SURAT KABAR SIASAT KOTA EDISI 116 by John Amhygose

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Ekbis

Tahun 2010 Musi Rawas Surplus Beras 108.004 Ton Badan Pangan Dunia (FAO) memperidiksi di Tahun 2014 terjadi krisis pangan dunia.

Jakarta

KISRUH PARTAI DEMOKRAT

Konflik Internal Semakin Meruncing Bogor

Tidak Jelas, Tanah Eigendom Verponding Dibuat Sertifikat

Karimun Diduga Tidak Transparan

Dana Community Development Diragukan Pengucuran Dana Community Development (CD) tahun anggaran 2010 yang dicairkan tahun 2011 diduga tidak transparan. Soal Peminjaman Dana PDAM Rp 3 M ke PS Deltras

LSM GEPAR: YANG TERLIBAT DIJADIKAN TERSANGKA LANGKAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo dalam menelusuri kasus peminjaman uang sebesar Rp 3 miliar dari PDAM Delta Tirta BACA Sidoarjo kepada PS Deltras dukungan dari para HAL 12 mendapat aktivis LSM.

PROGRAM PEMBANGUNAN BUPATI TOBASA JAUH PANGGANG DARI API PROGRAM pembangunan Bupati Toba Samosir, Kasmin Simanjuntak, dikatakan Gibson Sibarani, LSM Lembaga Pemerhati Pendidikan Kesehatan Indonesia (LP2KI) BACA Jakarta, diibaratkan HAL 12 Jauh Panggang Dari Api.

PEMBUATAN SIM POLRESTA BEKASI KOTA CEPAT DAN HUMANIS SISTEM pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Polresta Bekasi Kota mendapat sambutan positif dari beberapa kalangan masyarakat, karena dilakukan mengacu pada peraturan, prosedural. BACA Hal ini seperti yang HAL 13 dituturkan Jonny.

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

DARI REDAKSI

LENSA

KESEMPATAN BERKARIR DIBUTUHKAN: 1. Kepala Perwakilan Provinsi. 2. Kepala Biro Kota dan Kabupaten 3. Marketing Iklan

DITERBITKAN : CV. JONEL INDONESIA Badan Hukum : Akta No. 1 tanggal 8 Agustus 2007 SIUP No. 510/1715-PERINDAG/PK/VIII/2007 DASAR HUKUM : UU NO.40 TAHUN 1999

Persyaratan: - Pendidikan S1 - Minimal SLTA berpengalaman di Bidang Jurnalistik - Berpengalaman di Bidang Marketing, minimal 1 tahun.

DEWAN PENASEHAT: Elizabeth Carren H.Hotib Riduan Pardede PENASEHAT HUKUM: Marajo E Hutagaol SH, Martohap Silaban, SH.MH, Alamsyah P Tarihoran SH, Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Anju DT. Pardede, SH Cuncun SH, MH PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhonson Purba WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Cupa Siregar LITBANG: B.Purba PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jhon Hendri WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : Bunatih DEWAN REDAKSI: Jhonson Purba, Cupa Siregar, B.Purba, Drs. Karto Manalu SH, MM MH, Exson Hartono S REDAKTUR HUKUM: Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Indra Sukma REDAKTUR : Exson Hartono, Jhonson Arios REDAKTUR DAERAH: Bangun Purba, ARTISTIK: Herni BENDAHARA/KEUANGAN: Ita Novita SIRKULASI: Edwan Septri Budi, Asnawi

LAMARAN DITUJUKAN KE:

KANTOR REDAKSI Jln. Kelapa Kuning III Blok I No. 12 Komplek Billy & Moon Pondok Kelapa Jakarta Timur TELEPON : (021) 863 73 999 , Hp. 0813 1986 8888

e-mail: siasat_badai@yahoo.co.id

KANTOR REDAKSI/TATA USAHA: Jln. Kelapa Kuning III Blok I No. 12 Komplek Billy & Moon Pondok Kelapa Jakarta Timur TELEPON :

(021) 863 73 999 , Hp. 0813 1986 8888

Email : siasat_badai@yahoo.co.id Nomor Rekening Bank Mandiri KK. Harapan Indah : 125-00-05578 19-0. an. Jhonson Purba

STOP PERS YANG tersebut di bawah ini bukan lagi wartawan SK Siasat Kota Buyung Rivai (Staf Redaksi) Kartolo Situmorang (Wartawan Bogor) Irma Maya Sofa (Wartawan Bogor) Segala tindak tanduknya bukan lagi menjadi tanggung jawab redaksi. Pemimpin Redaksi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pasar, harusnya memperhatikan keadaan Pasar Cikarang. Kondisi Pasar Cikarang saat ini sangat memperhatikan. Lokasi kioskios rusak di lantai atas membuat para pedagang enggan menempatinya, karena keadaan pasar tersebut tidak terurus dan banyak yang rusak. Selama ini Dinas Pasar maupun Dewan belum dapat merealisasikan perbaikan/ pembongkaran kios-kios yang ada di lantai dua yang rusak tersebut. Dengan keberadaan pasar Cikarang banyak yang rusak diduga Dinas pasar dan Dewan semata-mata mementingan peribadi. JULHAM

Untuk pengiriman berita paling lambat Jumat 24:00. Apabila lewat jam yang ditentukan berita akan dimuat edisi berikutnya.

STAF REDAKSI : Richard Purba, Jhon Nainggolan, Ahmad Shody, Boy Tampubolon, Togap Huta Galung, Ferry Hasahatan.S, Donald Situmorang, Julham, Leonard Butar-Butar

JAKARTA : JAKARTA BARAT: Antony Tjioe | JAKARTA SELATAN: Syaiful Ardi | JAKARTA UTARA: Sanjaya Siahaan| JAKARTA TIMUR: Indra Sukma (Ka. Biro),Tapyani, Abd.GH Antony

PERWAKILAN: JAWA BARAT: Rapdin Marpaung (Ka. Perwakilan), H Sinurat | BANTEN: Ary Bintara, SH (Ka.Perwakilan) | PRIANGAN: Harold S (Ka. Perwakilan), Simson D, Ridwan, Aam Sutisna, Bayu Kuncoro| JAWA TIMUR: Hertanto (Ka.Perwakilan) | LAMPUNG: Ricardo Sinaga (Ka.Perwakilan) |BENGKULU: Amir Syaripuddin (Ka.Perwakilan) | JAMBI: Darmawan K | RIAU: MR Indrayani (Ka. Perwakilan)|KALIMANTAN TIMUR : Balser (Ka.Perwakilan) | KALIMANTAN SELATAN & KALTENG : M Hatim (Ka.Perwakilan), Nurhidayat KEPRI/BATAM: (Ka.Perwakilan) | SUMUT: M Silaban, Yudiman Simbolon (Koorlip) | SUMSEL : M.Korik (Ka.perwakilan) Efriadi Efendi .NS, Hamsatun NAD: H Miswar Husda (Ka.Perwakilan) | KEPULAUAN NIAS : Salati Telaumbanua (Ka. Perwakilan)

WARTAWAN SURAT KABAR SIASAT KOTA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA SELALU DILENGKAPI KARTU IDENTITAS DAN SURAT TUGAS SERTA NAMA TERCANTUM DI DALAM BOX REDAKSI

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

EKONOMI & BISNIS

TAHUN 2010 MUSI RAWAS SURPLUS BERAS 108.004 TON Musi Rawas, Siasat Kota Badan Pangan Dunia (FAO) memperidiksi di Tahun 2014 terjadi krisis pangan dunia, Indonesia salah satu negara dilanda krisis pangan tersebut. Langkah mengantisipasi hal itu di tahun 2011 ini petani di Kabupaten Musi Rawas, Sumsel diminta tanam cepat pat, kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas Hendy U. Purnoto Menurut Hendi, hasil produksi petani sawah, darat dan sawah tadah hujan di Kabupaten Musi Rawas 165.375ton/tahun 2010. Beras yang habis

H RIDWAN MUKT I Bupati Musi Rawas

ABUPETEN Musi Rawas termasuk daerah yang di tuntut untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. Mulai sekarang petani diminta tanam ce-

dikonsumsi oleh 505.940 jiwa penduduk di Musi Rawas berkisar 57.371ton/ tahun. Dengan demikian Kabupaten Musi Rawas surplus beras sebayak 108.004 ton pada tahun 2010. Luas tanam padi di Kabupaten Musi Rawas berjumalah 54.000 hektar tersebar di 21 Kecamatan. Setiap tahun jumlah areal persawahan tersebut terus ditambah sebayak 200 hektar. Dari perluasan areal persawahan tersebut pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas berharap kepada petani agar lahan perluasan jangan di alih fungsikan. Karena, tindakan mengalifungsikan areal persawahan jelas melanggar UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Pengamanan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura setiap minggu melaporkan hasil produksi dan lahan pesawahan yang siap tanam

Bupati Buka Festival Kaulinan Budak Lembur Karawang, Siasata Kota Sebagai salah satu upaya melestarikan Budaya Tempo Dulu dalam bentuk Permainan anak, Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Karawang Menggelar Festival Kalulinan Budak Lembur yang dibuka secara langsung olah Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara,MH di Halaman Alun-Alun Masjid Agung Karawang. Dalam sambutannya Kepala Dinas Budaya dan Pariwista Drs. H. Acep Jamhuri mengatakan bahwa diselenggaraknnya Festival ini bertujuan untuk melestarikan kembali budaya Permainan anak anak jaman dulu yang sarat dengan kebersamaan, kesetiaan, kejujuran dan kesederhanaan dan juga untuk memberikan pengenalan kembali kepada generasi selanjutnya tentang budaya permainan anak dan adat istiadat yang berlaku di Tatar Sunda. Lebih lanjut Acep mengungkapkan bahwa Festival ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi kepentingan anak-anak secara filosofi tentang berbagai permainan anak desa, dalam festival ini akan digelar beberapa Kaulinan Budak Lembur seperti : Kelom Batok, Gatrik,Engkle, Gangsing, Bedil Jepret, Rorodaan, Prepet Jengkol, yang Notabenenya permainan itu Hemat Energi, Hemat biaya tanpa menggunakan Listrik dan Batre seperti pada tekhnologi Sekarang yang dikembangkan permainan ala Cina dan Jepang, ucapnya.

Acep Juga melaporkan bahwa Kegiatan ini demi memberikan kreatifias, cinta Produk dalam negeri dan demi mengembangkan potensi pada anak, dan Peserta yang mengikuti Festival ini terdiri dari 30 Kecamatan Peserta akan di bagi menjadi 2 Kategori yakni Katagori Permainan Katangkasan dan Katagero Permainan Seni. Katagori Ketangkasan seperti : Gatrik, Bedil Jepret dll, sedangkan Kategori Seni seperti : Seni permainan menggunakan media tanah, Daun, Kedebong Pisang dll yang kemudian bagi peserta yang lolos dalam seleksi akan diikut sertakan dalam lomba Kaulinan Budak Lembur Tingkat Provinsi Jawa Barat. Pungkasnya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya dan melestarikan khazanah kebudayaan daerah ; menumbuhkembangkan kreatifitas dan sifat sosial anak-anak melalui permainan tradsional dan untuk memberikan alternatif permainan anak kepada orang tua. Untuk itu, Bupati menyampaikan kegiatan ini disambut baik, karena dapat dijadikan sebagai ajang pengenalan budaya maupun mempromosikan sumber kekayaan kesenian, agar lebih dikenal masyarakat. melalui kegiatan ini diharapkan dapat melestarikan budaya daerah dengan segala aspeknya serta diharapkan mampu memotivasi sikap kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan di kabupaten karawang, imbuhnya. IMAM

secara up date. “Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura diminta untuk melaporankan wilayah panen dan wilayah siap tanam oleh Wakil Presiden RI,” ujar Hendi pekan lalu. Sementara itu, Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukri sendiri berupaya untuk Mewujudkan pembangunan perluasan kawasan persawahan di pedesaan yang lebih merata agar terhindar dari kerisis pangan. Meningkatkan pembangunan di setiap kawasan dan pelosok wilayah adalah tekatnya tanpa memandang suku, etnik dan ras, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Ridwan Mukti terus menyatakan diri, memperhatikan masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek. Menurut Ridwan, semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju. ABU HASAN AZHARI/ADV

BUPATI Karawang, H. Ade Swara saat menilai peserta lomba.

PKK Karawang Gelar Lomba Cipta Menu 3BA Karawang, Siasat Kota Menyambut Hari Pangan Sedunia Ke31, Tim Penggerak PKK Kab. Karawang menggelar Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Berimbang dan Aman (3BA) serta Hasil Olahan Ikan. Lomba yang digelar di Plaza Pemda Karawang tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Nurlatifah, Selasa (24/5). Dalam lomba yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan sekabupaten Karawang tersebut, para peserta diharuskan menyajikan makanan dengan menu 3BA untuk satu hari penyajian, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Selain itu, para peserta pun wajib menyertakan menu hasil olahan ikan dalam makanan mereka. Bupati Karawang, H. Ade Swara dalam kesempatan tersebut menilai bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Pengerak PKK Kab. Karawang tersebut sangat positif, khususnya untuk mendorong masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman. “Saya

berharap kegiatan in dapat terus dipertahankan di kemudian hari,” ujarnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Karawang, Hj. Nurlatifah menambahkan, makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Perkembangan dan pertumbuhan manusia akan terbentuk sesuai dengan apa yang dimakannya, sehingga kualitas sumberdaya manusia dipengaruhi oleh makanannya. Hj. Nurlatifah melanjutkan, pentingnya kualitas makanan pun terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan tata caranya. Di dalam AlQuran selain makanan tersebut harus halal, kita pun dianjurkan untuk memakan makanan yang cukup dan tidak berlebih. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Lomba, Hj. Nana Tedja menjelaskan bahwa para juri dalam lomba ini diantaranya adalah ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kab. Karawang, serta sejumlah instansi terkait lainnya. “Juara pertama pada lomba ini selanjutnya kan menjadi wakil Kab. Karawang dalam lomba di tingkat Provinsi Jawa Barat,” tambahnya. IMAM

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BESERTA JAJARAN Menyampaikan Duka Mendalam

Atas Berpulang Kerahmatullah

H ISMAIL SUKO Orangtua dari Dra Hj Septina Primawati Rusli (Istri Gubernur Riau) Di Rumah Sakit Mahkota Melaka, Malaysia Pada Senin, 16 Mei 2011

Semoga Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan Ketabahan Dan Almarhum Diterima Disisi-Nya DR. H. Indra Muchlis Adnan Bupati

H. Rosman Malomo, SH Wakil Bupati

H. Alimuddin, RM Sekdakab

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

LAPORAN UTAMA

Terkait Dugaan Penipuan dan Penggelapan Hak Atas Tanah

KUASA HUKUM H. HOTIB LAPORKAN Jakarta, Siasat Kota Martohap Silaban, SH selaku Kuasa Hukum dari H. Hotib Bin H. Muhamad pada 18 Mei 2011 lalu melaporkan Budi Akhmad ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Hak Atas Tanah, Pasal 378 KUHP dan 385 KUHP. Laporan tersebut dinyatakan dalam Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/1706/V/2011/PMJ/Ditreskrim Um, yang ditanda tangani oleh Kompol Nurwadi.

ARTOHAP melapor ke Polda Metro Jaya kare na ia menduga adanya rekayasa hukum di balik kasus yang menjerat klaiennya H. Hotib Bin H. Muhamad pada kasus pembebasan tanah untuk perumahan Kompleks Billy & Moon Housing Deveploment yang berlokasi di Pondok Kelapa Jakarta Timur. Ia menyakini bahwa kasus kliennya ini sangat dipaksakan untuk dilakukan penyidikan dan penahanan. H. Hotib sebagai Putra Asli Betawi tinggal di Pondok Kelapa Jakarta Timur, dimana lokasi yang menjadi Proyek Perumahan Billy & Moon Housing Deveploment atau yang lebih dikenal dengan nama Kompleks Billy & Moon Jakarta Timur. Pada

MARTOHAP SILABAN, SH Kuasa Hukum H Hotib

tahun 1975 Billy & Moon merangkul H. Hotib untuk dapat bekerjasama melakukan pembebasan tanah dengan modal pribadi. Setelah dibebaskan oleh H. Hotib Bin H. Muhamad, maka pihak Billy & Moon akan memberikan 40% dari jumlah tanah yang dibebaskannya dalam bentuk kavling. Meski H. Hotib tidak bisa membaca dan

menulis namun kedekatannya secara kekeluargaan kepada para pemilik tanah, akhirnya H. Hotib berhasil membebaskan tanah seluas 47 hektar dan sampai saat ini dengan bukti yang ada pihak Billy & Moon Housing Deveploment masih belum menyerahkan kavling yang sudah menjadi hak atau milik H. Hotib. Pada 16 April 2011 akhirnya H. Hotib mendekam ditahanan Polres Jakarta Timur menjadi tersangka atas pengaduan dari Budi Akhmad yang mengaku sebagai Direktur Operasional dari pihak Billy & Moon. Budi Akhmad melaporkan H. Hotib dengan nomor laporan : No. LP : 1001 /K/VI/2009/Res. JT, tertanggal 25 Juni 2009 silam. Atas dugaan telah melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan atau Pengelapan hak atas barang tidak bergerak dan Pemalsuan surat atau menyuruh menyempatkan keterangan palsu pada Akte autentik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 385 KUHP dan pasal 263 KUHP atau pasal 266 KUHP yang diketahui terjadi pada tanggal 9 Maret 2008 atas sebidang tanah seluas 672 M2 yang terletak di kompleks Perumahan BILLY & MOON, yang berlokasi di Jl Kelapa Sawit I Rt. 008/07 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Atas laporan Budi Akhmad pada tahun 2009 silam itu, lalu pihak Polres Jakar-

ta Timur baru melayangkan surat panggilan kepada H. Hotib melalui surat panggilan tertanggal 31 Maret 2011 dengan surat panggilan bernomor : SP. PGl/1278/S.13/III/2011/ Reskrim yang ditanda tangani oleh Dodi Rahmawan.SIK sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Timur. Kepada Siasat Kota, Martohap Silaban. SH menjelaskan, Kliennya H. Hotib Bin H. Muhammad sebagai warga Negara yang baik tetap datang untuk memenuhi panggilan oleh pihak penyidik Polres Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan pada Sabtu 16 April 2011 dan diperiksa sampai pukul 12.00 Wib dan langsung dilakukan penangkapan dengan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/229/S.16/ IV/Reskrim, Satuan Serse Polrest Jakarta Timur, lalu melakukan penangkapan terhadap H. Hotib Bin H. Muhammad dan dijadikan menjadi setatus Tersangka, juga langsung dilakukan Penahanan dengan Surat Perintah Penahanan N0. SP.Han /87/S.17/IV/2011/ Reskrim, tanpa alasan hukum yang berdasar. Penguasa Hukum Kemampuan Budi Akhmad untuk

lepas dari jerat hukum bagaikan penguasa hukum yang mampu mengatur setiap perkara melebihi seorang Jenderal. Selain melaporkan H. Hotib, Budi Akhmad juga pernah melaporkan Dr. Suradi, Racmi Maryda Ramyakim, Ny. Hj. Nokto Sumaningsih dan Siti Habibah, pada 8 November 2010, dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Kuasa Dirut PT. Billy&Moon.HD. Berdasarkan laporan tersebut, dilakukan pemanggilan terhadap empat orang sebagai saksi. Hj. Nokto yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Jl. Asem Baris Raya No. 78 Rt 07/05, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan mendapat surat panggilan dari Direktur Reserse Kriminal Umum dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ 24687/XII/2010/Dit Reskrimum. Hj. Nokto diminta menghadap pada kamis 16 Desember 2010, untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik AKP Nevo Su-

harjendro, SH dengan perkara dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik dan/atau membuat dan menggunakan surat palsu dan/atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan/atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 385 KUHP, yang terjadi 4 Januari 2001 hingga 23 April 2002 di Jl. Jatinegara Timur No.44, Jakarta Timur di Perumahan Billy&Moon. Dalam laporannya, Budi Akhmad melaporkan bahwa PT. Billy & Moon telah dirugikan pihak terlapor, dengan cara menjual sebagian tanah milik PT. Billy& Moon yang menggunakan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Pondok Kelapa, atas nama Hadidjah Sudiro, kepada Dr. Suradi, Racmi Maryda Ramyakim, Ny. Hj. Nokto Sumaningsih dan Siti Habibah. Dr. Suradi selaku saksi yang dipanggil Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menjadi pihak yang paling terusik dengan laporan dari Budi Akhmad, karena tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah miliknya. Bukti kepemilikan Suradi dinyatakan dalam sertifikat atas tanah Nomor: SHM No. 8443 seluas 1.431 m2. Dengan meyakini kebenaran hukum di negara ini, pada tanggal 22 Desember 2010, Ia membuat Laporan Polisi di Mabes Polri, Nomor : TBL/521/XII/ 2010/Bareskrim. Sebagai tindak lanjut dari Laporan tersebut, Bareskrim Mabel Polri melipahkan Laporan Polisi tersebut kepada Kapolda Metro Jaya, Up. Dirreskrim Um, Nomor : B/3305/Ops/XII/ 2010/Bareskrim, tertanggal 27 Desember 2010, yang ditandatangani Brigjen Pol. Drs. Achmad Hidayat, SH. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi-saksi, maka pada 16 Pebruari 2011, Dit Reskrimum Polda Metro Jaya mengirimkan Surat Nomor: B/ 935/II/2011/Dit Reskrimum, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Dr. Suradi, yang ditanda tangani AKBP Hilman S.Ik, SH, MH selaku penyidik. Dalam SP2HP tersebut Dit Reskrimum berencana mengajukan surat bantuan penunjukan dan menghadirkan saksi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur, guna didengar keterangannya sebagai saksi, namun tidak datang tanpa alasan yang patut dan wajar, maka penyidik mengajukan surat bantuan penunjukan dan menghadirkan saksi yang kedua. Dinilai SP2HP belum dapat memberikan kepastian akan laporannya, Dr. Suradi kembali mengirimkan surat kepada Dir Reskrim Um Polda Metro Jaya, tertanggal 21 Maret 2011 perihal permohonan penjelasan atas pemanggilan dirinya atas tanah Hadidjah Soediro/ SHM I yang dijadikan materi Laporan Milik PT. Billy&Moon. Dalam suratnya, Suradi men-

LAPORAN UTAMA

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

“JENDERAL BUDI AKHMAD” jelaskan sejarah kepemilikan tanah yang disengketan Budi Akhmad sebagai Kuasa pihak Billy&moon. Pada Pebruari 2001 ia membeli sebidang tanah di Jl. Manggar I seluas 1.461 m2, dan diterbitkan sertifikat atas tanah pada 13 Oktober 2010, SHM No.8443, seluas 1.431 m2. Akan tetapi pada Rabu 22 Desember 2010 terjadi penyerobotan tanah dengan cara pemaksaan pemasangan papan nama atas nama Hadidjah Soediro/SHM I, yang diikuti pengusiran terhadap penjaga tanah pada 26 Desember 2010 oleh Budi Akhmad dengan menyuruh sekelompok orang yang diketuai oleh Umar K. Kepada penyidik Dit Reskrimum ia juga menjelaskan ketidak terkaitan antara SHM I/GS dengan SHM 8443 karena pada realitanya objek atau lokasi berbeda. SHM No.1 atas nama Hadidjah Soediro berdasarkan SK.Kep Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 23 Agustus 1999 No. 197/157-550.2-31, 5-1999 SHM No.1/Pondok Kelapa tidak berlaku dan diterbitkan SHGB No. 6759 yang telah dialihkan kepada PT. Pantja Darma/Don Bosco, yang membuktikan bahwa SHM No. 1 bukan atas nama pelapor, Budi Akhmad atau PT. Billy&Moon HD. Rekam jejak soeorang Budi Akhmad yang dulunya hanya seorang tukang photo Copy di lingkungan Polres Jakarta Timur, hingga kini bagaikan pribadi yang mampu mempermainkan Hukum terkesan melebihi Jenderal. Laporan berb-

agai pihak kepada Kepolisian akan permainannya yang dituding sebagai mafia ini tidak tersentuh hukum, sebaliknya menandakan masih adanya pribadi yang kebal hukum di Negeri yang menjunjung tinggi Supremasi Penegakan Hukum ini. Ketidakpastian Posisi atau jabatan Budi Akhmad pada struktural PT. Billy&Moon HD, dikarenakan acap kali berganti pada setiap laporan ternyata dapat dimanfaatkannya untuk turut andil dalam perkara tanah di sekitar lingkungan Perumahan Billy&Moon. Tak tanggung-tanggung, H.Hotib yang kini sedang ditahan di Polres Jakarta Timur, dulunya pernah menjalani masa tahanan selama 9 (sembilan) bulan karena perkara jual beli tanah dengan Ny. Ramaida Sihombing. Perkara itu kembali dimanfaatkan Budi Akhmad dengan modus mengklaim tanah seluas 300 m2, yang terletak di Kampung Gandaria RT 002/07, Kelurahan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dibeli Ny. Ramaida Sihombing tersebut sebagai tanah milik PT. Billy&Moon, dengan menggunakan jati diri sebagai Direktur Bagian Lapangan PT. Billy&Moon. Akan tetapi ironisnya, dalam kesaksiannya di persidangan Budi tidak mengetahui persis letak dan batasbatas lokasi tanah yang diklaim. Menanggapi permasalahan ini, Sekretaris Jenderal LSM Badan Pencegahan dan Pemberntasan Korupsi Republik Indonesia (LSM

BPPK-RI), Jhon HS, menilai adanya permainan dalam penanganan kasus yang menimpa H.Hotib. “Proses penyidikan terhadap H.Hotip penuh dengan permainan dan rekayasa. Budi Akhmad yang mengaku sebagai Direktur Operasional Biily & Moon HD setelah dikross cek di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM bahwa dalam Akte perubahan pada tahun 2010 tidak terdaftar sebagai Direktur Operasional. Jadi tidak ada hubungan kepentingan antara Budi Akhmad dengan PT. Billy & Moon,” jelasnya. Jhon HS juga menduga adanya pihak-pihak atau petinggi Polri yang membekingi setiap perkara tanah yang menyangkut nama Budi Akhmad. Hal itu dikatakan dengan membandingkan keseriusan penyidik saat menerima laporan masyarakat dengan laporan Budi Akhmad. “Saat menerima laporan masyarakat terkait sengketa tanah, peyidik terlihat tidak serius, sebaliknya apabila laporan itu dari Budi Akhmad penyidik seolah mendapat perintah dari sang jenderal, reaktif dan bekerja cepat,” katanya. RED

LAPORAN Kuasa Hukum H. Hotib ke Polda Metro Jaya.

“JENDERAL BUDI AKHMAD”

LAPORAN Dr Suradi ke Bareskrim Mabes Polri yang dilimpah kePolda Metro Jaya yang dilaporkan sejak tanggal 27 Desember 2010 hingga sekarang belum ada realisasinya.

JAKARTA

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

5 Saluran Air di Koja akan Dinormalisasi Jakarta, Siasat Kota Untuk mengatasi genangan air yang terjadi di wilayah Koja, Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Utara berencana melakukan normalisasi saluran air yang selama ini telah menyebabkan genangan baik dikarenakan air pasang laut (rob) ataupun curah hujan tinggi. Wakil Camat Koja, Ahmad Hariyadi menuturkan, di wilayahnya setidaknya terdapat lima titik genangan air. Di antaranya, di Jl Johar RW 10 Kelurahan Lagoa, Jl Kramat Jaya RW 14 Lagoa, Jl Mangga RW 11 Tuguutara, Jl Mundu Kelurahan Lagoa dan Jl Mindi Kelurahan Lagoa di mana ketinggian genangannya bisa mencapai 10 – 40 sentimeter. “Setiap turun hujan sering terjadi genangan di beberapa ruas jalan di sini. Ketinggian genangan antara 10 sampai 40 sentimeter,” ujar Ahmad Hariyadi, Jumat (27/5). Dijelaskan Ahmad, genangan terparah terdapat di Jl Mindi dengan tinggi genangan mencapai 40 sentimeter. Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Utara, Rifiq Abdullah mengata-

kan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari warganya mengenai titik genangan tersebut. Rencananya, sambung Rifiq, pihaknya berencana melakukan pengerukan pada saluran-saluran di lima titik genangan itu pada tahun ini juga. “Yang terdekat, kami segera menormalisasi saluran di sisi Jl Kramat Jaya pada tahun ini. Sedangkan empat titik lainnya menyusul, karena kami akan melakukan survei terlebih dahulu. Tapi kesemuanya dikerjakan tahun ini,” katanya. Sayangnya, Rifiq enggan menjelaskan sumber biaya normalisasi tersebut. Rifiq menjelaskan, di Kecamatan Koja terdapat dua stasiun pompa sebagai sarana dan prasarana, yakni stasiun Pompa Sunter Timur Tiga dan Pinang. Kedua stasiun pompa itu berfungsi sebagai penarik air pada genangan yang ada di beberapa ruas jalan tersebut. Namun, pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ada indikasi posisi tanahnya miring dan dipompa agak lama. “Kami akan lakukan secara bertahap. Namun, jika masalahnya berat, akan kami usulkan ke Dinas PU Jakarta,” ujarnya. SANJAYA

PETUGAS polisi mengatur lalu lintas truk di pintu masuk tol dalam kota .

PEMBATASAN OPERASIONAL TRUK TETAP DIBERLAKUKAN Jakarta, Siasat Kota Keberatan pemerintah pusat terhadap kebijakan pembatasan jam operasional truk di jalan tol dalam kota (JTDK), tidak menyurutkan Pemprov DKI untuk terus memberlakukan uji coba pembatasan itu hingga 10 Juni mendatang. Terlebih, penerapan pembatasan jam operasional truk di dalam kota juga disertai kajian dari berbagai stakeholder.

ELAIN Pemprov DKI, sejumlah stakeholder juga berkomitmen mendukung kebijakan pembatasan jam operasional truk di antaranya, Ditlantas Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dan PT Bina Marga bersama Deputi Kementerian Perekonomian. “Komitmen dari masing-masing stakeholder sebaiknya dihormati. Ini kesepakatan

KISRUH PARTAI DEMOKRAT

KEBAKARAN Gedung Samsat PMJ.

Kebakaran Gedung Samsat PMJ Diduga Akibat Korsleting Jakarta, Siasat Kota Gedung Samsat Wilayah Jakarta Selatan di Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi sasaran kobaran api. ”Kebakaran terjadi di lantai tiga gedung Samsat Polda Metro Jaya kamis (19/05) lalu Informasi kebakaran ini juga disampaikan seorang warga bernama Adit yang kebetulan melintas kawasan Polda Metro Jaya. Menurutnya sejak pukul 06.20 WIB asap hitam sudah membumbung tinggi di gedung tersebut. “Pukul 06.20 WIB saat saya turun dari bus kemudian menyeberang jalan sudah terlihat asap hitam membumbung tinggi di kantor Samsat yang lama,” kata Adit. Akibat kebakaran ini lalu lintas di Jl Gatot Soebroto menjadi tersendat. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di gedung Samsat Wilayah Jakarta Selatan di Polda Metro Jaya. Suku Dinas (Sudin) Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan juga mengerahkan mobil bantuan pernafasan ke lokasi kebakaran. “Seluruhnya ada 21 unit pemadam kebakaran. 10 unit dari Suku Dinas (Sudin) Jakarta Selatan, Bantuan Operasi (Banop) Pusat 7 unit dan sisanya dari Sudin Jakarta Pusat. Dan satu unit mobil BA (Breathing Apparatus) juga dikerahkan”.

kita bersama. Saya ingin mengingatkan Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh warga Jakarta, dan saya punya komitmen untuk menyejahterakan seluruh warga Jakarta. Jakarta untuk semua, termasuk Organda,” tegas Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, Jumat (27/5). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan berdasarkan

monitor Dinas Perhubungan DKI bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya selama penerapan kebijakan pembatasan operasional truk ini berlangsung menghasilkan beberapa indikator meliputi, kecepatan kendaraan di jalan tol dalam kota meningkat hingga 34,53 km/ jam, jumlah penumpang angkutan umum khususnya busway koridor IX (Pinang Ranti-Pluit) meningkat hingga 44 ribu penumpang per hari, polusi kendaraan di jalanan ibu kota berkurang, pengunaan bahan bakar lebih hemat sehingga subsidinya juga berkurang, dan produktivitas kerja per individu meningkat karena kemacetan mulai berkurang. “Yang jelas jika angkutan berat mau mengubah pola pengaturan waktu operasi dan pola distribusi barang, semua tidak akan ada masalah,” tegasnya. SHODY

Bardi petugas pemadam kebakaran menuturkan laporan kebakaran disampaikan oleh salah satu petugas polisi bernama Kasno. Laporan diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 06.15 WIB. “Awalnya kami menerjunkan empat unit mobil Damkar terlebih dahulu. Kemudian api membesar lalu dikirim lagi delapan unit mobil damkar hingga 21 unit mobil damkar. Api tidak terlalu besar tapi untuk mengantisipasi kami sengaja kirim lebih banyak mobil damkar, mumpung masih pagi dan tidak terlalu macet,” terangnya. Mengingat lokasi kebakaran berupa gedung, 1 mobil BA turut diterjunkan. Mobil BA berisi oksigen yang digunakan para petugas ketika memasuki gedung. ”Yang terbakar lantai 3 gedung Samsat jadi perlu oksigen untuk petugas pemadam masuk,” imbuhnya. Api yang membakar lantai tiga gedung Samsat Wilayah Jakarta Selatan di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, diduga karena hubungan arus pendek (korsleting).”Karena kejadian masih pagi dan belum banyak polisi yang masuk kerja jadinya evakuasi yang dilakukan tidak besar-besaran. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam sudah keluar sejak diketahui ada kebakaran,” terangnya. MOMBANG./EXSON

Konflik Internal Semakin Meruncing Jakarta, Siasat Kota Konflik internal di Partai Demokrat makin meruncing pasca-”kaburnya” mantan Bendahara Umum Par tai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Singapura. Ketua Departemen Bidang Kominfo Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul menuding kasus Nazaruddin merupakan hasil rekayasa yang dilakukan kelompok Andi Mallarangeng sebagai buntut kekalahan mereka dalam kongres Partai Demokrat di Bandung beberapa waktu lalu. “Kubu Andi bukan lagi kalah, tapi mereka kalap. Kita sudah merangkul mereka, kok mereka begitu. Mereka itu tidak fair menerima kekalahan dan membuat berbagai macam rekayasa untuk menjatuhkan Mas Anas (Anas Urbaningrum, rival Andi dalam kongres di Bandung,—Red),” ujar Ruhut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/5). Ruhut menuding semua rekayasa itu untuk menjatuhkan citra Anas lewat kasus Nazaruddin. Itu, katanya, dilakukan para mantan anggota tim sukses Andi Mallarangeng. “Seperti Amir Syamsuddin, Deni Kailimang, Kastorius Sinaga, Ramadhan Pohan, dan Andi Nurpati,” ujar Ruhut yang tercatat merupakan anggota tim sukses Anas. Ruhut mengecam pernyataan sejumlah petinggi Partai Demokrat seperti Didi Irawadi dan Amir Syamsuddin yang meminta Nazaruddin pulang ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Seharusnya mereka tidak boleh berkata seperti itu. Pak Amir memangnya jaksa atau polisi, sehingga dia meminta Naz-

RUHUT aruddin pulang? Apalagi Nazaruddin itu pergi (ke Singapura) sudah direstui Fraksi Partai Demokrat. Wong Nazaruddin juga belum (berstatus) tersangka,” katanya. Ruhut mengingatkan elite Par tai Demokrat agar tidak lagi mengumbar kebencian di internal par tai mereka. “Saya ingatkan, Anda-Anda itu orang baru di Partai Demokrat. Belajar berpolitik, lah. Tahu diri, lah,” ujarnya. Ruhut yakin Nazaruddin tidak kabur ke Singapura, melainkan melakukan pemeriksaan kesehatan. Lagi pula kepergiannya itu seizin ketua fraksi. Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati membantah tudingan Ruhut Sitompul soal kasus Nazaruddin merupakan rekayasa kubu Andi Mallarangeng. “Pak Ruhut berkomentar boleh-boleh saja. Tapi saya tegaskan, tidak ada perpecahan di Partai Demokrat,” ujarnya. Andi juga menjelaskan, dalam tubuh partai itu memang tak ada jabatan juru

bicara. Meskipun demikian, kata Andi, seluruh pengurus partai dipersilakan berbicara kepada publik. Dewan Kehormatan Partai Demokrat sendiri mengaku tidak tahu sama sekali ihwal kepergian Nazaruddin ke Singapura. Bahkan, saat mengumumkan pemecatan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, Dewan Kehormatan mengaku tidak tahu di mana saat itu Nazaruddin berada. Menurut Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Dewan Kehormatan dan internal Partai Demokrat, juga berbagai lapisan masyarakat pasti terkecoh oleh Nazaruddin. “Kan kabarnya dia juga mau menggelar jumpa pers, lalu mau membongkar semua aib Partai Demokrat. Tapi buktinya, yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di sini (Indonesia). Kita semua terkecoh! Ini (kepergian Nazaruddin ke Singapura) lebih merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum,” katanya. Sementara itu, Ketua DPP Par tai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi menyesalkan kepergian Nazaruddin ke Singapura. Dia menilai, tudingan miring masyarakat terhadap Nazaruddin makin merugikan nama baik Partai Demokrat. Untuk mencegah tudingan makin besar terhadap Partai Demokrat, Didi telah meminta Nazaruddin agar segera kembali ke Indonesia. Dia mengimbau agar Nazaruddin berobat di Jakarta saja. Lagi pula, katanya, perizinan Nazaruddin ke luar negeri telah dicabut KPK per 24 Mei 2011. MOMBANG

POLITIK & HUKUM

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

PELAKU BOM SEPEDA ONTEL DIVONIS 5,5 TAHUN PENJARA Jakarta, Siasat Kota Ahmad Abdul Rabani bin Abu Ali, Terdakwa bom sepeda ontel, divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama lima tahun enam bulan penjara. Vonis ini 2,5 tahun lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

ALAM sidang (24/05) lalu, di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Jakarta Timur, majelis mempertimbangkan, aksi Ahmad menebarkan kebencian dan kecemasan di masyarakat. Ahmad terbukti berencana selama enam minggu untuk melancarkan aksinya. Majelis menilai Ahmad melakukan aksinya dengan akal sehat dan sadar. Pria 40 tahun kelahiran

Lhouksemawe Aceh ini juga dinilai melawan program pemerintah memberantas terorisme. Yang meringankannya, dia belum pernah dihukum penjara. Atas dasar itu, majelis memutuskan Ahmad terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana terorisme. Dia melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mendengar putusan vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Nasution, Ahmad tampak tenang. Pria berjanggut yang memakai gamis dan peci putih ini hanya membisu sambil mengacungkan jari telunjuk tangannya ke atas. Penasehat hukum Rury Arief Rianto juga tidak berkomentar banyak. Pengacara asal Lembaga Bantuan Hukum Putih ini mengatakan akan membahasnya dulu dengan timnya. “Saya pikir-pikir dulu untuk banding,” katanya usai sidang. Jaksa Trimo mengaku belum bisa memberi pendapat. Sama dengan Rury, Trimo juga akan pikirpikir terlebih dulu untuk banding. “Nanti dulu. Baru saja selesai sidang. Kita lihat reaksi pengacara terdakwa,” ujarnya. ROSMANIAR

ISTIMEWA

PANSEL CAPIM KPK Menteri Hukum & HAM Patrialis Akbar yang juga Ketua panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK tahun 2011 memimpin rapat perdana Pansel bersama Wakil Pansel Soeharto (kanan), Irjen Pol (purn) Ritonga (2kiri) dan Sekretaris Pansel Achmad Ubbe di gedung Kementrian Hukum & HAM, Jakarta, Jumat (27/5). Pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka mulai Jumat sore, 27 Mei 2011, usai Pansel menggelar rapat perdana tertutup di Kemenkumham.

Anggota KPUD Garut Ditahan Garut, Siasat Kota Setelah sempat ditahan di Polres Garut, MF, anggota KPUD Kabupaten Garut, Rabu (25/05) menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Garut. MF menjadi tahanan titipan dalam rangka penahanan lanjutan sambil menunggu proses persidangan pengadilan tipikor di Bandung. Kasat Raskrim Polres Garut AKP Yusuf Hamdani mengatakan, penahanan pertama yang dilakukan oleh pihak Polres Garut sebelumnya bertujuan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. “Karena semua berkasnya sudah dilengkapi, kami pun akhirnya bisa menyerahkan tersangka ke pihak kejaksaan untuk menunggu proses selanjutnya di pengadilan,” katanya. Yusuf menerangkan, tersangka bertanggung jawab dalam penyalahgunaan dana bantuan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun 2008 untuk

Koperasi BMT Mizan di Kecamatan Bungbulang senilai Rp3 miliar.Saat itu, lanjut dia, tersangka berkedudukan sebagai ketua di koperasi tersebut. Kasi Pidsus Kejari Garut Edward membenarkan,saat ini tersangka telah mendekam di Lapas Kelas II B Garut. Ia memastikan, pihak kejari akan secepatnya melimpahkan tersangka dan semua berkas miliknya ke pengadilan tipikor. “Dari dugaan sementara, tersangka merugikan negara sebesar Rp3 miliar lebih. Jumlah ini merupakan total dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Namun, itu semua baru dugaan. Fakta riilnya baru bisa kita ketahui di pengadilan nanti,” ungkapnya. Di tempat terpisah, kuasa hukum tersangka,Anung Anshori SH MSi,menyatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kejaksaan. Ia berjanji, kliennya bisa bersikap kooperatif selama me-

nunggu jalannya persidangan tipikor mendatang. “Kami sudah mempersiapkan penangguhan untuk klien kami. Tapi bila kejaksaan menyampaikan kebijakan untuk tetap dipercepat, kami selaku kuasa hukum akan melakukan permohonan penangguhan di tingkat pengadilan,”tandasnya. Berdasarkan pemeriksaan BPKP beberapa waktu lalu, total kerugian negara dalam kasus ini berjumlah Rp3.015.000.000.Dana sebesar itu merupakan dana bantuan yang diperuntukkan bagi 335 anggota Koperasi BMT Mizan dengan rincian seorang anggota mendapat jatah sebesar Rp9 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 mengenai pidana korupsi. Dengan begitu, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. HAROLDS

Bandar Narkoba Tewas Ditusuk Teman Sendiri Jakarta, Siasat Kota Seorang pria diduga bandar narkoba tewas di tangan rekannya sendiri . Korban tewas dengan luka tusukan obeng pada bagian dada kiri, pelaku langsung ditangkap polisi. Lukman hakim, warga RW 04 jalan F Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan tewas ditusuk sebilah obeng pada bagian dada kirinya, pada Minggu (15/5) lalu. Pelakunya tidak lain, rekan korban sendiri. Warga pun mencium aroma pembunuhan ini ditenggarai akibat bisnis haram yang selama ini dijalani keduannya. Pasalnya kedua korban diketahui adalah pengedar narkoba di wilayah Tebet. Petugas identifikasi Polres Jakarta Selatan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban, korban langsung di bawa ke RS Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Menurut Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP. Sarjono mengatakan pelaku sakit hati dengan korban kemudian berujung kelahi. Sakit hati ini diperkirakan karena ada masalah uang. Dan setelah samasama mabok mereka berkelahi yang mengakibatkan Lukman tewas,” jelas Kanit Reskrim Polsek Tebet Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP Sarjono mengatakan pelaku (Noval) akan dijerat dengan pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. ROSMANIAR/SYAIFUL

Perangkat Komputer Sekolah Digasak Maling Garut, Siasat Kota Dalam jangka waktu satu malam, tiga sekolah di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dibobol maling, tadi malam. Sekolah tersebut masing-masing yaitu SMA Negeri 15 Garut di Jl. Panawuan, SDN Sukajaya I, dan SDN Sukajaya IV yang lokasinya saling berdekatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga sekolah tersebut dibobol dalam kurun waktu satu malam. Dari SMAN 15 Garut, para pelaku berhasil menggondol satu unit komputer dengan layar LCD.Dari kantor SDN Sukajaya I para pencuri berhasil menggondol seperangkat komputer (monitor layar datar 17 inc dan satu unit CPU). Sedangkan di SDN Sukajaya IV para pencuri tak berhasil membawa apa-apa karena pencuri masuk ke ruang perpustakaan. Aksi pencurian tersebut diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang. Para pelaku pertama kali diketahui membobol SDN 1 dan IV Sukajaya yang berada dalam satu kompleks sekolah.Nendi (47), penjaga sekolah SDN Sukjaya mengatakan para pencuri diperkirakan masuk ke kompleks sekolah SDN I dan IV dengan memanjat tembok di belakang sekolah setinggi dua meter. “Kawat berduri yang berada di atas tembok sudah putus. Padahal sebelum kejadian kawat berduri itu masih utuh. Jadi kumungkinan para pencuri masuk lewat tembok belakang sekolah,” kata Nendi saat ditemui di kompleks sekolah tersebut, Selasa (24/5). Menurutnya, para pencuri diketahui masuk ke dua sekolah dasar tersebut melalui salah satu jendela sekolah yang berada di bagian belakang setelah sebelumnya jendela tersebut dicongkel para pencuri. Kepala Sekolah SDN Sukajaya I, Ecin Kuraesin SPd, mengatakan mengatakan setidaknya ada satu ruangan yang dimasuki pencuri yaitu ruang guru yang berdampingan dengan ruang kepala sekolah. Dikatakannya, begitu para guru

datang, ia dan beberapa orang guru langsung mengecek ruangan yang diduga dimasuki maling tersebut. Benar saja, saat dicek, seperangkat komputer yang berada di ruang tersebut sudah lenyap. Bahkan, di ruangan guru tersebut para pencuri sempat membongkar lemari tempat penyimpanan arsip. Menurutnya, saat para guru datang, pintu lemari sudah terbuka dan isinya terlihat acakacakkan. “Hanya komputer yang diambil (pencuri,Red). Tapi dalam komputer itu banyak data-dat penting. Saya heran, kok tega-teganya membobol sekolah,” kata Ecin. Sementara, di SDN Sukajaya IV, para pencuri tak berhasil mendapatkan apa-apa. Para pencuri hanya sempat membobol kaca jendela perpustakaan di sekolah tersebut. Di SMAN 15 Garut, para pencuri berhasil membobol ruang tata usaha (TU) dengan cara mencongkel engsel pintu ruang tersebut. Dari ruang TU itu, satu unit komputer dengan layar LCD, berhasil dogondol para bandit. Wakil Kepala Sekolah SMAN 15 Garut, Agus Wayudin, mengatakan akibat aksi pencurian tersebut sekolahnya menderita kerugian materi sekitar Rp 5 juta. “Kalau kerugian materi memang tidak terlalu besar, tapi dengan adanya peristiwa ini kami jadi khawatir. Selain itu aksi ini sangat berdampak pada terhambatnya aktifitas di sekolah,” katanya. Kepala Unit II Satreskrim Polres Garut yang membidangi kejahatan ekonomi, Ipda Remmy mengatakan peristiwa pencurian tersebut diduga dilakukan pada satu malam. Menurutnya, rentang waktu pencurian terjadi antara pukul 24.00 hingga pukul 04.00 Selasa dini hari. Ia memprediksi aksi pencurian di tiga sekolah itu dilakukan oleh para pelaku yang sama. “Kami akan segera melakukan penyelidikan untuk membongkar siapa pelaku pencurian ini. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi,” ujarnya saat ditemui di sela-sela olah TKP di SDN Sukajaya, kemarin. AAM

KASUISTIK

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Diduga Paket Bom, Pemkab Bekasi Geger Info Polisi Nama

No Telp

Mabes Polri

021.7218000

Yanmas KPPP Pelabuhan

021.492.600

Polda Metro Jaya

021.5234000

K.a Polda Metro Jaya

021 .5709261

Ka Dit Serse Metro Jaya

0215703037

Ka.Dit Sabhara Metro Jaya

021.5708011

Ka.Sat Sabhara Metro Jaya

021.5708035

Dan Sat Brimobda

021.3849020

Wadansat Brimobda

021.3446674

Gegana

021.8727167

Kadit Lantas

021.5708013

Kasat Patroli Jalan Raya

021.83704162

Kadispen Mabes Polri

021.7398025

Kadispen Polda Metro Jaya

021.5709250

Kadit Intel Pampol

021.5708007

Kasat Intelkrim

021.5709252

Kejaksaan Agung Ri / Jaksa Agung

021.7208557

Wakil Jaksa Agung

021.7393889

JAM Pembinaan

021.7251403 021.7221401,7248116

JAM Tindak Pidum

021.7262667

JAM Tindak Pidsus

021.7250176

JAM Datun

021.7243201

JAM Pengawasan

021.7208748,7250346

Ses JAM BIN

021.7261828

Ses JAM Intel

021.7245216

Ses JAM Pidum

021.7243201

Ses JAM Pidsus

021.7250166

Ses JAM Datun

021.7243201

Ses JAM Was

021.7245026

Kepala Pusat Penerangan Hukum

021.7236510

Pusdiklat Kejagung RI

021.7806861

NAD

0651.21270

Sumatera Utara

061.4514290

Sumatera Barat

0751.55530

Riau

0761.29677

Jambi

0741.63034

sat wilayah Kabupaten Bekasi. Saat dikonfirmasi seorang anggota Satpol PP Kabupaten Bekasi mengatakan, paket yang di duga bom, ditemukan sekitar pukul 10.00 WIB pada hari Jumat (13/5) minggu lalu. karena kecurigaan muncul tidak ada satu orang petugas yang menerima paket tersebut. Anggota Sat Pol PP menambakan, bahwa anggotnya tidak ada yang nerima, serta pengirimnya siapa kami juga tidak tahu, maka sudah tergeletak di depan,” ujarnya Paket tersebut langsung diamankan petugas Satpol PP untuk kemudian di-

laporkan kepihak kepolisian untuk mengadakan penelitien yang diduga paket bom tersebut. Kasie Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Bekasi “Rama mengatakan, paket itu diterima sekitar Jumat pekan lalu, sebelumnya paket itu terletak di ruang tunggu Wakil Bupati Bekasi “Darip Maulana yang menjabat sebagai Ketua BNK Kab Bekasi. Namun, Rama mengaku tidak mengetahui siapa yang mengantarkan paket tersebut ke ruang Wakil Bupati.”Karena tidak berani membuka langsung diamankan Satpol PP. JULHAM

Kinerja Drs.H.Nandang Djunaedi, MM Dipertanyakan

USUT TUNTAS PENYIMPANGAN DI BPPTKPK JABAR Bandung, Siasat Kota Karena itu aparat penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan diminta untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dilingkungan BPPTKPK Bandung. Hal itu guna meminimalisasi kerugian Negara yang timbul akibat ulah oknum ‘penggerogot’ uang Negara dan untuk memberantas korupsi sebagaimana ‘mimpi’ pemimpin bangsa ini, yakni menciptakan pemerintah yang bersih, akuntable dan bebas KKN.

Info Jaksa

JAM Intelijen

Bekasi, Siasat Kota Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi digegerkan oleh sebuah paket yang terletak di ruang tunggu Wakil Bupati, pada Jumat (20/5) paket tersebut yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika tersebut diduga bom. Paket yang berupa kotak berukuran 308 x 10 Cm tersebut tidak menunjukkan identitas si pengirim serta alamat tujuan yang tertera tidak tepat, karena dalam tulisannya ditujukan Kepada Yth: BN Kota Bekasi Bagian Kesos Kota Deltamas Cikarang Pusat, Sedangkan, Kota Deltamas tersebut adalah Cikarang Pu-

UNGKIN Kepala UPTD Balai Pelatihan Pendidi kan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTKPK) Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Nandang Djunaedi,MM kurang tanggap terhadap tingginya komitmen pemerintah dan masyarakat khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya good goverment dan clean governance guna penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa dan akuntabel baik ditingkat pusat maupun daerah. Apalagi pasca didengungkannya slogan perang terhadap korupsi oleh orang nomor satu di negeri ini. Hal tersebut jika dikaitkan dengan tingkat keseriusan Nandang Djunaedi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah guna mengantisipasi dan meminimalisasi potensi terjadinya kebocoran anggaran khususnya dilingkungan BPPTKPK Jabar yang dipimpinnya yang disinyalir menyimpan ‘segudang sekandal’. Dari pantauan Siasat Kota banyak peluang-peluang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilingkungan Di lingkungan yang dipimpinnya, baik yang mata anggarannya bersumber dari APBD maupun APBN. Hal tersebut mungkin saja diakibatkan oleh faktor kelalaian baik yang disengaja maupun tidak

sengaja yang dilakukan oleh para pengelola anggaran pada masingmasing kegiatan, dan ketika Siasat Kota hendak mempertanyakan jawaban surat dan tanggapan atas berita yang dimuat pada edisi lalu tetap tidak mendapatkan jawaban, disinyalir BPPTKPK takut terbongkarnya ‘aib’ yang selama ini disimpan secara sistimatis akan terbuka kembali. Tidak transparannya BPPTKPK dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pemerintah itu disinyalir merupakan ‘strategi’ yang dilakukan oleh para pengelola anggaran dalam melakukan pembohongan-pembohongan publik dan mengelabui masyarakat yang sebenarnya berhak mempertanyakan sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada BPPTKPK. Hal tersebut guna terciptanya check and balance informasi yang akurat antara pengelolah anggaran dan masyarakat. Sebut saja para pengelola kegiatan yang dibiayai oleh APBD TA 2010 kegiatan Optimalisasi Pendidikan Kejuruan Melalui Pemberdayaan Lembaga Tripartit Bidang Pendidikan Dan Expo Pendidikan yang dirasakan kurang tanggap dan ‘alergi’ terhadap transparansi, meskipun kepentingan dan keingintahuan publik terhadap pembelanjaan uang negara yang nota-

bene merupakan uang rakyat tersebut sangatlah tinggi. Mereka seolah enggan memberikan informasi terkait realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Padahal peran aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja aparatur pemerintah merupakan salah satu bagian dari bentuk pengawasan (Wasmas) sebagaimana pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas baik internal (Irjen/Bawasda) maupun eksternal (BPK/BPKP). Apalagi hak publik tersebut juga diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan data yang diterima Siasat Kota, pada APBD TA 2010 mengalokasikan anggaran pada kegiatan Optimalisasi Pendidikan Kejuruan Melalui Pemberdayaan Lembaga Tripartit Bidang Pendidikan Dan Expo Pendidikan senilai Rp 707.300.000,- di BPPTKPK, dimana didalam kegiatan tersebut disinyalir tidak diumumkan anggaran untuk catring sebesar Rp 270.000.000,-. Jika demikian, upaya pemberantasan korupsipun hanya menjadi slogan kosong belaka. Dan upaya pencapaian akuntabilitas publik melalui LAKIP yang disusun setiap tahunnya oleh Disdik Jabar menjadi sebuah retorika belaka, bila pada kenyataannya kran informasi bagi masyarakat ditutup, sehingga fungsi Wasmas selaku bagian dari kontrol sosial pun tidak berjalan efektif. Karena itu diharapkan Kadisdik Jabar mampu memberikan pemahaman kepada aparatur dilingkungannya untuk mulai berupaya transparan guna meminimalisasi persepsi miring yang timbul ditengah masyarakat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan opini negatif terhadap Disdik Jabar. Itupun jika memang Kadisdik Prov Jabar memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan sektor pendidikan di Jawa Barat dan memiliki integritas dalam mendukung upaya pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Jangan sampai harapan masyarakat yang mendambakan peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat hanya menjadi mimpi belaka. ROLISTON JR

Sumatera Selatan

0711.311555

SOAL PENGADAAN BIBIT POHON KELAPA

Lampung

0721.482409

Bengkulu

0736.21631

Anggaran APBD DPPK 2010 Mubajir

Banten

0254.251053

DKI Jakarta

021.5254128

Jawa Barat

022.4239375

Jawa Tengah

024.8311850

DI Yokyakarta

0274.562928

Jawa Timur

031.8290577

Bali

0361.261438

Bekasi, Siasat Kota Pemerintah Dearah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pertanian, Pekebunan dan Kehutanan (DPPK)telah memberikan bibit pohon kelapa kemasayarakat Kecamatan Sukawangi sebanyak 1000 pohon dari anggaran APBD Tahun 2010 sebesear 150 Juta, karena tidak bermanpaat bagi masyarakat. Saat dikonfirmasi Pendiri LSM Permata”Wannen Simamora,SH mengatakan, dengan adanya pemberian bibit kelapa dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanaan kami menilai hal ini ad-

alah mumajir dan menghambur-hamburkan anggaran APBD Tahun 2010. Wannen menjelaskan, karena bibit kelapa yang di berikan kemasyarakat Sukawangi sebanyak 1000 pohon tidak bermanfaat, karena banyak tanaman tersebut yang mati, maka kami menduga Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan memanfaatkan anggaran tersebut untuk di hambur-hamburkan.”Ujarnya. Saat ditemui Staf Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan” Ibu Lasri selaku PPTK dan Yudi sebagai PPK saat pel-

aksanaan tender di anggaran APBD tahun 2010 dalam pengadaan bibit kelapa, beliau tidak mau menjawab pertanyaan wartawan, malah ia melontarkan nanti saja ketemu sama Kabid saya, Ujarnya. Dengan adanya dugaan peyelewengan anggaran APBD 2010 di dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan masalah pengadaan bibit kelapa, Ketua Pendiri LSM Permata” Wannen Simamora, SH mengecam keras bahwa Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menghambur-hamburkan anggaran tahun 2010. JULHAM

KASUISTIK

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Perda di Kabupaten Bekasi Mandul

DINAS PARIWISATA DAN SATPOL PP DIKEBIRI ? Bekasi, Siasat Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi seharusnya mengadakan pendataan bagi pemilik bangunan yangl tidak memiliki IMB, karena di duga banyak banguan Hotel, Café, Panti Pijat dan Warung remang-remang yang tidak memiliki izin, hal ini adalah tugasnya Satpol PP dan Dinas Pariwisata,beserta semua unsure harus dapat bertindak dan memantau.

ARENA para pengusaha Hotel, Café dan Panti Pijat serta Warung remang-remang di Kabupaten Bekasi ini adalah tugas Satpol PP dan Dinas Pariwisata untuk mendata para pemilik hotel dan Café yang tidak memilik izin/IMB. Hotel dan Café yang tidak memilik izin salah satu contoh Café Inmeral berlokasi di Lippo, Kecamatan Cikarang Selatan, maka diduga Café tersebut sudah memberi Upeti kepada pihak Dinas dan Satpol PP agar mengenai perizina dan aktipitas tempat jangan sampai ditutup oleh pihak terkait, maka pihak pengusaha diduga telah memberi Upeti agar dapat dikebiri oleh pemilik pengusaha , karena para pemilik sudah seharusnya menyetor ke para oknum dinas tersebut sudah suatu kewajibkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak mampu membongkar banguan-banguan liar yang tidak meliki IMB (Ijin Mendirikan Banguan) karena diduga Camat dan Kasat Sat-pol PP serta Dinas terkait mendapat Upeti (Uang Petitipan) setiap bulan dari pemilik banguan liar yang tak berizin. Pantauan Siasat Kota, banyaknya banguan liar yang tak memilik izin, hal ini Camat dan Kasat Sat-pol PP, serta Dinas Pariwisata dan unsur dinas terkait harus mengadakan pendataan bagi banguan yang tidak memilik IMB, sebab banyaknya banguan liar tersebut yang tak berizin dapat kita duga bangunan tersebut bisa di buat tempat maksiat, karena Banguan yang tidak memiliki izin seperti: Hotel, Cafe, Panti Pijat, Warung remang-remang yang ada di Lippo dapat membuat Kabupaten Bekasi sarang maksiat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, atas nama DR.H.Sa’duddin

harus menindak kenirja Dinas yang tidak menjalankan Tupoksinya, karena tupoksi penertipan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertipan), dalam Perda No.7 Tahun 2007 serta Perda No.4 tahun 2008 adalah tugas Satpol PP. Perogram Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Perda tersebut hanya sematamata sebagai senjata buat mencari Upeti pada pihak pengusaha Hotel dan Café yang tidak memilik izin, karena tupoksi masing-masing dinas tersebut saling berebut mencari proyek bangunan yang tidak memilik izin IMBnya. Saat dikonfirmasi Tokoh masyarak MUI yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dari kenyataan yang ada di Kabupaten Bekasi, pihak Dinas terkait tidak mampu untuk memberantas yang namannya maksiat, sedangkan kegiatan Ahmadiyah saja bias di tutup !, kenapa untuk membongkar banguan tidak berizin / warung remang-remang yang berada Kabupaten Bekasi sebagai tempat maksiat di diamkan.Ujar Tokoh Masayarakat MUI. Nara sumber menjelaskan selaku Tokoh Masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, katanya telah memprogramkan dan menata penghijauan ditempat- tempat disepanjang bantaran kalimalang, namun kenyataan program ini belum terlaksana/terrealisasi sebagai program K-3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertipan) maka banguan tersebut berdiri kembali. Camat dan Kasat Satpol PP seharusnya mengadakan pendataan bagi pemilik banguan yang berdiri, bukan didiamkan,! hal ini menjadi tada tanya masyarakat bisa diduga

Camat dan Sat-pol PP serta Dinas Pariwisata serta dinas terkait mendapatkan Upeti dari pemilik banguan liar tersebut setiap bulan “ujarnya. Banguan liar seperti Hotel, Cafe dan Panti Pijat serta warung remang-remang yang masi saja berdiri disepanjang bantaran kalimalang dan Lippo Cikarang seharusnya Bupati dan Dewan dapat mengeluarkan UU serta Perda, agar peraturan tersebut diterapkan Pemerintah. Saat dikonfirmasi LSM Laskar “Drs. Surya Beratama mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak mampu mengbongkar banguan liar yang tidak memiliki izin, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membuka mata lebar-lebar “ujarnya. Surya Beratama menegaskan, kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak berani membongkar Hotel, Cafe, Panti Pijat serta Warung remang-remang yang ada di Kabupaten Bekasi, apakah Camat dan Kasat Sat-pol PP serta dinas terkait tidak tau banyaknya banguan yang tidak memiliki izin IMB yang lebih besar di Kabupaten Bekasi ini,tegasnya. Surya berharap, agar Camat dan Sat-pol PP serta Dinas terkait, meminta agar mari kita sejalan memberantas maksiat di Kabupaten Bekasi ini, agar Kabupatyen Bekasi bersih dari maksiat, sebab kalau ini tidak ada ketegasan dan keseriusan Pemerintah, maka bisa Kabupaten Bekasi sebagai sarang maksiat. Berdasarkan bunyi Perda yang ada, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat memperlakukan Perda tersebut SeKabupaten Bekasi, bukan memperlakukan berdasarkan Uang yang mereka terima sebagai Upeti dari pemilik bangunan yang tak berizin, karena Perda tersebut berlaku seKabupaten Bekasi sebagai pedoman Pemerintah untuk menegakkan peraturan tersebut. Bupati Bekasi DR.H.Sadud’din harus dapat berbuat demi Kabupaten Bekasi, serta dapat memerintahkan Camat dan Sat-pol PP serta Dinas terkait membongkar bangunan yang tidak memilik IMB (Izin Mendirikan Bangunan). JULHAM

PAPAN proyek yang melebihi batas pengerjaan.

Pengecoran Pasar Lemahabang Terlambat Bekasi, Siasat Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran APBD -TA 2011 untuk pekerjaan pengecoran Pasar Lemahabang, melalui Dinas Pendagkop, hal ini pihak yang memenangkan adalah CV.Putra Bekasi Mandiri, dengan Nilai anggaran Rp,196.143.000, dengan No.SPMK.927/705/ Pendagkop dan UMKM/IV/2011 di mulai tanggal 25 April sampai 24 Mai 2011. Dalam pekerjaan pengecoran pasar lemahabang, Kecamatan Cikarang Utara, saat di pantau wartawan Sisat Kota di duga melanggar bestek/RAB, karena saat diukur pemasangan bagesting, Tinggi kiri dan kanan : 19 cm serta AS tengah 16 cm, bahkan pembesiannya ada yang 8 dan 10 cm, serta pengcoran tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan dipapan proyek. Saat dikonfirmasi para pedagang yang berada dilokasi pasar lemahabang mengatakan, dengan adanya pengecoran yang setengah jalan ini atau belum selesai pada saat ditentukan dipapan proyek, karena kami para pedagang mengharapakn cepat selesai.

melalui selluler mengenai kekurangan Ademixa coran terpaksa dikerjakan secara manual, karena dinilai pengawasan distarkim tidak tegas menegor pelaksana CV.Putra Bekasi Mandiri, hal ini selaku pengawasan proyek pengecoran pasar lemahabang harus dapat menstop pekerjaan tersebut. Menyikapi adanya keterlambatan pengecoran pasar lemahabang serta kekurangan semen Adimix tersebut, CV.Putra Bekasi Mandiri dinilai tidak professional mengerjakan pengecoran pasar lemahabang tersebut. karena saat wartawan siasat kota meminta tanggapan pada Iksan selaku pelaksana dari CV.Putra Bekasi Mandiriek tersebut, ia mengatakan kekurangan semen Adimix akan saya lakukan cara manual saja. “ ujarnya. Dengan adanya keterlambatan pengecoran pasar lemhabang dan kekurangan semen Adimik yang di kerjakan oleh CV.Putra Bekasi Mandiri tersebut dengan cara manuali, maka pihak Dinas Pendagkop harus dapat menegur pengawasan dari Distarkim “H.Nanang yang tidak tegas pada CV.Putra Bekasi Mandiri dalam pengawasan tersebut.

Pengawasan Harus Tegas Saat ditemui Kepala Dinas UPTD pasar Lemahabang “ Nein, S.Pd. diminta tanggapanya tentang masalah keterlambatan pengecoran Pasar Lemahabang, Nein mengatakan agar pihak CV.Putra Bekasi Mandiri mengerjakan tepat pada waktu yang ditentukan, karena masalahnya tidak ada kordinasi dengan pihaknya tentang adanya keterlambat pekerjaan tersebut” ujarnya. H.Nanang selaku pengawasaan dari Disrtarkim saat dikonfirmasi

Makan Gaji Buta Saat pengecoran pasar lemahabang mulai selesai dalam pengerjaan keterlambatannya oleh CV.Putra Bekasi Mandiri, hal ini pihak Konsultan tidak pernah hadir dilokasi pengecoran pasar tersebut, karena Iksan selaku pelaksana dari CV.Putra Bekasi Mandiri tidak pernah melihat dan mengenal Konsultan tersebut.maka Konsultan yang mengawasi pengecoran di lokasi pasar lemahabang diduga makan gaji buta. JULHAM

TERKAIT BANYAK PERUSAHAAN DAN DEVELOPER

TKD di Kabupaten Bekasi Banyak yang Hilang Bekasi, Siasat Kota Kabupaten Bekasi mer upakan Daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta sehingga perkembangan saat ini sangat signifikan dari tahun ke tahun sehingga dapat di lihat dengan banyaknya Investor dari berbagai Negara mendirikan Perusahaan - perusahaan di Kabupaten Bekasi.. Banyak Per usahaan Asing yang menanamkan modal mendirikan Perusahaan dan Developer yang berdiri di Kabupaten Bekasi, per usahaan tersebut kurang lebih sebanyak 3000 perusahaan yang tersebar di beberapa Kawasan Indrustri yang ada di kabupaten Bekasi, diantaranya: Jababeka, Ejip dan Lippo Cikarang, belum lagi kalangan Developer yang membangun Perumahan-perumahan seperti” Perumahaan Legenda ,

Perumahan Aster dan Perumahan vila Mutiara dan banyak lagi yang berdiri di Kabupaten Bekasi. Dengan berdirinya Perusahaan dan Developer, sehingga Kabupaten Bekasi menjadi Daerah Industri dan Perumahan, maka persawahaan yang ada di Kabupaten Bekasi kini mulai di tumbuhi oleh Kawasan Hutan Beton yang di kuasai oleh orang asing, sehingga berdampak bagi kalangan masyarakat kecil sebagai penggarap sawah kehilangan mata pencarian sehingga mereka banyak yang menjadi alih propesi menjadi Pedagang dan tukang Ojek, karena sawah tempat mereka di garap oleh pemilik kekuasaan menjadi hutan Beton atau Perusahaan dan Perumahaan. Hal tersebut berkaitan dengan Tanah Kas Desa (TKD) sebagai asset Pemerin-

tah Daerah yang merupakan sebagai kesejahtraan perangkat Desa di Kabupaten Bekasi kini hilang menjadi bancakan bagi oknum-oknum Kades yang memperjual / menyewakan TKD tersebut , karena TKD yang menjadi sumber penghasilan bagi Aparat Desa (Kades) dan Kaur Desa, namun kenyataan banyak Tanah Kas Desa (TKD), di sewakan atau di gadaikan oleh oknum Kepala Desa semasa menjabatan Kepala Desa, maka saat pergantian Kepala Desa banyak TKD yang beralih pungsi maupun di perjual belikan atau disewakan, sehingga banyak para Kepala Desa yang baru tidak mengetahui keberadaan TKD tersebut sehingga hilang. Seiring berkembangnya Kabupaten Bekasi banyak investor menanamkan modalnya di Kabupaten Bekasi dengan

mendirikan perumahan, sehingga tanah sawah yang dulu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat penggarap, kini menjadi penonton karena sawah yang dulu menjadi mata pencariannya kini menjadi bagunan beton perumahan. Dari berbagai permasalahan TKD yang sering hilang maupun diperjual belikan serta disewakan, ini terjadi di Kabupaten Bekasi, sebab permasalahan TKD lemahnya pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, hal ini membuat peluang bagi oknumoknum Kades untuk mencoba berspekulasi dengan mengolah data TKD menjadi hak milik. Pengamat Asset Daerah di salah satu Desa mengatakan dengan berkembangnya Kabupaten Bekasi membuat masyarakat berpola pikir untuk meraup

keuntungan dengan menggadaikan atau menyewakan TKD, yang merupakan Aset Pemerintah Daerah bahkan ada yang nekat menjualnya dengan membuat sertivikat hak kepemilikan tanah meski itu di ketahui TKD, seperti kasus kasus yang terjadi di Kecamatan Tambun Utara yang berobah pungsi. Dengan banyaknya TKD yang berobah pungsi atau hilang, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik syah atas Tanah Kas Desa yang berada di Kabupaten Bekasi, harus mendata ulang kembali keberadaan tanah tanah yang merupakan Asset bagi Pemerintah daerah sehingga Tanah Kas Desa (TKD) tidak menjadi bancakan oknum oknum Kades untuk meraup keuntungan meski harus berurusan dengan pihak berwajib. JULHAM

PENDIDIKAN

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

ORANGTUA PROTES BATASAN USIA SISWA HADNA Risyanto,S.Pd bersama DR.Rusdi Biomed

SMPN 3 Cikarang Timur Kurang Ruang Kelas Bekasi, Siasat Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan dapat kiranya memperhatikan sekolahan-sekolahan yang berada di Wilayah Kecamatan Cikarang Timur yang masih kekuarang kelas dan mobeller, karena ini adalah tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Salah satu sekolah yang dipantau Wartawan Siasat Kota adalah SMPN-3 Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi yang saat keberadaannya masih kekurangan kelas Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMPN-3 Cikarang Timur ”Hadna Risyanto,S.Pd mengatakan, SMPN-3 Cikarang Timur kondisi ruangan kelas yang kami perlukan 6 lokal/ruangan, karena jumlah murid SMPN-3 sebanyak 715 orang, maka kami sangat memerlukan ruangan Kelas tersebut, hal ini antusias orang tua murid menyekolahkan anaknya di SMPN-3 Cikarang Timur begitu banyak. Hadna Risyanto menjelaskan, bahwa jumlah murid SMP-3 Cikarang Timur banyak, maka saya selaku Kepala Sekolah mengharap-

kan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat merealisasikan ruang kelas yang sangat kami butuhkan, karena sekolahan SMPN-3 Cikarang Timur masih memakai sisitim belajar mengajar dua Sift ( Pagi dan Siang) ujarnya. Kekurangan Meubelair Di tempat terpisah, salah satu guru SD mewakili guru-guru yang ada di Kecamatan Cikarang Timur mengatakan, dengan adanya kunjungan Bupati Bekasi beserta SKPD ke lokasi SMPN-3 Cikarang Timur pekan lalu, kiranya dapat melihat keadan kondisi sekolahan-sekolahan tingkat Dasar(SD) yang ada diKecamatan Cikarang Timur yang kekurangan meubelair , karena pada saat peroses belajar mengajar banyak murid yang duduk satu bangku tiga orang, karena jumlah murid SD di Kecamatan Cikarang Timur terlalu banyak. Maka kami mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat meralisasikan mobeller yang kurang, dan juga para guru yang ada di Kecamatan Cikarang Timur sampai saat ini belum memilik gedung seba guna. JULHAM

PEMBERIAN Piala Volley Ball Tridaya Cup

HUT DESA TRIDAYA KE 30

SKR dari Kota Bekasi Berhasil Juara Volley Ball Bekasi, Siasat Kota Hari Ulang Tahun (HUT) Desa Tridaya ke 30, pada Sabtu (14/5), diadakan Turnament Bola Volley Cup di Lapangan Kantor Desa Tridaya. Turnament tersebut diikuti 38 clup peserta dari berbagai daerah se-Jabodetabek yang terdiri dari 30 peserta Club Laki-laki dan 8 peserta clup wanita. Sebagai tindak lanjut dari babak pertandingan Volley Ball Tridaya Cup, pada tanggal (22/05) lalu digelar putaran Final yang pelaksanaannya dipusatkan lapangan Kantor desa Tridaya, SKR dari Kota Bekasi berhasil mengalahkan KJC. Kepala Desa Tridaya, Suwardi Mada, kepada Siasat Kota mengatakan bahwa turnament tersebut dilakukan sebagai upaya merangkul generasi muda untuk menjalin kerjasama yang baik. Menurut Suwardi Tournament ini disponsori oleh Reds Soccer Futsal Center. “Turnament Bola Volley Cup ini memperebutkan Piala Bergilir Kepala Desa Tridaya Sakti yang diselenggarakan mulai tanggal 9 April sampai dengan 20 Mei nanti,” ujar pria kelahiran 13 April 1974. Dalam pelaksanaan lomba, masyarakat sangat antusias menyaksikan pertandingan dan memberikan dukungan kepada tim yang sedang bertanding dengan sportifitas tinggi. “Warga sangat senang dengan diadakannya turnament ini. Mudahmudahan tahun depan bisa berlangsung lagi tentunya juga lebih meriah dari sekarang,” kata salah seorang pengurus Karang Taruna. FERRY/SIHOTANG

Tembilahan, Siasat Kota Para orangtua siswa yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah unggulan dan sekolah yang diminati anaknya merasa kecewa, karena banyak sekolah di Inhil yang melakukan pembatasan kuota siswa yang diterimanya.

ADAHAL pemerintah sendiri belum menyediakan sekolah lainnnya yang mencukupi dalam menampung semua siswa yang ingin melanjutkan studi mereka. Hal ini tentunya, dapat menimbulkan, tingginya angka putus sekolah, karena tidak tertampung oleh sekolah unggulan, maupun sekolah lainnnya. Mirisnya, belakangan ini yang terjadi dan sangat meresahkan warganya adanya pembatasan usia bagi anak yang ingin masuk ke SD, terutama SD favorit. Bayangkan saja, hanya karena seorang anak usianya kurang beberapa hari mencapai usia 6 tahun, ternyata tidak bisa masuk ke SD. itu terjadi dan menimpa beberapa orang tua wali murid di SD 032 Tembilahan.

“Anak saya tidak bisa masuk sekolah di SD 032 Tembilahan, hanya karena usianya masih kurang 17 hari lagi 6 tahun. Padahal anak saya sangat ingin untuk masuk sekolah, tapi karena tidak diterima, kondisi ini sudah barang tentu sangat mengecewakan,” kata Taufik salah seorang wali murid kepada Vokal, Senin, (24/5) lalu, ketika berbincang-bincang debuah rumah makan. Kata warga tersebut, alasan pihak sekolah untuk tidak menerima anaknya, karena memang ada aturan yakni SK Bupati yang telah mengatur sedemikian. kerana memang seperti itu, pihak sekolah hanya menjalankan aturan yang telah dibuat. Berkaitan dengan hal tersebut Ketua LSM Lembaga Sosial Control

Masyarakat (LSCAM) Syafrizal Syarif SH.MH, mengaku prihatin dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Inhil belakangan ini. Mestinya Pemkab Inhil memberikan pelayanan dan dan kualitas yang baik bagi dunia pendidikan, dengan mempermudah masyarakat untuk masuk dan mengakses pendidikan “Terus terang saya sangat sedih mendengar dan mendapat keluhan dari masyarakat di daerah ini. Mestinya, kita mendukung setiap upaya masyarakat dalam memperoleh hak mereka di dalam pendidikan, dan bukan membatasi dan mempersulit mereka,” katanya Lebih dari itu dikatakannya lagi, kita selalu mendengungkan meningkatkan SDM di Inhil. Itu semua tentunya hanya dapat dilakukan dengan pendidikan. Semakin baik dan mudah untuk memasuki dunia pendidikan, tentunya dengan sendirinya SDM akan baik. “Tapi kalau yang terjadi seperti ini, terus terang saya tidak paham. Lebih dari itu, ini tentunya bentuk dari pendidkan yang boleh dikatakan diskriminatif,” ujarnya. IIN

Perpisahan Siswa SMAN2 Cikarang Utara Hikmat Bekasi, Siasat Kota. SMAN 2 Cikarang Utara menggelar perpisahan siswa – siswi di halaman sekolah yang dihadiri komite, para orangtua murid dan tokoh masyarakat sekitar. Kepala Sekolah SMAN2 Cikarang Utara, Suratman M.pd dalam sambutannya menyatakan, “Hari yang berbahagia bagi kami dan guru karena kelas XII sudah selesai mengikuti pelajaran 3 tahun dan sudah memenuhi syarat Alhamdulillah 100% lulus semua. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada orangtua murid atau komite atas kepercayaannya yang telah mempercayai guru untuk mendidik putra – putrinya di SMAN2 Cikarang Utara dan apabila ada kesalahan kami yang sengaja maupun tidak sengaja terhadap siswa selama pembelajaran 3 tahun ini kami sangat memohon minta maaf yang seluas – luasnya. Disamping itu harapan kepala sekolah agar siswa/i yang lulus dari SMAN2 Cikarang Utara supaya meneruskan ke perguruan tinggi bagi yang mampu, tapi bagi yang belum bisa sementara kerja dulu setelah itu baru kuliah.” Ungkap Suratman Lebih lanjut Suratman mengatakan tahun ini SMAN2 Cikarang Utara sudah punya program utnuk pokok pembelajaran bilingual tahun kedua, mulai bulan ini sudah ada pengumumannya. Adapun program pembelajaran bilingual ini untuk memotivasi para siswa atau

KEPALA Sekolah Drs Suratman Mpd bersama guru

KEPALA Sekolah Drs Suratman saat melepas siswanya. masyarakat untuk bisa menambah pilihan dan untuk bisa macu sekolah dengan pokok pembelajaran yang berbeda dengan yang lainnya. Disisi lain beberapa orangtua murid saat dimintai tanggapannya mengatakan kami menyambut baik dengan kegiatan seperti ini karena menurut mereka kegiatan ini merupakan ajang utnutk membentuk peserta didik yang memeliki kre-

atifitas posistif dan berprestasi. Hal senada yang diungkapkan komite SMAN2 Cikarang Utara kami sangat bangga atas bakat siswa – siswi SMAN2 Cikarang Utara yang telah berperan aktif terutama bagi para guru juga kepala sekolah yang telah membina siswa – siswi kelas XII hingga lulus 100 persen dan mampu mengembangkan anak didik untuk berkreasi dlam bidang seni. AL HIDAYAH

UNISI Gelar Seminar Pendidikan Internasional Tembilahan, Siasat Kota Memasuki usia yang ke 3 tahun 2011, Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan pertandingan olah raga serta kegiatan seminar internasional dan work shop. Pembukaan Milad ke 3 yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Tasik Gemilang, Edy Syafwannur, Minggu (22/5) malam di lapangan Rektorat Unisi Tembilahan mengatakan bahwa dengan usia yang masih sangat muda, Unisi telah berhasil memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan dalam membangun dunia pendidikan di Bumi Sri Gemilang. “Kita mengangkat tema Dies Natalis Unisi ke 3 ini sengaja mengangkat

kembali peran sebuah perguruan tinggi yakni Rekontektualisasi Peran Universitas Dalam Membangun Kemandirian Bangsa, untuk itu kepada semua civitas akademika Unisi diharapkan mampu mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkap Iwan, sapaan akrab Edy Syafwannur. Sementara itu Ketua Panitia Dies Natilis, Akbar Alfa, pelaksanaan kegiatan bersempena ulang tahun Unisi ini sengaja dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa memiliki yang lebih dalam bagi segenap civitas akademika Unisi, terutama pada kegiatan perlombaan olah raga. Selain itu, sebagai sebuah perguruan tinggi, Unisi juga akan melakukan keg-

iatan keilmuan seperti mengadakan seminar internasional serta work shop yang jadwalnya akan dilaksanakan pada puncak perayaan Dies Natalis, yakni pada 12 Juni 2011. Dimana seorang guru besar dari Malaysia akan hadir untuk memberikan materi, yaitu Prof . DR Ahmad Mortada dan Prof. DR Athory Husein, serta Gubernur Riau dan Bupati Inhil. “Seminar ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi semua civitas akademi Unisi, karena beberapa guru besar dari Malaysia akan hadir memberikan materi. Selain itu dua pimpinan puncak di Riau dan Inhil yakni HM Rusli Zainal dan DR Indra M Adnan juga akan memberikan perbandingan dalam kegiatan seminar tersebut, “ ungkapnya. IIN

PENDIDIKAN

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Penerimaan Siswa Baru, Sekolah Jangan Jual Kursi

WARJA MIHARJA Bekasi, Siasat Kota Dinas pendidikan harus dapat meng-

intuksikan kepada pihak sekolah yang berada di Kabupaten Bekasi agar menjelang saat penerimaan siswa/siswi baru, Ketua Komisi D menghimbau kepada Kepala Sekolah favorit supaya tidak melakukan jual beli kursi. Ketua Komisi D “Warja Miharja menegaskan, apabila kedapatan sekolah yang melakukan jual beli kursi, pihaknya akan bertindak tegas, karena Wardja Miharja akan terus memantau proses saat penerimaan siswa/siswi baru. Kalau hal ini terjadi ada sekolah yang menjual beli kursi, ini merusak citra guru dan juga mutu Pendidikan Kabupaten Bekasi.”Ujarnya. Warja Miharja menambahkan, ia mengingatkan dari awal agar jangan

ada praktek jual beli kursi di sekolah, kar na ini dapat mer ugikan pihak sekolah dan juga pendidikan masa depan anak,” kata Wardja. Dia meminta seluruh masyarakat agar dapat ikut mengawasi saat penerimaan siswa/siswi baru, karena masyarakatlah yang dapat mengetahui tindakan di sekolah-sekolah favorit. Hal ini terjadi karena banyak orang tua menginginkan dengan berbagai cara agar anaknya dapat diterima di sekolahan faporit, dengan berbagai cara untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit mereka dengan berbagai cara dilakukan karena ini paling rentan terjadi jual beli kursi di sekolah favorit tersebut. JULHAM

PUNGUTAN SDN MANGUNJAYA 05

DIKELUHKAN ORANG TUA Bekasi, Siasat Kota Didukung dengan pengalokasian anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dianggarkan pemerintah pusat ketiap-tiap sekolah untuk mendukung segala kegiatan program pembelajaran yang berlangsung di sekolah agar pihak sekolah tidak membebankan terhadap siswa-siswi ataupun orang tua karena BOS telah disalurkan pemerintah pusat ke tiap-tiap sekolah khususnya untuk tingkat SD dan SLT.

KAN tetapi SDN 05 Man gun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi masih melakukan berbagai pungutan seperti uang komputer Rp 10.000, Uang praktek les Rp 3.000 yang dilakukan setiap hari minggu dan serta uang les sebesar Rp 100.000

untuk kelas VI dan juga pelepasan kelas VI (Tour) Rp 180 ribu per siswa. ‘’Ini kami tidak bisa terima. Ini namanya pungutan liar dan harus dibatalkan dan diusut,’’ ujar salah seorang, orang tua siswa kepada siasat kota, seraya berhaharap Dinas Pendidikan atau Badan Pen-

gawas Daerah (Bawadsa) harus segera mengusut pungutan liar ini.. Kepala Sekolah SDN 05 Mangun Jaya ketika hendak ditemui tidak berada ditempat Gibson Koordinator LSM LP2 KI ketika dimintai komentarnya terkait pungutan diatas mengatakan bahwa pungutan harus memiliki dasar hukum. Tidak boleh seenaknya ” ungkapnya Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis di lingkungan sekolah negeri. Pembiayaan peserta didik ditanggung oleh anggaran negara. Karena itu, kalau sekolah merasa ada kekurangan anggaran, maka harus menyampaikan kepada pemerintah.“Bukan dibebankan kepada orang tua siswa,” ingatnya ARIOS/EXSON

SSN SDN Margahayu XIII Kini Semakin Bagus Bekasi,Siasat Kota Rintisan Sekolah Standard Nasional [RSSN] yang beralamat di Margahayu kecamatan bekasi timur, kota Bekasi.Dalam tahun ajaran baru 2011/2012 targetkan menjadi Sekolah Standard Nasional [SSN] terus berbenah diri dalam banyak hal di bidang pendidikan, guna mengantisipasi globalisasi pendidikan dan pengentasan wajib belajar pendidikan dasar [Wajib Dikdas] tahun 2012. Sebagai sekolah yang kini menyandang RSSN, SDN Maragahayu XIII Kota Bekasi diharuskan mampu mengkolaborasikan tenaga kependidikan dengan peserta didik bersama-sama dengan unsur masyarakat ,guna memenuhi tuntutan sekolah mandiri seperti ,perluasan akses ,peningkatan mutu serta peningkatan evektivitas manajemen. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sarana pendukung KBM sebuah sebuah sekolah standar SSN yang kini tersedia di SDN Margahayu XIII seperti lab IPA ,ruang UKS dan tersedianya tanaman obat keluarga [Toga] lingkungan sekolah yang menambah suasana sekolah asri dan hijau. Dalam pantauan Siasat Kota ,tenaga pendidikan di SDN Margahayu XIII telah memenuhi Kriteria profesionalisme karena seluruh guru SDN Margahayu XIII telah menempuh pendidikan S1 . Kepala sekolah SDN Margahayu XIII Hj.Masitoh,Spd, selaku penanggung jawab SSN mengatakan bahwa setiap siswa diarahkan

PERBAIKAN conblock halaman sekolah. mengemban visi dan misi sekolah yaitu ,menjadikan SDN Margahayu XIII berprestasi di bidang pendidikan ,disiplin serta beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa .dalam proses belajar mengajar ,prestasi akademik siswa akan yerus ditingkatkan dimana profesionalisme guru sebagai fasilitator adalah tuntutan mutlak didalamnya ;ungkap Hj.Masitoh ,S.pd . Masih menurut Hj.Masitoh ,S.pd ,kini SDN Margahayu XIII melangkah dengan pasti sebagai sebuah sekolah Standar Nasional melalui kombinasi pengembangan KBM dengan guru yang komitmen ,professional melalui kegiatan-kegiatan bermutu dalam wadah ekstrakurikuler ,seperti pramuka ,olah raga ,iptek serta kerohanian . Hj.Masitoh ,S.pd mengatakan bahwa kepercayaan yang kini diemban SDN Margahayu XIII sebagai Rintisan Sekolah Standar Nasional akan terus kami pertahankan bersama guru –guru sebagai tenaga

kependidikan dan masyarakat melalui Komite Sekolah untuk diupayakan kearah yang semakin bermutu ,baik quantity maupun quality tanpa mengabaikan SSN yang telah ditetapkan pemerintah sesuai Standar Nasional Pendidikan [SNP ] Dengan demikian diharapkan SDN Margahayu XIII kelak dapat naik rantingnya menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki siswa unggul dalam prestasi ,moral tinggi ,aklakul qarimah dan pantang menyerah ditengah persaingan globalisasi pendidikan .Semuanya ini akan terwujud bila setiap siswa SDN Margahayu XIII menjiwai motto Sekolah kami,dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah kota bekasi, karena halaman sekolah SDN Margahayu XIII mendapat bantuan dari APBD yaitu conblock halaman. Mudahmudahan siswa kelas 6 lulus 100% dan mendapatkan nilai yang bagus.”ungkap Hj.Masitoh Spd JALETTAR

Sebanyak 250 Siswa SMK se-DKI Ikuti Olimpiade Olahraga Jakarta, Siasat Kota Sebanyak 250 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-DKI mengikuti olimpiade olahraga yang digelar Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di GOR Ragunan, Jakarta Selatan 27-28 Mei. Cabang olahraga yang dipertandingkan bola voli, bola basket, dan futsal. “Olimpiade ini bertujuan menggali dan mengembangkan bakat siswa dalam berolahraga. Tentunya siswa yang berprestasi tidak menutup kemungkinan bisa menjadi atlet DKI,” ujar Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jumat (27/5), pekan lalu. Kepala Bidang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan DKI, Rita Aryani, mengatakan, peserta olimpiade ini berasal dari lima wilayah ibu kota. Ia juga berharap, pembinaan olahraga terhadap siswa SMK ini akan mampu membentuk karakter manusia yang penuh semangat, memiliki daya juang tinggi, dan bertanggung jawab. Sehingga diharapkan karakter tersebut akan dan melekat pada diri siswa tersebut. RICHARD

KADISDIK PEMKAB BEKASI, DR RUSDI BIOMED:

RSBI dan SBI Bukan Sekolah Orang Kaya Bekasi, Siasat Kota Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi” DR RUSDI BIOMED menegaskan, Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf International (SBI) agar dapat menerima siswa/siswi yang berprestasi dari keluarga tidak mampu, karena kuotanya diserahkan masing-masing kepada kemampuan keuangan sekolah. DR.Rusdi Biomed meambahkan, bahwa Sekolah RSBI ataupun SBI bukan sekolah untuk orang kaya, melainkan untuk anak yang berprestasi dari keluarga tidak mampu, tapi memiliki kemampuan akademik yang baik dapat masuk ke RSBI atau SBI dengan gratis. Ujarnya. Sekolah RSBI ataupun SBI bisa menerima anak tidak mampu dengan catatan mereka harus pintar, sebab RSBI atau SBI merupakan Sekolah untuk anak yang berprestasi, bukan sekolah untuk anak orang kaya, karena RSBI dan SBI digunakan untuk siswa/siswi yang tidak mampu, karena anggaran untuk RSBI dan SBI adalah dari pusat untuk siswa / siswi yang belajar di RSBI atau SBI sudah disediakan pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan mene-

DR. RUSDI BIOMED gaskan, jika ada siswa/siswi yang berprestasi, namun tidak diterima oleh sekolah RSBI atau SBI, mereka dapat melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. “Kalau memang hal ini ada siswa/siswi yang berprestasi tapi ditolak sekolahan RSBI ataupun SBI segera laporkan saja ke Dinas Pendidikan, karena DR.Rusdi berharap pendidikan dengan kualitas yang bermutu tinggi bisa dinikmati oleh seluruh kalangan., jangan sampai pendidikan berkualitas hanya dimiliki anakanak orang kaya saja. JULHAM

Pendekatan Non Teknis untuk Menyelamatkan Hutan Garut, Siasat Kota Kerusakan alam yang kini terjadi, salah satunya adalah karena terjadinya degradasi kesadaran masyarakat. Diperlukan pendekatan non teknis. Hal itu diutarakan Sekda Iman Alirahman, Kamis (26/5), di hadapan peserta Workshop Hasil-hasil Penelitian Kehutanan, di ruang pertemuan Hotel Danau Dariza. Iman menyebutkan, 3 aspek pendekatan; aspek yuridis, filosofis, dan aspek sosiologis. Dari aspek yuridis, perlunya penegakkan hukum, dengan tidak mengorbankan aspek filosofis, sehingga hutan dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Sementara aspek sosiologis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, begitu pun hasil penelitian para ahli bidang kehutanan dapat dipahami secara persfektif, karena hal baru tidak selamanya dipahami apalagi diterima masyarakat.

Senada dengan Sekda, Kadis Kehutanan Garv, Ir. Sutarman, mengingatkan perlu adanya komitmen pemerintah daerah guna menyelamatkan kehutanan garut yang diklaim hampir 89,39 persen sebagai kawasan lindung. Workshop diikuti 40 peserta dari UPTD Dinas Kehutanan, dan SOPD, berlangsung sehari. Tongkat kayu jadi tanaman, seperti dilantunkan Koes Plus, tidak berlaku bagi Illa Anggraeni, Peneliti Perlindungan Hutan, Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan Bogor. Justru dengan kondisi hutan saat ini, perlunya amat sulit memelihara hutan. Kini kawasan hutan produksi yang terdegradasi di seluruh indonesia mencapai 19.934.800 hektar. Hal ini cukup memprihatinkan, sementara kebutuhan kayu sebesar 50 hingga 60 juta m3 per tahun, yang terpenuhi hanya 25 hingga 30 juta m3 per tahun. BAYU

JEJAK KASUS

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Soal Peminjaman Dana PDAM Rp 3 M ke PS Deltras

LSM GEPAR: YANG TERLIBAT DIJADIKAN TERSANGKA Sidoarjo, Siasat Kota Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo dalam menelusuri kasus peminjaman uang sebesar Rp 3 miliar dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo kepada PS Deltras mendapat dukungan dari para aktivis LSM.Dukungan ini, salah satunya diungkapkan Ketua LSM Gerakan Penyelamat Aset Rakyat (GEPAR), Hertanto SH. Ia mendesak, pihak pihak yangterlibat dalam kasus itu harus secepatnya di tersangkakan dan dihukumsesuai kesalahan yang diperbuat

POLRES Toba Samosir

BERGAYA COWBOY

Kadinkes Toba Samosir Ditahan Kepolisian H

Tobasa, Siasat Kota Gara gara menembakkan senjata api di depan Bidan PTT, dengan tidak mempunyai alasan yang jelas, Virus alias Viktor Sitorus ditahan oleh Kepolisian Resort Toba Samosir. “Kartu perbakinnya juga palsu,” kata AKBP Musa Tampubolon, Kapolres Toba Samosir kepada Siasat Kota, via selulernya. Diketahui, Senjata api jenis Soft Gun yang digunakan oleh

Virus, ditembakkan karena emosi saat Bidan PTT menuntut pembayaran Honor. Ketut Yoga Ana, Humas Mabes Polri, kepada Siasat Kota mengatakan bahwa pengurusan ijin senjata api masih ditangani oleh Mabes Polri. “Setelah adm diurus lewat polda, selanjutnya akan ditembuskan ke Mabes Polri CQ, Baintelkam” kata Yoga lewat SMS. CUPA

30 Mahasiswa Garut Terdeteksi Terlibat NII Garut, Siasat Kota Sedikitnya 30 orang mahasiswa Kabupaten Garut terindikasi dan terdeteksi masuk dan menjadi anggota Negara Islam Indonesia (NII) KW 9. Jumlah tersebut baru merupakan jumlah mahasiswa NII yang terdeteksi menjadi anggota NII di satu perguruan tinggi saja. Jika diakumulasikan dengan jumlah universitas dan perguruan tinggi di Garut jumlahnya bisa saja lebih banyak. Ketua Dewan Penasehat Persaudaraan Pelajar Rohis Garut (PPRG), Hendro Sugiar to mengatakan data tersebut merupakan hasil kajian dan investigasi yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu. Dari investigasi yang dilakukan organisasinya, kata dia, pihaknya menemukan fakta yang cukup mencengangkaan dimana puluhan mahasiswa Garut terindikasi dan teridentifikasi menjadi anggota NII. Menurutnya, data tersebut didapatkan berdasarkan hasil penelusuran melalui wawancara maupun pengakuan yang didapatkan langsung dari para mahasiswa yang menjadi anggota NII. “Di sebuah kampus saja, kami menemukan sedikitnya 30 mahasiswa yang menjadi anggota NII. Belum di kampus-kampus lain. Kami dapatkan data itu dari pengakuan para aggotanya,” ujar Hendro saat ditemui usai Seminar Mengungkap Kesesatan NII di Pendopo Garut. Dari pengakuan para mahasiswa yang terlibat NII tersebut, kata dia, diketahui bahwa para mahasiswa tersebut hanya ber tugas merekrut atau merupakan mediator bagi para aktivis NII untuk melakukan doktrinisasi kepada para mahasiswa sasarannya. Selain itu, kata dia, kenapa faham NII tersebut mudah diterima para mahasiswa, yaitu disebabkan karena mahasiswa memiliki jaringan atau sel-

sel yang cukup kuat sehingga jaringan atau sel tersebut terus bertambah banyak. “Mahasiswa hanya sebagai mediator untuk mengajak. Pihak ketiga lah yang melakukan doktrin. Pihak ketiga ini bukan mahasiswa, tapi pihak lain yang menjadi anggota NII. Anggota senior lah,” ujarnya. Ia mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya sempat mendapati beberapa mahasiswa yang nyaris dibai’at menjadi anggota NII. “Tapi setelah kami ketahui, ternyata mereka batal dibai’at,” kata Hendro. Dikatakannya, Seminar Sehari dengan tema Mengungkap Kesesatan NII yang diselenggarakan PPRG itu salah satunya ber tujuan sebagai upaya pencegahan dini yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa Garut agar tidak mudah terpengaruh fahamfaham menyesatkan yang disusupkan oleh anggota jaringan NII Kw 9. “Kekhawatiran dan kerasahan itulah (ancaman NII,Red) yang jadi latar belakang kami mengadakan seminar ini. Ini hanya bentuk pencegahan saja, setidaknya para pelajar bisa mengetahui apa itu NII Kw 9,” jelasnya Sementara itu, Asni (16), salah seorang pelajar SMK Negeri 2 Garut mengatakan di lingkungan sekolahnya sempat berkeliaran orang yang mencurigakan. Orang itu, kata dia, mengajak teman-temannya untuk mengikuti ajaran yang dibawanya. “Orang tersebut menyatakan bahwa solat itu tidak penting yang terpenting adalah da’wah,” ujar gadis berkerudung itu.\ Beruntung, kata dia, tak ada satu pun teman-temannya yang mengikuti ajakan tesebut. “Alhamdulillah temanteman saya tidak dihiraukan orang tak dikenal tersebut. Dari penyampaiannya saja sudah keliahatan janggal,” katanya. AAM

ERTANTO menegas kan, kasus peminjaman dana PDAM jelas-jelas melanggar aturan yaitu Perbup No 21 Tahun 2006, yang menyatakan Direktur Utama(Dirut) PDAM hanya memiliki kewenangan untuk meminjam dana ke pihaklain untuk perkembangan PDAM. “Bukan malah meminjamkan dana PDAMkepada pihak lain. Sehingga sangat jelas dalam kasus ini PDAM,khususnya Dirut PDAM, telah melakukan kesalahan yang sangat fatal,”tukasnya, Jumat (27/5) Karena itu, Hertanto menandaskan, upaya Kejari Sidoarjo dalam menyelidiki kasus itu dinilai sudah cukup. Jaksa dimintanya tak ragu-ragu lagi menetapkan pihak-pihak yang terlibat menjadi tersangka. Khususnya, pihak-pihak yang ikut bertandatangan dalam surat perjanjian utang piutang No 690/78/ 404.10.1/VIII/240. Seperti, Dirut PDAM Djajadi, Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno, Win Hendrarso Bu-

patiSidoarjo kala itu, Sekkab Vino Rudy Muntiawan, beberapa anggotaPanggar DPRD Sidoarjo, dan Vigit Waluyo selaku penanggungjawab dari PSDeltras. “Jaksa tidak usah mempedulikan berbagai manuver yang dilakukan salah satu pihak. Yang salah harus tetap dinyatakan salah,”cetusnya. Hertanto kembali mengungkapkan, tindakan PDAM Delta Tirta Sidoarjo memberi utang sebesar Rp 3 miliar kepada PS Deltras adalah sebuah kesalahan besar. Sebab, PDAM adalah sebuah BUMD sedangkan PS Deltras adalah klub sepakbola profesional. Apalagi, dana itu juga diperkirakantak akan kembali lantaran tak ada yang berani mencairkan dana untuk PSDeltras di APBD TA 2011. “Karena PDAM adalah perusahaan milik daerah,dana yang dimiliki PDAM juga notabente milik rakyat Sidoarjo. Kalausampai hilang, harus ada pihak yang bertanggungjawab,” tegasnya. Sementara itu, upaya Pulbaket (pengumpulan bahan bukti dan ket-

HERTANTO erangan) yang dilakukan Kejari Sidoarjo hingga sejauh ini belum menampakkan hasil. Belum ada satupun pihak yang dijadikan tersangka. Kajari Sidoarjo Sadiman mengaku, pihaknya memberi tenggat waktu selama sebulan untuk melakukan upaya tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengkajian ulang. “Kalau waktu untuk Pulbaket dinilai masih kurang bisa kita perpanjang sampai 30 hari lagi,” jelasnya. Dari upaya itu kejaksaan sudah memanggil sejumlah pihak yang dianggap tahu ihwal peminjaman dana tersebut. Pada 10 Mei silam, kejaksaan sudah memanggil Dirut PDAM Djajadi. Dua hari berikutnya giliran Direktur Umum Basit Lao yang dipanggil. Selanjutnya pada 18 Mei dan 28 Mei 2010, giliran Kabag Keuangan Irwan dan Vigit Waluyo yang dimintai keterangan. TAN/DEDI

Program Pembangunan Bupati Tobasa Jauh Panggang Dari Api

KASMIN SIMANJUNTAK Tobasa, Siasat Kota Program pembangunan Bupati Toba Samosir, Kasmin Simanjuntak, dikatakan Gibson Sibarani, LSM Lembaga Pemerhati Pendidikan Kesehatan Indonesia (LP2KI) Jakarta, diibaratkan Jauh Panggang Dari Api. Dijelaskan Gibson, praktek atau perbuatan orang dekat dari Bupati yang memenangkan Pilkada Toba Samosir 2010 ini, yang

menghambat berjalannya program bupati terutama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Toba Samosir. “Akibat dari tindakan pembisik Bupati Toba Samosir yang menjadi salah satu kerikil penghambat terealisasinya program Kasmin Simanjuntak,” kata Gibson. Di Toba samosir, dikatakan Gibson, beredar desas desus bahwa orang-orang dekat Bupati melakukan internensi terkait pelaksanaan lelang kegiatan proyek di beberapa SKPD. Mangapul Siahaan, salah satu yang disebut sumber Siasat Kota, yang melakukan intervensi memberikan bantahan keras dan bahkan mengatakan bahwa proses lelang sudah ada aturan yang mengatur. “Sudah ada aturan terkait kesitu (Lelang), Indonesia kan Negara Hukum,” kata mangapul bahwa penilaian beberapa pihak itu tidak benar. Saat disinggung terhadap Mangapul, jika suatu saat ditemukan bentuk pelanggaran aturan atau UU yang berlaku, apakah di-

rinya juga siap dihadapkan ke ranah hukum. “Siap,” kata Mangapul yang juga merupakan salah satu orang paling penting di bagian pemenangan Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak pada Pilkada 2010 lalu. Sementara Kasmin Simanjuntak, Bupati Toba Samosir, periode 2010-2015 hingga berita ini dikirimkan belum dapat dikonfirmasi. Dari Jakarta, Ketua LSM BPPK-RI, Jonson P yang dihubungi Siasat Kota lewat telepon genggamnya , mengatakan bahwa nuansa KKN semenjak Kasmin Simanjuntak menjabat sebagai Bupati Tobasa sudah lama bergulir hingga sampai ke Jakarta “Jangankan orang dekat Bupati, Bupati juga jika memang ada pelanggaran dan ditemukan perbuatan yang mengarah kepada KKN, kami yang pertama membuatkan Laporan Hukum,” kata Jonson yang paling vokal saat mendesak KPK melakukan penangkapan terhadap Walikota Bekasi Mochtar Mohammad terkait kasus korupsi. CUPA

PROFIL

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Service Rutin, Motor Satlantas Diperiksa

POLRESTA BEKASI KOTA

PEMBUATAN SIM POLRESTA BEKASI KOTA CEPAT DAN HUMANIS Bekasi, Siasat Kota Sistem pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Polresta Bekasi Kota mendapat sambutan positif dari beberapa kalangan masyarakat, karena dilakukan mengacu pada peraturan, prosedural. Hal ini seperti yang dituturkan Jonny kepada Siasat Kota (28/05) lalu, bahwa pembuatan SIM lancar, ia merasa terlayani dengan baik oleh petugas loket maupun penguji teori dan praktik.

ARENA lulus teori dan praktik, jadi ya membuat SIM bisa berjalan cepat, tuturnya Lebih lanjut dikatakannnya, Pelayanan SIM di Polresta Bekasi Kota semakin dimanjakan polantas. Selain mendapat pelayanan cepat para pemohon SIM juga mendapat minuman air mineral gratis. “Alhamdulilah, kopi belum habis, SIM sudah kelar,” katanya Jonny 34, pemohon SIM yang tinggal di Pondok Gede Hal senada juga dikatakan

Nuri Saat bermaksud memperpanjang SIM di Satpas SIM Polresta Bekasi Kota, langsung disapa petugas. “Ada yang bisa dibantu,” kata petugas berpakaian sipil. Petugas perlu menyapa mengingat setiap pemohon biasanya bingung berada di kantor pelayanan publik Setelah Nuri menjelaskan keperluan soal SIM, petugas langsung menunjukkan loket pelayanan berikut biaya yang harus dikeluarkan, katanya Sementara Kepala Registrasi dan Identifikasi Satpas SIM Pol-

res Bekasi Kota AKP Wayan Sudana mengatakan dalam pengurusan SIM pihaknya meminta dibayarkan langsung oleh pembuat SIM itu sendiri dan nilai pembayarannya sudah ditetapkan sesuai yang dipampang di tiaptiap loket. Lebih lanjut AKP Wayan Sudana, para pemohon SIM dilayani dengan prosedur yang berlaku dan diharapkan, agar para pemohon hendaknya mematuhi aturan yang berlaku dan jangan cobacoba menyuap petugas agar bisa lolos dalam proses pembuatan SIM, sebab hasil ujian praktik dan teori akan menentukan lulus atau tidaknya seseorang untuk mendapatklan SIM Satlantas Polresta Kota Bekasi sendiri, lanjut Sudana akan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat merasa nyaman dan pelayanan polisi tampak humanis.”Kami ingin pelayanan yang cepat dan akuntabel,” katanya. EXSON/CUPA

Selamat Atas Bergabungnya PERWAKILAN

KEPULAUAN NIAS SALATI TELAUMBANUA KEPALA PERWAKILAN HERMAN LAOLI KABIRO NIAS UTARA PONA’ARO ZENDRATO KABIRO NIAS

AMONIO TELAUMBANUA KABIRO KOTA GUNUNG SITOLI

Bekasi, Siasat Kota Guna meningkatkan kinerja anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota, pekan lalu diadakan pemeriksaan motor operasional oleh bagian Sarana dan Prasarana Polresta Bekasi Kota. Menurut Kanit Patroli Polresta Bekasi Kota, AKP Ahmad Sayuti, pengecekan kendaraan milik anggota Lantas merupakan agenda yang sudah dijadwalkan. “Artinya pengecekan itu sudah menjadi rutinitas kami setiap bulannya, namun yang penting kami periksa aki terlebih dulu, karena aki merupakan alat vital bagi motor patroli,” ungkapnya. Lanjut Sayuti, sebagai bagian dari Satuan Lalu Lintas pihaknya harus siap setiap dibutuhkan masyarakat. “Untuk menunjang kesiapan petugas Lantas, maka diperlukan kesiapan kendaraan operasional. Hal itu sebagai upaya kesigapan

kami dalam membantu masyarakat dan kesatuan,” katanya. Sementara itu, Danru Satuan Unit Brigadir Motor (BM) Polres Bekasi, Aiptu Joko menjelaskan beberapa motor yang diperiksa baru 6 unit. Beberapa sparepart yang sudah saatnya diganti yakni, oli, ban depan dan belakang motor BM, kampas rem, juga termasuk kampas kopling. “Perawatan dan pergantian itu dilakukan dibengkel, bukan anggota dari Lantas. Bengkelnya masih diseputar Bekasi,” tuturnya. Dalam kegiatan pengecekan kendaraan operasional itu, Joko mengakui memang sudah saatnya kendaraan untuk operasional Satuan Lantas Polresta Bekasi Kota di service. “Dijadwalkan service satu minggu sekali, dan bulan ini memang sudah saatnya dilakukan pengecekan, service dan kalau perlu dilakukan pergantian sparepart,” terangnya. ARIOS

PEMERIKSAAN motor operasional.

KUA Tambun Selatan Berikan Layanan Prima Bekasi ,Siasat Kota KUA Tambun Selatan kini tengah meningkatkan akselerasi dalam menciptakan peta Islam melalui pendataan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tambun Selatan, sehingga terwujutd data yang akurat dan akuntabel didalam pengurusan pernikahan Kepala KUA Tambun Selatan H. Hambali,SH mengatakan kami sebagai pelayan masyarakat selalu berupaya memberikan andil yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.salah satu strategi yang ditempuh antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan pernikahan di KUA ,pembinaan keluarga sakinah, pengembangan syariah serta pembinaan mesjid dan musollah,” ucapnya. H.Hambali,SH juga berupaya mempergunakan sumber daya manusia yang handal dan mampu memahami dan membenahi administrasi nikah dengan baik serta transparan yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di KUA Tambun Selatan. Keberadaan KUA adalah ujung tombak Departemen Agama yang benar-benar memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Tak hanya di bidang pernikahan, juga kemasjidan, Zawaibsos, pembinaan keagamaan, pangan halal, kemitraan ummat, pembinaan KS, hisab dab rukyat, pelayanan infomasi dan bimbingan manasik haji. Di KUA juga ada penyuluh agama, penilik pendidikan agama dan juga melaksanakan berbagai kegiatan lintas sektoral guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Islam, meminta jajarannya dalam memberikan pelayanan, prima dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan umat dan sekaligus sebagai pengelola wakaf. JALETTAR

BEKASI

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

IDI Kabupaten Bekasi Tingkatkan Profesionalisme Bekasi, Siasat Kota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah meningkatkan profesionalisme profesi.mereka yang berada di Kabupaten Bekasi, para Doktor mereka terus meningkatkan Etika Profesi Dokter yang ada di Kabupaten Bekasi pada hari Senin (25/4/11) bertempat di Presidet University, Jabebeka Cikarang pecan lalu. Hal ini dilakukan agar dokter bisa menjalankan tugasnya sesuai prosedur IDI dan juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan kinerja Dokter, karena ini merupakan pendidikan kedokteran berkelanjutan setiap 5 tahunnya. Ketua IDI Kabupaten Bekasi “Dr.Sumantri mengatakan,setiap para Dokter wajib mengikuti Uji Kompetensi, sebab sejauh ini bukan hanya berupa Ujian melainkan pengetahuan Dokter harus melalui seminar atau workshop, karena Dokter juga mengisi berapa banyak memeriksa pasien serta ditambah unsur lain,”ujarnya. IDI Cabang Kabupaten Bekasi akan menggelar musyawarah cabang untuk memilih ketua baru, periode 2011-2013 di President University, Jababeka Cikarang. IDI Wilayah Jawa Barat 2010 lalu telah menandatangani kesepakatan dengan Polda Jabar mengenai MOU kinerja dokter, apabila ada Dokter bermasalah menjalankan tugas, IDI dapat dilibatkan oleh Kepolisian sebagai Asosiasi wadah dokter. JULHAM

Disdukcapil Kab. Bekasi Tertibkan Administrasi Kependudukan nya. Seperti paspor, visa dan lainnya. NoBekasi, Siasat Kota Program pemerintah pusat dalam mor induk penduduk tidak bisa berubah pelaksanaan pemutahiran database se- tetapi kalau alamat bisa diganti ujar Asbagai bentuk tertib administrasi kepen- puri kepada Siasat Kota. Lebih lanjut Aspuri mengatakan sendudukan sudah dilaksanakan kabupaten tral induk untuk beberapa Bekasi yang mana prokecamatan masih melalui gram tersebut untuk lebsentral pemancar yang ada ih memudahkan pemerdikecamatan Tambun Selaintah pusat memperoleh tan, dengan adanya enam data di tiap daerah sekecamatan yang melalui cara nasional dari dinas sentral pusat adalah kecakependudukan dan catamatan Setu, kecamatan tan sipil. Kepala dinas Tambelang, kecamatan Dukcapil Kab. Bekasi Cikarang Barat, kecamatan Drs H. Aspuri, Mpd menCibitung, kecamatan Tamyatakan berkeinginan bun Utara, kecamatan Bameningkatkan pelayanbelan. Pengamatan dilaan kepada masyarakat pangan berdasarkan tertib administrasi kemasyarakat adanya pempendudukan, dengan Drs H. ASPURI, MPd adanya administrasi kependudukan ini buatan kartu tanda penduduk teratur. Bensangat penting untuk menentukan dalam tuk kartu tanda tangan nasional sama dengan kartu kredit disertai chip untuk data pelayanan kepada masyarakat. Aspuri juga mengimbau staffnya un- pribadi bersangkutan, semua ini adalah tuk melayani dengan baik sehingga program pemerintah pusat. Disamping itu pantauan kita dilapanmasyarakat yang ingin mengurus merasa puas dengan pelayanan. Hal penting untuk gan yaitu di kecamatan Tambun Selatan, administrasi kependudukan sesuai dengan jumlah penduduk kurang lebih 500 ribu UU no 23 tahun 2006 tentang banyak pe- jiwa. Menurut kasi kependudukan Tata rubahan dalam persyaratan pembuatan Wijaya yang terdaftar masuk pemutakhiKTP/KK, tertib administrasi kependudukan ran data kurang lebih 485 ribu jiwa. Sehdengan ini harus didukung SDM sesuai ingga ada 15 % yang masih belum madengan amanah UU 23 tahun 2006 dan ad- suk dalam database, masyarakat yang ministrasi kependudukan PP nomor tahun datang mengurus KTP setiap harinya 2007 dengan adanya KTP online semua pada saat membuat KTP online bisa database yang masuk di kecamatan Tam- mencapai 400-500 orang. Sedangkan sistem yang diberlakukan saat ini 150 – bun Selatan dari kelurahan. Dengan sistem ini banyak manfaat- 200 orang setiap harinya. Mengenai tarnya bagi masyarakat untuk memudah- get KTP online sudah terealisasi akhir kan keperluan mengurus keperluan lain- tahun 2011. AL HIDAYAH

Event Lomba Desa

MANGUN JAYA SIAP WAKILI JABAR KE TINGKATNASIONAL Bekasi, Siasat Kota Lomba Desa yang diadakan secara rutin di Tanah Air yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2007 merupakan salah satu tolak ukur desa dalam melaksanakan pembangun.

AL ini berlangsung Lom ba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Desa Mangun Jaya, kecamatan Tambun Selatan yang mewakili kabupaten Bekasi untuk event tingkat Provinsi Jawa Barat, Jumat (20/5) di Halaman Desa Mangun Jaya, pecan lalu. Undangan yang hadir Rombongan Tim Penilai dari Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dadang Mulyadi yang mewakili Bupati Bekasi, Para Camat seKabupaten Bekasi, Kapolsek Tambun, Danramil Tambun, dan Para RW dan RT seDesa Mangun Jaya serta undangan Lainnya. Dalam sambutannya, Sekda Kab. Bekasi, Dadang Mulyadi yang mewakili Bupati Bekasi mengatakan masyarakat desa Mangun Jaya yang memiliki semangat gotong-royong dan kerja sama yang baik sehingga dengan kemampuan pimpinannya dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan. Saya merasa optimis bahwa Desa Mangun Jaya dapat mengikuti lomba Desa sampai tingkat Nasional, kata Dadang Mulyadi. Camat Tambun Selatan, Drs. H.Tuftana, MM mengatakan untuk lomba tingkat Provinsi, kecamatan

Tambun Selatan sudah tiga kali mengikutinya yakni Desa Sumber Jaya, Desa Setia Mekar dan Desa Mangun Jaya. Walaupun Desa Mangun Jaya urutan kependudukan yang terpadat ke tiga di Tambun Selatan, swadaya masyarakatnya sangat tinggi dan saya mendukungnya, kata Tuftana. Kepala Desa Mangun Jaya, Abu Hasan Asy’ari mengatakan bahwa kunci keberhasilan diwilayahnya adalah kebersamaan antara masyarakatnya dengan pemerintah. Artinya bahwa semua elemen yang ada di Desa Mangun Jaya bekerja sama untuk membangun Desa.“Keberhasilan wilayahnya dalam melaksanakan pembangunan desa dengan adanya kerjasama semua pihak baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda saling bahu-membahu dalam membangun desa”, kata Abu Hasan Asy’ari. Lebih lanjut, Abu Hasan Asy’ari menambahkan bahwa selain APBD yang membangun Desa Mangun Jaya, partisipasi masyarakat cukup signifikan seperti pembangunan Masjid Jami Nur Taufik yang menelan biaya Rp 3,7 Miliard merupakan murni swadaya masyarakat, tambah Abu Hasan Asy’ari. Di tempat yang sama, Ketua

ABU HASAN ASY’ARI Tim Penilai Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Barat, Momon S mengatakan bahwa kriteria lomba desa tahun ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2007 Tentang Lomba Desa. Sebagai tolak ukurnya adalah keberhasilan/ trend kenaikan pembangunan selama setahun yakni pembangunan tahun 2009 dan 2010, kata Momon. Ketua Dusun III, M.Misan mengatakan bahwa sangat senang diadakan lomba desa dan kalo boleh diadakan secara rutin sehingga pembangunan di tiap desa tetap terpantau oleh pemerintah. Saya mengharapkan agar event ini tetap dilaksanakan yang notebenenya sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan daerah, harap Misan. Usai memberikan kata sambutan, para undangan melihat sambil mengitari stand hasil home industri Ibu PKK. Salah satunya adalah stand pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos yang cukup signifikan tahun ini. BOY

Sebanyak 24 Desa akan Menjadi Kelurahan Bekasi, Siasat Kota Dengan adanya keberadaan lima Desa yang sudah berubah menjadi Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi akan mengadakan perubahan kembali status 24 Desa menjadi Kelurahan, namun menurut bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bekasi, perubahan tersebut akan dimulai Juni mendatang. Menurutnya, dari 24 Desa tersebut sudah layak untuk berubah menjadi Kelurahan dari pertimbangan Kependudukan maupun dari aspek Pemerintahan. “memang hal ini Desa sudah selayaknya ditingkatkan,” ujarnya. Namun hal ini semua kita kembali-

kan perubahan status tersebut pada masyarakat, karena ini adalah kebijakan harus didukung dengan persetujuan 2/3 penduduk desa bersangkutan. “Kalau warganya memang setuju desanya bisa berubah kelurahan, Dari 24 desa yang akan berubah setatusnya yang berada di 12 Kecamatan. adalah: Kecamatan Babelan, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Pebayuran, Sukatani, Setu, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat dan Serang Baru. “salah satunya Desa Sukamahi, Desa Babelan Kota dan Desa Tambun.

Pihak Tata Pemerinatahan Kabupaten Bekasi sudah memberikan bimbingan teknis kepada para Kepala Desa dari 23 Kecamatan, agar mereka dibekali pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pengelolaan keuanganDesa., ser ta cara untuk inventarisasi aset desa dan juga tata cara penyusunan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa, bahkan Kepala Desa juga mendapatkan pembekalan tentang pembuatan tata naskah Dinas serta kebijakan strategis Nasional dibidang kependudukan terkait dengan akan diberlakukannya KTP elektronik. JULHAM

Bupati Resmikan Masjid Jami’e Multistrada Bekasi,Siasat Kota PT. Multistrada Arah Sarana Tbk yang berlokasi di Kp. Citarik, Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi adalah Perusahaan yang bergerak memproduksi Ban merk Achiles dan Corsa yang berkualitas Internasional, karena Perusahaan Multistrada memasarkan produsinya hampir 20% lokal dan 80% Expor. Dalam rangka untuk meningkatkan Iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Perusahan tersebut membangun Masjid JAMI,E yang berada dilokasi perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap karyawan dan masyarakat sekitar yang menjalankan ibadah. Masjid Jami,e Multistrada tersebut dibangun pada tahun 2009 dan selesai tahun 201, dengan luas 1800 Meter persegi, maka Perusahaan Multistrada meresmikan Masjid Jami’e Multistrada

DR.H.Saduddin.MM saat menandatangani Prasasti masjid.

oleh DR. H. Sa’duddin,MM, Bupati Bekasi pada Jum’at (20/05). Dalam sambutan Bupati Bekasi mengatakan, dengan dibangunnya Masjid tersebut di lingkungan perusahaan, hal ini pihak perusahaan peduli dengan karyawan dan masyarakat sekitarnya serta dapat bekerjasama dengan pemerintah. Bupati menjelaskan, pada saat meresmikan Masjid Jami’e Multistrada, Bupati menanyakan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, karena apabila IMB Masjid tidak ada maka saya tidak akan meresmikannya, meskipun Masjid itu untuk sarana ibadah.ujarnya. Sebab sebagai warga Negara yang taat pajak, maka wajib mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, karena IMB adalah salah satu kepedulian perusaahan untuk memilikinya, allahamdullilah tentang IMB masjid tersebut sudah ada. Saat dikonfirmasi Wartawan Siasat

Kota, Presiden Direktur PT. Multistrada “Pieter Tanuri mengatakan, dengan dibangunnya Masjid Jami’e Multistrada adalah untuk meningkatkan Iman dan taqwa karyawan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat untuk menjalankan ibadah.Ujarnya Camat Cikarang Timur H. Suhup, MM, menjelaskan bahwa “dengan dibangunnya Masjid Multistrada” agar Karyawan dan masyarakat umum dapat menggunakan sarana ibadah di masjid tersebutini untuk lebih mengenal Tuhannya, mengenai papan nama Masjid untuk keterbukaan informasi publik saya akan sampaikan pada pihak perusahaan agar segera di pasang, sehingga Masyarakat dan pengguna jalan mengetahui keradaan Masjid Jami’e Multi Strada bisa di gunakan untuk umum bukan hanya karyawan PT. Multi Strada saja”. JULHAM

BOGOR

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

SMKN Cibinong Lahirkan Siswa Baru Siap Kerja

LAHAN Eigendom Verponding.

TIDAK JELAS, TANAH EIGENDOM VERPONDING DIBUAT SERTIFIKAT Bogor, Siasat Kota Tidak jelas lahan Eigendom Verponding No.14 milik almarhun Geral Tugo Faber yang berada di desa Cileungsi Kidul Kec.Cileungsi dibuat sertifikat hak milik atas nama Hotman Lbn gaol cs. Karena, menurut penuturan beberapa warga yang ditemui wartawan Koran ini Minggu, 22 Mei 2011 mereka sudah bermukim atau menguasai fisik lahan tersebut, dari Tahun 1996 sampai sekarang. “Jadi, adapun penerbitan sertifikat atas lahan yang kami tempati, diduga semuanya tidak didukung bukti-bukti yang jelas,” tegas Ardani – Olensky dan Syafril sebagai yang mewakili 400 kk. Jadi, kepada pemerintah pusat dan daerah, apalagi instansi terkait atas lahan Eigendom Verponding No.14 warga berharap untuk sesegera mungkin menyelesaikannya dengan lebih mengupayakan ke-

pentingan orang banyak atau warga masyarakat diatas kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompok. “Bukan tidak mungkin, kelompok yang mengaku memiliki sertifikat Tahun 2000 diduga, hanya untuk keperluan biong-biong tanah dengan menghalalkan semua cara. Tanpa memperdulikan kepentingan publik,” ujar Ling. Lebih lanjut, ada sekitar 20 Kepala Keluarga warga Bojong Kaso dan sekitarn-

ya, yang tadinya memiliki sebagian lahan tersebut dipalsukan tanda tangannya di akte jual beli, karena menurut warga yang terkait tersebut, mereka tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun apalagi terhadap kelompok Hotman, kok tiba-tiba terbit sertifikat , ada apa ini? Banyak cara dan issue negative yang ditimbulkan kelompok pemilik sertifikat yang bermasalah tersebut, seperti berita disalah satu harian “Akan dibangun Islamic Centra” dan sebelumnyapun mendatangkan ormas untuk tujuan meneror warga, kemudian pihak ormaspun menawarkan tanah kepada warga yang sudah menempati lahan maupun yang belum. Belum lagi, yang berpengadilan sampai 9x bahkan sudah lebih, nyatanya sampai sekarang warga masih menempati atau menguasai fisik lahan Eigendom Verponding No.14. PIGA

Kabupaten Bogor Mulai Uji Coba Pembatasan Truk Bogor, Siasat Kota Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya bersama Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor melakukan razia tonase truk di Jalan Raya Bogor Sukabumi (Bocimi), Caringin Kabupaten Bogor,(24/05) lalu Kepala DLLAJ Kabupaten Bogor Subiantoro menjelaskan kegiatan tersebut sebagai uji coba sekaligus sosialisasi aturan pembatasan truk di wilayah Bogor. Pada razia yang digelar sekitar pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WIB tersebut, pihaknya memeriksa spesifikasi kendaraan, sep-

erti tonase, lebar, dan tinggi kendaraan. “Yang melanggar kami tilang, ada juga yang kami kandangi kendaraannya,” kata Subiantoro. Sebelum pembatasan truk diberlakukan pada 1 Juni 2011, pihaknya akan merembukkan terlebih dahulu dengan Forum Koordinasi Lalu Lintas yang terdiri dari instansi terkait dan pihak yang berkompeten. Menurutnya, satu unit timbangan portable diperlukan biaya sebasar Rp 1,7 milyar, sedangkan kebutuhan mencapai lima unit timbangan portable. “Harganya memang mahal,” tutur Subiantoro. Rencananya, timbangan akan dipergunakan

di sejumlah titik lalu lintas yang menjadi jalur mobilitas truk, meliputi kawasan Citeureup, Cibinong, Gunung Puteri, Cileungsi, dan Caringin. Sementara itu, Ketua DPD Organda Kabupaten Bogor Gunawan mengaku tidak keberatan dengan pembatasan truk. Namun, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembatasan truk. “Kami belum pernah diundang untuk membahas masalah tersebut,” ujar Gunawan. Pada kesempatan itu, Gunawan meminta selain melakukan pembatasan, pemerintah juga harus memperbaiki kondisi jalan yang sudah rusak. RONI

Rakerda Himpaudi Kab.Bogor, Bupati Berikan Tunjangan Bogor, Siasat Kota Pelatihan pengurus Himpaudi (Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) diselenggarakan di Gedung Tegar Beriman yang diHadiri Kepala SKPD Kabupaten Bogor , Ketua Himpaudi Kabupaten Bogor, TP PKK Kabupaten Bogor, Pengurus Himpaudi Kecamatan (24/05) lalu Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Kependidikan Anak Usia Dini) memiliki program yang sangat worth it yaitu Program Paudisasi yang gencar dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan pendidikan anak usia dini sampai tingkat bawah. “Mudah-mudahan akhir tahun ini program Paudisasi telah rampung dan akhirnya Pendidikan Anak Usia Dini menjadi Membumi”. Jelas Ketua Panitia Rakerda Himpaudi Rodiah Suhenda Bupati Bogor H. Rachmat Yasin dalam sambutannya menyatakan harapannya kepada Pendidik agar melaksanakan amanah

dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya generasi Bangsa Indonesia yang berkualitas dimasa depan. “Kalau sudah meniatkan diri menjadi guru Paud, jangan mengeluh karena dengan menjadi guru Paud kita sudah mewakafkan diri untuk dapat mengajar serta mencerdaskan anakanak yang kurang beruntung” jelasnya. RY melanjutkan “ Berikan air kepada yang haus, karena mereka akan merasakan sekali manfaatnya.”Pendidikan itu penting, karena pendidikan salah satu factor pendukung agar masyarakat dapat terangkat dari kemiskinan. Adanya program wahib belajar 9 tahun di peruncing dengan program wajib sekolah. Karena, wajib sekolah sudah pasti belajar. Selain itu, Bupati Bogor memberikan achivment kepada guru Paud dengan memberikan bantuan tunjangan operasional bagi 986 PAUD senilai Rp 1 juta per tahunnya pada tahun 2012 mendatang. “Insya Allah, tahun depan seluruh PAUD

akan mendapat tunjangan operasional senilai Rp 1 juta per tahun. Meskipun memang dana sejumlah itu dalam satu tahun belumlah berarti apaapa, setidaknya ini menjadi bentuk perhatian karena bisa bertambah setiap tahunnya,” ujar RY Tak hanya tunjangan operasional, Bupati Bogorpun akan memberikan penghargaan bagi 5 Besar PAUD terbaik dengan menaik hajikan mereka. “PAUD layak mendapatkan bantuan dan achivment untuk jasanya dalam mencerdaskan anak bangsa” tegasnya. Ketua Himpaudi Kabupaten Bogor, Rodiah Suhenda menyambut baik rencana RY. Sebab, katanya, dirinya tengah memperjuangkan kesejahteraan para guru PAUD. “Kita memang bekerja dengan pengabdian. Kalau pun ada bayaran itu dari yayasan atau pengelola PAUD. Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Pak Bupati, kami diperhatikan,” aku Rodiah. PIGA

Cibinong, Siasat Kota Pengumuman hasil ujian nasional sudah usai dilaksanakan dikabupaten Bogor dan salah satunya SMKN Cibinong. Data yang diperoleh Siasat Kota dari wakil kepala sekolah SMKN Cibinong Ujang mengatakan tahun ajaran 2010 seluruh siswa sekolah tersebut Lulus 100% yaitu berjumlah 431 orang. Dan yang lebih membanggakan, sekolah itu melahirkan siswa yang berkualitas dan terampil karena 42 siswanya diterima diberbagai perguruan tinggi. Masih menurut Ujang , lulusan SMKN Cibinong tak diragukan keterampilan dan keahliannya terbukti 388 siswanya telah bekerja di berbagai perusahaan swasta dalam dan luar negri. Bahkan banyak siswa langsung membuka usaha sesuai keterampilan dan kecakapan yang mereka peroleh selama mengeyam pendidikan di sekolah kami, ungkapnya Kurikulum dan metode yang diterapkan sekolah yang berdiri tahun 1999 ini menjadikan sekolah tersebut mengukir prestasi 3 siswa mengikuti lomba kompetensi tingkat nasioanal mewakili jawa barat yang akan diadakan di jakarta tahun 2011. Penerimaan Siswa Baru Dari tahun ke tahun siswa yang mendaftar ke sekolah yang dipimpin Hj.Syukur Heriasumirat, S.Pd M.M terus mengalami grafik yang cukup fantastis karena tidak terlepas dari kwalitas lulusannya. Dari pantauan Siasat Kota untuk tahun ini , menurut panitia penerimaan siswa baru calon siswa yang mendaftar 920 orang untuk mengisi kurang lebih 400 siswa yg disediakan sekolahg tahun ini. Sekolah yang diresmikan tahun 2001 tersebut memiliki 7 jurusan yaitu komputer jaringan; Jaringan Rekayasa Perangakat Lunak, Multi media, Teknik kemesinan, Teknik kenaraan ringan, Konstruksi kayu dan teknik gambar bangunan. Ujian yang telah dilaksanakan 20 mei lalu terdiri dari 4 bidang mata pelajaran: IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Matematika. Pantia yang tidak perlu di sebut namanya mengatakan hasil tes ujian rencananya akan diumumkan 16 juni 2011 yang akan datang. RONI

SMPN 1 Klapanunggal Semakin Kesohor Bogor, Siasat Kota Sekolah yang didirikan pada Tahun 2006 ini semakin kesohor, karena disamping sarana dan prasarana yang memadai, juga seluruh komponennya terutama tenaga pendidik dan Kepala Sekolah Arsani, SH loyal dan disiplin meningkatkan ARSANI,SH kualitas anak didiknya demi masa depan bangsa dan Negara. Dengan kenyataan itu, orang tua siswapun semakin berlomba-lomba memasukkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut demi mendapatkan fasilitas yang tersedia. Kira-kira demikian bagian yang bias ditangkap wartawan Koran ini dari hasil pembicaraan dengan salah satu guru diruangan tamu SMPN 1 Klapanunggal hari Jumat, 20 Mei 2011 atau bertepatan HarKitNas. Ditambahkan Arsani,SH, ditahun Pertama sejak sekolah ini didirikian, jumlah siswa 88 orang. Sekarang, Tahun ajaran 2010 – 2011 jumlah siswa 900 orang lebih,” ujarnya. Dengan semakin pesatnya perkembangan perumahan di wilayah Cileungsi dan Klapanunggal, warga di dua kecamatan tersebut berharap kepada Pemkab Bogor agar sesegera mungkin mencari lahan untuk membangun SMU / SMK. Dan khusus di kec Klapanunggal, warga dan Pemerintah setempat memohon agar satu sekolah lagi yakni SMPN 2 Klapanunggal didirikan demi mengimbangi lajur pertumbuhan penduduk. Terkait semua itu, pengumuman kelulusan siswa SMP hari Sabtu 4 Juni 2011, guru-guru dan semua orang tua siswa serta masyarakat umum berharap, jadilah siswa yang menjadi teladan buat adik-adik kelasmu, jangan menimbulkan kegaduhan, keresahan dan coret moret. PIGA

Dinas Bina Marga Gelar Bintek Garut, Siasat Kota Kadis Bina Marga Kab. Garut, H.M. Subarzah mengatakan, kualitas hasil pengerjaan proyek jalan dan jembatan salah satunya dipengaruhi kinerja pengawas. Untuk itu, Dinas Bina Marga Kab. Garut melakukan Pembinaan Teknis (Bintek) Pengawas Jalan dan Jembatan di Aula Balai Latihan Kerja (BLK), Jalan Raya Samarang, Kab. Garut. Menurut Subarzah, bintek diselenggarakan selama tiga hari mulai Rabu (25/5) hingga Jumat (27/ 5) dan diikuti 40 pengawas serta 10 calon pengawas se-Kab. Garut sebagai penyegaran.“Bintek ini pun bertujuan untuk menyamakan persepsi kerja sesama pengawas. Selama mengikuti bintek, peserta mendapat teori dan prak-

tik lapangan dengan komposisi 40-60% Proyek perbaikan jalan dan jembatan di Kab. Garut baru akan dimulai bulan Juni mendatang,” terangnya. Kab. Garut memiliki panjang jalan sekitar 827 km. Idealnya satu proyek minimal diawasi dua pengawas yang harus berpatokan pada kebenaran, bukan kebiasaan agar hasil proyek memuaskan. Terkait masalah perbaikan jalan dan jembatan di kawasan Garut Selatan yang rusak akibat longsor, ia mengaku sudah mengajukan anggaran supaya segera diperbaiki. Pihaknya juga mengajukan anggaran sebesar Rp 8,4 miliar untuk membangun dua jembatan baru, memperbaiki tiga jembatan yang rusak, serta pengadaan dua unit alat berat. HAROLDS

Pendapat Fraksi untuk Rumuskan Program Kerja Pemerintah Garut, Siasat Kota Setelah Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri, S.Ag. menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Senin (09/05), fraksi-fraksi di DPRD Garut menyampaikan Pendapat Fraksi pada Selasa (10/ 05). Menurut Fraksi PDI P dan Fraksi PAN, penyampaian LKPJ Bupati merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 3 Tahun 2007, Fraksi PPP menyebutnya Tugas Konstitusi, sedangkan Fraksi PKS menyebutnya sebagai tugas dan wewenang DPRD. Menurut Fraksi PKS, tujuan evaluasi LKPJ adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang kinerja Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2010, serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi LKPJ, dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta seberapa ekonomis, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran; sehingga da-

GARUT

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

pat mengoreksi kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak mencapai target; serta mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang menyebabkan target tidak tercapai. Peningkatan indeks pendidikan dalam tiga tahun terakhir ser ta pendapatan asli daerah yang realisasinya mencapai 102,47% atau 108,914 milyar rupiah sebagaimana disampaikan Bupati dalam LKPJ merupakan sebagian prestasi Pemkab Garut. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi Pemkab Garut untuk meningkatkan prestasinya serta memperbaiki kekurangankekurangan dalam bidang yang belum sesuai target. Di antara masalah yang disoroti Fraksi-fraksi adalah infrastruktur, rasio guru dengan siswa, pelayanan kesehatan untuk pasien miskin, serta mini market. Fraksi-fraksi DPRD Garut mengharapkan agar pendapat yang disampaikan fraksi menjadi bahan evaluasi Pemkab Garut dalam merumuskan serta menjalankan program kerja. HAROLDS

KALANGAN TERDIDIK PENYUMBANG TERBESAR PENGANGGURAN Garut, Siasat Kota Anggota Komisi X DPR RI Dedi ‘Miing’ Gumelar mengungkapkan berdasarkan data BPS orang terdidik lulusan lembaga pendidikan merupakan penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia mencapai 3.448.133 ribu orang. “Artinya bahwa orang-orang terdidik, akan menjadi penyumbang terbesar dari pengangguran, tenaga kerja yang tidak terserap ini,” kata Dedi saat menghadiri pembukaan sosialisasi dan bursa kerja di SMK Negeri 1, Garut, Jawa Barat

ENYUMBANG angka pen gangguran dari pendidikan dasar SD, MI kata Dedi sebanyak 1.522.465 orang, bahkan lulusan program diploma juga menyumbang angka tidak sedikit. Angka pengangguran dari orang terdidik itu, kata Dedi salah satu penyebabnya lembaga pendidikan yang tidak profesional yakni hanya mencari keuntungan atau sebagai ajang bisnis penyelenggara pendid-

ikan. Banyaknya berdiri lembaga pendidikan ia menilai hanya sebagai mencari uang, kemudian melahirkan sarjana tedidik tapi tanpa kompetensi yang baik. Lanjut dia orang yang mendaftar pada lembaga pendidikan tidak profesional itu kemudian lulusannya tidak ditanggung secara sosial, sehingga menambah angka pengangguran. Menurut dia sebaiknya lemba-

ga pendidikan berdiri dengan potensi yang ada, misalnya mendirikan SMK pertanian, pertambangan dan mineral, sesuai dengan potensi daerah yang ada.”Ini pengawasan yang rendah dari kementerian pendidikan,” kata Dedi yang hadir bersama Kepala BNP2TKI Moch Jumhur Hidayat didamping Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Pemerintah, kata Dedi harus menjaga angka pengangguran tidak semakin banyak dengan mengubah pendidikan bermutu tinggi tidak asal anak sekolah. Salah satu langkah menekan angka pengangguran, menurut Dedi keberadaan SMK cukup baik dalam mengatasi masalah pengangguran, karena lulusan SMK sudah dibekali dengan keterampilan yang siap kerja. “SMK merupakan sebuah pilihan yang baik, sekolah kejuruan ini salah satu yang bisa menjawab tantangan tentang pengangguran,” katanya. AAM

Pengabdian Menjadi Bekal dan Inspirasi di Tempat Baru Garut, Siasat Kota Dinamika hidup manusia diatur melalui sunatulloh, di antaranya hal-hal berpasangan, seperti lahir dan meninggal, datang dan pergi, naik dan turun; yang akan menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; demikian disampaikan Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri, S.Ag. pada acara Lepas Sambut Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) III/2 Garut Letkol CPM Abdul Rokhim, S.IP., SH,

yang digantikan oleh Mayor CPM Suparno, di Gedung Pendopo, Kamis (19/05). Hadir Ketua DPRD Kab. Garut, Kapolres Garut, Danyonif 303/SSM. Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dandenpom lama atas kiprah dan kontribusi selama bertugas di Garut. Harapan Bupati, pengabdian selama ini dicatat sebagai amal ibadah dan dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya serta

menjadi bekal dan inspirasi di tempat tugas yang baru. Kepada Dandenpom baru, Bupati menyampaikan selamat datang di Kota Intan, yang juga dikenal sebagai Kota Dodol dan Kota Domba. Dalam acara tersebut diberikan Tali Asih dari Letkol CPM Abdul Rokhim, S.IP., SH kepada para Dansubdenpom di jajaran Denpom III/2 Garut serta para Perwira yang diwakili Kapten CPM Gugun Gumelar. HAROLDS

Kepedulian DHC-45 bagi Korban Bencana Alam Garut, Siaat Kota Sebagaimana pernah diberitakan terjadinya bencana alam di Kecamatan Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Mekarmukti, Cikelet dan Pakenjeng yang mengakibatkan korban jiwa, luka, serta kerugian materi berupa har ta, tempat tinggal, dan fasilitas umum. Sebagai bentuk kepedulian terhadap penderitaan kor-

ban bencana, Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan-45 (DHC-45) Kabupaten Garut mengadakan kegiatan “Peduli Korban Bencana Alam” pada Kamis (26/05) di Sekretariat DHC45 Jl. Jend. A. Yani No. 28 Garut. Menurut Ketua Harian DHC-45 Kab. Garut H. Suparno, kegiatan bertujuan untuk meringankan beban korban ben-

cana. DHC-45 akan memberikan pakaian layak pakai, mie instant, air mineral, dan lain-lain yang akan disampaikan ke Posko Bencana Alam di Pameungpeuk akhir bulan Mei. Harapan H. Suparno, para pengurus dan anggota DHC-45 ikut berpartisipasi berupa pengumpulan pakaian bekas layak pakai atau bantuan lainnya. BAYU

Mengenal Sosok Benny Kelana, Aktor Antagonis Garut,Siasat Kota M.QULDI pria kelahiran jakarta 23 November 1975 atau biasa di sapa BENNY KELANA,merupakan salah satu pemain Antagonis yang kerap kali tampil dalam sebuah Film layar lebar, sinetron, Film Televisi dan iklan, saat di temui di sela sela Shooting “ Legenda Masjid Al Jinni ” Benny kelana di dampingi Logo Timor menyempatkan waktu untuk wawancara dengan beberapa wartawan. Benny menuturkan ,sebelum terjun kedunia entertaimen saya sering bergaul di dunia bikers dalam arti ketika masih remaja saya aktiv di Radio amatir Republik Indonesia ( RAPI), kemudian merambah kedunia seni Peran sekitar tahun 1989, ketika itu awalnya saya dipanggil ( disapa) oleh teman teman dengan sebutan Benny Kembara namun sejak tahun 1999 saya dikenal dengan nama Benny Kelana hingga saat ini, belajar Akting seni peran yach secara alami (otodidak) , benny tidak pernah ikut teater atau sanggar seni padahal ketika remaja grup sanggar seni sudah banyak bagai jamur di musim hujan,katanya Masih teringat jelas lanjut Ben-

ny, ketika Syuting pertama kali di Film layar Lebar yang berjudul, “ Yang Perkasa “ diproduksi PT Kanta Indah Film , dimana pemain utamanya adalah Bang Berry Prima dan Baron Hermanto ketika itu saya Gugup,senang dan ngak PD (Percaya Diri) bercampur baur ketika berekting , namun itu semua dapat dilalui dengan baik, setelah itu saya sering ikut main di Film Film Laga Kolosal dan Film Laga Modern hingga merambah ke Sinetron dan Film Televisi, peran yang dimainkan hampir 90 sosok tokoh antagonis, berperan sebagai tokoh antagonis harus percaya diri agar kualitas aktingnya juga bagus , suatu karakter yang dimainkan harus maksimal dalam sebuah produksi Film agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik , sebagai aktor kita harus totalitas dan propesional memainkan sebuah peran ujar Alumni SMAN 26 Jakarta selatan ini. Namun bila ditawari oleh produser untuk main Film sebagai tokoh Protagonis dalam sebuah Film saya siap dan akan semaksimal mungkin menghayati dan memainkan peran tersebut, namun

BENNY KELANA ketika kita memainkan peran antagonis kita harus siap mental tak jarang kita sedang jalan jalan dimarahin , dicubit ,oleh orang disekitar kita bahkan saya sempat berkelahi dengan orang tak dikenal, karena peran antagonis terbawa kedunia nyata , ujarnya Benny sangat terkesan Shooting di kab garut, saya sudah dua kali Shooting di kab Garut, untuk Film Televisi yang diproduksi oleh PT Virgo Putra Film yang tayang Di MNC TV , FTV yang Pertama ber-

judul “ Legenda Masjid Langitan “ dan yang kedua syuting sekarang yaitu FTV yang Berjudul ” Legenda Masjid Al-Jinni” kedua Film tersebut di sutradarai oleh Agus Patrirani, dan akan tayang di MNC TV , saya senang dan suka syuting di Kab Garut,di Kab Garut ini banyak panorama indah, objek wisatanya juga sangat banyak dan masih alami, wisata kulinernya juga mantab baget, saya tahu keindahan Kab Garut ketika Syuting , dan masyarakat sekitar lokasi juga san-

gat ramah dan welcome baget, Benny, sangat setuju ketika PH ( Production Houes) mengambil lokasi syuting di daerah karena dengan seringgnya daerah di tampilkan dalam sebuah Film secara tidak langsung akan menggangkat daerah tersebut atau mempromosikan daerah wisata melalui sebuah Film, katanya Dikatakannya lagi, setiap memainkan sebuah peran dalam sebuah produksi Film semuanya berkesan buat saya ,namun ada beberapa Film yang membuat saya sangat berkesan salah satunya sebuah Film yang di produksi oleh PT Line Sinema yang bekerja sama dengan Trans Tv, Film yang Berjudul “Preman Insyaf” dimana dalam cerita Film tersebut saya berperan sebangai tokoh Preman yang insyaf, dari tokoh jahat menjadi insyaf berkat bisikan bisikan Goib, sejak main dalam Film tersebut saya teriingat perbuatan perbuatan yang kurang baik yang pernah dilakukan ,saya menggambil hikmah dan terinfirasi untuk berbuat baik dan selalu hati hati dalam melangkah jangan sampai tejerumus kedalam hal negativ ujarnya mengakhiri wawancara. RIDWAN

BANDUNG

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

BUTUH PENAMBAHAN SAPRAS

MTS Sirojul Ummah Harapkan Perhatian Pemerintah Drs. U. MAHYU HASSAN Bandung, Siasat Kota Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan haruslah ditunjang dengan berbagai fasilitas yang ditiap sekolah dapat berjalan baik, hal inilah yang selalu diharapkan se-

mua sekolah khusunya sekolah swasta, karena tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat hal tersebut tidak teracapi. MTS Sirojul Ummah yang berada di pedesaan tepatnya di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk penambahan ruangan kelas baru, karena sampai saat ini MTS Sirojul Ummah hanya memiliki 4 ruangan kelas, sementara jumlah siswa sekitar 206 orang yang terdiri dari kelas I 69 orang kelas II 76 or-

ang, kelas III 61 orang. Jadi untuk tiap tingkatan memiliki dua rombongan belajar, sementara sarana prasarana ruangan kelas hanya ada 4 ruangan. Untuk pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebagian siswa-siswa terpaksa menggunakan bangunan mesjid, maka untuk itu pihak sekolah sangat mengharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan sekolah-sekolah swasta apalagi MTS Sirojul Ummah satusatunya sekolah swasta yang berbasis-

kan keagamaan di lingkungan desa tersebut dan hampir setiap tahun ajaran baru para orang tua menginginkan anakanaknya di sekolah tesebut. Kepala Sekolah Drs. U. Mahyu Hassan mengatakan fasilitas sarana parasarana merupakan sarana penunjang untuk melaksanakan program pembelajaran, maka untuk itu harapan pihak sekolah terhadap pemerintah agar lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di pedesaan khususnya terhadap MTS Siro-

jul Ummah agar program wajib belajar 9 tahun benar-benar dapat tercapai. Namun meskipun sarana prasarana yang dimiliki MTS Sirojul Ummah masih minim, namun semangat para guru-guru untuk menjalankan tugasnya sangat terbukti dari prestasi-prestasi yang diraih para anak didiknya, bahkan animo masyarakatpun untuk menyekolahkan anak-anaknya di MTS Sirojul Ummah setiap tahun terus mengalami peningkatan. RAPDIN.M

CAPAI PERINGKAT TERBAIK

SDN Majalaya Perwakilan ke Tingkat Kabupaten

LOKASI SMPN Kertasari 2 yang terendam banjir.

SMPN 2 KERTASARI DILANDA BANJIR LUMPUR Bandung, Siasat Kota SMPN 2 Kertasari dilanda banjir lumpur (21/05) lalu, akibatnya 5 ruangan kelas tidak bisa dipakai dan beberapa peralatan kantor mengalami kerusakan bahkan seperti komputer dan peralatan lainnya.

EPALA Sekolah SMPN 2 Kertasari Moh. Agus Muly ana, S.Pd., MM.Pd. bawa banjir yang melanda sekolahnya diakibatkan hujan yang sangat deras mengakibatkan air dari gunung membawa lumpur.

Sementara saluran air yang ada di sekitar sekolah tidak dapat menampung air tersebut, akibatnya banjir lumpur tersebut meluap ke lingkungan sekolah dan ruangan kelas. Sementara lingkungan sekolah tidak memiliki tembok

pembatas antara saluran air dan pemukiman warga. Dengan kejadian tersebut pihak sekolahpun telah melaporkan ke tingkat Kabupaten agar secepatnya lebih diperhatikan mengingat saat ini daerah Kertasari rawan banjir dan selalu dilanda musim hujan. Maka untuk itu pula pihak sekolah dan masyarakat sangat mengharapkan pembangunan tembok di lingkungan sekolah agar tidak terulang kembali hal yang demikian, karena dapat mengganggu proses belajar mengajar. R.MARPAUNG

Kab. Bandung, Siasat Kota Pelaksanaan perlombaan di tingkat Sekolah Dasar merupakan suatu program pendidikan untuk mengembangkan kreatifitas para anak didik dimana per tandingan tersebut memperlombangan 7 cabang olah raga diantaranya : Sepak Bola, Volly, Tenis Meja, Bulutangkis, Catur, Renang dan Lomba Lari. Untuk menjadi perwakilan ke tingkat Kabupaten pertandingan dilaksanakan di tiap Kecamatan. Setelah hasil di Kecamatan bagi yang mencapai peringkat terbaik itulah yang menjadi perwakilan ke tingkat Kabupaten, diantaranya SDN Majalaya I yang digabung dengan wilayah Gugus I yang terdiri dari 5 sekolah : diantaranya SDN Majalaya I, SDN Majalaya V, SDN Majalaya VIII, SDN Majalaya IX dan SDN Saparako. Dengan persaingan yang bergitu ketat diantara sekolah-sekolah yang mengikuti perlombaan maka SDN Majalaya sekaligus Gugus I merupakan perwakilan Kecamatan Majalaya ke tingkat Kabupaten. Namun untuk pertandingan perorangan seperti Bulutangkis dan Karate diwakili siswa dari SDN Majalaya

YAYAH MULYANA, S.Pd itu sendiri. Selain dari pertandingan perlombaan O2SN yang diselenggarakan pada bulan April lalu, siswa SDN Majalaya telah menjadi perwakilan tingkat Provinsi ke tingkat Nasional. Untuk perlombaan pertandingan di bidang karate yang diselenggarakan di Bali pada bulan Januari 2011 dan SDN Majalaya mendapat peringkat Juara ke II untuk putri. Kepala Sekolah Yayah Mulyana, S.Pd., mengatakan pelaksanaan perlombaan berbagai kegiatan di tingkat sekolah dasar akan dapat mendorong para guru untuk meningkatkan kinerja kerjanya agar dapat menciptakan siswa-siswi yang lebih berprestasi dan untuk itu pula pihak sekolah akan lebih mengembangkan pembelajaran formal maupun non formal. R. Marpaung

GPAB Lahirkan Jiwa Nasionalisme Bandung, Siasat Kota Diwakili rasa keprihatinan terhadap masyarakat yang kini terus mengalami krisis ekonomi, sosial, pendidikan dan agama. DPP Generasi Penggerak Anak Bangsa (GPAB), mengadakan Lokarya Nasional Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Masyarakat Ser ta Penyalahgunaan Narkoba. Di acara tersebut, dihadiri Pemerintah Kota Bandung (Sekretaris BKPPM, Bapak Azis Rachman), MUI Jawa Barat (Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Mustofa Jamaluddin), POLDA Jawa Barat (AKBP Andrian Tumiwang), Peraih MURI (Pemahat Batu Terkeras, Abah Gopal) Ketua HIMPUNAN ADVOKASI Dan PENGACARA INDONESIA (Johnson Siregar, SH. MH), Sedangkan Moderatornya dari Radio Mora FM Sonjaya Akbar, Roliston Jr Simanjuntak dari SK Siasat Kota dan Dra. Hj. Juni Susan, adapun kegiatan tersebut bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berbagai persoalan dibahas dalam satu wadah yang dilihat dari berbagai sisi, menurut MUI, semua peran pemerintah saat ini harus dilandasi dengan pemerintah agama. Terutama, terutama untuk Agama Islam harus bisa mengambil pelajaran dan mentaati apa yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rosullulah SAW. “Intinya, masing-masing pribadi harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam hidup bermasyarakat. Bisa saling merasakan, saling tenggang rasa, tidak memutuskan silaturahmi dan saling merespons ketika ada fenomena di masyarakat yang dinilai membahayakan dan juga, banyak sauri teladan dari Ra-

sulullah SAW, mengenai kehidupan yang harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tugas tersebut harus dikerjakan bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kedamaian karena Islam itu agama yang mengajak pada kebaikan rahmat lilalamin ujar Mustofa Jamaluddin. Dilihat dari kaca mata kepolisian, banyak hal kerjasama dari berbagai lapisan untuk saling mendukung semua program pemerintah. Meskipun hal itu bukanlah perkara mudah seperti membalikan telapak tangan. Namun, dengan usaha yang gigih perubahan kearah kebaikan akan terwujud dan setiap persoaalan pasti ada jalan keluar, dan kita juga patut membanggakan acara lokakarya tersebut, karena masih ada anak bangsa peduli ke pada masyarakat banyak. Di satu sisi, peran Polisi dari segi keamanan harus terus diupayakan, dan disisi lain ada yang harus sama-sama bisa dimengerti jika dilihat dari sisi berbagai perkembangan baik seni dan budaya di Jabar ungkapnya, “Ia menjelaskan, salah satu ilustrasi beranekaragam perkembangan seperti seniman almarhum Harry Rusli, terus menerus mengalirkan generasi-generasi yang memiliki inovasi dalam seni dan budaya di Jabar” ujar AKBP Andrian Tumiwang. Yang patut direnungkan adalah apa yang terlontar dari salah satu nara sumber Abah Gopal peraih MURI sebagai pemahat batu terkeras, “sekarang banyak terjadi ‘pelacuran’ seni, seharusnya seni dapat merubah sitem yang muratmarit dan dapat membangun suatu bangsa, tapi kenyataannya seni seakan mandul, sekian puluh tahun saya menggeluti

seni khususnya seni budaya Sunda, tetapi saya seakan tak dilirik, belum lagi prestasi dari MURI yang saya dapatkan, namun tidak pernah dapat merubah nasib saya sebagai petualang seni, dan Sertifikat MURI yang saya raih ‘dimuseumkan’ kembali ujarnya”. Ketua DPP GPAB Elfin Sibarani BE, mengungkapkan, saat ini peran pemerintah untuk masyarakat kecil belum merata, Banyak masyarakat yang tidak mengetahui haknya sebagai warga. Tidak sedikit, fenomena berbagai daerah masih mengalami kesulitan pendidikan, ekonomi, bahkan sarana lainya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Lebih lanjut mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk dunia pendidikan khususnya di Jawa Barat. Sayangnya program tersebut seakan hanyut dibawa sistim yang membelenggu dan bangku pendidikan hanya merupakan selogan kosong dan ‘isapan jempol’ belaka yang terus berkumandang, seakan masyarakat adalah objek bagi para perumus UU, sampai kapan kemelut ini menyelimuti bangsa ini, dan apakah sistem ini terus terpelihara sampai generasi anak bangsa kita, dimana tanggung jawab moral bangsa ini. Dan seorang peserta seminar, Kusnadi menambahkan, pendidikan seakan modal bagi kaum kapitalis untuk membedakan dua kelas, bukan lagi sebagai pilar bangsa. Ironisnya, dengan tujuan mulia pada acara ini, masih ada saja instansi dan mungkin kelompok yang terlihat kurang interest, terlihat dengan tidak konsistennya mereka dengan apa yang dijanjikan, seperti dari Departemen Agama Jawa Barat, Badan Narkotika Jawa Barat, pada-

DPP Generasi Penggerak Anak Bangsa foto bersama. hal instansi tersebut mengatakan akan hadir, lain halnya dengan SEKPRI Gubernur, mengatakan jawaban resmi dari Pemparov seminggu sebelum pelaksanaan, dan setelah seminggu, dikonfirmasi lagi, mengatakan kesanggupan hadir, sayangnya hingga pelaksanaan PEMPROV Jabar tidak dapat hadir, mungkin karena kesibukan kantor, padahal digedung sate kebanggaan masyarakat Jawa Barat masih banyak yang dapat mewakili, tapi mungkin hanya menutup mata saja, hal seperti inilah yang membuat luntur semangat masyarakat dalam berkarya atau mungkin ini yang diharapkan bangsa ini agar membutakan mata, menulikan telinga dan membisukan mulut, mau dikemanakan bangsa ini kelak !! ujar Elfin Sibarani BE. Elfin juga menjelaskan tujuan dari acara ini adalah ; 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air

2. Memiliki kesadaran tentang pentingnya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, 3. Mempunyai keinginan untuk selalu mencapai atau mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasional, 4. Menambah wawasan dan ilmu tentang ketahanan nasional, 5. Penulisan naskah ketahanan nasional secara objektifitas dan sistematik, bertujuan agar dimengerti dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional suatu bangsa. 6. Menumbuhkan kesadaran bahwa pendididkan adalah vital dalam berbangsa. Adapun motto dari ormas GPAB adalah “AKU ADALAH MEREKA, MEREKA ADALAH AKU” Untuk itu mari kita bersama dan berangkulan dalam menuju Indonesia Baru ! Salam Anak Bangsa. ROLISTON JR

KARAWANG

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

BOEDI OETOMO MENJADI TONGGAK SEJARAH PERJUANGAN BANGSA PEMBERIAN penghargaan.

Wabup Sidak Dinas Cipta Karya Karawang, Siasat Kota UNTUK menjalin hubungan silaturrahmi serta untuk meningkatkan disiplin kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemkab Karawang, Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana melakukan Sidak sekaligus melaksanakan Apel pagi bersama para aparatur PNS di Lingkungan Dinas Cipta Karya Karawang. Selasa (24/05). Kepala Dinas Cipta Karya Asikin dalam Sambutannya mengatakan,” Selamat Datang kepada Ibu Wakil Bupati yang telah mendatangi kami disini serta bersedia melakukan apel bersama, saya berharap semoga kehadiran Ibu Cellica ini memberikan semangat dan menambah etos kerja bagi kami di dinas cipta Karya ini, setiap hari selasa kami rutin memberikan

apresiasi kepada semua staff dengan memberikan santapan sarapan pagi. Jadi Alhamdullah moment inipun dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati dan dibarengi dengan diberikannya tanda penghargaan kepada 12 orang yang telah Purna Bhakti (pensiun). Sementara itu, Dalam amanatnya Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana menyampaikan bahwa kehadirannya adalah sebagai salah satu bukti upaya untuk menjalin hubungan silaturrahmi sekaligus memberikan penghargaan kepada para PNS yang mempunyai dedikasi yang tinggi serta disiplin baik sealama ini, karena dengan mengikuti apel pagi segala informasi dapat didapat dan bisa menjadi bekal guna menjalankan tugas dan pekerjaannya,”Ucapnya. IMAM

Bupati Hadiri Minggon di Pangkalan dan Tegalwaru Karawang, Siasat Kota Setelah sempat tertunda selama beberapa kali, Bupati Karawang, H. Ade Swara akhirnya berkesempatan untuk menghadiri kegiatan Rapat Minggon Kecamatan di Kec. Pangkalan dan Tegalwaru, Kamis (19/5) lalu. Kehadiran Bupati pada minggon ini dilakukan sekaligus untuk meninjau langsung kondisi jalan di dua kecamatan tersebut. Dalam dialog yang berlangsung interaktif tersebut, warga di kedua kecamatan tersebut berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, seperti kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan bendungan, pemerataan pembangunan desa, serta rencana daerah industri dan keberadaan pabrik yang berlokasi di Bekasi, namun akan menggunakan akses jalan di kedua kecamatan tersebut. Sementara terkait dengan pembangunan infrastruktur, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan, Abdul Kholik menjelaskan bahwa Jembatan Kali Cigeuntis dan Bendungan Waru akan mulai dikerjakan pada tahun 2011 ini. “Pelaksanaan pembangunan yang dirasakan cukup lama karena terkait adanya perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa dari sistem manual, menjadi pengadaan secara elektronik,” jelasnya. Kepala Bappeda, Teddy Rusfendi menambahkan bahwa Bendungan Waru sendiri merupakan kewenangan dari Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Prov. Jawa Barat karena mengairi 1.500 hektar sawah. Namun berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, bendungan tersebut, serta beberapa bendungan lainnya akan mulai diperbaiki kembali. “Hal ini terkait rencana Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk menjadikan sawah-sawah di kedua kecamatan tersebut menjadi sawah pengairan teknis,” tuturnya. IMAM

Karawang, Siasat Kota Bupati Karawang, H. Ade Swara memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke 103 Tingkat Kab. Karawang Tahun 2011, Jumat (20/5). Upacara peringatan yang berlangsung di Lapang Karang Pawitan, Karawang tersebut juga dipadukan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kodam III Siliwangi Ke 65 dan Hari Kesadaran Nasional.

UPATI Ade Swara dalam tetapi untuk menghayati nilai-nilai amanatnya mengatakan, utama yang terkandung dalam peristiwa kelahiran “Boedi peristiwa 20 Mei 1908. Nilai utama Oetomo” menjadi tonggak sejarah tersebut antara lain : asas persatuperjuangan bangsa Indonesia an indonesia yang merupakan bagidalam mewujudkan semangat ke- an yang tidak terpisahkan dari falbangsaan atau nasionalisme, yang safah pancasila, kemudian menjadi inspirasi bangMenurut Bupati, asas persatukitnya kesadaran akan pentingnya an indonesia mengandung prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. nasionalisme pancasila, cinta bang“Perjuangan panjang tersebut pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki jati diri sebagai bangsa yang ber daulat,” ujarnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, peringatan Harkitnas kali ini, mengambil tema “Dengan Semangat Harkitnas Ke 103 Tahun 2011, Kita Wujudkan Kebangsaan Yang Berkarakter, Ber- BUPATI Karawang saat memimpin peringatan Harkitnas satu Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Yang Se- sa dan tanah air serta menggalang jahtera”. “Tema ini secara khusus persatuan dan kesatuan bangsa mengandung pesan kepada kita yang berkarakter dan mampu beruntuk memperteguh tekad dan daya saing, sebab tanpa persatuan sikap kita dalam melanjutkan per- dan kesatuan, suatu bangsa akan juangan yang selaras dengan cita- terpecah-pecah. “Asas persatuan cita nasional, yaitu mewujudkan indonesia mengharuskan kita unmasyarakat sejahtera lahir-batin, tuk menghilangkan : fanatik keadil, makmur berdasarkan Pancasi- sukuan, keturunan, perbedaan agla dan Undang-Undang Dasar 1945 ama dan perbedaan warna kulit serta tetap berada dalam bingkai mengingat sejak ratusan tahun Negara Kesatuan Republik Indone- yang lalu kita sebagai bangsa telah sia (Nkri),” jelasnya. merasa senasib dan sepenanggunOleh karena itu, lanjut Bupati, gan,” imbuhnya. dalam memperingati hari kebangTerkait dengan peringatan HUT kitan nasional ini, hendaknya tidak Kodam III / Siliwangi, Bupati mensekedar untuk mengenang berdi- gatakan bahwa dalam sejarah perrinya “Boedi Oetomo” saja, akan juangan bangsa, Kodam III / Sili-

wangi telah membuktikan dirinya sebagai abdi rakyat dan abdi Negara. “Saat ini, Kodam III / Siliwangi telah berhasil membentuk dirinya sebagai pembela bangsa dan negara yang tangguh dan penuh rasa tanggung jawab, sekaligus dalam kiprahnya selalu bersama rakyat untuk mengamankan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang,” tuturnya. Disisi lain, berkenaan dengan pelaksanaan apel hari kesadaran nasional, Bupati berharap momentum ini dapat memberikan sentuhan semangat bagi aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas dan pengabdian serta mampu merespon apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat saat ini, mengingat korpri merupakan pendukung utama dalam melakukan reformasi birokrasi, demi terciptanya kepemerintahan yang baik dan bersih. Dalam menciptakan kondisi tersebut, tentunya banyak aspek yang harus dibenahi diantaranya : peningkatan disiplin, etos kerja dan meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk itu secara khusus, dirinya mengharapkan kepada segenap anggota korpri baik perorangan maupun dalam komunitas organisasi, agar memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kinerja sebagai pelayan masyarakat, karena korpri memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat. Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, Bupati Ade Swara juga berkesempatan memberikan hadiah dan penghargaan kepada para juara olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) yang telah digelar beberapa waktu lalu, dimana gelar Juara Umum dalam olimpiade MIPA tersebut diraih oleh Kec. Karawang, dengan jumlah 10 (sepuluh) medali emas. IMAM

Persika Karawang U16 Berhasil Juara se-Jawa Barat Karawang, Siasat Kota Tim sepakbola kebanggaan masyarakat Karawang, Persika Karawang Usia 16 Tahun (U-16) berhasil menjadi juara se Provinsi Jawa Barat. Prestasi ini berhasil diraih Persika U16 usai mengandaskan perlawanan Tim Sepakbola Kab. Cirebon dengan skor adu pinalti 5-4 pada final Turnamen Sepakbola Piala Muspida Jawa Barat Tahun 2011 di Stadion Siliwangi, Bandung. Selain itu, salah seorang anggota Persika U-16, Donny Drajat berhasil mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik. Atas keberhasilan tersebut, Manajer Tim Persika U-16, Mayor Inf. Sukarsa menyerahkan Piala Muspida Jawa Barat secara langsung kepada Bupati Karawang, H. Ade Swara di Plaza Pemda Karawang, Senin (23/5). Penyerahan piala ini disambut gembira oleh Bupati Ade Swara, yang secara spontan menyerahkan kadedeuh bagi seluruh anggota tim tersebut. Selain itu, Bupati Ade Swara, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana serta anggota muspida lainnya pun turut mengikuti

FOTO bersama Bupati dan Wakul Bupati. konvoy dengan kendaraan terbuka untuk mengarak piala dan anggota tim Persika U16. Arak-arakan melewati pusat kota Karawang, mulai dari Kantor Bupati, menuju Bunderan Ramaya – Mega M, jalan Tuparev, jalan Kertabumi, jalan AR. Hakim, dan kembali ke Kantor Bupati Karawang. Bupati Ade Swara dalam kesempatan

tersebut mengatakan, prestasi dan keberhasilan merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kab. Karawang. “Saya sendiri tidak jelas apakah prestasi serupa pernah didapatkan tim sepakbola Karawang pada masa lalu, namun sepertinya ini merupakan yang pertama kalinya di sepakbola Jawa Barat,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar prestasi ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi selurung anggota tim sepakbola, serta atlit cabang olahraga lainnya untuk lebih rajin dan giat berlatih guna mencapai prestasi yang lebih tinggi di pentas nasional dan internasional. “Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang telah membawa nama harum Kab. Karawang,” imbuhnya. Ketua DPRD Kab. Karawang, H. Tono Bachtiar menambahkan, prestasi ini hendaknya dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kab. Karawang, khususnya dalam pembinaan ke depan karena keberhasilan mereka memperjuangkan nama Karawang di pentas Jawa Barat. “Untuk itu, mari kita jaga anakanak kita, mudah-mudahan mereka dapat menjadi atlit sepakbola andalan nasional,” ujarnya. Hal senada disampaikan Kapolres Karawang, AKBP Merdisyam yang menyatakan bahwa prestasi dan bakat generasi muda Karawang ini harus dapat

terus disalurkan dengan tepat. “Diharapkan anak didik ini mendapatka perhatian dan pembinaan, baik dalam menunjang bakat, maupun pendidikannya karena mereka telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, Manajer Tim, Mayor Inf. Sukarsa menjelaskan bahwa sebelum mencapai final melawan Kab. Cirebon, anak asuhannya terlebih dahulu melewati babak penyisihan yang di gelar di Cirebon. Dalam babak penyisihan tersebut, timnya berhasil mengalahkan Kab. Purwakarta dengan skor 8-7 adu pinalti, Kab. Subang (2-1), dan kab. Sumedang (8-9 adu pinalti). Di babak semifinal yang digelar di Stadion Siliwangi, Bandung ,timnya berhasil mengalahkan kandidat juara yaitu tim Kab. Bandung dan Cimahi dengan skor 2-1 dan Kab. Cianjur (7-6 adu pinalti). Keberhasilan menekuk tim kuat tersebut membawa Kab. Karawang menuju final berhadapan dengan Kab. Cirebon, dan berhasil menjadi juara dengan skor 5-4 adu pinalti. IMAM

BENGKULU

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Launcing Tahapan Pemilukada dan Pelantikan PPK se-Kabupaten Benteng

BANGUNAN Kantor Bupati Benteng yang terbangkalai.

PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI BENTENG BERLANJUT Bengkulu, Siasat Kota Sejak dibangunnya Kantor Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) Tahun 2009 sudah menghabiskan dana Milyaran Rupiah, akhirnya saat ini belum selesai dan baru ditempati. Wawancara Siasat Kota dengan Sekretaris Bada Musyawarah Rakyat Kabupaten Benteng (BMR) Amir tanggal, 26 Mei 2011, menyatakan bahwa sangat perihatin melihat gedung yang dibangun dengan dana Milyaran Rupiah sudah 2 tahun belum selesai tidak berpenghuni dan tidak bermanfaat. Seolah-olah pembangunan tersebut perencanaanya tidak matang dan Pembangunan yang dipaksakan.

ALAU kita melihat kebela kang rencana pemekaran Kabupaten Benteng yang telah diperjuangkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun ternyata pembangunan Kantor tersebut tidak menyentuh masyarakat Benteng secara keseluruhan. Rencana pemekaran Kabupaten Benteng yang telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah, dinama sebagai Ibu Kota Kabupaten disepakati di Desa Renah Lebar Kec.

Karang Tinggi, karena Kantor Bupati harus terletak di Ibu Kota Kabupaten yaitu Renah Lebar pada saat itu ada suatu pertimbangan mendasar diantaranya untuk mendekatkan masyarakat Kec. Pematang Tiga dan Bang Haji dengan Ibu Kota Kabupaten, sehingga masyarakat lebih dekat untuk mengakses kepentingan dengan Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya Pembangunan Kantor tersebut dibangun di Desa Ujung Karang yang sangat jauh dari jangkauan di dua Kecamatan tersebut. Dan just-

ru lebih dekat hubungannya dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Dikawatirkan dalam waktu-waktu tertentu masyarakat di dua Kecataman tersebut akan kembali lagi ke Kabupaten Induk (Kabupaten Bengkulu Utara) karena hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan kesepakatan pada saat pemekaran dan perjuangan masyarakat Benteng. Pada April 2011 pembangunan tersebut telah dilanjutkan kembali dan mendapatkan tambahan dana mencapai 2 Milyaran. Yang seharusnya belum perlu persetujuan DPR sebelum ada hasil audit dari BPK. Untuk ini Sekretaris (BMR) berpendapat sebaiknya dana yang sudah dipergunakan dalam pembangunan kantor tahap awal yang besarnya Milyaran rupiah sebaiknya di Audit terlebih dahulu oleh BPK apakah penggunaannya sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, baru pekerjaannya dilanjutkan dengan persiapan tender terlebih dahulu dan kelanjutan pembangunan ini ditender ulang secara transparan dan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, demikian Amir. EDEN

UNTUK JEMPUT SAKSI KUNCI KORUPSI

LSM DPKRI Lakukan Pengumpulan Dana Koin Rejang Lebong, Siasat Kota Kegiatan Pengumpulan Koin yang dilaksanakan disimpang 4 Lampu Merah Kabupaten Rejang Labong untuk H.M. Hadi Wajis. Ketua Lembaga Sosial Masyarakat Dewan Penyelamat Keadilan (LSM DPKRI) Herman DS, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 LSM. Pengumpulan dana ini bertujuan untuk menjemput saksi kunci Korupsi pembuatan Pakaian Dinas Kabupaten Rejang Le-

bong saudara H.M. Hadi Wajis dan sebagai tersangka utama adalah Tarmizi Usuludin yang pada saat itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Rejang Lebong, yang telah merugikan Negara sebesar 600 Juta Rupiah Lebih lanjut dikatakannya, pengumpulan dana melalui Coin ini adalah untuk membantu Pihak Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang tidak mampu untuk menghadirkan Saksi Kunci HM. Hadi

Wajis yang berpengaruh terhadap Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Rejang Lebong, mengingat HM. Hadi Wajis saat ini di tahan di seragen Jawa Tengah Dikatakan Herman, bahwa Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Rejang Lebong tidak mempunyai dana untuk menjemput saksi kunci untuk itu, pihaknya melakukan pengumpulan Coin sebagai Solidaritas untuk menyukseskan penanganan Korupsi di Kabupaten Rejang Lebong. ROBIN

Bengkulu, Siasat Kota Bertempat di Hotel Dianti Kecamatan Pondok Kelapa Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) Atisar Sulaiman, S.Ag. MM, telah melantik 50 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 10 Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam sambutannya Ketua KPU Benteng Atisar Sulaiman menjelaskan 10 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah itu Atisar mengharapkan agar seluruh Anggota PPK yang sudah dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan jangan melakukan tindakan-tindakan di luar Kolidor yang telah diatur dalam aturan dan Undang-undang “Saya berharap agar setelah pelantikan tersebut PPK disetiap Kecamatan agar dapat memilih ketuanya masing-masing dari 5 Anggota PPK di setiap Kecamatan di tempat yang sama setelah pelantikan 50 orang anggota PPK dilanjutkan dengan Launcing Tahapan Pemilukada Perdana di Kabupaten Bengkulu Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Defenitip periode 2011 s/d 2016” katannya Launcing Tahapan tersebut ditandai pemukulan Dol oleh Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Drs. H. Asnawi Alamat, M.Si didampingi Ketua DPRD Benteng Ferri Ramli, SH, ketua KPU Benteng Atisar Sulaiman, Ketua KPU Provinsi Dunan Herawan, Kapolres Bengkulu Utara dan Dandim Bengkulu. Pejabat Bupati Bengkulu Tengah

Drs. H. ASNAWI ALAMAT, M.Si Drs. H. Asnawi Alamat, M.Si dalam sambutannya mengatakan Pemilu kada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Definitip Kabupaten Benteng yang Pertama sudah sangat dinantikan oleh semua lapisan masyarakat, untuk itu saya berharap dalam pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan masyarakat dan kita semua. H. Asnawi Alamat, M.Si juga mengharapkan kepada KPU, PPK, PPS, dan KPPS agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai penyelenggara Pemilu pada Pemilu kada 15 Oktober 2011 mendatang sesuai dengan aturan dan tahapan yang telah ditetapkan, juga pada pihak-pihak terkait lainnya dapat saling bekerjasama dan mendukung agar pemilu kada ini berjalan dengan baik dan lancar serta berhasil dengan sukses. ZULKIFLI

Panwas Benteng akan Bentuk Gakumdu dalam Pemilukada Bengkulu, Siasat Kota Ketua Panwaslu Kabupaten Benteng Drs. Bj. Karneli,(26/05) dikantor Panwaslu dimana untuk lebih menjamin proses hukum yang lebih adil dalam terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Benteng yang tidak lama lagi perhelatannya akan segera di gelar, maka Sentra Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) dan segera ditanda tangani Nota Kesepakatan atau Memorandum Of Under Stanling (MOU) yang bekoordinasi dengan Stok Holder yang terdiri dari Panwas, Kapolres dan Kejaksaan Negeri akan segera di Realisasikan. Demikian dikatakannya saat dikonfirmasi Siasat kota

“Maka dengan terbentuknya Gakumdu ini pelaksanaan Pemilu Kada Benteng Tahun 2011 akan lebih sulit dan terjamin pelaksanaannya secara transparan, karena pengawasan di tingkat lapangan akan semakin kuat, sehingga kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Calon Bupati dan Wakil Bupati akan lebih ketat dan dapat dilakukan / Dihindari penindakannya secara dini” Sebagaimana kita ketahui bahwa baru akan persiapan saja sudah ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para Balon sehingga Panwaslu Benteng sudah melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Bj. Karneli. EDEN

JELANG PILKADA 2011

Garda Benteng Siap Dukung Mahyuddin Sobri, SE Bengkulu, Siasat Kota Gerakan Pemuda Bengkulu Tengah (GARDA BENTENG) menyatukan tekat untuk mendukung salah satu Kandidat Calon Bupati yaitu H. Mahyuddin Sobri, SE. pernyataan dukungan tersebut diungkapkan anggota Garda Benteng saat pembentukan pengurus besar Pilkada Benteng Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan SeKabupaten Benteng yang dilaksanakan dirumah kediaman Balon Bupati H. Mahyuddin Sobri, SE di Kota Bengkulu. Pada kesempatan tersebut dibentuk kepengurusan Garda Benteng yang dilaksanakan pemilihan

pengurus secara Aklamasi penunjukan langsung terpilih sebagai ketua M. Asromi sebagai Sekretaris, Indra dan Bendahara Irwan Nasri. Hadir pada pembentukan Garda Benteng Tersebut Pemuda-pemudi Benteng sekitar 60 orang juga hadir Calon Bupati Benteng H. Mahyuddin Sobri, SE dan Ketua Yayasan Bengkulu Bangkit Zulkarnain serta beberapa Undangan lainnya. Ketua Pengurus Garda Benteng yang terpilih M. Asromi dalam sambutannya mengajak agar seluruh Pemuda Benteng bersatu dalam menyatakan sikap dan tekat untuk mendukung Kandidat Balon Bupati Benteng yaitu H. Mahyuddin Sobri, SE.

Asromi juga mengungkapkan saat ini sudah beberapa Kandidat Balon yang muncul diantaranya H. Mahyuddin Sobri, SE, Bambang Suseno, Apian Toni, M.Si, Edison Simbolon, S.Sos, Drs. Duano, Made Sukiade, Ferri Ramli, H. Hasanuddin, Irihadi, Herlambang dan banyak sekali yang bermuculan, namun diharapkan agar semua pemuda Benteng tetap bersatu untuk memberikan dukungan kepada H. Mahyuddin Sobri, SE. Selanjutnya Ketua Yayasan Bengkulu Bangkit Zukkarnain berharap agar pemuda Benteng mengetahui kunci untuk pemilu kada Benteng yaitu pilihlah pelak-

sanaan yang sudah ikut andil dalam memperjuangkan pemikiran terhadap mekarnya Kabupaten Benteng. Dalam hal ini saudara Mahyuddin Sobri-lah orangnya yang sudah ikut andil dalam membiayai proses ketuk palu pemekaran Kabupaten Benteng., Dana yang sudah disumbangkannya mencapai 200 Jutaan, demi untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Benteng sebagai kabupaten yang Difinitip. Ditempat yang sama H. Mahyuddin Sobri, SE, mengungkapkan bahwa pencalonannya menjadi balon Bupati Benteng adalah atas desakan dari masyarakat

Benteng itu sendiri, karena belum ada Putra Daerah yang maju dalam memperjuangkan kemajuan Kabupaten yang sudah 3 tahun dipegang oleh Carateker dan beliau adalah salah satu kandidat yang ikut merasakan betapa paitnya perjuangan selama betahun-tehun untuk memekarkan Kabupaten Benteng tersebut, beliau tidak mau Kabupaten Benteng dijamahi oleh orang lain yang tidak tau sejarah berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah. Besar harapan saya agar pemuda Benteng dapat mendukung saya untuk meneruskan perjuangan Kabupaten Bengkulu Tengah Selama 5 tahun kedepan. EDEN

KABID JALAN BINA MARGA KOTA BANJARMASIN

Canangkan Peningkatan Fasilitas dan Sarana Umum Banjarmasin, Siasat Kota Perbaikan fasilitas jalan di Kota Banjarmasin akan segera dilaksanakan, ditargetkan selesai pada tahun 2011. Demikian dikatakan Kepala Bidang Jalan Bina Marga Ir. H. Gusti Ridwan Syofyani, MM. “kami akan segera melelangkan pekerjaan perbaikan fasilitas jalan untuk meningkatan kualitas jalan dikawasan jalan Pangeran, Alalak Selatan, dan Alalak Tengah, serta Alalak utara. Dengan dana kurang lebih Rp. 11 Miliyar, yang panjang jalan tersebut sekitar 7,6 kilometer dan lebH. GUSTI RIDWAN SYOFYANI, MM arnya rata-rata 4 atau 5 meter”, paparnya. Ditambahnya lagi, pada bulan Juni 2011 akan kita lelangkan dan kita harapkan bulan Juli 2011 sudah mulai bekerja, jadi target kita pada tahun 2011 ini perkerjaan terssebut sudah selesai, harap Ridwan. Disamping itu, “Bidang Jalan Bina Marga Kota Banjarmasin juga akan melelangkan pekerjaan dijalan Djok Mentaya untuk melebarkan jalan dan pengerjaan pembuatan trotoar, yang diperkirakan dananya sekitar Rp. 3 Milyar”, tutur Ridwan. TIM/DYT/SYAHRI

Kapal Sapu-sapu akan Bersihkan Sungai Banjarmasin

Ir. MURYANTA MT Banjarmaasin, Siasat Kota Kota Banjarmasin yang dikenal dengan julukan “Kota Seribu Sungai”, jadi dalam hal ini Dinas Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin berupaya sebaik mungkin untuk menjaga kebersihan sungai-sungai tersebut. Dinas Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin, pada tahun 2011 bernovasi untuk membuat alat pembersih sungai yang bernama “Kapal Sapu-sapu”. Kepala Dinas Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin Ir. Muryanta MT. mengatakan, ada lima program yang digunakan untuk menangani kota Banjarmasin yaitu Pemeliharaaan Drainase, Pembangunan Drainase, Pemeliharaan Sungai, Normalisasi Sungai, dan Revitalisasi Bantaran Sungai,”ucapnya. Pada tahun 2010 kemaren Dinas Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin membuat sendiri alat pengeruk sungai yang fungsinya seperti excavator yaitu bisa masuk kesungai-sungai dibawah jembatan yang lebarnya hanya empat meter. Dan pada tahun 2011 ini, Muryanta mengungkapkan,”akan berinovasi lagi untuk membuat pembersih sungai yang dilengkapi dengan screen dan penyaring, berfungi untuk membersihkan sungai atau menyapu sungai. Dan dilengkapi dengan tangan excavator, sehingga selama

BANJARMASIN

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

berjalan mereka membersihkan sungai tersbut, baik dari sampah maupun ilung atau eceng gondok yang mengalir di sungai. . Kemudian kalau ada sampah dan ilung yang tersangkut dipohon maupun tersangkut di bawah jembatan, maka akan dilakukan pengerukan dengan tangan excavator pada alat kapal sapu-sapu tersebut”, ungkapnya. Ditambahnya lagi, Alat ini merupakan inivoasi kedua yang kita namakan dengan kapal sapusapu, yang artinya alat ini membersihkan seperti kita menyapu halaman , tapi kebelihan dari yang di desain atau dari alat-alat orang yang miliki yaitu alat ini lengkapi dengan tangan excavator tadi, dimana pada sampah yang tersangkut dijembatan-jembatan bisa diambil dengan excavator tersebut, jelas Murnyanta. Katanya lagi, Alat pembersih sungai atau Kapal Sapu-sapu tersebut sifatnya hanya sewa. ”Jadi disini kita mencoba mendesain bersama, tetapi sifatnya sewa. Karena kita kekurangan dana dan tidak mempunyai dana untuk membeli sendiri alat tersebut. Oleh Karena itu kita bekerja sama dengan pihak swasta yang sifatnya kita sewa, dengan ini kita akan lebih murah. Karena kita tidak memelihara alat tersebut , dan juga tidak menyediakan perlatan operator, kemudian untuk perlengkapan-perlengkapan lainnya kalau ada kerusakan, kita tidak mau tau, artinya kalau alat itu bekerja maka akan kita bayar, dan kalau alat tersebut tidak bekerja, tidak kita bayar. Memang alat itu mahal harganya, sehingga kita tidak mampu untuk membeli sendiri, oleh karena itu kita lebih efesien kalau menyewa. Dan untuk hal penyewaan tersebut dananya sudah anggaran sekitar Rp. 800 juta pertahun, sesuai dengan jam kerjanya. Dan untuk pelaksaan mungkinpada awal bulan juni 2011, karena saat ini masih dalam proses lelang”,kata Muryanta. TIM/DYT

KB SIAP MASUK HOTEL Banjarmasin, Siasat Kota Untuk menahan laju pertumbuhan penduduk yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan yang cukup tajam, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kota Banjarmasin menyiapkan program baru, diantara nya menyediakan klinik KB pada sejumlah hotel di Kota Banjarmasin.

AL ini terungkap saat sil aturrahmi Kepala BKKBN Provinsi Ke kantor BKBPMP Kota Banjarmasin, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut berhadir pula Penyuluh Keluarga Berencana dan Sub PPKD, Forum PPKBD dan Sub PPKBD se Kota Banjarmasin. Selain menetapkan sejumlah hotel sebagai target program KB, BKBPMP Kota Banjarmasin juga mengincar sejumlah perusahaan swasta yang menampung sejumlah karyawan ataupun buruh. Klinik tersebut rencananya akan menyediakan pelayanan KB yang ditangani langsung oleh dokter dan bidan. Diharapkan dengan adanya program tersebut, dapat semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya program KB bagi keluarga, sehingga terbentuk keluarga yang sejahtera dan generasi yang mumpuni.”Kedepan, kami tengah menggodok program playanan KB, yang akan ditempatkan di sejumlah hotel dan perusahaan, hal ini sangat penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sekaligus mendukung terciptanya keluarga sejahtera,” papar Kepala BKBPMP Kota Banjarmasin, H Hesly Junianto SH MH.

Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, secara tidak langsung Kota Banjarmasin menjadi etalase Provinsi, karenanya kepala Dinas yang dikenal murah senyum ini berharap semua kegiatan pemerintah kota Banjarmasin dapat lebih baik dari daerah lain, agar dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Hingga saat ini tercatat total Penyuluh KB di Kota Banjarmasin berjumlah 71 orang dengan jumlah kelurahan sebesar 52 keluarahan. Dengan personil yang sangat terbatas tersebut pada 2011 ini Kota Banjarmasin harus mencapai target 31.000 akseptor KB. Penetapan target tersebut berdasarkan pencapaian tahun sebelumnya, dimana penyuluh KB Kota Banjarmasin berhasil memenuhi pencapaian target hingga 120 persen. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prov Kalsel, Dra Chamnah Wahyuni MBA, mengungkapkan sejumlah fakta yang cukup mencengangkan. Sensus penduduk tahun 2000 mencatat pertumbuhan penduduk di Indonesia hampir mengalami baby boom, dengan total jumlah penduduk 237,67 jt jiwa. Dengan perkembangan per

H HESLY JUNIANTO, SH, MH tahun sebesar 1.49 persen, dengan besaran kelahiran pertahun 47 juta bayi. Jika di kalkulasi tidak kurang dari 417 bayi setiap jam di lahirkan di Indonesia.Hal ini memang tidak mengherankan, karena sejak terjadinya reformasi program KB seakan terlupakan, pemerintah cenderung fokus pada otonomi dan pembangunan daerah. “Slogan dua anak sudah cukup dilupakan masyarakat sepertinya sudah dilupakan oleh masyarakat kita, khususnya keluarga generasi baru,” ujarnya. Peningkatan jumlah kelahiran tersebut juga seiring dengan meningkatnya jumlah kematian ibu melahirkan. Karena hampir tiap disetiap jam terjadi kematian ibu melahirkan. Setali tiga uang, kurangnya konsentrasi pemerintah dalam pengendalian jumlah kelahiran juga seiring dengan semakin kecilnya dana anggaran untuk program KB. TIM/DYT/REZA

Pendidikan Perlu Ditingkatkan

AWAN SUBARKAH, S.TP Banjarmasin, Siasat Kota Mengingat sangat pentingnya Pendidikan pada saat sekarang ini, maka di Kota Banjarmasin perlu peningkatan terhadap Pendidikan tersebut. Awan Subarkah, S.TP Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengatakan, ”walaupun secara bertahap sudah ada peningkatan, tetapi saya rasa masih perlu adanya upaya-upaya peningakatan kembali, terkait dengan program pendidikan 2011 yang namanya “pendidikan gratis”, walaupun mungkin bukan pendidikan gratis, namun pendidikan murah istilahnya,”ucapnya.

Ditambahnya lagi, Program dari Pemerintah Pusat sendiri sudah ada Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Mengenah Pertama (SMP),”dengan harapan tidak ada pungutan lagi secara wajib pada siswa atau orang tua siswa. Tetapi tetap membuka peluang untuk berpartisipasi, artinya bagi orang tua siswa yang memiliki kelebihan dan masih mampu. Diharapkan juga untuk memberikan kontribusi atau partisipasi untuk meningkatkan pendidikan disekolahnya, namun demikian tidak boleh mewajibkan SPP atau Pemabayaran Iuran Rutin Tiap Bulan kepada siswa, karena sudah ada Dana BOS. Kota Banjarmasin ini juga sudah ada namanya Dana BOS Daerah untuk tingkat SMP, bahkan mencapai sekitar 14 Miliyarkan anggaran dari Dana APBD pada tahun 2010 dan 2011 ini masih tetap menganggarkan seperti itu juga. Dengan harapan, bisa menutupi kekurangan Dana BOS dari pusat untuk membiayai pendidikan di tingkat SMP Negeri , kalau untuk SD sudah cukup Dana BOS dari Pusat tersebut,”kata Awan. Awan menegaskan kembali, ”bahwa tidak boleh lagi di Kota Banjarmasin ada pungutan untuk SD Negeri dan SMP Negeri, terkecuali sifatnya hanya partisipasi dari orang tua siswa dan itupun tidak diwajibkan. Maka untuk bisa menigkatkan partisipasi terhadap

orang tua yang mampu, maka setiap sekolah harus membuat tranparasi artinya begini, misalnya ada seseorang Donatur yang memberikan bantuan untuk sekolah, dan pihak sekolah menggunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana seperti penambahan pengadaan computer dan pembangunan lainya. Dengan adanya bantuan tersebut dari pihak sekolah paling tidak membuat pengumuman, bahwa ada bantuan dari seseorang Donatur senilai sekian, dan dana tersebut juga masuk dalam APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) jadi jelas bahwa dana yang terkumpul di APBS untuk apa-apa saja (Transparasi),”tegasnya. “Sehingga masyarakat juga bisa berpartisipasi dengan baik. Dan untuk Dinas Pendidikan sendiri juga harus memberikan panduan kepada setiap sekolah, bahwa setiap sekolah harus membuat RAPBS dengan acuan yang diarahkan, artinya semua pendapatan harus tertulis dan Disdik juga harus melakukan pengontrolan dalam pembuatan RPABS tersebut, supaya kalau APBSnya bagus atau transparan, masyarakat dan orang tua juga senang, karena dana partisipasi yang mereka berikan memang benar untuk pembangunan sekolah tersebut. Dengan ini Dewan akan melakukan pengawasan terhadap Dinas yang terkait, ”ungkap Awan. TIM/DYT

KARIMUN

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Kajati Resmikan Gedung Baru Kejari Karimun Karimun, Siasat Kota Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau Jhoni Ginting SH.MH dalam kunjungannya ke karimun dalam rangka meresmikan gedung baru Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun,senin (23/5). Acara sederhana dan penuh hikmah yang dihadiri oleh Bupati Karimun H. Nurdin Basirun beserta muspida, sementara itu Jhoni Ginting dalam sambutannya mengatakan ada beberapa butir poin yang harus diperhatikan, dilaksanakan dan diindahkan oleh seluruh jajaran

aparatur kejari karimun. “Pertama, Konsolidasi untuk penyempurnaan secara kelembagaan dan personal, pemantapan peran penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang,” paparnya. “Kedua, Sebagai contoh dan panutan pada sikap dan prilaku untuk mendapat kepercayaan dihati masyarakat. Ketiga mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam membangun supremasi hukum,” Jelas Jhoni.”Keempat, tingkatkan kualitas peran kerjasama yang positif, bukan dalam bentuk konspiratif. Kelima, Sosialisasi peningka-

tan kesadaran hukum masyarakat tentang hak dan kewajibannya,” Ujar Jhoni. Ia mengharapkan kepada jajaran penegak hukum kejari karimun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) selaras dengan doktrin Satya Adhi Wicaksana, Satya berarti Kesetiaan yang bersumber pada kejujuran, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia, Adhi berarti Kesempurnaan dalam bertugas dan unsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, keluarga dan sesama manusia, Wicaksana berarti Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Jhoni mengatakan, kinerja penegak hukum saat ini mendapat tantangan luar biasa, untuk menyelamatkan keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi. Ditempat yang sama Kejari Tanjung Balai Karimun, Demu Sitepu dalam laporannya mengatakan , “ bangunan baru ini menelan biaya Rp 3,2 miliar dari APBN Tahun anggaran 2010, kemudian lanjut-

Diduga Tidak Transparan

DANA COMMUNITY DEVELOPMENT DIRAGUKAN Karimun, Siasat Kota Pengucuran Dana Community Development (CD) tahun anggaran 2010 yang dicairkan tahun 2011 diduga tidak transparan. Puluhan kelompok warga Desa Pangke, Kecamatan Meral menuntut Tim Community Development (CD) desa mereka untuk transparan.

ASYARAKAT setempat merasa kecewa setelah pencairan dana proposal kelompok mereka jauh dari harapan. Akibatnya, 70 kelompok warga tersbut khawatir merasa tidak akan mampu menjalankan program pengembangan masyarakat yang telah mereka susun menggunakan dana CD pencairan tahun 2010 itu. Seperti yang dikeluhkan Yakub, warga setempat, satu dari 5 orang anggota kelompok penerima dana CD tahun 2010, mengaku kecewa setelah pengajuan pencairan dana CD sebesar Rp 74 juta yang telah diajukan Januari lalu hanya disetujui sekitar Rp 8 juta. Direncanakan dengan uang sebesar itu akan dibagikan dengan 4 orang rekannya yang lain sebagai modal membangun warung seperti yang tertuang dalam proposal pencairan dana CD mereka. Namun Yakub pun terkejut, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, ia dan kelompoknya menerima pencairan dana CD sesuai dengan besaran dana yang diajukan dalam proposalnya.

Sementara Tim CD Desa Pangke bergeming, berdasarkan keterangan warga RT 003 Rw 003 itu, Tim CD Desa Pangke mengaku terpaksa mencairkan dana sebesar itu dikarenakan tidak kecukupan dana. Sementara jumlah kelompok yang mengajukan proposal cukup banyak yakni sekitar 70 kelompok. “Saya bukanya tidak percaya, tapi dana CD Desa Pangke ini kan terbilang cukup besar hingga miliaran rupiah. Jadi kemana perginya dana sebanyak itu. Bukan apa-apa dana itu adalah hak kami yang diberikan perusahaanperusahaan yang ada di daerah kami.” Kata Yajub heran. Ungkapan senada juga dikatakan Isnin dan Bujang Usman, dua orang warga asal RT 2 RW 4 Desa Pangke, kedua warga kelompok warga peternakan itu juga mengaku mengalami nasib serupa dengan Yakub dan kelompoknya. Seperti, Isnin dan Bujang Usman dan 3 orang rekannya yang lain berencana dengan dana sebesar Rp 54 juta, akan membuat peternakan kambing. Tapi kenyataan

itu diperkirakan pupus setelah Tim CD Desa Pangke hanya mencairkan dana sebesar Rp 8 juta. “Namun dana itu baru dicairkan sebesar Rp 4 juta lebih untuk kami berlima. Sisanya, kami harus menunjukan kwitansi pembelian terlebih dahulu kepada mereka (Tim Desa Pangke, red), baru dicairkan. Kami bisa apa dengan uang sejumlah itu, “ sesal Isnin sambil melebarkan kedua tangannya. Sangat tragis, untuk kategori penerima dana CD di Kabupaten Karimun, Desa Pangke dan Desa Pasir Panjang termasuk dua desa dengan penerimaan dana CD terbesar Angkanya bahkan sampai miliaran rupiah. Warga sangat berharap dana tersebut dapat mereka nikmati sesuai dengan kebutuhan. Apalagi di Desa Pangke, untuk pencairan dana CD tahun 2010, lebih menitik beratkan pada Ekonomi Kerakyatan (Ekra). Persoalan dana CD di Kabupaten Karimun tersebut sempat meluas beberapa waktu lalu bahkan hingga sekarang belum ditemukan jalan keluarnya. Itu setelah dana CD tahun 2007 yang berjumlah puluhan miliar rupiah masuk kedalam kas daerah. Dimana dana tersebut murni kompensasi masyarakat dari perusahaan-perusahaan tambang batu granit dan bukan subangan sektor pajak di Kabupaten Karimun. Masalah muncul ketika hendak dicairkan, dana CD tahun 2007 itu harus dicairkan berdasarkan persetujuan DPRD. Mengingat dana itu bercampur dengan dana sumbangan sektor pajak lainya di kas daerah. EFRIZAL TANJUNG

nya, “ Pemkab Karimun melalui dana hibah turut membantu untuk pagar dan usulan untuk pembuatan lokasi pemusnahan barang bukti”. Sementara itu setelah penandatanganan prasasti, Jhoni Ginting dan Bupati Karimun H. Nurdin Basirun beserta rombongan melanjutkan tinjauan menuju ketempat pemusnahan barang bukti, diantaranya 18.998 butir happy five dan berikut pengungkapan 18 kasus yang tuntas ditangani Kejari Karimun awal tahun ini. EFRIZAL TANJUNG

Bupati Karimun Dr.H.Nurdin Basirun.S,Sos,M.Si Melantik Sekaligus Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon II.III Dan Iv Di Gedung Sebaguna Lingkungan Pemkab Karimun

138 PEJABAT PEMKAB KARIMUN DIMUTASI

M Yosli Gantikan Amjon Kabag Humas Karimun, Siasat Kota Pergeseran mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepri akan diafirmatifkan melalui pengambilan sumpah, untuk segera menata dan membenahi birokrasi di kabupaten karimun. Sejumlah Kepala dinas, Kepala bagian, Kepala Kantor dan badan yang sudah memasuki masa pensiun akan diganti, dan mereka yang masih berstatus pejabat akan di defenitifkan. pergantian pejabat yang dilakukan harus didasarkan pada karir, prestasi kerja, pengalaman kerja, dan loyalitas dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Jika hanya semata-mata mutasi pejabat didasarkan pada pertimbangan politik dengan pendekatan like and dislike, atau karena kedeketan-kedekatan politik tertentu dengan para pengambil keputusan, maka ditakutkan hal ini akan berimbas pada penurunan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. “Standar kelayakan bagi seorang pejabat birokrasi minimal harus terwujud dalam tugastugas dan fungsi sebelumnya. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat Eselon II, III, dan III, merupakan tindak lanjut dari upaya kita untuk memenuhi kelengkapan personil dalam struktur organisasi Pemerintah kabupaten karimun Provinsi Kepri . Demikian yang dikatakan Bupati Karimun H.Nurdin Basirun pada Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Di Lingkungan pemerintah kabupaten karimun yang d i laksanakan ber tempat di Gedung Serbaguna Pemkab Karimun, belum lama ini. Bupati Karimun H. Nurdin Basirun mengatakan untuk mendapatkan hasil fit and proper test yang lebih baik, sebaiknya penjaringan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak independent, seperti ka-

langan perguruan tinggi. Ini harus dilaksanakan ke depan sehingga akan terbangun suatu mekanisme yang sehat dan menghasilkan pejabat yang memiliki kapabilitas yang tinggi dan kompetensi bidang yang memadai, Kecakapan dan ketrampilan pimpinan dan staf merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam merealisasikan semua program kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.” ungkapnya Penunujukan pejabat yang dilantik berdasarkan pada hasil pengkajian secara matang oleh Baperjakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sosok seorang pejabat yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pamrih, karenanya memerlukan pengorbanan waktu, pikiran serta perasaan, Jelas Nurdin. “Untuk itu saya meminta kepada saudara-saudara yang dipercaya sebagai pejabat eselon II, III dan IV untuk dapat memikul tugas dan tanggung jawab dengan ikhlas, berusaha serta melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka mempercepat roda pemerintahan serta pembangunan di daerah ini”, harap Bupati Karimun, H.Nurdin Basirun. Nurdin juga berpesan kepada seluruh kepala SKPD agar menciptakan suasana yang harmonis, jangan saling menyalahkan dan binalah hubungan yang baik karena dengan suasana yang tentram maka semua rencana program ataupun kegiatan dapat diwujudkan. 138 pejabat yang dilantik terdiri dari 13 pejabat eselon II, 41 eselon III dan 84 eselon IV. Kemudian posisi Kabag Humas yang ditinggalkan Amjon dipercayakan kepada M. Yosli yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pertambangan Distamben dan Energi. EFRIZAL TANJUNG

PEMBERANTASAN KORUPSI DI KARIMUN JALAN DI TEMPAT

Hadiah Uang Untuk Pelapor Kasus Korupsi Karimun, Siasat Kota Siapa saja bagi seluruh Warga Negara Indonesia, setiap insan baik organisasi masyarakat (ormas) maupun LSM sangat berpeluang memperoleh hadiah uang dari negara, jika melaporkan kasus tindak pidana korupsi atau whistleblower yang pengaduannya ditindak lanjuti. “Hadiahnya sebesar dua per mil atau 0,02 persen dari jumlah kerugian negara, akan diberikan bila kasus yang diadukan

memiliki kekuatan hukum tetap dan kerugian negara dikembalikan. Hal itu ditegaskan pada pasal 9 dalam peraturan pemerintah no. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, “ ungkap Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun Kepulauan Riau, Jamaluddin di Meral beberapa waktu yang lalu. “Mengenai kriteria pihak penerima hadiah telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) dalam peraturan tersebut, ini adalah pemanis agar masyarakat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Dan diharapkan warga masyarakat tidak sungkan melaporkan ke Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK), mengingat di karimun hingga saat ini Pemberantasan Korupsi nyaris jalan di tempat.” Ujarnya. Jamaluddin mencontohkan pemberian hadiah bagi pelapor kasus bekas Bupati Kutai Kertanegara Syaukani , setelah kasus divonis hakim dan kerugian negara Rp 34 miliar kembali, si pelapor mendapat imbalan Rp 680 juta. Adapun untuk perkara suap, tidak ada kerugian negara, si pelapor tetap mendapat imbalan dengan persentase serupa. Jika suapnya Rp 5 miliar hadiahnya dua per mil dari Rp 5 miliar itu. Jamaluddin menghimbau pada masyarakat, ormas maupun LSM khususnya dikarimun, untuk menginvestigasi dan menghimpun berbagai data tentang peng-

gunaan berbagai pos anggaran dan proyek yang dibiayai APBD maupun APBN yang diduga merugikan keuangan negara. Data bisa berupa foto dokumentasi dan rekaman video, surat, disposisi perintah, bukti transfer, dan dokumen kontrak kerja proyek. Untuk memperoleh data, masyarakat secara individu, ormas dan LSM bisa meninjau langsung ke lokasi. Kemudian ditindaklanjuti melalui surat resmi dan meminta infomasi melalui lembaga atau institusi terkait. Hak untuk memperoleh informasi telah dijamin UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bagi petugas informasi serta atasannya,

lembaga atau institusi terkait harus siap menerima sangsi pidana berupa kurungan dan membayar denda, apabila tidak bersedia memberikan informasi yang diminta. “Penyalahgunaan wewenang, penggelapan, praktek pungutan liar dalam jabatan dan pengerjaan proyek fisik dan non fisik bermasalah yang di biayai oleh APBD dan APBN serta pemberian dan penerimaan suap adalah suatu tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri yang berdampak pada kerugian negara.” Jelasnya. Mengenai format laporan pengaduan, disampaikan secara ter tulis dengan dilengkapi identitas KTP, kronologi kejadian serta bukti yang kuat. EFRIZAL TANJUNG

INHIL

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Kerusakan Jalan Sederhana Ancam Pengguna Jalan

KERUSAKAN ruas jalan yang terdapat di Jalan Sederhana Kelurahan Tembilahan Hulu.

Golkar Riau Gelar Trainer of Training Tembilahan, Siasat Kota Kekompakan dan jalinan tali silaturrahmi yang baik, sangat diperlukan dalam membesarkan dan kemajuan partai. Maka, Partai Golkar mengadakan outbound dan Training of Trainer (ToT) dan pembentukan kader partai Golkar se Riau, Sabtu (21/5) lalu di Kecamatan Kempas. Perhelatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini dibuka secara resmi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Riau, Indra Muchlis Adnan. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas. Dalam amanahnya Bupati Inhil ini menyampaikan bahwa pelaksanaan agenda kegiatan partai ini merupakan arahan dari DPP Golkar. Karena memang pada 2011 ini fokus pada pembinaan dan pengkaderan basis kekuatan partai berlambang pohon beringin ini. Kegiatan yang diikuti seluruh pengurus DPD II Golkar se Riau akan diselenggarakan selama tiga hari. Dalam kegiatan ini juga akan dilakukan pelantikan pengurus KPPG, Gema MKGR, MKGR dan Relawan Golkar serta pelantikan DPC KNPI Kecamatan Kempas. “Kekompakan dan jalinan komunikasi yang baik antara sesama organisasi akan membuat suatu organisasi akan berhasil dan jaya,” ungkap Indra dihadapan peserta outbound dan ToT tersebut. Setiap elemen organisasi politik ditekankan menjaga kekompakan, keuletan dan disiplin pribadi dan organisasi. Dengan kekompakan dan jalinan komunikasi yang baik antara sesame elemen organisasi atau partai, maka perselisihan dan gesekan yang timbul dapat diselesaikan segera. IIN

Pantai Desa Concong Tengah Terus Diterjang Abrasi Tembilahan, Siasat Kota Abrasi yang terus terjadi di sepanjang pantai desa Concong Tengah Kecamatan Concong sungguh memprihatinkan, dan semestinya harus mendapat perhatian dari Pemkab Inhil. Abrasi yang terjadi, membuat fasilitas umum, seperti jalan utama sudah ambol ke sungai. selain itu belakangan abrasi yang terus terjadi juga mengancam tiang listrik desa akan hanyut ke sungai Selain itu, rumah-rumah yang berdekatan dengan bibir pantai sungai juga terancam lonsong dan dibawa arus sungai yang cukup deras. Akibatnya, masyarakat yang tinggal disepanjang bibir pantai, tersus dihinggapi rasa waswas. Bahkan ada sebagian dari mereka, yang pindah dan membuat pemukiman baru yang jauh dari bibir pantai “Abrasi yang terus terjadi, menjadikan saya terpaksa memindahkan dan membangun rumah baru agak jauh dari

pantai. Karena ada rasa ketakutan, kalau sewaktu-waktu terjadi longsor, ini tentunya bisa membahayakan harta benda, bahkan nyawa sekalipun,” kata Ahmadi, warga Concong Tengah, kepada Vokal beberapa waktu lalu. Sementara itu Iyan warga lainnnya, juga merasakan hal yang sama. Hanya saja karena terbentur anggaran dirinya tidak bisa memindahkan r umahnya kedaerah yang relatif lebih aman. Padahal ada perasaan takut setiap saat, kalau-kalau sampai terjadi musibah yang bisa terjadi setiap saat. Untuk itu mereka berdua meminta kepada Pemkab Inhil agar membangunkan turap pengaman yang bisa mencegah abrasi terus terjadi. Karena sejauh ini, dampak abrasi ayng telah terjadi sekian lama, sudah menghancurkan fasilitas yang ada dan jangan sampai lagi menimbulkan korban harta dan nyawa. IIN

Tembilahan, Siasat Kota Kondisi jalan Sederhana, Kelurahan Tembilahan Hulu, dibeberapa titik mengalami kerusakan cukup parah, diantaranya di Simpang tiga arah masuk dari Jalan H Arief tidak jauh dari SMPN I Tembilahan Hulu. Kerusakan yang terjadi mencapai sekitar puluhan meter, dimana banyak terdapat lubang yang cukup dalam. Sehingga saat musim penghujan jalan digenangi oleh air, dan tentunya sangat membahayakan pengguna jalan. Selain itu kerusakan juga terjadi tidak jauh dari Mesjid Al-Islah, mesjid kebang-

gaan masyarakat jalan Sederhana. Disini juga banyak di dapati jalan berlobang. Kerusakan parah juga ada di dekat GOR dan arah mendekati perempatan tiga mengarah ke jalan Telaga Biru. Sudah ada upaya warga untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, diantaranya dengan melakukan iuran dalam rangka melakukan semenisasi diruas jalan tersebut. Selain itu meletakkan pasir timbun dan tanah di ruas jalan yang rusak. Akibatnya, saat hujan tiba dua hari belakangan ini, jalan tersebut jadi licin dan becek. “Kita sudah mengupayakan melaku-

kan perbaikin seperti semenisasi, tapi itu tidak bertahan lama. Sedangkan penimbunan baik dengan pasir timbun dan tanah liat, malah membuat jalan menjadi licin dan becek saat hujan turun,” sebut Yusuf, warga Jalan Sederhana kepada wartawan, Sabtu (28/5). Kerusakan yang terjadi terkadang sangat membahayakan, karena saat kenderaan melintas selalu ingin mengambil jalan yang kondisinya baik. Akibat pengguna jalan sering rebutan, terutama di perempatan jalan H Arief. karena sering rebutan jalan, disini sangat rawan kecelakaan,” kata Ijai warga lainnnya. IIN

PENGURUS PPP INHIL DILANTIK Tembilahan, Siasat Kota Wakil Ketua DPW PPP Riau, Syahrizal resmi melantik dan mengukuhkan Pengurus DPC PPP Inhil masa bakti 2011-2016 (27/5) di Gedung Engku Kelana Tembilahan.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Inhil, Agussalim saat itu juga melantik PAC PPP se Inhil masa bakti 2010-2015 dan membuka Musyawarah Kerja Cabang PPP dan Musyawarah Cabang Organisasi Sayap.

ALAM orasi politiknya Agussalim menyatakan bahwa saat ini merupakan era persaingan partai semakin kompetitif, maka perlu dilakukan pembenahan di internal partai berlambang ka’bah ini. Dalam orasi politiknya, Agussalim lebih menekankan kepada pengurus dan kader partai lebih berjuang secara komprehensif bagi kemajuan dan perkembangan PPP

mendatang.”Mari sama-sama kita berjuang bagi kemajuan dan perubahan pada partai ini, pantang selama kepemimpinan saya partai ini mengalami kemunduran,” tegasnya. Kegiatan politik ini selain dihadiri Wakil Ketua OKK DPW PPP Riau, Syahrizal dan pengurus DPW dan DPC PPP lainnya, tampak hadir juga Ketua DPRD Inhil, Raus Walid, Kepala BPMPD Inhil

dan ratusan pengurus dan kader PPP Inhil. Wakil Ketua DPW PPP Riau, Syahrizal menyebutkan penurunan perolehan suara PPP pada Pemilu harus menjadi cambuk kemajuan bagi kembali meraih dukungan maksimal kembali. ”Hendaknya ini dijadikan cambuk kemajuan bagi kita semua, jangan menjadi momok,” pintanya. Ia mengharapkan, semua elemen partai benar-benar berbuat dan berjuang bagi kepentingan masyarakat. Ia sangat menekankan, pengurus dan kader PPP menunjukkan perilaku yang mencerminkan sosok partai yang islami sesuai dengan asas partai berlambang ka’bah ini. Pada kegiatan pelantikan ini juga dilakukan penekenan nota kesepahaman (MoU) antara pengurus DPC PPP Inhil dengan PT Asuransi Jiwasraya. IIN

Kodim 0314 Beri Materi Bela Negara Tembilahan, Siasat Kota Kodim 0314 Inhil memberikan materi bela Negara kepada tenaga bantuan polisi (Banpol) Satpol PP Inhil. Kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dan semangat bela Negara bagi mereka. Materi bela Negara ini diberikan dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi tenaga bantuan (Banpol) Satuan Polisi Pamong Praja, Rabu (18/5) lalu.40 peserta diklat Banpol Satpol PP tersebut diberikan materi oleh para perwira Kodim 0314 Inhil di aula Hotel Telaga PuriTembilahan. Diantaranya Kasi Teritorial, Kapten Arh Bambang Suseno yang mengisi materi Bela Negara. Menurut Bambang, dengan Diklat ini

diharapkan menumbuhkan jiwanasionalismen dan patriotisme, sejalan dengan peran Kodim 0314 Inhilmembangun karakter bangsa Indonesia, agar memiliki jiwa nasionalismedan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh gunamenjamin tetap teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Diharapkan juga para peserta Diklat ini memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku bela negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, gunamembentuk karakter Banpol Satpol PP yang ulet, tangguh dan berwawasankebangsaan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI sebagai salah satu syarat Sistem Pertahanan Semesta,” ungkap Pasi Teritorial Kodim 0314

Inhil,Kapten Arh Bambang Suseno. Pada Diklat ini, selain materi bela negara, para peserta juga mendapatkan materi Peraturan Baris-Berbaris (PBB), Peraturan Penghormatan Militer (PPM) dan Bela Diri Militer. Diklat ini juga bertujuan mempersiapkan para tenaga Banpol Satpol PPyang siap setiap saat mengemban tugas dalam menegakkan PeraturanDaerah (Perda). Sehingga nilai-nilai kejuangan dan patriotismesenantiasa harus menjadi bagian dari sikap dan perilaku mereka. Kegiatan Diklat ini sejalan dengan semangat Pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. IIN

DPD PAN Inhil Akui Pelaksanaan Musda di Pekanbaru Tembilahan, Siasat Kota Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indraigri Hilir terpilih Tarmizi SE mempersilakan pengunduran diri enam Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang tak mendukung kepemimpinannya. Kepada wartawan, Tarmizi yang dihubungi mengaku, ia tak khawatir dengan sikap enam DPC PAN Kecamatan yang telah membuat surat resmi pengunduran diri ke DPW dan DPP PAN. Sikap tersebut menurutnya adalah hal biasa dalam berpolitik dan lebih fair. “Saya kira hal itu tak ada masalah, itu lebih gentlemen, ketimbang tetap berada dalam kepengurusan dan merusak solidi-

tas partai kedepan,” sebut Tarmizi yang pekan lalu terpilih aklamasi sebagai ketua periode 2011-2016 menggantikan H Latif, dalam Musyawarah Daerah (Musda) III PAN Indragiri Hilir di Pekanbaru. Sebagai Ketua tim formatur pada pelaksanaan Musda, ia juga mengaku selama ini mengetahui kinerja keenam DPC yang membuat sikap tersebut. Sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut dia, pengunduran tersebut adalah sikap sah “Bagi kami, pelaksanaan Musda tiga sudah sesuai ketentuan dan petuntuk partai. Mereka juga kami undang, namun tidak datang. Jadi tidak ada alasan yang menyatakan pelaksanaan Musda seakan dipaksa untuk

memilih saya,” kilahnya lebih lanjut Atas kepercayaan tersebut, Tarmizi mengaku ia akan secepatnya untuk membentuk kepengurusan baru dan melakukan konsolidasi serta penetapan kepengurus PAN di 20 kecamatan. Kondisi ini dinilai perlu segera, sebab, pada Pemilu lalu suara PAN di Indragiri Hilir jauh merosot, dari lima kursi pada periode 2004, kini hanya dua kursi di DPRD Indragiri Hilir. Namun Tarmizi menyayangkan adanya sikap yang dilontarkan oleh salah satu DPC untuk memboikot suara PAN pada Pemilu tahun 2014 mendatang. “Itu saya kira terlalu berlebihan, sebagai orang politik, saya rasa sikap seperti itu kurang baik. Jan-

TARMIZI, SE gan gara-gara kemarahan kita, mengorbankan saluran politik masyarakat. Masalah ini bukan soal pribadi yang tidak menyukai terhadap orang perindividu, tapi ini

masalah partai,” ulas dia. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Musda III PAN Indragiri Hilir yang berlangsung di Tembilahan pada 24 Maret lalu sempat ricuh dan deadlock. Hal ini dipicu tidak terdaftarnya Hidayat Hamid sebagai salah satu calon yang diusulkan untuk dipilih. Akibat dari hal tersebut, DPW PAN Provinsi Riau menetapkan pelaksanaan Musda dipindahkan ke Pekanbaru pada 21 Mei pekan lalu. Hasilnya, dari 13 DPC PAN yang hadir, secara bulat mendukung Tarmizi sebagai ketua yang baru. Sementara keenam DPC yakni Tembilahan Hulu, Gaung, Gaung Anak Serka, Kuindra, Kempas dan Enok tidak hadir. IIN

NUSANTARA

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

KECEWA, ENAM DPC PAN INHIL MENGUNDURKAN DIRI Tembilahan, Siasat Kota Pasca terpilihnya Tarmizi sebagai Ketua DPD PAN Inhil akhir pekan lalu, saat ini enam DPC PAN di Inhil mengundurkan diri. Termasuk Wakil Ketua DPW PAN Riau dan Sekjen Bappilu PAN Riau.”Saat ini ada enam DPC yang mengundurkan diri. “Pengunduran diri ini sebagai kekecewaan atas pemaksaan kehendak DPW atas pelaksaan Musda di Pekanbaru beberapa waktu lalu,” ungkap bakal calon Ketua PAN Inhil, Hidayat Hamid, Kamis (26/5/11), Hidayat sempat mencalonkan diri dalam pelaksanaan Musda di Inhil yang berakhir deadlock beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, enam DPC yakni DPC Tembilahan Hulu, Kuala Indragiri, Enok, Kempas, Gaung Anak Serka dan Barisan Muda PAN Inhil, termasuk Wakil Ketua DPW PAN Riau, Yunus Marala dan Sekjen Badan Pemenangan Pemilu PAN Riau, Andi Gustaf telah mengajukan surat pengunduran diri.”Mereka telah mengajukan surat pengunduran

diri dan tidak bergabung lagi dengan PAN. Terserah DPP dan DPW menanggapi surat tersebut, menerima atau menolaknya,” tegas Dayat. Berkemungkinan, jumlah DPC yang mengundurkan dri akan terus bertambah. Pengunduran diri ini sebagai bentuk protes atas pemaksaan Musda di luar Inhil.”Sikap ini juga terkait tidak adanya tanggapan DPW atas pelaksanaan Musda di Tembilahan yang deadlock beberapa waktu lalu. Padahal, kita telah sampaikan permasalahan sebenarnya saat itu,” imbuhnya. Bahkan, Dayat mengatakan simpatisan dan kader siap memboikot suara PAN di Inhil pada Pemilu 2014 mendatang. IIN

PERANGKAT Desa se-Kecamatan Wonoayu foto bersama.

Perangkat Desa se-Kecamatan Wonoayu Cintai FKPD Sidoarjo, Siasat kota Kecamatan Wonoayu menjadi penerus perjuangan FKPD kabupaten Sidoarjo, sering dengan adanya perkembangan kemajuan jaman perangkat desa kecamatan wonoayu, selain mengedepankan kepentingan dalam pelayanan masyarakat desa sesuai dengan kiprah FKPD yang berada di kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo. Menurut Ketua Umum FKPD (Basuki) Wonoayu adalah sebagai penggerak segala kegiatan perangkat desa dalam

menjalankan roda pemerintahan desa di Kecamatan Wonoayu. Adapun kedepan perangkat desa kecamatan Wonoayu mempunyai tujuan untuk membuat koperasi perangkat desa, untuk melayani kebutuhan perangkat desa, menurut informasi juga dari wakil ketua FKPD kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo, pejuang-pejuang lama FKPD di awal berdirinya di tahun 2000 memang wonoayu adalah sangat Getol sekali dalam perjuangannya, perangkat desa untuk menuntut Hak-Hak

Pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang silam, seorang anggota perangkat desa di kecamatan Wonoayu yang yang namanya tidak mau disebut sempat nekat masuk di bawa kendaraan DPRD dari fraksi PKB FKPD adalah suatu wadah atau organisasi, boleh benci pada oknum atau pelaku tepat cintailah bendera atau kendaraan kita (FKPD) karena FKPD lah yang memperjuangkan perangkat desa sekabupaten sidoarjo alangkah naifnya jikalau kita tidak mencintai FKPD. NIK/LIK

Desa Cikaok Juara Lomba Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat, Siasat Kota Desa Cikaok merupakan salah satu desa kecil yang ada di Kabupaten pakpak Bharat, yang berada di wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu (STTU JULU). Desa Cikaok terdiri dari empat (4) dusun, salah satu desa yang baru terbentuk, pemekaran dari desa Silima Kuta, desa tersebut terletak di dataran tinggi Berkat kegigihan Ernatus Berutu Kepala Desa Cikaok mendapat juara 1 (satu) perlomban desa, tingkat Kabupaten. Desa Cikaok dengan jarak tempuh dari ibu kota Propinsi Sumatera Utara (MEDAN) 210 km, jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Pakpak Bharat yang juga mempunyai koperasi, simpan pinjam 2 (dua) kelompok dan koperasi serba usaha 1 (satu) kelompok. Ernatus Berutu Kepala desa Cikaok, kepala desa yang satu satunya mempunyai visi dan misi. Misinya dalam perjalanan penyelenggaran pemerintah desa, pelaksanan pembangunan terutama, pengem-

ERNATUS BERUTU bangan perekonomian masyarakat desa Cikaok yang masih dihadapi beberapa masalah dan kendala. Beberapa masalah dan kendala yang perlu ditangani dimasa sekarang, maupun masa yang akan datang, Pemeratan dan keseimbangan pelayanan yang bermutu pada bidang pendidikan dan kesehatan, karena kesejahteraan yang belum optimal. 2. Tingkat perkembangan ekonomi desa relatif rendah dan terdapatnya kesenjangan antar wilayah dusun, supaya masyarakat

desa Cikaok sejahtera, mandiri, bersih, tertib, aman dan damai. 3. strategi pembangunan desa cikaok. 4. Strategi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. 5. Kapasitas kelembagaan untuk mendukung ekonomi desa yang masih belum memadai. 6. Keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang belum optimal. 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa. Strategi ini diterapkan untuk mendukung pelaksanaan misi 5 dengan tujuan tertatanya fungsi fungsi kelembagaan dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugs dan fungsinya. untuk itu strategi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemdes yang diterapkan. Strategi meningkatkan keamanan, ketertiban dan kedamaian yang diharapkan dalam mendukung misi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengalaman ajaran agama. JTGR

Jalan Rusak Dikeluhkan Warga Sitellu Tali Urang Julu Pakpak Bharat, Siasat Kota Jalan antara kantor Camat ke ibukota Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, dikeluhkan oleh masyarakat dimana melintasi jalan tersebut begitu berat kerusakannya, lubang yang berukuran besar maupun kecil terhampar hampir di sepanjang jalan. Menurut beberapa warga yang ditemui Siasat Kota mengatakan dari dulu kita selalu direpotkan dengan persoalan transportasi kita yang tidak pernah lancar, apalagi mulus. Boleh dibilang ketika pengendara atau pengguna jalan melintasi kawasan jalan berlubang ini harus menahan nafas ketika kemiringan kendaraan melewati ambang batas, akibat dalamnya lubang. Parahnya, bila salah satu bannya terperosok, pengemudi bisa oleng

dalam berkendara. Ya, bila kondisi jalan seperti itu, jelas nyawa taruhannya, katanya Untuk itu, masyarakat kecamatan meminta kepada pemerintahan daerah, supaya pemerintahan daerah, untuk memberikan perhatiannya untuk ke jalan kecamatan dan jalan desa, sebab jalan ini, juga dilintasi setiap harinya dilintasi para pelajar SMA, dari ibu kota Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Senada dengan masyarakat sekitar, beberapa pelajar siswa/i SMA Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, begitu kecewanya mereka itu melintasi jalan tersebut. Pembangunan jalan tersebut adalah masih kepemimpinan, mantan Bupati H. Makmur Berasa SH. Jalan yang begitu rusak beratnya kayaknya masyarakat pun. JTGR

Kejuaran Nasional Wadokai Piala Kapolri Pakpak Bharat, Siasat Kota Menurut laporan kejuaraan Nasional Wadokai Piala Kapolri, atlet putri dari Kabupaten Pakpak Bharat Susi Susanti br. Solin, sudah mengangkat nama harum Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah berhasil meraih juara 2 komite -55 perorangan dan beregu serta juara 3 Kata atas nama Ayakimo (kejarlah) yang dimenangkan atas nama Susi Susanti Solin yang membanggakan Kabupaten Pakpak Bharat bisa meraih juara 2 komite -52 kg dan juara 3 Kata. Pakpak Bharat berhasil meraih 5 medali dan kedua atlet kita dalam keadaan sehat-sehat untuk melaksanakan pertandingan kejuaran tingkat nasional. Prestasi tingkat nasional inilah sebagai contoh, belajar dan berlatih adalah salah satu kunci kebanggan untuk satu kabupaten. JTGR

Pelaksanaan HUT Pulungen SI 6 Kodn Pakpak Bharat, Siasat Kota Pelaksanan ulang Tahun Pulungen si 6 Kodn yang ke 21 berlangsung khidmat. Acara tersebut berlangsung di rumah Ketua Pulungn si 6 kodn, R Tumangger (Pa Yanti Tgr) yang bertujuan untuk merangkul kesatuan dan persatuan, seluruh keturunan nahoda raja, keturunan nahoda raja ada 7 (tuju) bersaudara, mulai dari anak pertama: 1. Simbuyak mbuyak. 2. Tinambunan. 3. Tumanggr. 4. Maharaja. 5. Pinayungn. 6. Turutn. 7.Anak ampun. Menurutnya , Pada jaman penjajahan belanda, yang tuju (7), bersaudara ini, hanya tinggal di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, hanya tinggal 6 (enam) lagi, karena mereka itu tinggal di daerah itu hanya enam (6) lagi, itu lah sebabnya dikatakan jadi si 6 kodn, karena anak pertama yang bernama simbuyak mbuyak, waktu adek adeknya megadakan pesta yang

sangat meriah, adek adeknya tidak menghargai abangnya yang bernama simbuyak mbuyak tadi, karena adek adek yang sebagian tidak menghargai abangnya tersebut, simbuyak mbuyak, memutuskan dalam hatinya, untuk pergi jauh, supaya ade adeknya tidak tau dimana keberadannya, namun pun demikian , simbuyak mbuyak, menurut kabar kabar yang di ketahu ade adeknya, bahwa keturunannya masih ada, tapi pulungn si 6 kodn, tidak mengetahiu dimana keberadan keturunan abangnya simbuyak mbuyak. Sampai saat ini juga pulungn si 6 kodn sangat mengharapkan pertemuan dengan keturunan abangnya simbuyak mbuyak. dan begitu juga adeknya yang bernama : Turutn, pulungn si 6 kodin sangat mengharapkan pertemuanya juga. setiap tahunya pelaksanan ulang tahun si 6 kodin dilaksanakan dengan merrah dan aman. JTGR

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN V EDISI: 116 31 MEI - 14 JUNI 2011

Soal Kasus Pungutan Sertifikat Prona

Bupati Diminta Copot Lurah Jatimulya Bekasi, Siasat Kota Berbagai penghargaan karena sukses yang diraih Bupati Berkasi H Sa’duddin dapat terpuruk disebabkan ulah segelintir oknum pejabatnya, seperti ulah oknum Lurah Jatimulya Ida Nuryadi MSi yang dituding oleh sebagian besar warganya diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Sehingga permintaan dari beberapa warga Jatimulya agar Kejari Cikarang diminta agar memeriksa oknum Lurah Kelurahan Jatimulya Ida Nuryadi. Walaupun untuk sementara waktu membuat dirinya berlenggang karena menurut sumber Koran ini, oknum Lurah Jatimulya Ida Nuryadi merasa SA’DUDDIN tidak bersalah karena bukti penerimaan uang dari 150 pemohon sertifikat prona masing-masing dipungut biaya antara Rp.2,2 juta hingga Rp2,5 juta perbidang yang ditudingkan kepadanya kemungkinan tidak mempunyai bukti yang otentik. Meski dari segi moril, seorang pejabat yang disumpah waktu dilantik seharusnya ingat dan harus takut dengan sumpahnya untuk tidak menerima sesuatu pemberian baik langsung maupun tidak langsung yang pantas ia tahu yang ada kaitannya dengan jabatannya. Kalangan warga Jatimulya minta agar Bupati Bekasi Sa’aduddin segera menindak oknum Lurah Jatimulya, kalau perlu copot jabatannya, karena perlakuan pejabat Lurah yang demikian akan berpengaruh dampak negative kepada Bupati Sa’aduddin. Perlu diingat, basis pendukung Bupati Sa’aduddin sangat dominan di Kelurahan Jatimulyayang berpenduduik terpadat hingga 90 ribu jiwa. Menurut sumber Koran ini, oknum Lurah Jatimulya Ida Nuryadi mendapat jatah Rp.700 ribu x 150 bidang atau sama dengan Rp.105 juta masuk kantong pribadinya. Sertifikat Proyek Nasional ( Prona) kantor BPN itu adalah merupakan program BPN Pusat yang

diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Biayanya ditanggung oleh Negara melalui anggaran APBN, untuk Kabupaten Bekasi mendapat jatah 2.000 bidang, di 12 Kecamatan dan 22 Desa/Kelurahan. Berkaitan Prona 150 bidang di Kelurahan Jatimulya, beberapa warga Jatimulya berkehendak agar Kajari Cikarang memeriksa oknum Lurah Jatimulya untuk meneliti kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan. Pemohon sertifikat Prona di desa Jatimulya, tidak mengetahui bahwa Ser tifikat Prona itu adalah gratis dan diper untukkan bagi warga yang tidak mampu.Progam kantor BPN Pusat ini diduga keras dirahasiakan aparat kelurahan Jatimulya. Sementara itu, Koordinator Prona 2011 di BPN Kabupaten Bekasi Dani Syamsul Purnama A.Ptnh ketika dihubungi Koran ini mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan mengundang warga untuk menjelaskan adanya Sertifikat Prona khusus bagi warga miskin (tidak mampu), ternyata yang datang hanya Staf Kelurahan dan pengurus RT/RW, jelasnya. Ditengarai, para Staf dan pengurus RT/RW kemungkinan besar dengan sengaja tidak memberitahukan kepaa warganya tentang adanya Sertifikat Prona bagi warga yang tidak mampu, malah oknum Lurah Jatimulya bersama perangkatnya diduga keras menawarkan sertifikat prona ini kepada warga yang mampu membayar antara Rp,2,2 juta hingga 2,5 juta perbidang. Sehingga sebagian besar warga Jatimulya minta dengan tegas agar 150 Prona Jatimulya di batalkan karena tidak tepat sasaran, seharusnya sertifikat prona itu adalah bagi masyarakat tidak mampu, ternyata dipelesetkan untuk yang mampu bayar antara Ro,2,2 juta hingga Rp.2,5 juta perbidang. JHON GOL

SALAH satu jalan rusak yang perlu perbaikan Pemkab Toba Samosir.

Perencanaan dan Lelang Dinas PU Tobasa TA 2011 Sarat KKN

APARAT DIMINTA SERIUS LAKUKAN PENYELIDIKAN Tobasa, Siasat Kota Perencanaan APBD PU Jalan Pemkab Toba Samosir, untuk perbaikan dan pemeliharaan dinilai tidak mengedepankan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, bahkan perencanaan dan kajian untuk penentuan titik serta besar anggaran dinilai sudah bernuansa KKN. “Perencanaan hingga penentuan titik alokasi serta nilai anggaran untuk kegiatan perbaikan dan sangat kental dengan nuansa KKN, tidak mengedepankan efisiensi dan efektifitas penggunaan uang rakyat,” kata Jonson P, Ketua Umum LSM Badan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI). Dikatakan Jonson, bahwa pihaknya masih dalam tahap pen-

gumpulan data di wilayah Toba Samosir, untuk nantinya dijadikan barang bukti laporan hukum terkait dugaan KKN di tubuh Dinas PU Kabupaten Toba Samosir. Ditambahkan Jonson bahwa untuk lelang TA 2011, pihaknya juga sudah mendapatkan pengaduan bahwa paket yang ditenderkan sebenarnya sudah diploting terlebih dahulu. “Untuk dugaan plotingan tersebut

sudah kami dengarkan dan ketahui, tunggu saja,” tambah Jonson. “Khusunya TA 2011, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan supaya bersiap-siap bekerja ekstra menangani dugaan Korupsi pelaksanaan kegiatan didinas PU,” akhir Jonson. Kepala Dinas PU Toba Samosir, Perdinan Siahaan tidak dapat dikonfirmasi Siasat Kota, bahkan dihubungi lewat telepon genggamnya tidak diangkat. Demikian juga dengan Antara Tiga Siahaan, Ketua Panitia Lelang TA 2011, di Dinas PU Toba samosir tidak bisa dikonfirmasi, dihubungi lewat teleponnya tidak diangakat. “Maaf aku lagi sakit Cacar,” kata Antara Tiga yang juga merupakan Ketua Panitia Lelang TA 2010. CUPA

Terkait Pungutan Uang Rapor dan Izasah

Dewan Berencana Lakukan Pemanggilan

GEDUNG DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

Tembilahan, Siasat Kota Dewan mengharapkan orangtua membuat laporan terkait pungutan uang rapor dan ijazah sebesar Rp 250 ribu yang dilakukan SMA 1 Tembilahan Kota. Pungutan ini dirasakan memberatkan orangtua siswa. Wakil Ketua Komisi D Inhil, Syahruddin menyebutkan orangtua siswa yang merasa keberatan atas pungutan tersebut dapat mengadukan kedewan, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. “Kita harapkan orangtua siswa tersebut segera melaporkan kepada kita, sehingga laporan tersebut dapat dit-

indaklanjuti dengan melakukan pemanggilan pihak sekolah tersebut,” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Inhil, Syahruddin beberapa waktu lalu. Politisi PPP ini menegaskan, seharusnya sebelum melakukan pungutan semacam ini, pihak sekolah benar-benar membicarakannya dengan orang tua siswa dan komite sekolah, sehingga tidak menimbulkan keberatan dan protes dari kalangan orangtua siswa. ”Jangan sampai pungutan tersebut memberatkan orangtua siswa, terutama dari kalangan tidak mampu,” tegasnya. Sebelumnya memang ka-

langan orangtua siswa mengeluhkan pungutan tersebut, karena dinilai sangat memberatkan. Kepala SMA 1 Tembilahan Kota, Yusnan Arjono mengakui adanya pungutan uang rapor dan ijazah Rp 250 ribu tersebut. Tapi telah melalui rapat di tingkat komite dan mengundang orangtua siswa. “Memang benar ada sumbangan terakhir bagi siswa kelas III. Uang tersebut termasuk uang rapor dan ijazah. Tapi pungutan tersebut bukan ditentukan sendiri pihak sekolah, namun telah melalui rapat komite sekolah dan melibatkan orangtua siswa,” sebut Yusnan. IIN