18
KARAWANG
TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011
KEJAKSAAN KARAWANG MUSNAHKAN BB SUASANA Musrembang Kabupaten Karawang
Musrenbang Kabupaten Karawang Tahun 2011 Karawang, Siasat Kota Dalam upaya tercapainya Prioritas Pembangunan yang berorientasi pada Kualitas Pelayanan Sosial bagi masyarakat, Penguatan struktur dan kelembagaan ekonomi Daerah, Peningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur wilayah, Peningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dan Peningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan Kegiatan Musrenbang tahun 2011 di Alam Sari Enterchang Karawang Barat, Kegiatan musrenbang yang dihadiri oleh seluruh elemen yang mendukung tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2011, yaitu Pimpinan DPRD dan Anggota, Unsur Muspida, para Kepala OPD, Camat dan Unsur Muspika, Mahasiswa, Instansi Ver tikal, dan tokoh Masyarakat. Dalam sambutannya Gubernur Jawa Barat, yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pembangunan Badan Koordinasi Pembangunan Wilayah II Drs. H. Ruchiyat berpesan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang merupkan tugas bersama seluruh pemangku kepentingan, Gubernur Jawa Barat berharap kepada para Bupati/ Walikota serta jajarannya dan seluruh elemen masyarakat Jawa Barat, agar senantiasa menjaga dan melanjutkan hasil pembangunan yang dinilai baik serta mengoptmalkan keberhasilan yang telah dicapai. Dalam sambutan terpisah Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara, MH mengatakah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen strategis Rerencanaan Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan kata lain menurut Bupati dokumen RPJMD merupakan bentuk skenario strategis masa
depan yang memuat Visi, Misi dan Strategi dan arah kebijakan serta program prioritas untuk periode 5 tahun ke depan. sedangkan, RKPD merupakan bentuk operasionalisasi rencana jangka menengah secara tahunan. Lebih lanjut Ade Swara mengatakan terkait dengan RPJMD dan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan rancangan Visi Kabupaten Karawang 2011 –2015. Kepala Bappeda Kab. Karawang Drs. H. Tedy Rusfendi dalam wawancaranya mengatakan bahwa Tujuan diselenggarakannya musrenbang ini adalah mendapatkan masukan akhir untuk menyusunan RKPD Kabupaten yang merinci kegiatan prioritas pembangunan, falpon/pagu dana berdasarkan fungsi OPD, mencapatkan rincian rancangan awal rencana kerja dan anggaran menurut OPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan, dan mensingkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam rancangan RKP, serta merupakan media interakrif bagi segenap stakeholder untuk menetapkan program dan kegiatan daerah guna mendukung implemntasi tahun anggaran berikutnya karena merupakan titik penting untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan segala bidang, oleh karena itu RKPD Kabupaten Karawang tahun 2012 harus dirumuskan secara cermat dengan memperhatikan berbagai pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasikan, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga diharapkan selain dapat memberi input terhadap pengambilan kebijakan pembangunan, juga dapat memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan daerah. Ucapnya. Kegiatan Musrenbang pada hari ini direncanakan selama 2 hari, yang diisi oleh para Penyaji dalam hal ini adalah Bapeda Provinsi Jawa Barat, dengan materi Paparan Kepala Bapeda, Pembacaan hasil Rumusan Forum SKPD 2012, Penajaman Program Prioritas Lintas SKPD dan Pembahasan Penyempurnaan Renstra SKPD 2012. IMAM
Karawang, Siasat Kota Kejaksaan Negeri Karawang memusnahkan barang bukti miras, narkoba, uang palsu dan VCD porno hasil sitaan dari berbagai kasus yang terjadi di Karawang. Pemusnahan barang bukti yang kasusnya telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut disaksikan oleh sejumlah pejabat daerah dan instansi terkait, termasuk diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Endang Katarina Sarwesti, serta Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana.
D
IANTARA barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut adalah beragam jenis narkotika, antara lain 5,508 gram ganja, 4,4245 metamfetamine, 717 butir leksotan, 10 butir ekstasi, dan 0,357 gram heroin. Barang bukti lainya berupa 7.570 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000, 300 botol minuman keras berbagai merk, serta 615 keping VCD/DVD porno. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Karawang. Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana dalam kesempatan tersebut mengatakan, dirinya dan pihak pemerintah daerah menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karawang. Hal ini karena kegiata tersebut sejalan den-
gan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas mental masyarakat. “Khususnya dalam menekan kasus penyakit masyarakat di Kab. Karawang,” tuturnya. Wakil Bupati menambahkan, dirinya dan atas nama Pemerintah Daerah juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat, khususnya para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam menekan tingkat kasus penyakit masyarakat di Kab. Karawang. “Karena terdapat banyak hal yang mungkin tidak bisa diungkap tanpa adanya partisipasi masyarakat,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Endang Katarina Sarwestri menjelaskan bahwa semua barang bukti yang dimu-
PEMUSNAHAN barang bukti snahkan merupakan kasus - kasus yang telah memiliki putusan hukum tetap sepanjang periode tahun 2008 - 2010. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan sejumlah cara, diantaranya adalah dibakar, direbus, serta dihancurkan dengan menggunakan mesin stoom. Sementara itu, di wilayah Kab. Karawang sendiri setiap tahun rutin dilakukan operasi penyakit masyarakat serta pemusnahan barang bukti hasil operasi yang telah memiliki putusan tetap. Sejumlah institusi yang kerap melakukan kegiatan tersebut antara lain Polres Karawang, Satpol PP, serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Karawang. IMAM
Bupati Karawang dan Sekjen Kementan Panen Padi Sri
Panen Raya Karawang, Siasat Kota Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ir. Hari Priyono, M.Sc, melaksanakan kegiatan panen padi dengan menggunakan metode System of Rice Intensification (SRI) di areal lahan pertanian kelompok tani Resep Makaya I, Desa Pasir Kamuning, Kecamatan Telagasari, Kab. Karawang, Jumat (25/3). Kabupaten Karawang sendiri merupakan salah satu daerah yang mendapatkan mandate untuk melaksanakan
pengembangan system SRI melalui proyek Integrated Citarum Water Resource Mangement Investment Programme (ICWRMIP) dari Kementerian Pertanian. Pengembangan di Karawang dilakukan secara tersebar pada 68 kelompok tani, 27 desa, dan 6 kecamatan, dengan luas sasaran mencapai 1.360 H. Di kelompok tani Resep Makaya I, penggunaan metode SRI pada musim tanam (MT) 2010, rata-rata produksi lahan sawah mencapai 7,19 ton per hektar. Sedangkan pada MT 2010/2011,
hasil produksi sementara telah mencapai 11,86 ton per hektar. Hasil yang diperoleh ini jauh melampaui produksi padi dengan metoda konvensional yang hanya mencapai 6,69 ton per hektar. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, metode SRI di Kab. Karawang dikenalkan dan di ujicobakan kepada para petani mulai 5 (lima) tahun yang lalu. “Sampai saat ini sudah banyak petani yang telah mencoba dan hasil produksi padinya lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi lain, salah satunya adalah yang dilakukan oleh kelompok tani Resep Makaya I,” ujarnya. Untuk itu, dirinya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada para petani yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi padi dengan menggunakan metode SRI. Selain itu, dirinya juga mengharapkan seluruh jajaran Dinas Pertanian, BP4K, serta para stakeholder lainnya untuk senantiasa proaktif dalam memberikan pembinaan kepada
Pemkab Karawang Bagikan Kompensasi Bagi Desa Lunas PBB Karawang, Siasat Kota Sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam memenuhi target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Kab. Karawang menyerahkan dana kompensasi bagi enam desa yang telah lunas PBB. Penyerahan dana kompensasi tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara kepada para kepala desa di Lapang Karang Pawitan, Karawang, Jumat (1/4). Keenam desa yang mendapatkan dana kompensasi tersebut merupakan desa yang telah lunas PBB tahun 2011 dari 297 desa yang ada di Kab. Karawang. Desa-desa tersebut adalah Desa Malangsari dan Desa Payungsari di Kecamatan Pedes, serta Desa Rawasari, Sukaratu, Pusakajaya Selatan dan
tersebut sangat dibutuhkan di Kab. Karawang,” tuturnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, dari 297 desa yang ada di Karawang, terdapat 6 desa yang telah lunas PBB, dimana sebagai reward Pemerintah Daerah memberikan dana kompensasi. “Penghargaan yang diberikan meskipun tidak besar tapi diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja kita semua dalam pencapaian realisasi PBB di Kab. Karawang,” imbuhnya. Pusakajaya Utara dari Kecamatan Cilebar. Masing-masing desa tersebut mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp. 5 juta. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa berdasarkan hasil minggon kecamatan yang
dilakukannya selama beberapa waktu lalu, masih banyak wilayah yang realisasi perolehan PBB-nya di bawah lima puluh persen. “Untuk itu, mengingat pentingnya PBB para camat dan kepala desa agar proaktif kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena dana
Karawang Menuju KTP Elektronik Sementara itu, Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan kependudukan di Kab. Karawang akan mengarah pada penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, yang akan mengganti-
kan KTP yang telah digunakan selama ini. “Saat ini Kab. Karawang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk menetapkan KTP elektronik pada tahun 2011, karena dinilai telah memenuhi persyaratan, seperti Perda, SIAK, dan keberadaan dinas catatan sipil” ujarnya. Guna mengarah kepada perubahan tersebut, lanjut Bupati, pihak pemerintah daerah saat ini terlebih dahulu akan mengembangkan sistem KTP online, yang pelaksanaannya telah menuju pada tahap pelelangan oekerjaan yang akan dilaksanakan pada beberapa hari mendatang. “Guna mensukseskan tersebut, maka diperlukan par tisipasi aktif dari masyarakat, desa, kecamatan, hingga dinas/instansi terkait guna tercapainya administrasi penduduk yang baik,” tuturnya. DENNY