9
KASUISTIK
TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011
Masyarakat Desak
Ribuan Rumah Belum Berlistrik
KETUA UPK-PNPM KECAMATAN TAMBELANG SEGERA DIGANTI
Garut, Siasat Kota Ribuan rumah warga di Kabupaten Garut belum teraliri listri. Padahal Kabupaten Garut merupakan daerah penghasil panas bumi untuk memasok kebutuhan listrik Jawa - Bali, yang bersumber di Gunung Darajat dengan kapasitas 269 Megawatt. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut, Widiana, mengatakan, warga yang belum mendapatkan aliran listrik ini tersebar di 35 kecamatan, terutama yang tinggal di daerah - daerah terpencil. Bahkan katanya,di daerah perkotaan pun terdapat 30 ribu rumah yang belum teraliri listrik Dikatakanya, masih banyaknya rumah - rumah penduduk yang belum menikmati listrik disebabkan karena masih banyak warga Garut yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga
Bekasi, Siasat Kota Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan langsung bagi Masyarakat melalui Progaram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di seluruh indonesia, hal ini melalui alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM-PNPM) Mandiri tersebut masyarakat agar dapat memanfaatkannya.
D
ALAM pelaksanaan aloka si Dana BLM-PNPM Mandiri tersebut di salurkan kepada Pengurus Unit Pengelola Kecamataan (UPK) dan di serahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimasing-masing desa untuk di alokasikan kegunaannya. Dengan adanya dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BLM-PNPM) Mandiri Perdesaaan di Kecamatan Tambelang sebesar 3 Milyar yang terbagi dari 7 desa untuk pengalokasian dalam bidang usaha yang di perlukan bagi masyarakat Kecamatan Tambelang, seperti; Kredit Usaha Ekonomi produktif/ Kegiatan Fisik dan Kredit Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP). Saat dikonfirmasi media ini, Masyarakat Kecamatan Tambelang dan Ketua Forum BPD Desa Suka Rahayu, Iyon Junaidi mengatakan, bahwa dengan adanya dana yang dialokasikan melalui program PNPM Mandiri di Kecamatan Tambelang sebsear Rp.3 Milyar, agar Ketua Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Kecamatan Tambelang segera diganti. Iyon menjelaskan, selama kepengurusan UPK Kecamatan Tambelang menjalani roda organ-
isasi PNPM Mandiri, hal ini tidak teransfaran kepada Masyarakat maupun Kepala Desa serta BPD yang ada di Kecamatan Tambelang. Dijelaskan Iyon, bahwa Pengurus UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Tambelang dalam memberikan laporan pertanggung jawaban kami tolak, karena laporan pertanggungan jawab yang di berikan Ketua UPK adalah LPJ Pengurus UPK, seharusnya laporan Musyawarah Desa dulu, baru Laporan Pertanggung Jawab UPK, karena selama ini kami dari Forum BPD dan Masyarakat menyikapi kinerja UPK - PNPM Mandiri Kecamatan Tembelang tidak terasfaran, dengan adanya setiap kegiatan pembanguanm di desa-desa menjadi tanda tanya Masyarakat Tambelang. Ketua UPK - PNPM Mandiri Kecanmatan Tambelang “Iim Ibrahim saat di konfirmasi tentang permasalahan dirinya sebagai Ketua UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Tambelang segera diganti, dan adanya keterlambatan pembanguan MCK di Desa Suka Mantri, ia mengatakan hal ini adalah BPD dan juga Masyarakat Kecamatan Tambelang diharapkan harus saling musyawarah kepada Pengurus UPK dan TPK, dan juga masalah diri Saya akan diganti sebagai Ketua
IIM IBRAHIM UPK Kecamatan Tambelang, Saya bersedia asal di bawa kedalam forum, karena saya terpilih dalam forum dan mendapat SK “ujarnya. Iim Ibrahim menegaskan, kalau permasalahan dirinya dikaitkan sebagai ajang politik, ia akan tetap maju terus sebagai Ketua UPKPNPM Mandiri Kecamatan Tambelang” tegasnya. iim menambahkan, tentang pembanguan keterlambatan Fisik MCK di Desa Suka Mantri tersebut adalah paktor dari Matrial dan faktor alam, maka masyarakat agar dapat memaklukmi, hal ini kami selaku UPK - PNPM Mandiri Kecamatan Tambelang akan menegor TPK Desa Suka Mantri agar segera menyelesaikan pembanguanan MCK tersebut dengan secepatnya. Kepala Desa Suka Mantri “ Eko “ saat ditemui mengatakan, dengan keterlambatan pembanguan MCK di RT03/01 agar pihak TPK maupun UPK - PNPM Mandiri Kecamatan Tambelang segera menyelesaikan pembanguan MCK, biar masyarakat dapat merasakan air bersih,” ujarnya. JULHAM
Massa Jagal Tagih Janji Pemkab Garut Garut, Siasat Kota Pasca-penutupan lokasi galian C di kawasan hutan cagar alam Gunung Guntur oleh Polda dan BKSDA Jabar, beberapa waktu lalu, warga penambang yang tergabung dalam Jejaring Usaha Galian (Jagal) Gunung Guntur, Senin (28/3) lalu, mendatangi Gedung Dewan Per wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Kedatangan mereka untuk menagih janji Pemkab Garut terkait alih program “3A”, yaitu Alih Profesi, Alih Komoditas, dan Alih Lokasi bagi para penambang. Pihak DPRD berupaya menghadirkan unsur terkait, di antaranya Sekda Garut, Iman Alirahman, Kadis Sumber Daya Air
dan Pertambangan (SDAP), Widiyana, Kadis Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi (Nakersostran), Djadja Sudardja, Kadis Perindustrian, Perdagangan, dan UKM, Eko, serta Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut, Teguh. Warga menyatakan, lokasi galian pasir di Gunung Guntur diamankan (ditutup) untuk kesekian kalinya. Namun di sisi lain, solusi dari pemerintah sampai saat ini tak kunjung tiba. Padahal warga setiap hari tentu harus mendapatkan penghasilan untuk biaya makan keluarganya. “Janji-janji Pemkab Garut untuk memberikan bantuan pemberdayaan
ekonomi bagi masyarakat penggali pasir telah terlontar sejak kegitan sosialisasi tahun 2008, melalui program 3A. Namun sampai saat ini janji tersebut hanyalah isapan jempol belaka,” ujar koordinator aksi, A. Hafid Aly. Kepala SDAP Kab. Garut, Widiyana menyatakan, pihaknya tengah mengupayakan lokasi lain yang bisa digunakan untuk menambang oleh para penggali pasir yang biasa beraktivitas di lokasi galian C Gunung Guntur yang lokasinya tak begitu jauh. Lokasinya diupayakan di daerah yang tidak rawan bencana longsor dan banjir, sehingga tidak akan mengancam keselamatan warga sekitarnya. SIMSON
mereka tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik Selain itu, banyak masyarakat yang keberatan dengan masalah daya yang ditetapkan PLN. “Ya kendalanya itu tadi masalah ekonomi. Mereka nggak mampu bayar biaya penyambungan,” kata Widiana di Pemkab Garut, Senin (28/3). PLN sendiri baru-baru ini punya program sejuta sambungan. Sebelumnya, kata dia, banyak warga yang ingin memasang listrik tapi tidak ada daya. Selain itu, kadang-kadang PLN menilai pembangunan jaringan yang akan dibuat atas dasar permohonan tidak ekonomis “Kalau yang pasang hanya satu atau dua orang, kadang PLN menilai tak ekonomis. Kalau tidak ekonomis mereka tidak mau bangun,“ujarnya. BAYU
TERKAIT DANA TITIPAN PEMDA DKI
“Kami Hanya Melakukan Sesuai dengan Data P2T” Jakarta, Siasat Kota Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Karel Tuppu. SH.MH dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA) terkait penyerahan uang konsinyasi atau ganti rugi lahan yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Karel Tuppu, menjelaskan kepada Siasat Kota. Terkait pemberitaan dirinya, Edisi 111 Mengatakan, Pihak Pengadilan hannya menerima titipan dana konsinyasi dari Pemda DKI, dan itu sesuai dengan data berkas dari P2T yang ada pada kami. Menurutnya, kalaupun ada suatu permasalahan dalam perkara ini, silahkan ajukan keberatan kepada P2T, bukan pengadilan lagi yang hannya dititipkan dana konsinyasi dari Pemda DKI tersebut. Mengenai surat penetapan Nomor : 233/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 7 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama (PA) itu seharusnya diserahkan kepada P2T bukan pada Pengadilan.”katanya. Karel pun menanggapi, perihal sejumlah uang ucapan terima kasih yang dituduhkan kepadanya, “Saya siap dan bersedia untuk di konfrontir oleh pihak yang menuduh itu siapa orangnya”tegas Karel. Pada pemberitaan sebelumnya, Sinagga sebagai penasehat hukum dari Ny. Fatmah Bin Koepas mengatakan, kliennya adalah pemilik yang sah atau ahli waris yang tepat, karena ini sesuai dengan surat Penetapan Fatwa Pengadilan Agama (PA) Nomor : 233/Pdt.P/1991/ PA.JT tertanggal 7 Maret 1991. Dengan adanya penetapan ini, kami selaku pengacara dari ahli
KAREL TUPPU, SH.MH waris Ny Fatmah Binti Koepas melakukan gugatan bernomor 332/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim dan sudah terjawab gugatan kami dengan putusan pada tanggal 31 Januari 2011 dengan Majelis hakim yang diketuai oleh Djumadi serta dua hakim anggota yakni, Tamrin Tarigan dan Yusuf. Dalam putusannya Majelis hakim mengatakan, bahwa penetapan PN Jakarta Timur nomor 127/ Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tertanggal 29 Mei 2008 yang diajukan oleh Mundari, Warga Jalan Cempaka Putih Barat Rt.001/011 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, telah dibuat dengan alasan (Dalil) yang mengandung ke bohongan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan ini penetapan PN Jakarta Timur bernomor 127/Pdt.P/2008/PN. Jkt.Tim itu batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Mundari sebagai pengampuh untuk Ny. Fatmah Binti Koepas adalah tidak sah. INDRA SUKMA
Kades Jaya Mukti Diduga Sewakan TKD kepada Pertamina Bekasi, Siasat Kota Bupati Bekasi dinilai lemah dalam melakukan pengawasan Aset Daerah, seperti Tanah Kas Desa (TKD) karena beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bekasi diduga memperjual belikan TKD serta menyewakannya kepada pihak ketiga. Sumber tepercaya media ini menuturkan, bahwa keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) Jaya Mukti, yang berada di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sudah disertifikatkan oleh Kepala Desa Jaya Mukti atas
nama Oman, agar pada lahan tersebut dapat dibanguan oleh pihak Pertamina. Besaran sewa yang diterima Kades Jaya Mukti, Ulud Saprudin dari pihak Pertamina menurut nara sumber Rp 250 Juta dalam tiga bulan, karena Tanah Kas Desa masi dalam peroses rislah. Camat Cikarang Timur, H.Suhup,SH.MM ketika dikonfirmasi Siasat Kota mengatakan, keberadaan TKD Jaya Mukti yang ada di Desa Karang Sari adalah milik TKD Jaya Mukti, yang dirislahkan. Camat menjelaskan, karena TKD tersebut
masih dalam peroses rislah, maka mengenai TKD tersebut adalah urusan Negara yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan Pertamina. “Kalau ada Kepala Desa yang berani memperjual belikankan TKD akan berurusan dengan hukum, karena TKD adalah untuk kesejahtraan Pemerintahan Desa,” ujarnya. Sementara itu, Sekdes Jaya Mukti, Erwin menjelaskan, TKD Jaya Mukti yang disewakan oleh Kades kepada Pertamina seluas 12,5 Ha. Menurutnya, TKD tidak diperbolehkan disewakan kepada Pertamina, kare-
na akan mengakibatkan kerusakan. Pada tempat terpisah, Sekcam Cikarang Pusat, Untung Sadinun, menjelaskan bahwa keberadaan TKD Jaya Mukti adalah kewewenangan Pemerintah Daerah, karena Camat Cikarang Pusat sendiri tidak mengetahui adanya lahan TKD yang disewakan kepada pihak Pertamina. “Sepengetahuan saya lahan TKD tersebut masih dalam peroses rislah. Pertamina tidak boleh mengadakan kegiatan di lahan TKD tersebut. Pihak Satpol PP Kecamatan Cikarang Timur melarang sementara kegiatan
pembangunan di lahan TKD itu,” kata Untung. Kasi Penegak Perda Kabupaten Bekasi, Rama menjelaskan status TKD Jaya Mukti yang masih dalam peroses rislah, pihak Pertamina tidak boleh mengadakan aktifitas. “Apabila pihak Pertamina mengadakan aktifitas dilahan itu, kami akan menutupnya,” tegas Rama. Masyarakat mengharapakan agar Bupati Bekasi segera memanggil Kepala Desa Jaya Mukti, Ulud Saprudin untuk menjelaskan keberadaan TKD tersebut. JULHAM