3
TAHUN IV EDISI: 100 18 OKTOBER - 1 NOVEMBER 2010
EKONOMI & BISNIS
JAMBI BEBAS KRISIS LISTRIK TAHUN 2011 Jambi, Siasat Kota Kabar menggembirakan berhembus dari perusahaan listrik negara (PLN). Mulai Juni 2011, dipastikan Kota Jambi menjadi daerah pertama di Indonesia yang tidak mengalami krisis listrik di musim kemarau. Di tahun tersebut, PLTG Payo Silincah akan memiliki daya 160 mega watt (MW). Sementara, kebutuhan listrik Jambi hanya 100 MW.
D
IREKTUR Utama (Dirut) PT PLN Dahlan Iskan saat meninjau PLTG Payo Selincah dan PLN Cabang Jambi, kemarin (15/10) mengatakan selama ini setiap musim kemarau, Kota Jambi selalu dilanda krisis listrik. Saat peninjauan kemarin, Dahlan Iskan didampingi Direktur Operasi Indonesia Barat Hery Jaya Pahlawan, Sekretaris Perusahaan IB Mardawa, General Manager WS2JB Nandi Ranadireksa, dan General Manager Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sudirman. Saat ini, PLN sedang melakukan proyek penambahan pembangkit di PLTG Payo Silincah Jambi. Dalam waktu dua bulan lagi, kata Dahlan, kemampuan PLTG Payo Silincah akan bertambah 20 MW, sehingga menjadi 80 MW. PLN juga sedang mengupayakan pengadaan pembangkit tenaga listrik di Payo Silincah tersebut sebesar 100 MW. “Proyek tersebut sudah ditender. Satu minggu lagi pemenangnya sudah ada,” katanya. Dikatakan, pembangkit tenaga listrik yang baru itu akan rampung paling lambat Juni 2011. Jika rampung, maka kemampuan PLTG Payo Silincah menjadi 160 MW. “Besar sekali itu,” ujarnya. Akhir 2012, kemampuan PLTG Payo Silincah juga akan bertambah lagi 30 MW. Jadi totalnya 190 MW. PLN juga berencana mengganti pem-
bangkit lama untuk menghasilkan uap yang dayanya 60 MW dengan 30 MW. Dia pun meminta agar komplek PLTG Payo Silincah dibuat lebih baik lagi. “Dibuat lebih seksi, lebih besar lagi, karena akan menjadi pembangkit yang besar,” tandasnya. PT Bukaka Diminta Serius Terkait rencana melanjutkan pembangunan PLTA Kerinci berkapasitas 2 x 90 MW, Dahlan Iskan mengatakan, izin prinsip dari Pemprov Jambi dan Pemkab Kerinci sudah diberikan kepada PT Bukaka Teknik Utama, sehingga PLN tidak bisa berbuat apa-apa. “Terserah kepada pemilik izin bersama pemda setempat. Kalau pemda setempat mencabut izin karena tidak melaksanakan, baru nantinya PLN bisa berbuat sesuatu. Kalau tidak, PLN tidak berbuat apa-apa, karena izin sudah diberikan,” katanya. Sepanjang izin tidak dicabut, kata Dahlan Iskan, itu haknya pemilik izin mau berbuat apa. Menurut Dahlan, PLN sudah melakukan pembicaraan berkalikali dengan PT Bukaka Teknik Utama. PLN menghendaki agar proyek pengadaan pembangkit listrik itu segera menghasilkan listrik. “Soal siapa yang memiliki, bagi PLN itu tidak penting,” katanya. PLN juga sudah menyampaikan kepada PT Bukaka, jika tidak sang-
mengaku serius gup melanjutkan mengerjakan proyek pembangunan tersebut bekerja PLTA Kerinci, maka sama dengan Korea. PLN akan mengamPT Bukaka juga bil alih proyek densudah meminta wakgan pemikiran yang tu Dirut PLN untuk sangat baru. PLN mempresentasikan akan membangun kegiatan bersama PLTA yang tujuanKorea itu. nya khusus untuk Kepada PT Bukamengatasi listrik ka Dahlan meminta pada beban puncak agar PT Bukaka yakni pada pukul DAHLAN ISKAN membuat peren17.00 hingga 21.00. “Pada saat itu beban listik besar canaan yang baik dulu sebelum bertemu dengannya. “Awal November sekali,” ujarnya. Pihak PT Bukaka, kata Dahlan, bertemu. Jika kita nilai baik maka
akan kita dukung,” katanya. Setelah itu PLN akan mengikat PT Bukaka dengan jadwal. “Seperti kapan melakukan apa dan kapan menghasilkan listrik. Kalau bersedia kita setuju, kalau tidak kita minta pada Pemda agar izin diberikan kepada PLN saja,” tandasnya. Dalam kunjungannya ke Kota Jambi, selain mengunjungi dan meninjau PLTG Payo Selincah, Dahlan juga berdialog dengan karyawan PLN di PLTG Payo Selincah. Setelah sekitar satu jam di PLTG Payo Selincah, Dahlan melanjutkan kunjungan ke PLN Cabang Jambi. z JHONI
Nasib TKK 2005 Ditentukan Bulan Oktober Ini Garut, Siasat Kota Kepastian pengangkatan tenaga kerja kontrak (TKK) 2005 di Kabupaten Garut tinggal menunggu tim validasi data dari pusat, ujar Drs. H Djadja Sudardja, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Garut. “Pelaksaannya pada 11-18 Oktober mendatang. Tim terdiri dari Badan Kepegawaian Negara, Menpan, Depdagri, BPS, BPKP, Depdiknas dan ditambah unsur dari Inspektorat dan BKD,” jelasnya usai pembukaan Diklatpim IV di Hotel Agusta, baru baru ini. Pihaknya telah menyerahkan data TKK tahun 2005 sebanyak 690 orang untuk divalidasi. Hasil validasi data, lanjut Djadja, kemudian dievaluasi dan disampaikan ke Menpan. Dan dari sana, kemudian diolah kembali. Selanjutnya dibuatkan SK yang nantinya akan diumumkan di media massa. Namun demikian, pihaknya belum mengetahui dari sebanyak
Drs. H DJADJA SUDARDJA, M.Si 690 TKK tersebut dapat terekrut. Namun bagi mereka yang lolos atau memenuhi persyaratan, nantinya bakal ada instruksi kepada BKN dan BKD dari Menpan untuk melaksanakan pemberkasan. Dia menambahkan, ada perbedaan persepsi antara daerah dan pusat terkait status tenaga kontrak atau honorer. Di pusat itu tidak dikenal istilah tenaga kerja kontrak dan sukwan. “Yang ada itu hanya adalah
tenaga honorer APBD, APBN atau non APBD,” bebernya. Ia menerangkan, TKK 2005 yang dikirim ke pusat itu adalah tenaga honorer APBD yang masa kerjanya minimal satu tahun per 1 Desember 2005. Lanjut Djadja, kuota dari jalur umum masih 203. Dari sebanyak itu, kata dia, baru diterima jumlah rincian kebutuhannya seperti untuk tenaga pendidik sebanyak 91 orang, tenaga kesehatan 61 orang dan untuk tenaga teknis lainnya sebanyak 51 orang. Mengenai permintaan tambahan kuota CPNS, dia mengatakan, pihaknya memang telah mengajukan penambahan. Namun sampai saat ini belum ada keputusan dari Menpan. Selain itu, lanjut dia, kuota 203 dari jalur umum ini diberikan kepada Kabupaten Garut karena ada tambahan penerimaan CPNS dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 2005 yang persyaratannya telah dikirimkan. z RIDWAN
Bupati Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS APBD 2011 Karawang, Sasat Kota Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 kepada DPRD Kabupaten Karawang saat Rapat Paripurna DPRD, Rabu (13/10). Dalam nota tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar menjelaskan bahwa proyeksi Pendapatan pada anggaran APBD murni tahun 2011 sebesar Rp. 1,238 trilyun, dengan rincian proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 195,964 milyar, Dana Perimbangan Rp. 939,389 milyar, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp.102,799 milyar. Sedangkan estimasi Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 1,559 trilyun, dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 926,36 milyar, dan Belanja Langsung Rp. 633,591 milyar,” jelasnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, tahun 2011 merupakan tahun pertama pembangunan jangka panjang (PJP) tahap kedua periode 2011 – 2015. Sebagaimana sifat dari suatu masa peralihan, maka kebijakan transisi sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) transisi tahun 2011 difokuskan pada upaya peletakan
Drs. H. DADANG S. MUCHTAR dasar PJP Kabupaten Karawang tahap kedua melalui reorientasi program dan kegiatan skpd yang dinilai mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, serta programprogram lanjutan yang berbasis pelayanan dasar. Bupati melanjutkan bahwa upaya pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 membutuhkan anggaran yang relatif besar, sedangkan kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari besaran penerimaan umum daerah masih dinilai belum memadai. “Berdasarkan hasil perhitungan sementara, APBD tahun 2011 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp. 321,798 milyar, ditambah beban pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5,756 milyar, sehingga posisi defisit berjalan tahun 2011 diproyeksi sebesar Rp. 327,554 milyar,” imbuhnya. Untuk itu, Bupati Dadang S.
Muchar berharap agar dalam proses pembahasan nanti dapat disepakati kebijakan pendapatan yang secara realistis mampu memenuhi kebutuhan belanja sesuai dengan prinsip skala prioritas. “Sehingga pada akhirnya dapat secara nyata memberi dampak terhadap peningkatkan taraf hidup masyarakat,” tambahnya. Sementara itu, kebijakan pembangunan yang menjadi skala prioritas pada tahun 2011 meliputi : Pendidikan, dimana kebijakan belanja ditetapkan sesuai aturan anggaran minimal 20%, yang diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah, peningkatan sarana dan prasarana belajar, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sedangkan dalam rangka keberlanjutan program keaksaraan fungsional, akan didukung dengan peningkatan kinerja pelayanan perpustakaan daerah. Kesehatan, yang diarahkan pada upaya penyediaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang bersinergi dengan program jamkesmas pusat, penyelenggaraan upaya promotif dan preventif, peningka-
tan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, penyediaan obat dan perbekalan, serta peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kb. Ekonomi kerakyatan, yang diarahkan pada upaya peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat yang berbasis pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan industri kecil menengah. Sedangkan pada sektor ketenagakerjaan diarahkan pada upaya peningkatan keterampilan kerja bagi para pencari kerja serta peningkatan perlindungan ketenagakerjaan. Infrastruktur, yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kebinamargaan seperti peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, perbaikan saluran irigasi yang menjadi kewenangan daerah yang diarahkan secara sinergis guna mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang meliputi pembangunan sarana / prasarana pemerintahan umum dan fasilitas umum lainnya, peningkatan sarana air bersih serta peningkatan kinerja pelayanan persampahan. Pembinaan kehidupan beragama dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan skpd seperti pelayanan bantuan sosial korban bencana
alam, serta pemberian stimulan dana dalam bentuk hibah dan bantuan sosial kepada organisasi/ lembaga/ kelompok masyarakat. Peningkatan kehidupan bermasyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial, yang diarahkan pada upaya penyediaan layanan administrasi kependudukan, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk tertib lalu lintas, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat. Pembinaan aparatur, yang diarahkan untuk kegiatan perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan, pemenuhan dukungan sarana dan prasarana kerja, pembinaan kepegawaian dan penyelenggaraan diklat aparatur. Pemberdayaan masyarakat dan desa, yang diarahkan melalui pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa dalam bentuk alokasi dana desa (add), serta penyediaan skema bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan pembangunan pedesaan, termasuk melanjutkan penyediaan bantuan keuangan pembangunan kantor desa bagi desa-desa yang belum mendapatkan dan dinilai memenuhi syarat. z IMAM