, menuntut lembaga dan badan publik memberikan informasi kepada publik.

Fungsi UU keterbukaan publik, bagi masyarakat adalah UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Sedangkan, bagi badan pub-

lik sendiri adalah UU yang memberikan kewajiban kepada badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh pemohon).

Djoko Tutuko Abd Latif, Ketua Komisi Informasi (KI) Jatim kepada Kabar Madura mengungkapkan, kebutuhan Komisi Informasi (KI) di setiap kabupaten, berbeda-beda. Bergantung dari segi kondisi dan masyarakat di daerah tersebut.

“Yang paling diutamakan adalah kabupaten/kota itu punya PPID,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (28/1).

Dijelaskan, dalam pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten/kota secara tindak lanjut

Yang paling diutamakan adalah kabupaten/kota itu punya PPID,” DJOKO TUTUKO ABD LATIF Ketua Komisi Informasi (KI) Jatim

tidak mendesak. Di mana PPID kabupaten/kota boleh dibentuk jika dibutuhkan. “Jadi kalau kebutuhan pokoknya sudah banyak, PPID-nya sudah bagus, masyarakatnya perlu ditingkatkan dan sudah masuk semua.

Jika dipandang perlu ya gak apa-apa,” ungkapnya.

Seperti halnya propinsi, nantinya pejabat komisi informasi (KI) dan PPID terdiri dari 5 komisioner. Dimana melalui KI dan PPID nanti, masyarakat akan mendapat pelayanan

informasi yang mudah, cepat, tepat dan wajar. “ Sama dengan provinsi, anggotanya ada 5 orang komisioner sesuai dengan ketentuan yang ada di UU KIP,” ulas ketua Prodi Unesa itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD Sampang merencanakan pengesahan raperda komisi informasi, sesegera mungkin, hingga menjadi perda. Sehingga, Sampang akan memiliki payung hukum bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, serta agar kebijakan pemkab dapat lebih bersifat transparan.

Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengungkapkan, draf raperda masih dalam proses. Raperda tersebut, berisi berbagai aturan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat kabupaten Sampang, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dapat diawasi dan dikoreksi secara terbuka.

“Tujuannya untuk pembenahan Pemkab Sampang agar bisa menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” kata politisi PKB itu, kemarin (28/1).

Sebagimana diketahui, Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Termasuk pula menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi non-litigasi yang untuk pertama kalinya berkerja mulai tanggal 1 Mei 2010, berkaitan dengan akan mulai diberlakukannya Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (km10/yoe)

Tagih Utang, Main Pukul KOTA-Mohamad Amin Hidayatullah, 21, warga Jalan Rajawali Baru, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Kota Sampang, Sabtu (26/01) melaporkan tindak kekerasan penganiyaan terhadap dirinya, yang dilakukan H Maskur, 60, warga Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang.

Amin mengatakan, penganiayaan itu terjadi pada Jumat pekan lalu (25/1).

Saat itu, dia didatangi oleh terlapor ke rumah untuk menagih utang kepada orangtuanya. Namun orangtua Amin sedang pergi.

Karenanya, terlapor marah-marah lalu mengobrak-abrik rumah tersebut.

“Awalnya pada Jumat sore (25/1), H Maskur datang ke rumah saya dan mencari orangtua saya untuk menagih utang. Saya bilang, orangtua lagi keluar,” ungkap Amin, kemarin (28/1) kepada Kabar Madura saat ditemui dirumahnya.

“Tapi, H Maskur langsung menuju kamar orangtua saya, dengan tidak sopan.

Saya langsung memberitahunya kembali, kan saya sudah bilang pak, kalau orang tua saya tidak ada di rumah masak bapak tidak percaya,” tutur Amin lebih lanjut.

Amin menambahkan, keesokan harinya sekitar pukul 05.00, saat dia hendak mengambil air wudu di sumur belakang rumah, H Maskur mendatanginya kembali untuk menagih utang.

Lantaran H Maskur datang pada saat yang tidak tepat, Amin pun menasihatinya dengan mengatakan, “iya kalau mau bertamu ke rumah orang itu, ya lihatlihat waktu pak, inikan masih subuh.”

“Saat itu, saya bicara sambil menghalangi dia untuk masuk ke rumah. Mungkin dengan jengkel dan tangan saya mengenai topi yang dipakai H Maskur tersebut, sontak dia langsung memukul, dan tepat kena di mata saya sebelah kiri,” imbuhnya.

Pada saat kejadian tersebut paman korban yang bernama Ambari, 30, langsung melerainya. H Maskur lang-

sung meninggalkan tempat kejadian perkara. “Saya mendengar keributan di luar, saya langsung keluar.

Ternyata Amin dipukul H Maskur. Sempat saya lerai pertengkaran tersebut, lalu saya langsung mengantarkan Amin ke Polres (Sampang) untuk melaporkan peristiwa yang menimpanya,” tutur Ambari.

Lanjut Ambari, oleh penyidik Polres Sampang, keponakannya diperika dan diantar ke rumah sakit untuk divisum.

Setelah itu diberi surat tanda terima pelaporan dengan nomor STPL/33.a/I/2013/polres. “Kami akan dipanggil kembali dalam waktu 3-5 hari lagi,” pungkasnya.

Kabag Ops Polres Sampang Kompol Afian Nurrizal saat dikonfirmasi soal penganiayaan tersebut, mengatakan, “iya memang benar pada hari Sabtu (26/1), ada laporan (tentang panganiayaan) yang masuk. Kami akan melakukan penyidikan, dan akan memanggil beberapa orang saksi tentang adanya penganiayaan tersebut,” ujarnya. (fan/yoe)

KM/FANDRI ARDIANSYAH

TERLUKA: Amin Hidayatullah menunjukkan matanya yang memerah akibat penganiayaaan oleh H Maskur, Jumat pekan lalu (25/1).

4

SELASA

29 Januari 2013

Kades dan Pemantau Mangkir Panggilan DPRD Tindak Lanjut Kasus Raskin di Larangan Selampar TLANAKAN-Komisi D DPRD Pamekasan, benarbenar menindaklanjuti kasus distribusi raskin (beras untuk rakyat miskin) di Desa Larangan Selampar, Kecamatan Tlanakan. Ini dilakukan dengan memanggil sejumlah elemen terkait pada Senin (28/1).

Hanya saja, keseriusan pihak legislatif tidak disambut positif beberapa pihak. Ini terbukti dengan tidak hadirnya dua elemen penting, yakni Kepala Desa (Kades) dan pemantau raskin yang mangkir.

Sementara lima elemen

lain, hadir dalam rapat yang berlangsung di aula DPRD Pamekasan. Mereka terdiri dari Polres Pamekasan, diwakili Kasat Shabara, Agus Sutrisno, pihak MLSB (Masyarakat Larangan Selampar Bersatu) yang diwakili lima orang, Bulog, (Moh. Yani), Camat Tlanakan (Fathor Rasyid) dan pihak Kesra (Nafi’).

“Sesuai dengan tuntutan dari MLSB terkait masalah raskin di Desa Larangan Selampar, dipersilahkan kepada sejumlah pihak yang hadir dalam rapat ini untuk memberikan tanggapannya,” ujar Ketua Komisi D, H. Makmun mengawali rapat sambil membacakan beberapa tuntutan dari pihak MLSB. “Saya meminta bukti atau data pendistribusian raskin

KM/FATHOR RAHMAN

KASUS RASKIN: Sejumlah pihak yang menghadiri undangan rapat kasus raskin Desa Larangan Selampar yang digelar Komisi D DPRD Pamekasan, Senin (28/1).

kepada sejumlah pihak, termasuk Bulog dan Camat yang sekaligus menjadi ko-

rlap kecamatan,” ujar Sugianto, selaku juru bicara MLSB sekaligus sebagai

BPD. Di sisi lain, pihak Bulog menyampaikan jika pihaknya sudah mendistribusikan raskin sesuai dengan petunjuk. Namun, tidak bisa memberikan data pendistribusian raskin karena berkaitan dengan hukum negara.

“Kalau pihak MLSB menginginkan dokumen ini, ada prosedur yang harus dilalui, jadi saya tidak memberikan data ini, namun bila pihak penyidik yang menginginkan ini untuk keperluan penyidikan, maka data ini kami kasih dengan tanpa syarat,” pungkas perwakilan Bulog, Moh. Yani.

Hal serupa juga diungkapkan pihak korlap kecamatan yang menyatakan sudah melakukan pendistribusian raskin sesuai prose-

sekedar rapat seperti ini.

Karena tumpuan masalahnya sudah jelas, jadi saya tawarkan kepada pihak MLSB untuk membawa masalah ini ke ranah hukum, dengan syarat punya cukup bukti dan pihak kami siap memberikan rekomendasi pada pihak kepolisian tentang pelaporan kasus raskin ini,” tukas . H. Makmun.

Terkait hal ini, pihak MLSB sepakat akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sekedar catatan, kasus raskin di Desa Selampar ini, berawal dari masalah pendistribusian raskin yang hanya diberikan tiga kali dalam setahun. Kondisi ini berjalan selama tiga tahun, sehingga memunculkan keresahan di masyarakat. (ong/h4d)

Kinerja Dispenduk Capil Dituntut Optimal

RELOKASI PASAR Tinggal Tunggu Waktu KOTA-Rencana relokasi pedagang Pasar Sadangdang tepatnya di Jalan Agus Salim Pamekasan dipastikan terwujud. Meski waktunya belum bisa ditentukan.

Komandan Distrik Militer 0826 Pamekasan, Letkol Prasetiyo mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan waktu relokasi sebab itu ada kaitannya dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Dijelaskan, rencana relokasi Pasar Sadangdang tersebut sudah satu tahun silam namun belum terwujud karena ada beberapa hal. Namun diakuinya hingga kini pihaknya belum bisa menentukan waktu relokasi itu.

“Rencana relokasi itu merupakan perintah Pangdam dan rencana itu sudah bergulir pada tahun lalu, tetapi karena ada salah satu kendala, sehingga ditindaklanjuti sekarang,” ungkapnya, Senin (28/1).

Relokasi itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi lapangan itu seperti sediakala, yaitu sebagai tempat bermain dan olahraga, karena jika hal itu dibiarkan maka pemandangan di lokasi itu sangatlah kumuh.

“Itu nanti sebagai fasilitas umum sepeti main bolan, tenis dan dijadikan bintang kota, sehingga kelihatannya tidak kumuh seperti ini,” tegasnya.

Belum ditentukannya waktu relokasi, disebabkan karena ada keterkaitan dengan beberapa pihak yang harus ikut andil dalam persoalan tersebut.

Namun, Prasetyo memastikan jika rencana tersebut harus diwujudkan, tidak boleh tidak. “Itu pasti dan harus dilakukan relokasi untuk menjaga keindahan kota,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, relokasi Pasar Sadangdang itu berdasarkan surat edaran komandan kodim 0826 Pamekasan nomor SE/01/1/2013 tentang tidak diperpanjangnya sewa lahan milik Negara di lingkungan TNI. (jck/h4d)

dur. Di pihak lain, mereka memandang koordes lebih mengetahui kemana pendistribusian raskin. Sedangkan pihak kesra juga mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, pihak Komisi D DPRD Pamekasan mengumpulkan pernyataan dan keterangan dan masing-masing elemen terkait.

Selain itu, Komisi D juga memberikan pengarahan untuk memberikan solusi dari sejumlah pernyataan yang dilontarkan.

Dalam kasus pendistribusian ini, legislatif menilai munculnya masalah ini bisa jadi bertumpu pada pihak desa.

“Masalah ini tidak akan cukup berakhir dengan

KM/ANWAR NURIS

MELANGGAR RAMBU: Beberapa kendaraan bermotor terlihat parkir di sekitar rambu yang menyatakan dilarang parkir di sekitar Jalan Jokotole, Senin (28/1).

Kesadaran Terhadap Rambu Lalin Rendah Biang Macet dan Kecelakaan KOTA-Rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light memiliki fungsi yang sangat berguna bagi pengguna jalan raya. Selain memberi rasa aman, keselamatan, ketertiban, juga demi kelancaran berlalu lintas serta kenyamanan bagi para pemakai jalan.

Sayang, kesadaran untuk mematuhi rambu lalu lintas masih dirasa rendah. Bahkan tak jarang, ada unsur kesengajaan melanggar rambu yang telah dipasang. Kondisi ini juga muncul di Pamekasan, tepatnya di sepanjang Jalan Jokotole dimana terdapat mobil

yang parkir tepat di samping rambu dilarang parkir.

Pantauan Kabar Madura di lapangan, Senin (28/1). Di sisi kanan jalan tersebut dari arah Arek Lancor, mobil berjejer terparkir sembarangan sehingga memicu kemacetan lalu lintas dan rawan kecelakaan.

Di sepanjang jalan dua arah tersebut memang arus lalu lintas sangat ramai terutama di pagi hari baik dari kendaraan roda dua maupun roda empat yang merupakan akses utama dari pinggiran kota Pamekasan sebelah timur ke daerah jantung kota.

Kepala Unit Laka Lantas Polres Pamekasan, Aiptu Achmad Zainuddin mengatakan jika jajarannya sudah sering

melakukan penindakan kepada pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. “Dan sepertinya kesadaran masyarakat kurang terhadap pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Bahrun menyatakan, telah melakukan sosialisasi akan pentingnya rambu lalu lintas. “Kami selalu menghimbau kepada pemilik mobil yang tetap memarkir di wilayah itu, bahkan kami mengalihkan untuk di parkir di depan irama plasa, dan kalau untuk penindakan tugasnya polisi lalu lintas” ujarnya. (km12/h4d)

K O T A -Puluhan aktifis yang mengatasnamakan diri LIMPA (Limbung Intelektual Muda Pamekasan) mendatangi Kantor Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Pamekasan.

Kedatangan mereka ke kantor kependudukan tersebut untuk mempertanyakan kinerja Dispenduk Capil yang selama ini dinilai masih kurang aktif. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bisa dilihat dari segi pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga) serta pembuatan akte kelahiran yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan serta harus mengeluarkan biaya.

“Seharusnya pelayanan yang diberikan pihak Dispenduk Capil kepada masyarakat harus optimal, ada pula pembiayaan administrasi yang dinilai sebagai pungutan, karena kalau berani bayar tinggi, maka cepat selesai,” tukas ketua LIMPA, Lukman Hakim.

Sementara pada kasus lain, terang Lukman, terjadi pembuatan akte anak baru lahir yang mana telah diatur UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (0-18 tahun) dan UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (0-60 hari) dikatakan bahwa pembuatan akte lahir untuk anak yang baru lahir tidak dipungut biaya alias gratis.

“Kami menuntut kepada Dispenduk Capil diantaranya adalah meningkatkan sosialisasi sistem dan mekanisme pembuatan KK dan akte la-

hir kepada masyarakat, dan regulator yang ada supaya dijalankan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Sedangkan tuntutan yang lain adalah, memperjelas dan mempertegas pembiayaan pembuatan KK dan akte lahir untuk orang dewasa, menggratiskan pembuatan akte anak yang baru lahir sebagaimana diatur oleh UU, dan meningkatkan pelayanan administrasi pembuatan KK dan akte lahir.

Dalam audiensi LIMPA pada Senin (28/1), tidak ditemui oleh kepala Dispenduk Capil Moh. Alwi secara langsung atau pun oleh sekretarisnya, akan tetapi ditemui oleh kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, M. Ghazali.

“Kepala Dinas Dispenduk Capil sedang ada acara keluar kota, Bapak Moh Alwi sedang ke Jakarta, sedangkan sekretarisnya mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Pamekasan,” pungkas kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, M. Ghazali.

M. Ghazali pun tidak bersedia diwawancarai oleh Kabar Madura, pihaknya menuturkan bahwa tidak punya kewenangan mengeluarkan peryataan dalam audiensi tersebut. Namun menurutnya, segala tuntutan yang ditujukan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

“Selama ini masyarakat sering menggunakan pihak ketiga dalam mengurus keperluannya, seperti KK dan akte lahir. Jadi wajar kalau ada pembiayaan karena tidak diurus sendiri dan menggunakan tenaga orang lain,” dalihnya. (ong/h4d)

KM/FATHOR RAHMAN

AUDIENSI: Puluhan aktifis LIMPA, Senin kemarin (28/1) mendatangi kantor Dispinduk capil Pamekasan.

Empat Kecamatan Masuk Daerah Endemis Serangan DBD di Kabupaten Pamekasan Meningkat

KM/DOK

PASIEN DBD: Beberapa penderita Demam Berdarah yang mendapat perawatan di rumah sakit.

Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

KOTA-Pamekasan merupakan kabupaten yang tidak lepas dari serangan penyakit DBD (Demam Berdarah).

Pihak RSU Slamet Martodirdjo Pamekasan mengumumkan, penderita sejak Desember 2012 lalu, sudah ada peningkatan dan sampai Januari ini sudah tercatat sebanyak 67 penderita penyakit DBD termasuk yang dari luar Pamekasan.

Pihak Dinas Kesehatan melalui Kabid P2PL (Bidang Pemberantasan Ppenyakit dan Penyehatan Lingkungan) Ali Maksum mengungkapkan, seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan, sebanyak 13 kecamatan, seluruhnya terkena virus nyamuk Aedes Aegypti.

Pihak Dinkes juga mengungkapkan,

di Pamekasan saat ini sudah ada empat Kecamatan yang masuk dalam daftar daerah endemis, dan hal ini perlu di waspadai daerah lainnya.

Karena sewaktu-waktu bisa menjadi sarang serangan DBD seperti keempat kecamatan tersebut.

“Memang benar, bahwa untuk saat ini sudah ada empat kecamatan sebagai daerah endemis DBD. Empat kecamatan tersebut adalah, Galis, Larangan, Kota dan Pademawu. Di empat wilayah ini bisa dikatakan menjadi langganan DBD setiap tahunnya,” tukas Ali Maksum, pada Kabar Madura, Senin (28/1).

Maksum menjelaskan, dari keempat wilayah yang dinyatakan endemis DBD tersebut, selalu ditemukan penderita setiap tahunnya.

“Untuk daerah endemis sebenarnya pihak kami sudah mencatat ada lima

wilayah kerja Puskesmas. Pertama, Desa Sopaah, Kecamatan Pademawu.

Kedua, Puskesmas Pademawu. Ketiga kec Galis di kec Galis, keempat Desa Tejah, kec Kota, dan kelima kec Larangan di kec Larangan,” imbuhnya.

Akan tetapi menurut Maksum, tidak hanya wilayah yang dinyatakan endemis yang perlu ditingkatkan kewaspadaan untuk penyakit DBD, karena untuk saat ini sudah semua wilayah di Pamekasan sudah merata terkena DBD. “Rupanya di musim kali ini, DBD sudah secara sporadis menyerang semua daerah yang ada di Pamekasan, jadi untuk saat ini yang perlu diwaspadai tidak hanya daerah yang dinyatakan endemis tersebut, namun semua wilayah memerlukan tingkat kewaspadaannya untuk penyakit DBD ini,” katanya. (ong/h4d)

SELASA

5

29 Januari 2013

BSPS Dewan Panggil Dua SKPD KOTA-Laporan masyarakat tentang tidak sampainya dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada yang berhak membuat DPRD Sumenep berang. Sesuai dengan hasil laporan yang diterima dari masyarakat, bantuan BSPS tersebut banyak yang tidak sampai pada penerima manfaat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi C DPRD Sumenep memanggil dua Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) terkait untuk dimintai keterangan tentang aliran dana BSPS tersebut. Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep, Dekky Purwanto, mengatakan bahwa kasus tidak sampainya dana BSPS kepada masyarakat rupanya tidak hanya terjadi di satu wilayah saja.

Ia mengaku, beberapa kasus serupa juga di temukan di wilayah-wilayah lain. ”Setelah kami amati, ternyata di daerahdaerah lain juga sama kasusnya sehingga tidak terjadi di satu wilayah saja,” kata Dekky tanpa menyebutkan nama wilayah tersebut, Senin (28/1).

Dekky mengatakan, pihaknya akan segera memanggil dua SKPD yang memiliki keterkaitan dengan aliran dana tersebut pada Kamis (31/1). Dua SKPD yang dipanggil tersebut yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya untuk dimintai keterangan. ”Awalnya kan di Bapedda. Terus persatuan visi kembali kepada Dinas PU Cipta Karya. Jadi kita ingin menghadirkan dua pendapat dalam forum itu. Insya Allah Kamis depan kita akan memanggilnya dan meminta keterangan,” paparnya.

Pencairan dana BSPS sebesar Rp 6 juta tersebut melalui dua tahap. ”Mulanya Rp 3 juta pada tahap awal, baru kemudian Rp 3 juta tahap kedua. Apapun hasil pemanggilan nanti akan kami rekomendasikan ke Bupati,” pungkas Dekky. (aqu/rr)

Upaya Anti Narkoba di Lingkungan Pemkab Sumenep

Usai Pejabat, Giliran Kades Dites Urine KOTA-Pemerintah Kabupaten Sumenep seperti benar-benar ingin menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas narkoba. Setelah Desember 2012 lalu, sejumlah pejabat diwajibkan tes urin, kini tiba giliran kepala desa pada Senin (28/1).

Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep, Imam Idafi, mengaku kaget. Sebab tes urin kali ini sama sekali tidak diketahuinya. Sebab undangan yang disebar tidak dalam rangka tes urin, tetapi pengarahan untuk mendapatkan bantuan. ”Gak tahunya, saat datang kesini, dan masuk ke ruangan, kita tidak diperkenankan keluar, karena harus mengikuti tes urine,”akunya kaget.

Imam menjelaskan, tes urin kali ini diikuti seluruh kepala desa di Kabupaten Sumenep. Tetapi yang hadir hanya sekitar 30 kepala desa. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, masih ada tahapan tes urin jilid dua khusus untuk kepala desa. ”Yang hadir pada hari ini hanya sekitar 6 kecamatan, di antaranya Kalianget, Kota, Dungkek, Lenteng, Ganding, dan Kecamatan Manding,” beber Imam.

Secara terpisah, Asisten Adminstrasi Umum Pemkab Sumenep, Edy Sutrisno mengaku tes urin yang dilaksanakan saat ini merupakan lanjutan dari tes sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk membersihkan pejabat pemerintah dari pemakaian narkoba. Berdasarkan urutan kegiatan, tes urin untuk kepala desa ini sudah kali ketiga dilakukan pemkab.

Akan tetapi, Edy menyayangkan, dalam tes urin kali ini banyak pejabat yang tidak menghadiri undangan. Dari 102 undangan yang disebar untuk kepala desa dan pajabat pemerintah lainnya, hanya 67 yang menghadiri undangan. ”Tetapi kita akan melakukan pemanggilan lagi terhadap 35 orang tersebut,”janji Edy di depan para wartawan. (aqu/h4d)

KM/ACH. QUSYAIRI NURULLAH

HASIL TES: Sample urin para pejabat dan kepala desa diletakkan berjajar sesuai urut nomor panggilan nama yang sudah ditetapkan.

Kejari Periksa Saksi-Saksi

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Pugar KOTA-Kasus dugaan penyalahgunaan bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) tahun 2011 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mengarah pada tingkat penyidikan. Kejari telah melakukan

pemeriksaan kebeberapa saksi termasuk dari dinas terkait.

Kepala Kejari Sumenep, Bambang Hartoto, menyampaikan bahwa kasus yang dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Korupsi se-Madura (LPKSM) beberapa bulan lalu tersebut telah sampai kepada tahap penyidikan. ”Kami telah memanggil beberapa saksi untuk diminta keterangan terkait dengan dugaan penyalah-

gunaan kasus tersebut. Kasus pugar yang di Desa Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, sudah mengarah pada penyidikan,” ungkap Bambang Hartoto di ruang kerjanya, Senin (28/1).

Ia berjanji akan mengembangkan kasus tersebut pada unsur yang lain untuk diminta keterangan. ”Sementara yang kami diminta keterangan sebagai saksi dari unsur dinas,” tambahnya.

Namun hingga saat ini Kejari

Sumenep masih belum menetapkan tersangka dan hanya sebatas berjanji akan terus mengembangkan kasus untuk mencari tersangkanya. ”Kita belum menetapkan tersangka, saat ini baru sebatas saksi,” ujar Bambang.

Penyalahgunaan bantuan Pugar tersebut ditengarai terjadi di Kecamatan Dungkek dan Kecamatan Kalianget yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam dengan ketentuan

untuk memperbaiki lahan tambak seperti pembelian kincir angin.

Pada kenyataannya dana bantuan tersebut hanya dibagi-bagikan dalam bentuk uang tunai dan tidak dipergunakan sebagaimana peruntukan semestinya. ”Uang itu hanya dibagi-bagikan saja tidak sesuai peruntukkannya seperti membeli kincir angin dan memperbaiki tambak,” kata Kasmito, Ketua LPKSM, di Kantor Kejari Sumenep.

Namun Kejari Sumenep fokus

mengembangkan kasus yang terjadi di Desa Kalimo’ok dengan membidik dua kelompok tani garam dan akan dikembangkan pada kelompok yang lain yang diduga turut menyalahgunakan dana pugar tersebut.

Dana bantuan Pugar yang diberikan kepada kelompok tani garam tahun 2011 mencapai Rp 50 juta per kelompok dengan tujuan mengembangkan produksi garam rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam. (rei/rr)

PU Pengairan Bantah Tuduhan Warga Tangkis Laut Ambunten Pasca Bencana

KM/ AHMAD AINOL HORRI

BARANG BUKTI: Sejumlah ayam jago aduan dan barang-barang lain diamankan aparat kepolisian dari arena judi sabung ayam di Dusun Murassen, Pasongsongan.

Enam Pejudi Sabung Ayam Diringkus PASONGSONGAN-Gabungan aparat Kepolisian Resor Sumenep berhasil meringkus enam pejudi sabung ayam di Dusun Murassen Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Senin (28/1). Aparat menangkap pelaku dan menyita barang bukti (BB) yang dipergunakan untuk menggelar praktik perjudian tersebut sekira pukul 13.00.

Enam pelaku judi sabung ayam tertangkap basah saat asyik mengadu ayam jago peliharaan mereka. ”Setelah kami dapat informasi dari masyarakat jika di tempat tersebut sering dipergunakan sebagai arena Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

judi sabung ayam, anggota segera melakukan penangkapan,” terang Kepala Bagian Operasional Polres Sumenep, Komisaris Polisi Edy Purwanto.

Namun karena keterbatasan personel aparat yang diterjungkan ke lokasi, petugas gagal menangkap seluruh pejudi. ”Jumlah anggota yang kami turunkan sangat terbatas sehingga hanya bisa mengamankan enam pelaku,” ungkapnya.

Barang bukti yang turut diamankan petugas dan dibawa ke Mapolres Sumenep antara lain 17 ekor ayam jago beserta kurungannya, uang taruhan sebesar Rp 4,3 juta, dan 31 unit

motor milik pejudi. ”Semua BB kami bawa ke Mapolres Sumenep untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus selanjutnya. Termasuk satu unit mobil yang kami evakuasi dari arena perjuadian,” pungkas Edy. Enam pejudi sabung ayam yang berhasil diringkus hingga kini masih didata identitasnya. Mereka saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam hukuman maksimal lima tahun penjara sesuai ketentuan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidan (KUHP) tentang Perjudian. (rei/rr)

KOTA-Kerusakan Tangkis Laut di Desa Beluk Ares, Ambunten kembali mendapat sorotan. Sebab, kerusakan tangkis laut yang menurut warga setempat merupakan tanggung jawab dinas PU Pengairan, rupanya tidak terbukti.

Bantahan tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas PU Pengairan, Edi Rasiadi, Senin (28/1) kemarin. Ia mengatakan bahwa proyek pembangunan tangkis laut yang ada di di desa Beluk Ares bukan milik PU Pengairan.”

Proyek tersebut merupakan pembangunan pasca bencana. Jadi bukan milik PU Pengairan,” paparnya.

Tudingan warga yang mengatakan pembangunan tangkis laut tersebut belum sampai satu tahun menurutnya tidaklah benar. Sebab proyek pembangunan tangkis laut

di beluk ares merupakan program tahun 2010. ”Tapi pelaksanaannya baru tahun 2011,” bantahnya.

Akan tetapi, meskipun demikian. Edi mengaku sudah melayangkan proposal perbaikan tangkis laut tersebut untuk diusulkan melalui BPBD kabupaten. ”Kami sudah survei dan mengambil fotonya untuk diusulkan,” akunya.

Sebelumnya, warga Beluk Ares mengeluh kerusakan tangkis laut tersebut sebab belum berumur satu tahun.

Fahrul warga setempat mengaku pembangunan tersebut bukan di tahun 2011, tetapi di tahun 2012. Hanya saja, memang tidak ada petunjuk teknis berupa papan nama yang bisa dijadikan bukti dari pernyataan Fahrul ”Kalau dibilang tahun 2011 justru itu yang tidak benar.

Ini saya masih ingat tahun 2012 pembangunannya. Cuma saya lupa bulan berapa. Yang jelas, pembangunan tangkis laut ini tidak sampai selama satu tahun,” paparnya. (aqu/h4d)

KM/ACH. QUSYAIRI NURULLAH

RUSAK PARAH: Salah seorang warga menunjukkan lokasi tangkis laut yang rusak parah dan di umur bangunan menurut warga setempat belum sampai satu tahun.

6

SELASA

29 Januari 2013

Gus Ipul Cari Aman Sambungan dari hal 1

”Kita harus menoleh ke belakang sebagai acuan untuk Pemilukada Jawa Timur mendatang. Setiap perbedaan yang terjadi di internal nahdiyin sangat berdampak meski tidak begitu tampak.

Lalu bagaimana mengurus masyarakat jika warga nahdiyin sendiri terlibat konflik, apalagi terjadi pada elit NU,” ungkapnya. ”Semua itu karena para kader NU yang berkepentingan dalam Pemilukada Jawa Timur tidak pernah memikirkan dampak dari perbedaan pandangan politik. Gus Ipul mestinya mendengarkan keinginan warga nahdiyin jika

dia mengaku sebagai kader NU,” kritik aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.

Terpisah, Ubaidullah Muayyat yang menjabat sebagai Ketua BEM Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep, menilai bahwa langkah politik yang ditempuh Gus Ipul dengan sikap tetap bergandeng dengan Soekarwo hanya demi menyelamatkan dirinya untuk meraih kekuasaan kembali.

Ubaidullah berandai-andai jika Gus Ipul bersedia bergandengan dengan Khofifah akan membuat warga nahdiyin tidak bingung dalam menentukan pilihan politiknya

dan diprediksi akan berhasil memenangkan Pemilukada Jawa Timur 2013. ”Dalam hemat saya, Gus Ipul harusnya bergandengan dengan Khofifah. Saat ini Gus Ipul memilih kembali duet dengan Soekarwo karena demi menyelamatkan diri agar tetap memegang tampuk kekuasaan mesi hanya menjadi wakil,” ujarnya. ”Kalau Gus Ipul mengaku sebagai warga nahdliyin, mengapa dia tidak mau bergandeng tangan dengan Khofifah sebagai kader NU yang potensial? Mengapa Gus Ipul lebih memilih menjadi wakil Soerkarwo, ” tanya Ubaidullah.

Ia menilai Khofifah Indar

Parawansa merupakan figur dan kader NU yang visioner dan merakyat sehingga ketika Gus Ipul menyatu, keduanya akan menjadi satu kekuatan politik yang sulit dikalahkan karena sama-sama mempunyai massa yang jelas, yakni warga nahdiyin sebagai masyarakat mayoritas di Jawa Timur. ”Saya tidak paham dengan jalan pikiran Gus Ipul sebagai kader NU. Apakah ini untuk menunjukkan bahwa warga nahdiyin selalu tidak bersatu dan tidak mau mengalah karena merasa kuat?

Biarlah masyarakat Jawa Timur yang menilainya,” kritik mahasiswa semester VIII tersebut. (rei/rr)

Puting Beliung Sapu Enam Desa Sambungan dari hal 1

Di Desa Trasak, tepatnya RT.02/RW.04, beberapa bangunan yang terbuat dari gedek (bambu, red) rata dengan tanah setelah disapu angin. Salah satunya rumah milik Fitriyah, Siwa, Subari, dan Buk Juhai, yang harus kehilangan sebagian ruangan rumahnya.

Dapur milik keempat orang tersebut yang dibangun di bagian depan rumahnya, tidak lagi berbentuk bangunan dan mengalami kerusakan parah.

Sementara rumah milik Sunarto di desa yang sama juga mengalami kerusakan lumayan parah meski terbuat dari tembok batu bata.

Atap rumah Sunarto bolong setelah terbang tertiup angin dan sebagian tembok rumahnya jebol.

Sementara dua bangunan di Desa Peltong juga mengalami rusak parah, masingmasing gudang milik Ali dan rumah milik Rahmad.

Gudang berukuran 16x8 meter milik Ali rata dengan tanah, sementara rumah milik Rahmad ambruk di

beberapa bagian. ”Kejadiannya sangat singkat! Angin datang bersamaan dengan hujan deras.

Awalnya bagian genteng dan atap rumah saya yang rusak, kemudian tiupan angin semakin kencang hingga merobohkan dinding rumah dan pagar. Anak dan istri saya sempat tidak bisa keluar dari dalam kamar karena pintunya rusak sebelum saya dobrak,” kata Rahmad kepada sejumlah wartawan.

Sementara Ali dan sejumlah karyawannya selamat dari petaka saat angin ken-

cang menerjang, gudang dalam kondisi sepi. Belasan karyawan Ali sedang beristirahat. ”Saat itu semua karyawan baru selesai salat duhur,” terang Ali. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan adanya korban jiwa. Namun dua warga mengalami luka parah akibat tertimpa atap rumahnya, salah satunya menimpa Saruma (40), warga Desa Trasak. Ibu dua orang anak tersebut harus dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Slamet Martodiwirdjo Pamekasan. (km12/bri/rr)

DBH Masih Belum Jelas Sambungan dari hal 1

Sayangnya hingga saat ini Pemkab Bangkalan mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kemungkinan pendapatan dana tersebut dan bagaimana proses penerimaan dana tersebut hingga penggunaannya. ”Kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ungkap Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Kabupaten Bangkalan, Ahmad Hafid.

Ia melanjutkan, dana bagi

hasil tersebut harus didukung Peraturan Pemerintah (PP) dan petunjuk teknis (juknis), terutama dari Kementerian Keuangan.

Apalagi pencairan dana bagi hasil Tol Suramadu masih menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sehingga juga harus didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), menginngat APBD Bangkalan 2013 sudah disahkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, beberapa waktu lalu.

Dengan potensi meningkatnya pendapatan bagi Pemkab Bangkalan, Hafid berharap pemasukan tersebut dapat dimaksimalkan pada program yang langsung menyentuh masyarakat. ”Tentu dengan pemasukan seperti itu diharap dapat langsung disalurkan melalui program yang menyentuh masyarakat,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam

satu tahun pendapatan Tol Suramadu mencapai Rp 160 miliar. Sedangkan Blok WMO dalam satu tahun memperoleh keuntungan sekitar Rp 4 triliun.

Pada tahun 2013 ini PT PHE berencana melakukan pengembangan dengan dana investasi sebesar US$ 1 miliar. Artinya, Pemkab Bangkalan akan memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. (fir/rr)

Air Mampet, Tagihan PDAM Jalan Terus Sambungan dari hal 1

Apa ini tidak merugikan warga?” lantang Junaidi mengecam PDAM. Ia menambahkan, meski sudah mengetahui distribusi air kepada pelanggan mengalami permasalahan selama empat bulan, pihak PDAM seperti bergeming dan terkesan mengabaikan keluhan warga tersebut.

Massa yang melurug Kantor PDAM kemarin menuntut perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut segera memperbaiki sistem distribusi air bersih kepada pelanggan.

Di sela tuntutannya tersebut, massa juga mendesak manajemen PDAM untuk mencopot Kepala Unit PDAM Tlanakan, Abdul Jalil, dari jabatannya karena dinilai tidak mampu bekerja secara optimal dan kinerja yang dilakukan selama ini terkesan mandul.

Dalam orasinya, Junaidi menyebutkan jika dalam satu bulan air bersih yang mengalir ke rumah warga hanya 2-3 hari saja. Ia juga mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan oleh manajemen PDAM. ”Secara tegas kami menun-

tut Kepala Unit PDAM Tlanakan dipecat dari jabatannya karena selama menjabat tidak ada perkembangan dalam pelayanan PDAM. Jika dalam beberapa hari ke depan pelayanan dari PDAM tetap saja seperti ini, kami akan turun ke jalan lagi bersama masyarakat yang jumlahnya lebih banyak,” ancamnya.

Massa mendatangi Kantor PDAM Pamekasan menumpang satu unit mobil truk dan dua mobil bak terbuka sembari membeber poster berisi kecaman kepada PDAM, salah satunya menyebut PDAM sebagai Perusahaan Daerah Air Mampet karena tidak mampu mengalirkan air bersih kepada pelanggan.

Karmila, warga Desa Panglegur yang juga turut dalam aksi tersebut, menuturkan jika selama empat bulan terakhir rumahnya tidak mendapat pasokan air dari PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air setiap hari, Karmila dan keluarganya harus membeli air untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci. Ia membeberkan, ada salah seorang warga yang aliran air di rumahnya lancar, tetapi harus membayar sebesar Rp 1,5 juta. ”Anak saya pernah bercerita bahwa ada pelanggan yang harus membayar hing-

ga Rp 1,5 juta agar aliran air di rumahnya bisa lancar.

Jika ini benar, tentu saja mengindikasikan ada permainan dari oknum PDAM,” tegas perempuan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tersebut.

Iskandar, perwakilan PDAM Pamekasan, menyatakan bahwa ia secara pribadi tidak bisa menanggapi secara utuh seluruh aspirasi yang disampaikan oleh warga. Ia berdalih jika Direktur PDAM yang berwenang untuk mengambil kebijakan tersebut sedang berada di luar kota untuk mengikuti rapat. ”Direktur PDAM sedang tidak berada di tempat karena sedang mengikuti rapat di Jakarta. Aspirasi warga akan kami tampung dan disampaikan kepada direktur,” jawab Iskandar.

Ia menambahkan, PDAM saat ini juga akan segera melakukan pengeboran sumur di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, agar suplai air bersih untuk warga kembali normal. ”Soal sumur di Desa Bukek, masih kami persiapkan administrasinya.

Seandainya tidak terbelit dengan proses administrasi pelelangan, hari ini juga akan kami lakukan pengeboran,” kilahnya. (jck/rr)

Imbau Waspadai Badai Tiba-Tiba Sambungan dari hal 1

Pernyataan tersebut diungkap Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Giofisika (BMKG) Kalianget, Endriyono, Senin (28/1). Ia menuturkan, sesuai dengan hasil pengamatannya tentang cuaca di wilayah Madura, kecepatan angin berada pada kisaran 5-15 knot. Namun demikian, kecepatan angin tersebut bisa berubah secara tiba-tiba sesuai dengan pertumbuhan awan comulunimbus. ”Pertumbuhan awan co-

mulunimbus itu akan berpengaruh pada kecepatan angin secara tiba-tiba. Angin berubah akan menjadi kencang. Jadi angin kencang bukan karena pengaruh tekanan, tetapi karena pertumbuhan awan comulunimbus itu,” paparnya.

Endriyono menambahkan, untuk perairan laut di Sumenep tinggi gelombang mencapai 1-2 meter. Sementara untuk perairan di wilayah kepulauan seperti Masalembu, gelombang air laut lebih tinggi, yakni antara 2-3 meter.

BMKG melalui Endriyono mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik nelayan maupun mereka yang berada di daratan, untuk terus mewaspadai pertumbuhan awan comulunimbus karena dapat mengubah kecepatan angin menjadi lebih tinggi dan gelombang pasang air laut.

Hal tersebut terjadi karena pada bulan Januari dan Februari merupakan puncak dari musim penghujan. ”Jadi masyarakat harus waspada terhadap tingginya gelombang, angin kencang dan adanya petir,” tegas Endriyono. (aqu/rr)

BPBD Pamekasan Anggap Enteng Sambungan dari hal 1

”Kami masih akan menginventarisasi dan mendata terlebih dahulu korban dan kerugiannya. Tidak bisa kita langsung membuat status siaga atau apapun sebelum ada pendataan di lapangan,” kata Iskandar, enteng.

Ia berencana akan mendirikan tenda darurat untuk korban jika kondisi di lapangan dinilai betul-betul parah.

”Kami punya tenda yang nanti bisa dimanfaatkan apabila diperlukan,” katanya tanpa memberikan kejelasan terkait kapan pihaknya akan bersigap cepat.

Lambatnya respon Pemkab Pamekasan, dalam hal ini BPBD, dalam menyikapi bencana puting beliung tersebut disayangkan aktivis Institute for Democracy and Social Analysis (IDEAS), Minhadji Ahmad, yang merasa

heran saat mengetahui BPBD kurang begitu sigap menyikapi bencana di Pamekasan. ”Kok bisa mereka (BPBD, red) baru mengetahui kabar bencana puting beliung pada sore hari, padahal banyak yang tahu kejadiannya berlangsung pada setelah duhur. BPBD ini tuli atau bagaimana? Serius mengabdi pada negeri atau hanya untuk menguras uang rakyat?” geram Minhadji. (bri/anm/rr)

Bangunan Pabrik Dirobohkan, Tersisa Perumahan dan Lapangan Sepakbola Sambungan dari hal 1

”Kalau bekas pabriknya sudah diruntuhkan oleh masyarakat yang sekarang masih ada dan masih kokoh berdiri adalah perumahannya,” tutur H. Anton saat menunjukkan bekas perumahan bangunan peninggalan Belanda. ”Tahun-tahun kejayaan Krampon terjadi sebelum tahun 1970. Ada PHK besarbesaran pada tahun 1967 dan setelah itu terjadi lagi PHK tahun 1970 sehingga hanya tersisa 35 orang saja,” kenangnya yang saat itu masih berusia sekitar 11 tahun.

35 Karyawan yang tersisa tersebut hanyalah pekerja kasar seperti penjaga pembangkit listrik dan pendistribusian air. Mereka dipekerjakan untuk memelihara sisa-sisa mesin yang ada sampai mesin-mesin tersebut tidak berfungsi lagi.

Sekarang bangunan peninggalan Belanda yang masih tersisa adalah bekas taman, kafe, penampungan

air, lapangan sepakbola, dan beberapa rumah eks karyawan PN Garam. Rumah rumah yang dibangun dengan ciri khas arsitektur Belanda tersebut masih utuh secara keseluruhan. ”Sekarang rumah kuno tersebut masih utuh. Jumlahnya ada sekitar 62 unit, 15 di antaranya adalah rumah kelas utama yang dihuni tuan-tuan dari Belanda,” terang H. Anton yang mendampingi Kabar Madura melihat lokasi tersebut, Senin (28/1).

Mengenang masa kecilnya, H. Anton menuturkan jika waktunya dihabiskan bersama anak-anak Belanda.

Mereka semua bersekolah di sekolah dasar Belanda di Desa Krampon yang saat ini menjadi SD Negeri Krampon 1. ”Pada saat malam minggu, bau harum parfum sangat menyengat di Kompleks Perumahan Krampon. Orang-orang Belanda berramai-ramai berkumpul di taman dan kafe yang saat ini bangunannya masih ada,” ujarnya. ”Di sana mer-

Pemimpin Redaksi: Edi Kurniadi. Redaktur Pelaksana: Rossi Rahardjo. Koordinator Liputan: Fathurrochman Al Aziz. Redaktur: Satriyo Eko Putro. Biro Bangkalan: Kasiono (kepala), Firman Ghazali Akhmadi, Syaiful Islam, Agus Josiandi. Biro Sampang: Fandri Ardiansyah (plt kepala), Wawan Awalluddin Husna. Biro Pamekasan: Hairul Anam (kepala), Marzukiy, Fathor Rahman. Biro Sumenep: Busri Thaha (plt kepala), Ahmad Ainol Horri, Achmad Qusyairi Nurullah. Sport: Tabri Syaifullah Munir (Pamekasan-Sumenep) Ahmad Baiquni (Bangkalan-Sampang) Tata Artistik/Desain Grafis: Ryan Kalig (kepala), Abdur Rohim, Umar Saja, Agus Subandi, Teguh Santoso. Manager Iklan dan Pemasaran/EO: Ahmadur Rusdi. Keuangan: Neny Haryanti. Staf Penagihan: Ahmad Qoyyum, Felda Yulia, Eko Prayitno, Khairus Shodiqin. Human Resources Development (HRD): Rossi Rahadjo (koordinator), Disyahmain, Ryan Kalig. Direktur Utama: Cholili Ilyas. Direktur : Taufiq Rizqon, Disyahmain, Edi Kurniadi. Wakil Direktur: Ryan Kalig. Penerbit: PT Madura Mandiri Indonesia Sejahtera. Alamat Redaksi/Iklan dan Pemasaran: San Diego Main Street MR-2 No. 16 (No.95) Pakuwon City Surabaya, Telp/Fax: (031) 5993097. Telp Redaksi: (031) 5937959. e-mail Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com. Tarif Iklan: Iklan Umum Full Colour (FC): Rp 35.000 per mm/kolom. Iklan Umum Hitam/Putih (BW): Rp 19.000 per mm/kolom. Iklan Duka Cita/Sosial: Rp 12.000 per mm/kolom. Lowongan Rp 12.000 per baris.

Email Redaksi: redaksi@kabarmadura.co.id

eka menghabiskan malam minggu dengan makan, minum, dan bercengkerama,” tambahnya.

Saat ini perumahan tersebut dihuni secara turun temurun oleh generasi eks karyawan PN garam dengan status hak pakai. ”Kami hanya boleh menempati, tapi tidak boleh menjualnya,” terangnya.

H. Anton mengisahkan, Desa Krampon dulunya merupakan pusat keramaian di Sampang yang sekaligus juga sebagai pusat kota.

Meski demikian, Desa Krampon memiliki kekurangan sebagai ibukota kabupaten, yakni minimnya ketersediaan sumber air. ”Sumber air di sini (Desa Krampon, red) lokasinya sangat jauh sehingga tidak dipilih menjadi lokasi hunian masyarakat Sampang. Di sini sulit air karena aliran air dari sumber air sudah ditutup sejak dibubarkannya PN Garam,” pungkas saksi sejarah kejayaan PN Garam di Desa Krampon tersebut. (rr)

WARTAWAN KABAR MADURA DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN DILARANG MEMINTA ATAU MENERIMA UANG/BARANG DARI SUMBER BERITA

SELASA

29 Januari 2013

DPR; Antara Pantat dan Toilet

BUAT taufiq_areta27. Kalau mau komentar mikir dulu, jangan asal ngoceh mengatasnamakan kelompok suporter, padahal cuma jadi suporter bayaran untuk menjelek-jelekkan pemain. Kalau memang suporter sejati, harusnya mendukung, baik menang atau kalah! Lihat google+youtube biar tambah wawasan!

Santi, K-Conk Jl. Niaga Pamekasan, +6289608692679 TERUS semangat. Tumpaskan lawan dengan skor telak.

Aku selalu mendukungmu P-MU. Zainal Abidin Bilapora, +6281937270604 PMU doaku selalu mnyertaimu. Ayolah Laskar Sape Kerap, tunjukkan bahwa Madura bisa.

ELONKS 96 tRetAn bongkar mania, +6281913603496 PMU Kamu pasti bisa, buktikan bahwa Madura bisa berbicara. Tetaplah berjaya. Raga dan jiwaku kan selalu ada untukmu.

Bocah Bonek, Hendra Widi Laskar Sakera, +6285791026236.

P-MU pasti bisa kalahkan lawannya dan pasti jaya Mukhlis S4k3r4 Tauhid, 081937336956.

DI SINI di Madura ini, kita bersama satukan hati, katakan jangan menyerah P-MU untuk meretas asa membuka gerbang menuju ISL! Satukan tekad untuk kibarkan semangat untuk Taretan Dhibi’ selalu mendukungmu +6282331723179 M = Madura asli A = Angkat semangatmu D = Duduki kursimu U = Unggulkan prestasimu R = Runtuhkan musuhmu A = Angkat kemenanganmu Ayo PMU, Aku mendukungmu, pantang menyerah. Ayo, runtuhkan musuhmu, tingkatkan semangatmu. Jangan membuat Madura kecewa. Ayoo PMU, bawalah prestasimu ke Madura.

Mahsun, Guluk-guluk, +6287750406096 PMU kamu harus menang. Kamu harus berjuang demi Taretan and K_Conk Mania. Di sini kami selalu mendukungmu, buktikan kalau Madura bisa. Kami harap tahun ini PMU sudah bisa sejajar dengan klub besar peserta ISL lainnya.

Sugiek Romance. Taretan Ali Baba, +6287750360011 AYO PMU, gilas habis musuhmu. Jadilah seperti sapi kerab yang selalu bersemangat berlari. Janganlah takut, kami warga Madura ada di belakangmu ‘SAKERA’, +6281935192154 AYO P-MU, aku mnunggumu selalu, jangan sampai pesimistis Arek-arek Madura adalah my idolaku. Kami tak sabar menantimu juara, harumkan Maduru, sebab Madura adalah berasal dari Madu Rasa..

Mr. James West Waru, +6285748749512.

P-MU kalian akan selalu melewati kegagalan menuju kesuksesan. P-MU buatlah rakyat Madura dan yang lain bangga pada kalian. Kobarkan semangat kalian, satukan kekompakan untuk mencapai kemenangan. P-MU is the best and P-MU number 1 in my heart. I love u P-MU. Novi dan muvid clamax, +6287752045577 AYO PMU kami kerabat K-Conk Bangkalan bakal terus mendukungmu, kita bakalan mendukungmu sampai engkau bisa juara di ISL. +6287750962000 PMU maju terus pantang mundur. Aku akan selalu mendukungmu, baik dalam suka maupun duka. Kobarkan semangat PMU. Aku akan selalu ada untukmu.

Umam Djarot Vanvoten. Taretan Mania, +6283831894181.

Rubrik KABAR OPINI terbit setiap hari Bagi pembaca yang berminat mengirimkan karyanya, Silahkan kirim ke:

Kantor Redaksi KABAR MADURA di San Diego Main Street MR-2 No. 16 (No. 95) Pakuwon City Surabaya.

Diutamakan via email ke kabarsastrabudaya@gmail.com.

Panjang tulisan maksimal dua lembar kertas ukuran folio dengan 1,5 spasi. Nama dan alamat terang, serta foto diri harus dilampirkan.

Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

7

GAGAL menyalurkan keinginan mempugar fisik luar gedung, tak menyurutkan libido para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menghambur-hamburkan uang rakyat. Tak jadi soal jika tak nampak megah dari luar, setidaknya ‘akuarium’ mewah dengan beranekaragam jenis ikan, cukup memuaskan DPR yang sedang ngidam.

Tampaknya, tak berlebihan sebuah pameo Dewan Perikanan Rakyat (DPR) yang berbau olokolokan disematkan kepada anggota dewan kita. Toh, kenyataannya begitu. Alasan agar tak stres saat melakukan rapat mengenai kesejahteraan rakyat, yah masih bisalah dima’fhumi. Setidaknya, kursi imporan dari Jerman seharga Rp 20 juta-an perbiji serta kemegahan singgasana toilet, lekas memuaskan libido mereka. Bukankah membuat orang lain senang itu ibadah? Demikian ujar Tarno untuk meredam kecamuk pikirannya.

Mata Tarno masih memelototi koran yang sedari tadi ia baca. Ia merasa heran dengan tingkah-polah para wakilnya di Senayan. Sembari menggelenggelengkan kepala, Tarno hanya berdecak ngilu setiap melihat kelakuan para DPR di negeri ini. Ia tak habis pikir bagaimana jluntrungnya, untuk urusan buang kotoran (tinja) misalnya, sampai menghabiskan uang rakyat yang jumlahnya bermilyar-milyar. DPR yang katanya mewakili rakyat justru mengencingi rakyat lewat toilet megahnya. Tidak masuk akal rasanya, Banggar DPR telah menghabiskan vulus 20 milyar.

Kesemuanya itu, diuntuk update status.

Oleh: gunakan dalam rangTapi yang jelas, siM. ROMADHON MK ka memenuhi ambisikap bapak-ibu DPR ambisi yang tak jelas. yang terhormat ini Contoh, membeli tempat duduk sudah di luar kewajaran manusia rapat, interior gedung, perabotan- pada umumnya. Tidakkah mereka perabotan dan lain sebagainya, berfikir, bagaimana kawula-kawula yang jauh dari nilai-nilai subtil kin- yang sedang diwakilinya hidup erja DPR. Tarno bergumam, bapak- dalam kondisi miskin dan terbeibu dewan ini serius atau sekedar lakang? Jangankan mau membuat ngajak guyon? Aneh-aneh saja. penampung tinja, untuk kebutuhan Lucunya lagi, untuk pemugaran amunisi pembuat tinja saja rakyat toilet, divisi rumahtangga merogoh kesusahan. Bahkan, bisa makan kocek sebesar Rp 2 milyar. Toilet tiga kali sehari secara teratur sudah macam apa itu, sampai menghabis- untung-untungan. kan dana yang sebegitu besar. Kian Blunder tak waras saja mereka.

Menariknya lagi, disaat situasi Njuk koyo ngopo iku rek rupo taine? Gumam Tarno dengan logat sedang berkecamuk di media, juskhas Jawa Timuran. Bukankah tru bapak-ibu DPR satu sama lain uang sekian banyak itu sudah cu- saling ‘cakar-mencakar’. Dalam kup untuk membangun WC umum wawancara di sebuah stasiun teledari Aceh sampai Papua, bahkan visi swasta Ibu Kota, Bapak Marlebih. Dalam tataran kakus (toilet) zuki Ali dengan nada sok serius rasanya sulit dimengerti sikap sekaligus terkejut, menyalahkan para bapak-ibu DPR yang terlanjur dan mengecam sikap DPR yang merasa terhormat itu. Artinya, tidak foya-foya tanpa melihat “psikolomasalah seumpama dalam reno- gis” rakyat. Ia sendiri membantah vasi kakus, mereka menghabiskan bahwa ikut terlibat dalam pemugadana Rp 2 milyar, jika memang ran dalaman DPR. Katanya ia tidak tahu-menahu kebutuhan setiap detiknya melulu ke kamar mandi. Terlepas apa yang soal rancangan pemugaran dan pembelian perabot istana DPR akan dilakukan di dalam sana.

Maklumlah, kebutuhan mendesak yang menelan dana milyaran dan kepepet hingga setiap jengkal rupiah itu. Curhatan Bapak Marpantatnya selalu dipepet-kan ke zuki ini sontak membuat perut toilet. Entah ini lantaran kekenyan- Tarno tiba-tiba mual. Mual bukan gan hingga perutnya mules atau karena keracunan ataupun alergi memang pengaruh koneksi cepat makanan, melainkan menahan internet di ruang rapat, yang me- rasa geli.

Logikanya, tidak mungkin dalam mungkinkan setiap anggota dewan bisa men-download situs semau- sebuah struktur pemerintahan resmaunya atau memang terlalu ke- mi sekelas DPR, tidak ada komuniseringan online di jejaring sosial kasi antara ketua dengan anggota.

Kalau Pak Ketum Marzuki saja tihingga merasa kekurangan ide

dak tahu, apalagi orang udik seperti kita, gerutu si Tarno. Bagai orang kebakaran bulu ketek, bapak-ibu DPR ini mencak-mencak, sebab banggar tersebut telah tercium dan menyebar di seantero negeri ini.

Ingin hati memperoleh simpati, hasilnya malah dicibiri.

Alhasil, alih-alih untuk konfirmasi, nyatanya minta agar sikapnya dima’fhumi. Entahlah, parodi macam apa yang sesungguhnya ingin diperagakan? Ironisnya lagi, ketika Pak Marzuki berkeluh melalui statemennya tersebut, justru bawahannya membuat ulah yang tak kalah kontroversial. Mereka menyebutkan bahwa program renovasi gedung sebelumnya telah dirapatkan bersama.

Nggak lucukan, jika beliau bilang sampai gak tahu? Demikian ujarnya.

Loh kok malah kontradiktif, antara ketua dan anggota. Niatnya melakukan sebuah manuver dengan memperlihatkan skill individu, agar dianggap berbakat dan hebat. Namun sayang, ia tak sadar sedang bermain-main di area pertahanannya sendiri. Mengira musuh tak akan bisa merebut bola dari kakinya, ternyata dugaannya meleset. Tidak hanya prediksinya yang gagal total, melainkan pula kaki dan tubuhnya terjungkal.

Akhirnya, bola pun justru masuk ke gawangnya sendiri. Melihat dirinya sudah kepayahan, barulah mereka bilang, ”maaf kami khilaf,” dengan raut wajah yang seakan tak berdosa.

Dengan penuh rasa tidak bersalah para aktor sosial mencoba bersaing dengan Tuhan dalam membangun praktik dan rekayasa politik yang menghalalkan segala cara untuk menundukkan takdir.

lari dari kebodohan, nasi. Dan tradisi baru Oleh: kesengsaraan dan ini diterima sebagai AJIMUDDIN EL KAYANI pengalaman religius kemiskinan.

Para pekerja dan yang perlu diperpenjuang kesejahteraan masyara- tahankan dengan segala upaya kat banyak itulah yang pada haki- (pernah ada seorang Bupati yang katnya dapat menyandang gelar menyebut keterpilihannya sebagai terhormat sebagai politisi. Dan anugerah dan takdir pribadi). Dan Madura sebagai pulau santri, pasti pada gilirannya (asumsi ini) melamemiliki sosok ideal semacam hirkan praktik politik mempertahitu atau paling tidak seperti Joko ankan wilayah kekuasaan dengan Widodo (Gubernur DKI). Ciri khas cara memonopoli dan penggunaan seorang politisi antara lain adalah kekerasan fisik, dan itu dianggap semangat memperjuangkan keadi- sah (Max Weber). lan, rela berkorban, tanpa pamrih dan bisa bekerjasama dengan *** siapapun yang mempunyai roh Strategi politik tokoh-tokoh Madperjuangan yang sama. Rekayasa ura tidak hanya menggunakan sosial dan strategi kekuasaan taktik perang terbuka tetapi juga mepolitik dibuat hanya sebagai in- nampilkan gaya imperialisme yang strumentasi dari cita-cita luhur menyerang alam pikiran masyarakat tersebut. dengan menggunakan terminologi Namun dunia politik memang agama dan kekerasan sebagai meseperti pisau bermata dua, baik se- sin gilas untuk suatu kemenangan bagai sistem pengetahuan maupun politik. Dengan segudang janji dan sebagai sebuah regulasi kepemer- ancaman, mereka memaksa rakyat intahan dan relasi kekuasaan yang untuk membuat mitos-mitos heroik inhern di dalamnya. Karena politik tentang kesalehan dan keagungan yang kita terima telah mengalami figur politik tertentu. (Bahasa dan metamorfose-distorsi dan menjadi Kekuasaan : Mizan). Dan inilah ideologi yang mengandaikan suatu yang membangun fanatisme tanpa kemapanan kuasa pada orang atau batas yang membawa orang lain golongan tertentu yang social effect- rela mengorbankan nyawa demi nya sangat tidak mencerdaskan. membela sang politisi.

Selanjutnya, kemapanan-lah yang Intimidasi politik dengan berbdipertahankan hingga titik darah agai bentuknya, dalam Pemilukada penghabisan sebagaimana yang maupun dalam kontestasi menjadi terjadi di Pemilukada Bangkalan ketua partai politik adalah praktik 12-12-2012 kamarin misalnya. bejat yang menodai dunia dePubertas politik yang dialami mokrasi Nasional. Sebab intimedamasyarakat Madura membawa si tidak akan pernah membangun mereka pada situasi kultural yang kesadaran dan partisipasi politik kacau. Perpindahan tradisi dan masyarakat, tidak mengajarkan nilai dari dunia tradisional pesan- cara berpolitik yang rasional, santeren ke dalam dunia politik yang tun dan cerdas kepada rakyatnya. cenderung skuler mengakibatkan Dan ini semakin diperparah oleh terjadinya letupan-letupan emosi sistem politik uang yang berlangdalam menghadapi keragaman sung dengan hikmat di dalamnya. kepentingan. Perbedaan pilihan Ketika politisi menjadikan uang politik direspons sebagai anca- sebagai sistem lobi politik, maka man musuh seperti dalam situasi hal tersebut merupakan ekspresi perang fisik yang memiliki hukum dari tindakan dan agenda busuk dibunuh atau membunuh. Sangat orang-orang yang tidak layak jarang kita jumpai adanya kompro- menjadi penguasa atau pemimpin. mi-kompromi atau power sharring Gaya politisi Madura ataupun dalam realitas politik Madura.

Nasional, hingga hari ini belum Urbanisasi mental dari kemap- mencerminkan apa yang diseanan kehidupan tradisional dan but sebagai politik etis (Van Dealami pedesaan ke dalam struktur venter). Mereka lebih memilih sosial yang heterogen telah men- gaya pebisnis atau politik konserempatkan seseorang pada dislo- vatif yang bekerja dan bertujuan kasi psikologis yang seolah-olah untuk mengeksploitasi rakyat demi mereka lahir kembali atau inkar- kelangsungan kekuasaan, baik

kekuasaan politik atau kekuasaan ekonomi. Sehingga yang tampil kemudian adalah politik transaksional demi menunjang kepentingan spesifik sang politikus itu sendiri.

Politik transaksional ini lebih menjadikan organisasi politik (partai) sebagai alat komuditas yang di dalamnya hanya dipenuhi dengan transaksi-transaksi untuk mencapai kepentingan kekuasaan dan uang semata. Di dalam kelamin politik semacam ini, sama sekali tidak diperlukan apakah rakyat menjadi sejahtera ataukah semakin bodoh. Yang terpenting ialah menempatkan rakyat sebagai obyek yang dapat diperjual-belikan dan mampu mendatangkan keuntungan besar bagi pribadinya.

Ideologi dan perjuangan politik tidak menadapatkan tempat dalam logika dan praktik sosiopolitik transaksional ini. Mereka lebih disibukkan oleh perjuangan kepentingan pragmatis oknum politisi. Kalaupun dalam kancah dan kontestasi politik Nasional banyak melahirkan tokoh spektakuler (meski terkadang masih instan) dan partai besar, hal itu belum dapat kita golongkan sebagai capaian cita-cita yang dibangun melalui suatu gagasan, visi dan ideologi politik tertentu. Capaian dan kemenangan itu tidak pula dibidani oleh kemampuan serta human capital seorang tokoh ideal, akan tetapi karena kecerdikan seorang preman politik dalam melakukan transaksi, adu licik dan tipu daya yang mempesona.

Inilah sedikit gambaran global bahwa ternyata politisi dan preman politik sungguh berbeda. Dan hingga hari ini kita harus diakui bahwa yang berkuasa adalah para preman-preman tersebut.

Kalaupun di dalamnya masih terdapat orang yang memiliki tipologi sebagai politisi, mereka tidak lebih sekadar pelengkap penderita dalam rangka mengaburkan suatu keadaan yang sebenarnya. Dan akibatnya, banyak kita jumpai beberapa aktor politik yang sering menjajakan diri dengan berpindahpindah partai untuk mendapatkan suaka kekuasaan demi kelangsungan kepentingan pribadi.

*) M. Romadhon MK, Pengamat Kebudayaan

Politisi dan Preman Politik

Ajimuddin el Kayani TULISAN ini sekadar pembacaan dan menafsirkan ulang tentang fenomenologi politisi Madura dalam beberapa tahun terakhir. Ini dianggap penting karena sosiologi dan psikologi masyarakat di pulau ini cukup kontradiktif dengan perilaku politik yang berkembang sebagai akibat dari urbanisasi peran sosial tokoh-tokohnya. Reformasi dan otonomi daerah cukup membuat terkejut beberapa simpul masyarakat lokal, sebab orde ini memberikan jalan baru bagi mereka untuk berjibaku dalam aktualisasi diri menuju posisi yang lebih terhormat dan penuh fasilitas yaitu kekuasaan politik.

Politik, bagi banyak kalangan diartikan dan dipraktikkan berbeda dari hakikatnya. Nilai dasar dan kemuliaan politik terlihat absurd ketika kita menelaah satu demi satu ritual politik yang ada. Padahal menurut Gus Dur, Politik adalah jalan perjuangan paling mulia, sebab ultimate values yang ingin dicapai adalah sebesar-besarnya kesejahteraan umat (publik). Dalam Alquran juga tertulis dengan jelas bahwa “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (alBaqarah : 30). Dan tugas utama dari khalifah adalah berupaya dengan segenap tenaga untuk kesejahteraan Bangsanya. Dan bukan sama sekali hanya untuk kesejahteraan keluarga dan para kerabatnya.

Jika kita sederhanakan untuk mempermudah pemahaman bersama (tanpa bermaksud mengurangi universalitas pengertiannya), khalifah ini, kita perkecil cakupannya kepada jabatan Bupati, Kajari, Kapolres, Dandim dan Kepala Pengadilan serta para pemegang kendali partai politik misalnya. Yaitu sosok yang berwenang dan berkuasa menjalankan roda organisasi dan pemerintahan dalam rangka (meminjam istilah filsuf Islam Mohammad Abduh) memimpin rakyatnya

*) Pengamat Politik Madura, Tinggal di Madura

8

SELASA

29 Januari 2013

PILEG 2014 Jadi Panwascam Harus Penuh Waktu SUMENEP-Sempat terancam mundur akibat terkendala teknis berkaitan dengan minimnya fasilitas, rencana pembentukan panwaslu kecamatan akhir bisa terlaksana. Sejak Senin lalu, warga yang berminat bisa mendaftar. Namun, bagi mereka yang berminat agar tidak setengah-tengah dalam menjalankan tugas sebagai panwaslu tingkat kecamatan.

Ketua Panwaslu Zamrud Khan mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan beberapa berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pembentukan panwaslu tingkat kecamatan. ”Silakan bagi yang bermiKM/DOK nat menjadi penZAMRUD KHAN gawas di tingkat Ketua Panwaslu kecamatan hari Sumenep ini (Senin) bisa mendaftarkan diri ke Sekretariat Panwaslu di Jalan Seludang Kabupaten Sumenep,” kata Zamrud, kemarin.

Terkait dengan pendaftaran ini, Zamrud Khan berjanji melakukan seleksi ketat dan tak ingin terkesan main-main dalam merekrut dan menyeleksi orang-orang yang mendaftar. ”Karena tugas dan tanggung jawab menjadi pengawas harus memiliki loyalitas dan kapabilitas yang mumpuni, bukan hanya pengawas yang malas.

Tetapi pengawas yang bekerja penuh waktu. Makanya salah satu persyaratannya adalah membuat surat pernyataan berkerja penuh waktu,” tegasnya.

Selain persyaratan di atas, pendaftar harus juga memenuhi beberapa persyaratan lain, di antaranya adalah membuat surat lamaran, mengisi formulir setia pada Pancasila dan UUD 1945, surat, surat keterangan dari pengadilan yang berdasarkan SKCK dari kepolisian. ”Tidak hanya itu, masih ada banyak beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar. Dan saya tidak mungkin bisa menyebutkan itu secara rinci. Lebih jelasnya, bagi yang berminat mendaftar bisa langsung ke kantor Panwaslu Sumenep,” katanya. (aqu/zis)

BPD Tolak Pilkades Serentak Dianggap Konsepnya Tak Matang PAMEKASAN-Gagasan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak terus mendapatkan penentangan. Kali ini, sebagian Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengajukan keberatan dengan alasan mereka sudah memiliki kepanitiaan sendiri.

Sholubul M, Ketua BPD Teja Timur, Kecamatan Kota, menyatakan lantang menolak gagasan pilkades serentak di Pamekasan dalam pertemuan yang dilangsungkan oleh Bapemas dan Pemdes Pamekasan di lantai II gedung Pemkab Pamekasan, Senin (28/1).

“Bagi saya, gagasan ini sudah terlambat. Di desa kami, kami sudah lama membentuk tim formatur kepanitiaan.

Kalau konsep pilkades tidak matang, kami tidak akan mengikutinya,” tegas Sholubul M dalam forum yang juga disimak oleh para anggota Komisi A DPRD, Kapolres, Dandim, Satpol PP, LSM, dan para camat se-Pamekasan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Bapemas dan Pemdes Pamekasan Ach Faisol menanggapi serius.

Menurutnya, itu hak BPD. Yang jelas, pihaknya berkomitmen untuk memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan digelarnya pilkades serentak itu.

Dalam kesempatan itu, Faisol menjelaskan secara detail hal-hal yang berkaitan dengan pilkades serentak.

KM/HAIRUL ANAM

BERANI: Ketua BPD Teja Timur, Sholubul M melontarkan kritik terhadap Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pamekasan saat hearing pilkades serentak di lantai II gedung Pemkab Pamekasan, Senin (28/1).

Dasar pijakan BPD, katanya, ialah membentuk panitia pilkades minimal 4 bulan sebelum pelaksanaan pencoblosan. “Yang dimaksud serentak di sini ialah bisa se-kecamatan, salah satu kecamatan, dan beberapa kecamatan.

Tetapi, semuanya dikembalikan pada masa bakti kepala desa,” tegas Faisol.

Setelah sekitar sejam memberikan penjelasan, Sholubul M kembali memberikan kritikan. Menurutnya, Faisol tidak perlu mendetail seperti itu penjelasannya. “Untuk teknis ke bawah, ialah kesiapan para camat. BPD tidak mau

mengambil resiko di bawah,” tekannya.

Dalam kesempatan itu, kekurangan pilkades tidak serentak diungkap. Yakni, mudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan penumpukan massa; tidak efesien waktu, tenaga, dan biaya. “Biaya keamanan pun membengkak,” ujar Faisol.

Sholubul M menambahkan kritiknya, cukup disayangkan kalau hanya yang dipersoalkan atau dikhawatirkan adalah adanya “pihak ketiga”. Pasalnya, dalam pilkades serentak, biaya keamanan berpeluang besar juga membesar.

Sementara itu, Plt Sekda Pamekasan,

Herman Kusnadi, menyatakan bahwa setidaknya pilkades serentak ini, bisa meredam isu-isu negatif. Sebab, isu-isu negatif itu kerapkali berpangkal dari luar desa.

Sekretaris Komisi A DPRD Pamekasan, Heidir Rahman menjelaskan bahwa, pilkades serentak ini merupakan keinginan eksekutif dan legislatif yang bermuara dari keinginan bersama.

Para BPD mempertanyakan hari H rencana pelaksanaan pilkades serentak. Namun, Faisol menjawab bahwa dirinya bukan bupati sehingga tidak bisa memastikan hari pelaksanaan.

Padahal, para Ketua dan anggota BPD ingin tahu guna mempersiapkan tahapan-tahapan. “Kami ingin tahu kapan waktu pelaksanaan pilkades ini.

Biar kami sesegera mungkin mempersiapkan tahapan,” kata Mukti, salah seorang anggota BPD. Iskandar, anggota Komisi A DPRD Pamekasan yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengusulkan agar dibuat draf yang berisi kesepakatan BPD terkait pilkades serentak. “Penentuan tanggal, diundi. Yang pengesahannya melalui bupati,” ujar Iskandar.

Menimpali usulan Iskandar, Faisol menegaskan, dalam minggu ini, para camat harus sudah memegang berita acara BPD terkait pilkades serentak.

Mencermati pernyataan ini, Abusiri selaku anggota Komisi A DPRD, menekankan kepada Faisol agar BPD diberi waktu untuk memusyawarahkan terlebih dahulu. (anm/zis)

PILIHAN KADES 4 Desa Tanpa Calon BANGKALAN-Sebanyak 60 desa di Kabupaten Bangkalan belum melaksanakan gelaran pemilihan kepala desa (pilkades).

Pelaksanaan pilkades tersebut tertunda akibat berbarengan dengan pelaksanaan Pemilukada Bangkalan 12 Desember 2012.

Komisi A DPRD Bangkalan mencatat, desa-desa seharusnya pelaksanakan pilkades di beberapa desa tersebut sedianya dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2012.

Mujiburrahman, salah satu anggota Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, menurut data terakhir yang diterimanya, dari sebanyak 60 desa yang menunda pelaksanaan pilkades, setidaknya empat di antaranya disebabkan tidak adanya calon. “Selain adanya pemilukada, sebagian desa yang belum melaksanakan mengaku belum memiliki calon kepala desa pengganti,” jelas anggota DPRD Bangkalan asal Kec. Tanjung Bumi itu.

Namun demikian, pihaknya mengaku tak dapat mendesak badan pelaksana pemilihan tingkat desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, agar segera menggelar pilkades.

“Sayangnya dari kami anggota dewan kan tidak bisa mendesak, sebab hal itu di luar kewenangan kami. Sejauh ini yang kami lakukan hanya mengimbau kepada pihak terkait untuk segera melaksanakan pilkades”, terang Mujib.

Adapun sejumlah desa yang mengaku belum memulai pemilihan karena tidak memiliki calon pengganti adalah Desa Talango, Kecamatan Tanjung Bumi.

Kemudian Desa Pamorah, Kecamtan Trageh; Desa Klintong, Kecamatan Klampis; serta Desa Junganyar, Kecamatan Kamal. (jos/yoe)

FOTO‐FOTO KM/ ACHMAD SYAIFUL RAMADHAN

SIAP PINDAH: Sejumlah staf KPUD Sampang mulai memindahkan barang-barang inventaris ke kantor yang baru, Senin (28/1).

Boyongan Tersendat Rapat Internal SAMPANG-Keinginan KPUD Kabupaten Sampang untuk segera memiliki kantor sendiri sepertinya akan segera terwujud. Pasalnya, gedung baru yang sudah dibangun di atas lahan hibah dari Pemkab Sampang sudah selesai dibangun.

Meski demikian, mengenai pemindahan kantor, masih menunggu rapat internal. Rencananya, peresmian bakal mengundang Ketua ataupun Sekjen KPU pusat.

Selama ini, kantor KPUD masih menumpang dan mengontrak di salah satu gedung di jalan Jaksa Agung Suprapto. Terkait inilah, akhirnya KPUD Sampang mengajukan permohonan hibah lahan ke Pemkab Sampang saat itu. Permohonan tersebut akhirnya terpenuhi dan sekarang gedung kantor baru sudah siap ditempati.

Pihak KPUD Sampang sendiri berencana akan segera boyongan dalam beberapa bulan ke depan.

Pindahan tidak bisa segera dilakukan karena harus menunggu persetujuan melalui rapat internal antara komisioner dan pejabat KPU Pusat.

Salah satu staf KPU sub Bagian Hukum KPUD Sampang Choirul Pulungan mengatakan terkait penggunaan gedung baru KPU yang terletak di jalan Diponegoro Sampang tersebut sejatinya dengan alasan ingin memiliki kantor sendiri untuk independensi.

Selain itu, kantor yang sekarang ditempati juga masih kurang representatif karena terlalu kecil. “ Untuk kepindahannya masih direncanakan oleh komisioner dan ketua KPU kapan waktu yang tepat lewat rapat

internal KPU,” ujar Choirul Pulungan pada Kabar Madura, Senin (28/1) kemarin.

Sebagaimana instruksi dari KPU Pusat, kalau gedung KPU yang baru sudah berdiri dan dapat dipergunakan, segera dipergunakan sebagaimana fungsinya. Sebab gedung KPU yang difungsikan sebagai gedung penyelenggara pemilihan umum dapat berguna secara maksimal. “Untuk ketentuannya sudah mengacu pada ketentuan yang ada tentang pedoman standar gedung kantor KPU,” urai Choirul.

Sekadar diketahui, berdasarkan peraturan KPU No 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor KPU pada pasal 15, kategori tipe satu dengan memiliki luas tanah minimal 1.000 meter persegi.

Sedang dasar hibah menggunakan peraturan Menteri Keuangan No.168/ PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah pada Bab X Hibah dari Pemerintah Daerah Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta hibah tersebut dibuktikan dengan Berita Acara dan Surat Pernyataan Pelepasan Hibah/ Hak Atas Tanah. (km10/zis)

Hari Ini, Sidang Gugatan Pemilukada Pamekasan PAMEKASAN-Sidang gugatan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Pamekasan mulai digelar, Selasa (29/1) hari ini di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut merupakan pengajuan pasangan calon bupati dan wakil bupati KholilurrahmanMasduki (KOMPAK). Pihak tergugat dalam hal ini KPU Pamekasan dan KPU Jawa Timur.

Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad, menyatakan sangat siap menghadapi gugatan salah satu pasangan calon ini. “Kami sudah siapkan lawyer. Berkas dan data-data untuk menyikapi gugatan KOMPAK, juga sudah kami matangkan,” ujar Andry Dewanto.

Dikatakan Andry, salah satu Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

gugatan di sini ialah agar KPU Jatim yang memegang kendali kebijakan di Pamekasan, melangsungkan pemilukada ulang.

“Kami siap melakukan Pemilukada ulang, manakala nantinya MK menghendaki atau mengabulkan gugatan,” ujarnya.

Tapi kalau KOMPAK nanti kalah di MK, Andry meminta pihak yang kalah untuk mengamininya.

Dan bagi Andry, sikap KOMPAK yang menggugat ke MK tidak bisa dikatakan tidak legawa. Sebab, katanya, itu bagian dari tahapan Pemilukada yang memang disediakan ruang bagi pasangan calon yang belum puas terhadap hasil pemilukada.

Sementara itu, anggota KPU Jatim Korwil Madura Sayekti

Suindiyah membenarkan pernyataan Andry. Dikatakan, pasangan KOMPAK melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin Chairil Utama meminta agar MK membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 04/KPTS/KPUProvinsi/014/2013 berisi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Selain itu, yang digugat juga ialah Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/ KPU-Provinsi/014/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Pamekasan 2013. “Kami sudah menyiapkan diri untuk menghadapi KOMPAK di MK,” terangnya. Dari KPU Pamekasan sendiri, juga menyatakan kesiapan.

Didin Sudarman, anggota KPU Pamekasan, menyatakan

pihaknya berhari-hari intens melakukan koordinasi dengan KPU Jatim. “Dan Sabtu (26/01), kami sudah mengirim segala berkas dan data-data KPU Pamekasan dari awal hingga sekarang ke KPU Jatim. Itu, akan digunakan sebagai data penguat dalam gugatan nanti,” terang Didin saat ditemui wartawan Kabar Madura di ruang kerjanya.

Sementara itu, Chairil Utama yang juga tercatat ketua tim pemenangan KOMPAK, menegaskan pihaknya dipastikan memenuhi pemanggilan MK. “Saya tidak sendirian. Selain saya, ada sembilan kuasa hukum lainnya dari pihak KOMPAK. Dengan demikian, terdapat sepuluh pengacara dari pihak

KOMPAK,” ujarnya.

Ditambahkan, segala persiapan gugatan sudah dioptimalkan dan tidak ada kata menyerah. Kendati demikian, pihak KOMPAK berkomitmen untuk menjalankan segala keputusan MK nantinya.

Data yang dihimpun Kabar Madura, panggilan sidang dari MK itu hakikatnya sudah berlangsung 22 Januari lalu. Didin menjelaskan, panitera MK atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang berbunyi. “Untuk kepentingan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan”.

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab Pamekasan 2013 yang telah didaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi perkara Nomor 6/PHPU.D-XI/2013, dan registrasi tanggal 22 Januari 2013 agar menghadap pada Sidang Panel MK yang akan diselenggarakan pada Selasa (29/01) pukul 14.00. (anm/zis)

SELASA

9

29 Januari 2013

Tidak Ada Pelantikan Dipercepat Terkait Sertijab Bupati Sampang SAMPANG-Pasca keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ditolaknya gugatan dari salah satu pasangan calon bupati dan wakilnya terhadap KPUD Sampang, kini beredar kabar di masyarakat dipercepatnya pelantikan calon bupati terpilih.

Sesuai dengan rencana, pelantikan bupati terpilih Sampang

akan dilakukan pada tanggal 26 Februari atau bertepatan dengan habisnya masa jabatan Bupati RPH Noer Tjahya.

Namun belakangan, beredar isu berantai kalau pelantikan tersebut bakal dipercepat. Tentu saja isu ini menjadi perbincangan kalangan masyarakat.

Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengaku juga mengaku mendengar isu dipercepatnya pelantikan bupati terpilih.

Mengaku tidak mau mendugaduga di balik beredarnya isu ini, Imam Ubaidillah membantah isu

PILEG 2014 Belum Ada Parpol Daftar Pelaksana Kampanye BANGKALAN-Pendaftaran pelaksana kampanye untuk partai politik sudah dibuka oleh KPU Bangkalan sejak tanggal 11 Januari 2013 kemarin. Namun, hingga kini belum satu pun parpol yang mendaftar.

Padahal, pendaftaran pelaksanaan kampanye ditutup lagi tanggal 11 Februari 2013. Meski begitu, KPUD Bangkalan memprediksi 10 parpol yang lolos menjadi peserta pemilu akan mendaftar sebelum penutupan.

“Sampai sekarang belum ada parpol yang mendaftar pelaksana kampanye,” terang Anggota KPU Bangkalan, Tajul Anwar, kemarin.

Ia menjelaskan, jadwal kampanye akan dibedakan menjadi dua. Pertama meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga. Hal itu dimulai tanggal 11 Januari 2013 sampai 5 April 2014.

Kedua rapat umum, iklan media massa baik cetak maupun elektronik dimulai 16 Maret 2014 sampai 5 April 2014 mendatang. Ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2012.

“Pendaftaran ini dilakukan untuk mengetahui siapa penangung jawabnya.

Kemudian penyusunan jadwal kampanye karena hanya dalam bentuk rapat umum.

Bisa jadi tidak mau kampanye rapat umum,” ucapnya.

Sedangkan kampanye dalam bentuk lainnya dimulai 3 hari setelah penetapan parpol sampai masa tenang. Ia menghimbau, kepada seluruh pengurus parpol segera mendaftar sebelum waktu habis. (ful/zis)

PILPRES Dukung Nyapres, Dahlan “Dibekali” Keris SURABAYA-Dahlan Iskan yang kini menjabat sebagai Menteri Negara BUMN kembali mendapat dorongan untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Kali ini dorongan itu datang dari Jam’iyah Fida Kubro (JFK).

Saat pengajian di Ponpes Al Ihlas Wonorejo Pasuruan, Minggu lalu, KH Bagus Zaini Ahmad, pengasuh pondok Al Ihlas Wonorejo Pasuruan, menyatakan dukungannya terhadap Menteri Negara (BUMN), Dahlan Iskan untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Sebagai tanda dukungannya, KH Bagus Zaini Ahmad menghadiahi Dahlan Iskan keris bernama Tunggul Kukus Pamor Melati Tumpuk. “Meski Pak Dahlan Iskan tidak pernah ngomong maju, tapi Insya Allah dia Presiden 2014,” kata KH Bagus Zaini Ahmad seperti dikutip dalam situs www.antarajatim.com.

Ia menyebutkan, dalam forum pengurus JFK se-Indonesia, para ulama sudah bermusyawarah dan berharap Dahlan Iskan maju pilpres 2014 nanti. Para ulama juga berdoa, agar Dahlan Iskan bisa menjadi presiden.

Tentang keris itu, R KH Bagus Zaini menjelaskan kalau keris Tunggul Kukus Pamor Melati Tumpuk memiliki makna mengangkat derajad makin tinggi tersebut, diyakini memiliki tuah untuk wujudkan keinginan. “Bukan bermaksud syirik, keris itu hanya perantara agar keinginan dikabulkan Allah SWT. Apalagi memperjuangkan pemimpin untuk bangsa termasuk dalam jihad fisabilillah dan mendapat ridhoNya. Kami berjuang untuk Pak Dahlan Iskan karena dia adalah sosok merakyat dan kami yakin dia orang yang amanah,” kata R KH Bagus Zaini Ahmad.

Menurut R KH Bagus Zaini, pusaka berupa keris yang dihadiahkan pada Dahlan Iskan tersebut, bentuknya tegak lurus tanpa luk (lenggak-lenggok). Yang berarti keris tersebut hanya bertekad untuk satu tujuan tertentu yakni mengangkat derajat seseorangan dengan ridho Tuhan.

Dahlan Iskan sendiri mengakui kalau selama ini ia juga mengoleksi sejumlah keris warisan dari leluhurnya. Ia pun berjanji akan merawatnya. “Ini pusaka tapi berbentuk keris. Saya sudah terbiasa merawat keris, karena di rumah juga sudah punya beberapa keris warisan. Makanya saya akan merawatnya bersama keris-keris milik saya yang lain,” ujar Dahlan Iskan yang enggan berkomentar tentang pencalonannya. (tnr/zis) Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

proses pelantikan yang dipercepat. “Kita rencanakan tanggal 26 Pebruari bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan bupati yang saat ini,” ujar Imam kepada Kabar Madura, Senin (28/1).

Ditemui di ruang kerjanya, salah satu anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sampang ini menjelaskan pihaknya sudah mengirimkan surat ke gubernur Jatim dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengharap pelantikan tersebut ditanggal yang sudah disetujui

antara pihak KPUD dan DPRD. “Tidak ada yang dimajukan, soalnya SK bupati saat ini (Noer Tjahja, red) sampai tangal 26 pebruari,” ungkapnya.

Dijelaskan, jikalau pelantikan bupati terpilih dilakukan sebelum SK bupati yang aktif masih menjabat, maka hal itu bertentangan dengan norma dan ketentuan yang ada. Dimana bupati terpilih nantinya akan dilantik sesuai dengan ketentuan dan SK dari Depdagri dan instruksi dari Gubernur Jatim. “Kalau diberhentikan sebelumnya, ada apa. Kan tidak

ada masalah. Ada persyaratan dan ketentuan yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan bupati,” urai orang nomor satu di DPRD ini.

Terkait persiapan pelantikan tersebut, pihaknya menyatakan sudah siap dengan segala persiapan yang akan dilaksanakan dalam pelantikan bupati terpilih nantinya. Sebab, hal ini berhubungan dengan konsistensi DPRD sebagai wakil rakyat yang berwenang melantik, termasuk memberhentikan seorang bupati yang dinilai salah.

Sementara itu, sebagian masyarakat yang juga mendengar isu ini sepertinya tak banyak terpengaruh. Bagi mereka, transisi kepemimpinan dilalui dengan aman. “ Masyarakat sekarang sudah sadar, selama kekisruhan yang terjadi ternyata ulah dari para penyamun politik yang nafsu pribadinya tidak kesampaian. Kondisi di masyarakat juga tidak ada lagi perpecahan, kami hanya menunggu pelantikan,” ujar Dayat, salah satu warga Gunung Maddah Kabupaten Sampang.(km10/zis)

Dimakan Karat, Reklame Bupati Tumbang PAMEKASAN-Bukan karena kalah suara dalam penghitungan pemilukada Pamekasan lantas reklame Bupati Kholilurahman yang berada di area Taman Arek Lancor kemudian ambruk, Senin (28/1).

Ambruknya papan reklame tersebut akibat tiang papan sudah dimakan karat dan terjangan angin kencang.

Para pengguna jalan di area monumen Arek Lancor sempat dikejutkan oleh bunyi keras yang ditimbulkan ambruknya reklame Bupati Kholilurrahman. Reklame berukuran 2 x 4 meter itu tumbang diterjang angin. Selain karena angin keras, tumbangnya reklame yang dipajangi informasi penghargaan IGA 2012 itu, dikarenakan kaki besinya berkarat.

Hal demikian diamini oleh Ghufron, salah seorang petugas Dishub yang mencoba mengamankan baliho yang melekat pada reklame tersebut. “Iya mas. Besinya berkarat,” ujarnya singkat sembari berupaya mengangkat besi yang tak lagi bis didirikan itu.

Pantauan Kabar Madura, Ghufron ditemani Fathorrahman dan seorang yang enggan menyebutkan namanya. Ketiganya merupakan petugas dari Dishub.

“Alhamdulillah, tidak sampai memakan korban. Ini akan segera kami amankan.

Ini reklame memang miliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan,” ungkapnya.

Sementara itu, tak sedikit para pengendara roda dua dan empat menyaksikan kejadian tersebut. Salma, salah seorang pedagang kaki lima di area Arek Lancor, menyatakan bahwa tumbangnya reklame bupati itu membuat dirinya khawatir.

“Mestinya itu diperhatikan oleh pemerintah. Kalau sudah berkarat dan dimungkinkan tumbang, mengapa dibiarkan saja.

Harusnya ada antisipasi sedari awal,” ujarnya. (anm/zis)

KM/HAIRUL ANAM

KEBETULAN: Reklame Bupati Kholilurrahman seukuran 2 x 4 meter tumbang diterjang angin, Senin (28/1). Selain itu, papan reklame itu juga sudah berkarat akibat tidak terurus.

Bantah Tarik Ulur PKB-PDI Perjuangan Terkait Lambannya Isi Kepala SKPD SUMENEP-Desakan untuk mengisi kekosongan kepala dinas (Kadis) di masing-masing SKPD terus bergulir. Tidak hanya dari pihak legislatif dan kalangan pengamat politik, kali ini Bupati A Busyro Karim juga mendapat desakan dari dua partai pengusungnya PKB dan PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Hunain Santoso memaparkan, persoalan kekosongan di masing-

masing SKPD yang oleh beberapa kalangan dinilai merugikan publik karena menghambat kerja-kerja pelayanan terhadap masyarakat, Hunain mengaku juga menginginkan kekosongan tersebut segera diisi. ”Ya kalau kami semuanya teman-teman di komisi tetap juga menginginkan kekosongan itu segera diisi, tidak saja di Komisi A,” kata Hunain pada Kabar Madura, kemarin.

Disentil soal adanya keretakan di tubuh 2 partai besar pengusung bupati, Hunain secara tegas mengatakan ka-

bar tersebut tidaklah benar.

Hingga saat ini, koalisi partai berlambang kepala banteng dan partai berlambang bumi tersebut masih solid.

Terkait alasan kekosongan SKPD yang diduga akibat adanya tarik ulur antara dua partai pengusung bupati untuk memasukkan orang-orangnya dinilai tidak masuk akal. ”PDI P tidak pernah cawecawe soal penempatan kepala dinas. Itu wilayahnya bupati.

Persoalan siapa yang mau duduk di masing-masing SKPD. Kalau terjadi kekosongan itu ya mungkin karena

sekdanya masih belum jelas.

Kami tetap berada di jalur sebagai pengusung dan tetap akan mengawasi karena memiliki tanggung jawab moral sebagai pengusung terhadap masyarakat,” tandasnya.

Di lain pihak, Sekretaris DPC PKB Sumenep, Bahrul Ulum juga membantah, jika terkait dengan banyaknya kekosongan posisi kepala dinas di masing-masing SKPD karena adanya tarik ulur antar partai pengusung.

Bahrul mengatakan, penempatan masing-masing kadis merupakan hak preroga-

tif bupati. ”Bukan wilayah partai, karena bupati lebih memahami orang-orang yang dibutuhkan untuk menempati posisi-posisi yang kosong itu,” tegasnya.

Terkait dengan desakan dari beberapa pihak untuk segera mengisi kekosongan di masing-masing SKPD tersebut, Bahrul meminta Bupati A Busyro Karim untuk menempatkan orang-orang yang pas dari sisi kapasitas maupun kapabilitas dirinya. ”Dalam hal ini mungkin bupati masih butuh momen,” pungkasnya. (aqu/zis)

10

SELASA

29 Januari 2013

Disdik Pamekasan Nihil Sosialisasi Implementasi Kurikulum Baru

KM/DOK

LUPA BUDAYA: Para siswa SMA tergolong yang paling labil terhadap arus modernisasi. Bahkan, menurut pandangan pengamat, anak muda Madura sekarang cenderung suka hura hura dan lupa substansi kehidupannya, sehingga kehilangan jati diri dan kepribadiannya.

Anak Madura Suka Kebarat-baratan SAMPANG-Merebaknya produk teknologi informasi di Madura khususnya Kabupaten Sampang, dinilai banyak merugikan. Apalagi jika informasi tersebut langsung diterima mentah –mentah oleh para remaja tanpa ada penyaringan.

Kondisi ini tercermin dari banyaknya pemuda Madura yang kehilangan jati diri dengan bersikap kebarat-baratan. Padahal di sisi lain, banyak orang asing yang sangat ingin mempelajari kebudayaan Madura.

Hal ini diungkapkan salah satu peneliti kebudayaan Sampang, A.

Rahman kepada Kabar Madura, Senin (28/1). Menurutnya, salah satu yang terlihat adalah anakanak Madura tidak lagi menggandrungi musik etnik yang justru komposisinya sangat beragam.

“Umumnya musik modern itu ya band, dan itu kan dari barat namun saat mereka mengenal musik etnik kita malah bisa dipadukan menjadi musik jazz,” ujarnya.

Dikatakannya saat ini para orang tua cenderung membiarkan anak-anaknya membebaskan diri mempergunakan alat berbasis teknologi informasi tanpa penyaringan yang jelas, seharusnya bisa

mengakselarasikan antara kebudayaan dan modernisasi.

“Pada bentuk awalnya, tradisi mempunyai nilai positif. Sehingga pemahaman ini bisa dibawa sampai dewasa,” ujar lulusan Hubungan Internasional yang terjun di dunia kesenian ini.

Salah satu pelatih tari di Sanggar Kirana ini kemudian menggambarkan jika penarinya justru malu ketika berlatih dihadapan orang banyak, dan oleh banyak kawannya dianggap sebagai kegiatan yang ketinggalan jaman dan tidak mencerminkan kemajuan saat ini.

“Penari-penari saya itu banyak

PAMEKASAN-Kurikulum pendidikan di Indonsia bakal segera kembali berubah.

Namun demikian yang patut menjadi keprihatinan belum semua peserta didik menerima informasi itu. Pasalnya hingga hari ini Dinas Pendidikan Pamekasan belum melakukan sosialisasi kepada setiap lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moch.

Tarsun mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melakukan sosialisasi kepada lembaga pendidikan dengan dalih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat.

“Belum melakukan sosialisasi, kami masih menunggu ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkap Moch. Tarsun, Senin (28/1) kemarin.

Pihaknya yakin, setiap lembaga pendidikan di bawah naungannya telah siap menerima kurikulum berbeda itu. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan tersendatnya perjalanan kurikulum yang akan datang.

“Meski belum ada sosialisasi, setiap kali kami ada pertemuan dengan kepala

sekolah, kami sering sampaikan masalah perubahan kurikulum 2013 ini. Dan kami yakin setiap lembaga pendidikan akan siap,”tandasnya.

Ditambahkan, meski tidak ada sosialisasi dari Disdik Pamekasan setiap pengelola pendidikan bisa mencari sendiri di dunia maya untuk mengetahui pasti perubahan itu.

“Prinsipnya, kepala sekolah sudah bisa download sendiri di waibsite-nya kementerian seperti apa perubahannya.

Tetapi setiap lembaga pendidikan itu kami yakin sudah siap,”pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, K. Djuhaini mengatakan, sebelum kurikulum itu berjalan, semestinya dinas pendidikan sudah melakukan sosialisasi kepada setiap lembaga pendidikan guna meminimalisir terjadinya kesalah fahaman diantara pendidik atau guru.

“Ya, memang harus sosialisasi itu dilakukan, sebelum kurikulum itu berjalan, para guru harus dibekali dengan pengetahuan tentang perubahan kurikulum itu, sehingga nanti guru bisa faham,”tegasnya.

Jika hari ini dinas pendidikan belum melakukan sosialisasi, diharapkan bisa segera melakukannya mengingat tahun ajaran baru sudah ada di depan mata. (jck/zis)

yang malu kalau latihan dilihat orang, alasannya mereka minder karena dianggap ketinggalan jaman,” tambah pengelola lembaga seni Kikana Rahman Production ini.

Rahman menilai masyarakat Madura saat ini cenderung memilih melakukan aktifitas yang murah meriah yang tidak mencerminkan kemaduraannya tanpa menghiraukan efek samping yang nantinya berimbas pada kehidupannya.

“Anak muda Madura sekarang cenderung suka hura hura dan lupa substansi keidupannya, mereka kehilangan jati diri dan kepribadiannya,” katanya. (waw/h4d) KM/DOK

GEMBIRA: Siswa di salah satu lembaga pendidikan di Pamekasan yang sebentar lagi akan merasakan kurikulum yang berbeda.

60 Ribu Lebih Masih Buta Huruf

GEDUNG SEKOLAH

KM/MC.COM

MENYERAMKAN: Ini adalah salah satu ruangan SMPN 1 Galis yang rusak parah. Tampangnya seperti rumah hantu.

KBM SMPN 1 Galis Kacau BANGKALAN-Empat ruangan yang terdiri atas 3 ruang Kelas Belajar Mengajar (KBM) dan 1 ruang laboratorium di SMPN 1 Galis, Kecamatan Galis, Bangkalan rusak parah. Hal itu membuat kegiatan di sekolah tersebut, terganggu.

“Kasihan anak-anak mas, karena tidak bisa konsentrasi belajar saat hujan turun lebat disertai angin kencang. Apalagi gentengnya banyak yang bocor dan diterbangkan angin, percikan air hujan yang terbawa angin kerap masuk ke ruang kelas,” ujar Hairul anggota Komite Sekolah SMPN 1 Galis, Senin (28/1), sebagaimana dilansir Maduracorner.com.

Menurut dia, satu lokal gedung yang terdiri dari 3 ruang belajar kelas VII A, VII B dan VII C itu merupakan bangunan pertama sejak SMPN 1 Galis didirikan, tepatnya pada tahun 1986 silam. Ironisnya, bangunan tua itu belum pernah sekalipun mendapat bantuan rehab.

Tak heran, jika dinding (tembok) pembatas antara kelas VII A, VII B dan VII C yang sudah roboh itu kini hanya diganti dengan triplek yang sudah kusam warnanya. Lebih parah lagi, selain dinding bangunan yang sebagian besar sudah retak, kusen jendela juga banyak keropos karena dimakan rayap.

Bahkan keramik lantai dalam dan luar kelas juga ikut-ikutan rusak dimakan usia.

Yang lebih menyedihkan, gedung laboratorium yang dibuat bersamaan dengan berdirinya SMPN 1 Galis, saat ini kondisinya tak layak karena nyaris roboh. “Bagaimana anak-anak kita harus praktik di laboratorium itu dengan tenang?” keluh Hairul.

Kepala Sekolah SMPN 1 Galis, Moh. Sadali kepada MC.com mengatakan, sudah setahun lalu pihaknya mengajukan usulan rehab gedung yang rusak tersebut ke melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan. Usulan itu meliputi rehab total baik 3 ruang kelas maupun 1 gedung laboratorium. (mcc/yoe) Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

KM/ABDUR ROHIM

KURANG PAS: Rudy Herianto, Puket II Bid. Administrasi dan Keuangan STKIP Bangkalan mengatakan kuliah online tidak pas diterapkan karena bisa menghilangkan roh pendidikan.

PAMEKASAN-Sebanyak 60.972 warga di Kabupaten Pamekasan, hingga kini masih tercatat sebagai penyandang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis.

“Warga yang tercatat belum bisa membaca dan menulis sebanyak 60.972 orang ini antara kelompok usia 15 hingga 90 tahun,” kata Kasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Halik, Senin (28/1) sebagaimana dilansir antarajatim.com.

Dia menjelaskan, jumlah warga yang mengalami buta huruf ini sudah jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.

Sebab ketika itu, jumlah warga Pamekasan yang terdata Disdik Pamekasan sebanyak 61.762 orang, tersebar di 13 kecamatan.

Akan tetapi, dari jumlah itu, kata dia, pada tahun 2012 tergarap sebanyak 11.990 orang, sehingga sisa warga yang belum bisa membaca dan menulis hanya sebanyak 60.972 orang.

Lebih lanjut Halik mengungkapkan, di Pamekasan ada sebanyak 112 kelompok

belajar yang ditunjuk oleh Disdik untuk menangani program pemberantasan buta huruf tersebut. Mereka merupakan kelompok belajar dari berbagai organisasi sosial dan organisasi keagamaan seperti Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Aisiyah dan PKK. “Ada tiga kecamatan yang terdata di Disdik di mana jumlah warga buta hurufnya sangat banyak,” katanya.

Menurut Halik, ketiga kecamatan itu meliputi, Kecamatan Batumarmar, Pasean, dan sebagian di Kecamatan Pegantenan.

Pada 2013 ini, kata Halik, pemerintah kabupaten yang berjuluk Kota Pendidikan itu, mengagendakan pemberantasan buta huruf dengan target, sekitar 5.000 warga, dan kurang lebih 1.500 di antaranya merupakan program bantuan dari APBN. Sementara, pada 2012, dana yang telah dialokasikan pemerintah untuk pemberantasan buta huruf di Kabupaten Pamekasan mencapai Rp 4,3 miliar untuk 11.990 warga buta huruf. (ant/yoe)

JOMBANG-Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) akhirnya boleh digunakan untuk membantu madrasah. Praktis, bupati maupun walikota tidak boleh mempersulit pencairan dana tersebut untuk madrasah.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Rabu malam (23/1).

“Kami meminta bupati dan walikota tidak mempersulit pencairan anggaran bantuan untuk madrasah. Sebab hasil konsultasi Gubernur Jatim dengan Mendagri menyatakan

bantuan APBD untuk madrasah tetap diperbolehkan,” kata Gus Ipul, dikutip dari beritajatim.com, Senin (28/1).

Gus Ipul mengungkapkan, konsultasi ke Mendagri itu dilakukan untuk menyikapi kabar adanya SE Mendagri yang melarang bantuan APBD untuk madrasah. Padahal, madrasah memiliki peran sangat besar terhadap pendidikan anak bangsa.

Karena di madrasah banyak diajarkan pendidikan karakter dan akhlak yang membentuk kepribadian mulia.

“SE Mendagri itu tidak cocok di Jawa Timur yang memiliki ribuan madrasah,” imbuh mantan Ketua PP GP Ansor itu. (bjt/yoe)

Kuliah Online, Hilangkan Roh Pendidikan Boleh Bantu Madrasah BANGKALAN-Dewasa ini, kebutuhan akan internet memang sulit terbantahkan. Bahkan kegiatan dan aktivitas kehidupan yang sangat tergantung dengan jaringan di dunia maya.

Dalam dunia pendidikan, internet juga ikut memberikan andil. Salah satunya melalui terobosan pemerintah yang bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan kuliah online.

Namun, inisiatif pemerintah ini sepertinya kurang mendapat respon positif dari beberapa pihak. Salah satunya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bangkalan.

Melalui Pembantu Keuangan (Puket) II Bidang Administrasi

dan Keuangan, Rudy Herianto saat ditemui di ruang kerjanya Senin (28/1) mengatakan, sebenarnya proses pembelajaran model online tersebut kurang pas untuk diterapkan. Sebab, bagaimanapun juga tatap muka antara mahasiswa dan dosen mutlak diperlukan.

Apabila elemen tersebut dihilangkan, maka akan menghilangkan roh dari pendidikan itu sendiri.

“Model online itu memang mempunyai sisi negatif dan sisi positif, namun cenderung ke sisi negatifnya,” ujarnya panjang lebar.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Bangkalan, Syaifullah yang menangani bidang pendi-

dikan menyatakan, pengembangan sistem pengajaran online dipandang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, sistem ini juga dapat menjadi solusi ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini, ada perguruan tinggi yang memiliki dosen dan bahan ajar berkualitas, sementara sebagian lainnya tidak.

Selain itu, juga bisa menjadi interkoneksi antar perguruan tinggi untuk saling melengkapi.

“Pengajaran dengan sistem online bisa menjadi media alternatif untuk menjembatani mahasiswa yang ingin kuliah namun terbentur dengan kendala waktu,” ujar Syaiful. (roh/h4d)

SELASA

11

29 Januari 2013

Persesa Berharap Dispensasi Absen dari Putaran Kedua Divisi II Liga Indonesia

KM/TABRI S. MUNIR

SEMANGAT: Hujan dan angin ribut di Kota Pamekasan kemarin sore, memaksa P-MU hanya latihan di lapangan tertutup.

Ikut Prihatin Sebelum Berangkat ke Papua PAMEKASAN-Persiapan tur Papua yang dilakoni Firly Apriyansyah dan kawan-kawan sempat dibayangi rasa tidak enak.

Pasalnya, beberapa saat sebelum keberangkatannya, bencana angin puting beliung mendera wilayah Pamekasan. Sehingga mengakibatkan sejumlah rumah roboh.

Beberapa yang lain atapnya beterbangan.

Atas situasi yang secara psikis yang tidak mengenakkan tersebut, Firly Apriyansyah selaku kapten tim P-MU, atas nama pemain lainnya menyampaikan salam kepada para korban. Utamanya agar mereka diberi ketabahan dan kesabaran. ”Sungguh kami sebenarnya sangat ingin memberi dukungan moral secara langsung terhadap korban.

Tetapi karena harus berangkat malam ini (tadi malam, Red), kami hanya bisa menyampaikannya melalui pesan. Semoga para korban tabah menghadapi cobaan ini,” ujar pemain asal Jakarta tersebut.

Tak hanya Firly, sejumlah pemain lainnya mengaku terkejut mendengar musibah angin puting beliung yang sangat besar tersebut.

Sehingga banyak menumbangkan rumah dan pepohanan. ”Semoga mereka bisa tabah menghadapi cobaan ini,” tandas Firly Firmansyah.

Terlepas dari kenyataan tersebut, Firly mengaku makin termotivasi untuk menampilkan permainan terbaiknya dalam dua laga tandangnya nanti. Sebab menurut Firly, jika P-MU bisa menang, secara khusus akan dihadiahkan kepada

CATUR Geliat Percasi Bangkalan Ditunggu BANGKALAN-Salah satu cabang olahraga yang disukai warga Bangkalan adalah catur. Meskipun tidak banyak gerak, namun bisa menguras tenaga dan pikiran. Seiring perkembangannya, prestasi catur di Bangkalan memang tergolong kalah dari kabupaten lain di Madura. Ini, tak lepas dari kurang maksimalnya perhatian pemerintah setempat.

Moh. Subki, Ketua Penkab Percasi Bangkalan, mengiyakan ketidakmaksimalan pembinaan bibit pecatur di Bangkalan. Meski demikian, Percasi Bangkalan tetap memantau dan menggandeng perca (perkumpulan catur) yang ada di Bangkalan. ”Kami sudah menggandeng percaperca dalam mencari bibit-bibit unggul pecatur Bangkalan,” ujar Subki.

Bukti bahwa Percasi dan perca serius menggiatkan pembinaan adalah diadakannya sekolah-sekolah catur untuk para pemula. Dan itu semua adalah langkah positif dan terobosan handal untuk kemajuan olahraga catur di Bangkalan ke depannya. ”Alhamdulillah, Adipoday Chess Club bersama dengan Percasi Bangkalan sekarang ini sudah merintis sekolah catur,” tegasnya bersemangat.

Menurut Arif, Kepala Sekolah Adipodai Chess Club, inisiatif itu tidak harus datang dari atas, namun, adakalanya datang dari bawah. Dalam hal ini, dari klub anggota Percasi. ”Atas dasar inisiatif positif itulah kami melangkah bergandengan tangan dengan Percasi Bangkalan,” timpalnya lagi. (roh/ed) Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com

masyarakat Pamekasan yang terkena musibah. ”Ini motivasi bagi kami untuk tampil lebih garang di lapangan.

Karena bagaimana pun jika kami menang, minimal menjadi hadiah penghibur bagi mereka,” ujar Firly.

Semangat besar yang sedang diusung Firly tersebut juga tak lepas dari semangat untuk unjuk kebolehan di hadapan mantan timnya yang hingga kini masih menunggak hutang gaji kepadanya. (bri/ed)

Berharap Doa Warga Mandura

DUA laga Persepam Madura ”Dalam sejarah persepak bolaan, United (P-MU) di Papua yang akan hanya Arema Malang yang mampu dihadapi Laskar Sape Kerap adalah meraih poin di Persiwa Wamena. laga terberat. Itu diakui Daniel Tapi kami siap tampil terbaik di Roekito, Pelatih Kepala P-MU. sana. Karena pada musim lalu Sejarah panjang menketika masih di Divisi catat, klub yang bertandUtama, kami bisa curi ing di bumi Cenderawapoin lawan PSBS Biak. sih jarang bisa mencuri Meski saat lawan Persepoin, apalagi bisa pulang ru Serui gagal,” jelas membawa poin penuh. pemain yang dijuluki Pasalnya, setiap tim yang mister Cepek tersebut. berlaga di Papua, secara Indri secara nyata mental dan psikis menumengaku beban berta rut Daniel sudah kalah yang akan dia usung sebelum bertanding. dalam dua laga terseut ”Ini benar-benar adalah misi suci selayKM/TABRI S. MUNIR laga sangat berat di aknya pasukan yang awal musim. Tetapi DANIEL ROEKITO akan turun di medan Pelatih Kepala P-MU bagaimanapun kami haperang. ”Karena ini rus menjalani dengan adalah misi suci atas semangat,” jelas Daniel Roekito. nama Madura,” tandas Indriyanto.

Indriyanto Nugroho, pemain Dua laga berat dan jauh dari paling senior di skuad Sape Kerap jangkauan suporter, menjadikan juga mengakui hal itu. Sleain Daniel dan Indri yang mewakili persoalan geografis yang secara skuad P-MU mengharap adanya nyata jauh dari jangkauan su- dukungan doa dari masyarakat porter P-MU, Indri –sapaannya, Madura. ”Dukungan dan pengmengaku sangat sulit tim-tim asal harapan agar menang terpatri di Jawa membawa pulang angka dari jiwa kami. Kami akan menampilkandang tim Papua. Utamanya kan permaianan dan usaha terbaik Persipura dan Persiwa. di Papua,” pungkas Indri. (bri/ed)

SAMPANG-Absennya Persesa Sampang pada putaran kedua Divisi II Liga Indonesia emang cukup berisiko. Namun alasan yang diberikan tim berjuluk Laskar Trunojoyo tersebut ternyata terbilang mendasar. Pasalnya, tim yang dimanajeri Muhammad Iqbal Fathoni itu baru menerima pemberitahuan dari Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) terkait lanjutan pertandingan tersebut hanya beberapa hari jelang kick off, 26 Januari lalu.

Asisten Pelatih Persesa, Rodek, mengaku sangat kecewa dengan kinerja BLAI. ”Bagaimana mungkin kami bisa melakukan persiapan

dengan baik. Sedangkan H-5 kami baru mendapat kabar adari BLAI,” terang Rodek.

Hal itu tentu saja tidak bisa diterima. Mengingat beberapa pemain Persesa masih belum dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan. Belum lagi klub sendiri masih harus mencari dana untuk biaya keberangkatan ke Jakarta, tempat dilangsungkannya putaran kedua Divisi II Liga Indonesia.

Namun ketika ditanya mengenai ancaman sanksi yang kemungkinan akan diterima Persesa, Rodek mengaku tak terlalu ambil pusing. ”Kami memang melakukan kesalahan dengan tidak hadir ke 12 Besar.

Tapi banyak alasan yang bisa kami berikan untuk meminta dispensasi kalau sampai kami disanksi turun ke Divisi III,” tegasnya.

Absennya Persesa, masih menurut Rodek, memang menjadi salah satu akibat dari kisruh yang terjadi di tubuh elit sepak bola nasional. Dualisme liga menjadikan kompetisi-kompetisi amatir hanya dipandang sebelah mata. ”Ini juga imbas kisruh PSSI, liga menjadi pecah akhirnya kami yang jadi korban,” sesalnya.

Tak hanya Persesa, enam tim lainnya seperti PS Kendari, PS Boalemo Gorontalo, Gresik Putra, Persikalis Bengkalis dan dua tim dari Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) sebelumnya juga memilih mundur dari kompetisi amatir U-23 itu.

Sementara itu, drawing telah menempatkan Persesa di Grup II bersama Tunas Jogjakarta, Persinab Nabire, Markuban Jambi, Maung Bandung FC, dan Martapura FC. (bai/ed)

Peccot Siap Dukung Persebo SUMENEP-Wacana take over yang akan dilakukan Pemkab Sumenep terhadap klub Divisi Utama Persebo Bondowoso, disambut baik komunitas suporter Madura, Perccot Mania. Kawanan suporter yang khas dengan kombinasi warna hijau-hitam itu mengaku siap memberi suport penuh bagi tim berjuluk Laskar Gerbong Maut itu. ”Salah satu hasil rapat koordinasi pengurus dan korwil tadi malam adalah sepakat mendukung dan mewacanakan Sumenep bisa memiliki klub sepak bola pada level Divisi Utama,” terang Yusuf Ismail, Pembina Peccot Mania.

Pria 49 tahun itu juga mengaku sangat antusias terhadap wacana take over tersebut.

Kang Ucup -sapaan akrab Yusuf Ismail, menganggap bahwa hal tersebut sangat menunjang terhadap terus meningkatnya semangat pembangunan olahraga di Madura, khusus sepak bola.

“Tentu sangat menunjang semangat pembangunan sepak bola di Sumenep dan Madura pada umumnya,” imbuh ayah dari empat orang anak itu.

Komentar senada juga datang dari Hasyim. Pria yang menjabat sebagai humas Peccot Mania itu juga

KM/DOK

BERGELORA: Aksi anggota Peccot Mania di Stadion A. Yani Sumenep.

mengaku antusias dengan rencana tersebut. Hanya, Hasyim menambahkan bahwa dukungan Peccot terhadap Persebo dilakukan tanpa mengabaikan dukungan penuh terhadap tim asal Madura lainnya.

“Sebagai putra Madura, Kami juga mendukung klub-klub Madura lainnya.

Perseba Super, P-MU dan tentu saja klub yang masih berkompetisi di level amatir seperti Persesa Sampang dan khususnya Perssu Sumenep,” tandas Hasyim.

Komentar senada juga diberikan Rudi, koordinator lapangan (korlap) komunitas yang dikenal memiliki barisan anggota cewek-cewek cantik tersebut. Kepada Kabar Madura, pria bertubuh gempal itu mengaku senang apabila Persebo akhirnya benar-benar ber-homebase di Sumenep. ”Pilihan berhomebase di Sumenep sudah tepat. Walaupun belum menjadi milik Sumenep, Persebo bisa menjadi bagian dari Sumenep,” ujarnya pendek. (bai/ed)

Mengenal Aditya, Penggawa Laskar Suramadu di Bawah Mistar

Wong Solo yang Rela Izin Kuliah demi Karir di Bola Sosok Aditya memang tidak sulit untuk dikenali. Rambut gondrong menjadi ciri khas penjaga gawang 26 tahun itu. Meskipun terbilang baru didatangkan oleh manajemen Perseba Super Bangkalan, namun penampilan sigap yangdiperagakan Adit –sapaan akrab Aditya, membuat Pelatih Kepala Perseba Super Nus Yadera, menempatkannya sebagai penjaga gawang utama.

ACHMAD BAIQUNI, Bangkalan SEPAK bola bagi Aditya tidak hanya olahraga sebagai hiburan. Namun sudah merupakan jalan hidup. Meskipun tak memiliki keturunan yang menjadi pesepakbola, namun tekad Adit untuk meretas karir sebagai pesepak bola handal, tidak dapat dibendung. Pasalnya sejak menginjak usia belasan, dirinya sudah keluar rumah dan memilih mengadu nasib di Palembang. Sebelumnya, Adit memulai karir pendidikan sepak bolanya di Arseto Solo. ”2002 saya sudah ke Diklat Palembang.

Sejak saat itu saya sudah serius ingin jadi pesepakbola profesional,” ungkapnya saat ditemui di sela-sela latihan sore Perseba Super kemarin.

Anak sulung dari pasangan Handoko Suradi dan Widi Astuti itu kemudian mendapatkan kesempatan memperkuat

tim profesional pertamanya sejak 2008 lalu. Saat itu dirinya dipercaya memperkuat tim asal kota kelahirannya sendiri, yaitu Persis Solo yang berlaga di Divisi Utama Liga Indonesia. Selama dua tahun membela tim kebanggaan Pasoepati itu, Adit kemudian diboyong ke Kota Pahlawan bersama Persebaya Surabaya, yang juga bermain di kasta yang sama.

Bagi Adit, kehadiran K-Conk Mania di tribun bukanlah hal baru. Saat memperkuat Persiku Kudus musim lalu, dirinya pernah merasakan atmosfer panas yang dikeluarkan suporter Perseba Super tersebut. ”Saya pertama kali tahu K-Conk Mania waktu Delapan Besar Divisi Utama musim lalu. Saat itu saya menjadi penjaga gawang Persiku yang menghadapi P-MU di pertandingan ketiga kualifikasi grup. Saya kira mereka suporter yang cukup solid,” papar Aditya tantang K-Conk.

Pengagum sosok penjaga gawang I Komang Putra itu juga berharap agar tuah K-Conk Mania musim lalu dapat menjalar ke Perseba Super. Bahkan pemilik tinggi 173 Cm dan bobot 65 Kg itu tak segansegan menyebut bahwa setelah Persebaya Surabaya, Perseba Super adalah klub yang menjadi idola baru baginya.

Sementara itu, sepak bola tidak serta merta membuat Adit absen dari dunia pendidikan. Hingga saat ini, Adit masih berstatus sebagai mahasiswa semester akhir di Universitas Surakarta. ”Ambil jurusan administrasi negara. Tinggal skripsi, tapi belum selesai-selesai. Minta doanya saja biar lekas jadi sarjana,” pungkas Adit. (ed)

DATA PEMAIN ADITYA FAJAR HARIBOWO TTL

: Surakarta, 26 November 1986

Alamat : Jl Gedangan Indah IV blok K6 Perum Polisi Surakarta Tinggi : 173 cm Berat

: 65 kg Nama Orang Tua

Ayah

: Handoko Suradi

Ibu

: Widi Astuti KARIR KLUB : 2006 -2007 PS Palembang (Divisi I) 2007-2008 Persika Karanganyar Jateng 2008-2010 Persis Solo 2010-2011 Persebaya DU Surabaya 2011-2012 Persiku Kudus 2012-…

Perseba Super Bangkalan

12

SELASA

29 Januari 2013

Selamat Berjuang Tretan!

Siang Ini P-MU Tiba di Bandara Sentani PAMEKASAN-Laskar Sape Kerap pagi ini pukul 05.50 bakal terbang ke Papua. Misi tampil terhormat tersemat di setiap dada 15 penggawa Persepam Madura United (P-MU) yang dibawa serta.

Bersama tim manajemen lain yang totalnya 21 personel, mereka siap menancapkan bendera Laskar Sape Kerap di bumi Cendrawasih. Sebab lawatan kali ini merupakan yang

perdana bagi P-MU ke Papua Raya.

Saat masih di Divisi Utama, sebenarnya P-MU sudah pernah menginjakkan kaki di Biak Numfor dan Serui, keduanya termasuk Kabupaten Kepulauan dari Papua Barat, yang lokasi kabupatennya berada di pulau terpisah dari pulau Papua besar. ”Selamat berjuang dan semoga menang. Sehingga bisa membawa pulang poin dari lawatannya ke Papua,” tulis Manajer P-MU Achsanul Qosasi di pesan

singkatnya terkait keberangkatan timnya ke Papua.

Sesuai agenda perjalanan yang diterima Kabar Madura dari travel yang ditunjuk, rombongan besar P-MU akan meninggalkan Pamekasan tepat pukul 23.00 (28/1), tadi malam. Mereka akan meluncur ke Bandara Juanda Surabaya dengan bus tim.

Terkait jam keberangkatannya yang tergolong malam, karena menyesuaikan dengan jadwal penerbangan. Dimana mereka akan

terbang dengan pesawat Garuda pada penerbangan pertama hari ini, yakni persis pukul 05.50.

Sekitar satu jam perjalanan, rombongan P-MU akan transit di Bandara Hasanuddin Makassar sekitar 30 menit. Untuk kemudian langsung menuju Bandara Sentani di Jayapura. Informasinya, perjalanan udara dari Bandara Hasannuddin ke Bandara Sentani memakan waktu sekitar empat jam. Sehingga jika sesuai jadwal, sekitar pukul 12.00 WIT (Waktu Indonesia Timur), rombongan P-MU akan tiba di Kota Jayapura. (ed)

ASPIRASI DARI RANTAU

Taretan di Papua Bersiap GAUNG Persepam Madura United (P-MU) sebagai klub kebanggan Madura memang sudah sangat menggema. Tak heran, lawatan Laskar Sape Kerap ke bumi Cendrawasih, sudah ditunggu taretan dhibi’ yang sudah lama bermukim di Papua. Khususnya yang berdomisili di Kota Jayapura. Bahkan mereka tegas menyatakan siap mendukung perjuangan P-MU. Itu, terangkum dari sejumlah pernyataan warga Madura yang berada di Papua melalui sambungan telepon. Seperti yang disampaikan Anwaril Fitri, pria asal Sampang yang mengaku sudah dua tahun bermukim di Papua. Dia mengaku sudah tak sabar menunggu sanak saudaranya yang membawa panji P-MU berlaga di Stadion mandala melawan Persipura KM/DOK di Jayapura.

BENNY H. SUWARDI ”Kami bersama warga Madura lainnya siap menahbiskan diri memberi dukungan langsung kepada Laskar Sape Kerap,” ujar Anwaril Fitri via telepon selulernya, setelah sebelumnya chatting dengan Kabar Madura.

Dukungan serupa juga disampaikan Benny Hendra Suwardi, 38, warga asli Desa Bator, Kecamatan Klampis, Bangkalan, yang saat ini bertugas di Korem 172 Praja Wirayakti Kota Jayapura. ”Kalau dukungan jangan khawatir, pasti melimpah.

Soalnya banyak warga Madura yang merantau di Jayapura ini,” ujar Benny –sapaannya.

Diakui oleh pria yang juga sempat menyambut rombongan P-MU melawat ke kandang PSBS Biak Numfor-Papua Barat, kala Laskar Sape Kerap meretas asa di kancah Divisi Utama 2011-2013, jika rombongan P-MU berangkat dengan penerbangan pagi dari Bandara Juanda Surabaya, kemungkinan tiba di Bandara Sentani Jayapura sore harinya. ”Kami tunggu di Jayapura,” tutur alumni Akabri-AD angkatan 1997 ini. (bri/ed)

KM/DOK

KAMI MADURA: Warga Madura rantau di Kab Biak Numfor-Papua Barat menyalami Indriyanto saat P-MU Divisi Utama Tur Papua, Januari tahun lalu.

LAPANGAN TERTUTUP: Sesi latihan akhir P-MU sebelum bertolak ke Papua kemarin sore, harus dilangsungkan di lapangan futsal. Tampak striker Osas Saha (kiri) berjibaku dengan bola yang hendak disergap Rossy Noprihanis.

TIDAK hanya membawa pemain dalam jumlah terbatas dalam lawatan P-MU ke Papua. Tim pelatih yang ikut serta mendampingi pemain juga terbatas. Yakni hanya Pelatih Kepala Daniel Roekito dan Asisten Pelatih Jamrawi.

Sementara itu, dari jajaran manajemen juga hanya satu orang yang akan ikut serta mendampingi Firly Apriyansyah dan kawan-kawan.

Kendati demikian, melalui Kabar Madura yang disampsikan via BBM (BlackBerry Mesenger), Manajer P-MU Achsanul Qosasi mengaku siap mengucurkan bonus bagi pemainnya jika mampu menang dalam tandingnya di Papua. Baik lawan Persipura Jayapura (31/1) maupun Persiwa Wamena (3/2). ”Secara pribadi saya sudah menyiapkan bonus ke pemain jika menang. Bahkan tidak hanya saya, ada teman yang juga menjanjikan bonus kemenangan hingga seratus juta,” ujar Achsanul Qosasi.

Besarnya bonus yang dijanjikan tersebut, menurut AQ –sapaannya, karena dua laga tersebut sangatlah berat. ”Kita kalah pengal-

KM/TABRI S. MUNIR

ACHSANUL QOSASI Manajer P-MU

Secara pribadi saya sudah menyiapkan bonus ke pemain jika menang.

Bahkan tidak hanya saya, ada teman yang juga menjanjikan bonus kemenangan hingga seratus juta.” aman dari mereka, dan mereka juga memegang kendali di kandang. Makanya kami tidak memberi target khusus kepada pemain. Tetapi jika memang, pasti banjir bonus. Karena ini sudah membawa nama Madura,” tandas AQ. (bri/ed)

KM/DOK

KM/DOK

ANTON SAMBA

TASSIOU BAKO

CEDERA masih membekap el-capitano P-MU, Mohamadou Tassiou Bako. Cedera yang didapatnya beberapa saat sebelum P-MU melakoni laga perdana melawan Persela Lamongan itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sembuh, kendati belum total. Tak heran jika dalam sesi latihan, Tassiou sering terlihat di lapangan latihan dalam beberapa hari ini.

Sayangnya, proses adaptasi pasca sembuh yang sedang dijalaninya, mejadikan pemain asal Kamerun tersebut harus kembali absen dalam dua laga berikutnya. Masingmasing ketika P-MU harus menantang Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena. ”Kalau hanya lari-lari kecil saya sudah bisa. Tetapi pelatih memang menyarankan agar saya tidak terburu-buru turun lapangan,” ujar Tassiou Bako.

Tidak hanya Tassiou yang mengaku kangen untuk

segera merumput. Anton Samba juga harus absen dalam tiga laga perdana P-MU. Dia mengaku sudah sangat ingin kembali merasakan atmosfer pertandingan.

Sebelumnya, ketika P-MU harus menerima kekalahan telak 4-0 atas Persela Lamongan, Anton sebenarnya diproyeksikan menempati gelandang bertahan. Namun seiring izin karena anaknya sakit, Anton tidak ikut serta menjadi bagian dari skuad P-MU ketika melawat ke Persela Lamongan.

Demikian juga ketika persiapan penentuan pemain yang akan dibawa serta ke Lamongan. Anton harus rela tidak masuk sebagai pemain yang dipilih. Itu karena dia harus berjibaku dengan bisul yang tumbuh di betisnya. ”Saya sudah bisa bermain kembali. Sudah kangen untuk segera merumput,” tandas Anton. (bri/ed)

El-Capitano Absen, Samba Rindu Merumput KM/TABRI S. MUNIR

Bekal Akhir Latihan di Lapangan Futsal LATIHAN akhir jelang keberangkatan Laskar Sape kerap ke Papua tak terlaksana sempurna. Sebab Kota Pamekasan dan sekitarnya ”diamuk” hujan deras disertai angin kencang, kemarin sore (28/1).

Pelatih Kepala Persepam Madura United (P-MU) akhirnya urung memberi materi taktik latihan khusus, sebagaimana dikatakan sebelumnya.

Kendati demikian, latihan akhir Firly Apriyansyah dan kawan-kawan kemarin sore tetap dilaksanakan, meski di lapangan tertutup. Yakni di lapangan futsal Maestro Pemakasan.

Latihan tersebut, menurut Daniel Roekito selaku tactician P-MU tetap harus dilaksanakan. Tujuan utamanya untuk menjaga kebugaran pemain. ”Terpaksa latihan ditempatkan di lapangan tertutup.

Karena kalau dipaksakan di lapangan terbuka, kami takut pemain akan kembali mengalami flu. Sebab ini sudah detik-detik

Menang, Banjir Bonus Menanti

akhir pemberangkatan,” ujar Daniel Roekito.

Dijelaskan oleh pelatih yang biasa memakai topi tersebut, latihan di lapangan terbuka dengan kondisi hujan sebenarnya sering dia berikan kepada pemainnya. Namun karena latihan terakhir sebelum berangkat ke Papua, Daniel mengaku pihaknya lebih baik menjaga kondisi pemainnya. ”Kami tidak mau ambil risiko.

Memang harus hati-hati jelang berangkat. Apalagi di sana (Papua, Red) rawan demam berdarah.”

Sebagai ganti latihan taktik, Daniel mengaku akan diberikannya ketika mencoba lapangan Stadion Mandala, kandang Persipura Jayapura.

Dalam lawatan ke Papua, Daniel masih ketar-ketir dengan mental pemainnya.”Secara khusus saya memang tanamkan kepaada pemain agar tidak drop mentalnya. Makanya itu tadi, misi tampil terhormat adalah meningkatkan mental pemain,” pungkasnya. (bri/ed)

Adaptasi Lapangan dan Kerjasama Antar-Pemain Tim Perseba Super Rencanakan Uji Boba Lagi BANGKALAN-Evaluasi yang dilakukan Perseba Super Bangkalan setelah gagal menang di pertandingan uji coba melawan Persipur Purwodadi (26/1) rampung dilakukan. Mengambil tempat seperti biasa di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), pemain-pemain Perseba Super berkumpul kembali untuk mengikuti agenda yang dicanangkan manajemen tim.

Salah satu hasil evaluasinya, adaptasi pemain dinilai masih kurang terhadap rumput lapangan SGB. Hal itu menyebabkan anak-anak Laskar Suramadu tampil penuh beban dan terkesan demam panggung. Akibatnya, kesalahan-kesalahan semisal umpan-umpan pendek antar-pe-

KM/ACHMAD BAIQUNI

EVALUASI: Pada latihan sore di SGB kemarin, tim pelatih Perseba Super Bangkalan memberi masukan terkait titik lemah permainan Laskar Suramadu pada laga uji coba sebelumnya lawan Persipur Porwodadi.

main kerap kali terjadi.

Hal itu yang membuat Pelatih Kepala Perseba Super, Nus Yadera meminta pasukannya untuk terus introspeksi secara individu. ”Saya berharap dari pertandingan Sabtu kemarin kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Kita bisa melakukan introspeksi secara tim maupun individu,”

ujarnya di depan Danilo Fernando dan kawan-kawan, kemarin sore.

Sementara itu, pernyataan yang diberikan Asisten Pelatih M. Syafii pun tidak jauh berbeda. Pria asli Kecamatan Burneh, Bangkalan, tersebut mengimbau seluruh penggawa Perseba Super bisa lebih memperkuat koordinasi antar-pemain. ”Koordinasi

harus lebih ditingkatkan. Saya lihat kemarin banyak pemain yang masih kesulitan memperagakan pola serangan seperti yang sudah diterapkan dalam latihan,” timpal Syafi’i.

Sementara itu, 10 hari menjelang pertandingan perdana Perseba Super di Divisi Utama, tim pelatih masih menambah satu agenda uji coba lagi. Sebuah klub asal Surabaya akan didatangkan untuk menjadi lawan tanding bagi tim yang dimanajeri Ayu Sartika ini. ”Kami masih menyisakan satu agenda uji coba lagi. Terkait tanggal, nanti kami umumkan kalau sudah positif,” imbuh Nus. Dalam latihan yang dimulai sejak 15.30 di SGB kemarin, tak terlihat gelandang gahar Perseba Super, George Dakkar Mitchel. Menurut informasi yang diberikan Nus Yadera, pemain gimbal asal Liberia tersebut sedang mengurus telex vitas-nya di Jakarta. ”George masih belum bisa ikut latihan. Dia sedang urus izin kerjanya di Jakarta,” ungkapnya. (bai/ed)

DI JAKARTA: Stopper George Dakkar Mitchel tak tampak pada sesi latihan sore Perseba Super Bangkalan kemarin.

KM/TABRI S. MUNIR

Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com